REVIEW RENCANA STRATEGIS RENSTRA OPD · 2019. 11. 21. · menyelesaikan review dokumen Rencana...

1 1

R e n s t r a D i n a s K e s e h a t a n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 ( R e v i e w )

REVIEW RENCANA STRATEGIS

RENSTRA OPD

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER

2016-2021

TAHUN 2017

2

| R e n s t r a D i n a s K e s e h a t a n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 ( R e v i e w )

Judul :

REVIEW RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER

TAHUN 2016-2021

Dokumen ini disusun dan diterbitkan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM.5 Gedung A Lat.2 Kav.1

Telp (0543) 21837

Fax (0543) 21089

Tana Paser

Web site :

Email : [email protected]

@2017

mailto:[email protected]

3


“ Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu “

“Motto Dinas Kesehatan Kabupaten Paser”

4


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yanga Maha Esa,

karena atas perkenaanNya, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dapat

menyelesaikan review dokumen Rencana STRATEGIS (Renstra) Kesehatan

walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Maka Dinas Kesehatan Kabupaten Paser salah satu dari yang ada di

Pemerintahan Kabupaten Paser terutama yang terkait dengan urusan

pembangunan bidang kesehatan, wajib membuat dokumen Renstra Dinas

Kesehatan tahun 2016-2021. Dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan

Renja, RKA/DPA setiap tahunnya dan sebagai penuntun pencapaian kinerja

di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Paser untuk jangka waktu lima tahun 2016-2021.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah

bekerja keras dalam penyusunan dokumen renstra ini dan semoga Allah

SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan dalam

pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Paser, Amin.

Tana Paser, November 2017

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. I Dewa Made Sudarsana,MAP.

NIP. 19631123 199509 1 002

5


DAFTAR ISI

Halaman judul………………………………………………………………………… 2

Kata Pengantar……………………………………………………………………….. 4

Daftar Isi……………………………………………………………………………... 5

BAB I. PENDAHULUAN, ……………………………………………..…………… 6

1.1. Latar Belakang, ………………………………………………………..…… 6

1.2. Landasan Hukum, …………………………………………………….…… 7

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………….……. 8

1.4. Sistematika Penulisan……………………………………………………… 10

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN……………………. 12

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan………….. 12

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan…………………………………………….. 39

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.………………………………………. 44

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan 52

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …. 55

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan………………………………………… 55

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih...........................……………………………………….….. 59

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI, Propinsi

Kalimantan Timur dan Kebupaten Paser …………………….…………... 65

3.4. Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Timur, ………………………….. 70

3.5. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup STRATEGIS………….. 73

3.6. Penentuan Isu-Isu STRATEGIS……………………………………………… 73

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS

DAN KEBIJAKAN. …………………………….………. 78

4.1. Visi dan Misi Dinas kesehatan……………………………………………….. 78

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan…………… 79

4.3. STRATEGIS dan Kebijakan Dinas Kesehatan……………………………… 84

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.…………. 91

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. ……………….……………118

BAB. VII. PENUTUP. ………………………………………………………………… 125

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser diartikan

sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi,

misi, tujuan dan sasaran, Strategis, kebijakan, program, dan

kegiatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser ini

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Paser serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten

Paser Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Urgensi atau pentingnya Renstra Dinas Kesehatan disusun

sebagai dasar dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program

dan kegiatan Kesehatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja

Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Paser. Outputnya

berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan untuk

mendapatkan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) setiap tahunnya selama tahun 2016-2021.

Subtansi Muatan Renstra Dinas Kesehatan adalah program dan

kegiatan yang harus dicapai selama lima tahun (2016-2021)

sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser, oleh

karenanya disusun dengan orientasi “Apa yang ingin dicapai”

(Output and outcome based).

Proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

dimulai persiapan penyusunan rancangan Renstra, Penyusunan

rancangan renstra, Penyusunan rancangan akhir Renstra dan

penetapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tahun 2016-

2021. Dalam proses penyusunannya bekerja sama dengan PPKK

Fisipol Universitas Gajah Mada Jogyakarta dan Pemerintah

Kabupaten Paser dibawah Koordinasi Bappeda Paser.

7


Di susun dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-

Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran

negara Republik Indonesia nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8


6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Terubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Paser 2016 – 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021 disusun dengan

maksud untuk menjabarkan RPJMD Paser Tahun 2016-2021

terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang

kesehatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah sebagai

pedoman dalam penyusunan Renja, RKA/DPA dan sebagai

9


penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Paser untuk jangka waktu lima tahun 2016-

2021.

Secara keseluruhan Maksud dan tujuan penyusunan Renstra

Dinas Kesehatan sebagaimana yang ditunjukan dalam gambar 01

hubungan rencana pembangunan dan renstra adalah satu

kesatuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun,

Perencanaan Jangka Menengah (PJM) 5 tahun berupa RPJMD dan

Renstra, serta Perencanaan Jangka Pendek (PJP) berupa RKPD dan

Renja SKPD, serta penggunaan Anggaran APBD setiap tahunnya

selama kurun waktu 2016-2021.

Gambar 01

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

dan Renstra

RKPD

RPJMD

RAPBD

APBD

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RKA SKPD

PENJABARANAPBD

KUA/PPAS

RPJPDPerencanaan Jangka Panjang(20 Tahun)

Perencanaan Jangka Menengah(5 Tahun)

Perencanaan Jangka Pendek(1 Tahun)

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN

10


1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Paser 2016-2021 dibagi dalam Tujuh Bab, dari bab satu

sampai dengan bab dua merupakan satu kesatuan subtansi dari

disusunkan Renstra Dinas Kesehatan sebagai bagian dari

Penjabaran RPJMD 2016-2021 khususnya pembangunan bidang

kesehatan.

Pada BAB I. PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang,

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN , memuat tentang Tugas, Fungsi,

dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan. Sumber Daya dan

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan. Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dan

jaringannya.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,

memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan. Telaahan Visi, Misi, dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Provinsi

Kalimantan Timur, serta Kabupaten Paser. Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta

Penentuan Isu-isu Strategis yang berkembang lima tahun terakhir

dan prospeknya lima tahun kedepan.

11


BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN. Memuat tentang Visi dan Misi Dinas Kesehatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Strategis

dan Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan yang harus

dipedomani sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Paser

tahun 2016-2021.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Memuat tentang Uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas

Kesehatan tahun 2016-2021.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Memuat tentang

uraian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Paser

tahun 2016-2021. Dan BAB. VII. PENUTUP. Berisi informasi

tentang uraian singkat tentang kesimpulan dari penyusunan

Renstra Dinas Kesehatan sebagai pejabaran dari RPJMD

Kabupaten Paser tahun 2016-2021.

12


BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dalam organisasi

Pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan

Bupati Paser nomor 55 tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas

Kesehatan Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya

kesehatan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas

pembantuan.. Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan

pembangunan kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan telah dilengkapi

dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya,

tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pelayanan, masing-

masing dapat diuraikan dibawah ini.

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam kedudukan dalam

Pemerintah Kabupaten Paser dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai unsur pelaksana

Otonomi Daerah pada urusan Pemerintahan di bidang

Kesehatan.

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang

kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan

13


masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai dengan prinsip

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

poin 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di

bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan

sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. penetapan kebijakan di bidang Kesehatan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang

Kesehatan yang meliputi upaya Kesehatan, Pembiayaan

Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan

Kesehatan Masyarakat, Manajemen Kesehatan dan

Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

Adapun yang menjadi Tupoksi masing-masing jabatan tersebut

diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan

a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan

umum dan teknis bidang kesehatan

b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi,

dan mengendalikan semua kegiatan Dinas

14


c. Membuat Rencana STRATEGIS (Renstra), Rencana Kerja

(Renja), dan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam rangka pelaksanaan tugas dinas

d. Mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga

terkait lainnya untuk kelancarana pelaksanaan tugas

e. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan

dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja

f. Melaksanakan pembinaan tehnis di bidang kesehatan

g. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan

Kepala Daerah di bidang kesehatan

h. Mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan

sertifikasi dibidang kesehatan

i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala daerah

dibidang kesehatan

j. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara administratif

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

k. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara operasional

kepada Wakil Kepala daerah

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program,

kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas,

dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di

lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretariat

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program

kegiatan Dinas:

b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja

dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;

15


c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan

keuangan Dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas, yang

meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan

pendayagunaan;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program

kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,

administrasi kepegawaian dan kediklatan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan

dokumentasi; dan

a. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas

dan fungsi Sekretariat.

3. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas

Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, subbag

perencanaan program mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dinas

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah

b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA)

dinas;

c. pelaksanaan penyusunan dan menetapan indikator kinerja

untuk setiap program dan kegiatan;

d. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan

melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara

periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);

e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP);

16


f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan

dokumentasi dan publikasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Sub Bagian Perencanaan Program.

4. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah

tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi

kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, subbag

Umum & Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan

barang milik daerah pada dinas;

b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran,

dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi

dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik

daerah di lingkungan dinas;

c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi

jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum,

penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas

jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di

lingkungan dinas;

d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan,

penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan

dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan

kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;

e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional

umum/fasilitatif;

f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

satuan kerja di lingkungan dinas;

g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata

kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas

pegawai di lingkungan dinas; dan

17


h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

dan menatausahakan keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, subag keuangan dan verifikasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi

belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;

b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);

c. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar

(SPM);

d. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran

langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan

(SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan

surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);

e. pelaksanaan verifikasi surat pemintaan pembayaran (SPP);

f. pelaksanaan penguji tagihan dan melaksanakan pembayaran

atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;

g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;

h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

dinas;

i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan

pada unit pelaksana teknis di lingkungan dinas; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Sub Bagian Keuangan.

6. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan

pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olah raga. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang

Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

18


a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan teknis peningkatan kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga masyarakat


b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program

kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan

pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga sesuai norma, standar, prosedur

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian

pelayanan kesehatan masyarakat ;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah

raga;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Kesehatan

Masyarakat;

f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kesehatan

masyarakat;

g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kesehatan

masyarakat; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi Bidang Kesehatan Masyarkat.

7. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas

melayani kesehatan keluarga dan gizi.Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kesehatan

keluarga dan gizi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;

19


b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan

penetapan kebijakan kesehatan keluarga dan gizi, sesuai norma,


c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan

kesehatan keluarga dan gizi sesuai norma, standar, prosedur


d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan sekunder;

e. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal dan

terpencil, perbatasan dan kepulauan;

f. penyelenggaraan pelayanan (fasilitas dan supervisi) kesehatan

keluarga dan gizi;

g. penyelenggaraan pengawasan kesehatan keluarga dan gizi;

h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kesehatan keluarga dan gizi;

i. pelaksanaan sistem evaluasi pencatatan dan pelaporan di Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan


Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

8. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

mengelola dan menyelenggarakan promosi dan pemberdayaan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan promosi

dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis

Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan promosi dan pemberdayaan masyarakat,

sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

Pemerintah;

20



promosi dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) promosi dan

pemberdayaan masyarakat;

e. pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi, swadaya

masyarakat dan dunia usaha;

f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

g. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat;

h. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan di Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat;

i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kesehatan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

j. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Promosi

dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

9. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Seksi Kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olah raga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai

dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

21


olah raga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan Pemerintah;


kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

Pemerintah;

d. penyelenggaraan (fasilitasi dan supervisi) kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga;

e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olah raga

f. penyelenggaraan (fasilitasi dan supervisi) kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga;

g. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di seksi kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

10. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas melaksanakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa . Dalam

melaksanakan tugas pokok bidang Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:


program kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan


pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai


22



kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan


pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai


Pemerintah;

c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian di

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular

serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit;

f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pencegahan dan

pengendalian penyakit;

g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas

dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

11. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas surveilans dan

imunisasi bagi balita. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program surveilans dan

imunisasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan surveilans,dan imunisasi sesuai norma,


23



surveilans dan imunisasi sesuai norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di

Seksi Surveilans dan Imunisasi;

e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi

Surveilans dan Imunisasi;

f. penyiapan penyelenggaraan pelayanan di Seksi Surveilans dan

Imunisasi ;

g. penyiapan penyelenggaraan pengawasan di Seksi Surveilans dan

Imunisasi;

h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Seksi

Surveilans dan Imunisasi;

i. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi

Surveilans dan Imunisasi; dan


Seksi Surveilans dan Imunisasi.

12. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pencegahan

dan pengendalian penyakit menular. untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:


pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan

rencana strategis Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang


24



pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai norma,


d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,


pelaporan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;

f. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular;

g. penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pencegahan dan


h. penyelenggaraan pengawasan di Seksi Pencegahan dan


i. penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pencegahan dan


j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kesehatan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;

k. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

13. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan urusan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa menyelenggarakan fungsi:

25




kesehatan jiwa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;


penetapan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai norma, standar,




kesehatan jiwa sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria

yang ditetapkan Pemerintah;

d. penyelenggaraan (fasilitasi dan supervisi) pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;


bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;

f. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa.

14. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta

pelayanan kesehatan tradisional. Dalam melaksanakan tugas pokok

bidang Pelayanaan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

26



program kegiatan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan

serta pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan rencana

strategis Pemerintah Daerah;


kegiatan pelaksanaan kesehatan primer, pelayanan kesehatan

rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional sesuai norma,


c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang

Pelayanan Kesehatan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pelayanan

Kesehatan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pelayanan

Kesehatan;

f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan kesehatan;

g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di Bidang Pelayanan

Kesehatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan.

15. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas pelayanan

kesehatan primer. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Seksi pelayanan kesehatan primer menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pelayanan

kesehatan primer sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;


penetapan kebijakan pelayanan kesehatan primer sesuai norma,


27



pelayanan kesehatan primer sesuai norma, standar, prosedur dan



Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer;

f. penyiapan penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer ;

g. penyiapan penyelenggaraan pengawasan di Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer;


Pelayanan Kesehatan Primer;

i. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Pelayanan

Kesehatan Primeri; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Pelayanan Kesehatan Primer.

16. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas mengelola

dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan

Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:


pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan rencana strategis

Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan sesuai norma,



pelayanan kesehatan rujukan sesuai norma, standar, prosedur


28


d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan;



pelaporan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

f. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan;

g. penyelenggaraan pelayanan di Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan;

h. penyelenggaraan pengawasan di Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan;

i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kesehatan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

j. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Pelayanan

Kesehatan Rujukan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

17. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas

melaksanakan urusan pelayanan kesehatan tradisional. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan

Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:


pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah;


penetapan kebijakan pelayanan Kesehatan tradisional sesuai


pemerintah;


pelayanan kesehatan tradisional sesuai norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

29


d. penyelenggaraan (fasilitasi, supervisi dan registrasi) pelayanan

kesehatan tradisional;


bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi pelayanan kesehatan tradisional;

f. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di seksi

pelayanan kesehatan tradisional;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pelayanan

kesehatan tradisional; dan


Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

18. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai

tugas melaksanakan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia

kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang

pengembangan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi sebagai

berikut:


program kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia


b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional

program kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta

sumber daya manusia sesuai norma, standar, prosedur dan


c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian di

Bidang Sumber Daya Kesehatan;

d. pelaksanaan penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga

kesehatan;

30


e. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan

untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya

Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di Bidang Sumber

Daya Kesehatan;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Sumber

Daya Kesehatan;

h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sumber daya

kesehatan;

i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di Bidang Sumber Daya

Kesehatan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas

dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan.

19. Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pelayanan kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi

kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kefarmasian



penetapan kebijakan kefarmasian sesuai norma, standar,



kefarmasian sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang



Seksi Kefarmasian;

e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi

Kefarmasian;

f. penyiapan penyelenggaraan pelayanan di Seksi Kefarmasian;

g. penyiapan penyelenggaraan pengawasan di Seksi Kefarmasian;

31



Kefarmasian;

i. pelaksanaan penertiban rekomendasi izin apotek, toko obat dan

usaha mikro, obat tradisional;

j. penertiban sertifikat produksi industri rumah tangga (makanan

dan minuman);

k. pengawasan dan pembinaan makanan dan minuman post-

market produk makanan dan minuman;

l. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi

Kefarmasian; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Seksi Kefarmasian.

20. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas mengelola dan

menyelenggarakan alat kesehatan dan PKRT. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud Seksi alat kesehatan dan PKRT

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan alat

kesehatan dan PKRT sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;


penetapan kebijakan alat kesehatan dan PKRT sesuai norma,



alat kesehatan dan PKRT sesuai norma, standar, prosedur dan


d. pelaksanaan pengelolaan (fasilitasi dan supervisi) di seksi alat

kesehatan dan PKRT;



pelaporan di Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;

32


f. penyelenggaraan upaya kesehatan di Seksi Alat Kesehatan dan

PKRT;

g. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan di Seksi Alat

Kesehatan dan PKRT;

k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kesehatan di Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;

l. pelaksanaan penertiban rekomendasi izin optikal dan toko alat

kesehatan;

k. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan di Seksi Alat

Kesehatan dan PKRT; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT.

