REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 · Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang...
Transcript of REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 · Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang...
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Jl. Betoambari No. 57 (0402)-2821020-(0402)-2824569
Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725
Email: [email protected] / [email protected]
REVIEW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2017
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 2
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Review Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadian Negeri
Klas IB Baubau tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Negeri Baubau Kelas IB.
Review Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan,
Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksnakan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019 Rencana Strategis disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk
periode lima (5) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu Dokumen perencanaan untuk
periode 20 (Dua Puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks
pendanaannya disesuiakan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan
akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Tahun 2015-1019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang
berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Review Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun Kami menyadari apabila
masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuai kan
dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB baubau.
Semoga Renstra ini benar-benar bermafaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
yaitu “TERWUJDNYA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB YANG AGUNG“.
Baubau, Juli 2016 Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,
JOKO SAPTONO, SH., MH. NIP. 19680831 199212 1001
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan dan Sasarn Strategis
2.4 Program dan Kegiatan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
BAB IV PENUTUP
Lampiran
1. Matriks Kinerja Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.
2. SK Tim Penyusunan Review Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 4
BAB I PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM
Adanya Reformasi Sistem peradilan telah membawa perubahan yng sangat signifikan bagi
peran Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsinya, di bidang
Admisnistrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,
merupakan lingkungan Peradilan Negeri di bawah Mahkama Agung Republik Indonesia sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke
dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, baik lingkungan
internal maupun eksternal sebagai variable strategis.
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2 POTENSI UMUM DAN PERMASALAHAN
1. KEKUATAN AKUNTABILITAS
a. Keterlibatan Pimpinan
Pimpinan memastikan bahwa perencanaan Sistem Manajemen Mutu diterapkan, untuk
memenuhi persyaratan peraturan perundang/undangan.
Pimpinan memastikan bahwa Integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara, dan apabila
ada perubahan akan direncanakan dan diterapkan.
Pimpinan memantau pencapaian kinerja melalui Komunikasi Internal untuk
mengkomunikasikan kebijakan dan target-target yang ingin dicapai, peraturan.
perundang-undangan, keluhan, dan umpan balik dari para pencari keadilan, serta kinerja
sistem manajemen mutu dalam institusi yang dilaksanakan melalui rapat berkala, papan
pengumuman, sarana komunikasi dan memo (Catatan).
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 5
b. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
Dokumen Perencanaan Kinerja telah terangkum dalam Laporan Rencana Strategis Tahun
2015-2019 dan Laporan kinerja Akuntabilitas Intansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.
2. KELEBIHAN (EKCESS)
Kelebihan-kelebihan yang ada di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dirinci dalam
beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
Putusan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh
masyarakat di website Pengadilan Negeri Klas IB.
Informasi perkara mulai dari biaya panjar, hari dan tanggal sidang, proses perkara dapat
diakses melalui website Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
2. Pengawasan dan Pembinaan
1. Adanya Audit Internal, yang dilakukan dengan tujuan;
Meninjau konsistensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.
Menjamin dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap sistem
manajemen mutu.
Audit Internal dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau lebih.
2. Sudah diterapkanya evaluasi penilaian kinerja secara rutin oleh Hakim Pengawas internal
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dan Instansi vertical setiap semester.
3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
Sudah ada system manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
Laporan Bulanan, triwulan, dan semesteran telah dikirim ke instansi vertical secara rutin
dan tepat waktu.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dari pusat belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Standar Pelayanan
Pengadilan Negeri Baubau menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemantauan
kepuasaan para pencari keadilan, melalui layanan pengaduan dan kotak saran.
b. Budaya Pelayanan Prima
Pengadilan Negeri Baubau menyediakan sarana ruang tunggu terbuka para pengunjung.
c. Penilaian Kepuasaan Terhadap Pelayanan
Pengadilan Negeri Baubau telah melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasaan para
pencari keadilan, melalui pengisian kuisioner bagi masyarakat pencari keadilan.
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 6
3. PELUANG (OPPORTUNITIES)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan,
Adanya Website Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang dapat memberikan informasi kepada
masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumer Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/remunirasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI
maupun Pengadilan Tinggi Kendari untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan,
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun
eksternal ke Pengadilan Tinggi Kendari sewilayah hukum PengadilanTinggi Kendari.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan,
Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Kendari.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
berupa layanan internet, website Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Adanya Standar Pelayanan yakni adanya layanan pengaduan dan kotak saran.
Adanya Budaya Pelayanan Prima yakni Pengadilan Negeri Baubau menyediakan
sarana ruang tunggu terbuka para pengunjung dan juga.