21. Seksi Sumber Daya Manusia kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan sumber daya manusia kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi sumber daya

manusia kesehatan menyelenggarakan fungsi:


program kegiatan teknis sumber daya manusia kesehatan sesuai



kegiatan sumber daya manusia kesehatan sesuai norma,


c. pelaksanaan sumber daya manusia kesehatan;

d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan;

e. penyelenggaraan pembiayaan sumber daya manusia kesehatan;

f. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan

dasar dan saran kesehatan.

g. penyelenggaraan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana

kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

33


h. penyiapan penyelenggaran dan pengawasan sumber daya

manusia dan sarana kesehatan;

i. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian di Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas

dan fungsi di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

22. UPT Penunjang Dinas Jaminan Kesehatan mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat dan bantuan kesehatan Dalam melaksanakan tugas

pokok, UPTD Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai

berikut:


Jaminan Kesehatan sesuai dengan rencana strategis

Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan Jaminan Kesehatan sesuai norma,



Jaminan Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan


d. pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pemeliharaan jaminan kesehatan;

f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsi UPTD Jaminan Kesehatan.

23. UPT Penunjang Dinas Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengujian dan menganalisis parameter

kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium

Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

34



Laboratorium Kesehatan sesuai dengan rencana strategis

Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan Laboratorium Kesehatan sesuai norma,



Laboratorium Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan


d. pelaksanaan uji parameter fisik, Kimia dan biologis;

e. pelaksanaan uji klinis dan bakteorologi;

f. pengusulan peralatan pengujian kesehatan;

g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD

Laboratorium Kesehatan Daerah;

h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan

Daerah.

24. UPTD Obat, Perbekalan dan Alat Kesehatan mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengelolaan dan menyelenggarakan

persediaan serta pendistribusian obat dan alat kesehatan. Dalam

melaksanakan tugas pokok, UPTD Farmasi, Perbekalan dan Alat

Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:


Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan sesuai dengan rencana

strategis Pemerintah Daerah;


penetapan kebijakan Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan

sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

Pemerintah;

35



Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan sesuai norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. penyelenggaraan penyimpanan, persediaan dan pengamanan

obat dan alat kesehatan;

e. pelaksanaan pemeriksaan obat dan alat kesehatan;

f. penyelengaraan pendistribusian obat dan alat kesehatan;

g. pelaksanaan pelaporan pengelolaan obat dan alat kesehatan;

h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD

Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan;

i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Perbekalan Obat dan Alat

Kesehatan.

25. UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan

tehnis operasional kesehatan yang secara langsung berhubungan

dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada pada unit-unit

pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya Dalam

melaksanakan tugas pokok unit pelaksana tehnis dinas Puskesmas

mempunyai fungsi

a. Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat

kecamatan

b. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan

kesehatan

c. Pelaksanan Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi

Pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan

preventif dengan pendekatan kelompok. Dan Pelayanan medik

dasar yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan

individu dan keluarga

36


d. Dan Pelaksanaan tugas lain dalam penyelenggaraan tehnis

operasional puskesmas dan jaringannya yang diberikan

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.2 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Paser, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser memiliki

susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan Program;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah

Raga.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

c. SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

c. Seksi Pelayanan Kesahatan Tradisional.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:

a. Seksi Kefarmasian;

37


b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

7. UPT Operasional Dinas meliputi

a. UPT Puskesmas dengan rawat inap sebanyak 9 Unit ;

b. UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap sebanyak 10 Unit ;

c. UPTD Jaminan Kesehatan 1 Unit ;

d. UPTD Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan 1 Unit ;

e. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah1 Unit ;

8. Kelompok Jabatan fungsional meliputi Jabatan Fungsional Aktif

a. Fungsional Kedokteran

b. Fungsional Kedokteran Gigi

c. Fungsional Kefarmasian

d. dsb.

38


Gambar 02

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PASER

39


2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

meliputi : Sumber Daya Manusis (SDM) Kesehatan, Sumberdaya

Finansial, Sumber Daya Barang (Sarana dan Prasarana Fisik) dan

Sumberdaya Kelembagaan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Jumlah SDM Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebanyak

1044 orang yang terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris, 4

orang kepala bidang, 12 orang kepala seksi, 19 Kepala UPT

Operasional Puskesmas, 3 Kepala UPT Dinas Penunjang dan

selebihnya sebagai staf dan tenaga fungsional kesehatan pada Kantor

Dinas Kesehatan dan unit-unit pelaksananya tehnisnya, termasuk

Pustu dan Poskesdes.

Tabel .1 Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Kelamin

berdasarkan Pendidikan Golongan dan Esselon

No

Pendidikan, Golongan dan Eselon

SDM Kesehatan

Laki-Laki Wanita Jumlah

A Pendidikan

1 SD 0 0 0

2 SLTP 0 0 0

3 SLTA 46 89 131

4 SARJANA MUDA 74 263 312

5 S1 41 101 142

6 Lainnya S2 . S3 5 5 10

JUMLAH 166 456 624

B Golongan

1 I 0 0 0

2 II 48 223 271

3 III 110 228 338

4 IV 6 7 13

JUMLAH 166 458 624

C Eselon

40


1 II 1 0 1

2 III 4 2 6

3 IV 24 35 59

JUMLAH 28 37 65 Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Paser 2015.

Tabel. 2

Keadaan Pegawai berdasarkan Eselon

Dinas KesehatanKabupaten Paser Tahun 2015 No Jabatan Eselon Golongan

1 Kepala Dinas Kesehatan II IV

2 Sekretaris Dinas Kesehatan III IV

3 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan III IV

4 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

III IV

5 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) III IV

6 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat III IV

7 Ka. Subag Kepegawaian &Umum IV III

8 Ka. Subag Perencanaan Program IV III

9 Ka. Subag Keuangan IV III

10 Kepala Seksi Pelayanan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

IV III

11 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

IV III

12 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan,Kesehatan Kerja dan olah raga

IV III

13 Kepala Seksi Surveylans dan Imunisasi IV III

14 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

IV III

15 Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

IV III

16 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer IV III

17 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan IV III

18 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional IV III

19 Kepala Seksi Keparmasian

20 Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

21 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

22 Kepala UPTD Jaminan Kesehatan IV III

23 Kepala UPTD Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

IV III

24 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah IV III

25 Kepala UPTD Puskesmas sebanyak 19 orang IV III

26 Kepala TU UPTD Puskesmas sebanyak 19 orang IV III Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Paser 2015.

41


2.2.2 Sumber Daya Pembiayaan Kesehatan

Sumber Daya Pembiayaan Kesehatan adalah sumber-sumber

keuangan berupa pendapatan dari Dinas Kesehatan. Sumber-

sumber pendapatan tersebut diperoleh dari

1. Retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai

salah salah satu Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas.

2. Pendapatan lainya yang sah diantara biaya kapitasi/non kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3. Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Paser

4. APBN dan APBD Propinsi Kalimantan Timur.

2.2.3 Sumber Daya Barang

Sumber daya barang (Sarana prasarana fisik) yang dimiliki Dinas

Kesehatan dan Jaringan Unit Pelaksana Teknis, beberapa

diantaranya disajikan di bawah ini

Tabel. 3

Keadaan Barang (Sarana dan Prasarana)

Dinas KesehatanKabupaten Paser Tahun 2015

Nama Unit Layanan

Ko

nd

isi P

usl

ing

Ro

da

4/

mo

bil

Din

as

Ged

un

g K

anto

r

Jum

lah

Ru

mah

Din

as

dr/

drg

Jum

lah

Ru

mah

Din

as

Par

amed

is

Ko

mp

ute

r (U

nit

)

Pu

stu

(U

nit

)

Po

ske

sdes

(u

nit

)

Ala

t K

ese

hat

an (

un

it)

Ke

nd

araa

n R

od

a D

ua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Kesehatan

6 1 1 2 6 - - 15

UPTD Jamkes - 1 - - 2 - - 1

UPTD Labkesda 1 1 - - 2 - - 2

UPTD GFK 3 2 - - 2 - - -

Tanah Grogot 3 1 1 - 2 11 - -

42


Pd.Pengrapat 3 1 1 1 3 2 - 9

Ps. Belengkong 3 1 2 3 3 4 1 8

Suliliran Baru 3 1 2 1 3 5 - -

Suatang Baru 3 1 1 1 3 3 2 6

Lolo 3 1 2 4 3 2 - 10

Kerang 3 1 2 7 3 8 - 18

Tanjung Aru 3 1 2 6 3 6 - 12

Batu Kajang 4 1 2 4 3 7 - 17

Muara Komam 3 1 2 5 3 9 2 34

Muser 3 1 1 7 3 3 4 21

Kuaro 3 1 2 3 3 8 2 15

Longikis 4 1 1 4 3 9 3 23

Krayan 3 1 1 3 3 4 1 -

Kayungo 3 1 2 3 5 3 18

Longkali 4 1 1 2 3 6 2 21

Mendik 3 1 2 2 3 8 1 -

Kabupaten 64 22 26 57 62 108 21 230

2.2.4 Sumber Daya Kelembagaan

Sumber daya kelembagaan Dinas Kesehatan sebagaimana yang dijelaskan

pada tugas pokok dan fungsi serta Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Paser pada Bab II ini adalah

1. Kelembagaan Dinas Kesehatan yang terdiri Unit Pimpinan,

Sekretariat dengan 3 Sub Bagian dan 4 Bidang dengan 3 Seksi.

2. Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas, sebagai

unit dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam struktur Dinas

Kesehatan. Ada 3 unit UPTD yaitu UPTD Jaminan Kesehatan,

UPTD Obat, Perbekalan dan Alat Kesehatan Kesehatan dan UPTD

Laboratorium Kesehatan Daerah.

3. Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Operasional, sebagai Unit

dengan tugas dan fungsinya bersifat operasional fungsional

kesehatan memiliki jaringan kerja berupa Puskesmas Rawat

Inap/Puskesmas Non Rawat Inap/Puskesmas Pembantu dan

tenaga-tenaga kesehatan yang ditempat Pos-Pos Kesehatan

sebagai Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Puskesmas dan jaringannya miliki wilayah kerja Desa dan

43


Kelurahan dalam lingkup Kecamatan. Ada 19 UPTD Operasional

Kesehatan ini yaitu

a. UPT Puskesmas dengan Rawat Inap

1. Puskesmas Rawat Inap Kuaro Kec. Kuaro

2. Puskesmas Rawat Inap Longikis Kec. Longikis

3. Puskesmas Rawat Inap Batu Kajang Kec. Batu Sopang

4. Puskesmas Rawat Inap Muara Komam Kec. Muara Komam

5. Puskesmas Rawat Inap Suliliran Baru Kec. Ps.Belengkong

6. Puskesmas Rawat Inap Kerang Kec. Batu Engau

7. Puskesmas Rawat Inap Muser Kec. Muara Samu

8. Puskesmas Rawat Inap Tanjung Aru Kec. Tanjung Harapan

9. Puskesmas Rawat Inap Longkali Kec. Longkali

b. UPT Puskesmas dengan non Rawat Inap

1. Puskesmas Non Rawat Inap Tanah Grogot 1 Kec. Tanah Grogot

2. Puskesmas Non Rawat Inap Pasir Belengkong Kec. Pasir

Belengkong

3. Puskesmas Non Rawat Inap Padang Pengrapat Kec. Tanah

Grogot

4. Puskesmas Non Rawat Inap Lolo Kec. Kuaro

5. Puskesmas Non Rawat Inap Krayan Kec. Longikis

6. Puskesmas Non Rawat Inap Kayungo Kec. Longikis

7. Puskesmas Non Rawat Inap Mendik Kec. Longkali

8. Puskesmas Non Rawat Inap Lolo Kec. Kuaro

9. Puskesmas Non Rawat Inap Sebakung Kec. Long Kali

10. Puskesmas Non Rawat Inap Tanah Grogot 2 Kec. Tanah Grogot

Sumber daya kelembagaan lainnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Paser adalah UKBM (Unit Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat).

UKBM tersebut adalah 21 Poskesdes 68 Polindes, didirikan dan

mempunyai wilayah kerja satu desa dan 356 Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu).

44


2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, memuat tentang gambaran

umum pelayanan, Capaian kinerja (didasarkan atas hasil evaluasi),

SPM dan indikator kinerja pelayanan Kesehatan, Pengelolaan

pendanaan pelayanan Kesehatan. Masing-masing dapat diuraikan

sebagai berikut :

Gambaran umum pelayanan Kesehatan

Gambaran umum pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dapat dilihat dari berdasarkan

tujuan dan sasaran yang akan dilakukan, dan program dan kegiatan

yang ingin dicapai.

Gambaran Status Kelangsungan Hidup merupakan gambaran umum

pelayanan yang dapat menunjukan tujuan dan sasaran yang ingin

dilakukan, indikator yang digunakan adalah Angka Kematian Bayi

dan balita, Maternal ( Ibu ). Status Gizi dan Imunisasi. Dapat

memberikan gambaran keberhasilan pembangunan kesehatan

kedepan terhadap kelangsungan hidup anak / generasi yang akan

datang di suatu wilayah. Gambaran Status Kesehatan merupakan

gambaran umum pelayanan yang dapat menunjukan pencapaian

program. Indikator yang digunakan adalah Jumlah penduduk yang

sakit ( baik penyakit infeksi atau non infeksi, menular,kardiovaskuler

dll). Rata-rata lama hari sakit. dll. Memberikan gambaran kualitas

fisik masyarakat. yaitu banyaknya waktu seseorang yang

terpakai/terbuang, untuk berproduksi secara maksimal dalam

meningkatkan kualitas hidupnya.

Capaian kinerja (didasarkan atas hasil evaluasi) disajikan dalam tabel

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 2011-2015 pada tabel

berikut :

1 45


TABEL 04. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2011-2015

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi ***) Target SPM

Target IKK

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Pelayanan Kesehatan Dasar

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95% 95% 85 87,5 90 92,5 95 78,1 80,8 80,6 101,4 76,5 0,9 0,9 0,9 1,1 0,8

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80% 80% 55 60 65 70 75 100 69,2 47,1 67,3 61,5 1,8 1,2 0,7 1 0,8

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes

90% 90% 80 85 90 95 100 72,4 82,9 83,4 102,7 77,6 0,9 1 0,9 1,1 0,8

4 Cakupan pelayanan nifas 90% 90% 80 82,5 85 87,5 90 70,8 82,8 83,4 102,7 73,4 0,9 0,9 1 1,2 0,8

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80% 80% 60 65 70 75 80 100 17,7 74,6 56,2 29,2 1,7 0,3 1,1 0,7 0,4

6 Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 70 75 80 85 90 89,8 65,3 74,8 106,3 85 1,3 0,9 0,9 1,3 0,9

7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 100% 80% 44 54 64 74 100 51,5 51,4 61,1 73,6 60,4 1,2 1 1 1 0,6

8 Cakupan pelayanan anak balita 90% 90% 65 70 75 80 85 75,2 44,9 43,8 82,4 55,5 1,2 0,6 0,6 1 0,7

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 100% 70 80 85 90 95 11,9 11,9 100 85,7 6,27 0,2 0,1 1,2 1 0,1

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100% 100% 90 95 100 100 100 100 100 100 100 97,8 1,1 1,1 1 1 1

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 100% 65 70 75 80 90 12,3 0,4 91,7 15,2 96,7 0,2 0 1,2 0,2 1,1

12 Cakupan peserta KB aktif 70% 70% 55 57,5 60 67,5 70 32,1 58,5 84,6 65,9 65,6 0,6 1 1,4 1 0,9

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

a. Acuta Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 pddk < 15 th

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100 0 0 0 - 1 - - -

b. Penemuan penderita pneumonia balita

100% 100% 100% 100% 100% 100% 10,2 3,3 4,3 1,3 0,9 0,1 0,03 0,04 0,01 0,01

c. Penemuan pasien baru TB BTA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28 28,3 45,4 55,3 70,8 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7

46


positif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 107,6 100 1 1 1 1,1 1

e. Penemuan penderita diare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 98,8 91,5 96,2 87,3 1 1 0,9 1 0,9

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

a. Rawat Jalan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6,1 78,8 96,1 23,4 96,8 0,1 0,8 1 0,2 1

B Pelayanan Kesehatan Rujukan

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,9 0,9 0,8 0 0,8 1 0,01 0,01 - 0,01

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 55,6 55,6 66,7 66,7 100 1 0,6 0,6 0,7 1

C Penyelidikan Epidemiologi dan Penang. KLB

17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 100 0 1 - 1 1 -

D Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 80% 20% 35% 40% 45% 50% 31,3 31,3 63 69,3 80,6 0,8 0,6 1,1 1 1

1 47


Gambaran Status Pelayanan Kesehatan diantaranya Presentase

pencapaian pelayanan 6 Kegiatan Pokok Puskesmas. Banyaknya

penduduk per Puskesmas. Banyaknya Nakes/dokter per 5.000

penduduk, indikator pencapaian dari indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM). Memberikan gambaran Jangkauan dan Pemerataan

pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit terhadap status

kesehatan dan kelangsungan hidup.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup

Kabupaten Paser dari hasil pendataan BPS Paser mulai tahun 2014-

2015 kurang lebih berada pada angka 73, diartinya bayi-bayi yang

lahir dari lima tahun terakhir dapat hidup sampai dengan usia 73

tahun.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Paser ini bila dibandingkan dengan

AHH Nasional diatas angka rata-rata nasional sehingga diperlukan

program pelayanan Usila, dan program sosial lainnya termasuk

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori (energi makanan)

termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Menurunnya Angka Kematian Bayi. Angka kelangsungan hidup bayi

(AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.

Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan angka 1 (satu)

dikurangi angka kematian bayi. Sementara Angka Kematian Bayi

(AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun

dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun

yang sama.

Tabel 05 Jumlah Bayi Lahir Hidup dan AKB Tahun 2011 s.d 2015

Kabupaten Paser

NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Bayi Lahir Hidup 7573 7405 8062 8749 8355

2. Jumlah Kematian Bayi 60 71 56 76 80

48


3. AKB per 1000 12.94 12.96 9.30 12.46 14,4

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Secara nasional AKB nasional adalah 26 pada tahun pada tahun

2013, dengan capaian AKB Paser ditahun 2015 sebesar 14.4, berarti

secara Nasional telah berada dibawah rata-rata nasional, upaya-

upaya untuk mempertahankan keadaan ini harus terus dilaksanakan

dengan pemantapan program-program imunisasi, pencegahan

penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan

tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan

anak.

Menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Indikator yang

digunakan dalam sasaran meningkatnya Menurunkan angka kemtain

ibu melahirkan adalah Angka kematian ibu melahirkan per 100.000

kelahiran hidup

Tabel 06 Jumlah Bayi Lahir Hidup, Angka Kematian Ibu tahun 2011 s.d 2015

Kabupaten Paser

NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Bayi Lahir Hidup 3377 4975 5167 5364 5719

2. Jumlah Kematian Ibu 5 10 13 8 8

3. AKI per 100.000 148 201 252 149 140

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Pada tahun 2013 hanya bisa ditekan menjadi 13 Kematian ibu dari

5.167 kelahiran hidup didominasi oleh faktor perdarahan yaitu 7 dari

13 kematian ibu, kemudian disusul oleh penyebab yang lainnya yaitu

infeksi dan eklampsia. Pendarahan banyak terjadi pada kala III

persalinan dan atau pada saat melahirkan sampai dengan 7 hari

setelah melahirkan.

Indiktor lainnya yang digunakan untuk mengukur sasaran

STRATEGIS ini adalah

49


1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sebesar 78 % atau 7.734 ibu

hamil yang diperiksa dari 9.914 yang ditargetkan.

2. Cakupan kompilkasi kebidanan sebesar 61.0% atau 1.210

komplikasi yang di tangani dari 1.983 komplikasi yang beresiko.

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki

kopentensi sebesar 86.44 % atau 8.178 persalinan yang ditolong

dari 9.461 yang ditargetkan.

4. Cakupan pelayanan nifas sebesar 85,84 % atau 8.121 ibu nifas

yang dilayani dari 9.461 nifas yang ditargetkan.

Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Anak Balita. Indikator yang

digunakan adalah presentase balita gizi buruk dan presentase balita

gizi buruk yang mendapatkan perawatan kesehatan..

Capaian presentase gizi buruk ditahun 2013 sebesar 2.56 % atau 80

dari 3126 balita yang dipanatu pertumbuhann dan perkembangan

berat badannya. Sementara itu presentase balita gizi buruk yang

mendapatkan perawatan kesehatan adalah 100 % atau dari 80 balita

gizi buruk yang ditemukan 80 balita tersembut mendapat perawatan

gizi dan kesehatan.

Indikator lainnya yang digunakan untuk menurunkan prevalensi gizi

kurang anak balita ini adalah cakupan pelayanan anak balita yaitu

sebesar 50.6 % atau 19.383 balita yang dilayani dari 38.309 balita

yang ditargetkan. Cakupan lainnya adalah pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 - 12 bulan adalah 100 % atau

sebanyak 10.879 mendapatkan makanan pendamping ASI.

Menurunnya angka kesakitan kesakitan secara signifikan pada

semua kasus penyakit dan efektitas pencegahan dan

penanggulangan kasus penyakit menular. Ada 8 indikator yang

digunakan dalam sasaran STRATEGIS ini untuk dijadikan rencana

kinerja yaitu

50


a. Jumlah penderita penyakit menular, didefinisikan secara

operasional dapat turun 5 % di tahun 2013 dari kasus tahun

sebelumnya.

b. Rasio dokter per satuan penduduk deidefinisikan secara

operasional 20 dokter per 100.000.- penduduk

c. Rasio tenaga medis persatuan penduduk didefinisikan secara

operasional 102 tenaga para medis per 100.000 penduduk

d. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

dedefinisikan secara operasional 5 unit per 100.000 penduduk

e. Rasio Posyandu per satun balita didefinisikan secara operasional

20 per 1000 balita

f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA + didefinisikan pencapaiannya ditahun 2013 sebesar 80 %

yaitu jumlah penderita TBC BTA + yang ditemukan minimal 80

% dapat ditangani sampai sembuh.

g. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

didefinisikan secara operasional ditahun 2013 100 % semua

penderita DBD yang ditemukan positif dapat ditangani dan

diobati sampai sembuh.

h. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin, didefinsikan secara operasional 100 % yang didiagnosa

rujukan dapat dirujukan ke Sarana pelayanan kesehatan

lanjutan.

Dan Pengelolaan pendanaan pelayanan Kesehatan dapat juga dilihat pada

Tabel di bawah ini.

1 51


TABEL 07. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

TAHUN 2011-2015 KABUPATEN PASER

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- .. (Rp) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

(Rp)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Anggaran

Realisasi

Belanja

Langsung 103.661.604 98.886.462 81.883.794 104.680.163 150.724.527 95.651.860 90.122.502 50.778.238 90.674.842 0,92 0,91 0,62 0,87

97,278,006 81,806,861

Belanja

Pegawai 6.754.034 10.606.623 11.146.073 98.693.934 3.229.147 5.737.884 9.399.326 9.384.562 68.880.384 0,85 0,87 0,84 0,70 31,800,166 23,350,539

Belanja

Barang dan

Jasa

14.359.746 25.317.692 29.411.998 27.464.219 5.699.768 11.930.610 21.088.534 21.815.579 16.466.653 0,83 0,83 0,74 0,60 24,138,414 17,825,344

Belanja

Modal 82.547.823 62.962.147 41.325.722 62.175.854 132.808.091 77.983.365 59.634.642 19.578.096 60.543.553 0,95 0,95 0,47 0,97 62,252,887 54,434,914

Ket : Jumlah uang dinyatakan dalam ribuan Sumber. Laporan Bagian Keuangan dan Verifikasi Dinkes Paser

1 52


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan dan

jaringan Unit Pelaksana Tehnis dalam lima tahun ke depan adalah

1. Bimbingan teknis kesehatan dan non kesehatan yang disediakan

pemerintah belum mencukupi kebutuhan keseluruhan pengawai

Dinas Kesehatan baik struktural maupun Fungsional termasuk

staf dan pelaksana program.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi (IPTEK) dalam

bidang kesehatan yang mengharuskan setiap pegawai mahir dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan.

3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bukan saja

sebagai klien atau customer tetapi juga sebagai masyarakat kota

(citizen), termasuk di dalamnya upaya-upaya pelayanan kesehatan

yang berperspektif gender.

4. Integratis setiap pegawai untuk bekerja secara bersih, transparan

dan professional, siap menerima konsekuensi hukum atas

pekerjaan profesi yang dilakukan, serta melakukan perbaikan-

perbaikan dan pelaporan terhadap upaya-upaya yang bernuansa

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)

Tantangan Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

yang berbasis jaringan internet dalam Penyelenggaran pembangunan

pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser secara administrasi

mulai bergeser dari adminitrasi manual masuk kedalam jaringan

internet software offline dan online. Merupakan tantangan setiap

SDM Kesehatan harus mampu menyesuaikan perkembangan Ilmu

53


pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berbasis jaringan internet.

Demikian juga dengan masyarakat yang bukan saja memposisikan

diri sebagai klien (customer), tetapi juga masyarakat kota (citizen)

adalah tantangan setiap SDM Kesehatan untuk dapat menyesuaikan

diri dengan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan tersebut.

serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang mengarah pada

pelayanan prima dan pengarusutamaan gender, mulai dari proses

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

program dan kegiatan.

Sehubungan dengan integritas pegawai kesehatan dalam memberikan

pelayanan, pimpinan dan staf Dinas Kesehatan dan seluruh jaringan

Unit Pelaksana tehnisnya telah siap mendukung gerakan taat jam

kerja, bangun kerja dan salamat semangat, bersih dan melayani,

yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

Peluang

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan

dan Jaringan Unit Pelaksana Tehnis adalah

1. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

kesehatan,

3. Pelaksanaan administrasi program kesehatan yang berbasis

jaringan interkoneksi.

4. Dan upaya-upaya kesehatan yang pada tahun-tahun sebelumnya

sulit untuk direalisasikan pada lima tahun kedepan terbuka

peluang untuk segera direalisasikan yaitu menjadikan Puskesmas

yang ter-akreditasi dan mandiri dalam pengelolaan keuangannya

(BLUD).

54


Pelaksanan Program Jaminan Nasional (JKN) merupakan peluang

bagi unit-unit pemberi layanan kesehatan untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas layanan, juga peningkatan sarana layanan

kesehatan terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Peluang ini sangat penting bukan saja untuk meningkatkan status

kesehatan dan kelangsungan hidupnya peserta JKN sekaligus juga

peningkatan kesejahteraan petugas kesehatan terhadap jasa dari

pelayanan yang diberikan.

Sementara peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Pusat maupun

Kabupaten, dapat memberikan peluang bagi setiap pelaksana atau

petugas kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan

kepada pengguna layanan.

Bekerja dengan administrasi program yang berbasis jaringan

interkoneksi, bukan saja mempercepat layanan kesehatan tetapi juga

ketersediaan data dan alur pelaporan akan semakin mudah untuk

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baik untuk keperluan

pengambilan keputusan diagnose dan pengobatan penyakit tetapi

juga keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan

dibidang kesehatan.

Menjadikan Puskesmas yang mandiri dalam pengelolaan

keuangannya, dengan menjadikan Puskesmas sebagai BLUD (Badan

Layanan Umum Daerah) merupakan peluang STRATEGIS dari

pengelolaan Kapitasi JKN dan pelaksanaan progam dan kegiatan

puskesmas secara dan bertanggung jawab.

55


BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan analisis atas kondisi umum daerah, capaian indikator

kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun

terakhir terhadap pembangunan kesehatan berdasarkan identifikasi

permasalahan menurut fungsi dan urusan kesehatan pemerintahan

daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program

pembangunan kesehatan dalam RPJMD Paser tahun 2016-2021,

telah disebutkan permasalahannya sebagai berikut :

a. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas

masih terbatas terlebih lagi di daerah-daerah terpencil;

b. Sumber daya manusia khususnya kompetensi tenaga

kesehatan medis dan paramedis masih terbatas dan belum

memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga

pelaksanaan tugas belum maksimal;

c. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah yang ditunjukkan

oleh masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA);

d. Status gizi masyarakat masih rendah yang ditunjukkan oleh

masih tingginya angka gizi buruk;

e. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pola Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS);

f. Prevalensi penderita penyakit degeneratif atau PTM (Penyakit

Tidak Menular) semakin meningkat;

g. Cakupan imunisasi masih rendah;

h. Ketersediaan air bersih di setiap rumah tangga belum

maksimal;

i. Ketersediaan sanitasi di setiap rumah tangga belum maksimal;

56


j. Belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan;

k. Pemberdayaan masyarakat termasuk sektor swasta dalam

pembangunan kesehatan belum optimal.

Point-point identifikasi permasalahan dalam RPJMD 2016-2021 Paser.

Secara terstruktur, sistematik dan masih terhadap Permasalahan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Paser dalam Rencana Strategis

Dinas Kesehatan dibagi dalam tiga kategori yaitu permasalahan pada

status kelangsungan hidup, permasalahan pada status kesehatan dan

permasalahan pada status Pelayanan Kesehatan.

3.1.1 Permasalahan pada status kelangsungan hidup.

Permasalahan pada status kelangsungan hidup dapat dilihat dari

Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Status Gizi Kurang dan

Buruk serta status imunisasi atau status imunisasi lengkap bayi.

Pola distribusi, frekuensi dan faktor-faktor penentu tentang capaian

Indikator-indikator status kelangsungan hidup ini selama 1-5 tahun

terakhir, yang dapat memberikan gambaran keberhasilan

pembangunan kesehatan 1-5 tahun kedepan telah menunjukkan

57


pencapaian dampak dari hasil akhir pembangunan kesehatan di

Kabupaten Paser terutama Penurunan Jumlah Kematian ibu dari

tahun ke tahun, permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian

adalah fluktuatifnya jumlah kematian ibu, bayi, balita dan masih

tinggi prevalensi gizi kurang dan buruk. Hal ini menunjukkan belum

maksimalnya pengelolaan pelayanan gizi dan kesehatan balita.

3.1.2 Permasalahan pada status kesehatan

Sistem layanan kesehatan di jejaring Puskesmas belum optimal dan

belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan dalam

penjabarannnya dalam rencana STRATEGIS. Permasalahan pada

Status Kesehatan dapat dilihat dari Jumlah penduduk yang sakit dari

yang sehat, baik penyakit infeksi atau non infeksi, menular misalnya

penyakit menular TBC, Kusta, Diare, ISPA dan lain-lain. Penyakit

tidak menular misalnya kardiovaskuler, Diabetes Militus, stroke,

kejiwaan dan lain-lainnya. Dan Data-data lainnya misalnya rata-rata

lama hari sakit dan lain-lain, memberikan gambaran kualitas fisik

(jasmani) dan mental (rohani) masyarakat. Menunjukkan masih

banyaknya waktu seseorang yang terpakai/terbuang, tidak

berproduksi secara sosial dan ekonomis. Untuk memaksimalkan

58


peningkatkan kualitas hidup dan sistem jaminan kesehatan

masyarakat Paser ini.

3.1.3 Permasalahan pada Status Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas masih

terbatas terutama di daerah-daerah terpencil. Sumber daya manusia

khususnya tenaga kesehatan medis dan paramedis masih terbatas

dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas

sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Pola Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS). Ketersediaan air bersih di setiap rumah tangga belum

maksimal. Ketersediaan sanitasi di setiap rumah tangga belum

maksimal. Dan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam

pembangunan kesehatan belum optimal. Merupakan permasalahan

pada Status Pelayanan Kesehatan yang dapat memberikan gambaran

jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan yang

mempunyai daya ungkit terhadap status kesehatan dan kelangsungan

hidup yang disebutkan diatas.

Dari Laporan Profil Layanan Kesehatan, walaupun sudah cukup

menunjukan capaian minimal, masih tetap ditemukan permasalahan

dalam pencapaian standar pelayanan minimal dari Tujuh Program

Pokok Puskesmas kecamatan yaitu Program Perbaikan Gizi

Masyarakat, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Lingkungan

(Kesling), Promosi Kesehatan, Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit (P2M), Pengobatan. Dan Program pengembangan spesifik

lokal. Permasalahan tersebut adalah banyaknya penduduk per

Puskesmas yang digolongkan perkelompok umur, mulai dari bayi,

balita, anak sekolah, penduduk dewasa (laki-laki dan perempuan),

WUS, Usila, kelompok kerja dan lain-lain, belum tertata dengan baik,

termasuk pengaturan dan penempatan tenaga kesehatan dan sarana

kesehatan.

59


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

“Terwujudnya Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan

Berkeadilan” adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kabupaten Paser dalam RPJMD 2016-2021. Visi di atas merupakan

keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun

kebelakang. Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Paser

dalam RPJMD 2016-2021 adalah :

2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan

kesehatan

Dalam bidang kesehatan visi dan misi RPJMD ini dapat dicapai dengan

tujuan Meningkatkan kualitas kesehatan dan sasaran yang ingin

dicapai adalah membaiknya indeks kesehatan yang ditandai dengan

meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan

pelayanan kesehatan rujukan, meningkatkan akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan melalui standar akreditasi yang berdaya saing. Pertama,

akses pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan unit layanan dan

tenaga kesehatan yang memadai disertai keterjangkauan masyarakat

yang dijamin dengan asuransi kesehatan baik berupa KIS (Kartu

Indonesia Sehat) atau BPJS. Kedua, peningkatan kualitas

diintegrasikan antara kompetensi tenaga kesehatan dan kualitas

pelayanan di tingkat unit kesehatan. Sedangkan poin ketiga, pelayanan

kesehatan yang berdaya saing ditunjukan dengan peningkatan standar

pelayanan yang semakin baik dengan akreditasi puskesmas.