Adanya Penilaian Kepuasaan Terhadap Pelayanan, Pengadilan Negeri Baubau telah
melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasaan para pencari keadilan, melalui pengisian
kuisioner bagi masyarakat pencari keadilan.
4. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)
Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, tetapi kinerja pegawai
dituntut harus meningkat dari tahun ke tahunnya.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk rehabilitasi sarana dan prasarana gedung terutama
rumah dinas belum memadai.
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 7
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1 VISI
Visi adalah sebagai cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, Visi merupakan komitmen dan
kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama, sebagai instansi pemerintah yang bergerak
dibidang penegakkan hukum, harus dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif. Adapun visi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sejalan dengan visi
Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:
“TERWUJDNYA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB YANG AGUNG“
2.2 MISI
Adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik,untuk mewujudkan
visi yang telah ditetapkan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB mengemban
Misi sebagai berikut :
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Baubau
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
c. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Baubau
d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Baubau
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai
dengan 5 (lima ) tahun. Adapun Tujuan yang akan dicapai kantor Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
adalah :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan
instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan dan semesteran. adapun sasaran strategis yang
akan dicapai Pengadilan Negeri klas IB Baubau adalah :
1. Peningkatan sisa perkara yang diselesaikan
2. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
3. Peningkatan persentase penurunan sisa perkara
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 8
4. Peningkatan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
5. Peningkatan penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversi
6. Peningkatan index responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan
7. Peningkatan penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
8. Peningkatan penerimaan salinan putusan oleh pengadilan pengaju tepat waktu
9. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi
10. Peningkatan penyelesaian perkara prodeo
11. Peningkatan penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
12. Peningkatan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan
hukum
13. Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
2.4 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2017, Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB memiliki kebijakan program yaitu;
1. Kebijakan
Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Kendari dan Mahkamah Agung RI serta
masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan professional.
Menciptakan system administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
Menetapkan standarisasi biaya perkara.
Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui
media informasi elektronik.
2. Program
Penerapan kepemerintahan yang baik.
Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.
Penegakan Hukum dan HAM.
Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan
Negeri Baubau Kelas IB. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan
menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang sudah
dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 9
Tabel 1. 1 Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Tujuan Strategis
1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Penigkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan pelayanan administrasi dan informasi terpadu yang mudah diakses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kualitas kinerja.
Sasaran Th. I (2015)
Th. II (2016)
Th. (2017)
Th. (2018)
Th. (2019)
Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi
Persentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan dengan Mediasi Tahun 2015 50% 50% 50% 50% 50%
Peningkatan Penyelesaian Perkara
Persentase Perkara Perdata yang diselesikan terhadap perkara perdata yang masuk. 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Penerbitan Administrasi Perkara
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK, yang disampaikan secara lengkap. 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis 100% 100% 100% 100%
100%
Persentase penyampaian pemberitahuan siding tepat waktu, perdata dan pidana. 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkracht 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang tidak mampu
Persentase Perkara Masyarakat yang Tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum 100% 100% 100% 100% 100%
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 10
Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi
Persentase Eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif dan efesien
Jumlah Pengawasan terhadap keuangan perkara oleh ketua. 4 4 4 4 4
Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Bidang 4 4 4 4 4 Peningkatan Transparansi dan Aksesbilitas
masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice)
Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan (Upload) tehadap Jumlah perkara yang putus.
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat. 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat
kepada Hukum melalui tindakan penegakan hUkum dibidang Peradilan Umum
Persentase Putusan Pengadilan tingkat banding pertama yang tidak banding 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.
100% 100% 100% 100% 100%
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 11
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama
digambarkan sebagai berikut;
No. Kinerja Utama Indikator Kerja Utama Penjelasan
Penanggung Jawab
Sumber Data
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Kriteria sisa perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan
Sisa perkara sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkata yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara sebelumnya
Tepat waktu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase Penurunan sisa perkara Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
Secara hukum semakin sedikit yang menagjukan upaya hokum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index
Panitera Laporan Semesteran
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 12
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Intansi Pemerintah Dan Laporan Tahunan
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.
Minutasi adalah pengaslian kembali berkas perkara
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengaju tepat waktu
Tepat waktu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diekseskusi)
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
3.1 ARAH PENINGKATAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Dalam rangka mewujudkan visi, dan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB menetapkan arah dan kebijakan serta strategi sebagai berikut :
Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara
yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian
hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan
yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja ;
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan
kompetensi.
Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua pegawai Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB minimal sebulan sekali agar terwujud persamaan persepsi dalam pelaksanaan
tugas.
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses
penegakkan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang
memadai untuk meningkatkan kinerja.
3.2 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang
memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;
Adanya Standar Pelayanan yakni adanya layanan pengaduan dan kotak saran.
Adanya Budaya Pelayanan Prima yakni Pengadilan Negeri Baubau menyediakan
sarana ruang tunggu terbuka para pengunjung dan juga.
Adanya Penilaian Kepuasaan Terhadap Pelayanan, Pengadilan Negeri Baubau telah
melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasaan para pencari keadilan, melalui pengisian
kuisioner bagi masyarakat pencari keadilan.
Meningkatkan dana untuk rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung rumah dinas bagi para
Hakim dengan mengusulkan anggaran melalui RKAKL.
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 14
BAB IV. P E N U T U P
Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB tahun 2015 – 2019 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis,
baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik – titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out
come yang diharapkan.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB harus disempurnakan dari waktu ke waktu.
Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan
dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit dilingkungan Pengadilan Negeri Baubau
Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran
program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
dapat terwujud dengan baik.
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 15
LAMPIRAN - LAMPIRAN Tabel 1.2 Review Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Tujuan Strategis
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efetivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran Th. I (2015)
Th. II (2016)
Th. (2017)
Th. (2018)
Th. (2019)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 95% 95% 95%
Persentase Penurunan sisa perkara 100% 100% 90% 90% 90%
Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
100% 100% 95% 95% 95%
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 100% 100% 90% 90% 90%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 100% 100% 95% 95% 95%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu 100% 100% 90% 90% 90%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 50% 50% 25% 25% 25%
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 16
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100% 100% 20% 20% 20%
Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diekseskusi) 100% 100% 50% 50% 50%
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 17
Tabel 1.5 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Utama Target Realisasi Capaian
1
Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan 100% 98.53% 98.53%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu 95% 86.13% 95.70%
c. Persentase Penurunan sisa perkara 80% 36.76% 45.96%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
90% 83.98% 93.31%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang
diselesaikan dengan Diversi 30% 11.76% 39.22%
f. Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan 95% 87.56% 92.16%
2
Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
a. Persentase Penyelesaian Minutasi
Perkara Sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan
100% 100% 100%
b. Persentase salinan putusan yang
diterima oleh pengaju tepat waktu 90% 10.53% 21.05%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi 25% 8.24% 16.48%
3
Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan 20% 0.00% 0.00%
b. Persentase perkara permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum 100% 100% 100%
c. Persentase Pencari keadilan Golongan
tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
100% 100% 100%
4
Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (diekseskusi) 50% 20% 40%
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 18
Tim Penyusunan Review Renstra 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Jl. Betoambari No. 57 (0402)-2821020-(0402)-2824569 Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725
Email: [email protected] / [email protected]
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
NOMOR : W23. U2/918b/SK/VII/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Baubau
Kelas IB perlu menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.
b. Bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu
Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.
c. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis
tersebut.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2009.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan: 49 Tahun
2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 : Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur
Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkmah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU.
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 19
Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategis 2015 – 2019
Pengadilan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau.
Ketiga : Setelah selesai penyusunan Rencana Strategis 2015 – 2019 kemudian melaporkan Kepada
Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB Tahun Anggaran 2017.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 18 Juli 2017
Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau,
JOKO SAPTONO, SH., MH. NIP. 19680831 199212 1001
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari;
2. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
3. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
4. Yang berangkutan.
REVIEW DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 TA. 2017
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU 20
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
NOMOR : W23.U2/918b /SK/VII /2017
TANGGAL : 18 JULI 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
NO. NAMA/NIP JABATAN JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4 1.
Drs. H. L. M Sudisman, SH. MH Nip. 19641007198503 1 003
Panitera Ketua
2.
Dra. Murni Sukmawati, Dj Nip. 19650929 198503 2 005
Sekretaris Sekretaris
3.
Hadjar Wahab NIP. 19600512 198203 1002
Panitera Muda Perdata Anggota
4.
La Ali, SH. Nip. 19661231 198903 1025
Panitera Muda Pidana Anggota
5.
La Ode Tombu, SH Nip. 19731231 199303 1007
Panitera Muda Hukum Anggota
6.
Ika Sartini, A.Md.Kom. Nip. 19870321 201101 2024
Pengadministrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan
Operator
Baubau, 18 Juli 2017
Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau,
JOKO SAPTONO, SH., MH. NIP. 19680831 199212 1001