Penjabaran visi, misi, STRATEGIS dan Kebijakannya RPJMD dalam

bidang kesehatan diuraikan pada tabel berikut :

60


Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

4 Meningkatkan 4.1 Meningkatnya pelayanan

4.1.1 4.1.1.1 akses

pelayanan kesehatan

kesehatan primer Pemerataan tenakes tiap level unit layanan dan RS,

Optimalisasi unit layanan

kesehatan pembantu,

Peningkatan layanan

untuk mendekatakan

kesehatan, Penguatan

manajemen rumah sakit

Pemerataan tenakes berdasarkan identifikasi kebutuhan perawat, dokter dan dokter spesialis dan Pemberian fasilitas

tempat tinggal dan insentif gaji yang sesuai terutama yang

ditugaskan di daerah terpencil, Pemberdayaan komunitas desa

sebagai mitra dan aktor kesehatan masyarakat, Pelayanan yang

mendekatkan salah satunya dengan optimalisasi kegiatan

puskesmas keliling di unit puskesmas dan Pustu, Peningkatan

kualitas manajemen rumah sakit melalui pemenuhan sarana

prasarana rumah sakit

4.2 Meningkatnya cakupan

4.2.1 4.2.1.1

jaminan kesehatan masyarakat

Peningkatan masyarakat

yang mendapatkan

jaminan kesehatan

Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan terutama

untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS

5 Meningkatkan 5.1 Meningkatnya 5.1.1 5.1.1.1 kualitas

pelayanan kesehatan

6 Memperkuat

Daya Saing

Pelayanan

Kesehatan

pengendalian

penyakit dan kematian

6.1 Berkembangnya

pelayanan

kesehatan yang

berdaya saing

Penurunan angka

mortalitas dan kesakitan dengan

meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat

dan pelayanan

kesehatan yang sesuai

kebutuhan masyarakat

6.1.1

Peningkatan kualitas

pelayanan yang

berdaya saing

Peningkatan kualitas kesehatan dari sisi masyarakat dapat

melalui pengembangan program penaggulangan penyakit dan

promosi kesehatan berbasis sasaran strategis ibu hamil, bayi,

keluarag miskin, lansia, keluarag miskin dan kelompok

beresiko, sedangkan dari aspek kualitas layanan melalui

peningkatan standar pelayanan unit kesehatan berbasis

kebutuhan masyarakat terutama di Unit layanan strategis

seperti Rumah sakit dan Puskesmas dengan cakupan layanan

yang tinggi

6.1.1.1

Peningkatan standar kualitas kelembagaan unit layanan

kesehatan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan / 2016-2021 MISI 2: Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

1 61


Urusan Kesehatan dalam RPJMD Paser yang dijabarkan dalam

Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2016-2021 adalah :

1. Program Obat dan Perbekalan kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

6. Program Pemerataan Tenaga Kesehatan

7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8. Program Program Pengawasan Obat dan Makanan

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan

Tidak Menular

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

16. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

18. Program Pengembangan Kesehatan Tradisional

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Paser Tahun

2016-2021 Penjabaran dari Misi 2. Meningkatkan pelayanan dasar di

bidang pendidikan dan kesehatan. Khususnya Urusan Kesehatan dengan

SASARAN membaiknya Indeks Kesehatan, disajikan pada tabel 9.

62


Tabel. 9

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

primer

pelayanan terkecil

sarana prasarana

dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga

Pustu/Pusban

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Pusban per 1000

penduduk

0.47 1 Peningkatan

dan perbaikan sarana prasarana

kesehatan

puskesmas,

Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan

Puskesmas

pembantu

73.75 80

pustu dan

Pusban

Obat dan

Perbekalan

kesehatan


2.8. Meningkatnya

cakupan

jaminan

kesehatan

masyarakat

2.8.1. Memastikan

masyarakat mendapat jaminan

kesehatan

2.8.1.1. Peningkatan

masyarakat yang

mendapatkan jaminan

kesehatan terutama

untuk warga miskin

dan peningkatan

pengguna BPJS

Bed Occupancy

rate (BOR)

Cakupan

masyarakat yang

mendapatkan

jaminan

kesehatan (BPJS)

44.24 70 Pengadaan dan

peningkatan

sarana prasarana

Rumah sakit

25 100 Peningkatan

jaminan

kesehatan

masyarakat miskin



Capaian Kinerja

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja

(sasaran)

Program

Pembangunan Bidang Urusan

Daerah Kondisi

Awal Kondisi

Akhir

SKPD

Penanggungjawab

2..7 Meningkatnya 2.7.1. Meningkatkan 2.7.1.1. Peningkatan Rasio tenaga 3.78 5 Pemerataan Kesehatan Dinas Kesehatan

pelayanan berbagai pelayanan kualitas layanan kesehatan 902 tenakes hingga kesehatan primer hingga unit dengan perbaikan (per 1000 pddk) tiap unit layanan

63


2.9 Meningkatnya derajat kesehatan

2.9.1.Meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat dan

menurunkan resiko

kematian dari

penyakit

2.9.1.1.Peningkatan

kualitas derajat

kesehatan dengan

penanggulangan

penyakit menular dan

tidak menular

Angka Harapan

Hidup

AKI (1000)

AKB (1000)

AKABA

Cakupan balita Gizi Buruk Yang mendapatkan perawatan

Angka kesakitan per satuan penduduk

Tingkat kesehatan lansia

73.99 tahun 74 tahun Pengembangan Lingkungan Sehat

8 kasus 5 kasus Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

13 kasus 7 kasus Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

80 kasus 40 kasus Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100% 100% Perbaikan Gizi Masyarakat

8.01 6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

45% 85% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Pengawasan Obat dan Makanan









64


2.10 Berkembangnya

Pelayanan

Kesehatan yang

berdaya saing

2.10.1.Peningkatan

kualitas

kelembagaan dan

sumberdaya

Peningkatan kualitas

unit layanan

(puskesman dan

Rumah sakit) dan

peningkatan

kompetensi tenakes

dan administrasi

kesehatan

Tingkat Komplain

Terhadap Layanan

Kesehatan

NA 80% Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Peningkatan kompetensi tenaga medis, paramedic dan administrasi kesehatan)

Standarisasi Pelayanan Kesehatan



1 65


3.3 Telahaan Renstra Kementerian Kesehatan RI

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program

Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan

dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan

finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok

RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan

gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)

meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui

Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5)

terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta

(6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

“Program Indonesia Sehat” dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu

paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan

kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan

strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,

penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)

penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem

rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan

pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko

kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan

dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu

dan kendali biaya.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-

2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;

2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

66


Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia

sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok

lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact

atau outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat,

indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran

hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup

(SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif

dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan

sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial

dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai

adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi

10%

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan

kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2015-

2019, dibuat sebanyak 12 sasaran yaitu:

67


1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan

sebesar 85%.

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik

sebesar 18,2%.

c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki

kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar

80%.

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:

a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan

lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun

sebesar 5,4%.

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang

terakreditasi sebanyak 5.600.

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan

alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

sebesar 90%.

68


b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan

yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.

c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang

memenuhi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

sebanyak 56,910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung

pembangunan kesehatan.

b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat

baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,


a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program

kesehatan sebesar 20%.

b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan

sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.

c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang

kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

69


a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan

anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

sebanyak 34 provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak

100 rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35

buah.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola

program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak

120 rekomendasi.

c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang

kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,


a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki

temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai

persyaratan jabatan sebesar 90%.

b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan

dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

70


a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar

80%.

b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang

diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%

Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Kementerian

Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah

melalui DAK, TP, Dekonsentrasi, Bansos dan kegiatan lain yang

diperuntukkan bagi daerah .

3.4 Telahaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur

diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan

kesehatan, yaitu: perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian,

adil dan merata. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan

untuk mencapai visi Kalimantan Timur Sehat untuk

menggambarkan kondisi masyarakat Kalimantan Timur di masa

depan, yakni masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh

penduduknya yang hidup dalam lingkungan dengan perilaku sehat,

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang

setinggi-tingginya di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu dari

penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi

“Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan masyarakat

Kalimantan Timur yang merata dan berkeadilan” Tahun 2018

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk

menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh

jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

a) Menjamin pemeliharaan dan peningkatan upaya kesehatan yang

bermutu, terjangkau dan berkeadilan

71


b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan

membangun kemitraan dengan lintas sektor.

c) Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai

dan berkesinambungan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran

dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan ” Terwujudnya pemeliharaan dan

peningkatan upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau dan

berkeadilan, ” maka ditetapkan sasaran: Meningkatnya status

kesehatan dan gizi masyarakat dan menurunnya angka

kesakitan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

sebagai berikut :

a. Menurunnya jumlah kematian ibu dari 175 jiwa tahun 2012

menjadi 71 jiwa pada tahun 2018.

b. Menurunnya jumlah kematian bayi dari 21 tahun 2012 menjadi

17 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018.

c. Menurunnya jumlah kematian balita dari 31 menjadi 26 per

1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018.

d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi

buruk) pada anak balita dari 17,10 menjadi dibawah 15.00

persen pada tahun 2018.

e. Menurunnya persentase angka kesakitan dari 11.74 tahun

2012 menjadi 9,36 persen pada tahun 2018 dengan fokus

indikator keberhasilan :

1) Persentase pasien HIV yang mendapat pengobatan

ARV/profilaxis dari 80 persen tahun 2012 menjadi 100

persen pada tahun 2018

2) Angka Notifikasi Tuberculosis (TB) dari 122 persen tahun

2012 menjadi 206 persen tahun 2018.

3) Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API) dari

1,69 tahun 2012 menjadi dibawah 1 persen tahun 2018.

72


4) Menurunnya angka kesakitan DBD dari 51 persen tahun

2018 menjadi 46 persen tahun 2018.

2. Untuk mewujudkan tujuan ” Terwujudnya masyarakat yang

yang berperilaku hidup bersih dan sehat ”, maka ditetapkan

sasaran: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup

bersih dan sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan

masyarakat dengan indikator keberhasilan : Persentase Rumah

tangga PHBS dari 50,1 persen 2012 menjadi 75 persen menjadi

2018.

3. Untuk mewujudkan tujuan ” Meningkatnya sumber daya

kesehatan yang memadai untuk pelaksanaan pembangunan, ”

maka ditetapkan sasaran: Terpenuhinya sumber daya kesehatan

yang merata, bermutu dan berstandar kompetensi dengan

indikator keberhasilan :

a. Rasio dokter dari 28.5 menjadi 40 per 100.000 penduduk.

b. Rasio bidan dari 0,6 menjadi 1 orang per Desa.

c. Rasio perawat dari 148 menjadi 150 per 100.000 penduduk.

d. Presentase Jaminan pemeliharaan kesehatan dari 96 menjadi

100 persen.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka

strategi yang ditetapkan terdiri atas:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

yang berkualitas

2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM

3. Penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan sistem

surveilans monitoring dan informasi kesehatan

4. Pemberdayaan masyarakat

5. Pengembangan sistem pembiayaan

6. Peningkatan manajemen kesehatan

7. Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku

pembangunan kesehatan

73


3.5 Telahaan RTRW

Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser dalam

hal pembangunan kesehatan, menempatkannya sebagai wilayah

layanan dan rujukan kesehatan khususnya wilayah Kabupaten

sekitarnya yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tabalong.

Sarana-sarana yang telah ditunjukan sebagai pusat layanan dan

rujukan kesehatan diantaranya adalah RSUD Panglima Sebaya, Unit

Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD-PMI) cabang Paser.

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bila dilihat secara saksama, jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di

Kabupaten Paser dapat dikatakan cukup memadai untuk menjamin

pelayanan terhadap masyarakat. Namun, dalam kenyataan angka

kematian bayi, balita dan ibu hamil masih saja fluktuatif. Salah

satu persoalan yang mesti diperhatikan secara khusus adalah makin

meningkatnya angka kematian balita. Hal ini terkait dengan kualitas

pelayanan imunisasi yang cenderung menurun. Padahal, imunisasi

menjadi salah satu cara menekan angka kematian balita, sebab

banyak penyakit yang dapat dicegah lewat pemberian vaksin saat

imunisasi.

Persoalan pokoknya kembali pada keterbatasan akses terhadap

fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berdiam di

pesisir atau wilayah pedalaman Kabupaten Paser. Fakta

menunjukkan bahwa penyebab utama kematian balita ialah ispa

dan diare. Ini berarti tenaga-tenaga kesehatan perlu disebar secara

lebih merata untuk memberi pelayanan yang berkualitas terutama

dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan

sehat.

74


Keterbatasan akses masyarakat terhadap sarana-sarana kesehatan

perlu disiasati pemerintah dengan menyebar tenaga-tenaga

kesehatan ke wilayah pesisir dan pedalaman, serta mendorong

mereka untuk memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

tepat sasar demi meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat.

Artinya pemerintah tidak saja membangun fasilitas kesehatan dan

menunggu masyarakat datang ke sana, tetapi lebih memakai

strategi jemput bola, dimana tenaga-tenaga kesehatanlah yang

diterjunkan hingga ke wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan

akses untuk sampai ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

Isu yang ada dalam RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021

adalah :

1. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan

kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur,

sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan.

2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berhubungan

langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama

jalan dan listrik.

3. Peningkatan tata-kelola pemerintahan yang mengakomodasi

berbagai isu krusial: ketepatan sasaran pembangunan,

pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar.

4. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dari sektor non-

tambang, melalui diversifikasi usaha pertanian dan perkebunan,

perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau dan

berkelanjutan.

5. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung

dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal

maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun

masyarakat.

6. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

75


Ke enam isu RPJMD ini, dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan

dijabarkan dalam empat isu strategis urusan kesehatan yang menjadi

prioritas pembangunan Kesehatan Kabupaten Paser yaitu :

1. Penataan manajemen pelayanan kesehatan,

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan,

3. pelaksanaan jaminan kesehatan

4. dan Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan

Keempat isu Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

5.6.1 Penataan manajemen pelayanan kesehatan

SECARA INTERNAL penataan manajemen pelayanan

kesehatan meliputi penerapan manajemen puskesmas yang

meliputi rancangan perencanaan (P1), penggerakan

pelaksanaan (P2) dan pengawasan pengendalian dan penilaian

(P3) belum mampu diselenggarakan secara efektif dan efisien

untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, status

kesehatan dan status pertumbuhan perkembangan dan

kelangsungan hidup ibu dan anak. Disamping itu juga

manajemen pelayanan kesehatan belum secara maksimal

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal

kesehatan yang berorientasi pada standar operasional prosedur

program dan kegiatan, baik di puskesmas maupun rumah

sakit. Khusus untuk Puskesmas perlu mendapat perhatian

lebih serius mengenai akreditasi Puskesmas dan

pengembangan Puskesmas sebagai badan layanan umum

daerah (BLUD).

SECARA EKSTERNAL penataan manajemen pelayanan

kesehatan didasarkan pada tuntutan masyarakat yang

mengharapkan pelayanan maksimal dan berkembangnya

masyarakat kota yang sangat mengharapkan pelayanan prima.

76


Tuntutan lainnya adalah manajemen program yang berorientasi

jaringan internet (network manajement system) baik yang

online maupun offline merupakan tantangan yang harus dapat

ditata dengan baik, dalam sistem manajemen pelayanan

kesehatan serta tertuang dalam sistem kesehatan daerah.

5.6.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

SECARA INTERNAL, diprioritaskan dalam hal kuantitas masih

diperlukan pemenuhan standar ketenagaan khususnya

penambahan tenaga kesehatan gizi, kesling, perawat gigi, analis

kesehatan, perawat, dokter umum dan dokter gigi. Dalam hal

kualitas masih banyak ditemukan permasalahan pada

interpretasi sistem pencatatan dan pelaporan yang salah,

termasuk juga skill dan keterampilan individu dalam

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu.

SECARA EKSTERNAL, semakin kompleksnya permasalahan

kesehatan baik individu, kelompok maupun masyarakat

menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis

dan para medis, bukan saja mampu menangani penyakit dan

masalah kesehatan tetapi juga faktor-faktor penyebab eksternal

terjadinya penyakit dan masalah kesehatan.

5.6.3 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

SECARA INTERNAL, Pelaksanan Program Jaminan Nasional

(JKN) merupakan peluang bagi unit-unit pemberi layanan

kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan

kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Peluang ini sangat penting bukan saja untuk meningkatkan

status kesehatan dan kelangsungan hidupnya sehingga

77


tercapainya Total Coverage Jaminan Kesehatan untuk

masyarakat Paser.

SECARA EKTERNAL, diberlakukannya Jaminan Kesehatan

Nasional pengganti jamkesmas sebagai amanat UU nomor 40

tahun 2004 tentang penyelenggaraan jaminan sosial yaitu

menyediakan instrumen (sisdur pelayanan, data peserta, data

fasilitas kesehatan, aplikasi p-care / instrumen manual) agar

dapat digunakan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan

nasional dengan mutu, sistem pelayanan dan pembayaran yang

efektif efisien di puskesmas maupun di rumah sakit..

5.6.4 Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan

Selaras dengan rencana pemekaran wilayah Desa dan

Kecamatan, SECARA INTERNAL adalah masih perlu

penambahan satu puskesmas di wilayah kecamatan

pemekaran, pembangunan rumah sakit pratama, dan

pembangunan poskesdes termasuk rehabilitasi poskesdes dan

pustu/puskesmas dan pengembangan Puskesmas Pembantu

menjadi Puskesmas dan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat

Inap. Penting juga dipenuhinya pengadaan ambulance dan

puskesmas keliling, penyediaan alat kesehatan termasuk obat

dan bahan pakai habis.

SECARA EKSTERNAL, tersedianya sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan akan memudahkan akses pelayanan

kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Paser.

78


BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

4.1 VISI dan MISI

VISI

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Paser yang sehat, mandiri

dan berkeadilan

Arti dan makna Visi ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Sehat diartikan sebagai manivestasi dari pengertian kesehatan

yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36

tahun 2009 sebagai visi nasional sekaligus juga sebagai sebagai

upaya untuk selalu berusaha mewujudkan keadaan sehat

fisik-jasmani, mental-spiritual serta sosial yang

memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara

sosial dan ekonomis

Mandiri diartikan adanya kesadaran, kemauan dan

kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Berkeadilan diartikan bahwa diperlukan keadilan dalam

pelayanan kesehatan terhadap jenis kelamin, suku, ras,

golongan, status sosial, wilayah dan kemampuan yang berbeda,

baik dari aspek akses, partisipasi, pengawasan maupun

manfaat.

MISI

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan

terjangkau bagi seluruh masyarakat.

2. Menyediakan sarana kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan

kebutuhan

79


3. Mengendalikan masalah kesehatan berdasarkan pola

perkembangan penyakit dan masalah kesehatan.

4. Meningkatkan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam

bidang kesehatan.

5. Menyelenggarakan tata kelola administrasi dan manajemen

pemerintahan yang baik.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi dalam mewujudkan visi

mewujudkan masyarakat Paser yang sehat, mandiri dan berkeadilan

maka ditetapkan tujuan utama yaitu pencapaian derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Paser, diarahkan dengan

pencapaian sasaran utama, menurunnya angka kematian bayi dari

14.4 per 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, menurunkan

kasus kematian ibu dari 8 kasus menjadi 4 kasus kematian ibu. Dan

menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk dari 17.6 % menjadi

dibawah 7 %. Serta Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap

bayi usia 0-11 bulan dari 76% menjadi 100%, Sasaran Utama ini

dapai dicapai dengan penetapan 6 tujuan khusus :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat;

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Ibu dan Anak;

3. Meningkatkan Kualitas Sarana,Prasarana serta Tata Kelola

Layanaan Kesehatan;

4. Meningkatkan pengendalian masalah kesehatan;

5. Mewujudkan Lingkungan Sehat di Masyarakat;

6. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah Yang

Baik.

80


4.2.2 Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser akan

diutamakan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan,

upaya meningkatkan perubahan perilaku hidup sehat dan

lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat sehingga mampu

mendukung menurunnya angka kejadian sakit dan kematian akibat

sakit serta meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan

kesehatan.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai

dengan akhir tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khususnya bagi Penduduk

Miskin, dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Persentase Masyarakat Miskin yang memiliki Jaminan

Kesehatan.

2. Menurunkan jumlah kematian ibu maternal, dengan pencapaian

sasaran sebagai berikut :

a. Jumlah Kematian Ibu dari 8 kasus menjadi 5 Kasus kematian

b. Persentase cakupan pelayanan Ibu Nifas (KF) sampai dengan

100 %

3. Menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita dengan

pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Angka kematian neonatus dari 10.6 menjadi 8 per 1000

kelahiran hidup

b. Angka kematian bayi dari 13 menjadi 7 per 1000 kelahiran

hidup.

c. Angka kematian balita dari 14 menjadi 10 per 1000 kelahiran

hidup.

4. Meningkatnya Status Gizi Pada Masyarakat khususnya Balita

dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Prevalensi gizi kurang dan buruk sampai dengan 7%

81


5. Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan kesehatan,

dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Pusban per 1000

penduduk sampai dengan 1

b. Persentase ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di desa

sampai dengan 100%

c. Puskesmas terakreditasi Madya sekurangnya 5 Puskesmas.

6. Meningkatkan kecukupan SDM Kesehatan di setiap jenjang

pelayanan dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Rasio Dokter/Dokter gigi per 100.000 penduduk dari 20

menjadi 50

a. Persentase Puskemas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai

Standar sampai dengan 100%

7. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, akibat penyakit

menular dan tidak menular dengan pencapaian sasaran sebagai

berikut :

a. Persentase Desa UCI sampai dengan 95%

b. Menurunnya Prevalensi Kasus Tuberculosis dari 235 menjadi

224 per 100.000 penduduk

c. Jumlah Penemuan Kasus Pneumonia pada Balita 31 per 1000

balita menjadi 15 per 1000 balita

d. Jumlah Desa Melaksanakan STBM sampai dengan 80 desa

e. Jumlah Kasus KLB dari 2 kejadian menjadi tidak ada kejadian

luar biasa

8. Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia, dengan pencapaian

sasaran sebagai berikut :

a. Usia Harapan Hidup sampai dengan 75,5 Tahun

9. Meningkatnya kesadaraan masyarakat untuk hidup bersih dan

sehat, dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Persentase Keluarga Sehat sampai dengan 80 %

b. Persentase Desa Sehat sampai dengan 80 %

c. Persentase Desa Siaga sampai dengan 95 %

82


10. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan program, dengan pencapaian sasaran

sebagai berikut :

a. Capaian program dan kegiatan sesuai sasaran hingga 95 %

11. Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber daya

aparatur Guna pencapaian Tata kelola Pemerintahan yang baik,

dengan pencapaian sasaran :

a. Persentase Sarana Prasarana Kesehatan sampai dengan 100%

b. Persentase Capaian Penilaian Review Terhadap Akuntabilitas

dan Kinerja PD sampai dengan > 95 %

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai visi, misi tujuan dan

sasaran adalah kerjasama lintas program, lintas sektoral, koordinasi

vertical dan horizontal serta dengan pendekatan top down dan botton

up. Pelaksanaan Strategi disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk

mencapai kinerja organisasi yaitu :

a. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekankan

pada peningkatan akses dan jaminan pelayanan kesehatan yang

merata, adil dan terus menerus

b. Seluruh Puskesmas diharapkan terakreditasi

c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga

dengan pendataan seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas dengan

melibatkan lintas sektor

d. Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi, balita sesuai standart

e. Meningkatkan pelayanan pada kelompok sasaran 1000 hari

pertama kehidupan

f. Meningkatkan pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat

g. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi

h. Meningkatkan cakupan pelayanan lansia

83


i. Tersedianya anggaran jaminan kesehatan kepada masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

j. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

tidak menular dan wabah sejak dini dengan penguatan sistem

surveilance dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya

penyehatan lingkungan

k. Memenuhi jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

sehingga akses pelayanan mudah dan terjangkau

l. Pengembangan kapasitas Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat

Inap dan mampu menyediakan pelayanan 24 jam

m. Menjamin ketersediaan buffer stock obat dan perbekalan

kesehatan dan penanggulangan bencana

n. Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan ketersediaan dan

pemakaian obat secara berjenjang

o. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas dan penggunaan bahan

kefarmasian

p. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS

q. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam

Pembangunan Kesehatan dengan pendekatan keluarga sehat

r. Memenuhi ketersediaan SDM kesehatan di fasilitasi pelayanan

kesehatan

s. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan melalui pendidikan dan

pelatihan kesehatan dan uji kompentensi

t. Meningkatkan mutu manajemen dan administrasi

u. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai

v. Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standart

w. Membangun sistem informasi kesehatan terpadu

4.3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Paser

akan diarahkan pada permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan

strategis status kelangsungan hidup, status kesehatan dan status

84


pelayanan kesehatan yang ditemukan. Penyelesaian masalah

berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang dimuat dalam Renstra

Dinas Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta pemenuhan hak-hak asasi manusia akan

kesehatan dengan prioritas individu, keluarga, kelompok dan

masyarakat yang beresiko serta berperspektif gender. Kebijakan

pelaksanaan pembangunan kesehatan ini termuat dalam bentuk

program dan kegiatan rutin, prioritas dan penunjang. Kebijakan

program dan kegiatan utama adalah Peningkatan Status

pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan

hidup, melalui penurunan AKI, AKB dan Penurunan Status Gizi

Buruk dan Kurang serta daya tahan anak balita terhadap berbagai

macam penyakit. Dan dijabarkan dalam 6 Kebijakan program dan

kegiatan sebagai berikut.

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekankan pada

peningkatan akses dan jaminan pelayanan kesehatan yang merata,

adil dan terus menerus, secara kualitas dan kuantitas dapat

mencapai standar pelayanan prima.


tersedianya fasilitas kesehatan yang yang standar termasuk Jaminan

Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah.


pendekatan KELUARGA SEHAT.

4. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam

usaha kesehatan bersumber masyarakat melalui kegiatan konsolidasi,

pengembangan dan kemandirian antara petugas dan kelompok

masyarakat.

5. Peningkatan kualitas SDM-Kesehatan melalui bimbingan teknis secara

berkala dan bekerja berdasarkan standar oprasional prosedur

6. Peningkatan mutu manajemen administrasi kesehatan melalui

peningkatan sumber daya aparatur, perencanaan program dan

pengelolaan keuangan serta pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan.

85


Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan Akses dan

Kualitas pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khususnya bagi Penduduk Miskin

1. Tersedianya anggaran jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

1. Penyediaan anggaran jaminan kesehatan menuju total coverage BPJS untuk masyarakat Kabupaten Paser

2. Meningkatkan Kualitas

Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Menurunkan jumlah kematian ibu maternal 2. Menurunkan jumlah kematian neonatal, bayi dan balita 3. Meningkatnya Status Gizi Pada Masyarakat khususnya

Balita

1. Meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan keluarga dengan pendataan seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas dengan melibatkan lintas sektor

2. Meningkatkan pelayanan

kesehatan bayi, balita sesuai standart

3. Meningkatkan pelayanan

pada kelompok sasaran 1000 hari pertama kehidupan

4. Meningkatkan pendidikan

gizi dan pemberdayaan masyarakat

5. Meningkatkan cakupan dan

kualitas pelayanan gizi

6. Meningkatkan cakupan

pelayanan lansia

1. Semua ibu hamil harus

mendapatkan pelayanan ANC terpadu

2. Semua neonatus, bayi dan balita

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

3. Intervensi pelayanan gizi fokus pada

1000 hari pertama kehidupan

4. Seluruh bayi dan balita harus

ditimbang setiap bulan

5. Menjamin akses pelayanan

kesehatan lansia pada fasyankes


Sarana,Prasarana serta Tata Kelola Layanaan Kesehatan

1. Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan

kesehatan

2. Meningkatkan kecukupan SDM Kesehatan di setiap

jenjang pelayanan

1. Seluruh Puskesmas diharapkan terakreditasi

2. Memenuhi jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sehingga akses pelayanan mudah dan terjangkau

3. Pengembangan kapasitas Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap dan mampu menyediakan

1. Pelaksanaan sosialisasi dan

pendampingan akreditasi Puskesmas

2. Menyediakan sarana dan prasarana

yang layak, memadai dan standar

3. Memenuhi obat dan alat bahan

kedokteran habis pakai pada Sarana Kesehatan

4. Pengangkatan tenaga medis dan

paramedis Daerah melalui seleksi sesuai kompetensi dan standar

86


pelayanan 24 jam 4. Menjamin ketersediaan

buffer stock obat dan perbekalan kesehatan dan penanggulangan bencana

5. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas dan penggunaan bahan kefarmasian

6. Memenuhi ketersediaan SDM kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan

7. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompentensi

mutu serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata di setiap Fasyankes

5. Meningkatkan pelaksanaan

kemitraan dan pendidikan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan

4. Meningkatkan

pengendalian masalah kesehatan

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, akibat

penyakit menular dan tidak menular

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia

1. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan wabah sejak dini dengan penguatan sistem surveilance dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan

2. Meningkatkan cakupan pelayanan lansia

1. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penaggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat

2. Menjamin akses pelayanan kesehatan lansia pada fasyankes

5. Mewujudkan Lingkungan

Sehat di Masyarakat

1. Meningkatnya kesadaraan masyarakat untuk hidup

bersih dan sehat

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam Pembangunan Kesehatan dengan pendekatan keluarga sehat

1. Penyediaan sarana dan prasarana promosi kesehatan

2. Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan

3. Mendorong peran serta aktif masyarakat desa dalam program desa siaga aktif

4. Mendorong peran serta aktif Organisasi masyarakat dan Badan Usaha dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

87


6. Meningkatkan Tata Kelola

Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

untuk mendukung keberhasilan program

2. Meningkatkan sarana prasarana, disiplin dan sumber

daya aparatur Guna pencapaian Tata kelola Pemerintahan yang baik

1. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan pencapaian program

2. Meningkatkan mutu manajemen dan administrasi

3. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai

4. Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standart

5. Membangun sistem informasi kesehatan terpadu

1. Intervensi terhadap pelaksanaan program

2. Proses administrasi dan manajemen dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku

3. Semua unit pelayanan memiliki ruang dengan prasarana yang cukup

4. Pencatatan dan pelaporan data dan informasi kesehatan terintegrasi dalam jaringan komputer

88


Tabel 11. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE

2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan Akses dan

Kualitas pelayanan

Kesehatan Kepada

Masyarakat

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khususnya bagi Penduduk Miskin

Persentase Masyarakat

Miskin yang memiliki

Jaminan Kesehatan

88 89 93 97 100


Layanan Kesehatan Ibu dan

Anak

1. Menurunkan jumlah kematian ibu

maternal Jumlah Kematian Ibu 8 7 7 6 5

Persentase cakupan

pelayanan Ibu Nifas (KF) 73,4 75 80 90 95

2. Menurunkan jumlah kematian neonatal,

bayi dan balita

Angka kematian neonatus

per 1000 kelahiran hidup 10,6 10 9,5 9 8

Angka kematian bayi per

1000 kelahiran hidup 11 10 9 8 7

Angka Kematian Balita per

1000 kelahiran hidup 14 13 12 11 10

3. Meningkatnya Status Gizi Pada

Masyarakat khususnya Balita

Prevelensi Balita Gizi

Kurang Dan Buruk (Persen) 11% 10% 9% 8% 7%


Sarana,Prasarana serta Tata

Kelola Layanaan Kesehatan

1. Peningkatan kualitas manajemen dan

mutu pelayanan kesehatan

Rasio Puskesmas, Poliklinik,

Pustu, Pusban per 1000

penduduk

0,47 0,6 0,8 0,9 1

89


Persentase ketersediaan

sarana pelayanan kesehatan

di desa 91 93 96 99 100

Puskesmas terakreditasi

Madya 2 1 1 1 0

Rasio Dokter/Dokter gigi per

100.000 penduduk 20 25 35 45 50

2. Meningkatkan kecukupan SDM Kesehatan di setiap jenjang pelayanan

Persentase Puskemas

Memiliki Tenaga Kesehatan

Sesuai Standar

25 55 75 95 100

4. Meningkatkan pengendalian

masalah kesehatan

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, akibat penyakit menular dan tidak menular

Persentase Desa UCI 74 80 84 92 95

Menurunnya Prevalensi

Kasus Tuberculosis

235

per

100.00

0 pddk

230

per

100.0

00

pddk

228

per

100.0

00

pddk

226

per

100.0

00

pddk

224 per

100.00

0 pddk

Jumlah Penemuan Kasus

Pneumonia pada Balita 31 29 22 18 15

Jumlah Desa Melaksanakan

STBM 41 50 60 70 80

Jumlah Kasus KLB 2 1 1 1 0

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia

Usia Harapan Hidup 73,99 74,6 74,8 75 75,5

5. Mewujudkan Lingkungan

Sehat di Masyarakat 1. Meningkatnya kesadaraan masyarakat

untuk hidup bersih dan sehat Persentase Keluarga Sehat 20 20 40 60 80

90


Persentase Desa Sehat 64 68 72 75 80

Persentase Desa Siaga 80,5 82 85 90 95

6. Meningkatkan Tata Kelola

Administrasi Perangkat

Daerah Yang Baik

1. Melaksanakan kegiatan sesusi dengan

perencanaan untuk mendukung

keberhasilan program

Capaian program dan

kegiatan sesuai sasaran 86 89 92 94 95

2. Meningkatkan sarana prasarana,

disiplin dan sumber daya aparatur Guna

pencapaian Tata kelola Pemerintahan

yang baik

Persentase Sarana

Prasarana Kesehatan 70 75 80 90 100

Persentase Capaian

Penilaian Review Terhadap

Akuntabilitas dan Kinerja

PD

³ 85 87 90 92 ³ 95

1 91


BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

Pendanaan Indikatif sebagaimana terurai dalam lampiran, dibagi dalam 3

program yaitu program dan kegiatan prioritas, penunjang dan rutin,

masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas

1. Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan indikator kinerja

Cakupan ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan

sampai dengan 100%;

2. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikator kinerja

Persentase pengawasan obat dan makanan yang memenuhi syarat

sampai dengan 80%;

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,

dengan indikator kinerja Cakupan rumah tangga yang

mendapatkan promosi kesehatan sampai dengan 80%;

4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan indikator

kinerja;

a. Akreditasi Puskesmas sampai dengan 100 %;

b. Laboratorium Kesehatan Terakreditasi 1 Unit;

c. Rumah Sakit Terakreditasi Madya minimal 1 Unit

5. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan indikator kinerja :

a. Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A sampai

dengan 100%;

b. Persentase ibu hamil mendapat Fe sampai dengan 100%;

6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan

indikator kinerja :

92


a. Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar

Kompetensi sampai dengan 85%;

b. Cakupan masyarakat Paser yang memiliki jaminan kesehatan

sampai dengan 100%;

7. Program pengembangan lingkungan sehat, dengan indikator kinerja

Rumah Tangga ber-PHBS sampai dengan 85%;

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan

Tidak Menular, dengan indikator kinerja :

a. Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC > 80%;

b. Angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk sampai dengan

1,5 ;

c. Penemuan penderita penyakit DBD sampai dengan 100 kasus;

d. Prevalensi Hipertensi sampai dengan 15.000 kasus;

9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS, dengan indikator kinerja Cakupan sekolah yang

mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS sampai

dengan 19 sekolah SLTP/SLTA sederajat;

10. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya,

dengan indikator kinerja :

a. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu per 1000

penduduk sampai dengan 1,1

b. Cakupan Puskesmas Pembantu per jumlah desa sampai dengan

100%

11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata, dengan indikator kinerja Persentase kecukupan jaringan

utilitas kawasan Rumah Sakit sampai dengan 100%

12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dengan

indikator kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sampai

dengan 100%

93


13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan

indikator kinerja Cakupan pelayanan usia lanjut sampai dengan

100%;

14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,

dengan indikator kinerja :

a. Persalinan ditolong tenaga sampai dengan 100%

b. Pelayanan Ibu Nifas sampai dengan 60%

c. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani sampai dengan

60%

5.2. Program dan kegiatan Penunjang

1. Program Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan indikator kinerja

Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) sampai dengan 40

2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan

indikator kinerja :

a. Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar

Kompetensi sampai dengan 85%

b. Cakupan masyarakat Paser yang memiliki jaminan kesehatan

sampai dengan 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

indikator kinerja Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi

sesuai standar sampai dengan 644 orang

4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan indikator

kinerja Persentase Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di

Unit Layanan sampai dengan 98%

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja

Persentase masyarakat yang terlayani puskemas sampai dengan

90%

94


6. Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, dengan indikator

kinerja Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kesehatan tradisional dalam gedung dan luar gedung sampai

dengan 45 %

5.3. Program dan Kegiatan Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator

kinerja Persentase SKPD yang terlayani.

2. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

dengan indikator kinerja Persentase SKPD yang menerapkan SPIP

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan

indikator kinerja Persentase SKPD yang tercukupi sarana

prasarana untuk menunjang kinerja aparatur.

4. Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan indikator kinerja

Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS.

5. Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan indikator

kinerja Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara

lengkap.

6. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah, dengan indikator Persentase SKPD yang menyusun LPPD

tepat waktu.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator

Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen

perencanaan dan penganggaran tepat waktu.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif disajikan pada tabel berikut.

1 95


Tabel 12. Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2016 - 2021

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

Kondisi Awal

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Unit Kerja

SKPD Penaggung Jawab

Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1.02.1.1.02.01.06

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Layanan 88.03 90 750.000.000 92 750.000.000 94 750.000.000 96 750.000.000 98 750.000.000 98 3.750.000.000

1.1.02.1.1.02.01.06.01

Pelayanan Operasi Katarak

Jumlah Penderita Katarak Dan Pteregium Di Operasi 125 200 600.000.000 200 600.000.000 200 600.000.000 200 600.000.000 200 600.000.000 1000 3.000.000.000

Bidang Yankes

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.02

Pelayanan Operasi Bibir Sumbing

Jumlah Penderita Bibir Sumbing Yang Di Operasi 6 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 50 750.000.000

Bidang Yankes

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.03

Penyediaan Biaya

Pemulasaran

Jenazah

RSU P.Sebaya . RSU Pratama Kerang

1.1.02.1.1.02.01.06.04

Pengadaan Diet

Makanan dan

Minuman Dalam

Upaya Perawatan

Pemeliharaan,

Pemeliharaan dan

Pemulihan

Kesehatan

1).Persentase tersedianya

makan dan minum pasien

Rawat Inap .100 100

10

0 0 100 0 100 0 100 0 100 0

RSU P.Sebaya . RSU Pratama Kerang , Puskesmas Perawatan

1.1.02.1.1.02.01.06

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase masyarakat yang terlayani puskemas 75 78

14.241.987.971 80

17.210.131.305 85

17.514.835.000 87

17.514.835.000 90

13.712.042.000 90 80.193.831.276

1.1.02.1.1.02.01.06.01

Pelayanan

kesehatan

penduduk miskin di puskesmas

Jenis pelayanan yang

terlayanai ( Dana Non Kapitasi BPJS ) 1 6 50.000.000 6 60.000.0000 6 70.000.000 6 80.000.000 6 90.0000.000 6 90.000.000

UPTD

Puskesmas

96


jaringannya

1.1.02.1.1.02.01.06.02

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Jumlah Puskesmas Dengan Tersedia Biaya Operasional Sebagai Pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS 17 19 8.669.152.971 19

11.637.296.305 19

11.917.000.000 19

11.917.000.000 19 8.139.207.000 19 52.279.656.276

Bidang Yankes dan UPTD Puskesmas

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.03

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus 6 19 760.000.000 19 760.000.000 19 760.000.000 19 760.000.000 19 760.000.000 19 3.800.000.000

Bidang Yankes dan UPTD Puskesmas

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.04

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap dan UGD 24 jam di Puskesmas 76 90 4.550.100.000 92 4.550.100.000 94 4.575.100.000 95 4.575.100.000 98 4.550.100.000 98 22.800.500.000

Bidang Yankes dan UPTD Dinas Kesehatan

Semua Kecamatan

2).Persentase Pelayanan

Rujukan dan Rujukan Balik

Pasien

2).10

0

2).1

00

2).25.000.00

0

2).

10

0

2).25.000.00

0

2).10

0

2).30.000.00

0

2).10

0

2).30.000.00

0

2).10

0

2).40.000.00

0

2).10

0

2).150.000.00

0

1.1.02.1.1.02.01.06.05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Puskesmas Melaksanakan SP2TP/SIMPUS/SIKDA Generik 17 18 262.735.000 18 262.735.000 19 262.735.000 19 262.735.000 19 262.735.000 19 1.313.675.000

Bidang Yankes

Semua Kecamatan

2).Jumlah Rumah Sakit

melaksanakan SIRS 2).1 2).2 2).0

2).

2 2).0 2).2 2).0 2).2 2).0 2).2 2).0 2).2 2).

1.1.02.1.1.02.01.06.06

Penanganan dan

Pembinaan

Kesehatan Haji

1).Persentase Calon Jemah

Haji yang melaksanakan

Kebugaran Jasmani 10 0 25.000.000 60 25.000.000 70 25.000.000 .80 25.000.000 90 25.000.000 100 125.000.000

Dinas

Kesehat

an

2).Persentase Calon Jemah

Haji yang melaksanakan

Pemeriksaan Kesehatan .100 100 35.000.000

10

0 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 150.000.000

1.1.02.1.1.02.01.06.07

Biaya Operasional

Kesehatan (BOK)

1).Persentase tersedianya

anggaran operasional

pelayanan kesehatan 25 30

5.000.000.00

0 30

5.000.000.00

0 30

5.000.000.00

0 30

5.000.000.00

0 30

5.000.000.00

0 55 5.000.000.000

Dinas

Kesehat

an

1.1.02.1.1.02.01.06.08

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

1).1).Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 1).75 75

2).25.000.00

0

2).

10

0

2).25.000.00

0

2).10

0

2).30.000.00

0

2).10

0

2).30.000.00

0

2).10

0

2).40.000.00

0

2).10

0

2).150.000.00

0

Dinas

Kesehat

an,

UPTD

97


Dinas

2).2).Persentase Puskesmas

yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan

rujukan 100 100 0

10

0 0 100 0 100 0 100 0 100 0

Kesehat

an ,dan

RSU

1.1.02.1.1.02.01.02

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas 0 25 500.000.000 45 500.000.000 65 350.000.000 80 500.000.000 95 350.000.000 95 2.200.000.000

1.1.02.1.1.02.01.02.01

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Persentase Faskes dilaksanakan Pendampingan dan Terakreditasi 10 25 500.000.000 50 350.000.000 65 350.000.000 80 350.000.000 95 350.000.000 95 1.900.000.000

Sekretariat ,Rumah Sakit dan UPTD Labkesda

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02.02

Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan

Persentase Tersusunnya Peraturan Daerah Bidang Kesehatan 0

50 150.000.000

100 150.000.000

100 300.000.000 Sekretariat

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.03

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1). Persalinan di Fasilitas kesehatan (persen)) 1).<50 1).55 1).457.920.000 1).65 1).509.812.000 1).75 1).545.602.000 1).85

1).582.702.000 1).95 1).629.702.000 1).95

1).2.725.738.000

Bidang Yankes

dan UPTD Puskesma

s

Semua Kecamata

n

2).Pelayanan Ibu Nifas (persen)

2).78.40 2).30 2).359.772.500 2).50 2).369.752.500 2).65 2).386.752.550 2).80

2).398.447.775 2).90 2).409.597.275 2).100

2).1.924.322.600

3). Persentase Cakupan K4 4). Persentase cakupan penanganan komplikasi kebidanan ditangani (PK)

0 3).29.23

77 3).100

3).1.651.200.000

80 3).100

3).1.700.100.000

85 3).100

3).1.766.350.000

90 3).100

3).1.820.080.000

95 3).100

3).1.909.615.000

95 3).100

3).8.847.345.000

1.1.02.1.1.02.01.03.01

Perawatan Berkala

Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu (Jampersal)

Jumlah Ketersediaan Biaya Operasional pada Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 5 8 1.000.000.000 8 1.000.000.000 8 1.000.000.000 8

1.000.000.000 8 1.000.000.000 8 5.000.000.000

Bidang Yankes ,Kesmas

dan UPTD Puskesmas

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.03.

02

Pendataan Dan Penjaringan Bayi

dan Ibu Hamil

Persentase Data Sasaran bagi Program Kesehatan

Keluarga 0 100 118.920.000 100 130.812.000 100 141.812.000 100 142.912.000 100 153.912.000 100 688.368.000

Bidang Kesmas an UPTD Puskesma

s

Semua Kecamata

n

98


1.1.02.1.1.02.01.03.03

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Penanganan Komplikasi

Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang melaksanakan Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplilasi (P4K) 17 19 359.772.500 19 369.752.500 19 386.752.550 19 398.447.775 20 409.597.275 19 1.924.322.600

Bidang Kesmas dan UPTD Puskesmas

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.03.04

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Jumlah Bidan dilatih APN 140 20 220.000.000 20 248.500.000 20 264.750.000 20 294.750.000 20 324.225.000 240 1.352.225.000

Bidang Kesmas

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.03.05

Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP)

Jumlah Kasus Kematian Ibu Yang dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) 8 8 232.200.000 6 232.200.000 6 232.200.000 4 232.200.000 4 232.200.000 4 1.161.000.000

Bidang Kesmas

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.03.06 Pelatihan PONED

Jumlah Tim di Puskesmas yang dilatih PONED 2 4 339.000.000 4 379.000.000 4 403.790.000 4 439.790.000 4 475.790.000 20 2.037.370.000

Bidang Kesmas

Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.03.07


1).Jumlah Puskesmas Yang Dilakukan Monev 1).17 1).19 1).199.000.000 1).19 1).219.400.000 1).19 1).269.400.000 1).20

1).293.130.000 1).20 1).353.190.000 1).20

1).1.334.120.000

Bidang

Kesmas dan UPTD Puskesma

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1).Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (persen)

1).55.54

1).100 1).1.450.390.000

1).100 1).1.304.690.000 1).100

1).1.352.190.000 1).100

1).1.528.390.000 1).100

1).1.575.890.000 1).100 1).7.211.550.000

1.1.02.1.1.02.01.02.01

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

1).Presentase Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Balita 1).0

1).100 1).235.640.000

1).100 1).125.140.000 1).100 1).130.140.000 1).100 1).135.140.000 1).100 1).140.140.000 1).100 1).766.200.000


1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02.02

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

1).Persentase Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Anak Dalam Mengelola Program Anak 1).10 1).25 1).195.200.000 1).40 1).128.700.000 1).55 1).128.700.000 1).75 1).257.400.000 1).100 1).257.400.000 1).100 1).967.400.000

Bidang Kesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02.03


1).Persentase Pelaksanaan

Monitoring Evaluasi Program Anak 1).100

1).100 1).117.000.000

1).100 1).126.500.000 1).100 1).136.000.000 1).100 1).145.500.000 1).100 1).155.000.000 1).100 1).680.000.000

Bidang Kesmas

1).Semua

Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02.04

Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak ( SDIDTKA )

1).Cakupan Kunjungan Bayi 1). 74,9 1).75 1).288.700.000 1).85 1).282.500.000 1).90 1).287.500.000 1).95 1).292.500.000 1).95 1).297.500.000 1).95 1).1.448.700.000 UPTD

Puskesmas

1).Semua Kecamatan

2).Cakupan Kunjungan Balita 2).54,7 2).60 2). 2).75 2). 2).85 2). 2).90 2). 2).90 2). 2).90 2).

1.1.02.1.1.02.01.02.05

Lomba Balita Tingkat Kecamatan,Kabupaten dan Propinsi

1).Persentase

Pelaksanaan LBSI Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten 1).100

1).100 1).450.000.000

1).100 1).450.000.000 1).100 1).450.000.000 1).100 1).450.000.000 1).100 1).450.000.000 1).100 1).2.250.000.000

Bidang

Kesmas dan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

99


1.1.02.1.1.02.01.02.06

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

1).Persentase Penanganan Bayi dan Balita Sakit dilayani MTBM/MTBS 1).66

1).100 1).163.850.000

1).100 1).191.850.000 1).100 1).219.850.000 1).100 1).247.850.000 1).100 1).275.850.000 1).100 1).1.099.250.000


1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.05

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1).Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A

1).74.18

1).100 1).4.663.228.500

1).100 1).7.364.593.800 1).100

1).7.582.544.850 1).100

1).8.118.378.000 1).100

1).8.283.378.000 1).80 1).36.012.123.150

2).Persentase ibu hamil mendapat Fe 90

2).74.19

2).100 2).2.154.891.000

2).100 2).2.656.653.000 2).100

2).2.886.262.950 2).100

2).3.057.262.950 2).100

2).3.112.626.000 2).100 2).13.867.695.900

1.1.02.1.1.02.01.05.01

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1).Persentase Balita Gizi Kurang ( kurus ) 1).70 1). 1). 1).75 1).860.104.600 1).80 1).946.114.950 1).85

1).1.040.726.000 1).90

1).1.040.726.000 1).90 1).3.887.671.550


1).Semua Kecamatan

2).Persentase Gizi Buruk Mendapatkan

Perawatan 2).100 2). 2).

2).10

0 2). 2).100 2). 2).100 2). 2).100 2). 2).100 2).

3).Persentase Ibu Hamil KEK Yang Mendapatkan PMT Pemulihan 4.Prevalensi balita stunting

3).27,2

3). 36,8

3).

3).35 34

3).

3).55 32

3).

3).75 31

3).

3).95 30

3).

3).95 30

3).

1.1.02.1.1.02.01.05.02

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1).Persentase Rumah Tangga Konsumsi Garam Beriodium 1).96 1).97 1).552.965.000 1).98 1).638.261.000 1).99 1).699.087.650 1).100 1).744.087.650 1).100 1).747.542.000 1).100 1).3.381.943.300


1).Semua Kecamatan

2).Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Fe) 2).100

2).100 2).

2).100 2).

2).100 2). 2).100 2). 2).100 2). 2).100 2).

3).Persentase Remaja Putri Yang

Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 3).0 3).30 3). 3).35 3). 3).40 3). 3).45 3). 3).45 3). 3).45 3).

4).Persentase Cakupan Vitamin A Bayi dan Ibu Nifas 4).61 4).65 4). 4).70 4). 4).75 4). 4).80 4). 4).85 4). 4).85 4).

5).Persentase

Deteksi Dini Status

Kesehatan Anak

Sekolah 5).80

5).

80 5).0

5).

85 5).0

5).

90 5).0 5).95 5).0

5).10

0 5).0

5).10

0 5).

100


1.1.02.1.1.02.01.05


1).Persentase bayi balita mendapat

kapsul vitamin A

1).74.1

8

1).10

0 1).4.663.228.500

1).10

0 1).7.364.593.800

1).10

0 1).7.582.544.850 1).100 1).8.118.378.000 1).100 1).8.283.378.000 1).100 1).36.012.123.150


2).74.19

2).100 2).2.154.891.000

2).100 2).2.656.653.000

2).100 2).2.886.262.950 2).100 2).3.057.262.950 2).100 2).3.112.626.000 2).100 2).13.867.695.900

3).Cakupan Bayi

atau Balita Gizi

Buruk yang

Mendapatkan

Perawatan

(persen) 3).96

3).

10

0

3).165.889.500.

000

3).

10

0

3).191.478.300.

000

3).

10

0

3).209.726.295.

000

3).10

0

3).223.226.295.

000

3).224.262.600.0

00

3).1.014.582.990.

000

1.1.02.1.1.02.01.05.01

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

1).Cakupan ASI Ekslusif 1).37 1).40 1).144.649.500 1).43 1).125.000.000 1).46 1).80.800.000 1).50 1).120.000.000 1).55 1).160.000.000 1).55 1).630.449.500


Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.05.02

Upaya

Peningkatan Gizi Keluarga

1).Persentase D/S 1).46,5 1).66 1).1.409.760.000 1).72 1).1.419.760.000 1).80 1).1.425.600.000 1).80 1).1.445.400.000 1).80 1).1.445.400.000 1).80 1).7.145.920.000

UPTD

Puskesmas

Semua

Kecamatan

2).Persentase BGM 2).1 2).1,5 2). 2).1 2). 2).0,8 2). 2).0,8 2). 2).0,6 2). 2).0,6 2).

3).Persentase 2 T 3).22 3).17 3). 3).15 3). 3).10 3). 3).10 3). 3).10 3). 3).10 3).

4).Persentase N/D 4)57,35 4) 75 4. 4) 80 4) 4) 85 4) 4 )87 4) 4) 90 4) 4) 90 4)

1.1.02.1.1.02.01.05


1).Persentase bayi balita mendapat kapsul vitamin A

1).74.18

1).100 1).4.663.228.500

1).100 1).7.364.593.800

1).100 1).7.582.544.850 1).100 1).8.118.378.000 1).100 1).8.283.378.000 1).100 1).36.012.123.150


2).74.19

2).100 2).2.154.891.000

2).100 2).2.656.653.000

2).100 2).2.886.262.950 2).100 2).3.057.262.950 2).100 2).3.112.626.000 2).100 2).13.867.695.900

3).Cakupan Bayi

atau Balita Gizi

Buruk yang

Mendapatkan

Perawatan

(persen) 3).96

3).

10

0 3).

3).

10

0 3).

3).

10

0 3).

3).10

0 3).

3). 1

00 3).

3)10

0 3).

1.1.02.1.1.02.01.05.01

Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

1).Persentase Tersusunnya dokumen peta

cakupan program gizi 1).0 1). 1).

1).100 1).50.000.000

1).100 1).75.000.000 1).100 1).100.000.000 1).100 1).115.000.000 1).100 1).340.000.000

Bidang Kesmas dan UPTD

Puskesmas

1).Semua

Kecamatan

2).Peningkatan

Kapasitas petugas

Gizi dalam

2).50

2).

50 2).0

2).

50 2).0

2).

70 2).0 2).90 2).0

2).10

0 2).0 2). 2).

101


menangani

masalah gizi

1.1.02.1.1.02.01.05.02

Peningkatan Penanggulangan Gizi Lebih

1).Jumlah Puskesmas Melaksanakan Konseling Gizi Lebih 1).0 1). 1). 1).2 1).60.000.000 1).4 1).73.000.000 1).6 1).80.000.000 1).8 1).90.000.000 1).8 1).303.000.000


1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.05.03


1).Jumlah Puskesmas yang dilaksanakannya Evaluasi Program Gizi di Tingkat Desa dan Kabupaten. 1).17 1).18 1).165.332.000 1).18 1).187.290.000 1).19 1).190.000.000 1).19 1).195.000.000 1).20 1).200.000.000 1).20 1).937.622.000

Bidang Kesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.07

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

1).Cakupan

Pelayanan kesehatan usia lanjut (persen) 1).14

1).100 1).477.153.000

1).100 1).486.648.300

1).100 1).464.293.100 1).100 1).622.452.400 1).100 1).653.907.600 1).100 1).2.704.454.400

1.1.02.1.1.02.01.07.01

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

1).Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Usila 1).26

1).100 1).164.953.000

1).100 1).181.448.300

1).100 1).199.593.100 1).100 1).219.552.400 1).100 1).241.507.600 1).100 1).1.007.054.400

2).Persentase

Puskesmas Yang

Melaksanakan

senam Lansia 2).10

2).

50 2).0

2).

60 2).0

2).

70 2).0 2).80 2).0 2).90 2).0 2).90 2).

Bidang Kesmas , Pencegah

an dan Pengenda

lian Penyaklit

dan UPTD

Puskesmas

1).Semua Kecamata

n

1.1.02.1.1.02.01.07.02

Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan

1).Persentase Tenaga Kesehatan Program Lansia Terlatih 1).0 1).10 1).195.200.000 1).20 1).128.700.000 1).30 1).128.700.000 1).50 1).257.400.000 1).80 1).257.400.000 1).100 1).967.400.000

Bidang Kesmas, SDK

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.07.03


1).Persentase Puskesmas Dilakukan Monev dan Pelaporan Program Lansia 1).14

1).100 1).117.000.000

1).100 1).176.500.000

1).100 1).136.000.000 1).100 1).145.500.000 1).100 1).155.000.000 1).100 1).730.000.000

Bidang Kesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.08.

Program Pelayanan

Kesehatan

Tradisional

1).Persentase

puskesmas yang

melaksanakan

pelayanan

kesehatan

tradisional dalam

gedung dan luar

1).N/

A

1).

5 1).

1).

15 1).60.000.000

1).

25 1).85.000.000 1).35 1).90.000.000

1).4

5 1).70.000.000 1).45 1).205.000.000

102


gedung

1.1.02.1.1.02.01.08.01

Pengembangan

sistem dan layanan

informasi terpadu

1).1.Tersedianya

data yang

mendukung

pengembangan

kesehatan

tradisional 1).0

1).

20 1).0

1).

40 1).30.000.000

1).

60 1).0 1).80 1).0

1).10

0 1).20.000.000

1).10

0 1).50.000.000

BIdang

Yankes 1).Semua Kecamatan

2).2.Persentase

Fasilitas pelayanan

kesehatan

tradisional

memiliki ijin 2).50

2).

80 2).0

2).

85 2).0

2).

90 2).0 2).95 2).0

2).10

0 2).0

2).10

0 2).

1.1.02.1.1.02.01.08.02

Sosialisasi asuhan

mandiri TOGA

1).1. Jumlah

Puskesmas yang

melaksanakan

asuhan mandiri

kesehatan

tradisional dan

pelayanan

kesehatan

tradisional 1).0

1).

2 1).0

1).

7 1).30.000.000

1).

14 1).35.000.000 1).18 1).40.000.000 1).18 1).0 1).18 1).105.000.000

BIdang


2).2. Jumlah

Rumah Sakit yang

melaksanakan

asuhan mandiri

kesehatan

tradisional dan

pelayanan

kesehatan

tradisional 2).0

2).

1 2).0

2).

1 2).0

2).

2 2).0 2).2 2).0 2).2 2).0 2).2 2).

3).Jumlah Kader

puskesmas/

rumah sakit yang

memiliki

pengetahuan

tentang TOGA 3).0

3).

20 3).0

3).

40 3).0

3).

10

0 3).0

3).15

0 3).0

3).20

0 3).0

3).20

0 3).

103


1.1.02.1.1.02.01.08.03

Pelatihan Asuhan

Mandiri Kesehatan

Keterampilan Batra

1).Persentase

Puskesmas/Rumah

Sakit yang

memiliki tenaga

kesehatan yang

sudah dilatih

yankestrad 1).10

1).

25 1).0

1).

40 1).

1).

60 1).50.000.000 1).80 1).50.000.000

1).10

0 1).50.000.000

1).10

0 1).150.000.000

BIdang


1.1.02.1.1.02.01.01

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

1).Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar Kompetensi 1).70 1).73 1).50.000.000 1).75 1).50.000.000 1).77 1).50.000.000 1).80 1).50.000.000 1).85 1).50.000.000 1).85 1).250.000.000

2).Cakupan masyarakat Paser yang memiliki

jaminan kesehatan 2).90

2).100

2).50.050.000.000

2).100

2).50.120.000.000

2).100

2).50.130.000.000 2).100

2).50.120.000.000 2).100 2).50.130.000.000 2).100 2).250.550.000.000

1.1.02.1.1.02.01.01.

01

Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat

1).Jumlah Penduduk di Kabupaten Paser Menjadi Peserta BPJS Kesehatan

(jiwa)

1).213.

713

1).10

0.000

1).25.000.000.00

0

1).10

0.000

1).25.000.000.00

0

1).10

0.000

1).25.000.000.00

0

1).100.0

00

1).25.000.000.00

0

1).100.

000 1).25.000.000.000

1).100.0

00 1).125.000.000.000

UPTD Jaminan Kesehata

n

1).Semua Kecamata

n

1.1.02.1.1.02.01.01.02


1).Persentase Penduduk Desa/Kelurahan Yang Memiliki Kepesertaan BPJS Mandiri 1).0 1).5 1).25.000.000 1).10 1).60.000.000 1).15 1).65.000.000 1).20 1).60.000.000 1).25 1).65.000.000 1).25 1).275.000.000

UPTD Jaminan Kesehatan

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.01

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1).Rumah Tangga ber-PHBS (persen) 1).65 1).67 1).840.000.000 1).70 1).852.000.000 1).75 1).865.000.000 1).80 1).880.000.000 1).85 1).896.000.000 1).85 1).4.333.000.000

1.1.02.1.1.02.01.01.01

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1).Persentase Desa ODF (open defacation free) 1).0 1).12 1).600.000.000

1).23,6 1).600.000.000

1).35,4 1).600.000.000 1).47,2 1).600.000.000 1).60 1).600.000.000 1).60 1).3.000.000.000


1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.01.02

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

1).Persentase Desa Tersosialisasi STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) 1).20

1).23,6 1).120.000.000 1).35 1).120.000.000 1).47 1).120.000.000 1).60 1).120.000.000 1).71 1).120.000.000 1).71 1).600.000.000


1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.01.03

Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

1).Persentase Puskesmas yang Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kesehatan

Lingkungan di Wilayah Kerjanya 1).80

1).100 1).120.000.000

1).100 1).132.000.000

1).100 1).145.000.000 1).100 1).160.000.000 1).100 1).176.000.000 1).100 1).733.000.000

Bidang Kesmas dan UPTD

Puskesmas

1).Semua

Kecamatan

104


2).Persentase

Sarana Air Minum,

TPM dan TTU yang

dilakukan

Pengawasan 2).30

2).

35 2).0

2).

40 2).0

2).

45 2).0 2).50 2).0 2).55 2).0 2).60 2).

1.1.02.1.1.02.01.06

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1).Cakupan Penanganan penderita penyakit TBC (persen)

1).70.80

1).100 1).2.505.000.000

1).100 1).2.409.000.000

1).100 1).2.924.000.000 1).100 1).2.822.500.000 1).100 1).3.037.500.000 1).100 1).13.698.000.000

2).Angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk (kasus) 2).2.86 2).2,5 2).220.000.000 2).2,0 2).330.000.000 2).1,8 2).450.000.000 2).1,6 2).500.000.000 2).1,5 2).650.000.000 2).1,5 2).2.150.000.000

3).Angka penemuan

penderita penyakit DBD (kasus) 3).232

3).200 3).950.000.000

3).180 3).1.150.000.000

3).159 3).1.070.000.000 3).120 3).1.250.000.000 3).100 3).1.350.000.000 3).100 3).5.770.000.000

4.).Cakupan Pelayanan Diabetes Miitus (DM)

100

100

100

100

100

100

5).Prevalensi Hipertensi (kasus)

4).22.284

4).20.000 4).1.100.000.000

4).19.000 4).1.000.000.000

4).18.000 4).1.130.000.000

4).16.000 4).1.140.000.000

4).15.000 4).1.030.000.000

4).15.000 4).5.400.000.000

1.1.02.1.1.02.01.06.01

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

1).Persentase Desa Melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala dan Pengendalian Sarang Nyamuk 1).0 1).40 1).250.000.000 1).50 1).300.000.000 1).60 1).350.000.000 1).70 1).400.000.000 1).80 1).450.000.000 1).80 1).1.750.000.000

Bidang Pencegahan dan Pengendlian Penyakit dan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.02

Pengadaan Alat

Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

1).Persentase Ketersediaan Bahan dan Alat

Dalam Pengendalian Vektor Penyakit 1).50 1).60 1).100.000.000 1).70 1).250.000.000 1).75 1).120.000.000 1).80 1).250.000.000 1).85 1).300.000.000 1).85 1).1.020.000.000

Bidang Pencegahan dan Pengendlian Penyakit

dan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.

03

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

Sekolah

1).Persentase Cakupan Imunisasi

Dasar Lengkap 1).76

1).10

0 1).600.000.000

1).10

0 1).600.000.000

1).10

0 1).700.000.000 1).100 1).700.000.000 1).100 1).700.000.000 1).100 1).3.300.000.000

Bidang Pencegahan dan Pengendlian Penyakit dan UPTD Puskesma

s

1).Semua Kecamata

n

105


1.1.02.1.1.02.01.06.04

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1).Angka MF (Mikro Filaria) < 1 1).1,7

1). < 1 1).200.000.000

1). < 1 1).230.000.000 1).< 1 1).280.000.000 1).< 1 1).300.000.000 1).< 1 1).300.000.000 1).< 1 1).1.310.000.000

Bidang Pencegahan dan Pengendli

an Penyakit dan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

2).Jumlah Pasien Filariasis di Rawat 2).0 2).10 2).15.000.000 2).20 2).30.000.000 2).20 2).30.000.000 2).25 2).37.500.000 2).25 2).37.500.000 2).100 2).150.000.000

3).Angka Prevalensi Kusta per 10.000 pddk 3).2,86 3).2,5 3).600.000.000 3).2 3).600.000.000 3).1,8 3).700.000.000 3).1,6 3).700.000.000 3).1,5 3).700.000.000 3).1,5 3).3.300.000.000

4).Jumlah Kasus DBD dan Malaria ditemukan 4).232

4).200 4).590.000.000

4).180 4).649.000.000

4).159 4).714.000.000 4).120 4).785.000.000 4).100 4).800.000.000 4).100 4).3.538.000.000

5).Jumlah Operasionalisasi Klinik VCT HIV/AIDS di Puskesmas 5).2 5).8 5).500.000.000 5).10 5).300.000.000 5).12 5).500.000.000 5).14 5).300.000.000 5).18 5).500.000.000 5).18 5).2.100.000.000

6).Persentase

Penemuan dan

Penanganan Kasus

TB 6).42

6).

10

0 6).0

6).

10

0 6).0

6).

10

0 6).0

6).10

0 6).0

6).10

0 6).0

6).10

0 6).

1.1.02.1.1.02.01.06.05

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik

1).Persentase Sasaran Usia Produktif ke POSBINDU 1).10 1).15 1).220.000.000 1).20 1).330.000.000 1).25 1).450.000.000 1).30 1).500.000.000 1).50 1).650.000.000 1).50 1).2.150.000.000


1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.06

Peningkatan Imunisasi

1).Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 1).76

1).100 1).600.000.000

1).100 1).600.000.000

1).100 1).600.000.000 1).100 1).600.000.000 1).100 1).600.000.000 1).100 1).3.000.000.000

Bidang Pencegahan dan

Pengendlian Penyakit dan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.07

Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

1).Persentase Penanganan Kasus KLB 1).100

1).100 1).600.000.000

1).100 1).600.000.000

1).100 1).600.000.000 1).100 1).600.000.000 1).100 1).600.000.000 1).100 1).3.000.000.000


1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.08

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan Pemberantasan

1).Persentase Sosialisasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Menular 1).0 1).10 1).200.000.000 1).20 1).100.000.000 1).30 1).230.000.000 1).40 1).240.000.000 1).50 1).130.000.000 1).50 1).900.000.000


an Penyakit

1).Semua

Kecamatan

106


Penyakit dan UPTD Puskesmas

1.1.02.1.1.02.01.06.09


1).Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program 1).100

1).100 1).300.000.000

1).100 1).300.000.000

1).100 1).300.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).1.500.000.000


an Penyakit dan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.06.10

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1).Persentase Sasaran Usia Produktif ke POSBINDU

1).10

1).

15

1).

20

1).

25 1).30 1).50 1).50 1).10

2).Cakupan Pelayanan Hipertensi

10

0

10

0 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 150.000.000

3) Cakupan Pelayanan

Diabetes Miitus (DM)

10

0

10

0 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 150.000.000

1.2.08.1.1.02.01.03

Pogram Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1).Cakupan sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS 1).0 1).25 1).200.000.000 1).50 1).220.000.000 1).60 1).400.000.000 1).70 1).200.000.000 1).80 1).300.000.000 1).80 1).1.320.000.000

1.2.08.1.1.02.01.03.01

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan

Penyakit Menular Seksual

1).Persentase Puskesmas Melaksanakan Sosialisasi Penanggulangan

Narkoba dan HIV/AIDS 1).20

1).100 1).200.000.000

1).100 1).220.000.000

1).100 1).400.000.000 1).100 1).200.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).1.320.000.000

Bidang Pencegahan dan Pengendlian Penyakit dan UPTD

Puskesmas

1).Semua

Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

1).Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu per 1000 penduduk 1).1,91 1).1,7 1).6.100.000.000 1).1,6 1).5.120.000.000 1).1,5 1).8.137.298.000 1).1,3 1).6.288.623.061 1).1,1 1).18.100.000.000 1).1,1 1).43.745.921.061

2).Cakupan Puskesmas Pembantu per

jumlah desa (persentase)

2).77.69 2).80 2).2.880.000.000 2).85 2).6.880.000.000 2).90 2).6.480.000.000 2).95 2).6.480.000.000 2).100 2).7.480.000.000 2).100 2).30.200.000.000

107


1.1.02.1.1.02.01.02.

01

Pembangunan

Puskesmas

1).Persentase Puskesmas yang

Layak dan Standar 1).80 1).85 1).6.000.000.000 1).87 1).5.000.000.000 1).90 1).7.397.298.000 1).95 1).5.538.623.061 1).100 1).10.000.000.000 1).100 1).33.935.921.061

Sekretaria

t

1).Semua Kecamata

n

1.1.02.1.1.02.01.02.02

Pengadaaan Puskesmas Keliling

1).Jumlah Ketersediaan Kendaraan Operasional Puskesmas Keliling yang Standart 1).16 1). 1). 1). 1). 1).2 1).600.000.000 1).2 1).600.000.000 1).2 1).900.000.000 1).22 1).2.100.000.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02.03

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1).Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana di Puskesmas 1).30 1).35 1).1.000.000.000 1).50 1).2.000.000.000 1).60 1).4.000.000.000 1).70 1).4.000.000.000 1).80 1).3.000.000.000 1).80 1).14.000.000.000

Bidang SDK

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02.

04

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pembantu

1).Cakupan Sarana dan Prasarana di Puskesmas

Pembantu 1).15 1).20 1).1.880.000.000 1).30 1).4.880.000.000 1).40 1).1.880.000.000 1).50 1).1.880.000.000 1).60 1).3.880.000.000 1).60 14.400.000.000

Bidang

SDK

1).Semua Kecamata

n

1.1.02.1.1.02.01.02.05

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

1).Jumlah puskesmas rawat inap

1).9 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1).1 7.000.000.000 10 7.000.000.000 Dinas Kesehatan

1).Bt. Sopang

2).L Ikis

3).L Kali

4).Ma Komam

1.1.02.1.1.02.01.02.06

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

1).Persentase Puskesmas yang Memiliki Sarana Prasarana di Perbaiki dan di Kalibrasi 1).0 1).12 1).100.000.000 1).30 1).120.000.000 1).42 1).140.000.000 1).53 1).150.000.000 1).63 1).200.000.000 1).63 1).710.000.000

Bidang SDK dan UPTD Dinkes

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.02.07

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

1).Jumlah Puskesmas Pembantu yang diperbaiki 1).0 1). 1). 1). 1). 1).2 1).600.000.000 1).2 1).600.000.000 1).2 1).600.000.000 1).6 1).1.800.000.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.03

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1).Persentase Kecukupan Jaringan Utilitas Kawasan Rumah Sakit 1).50 1).65 1).3.500.000.000 1).70 1).4.500.000.000 1).80 1).6.500.000.000 1).90 1).7.000.000.000 1).100 1).7.700.000.000 1).100 1).29.200.000.000

1.1.02.1.1.02.01.03.01

Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit

1).Persentase

Ketersediaan Alat Kesehatan RS Pratama 1).15 1).25 1).1.500.000.000 1). 1). 1).50 1).2.000.000.000 1).75 1).3.000.000.000 1).100 1).4.000.000.000 1).100 1).10.500.000.000

Bidang

SDK dan UPTD RS Pratama

1).Batu Engau

108


1.1.02.1.1.02.01.03.02

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

1).Persentase Ketersediaan Obat Generik dan Non Generik di Fasyankes Rujukan 1).0

1).100 1).1.000.000.000

1).100 1).2.500.000.000

1).100 1).2.500.000.000 1).100 1).2.500.000.000 1).100 1).2.500.000.000 1).100 1).11.000.000.000

Bidang SDK dan UPTD RS Pratama

1).Batu Engau

1.1.02.1.1.02.01.03.03

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

1).Persentase Pemenuhan Meubelair RS Pratama 1).10 1). 1). 1).25 1).1.000.000.000 1).50 1).1.000.000.000 1).75 1).500.000.000 1).100 1).200.000.000 1).100 1).2.700.000.000


1).Batu Engau

1.1.02.1.1.02.01.03.04

Pengadaan

Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1).Persentase Pemenuhan Perlengkapan Kerumahtanggaan Fasyankes Rujukan 1).0 1).15 1).1.000.000.000 1).25 1).1.000.000.000 1).45 1).1.000.000.000 1).60 1).1.000.000.000 1).75 1).1.000.000.000 1).75 1).5.000.000.000


1).Batu Engau

1.1.02.1.1.02.01.05

Program Obat dan Perbekalan kesehatan

1).Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (persen) 1).80

1).100 1).5.000.000.000

1).100 1).6.000.000.000

1).100 1).6.000.000.000 1).100 1).6.000.000.000 1).100 1).6.000.000.000 1).100 1).29.000.000.000

1.1.02.1.1.02.01.05.01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1).Persentase ketersediaan obat dan bahan pakai habis di fasyankes 1).75 1).75 1).2.000.000.000 1).80 1).2.500.000.000 1).80 1).2.500.000.000 1).85 1).2.500.000.000 1).90 1).2.500.000.000 1).100 1).12.000.000.000

Bidang SDK dan

UPTD Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.05.02

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1).Persentase Puskesmas dilaksanakan Penghitungan dan Distribusi obat dan perbekalan kesehatan 1).100

1).100 1).300.000.000

1).100 1).300.000.000

1).100 1).300.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).1.500.000.000

Bidang SDK dan UPTD Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan; UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.05.03

Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

1).Persentase puskesmas dilakukan monitoring supervisi

program kefarmasian 1).100

1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000 1).100 1).100.000.000 1).100 1).100.000.000 1).100 1).500.000.000

Bidang SDK dan UPTD Kefarmasian, Alat

Kesehatan dan

1).Semua

Kecamatan

109


Perbekalan Kesehatan

1.1.02.1.1.02.01.05

Program Obat dan Perbekalan kesehatan

1).Cakupan Ketersediaan obat esensial generic di fasilitas kesehatan (persen) 1).80

1).100 1).5.000.000.000

1).100 1).6.000.000.000

1).100 1).6.000.000.000 1).100 1).6.000.000.000 1).100 1).6.000.000.000 1).100 1).29.000.000.000

1.1.02.1.1.02.01.05.01

Peningkatan Mutu Penggunaan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

1).Persentase Puskesmas Melaksanakan

Pencatatan Pelaporan Obat Dengan LPLPO 1).75 1).80 1).100.000.000 1).85 1).100.000.000 1).90 1).100.000.000 1).95 1).100.000.000 1).100 1).100.000.000 1).100 1).500.000.000

Bidang SDK dan UPTD Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekala

n Kesehatan

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.08

Program Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1).Persentase pengawasan obat dan makanan yang memenuhi

syarat 1).60 1).60 1).400.000.000 1).65 1).450.000.000 1).70 1).400.000.000 1).75 1).450.000.000 1).80 1).400.000.000 1).80 1).2.100.000.000

1.1.02.1.1.02.01.08.01

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1).Persentase Toko Obat diperiksa 1).10 1).12 1).400.000.000 1).15 1).450.000.000 1).17 1).400.000.000 1).20 1).450.000.000 1).25 1).400.000.000 1).25 1).2.100.000.000

Bidang SDK, KESMAS dan UPTD Labkesda

1).Semua Kecamatan

2).Persentase

Industri Rumah

Tangga Pangan

(IRTP) yang

teraudit 2).10

2).

15 2).0

2).

20 2).0

2).

25 2).0 2).30 2).0 2).35 2).0 2).40 2).

3).Persentase

Jajanan Aanak

Sekolah (PJAS)

yang terbina 3).15

3).

20 3).0

3).

25 3).0

3).

30 3).0 3).35 3).0 3).40 3).0 3).45 3).

4).Persentase

Tempat

Pengolahan

Makanan (TPM)

terbit Laik Sehat 4).5

4).

10 4).0

4).

15 4).0

4).

20 4).0 4).25 4).0 4).30 4).0 4).40 4).

110


1.1.02.1.1.02.01.04

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1).Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan (persen) 1).70 1).73 1).2.313.420.000 1).74 1).2.500.104.000 1).76 1).3.219.483.000 1).78 1).3.713.100.000 1).80 1).4.250.130.000 1).80 1).15.996.237.000

1.1.02.1.1.02.01.04.01

Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1).Persentase Ketersediaan Media Promosi dan Informasi

Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 1).10 1).30 1).214.140.000 1).45 1).256.968.000 1).60 1).309.361.000 1).75 1).370.200.000 1).90 1).444.210.000 1).90 1).1.594.879.000

Bidang KESMAS

dan UPTD Puskesma

s

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.04.02

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1).Cakupan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS 1).12 1).20 1).202.000.000 1).24 1).224.400.000 1).54 1).358.800.000 1).80 1).412.500.000 1).100 1).477.500.000 1).100 1).1.675.200.000

Bidang KESMASdan UPTD Puskesma

s

1).Semua Kecamatan

1.1.02.1.1.02.01.04



1.1.02.1.1.02.01.04.01

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

1).Jumlah Tenaga

Fungsional Penyuluh Kesehatan Di Puskesmas dilatih 1).0 1).19 1).95.000.000 1).10 1).50.000.000 1).10 1).60.000.000 1).10 1).70.000.000 1).10 1).80.000.000 1).59 1).355.000.000

Bidang SDK dan KESMAS

1).Semua Kecamata

n

1.1.02.1.1.02.01.04



1.1.02.1.1.02.01.04.01


1).Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelaporan Program Promosi Kesehatan 1).80

1).100 1).25.000.000

1).100 1).32.000.000

1).100 1).50.000.000 1).100 1).65.000.000 1).100 1).80.000.000 1).100 1).252.000.000

Bidang KESMAS

1).Semua Kecamatan

2).Persentase

Puskesmas yang

membentuk Pos

UKK 2).0

2).

50 2).0

2).

60 2).0

2).

70 2).0 2).80 2).0 2).90 2).0

2).10

0 2).

1.1.02.1.1.02.01.04.02

Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga

1).Persentase Cakupan Desa

Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri 1).20 1).26 1).110.000.000 1).30 1).125.000.000 1).30 1).135.000.000 1).30 1).145.000.000 1).30 1).155.000.000 1).30 1).670.000.000

Bidang KESMAS

1).Semua Kecamatan

111


1.1.02.1.1.02.01.04.03

Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Institusi

1).Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 1).52,2 1).55 1).125.000.000 1).60 1).145.000.000 1).62 1).160.000.000 1).64 1).175.000.000 1).65 1).180.000.000 1).65 1).785.000.000

Bidang KESMAS dan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

2).Persentase

Puskesmas yang

membentuk Pos

UKK 2).0

2).

50 2).0

2).

60 2).0

2).

70 2).0 2).80 2).0 2).90 2).0

2).10

0 2).

1.1.02.1.1.02.01.01

Program Pemerataan Tenaga Kesehatan

1).Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)

1).23,19 1).25

1).12.878.155.200 1).28

1).12.878.155.200 1).32

1).12.878.155.200 1).37

1).12.878.155.200 1).40 1).12.878.155.200 1).40 1).64.390.776.000

1.1.02.1.1.02.01.01.

01

Pengadaan dan Distribusi Tenaga

Kesehatan

1).Persentase Kecukupan Tenaga

Kesehatan di Desa 1).95

1).10

0

1).12.878.155.20

0

1).10

0

1).12.878.155.20

0

1).10

0

1).12.878.155.20

0 1).100

1).12.878.155.20

0 1).100 1).12.878.155.200 1).100 1).64.390.776.000

Sekretaria

t

1).Semua Kecamata

n

1.1.02.1.1.02.01.01

Program

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1).Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar Kompetensi 1).70 1).73 1).50.000.000 1).75 1).50.000.000 1).77 1).50.000.000 1).80 1).50.000.000 1).85 1).50.000.000 1).85 1).250.000.000

2).Cakupan

masyarakat Paser yang memiliki jaminan kesehatan 2).90

2).100

2).50.050.000.000

2).100

2).50.120.000.000

2).100

2).50.130.000.000 2).100

2).50.120.000.000 2).100 2).50.130.000.000 2).100 2).250.550.000.000

1.1.02.1.1.02.01.01.01

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

1).Jumlah Dokter Dan Paramedis Yang Dilakukan Update Kapasitas Dalam Pelayanan 1).0 1).5 1).25.000.000 1).5 1).25.000.000 1).5 1).25.000.000 1).5 1).25.000.000 1).5 1).25.000.000 1).25 1).125.000.000

Bidang SDK ,YANKESdan UPTD Puskesmas

1).Semua Kecamatan

3.03.1.1.02.01.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)

1).Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar 1).328

1).244 1).3.510.000.000

1).100 1).400.000.000

1).100 1).250.000.000 1).100 1).500.000.000 1).100 1).400.000.000 1).644 1).5.060.000.000

3.03.1.1.02.01.01.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1).Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal 1).32 1).64 1).3.460.000.000 1).17 1).350.000.000 1).10 1).200.000.000 1).20 1).450.000.000 1).17 1).350.000.000 1).128 1).4.810.000.000

Bidang SDK dan UPTD Puskesmas; Labkesda; Kefarmasi

an Alat Kesehatan dan Perbekala

n Kesehata

1).Semua

Kecamatan

112


n

3.03.1.1.02.01.01.02

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas

Berpenampilan Terbaik

1).Jumlah Puskesmas dan Tenaga Kesehatan

Berprestasi di Tingkat Propinsi 1).3 1).3 1).50.000.000 1).3 1).50.000.000 1).3 1).50.000.000 1).3 1).50.000.000 1).3 1).50.000.000 1).15 1).250.000.000

Bidang SDK

1).Semua

Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)

1).Persentase SKPD yang terlayani 1).100

1).100 1).5.171.723.000

1).100 1).5.473.575.000

1).100 1).5.886.394.000 1).100 1).6.042.774.000 1).100 1).5.922.032.000 1).100 1).28.496.498.000

3.00.1.1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1).Persentase Tersedianya materai 1).100

1).100 1).12.750.000

1).100 1).12.750.000

1).100 1).12.750.000 1).100 1).12.750.000 1).100 1).12.750.000 1).100 1).63.750.000

Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1).Persentase Tersedianya Biaya Jasa Kebutuhan Listrik,Air dan Telepon 1).100

1).100 1).700.660.000

1).100 1).770.726.000

1).100 1).847.800.000 1).100 1).932.580.000 1).100 1).1.025.838.000 1).100 1).4.277.604.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.03

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1).Persentase

Tersedianya Biaya Perpanjangan Izin Kelayakan Jalan/STNK Kendaraan Dinas 1).100

1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000 1).100 1).100.000.000 1).100 1).100.000.000 1).100 1).500.000.000

Dinas Kesehata

n dan UPTD Dinas Kesehatan

Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.04

Pengadaan

Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor

1).Persentase

Ketersediaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung Kantor 1).100

1).100 1).250.000.000

1).100 1).270.000.000

1).100 1).270.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).1.390.000.000

Dinas Kesehatan dan

UPTD Dinas Kesehatan

Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.05

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1).Persentase

Kecukupan Biaya Perjalanan Untuk Konsultasi dan Supervisi 1).100

1).100 1).1.500.000.000

1).100 1).1.550.000.000

1).100 1).1.570.000.000 1).100 1).1.580.000.000 1).100 1).1.600.000.000 1).100 1).7.800.000.000

Dinas Kesehatan dan


1).Semua Kecamatan

113


3.00.1.1.02.01.01.06

Penyediaan Makanan dan Minuman

1).Persentase Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan 1).80

1).100 1).1.377.869.000

1).100 1).1.515.655.000

1).100 1).1.550.000.000 1).100 1).1.600.000.000 1).100 1).1.550.000.000 1).100 1).7.593.524.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

1).Persentase Ketersediaan Honorarium

Pengelola Keuangan 1).100

1).100 1).465.444.000

1).100 1).465.444.000

1).100 1).465.444.000 1).100 1).465.444.000 1).100 1).465.444.000 1).100 1).2.327.220.000

Dinas

Kesehatan

1).Semua

Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.0

8

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

1).Persentase Ketersediaan Alat

Tulis Kantor 1).100

1).10

0 1).350.000.000

1).10

0 1).350.000.000

1).10

0 1).385.000.000 1).100 1).385.000.000 1).100 1).385.000.000 1).100 1).1.855.000.000

Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehata

n

1).Semua Kecamata

n

3.00.1.1.02.01.01.0

9

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1).Persentase Ketersediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 1).100

1).10

0 1).150.000.000

1).10

0 1).150.000.000

1).10

0 1).150.000.000 1).100 1).150.000.000 1).100 1).150.000.000 1).100 1).750.000.000

Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehata

n

1).Semua Kecamata

n

3.00.1.1.02.01.01.10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1).Persentase Ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Penerangan Bangunan Kantor 1).100

1).100 1).120.000.000

1).100 1).132.000.000

1).100 1).145.200.000 1).100 1).132.000.000 1).100 1).132.000.000 1).100 1).661.200.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1).Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga di Sarana Kesehatan 1).50 1). 1). 1). 1). 1).20 1).220.000.000 1).15 1).200.000.000 1). 1). 1).80 1).420.000.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1).Persentase Sumber Bacaan Surat Kabar Harian 1).25 1).25 1).25.000.000 1).25 1).25.000.000 1).25 1).25.000.000 1).25 1).25.000.000 1).25 1).25.000.000 1).50 1).125.000.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.01.13

Penyediaan

Bahan Logistik Kantor

1).Persentase Ketersediaan BBM dan Logistik Lainnya Pada

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1).100

1).100 1).120.000.000

1).100 1).132.000.000

1).100 1).145.200.000 1).100 1).160.000.000 1).100 1).176.000.000 1).100 1).733.200.000

Dinas

Kesehatan dan UPTD Dinas

Kesehatan

1).Semua

Kecamatan

114


3.0.00.1.1.02.01.01.0

9

Program

Peningkatan

Pelayanan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)

1).Jumlah BLUD

yang

dikembangkan 1).1

1).

5 1).

1).

8 1).

1).

11 1). 1).14 1).

1).1

7 1). 1).17 1).

3.0.00.1.1.02.01.01.0

9.01

Pelayanan BLUD

RSUD

Tersedianya

Operasional BLUD

RSU

RSUD

Panglim

a Sebata

dan RSU

Pratama

Kerang

3.0.00.1.1.02.01.01.0

9

Program

Peningkatan

Pelayanan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)

1).Jumlah BLUD

yang

dikembangkan 1).1

1).

5 1).

1).

8 1).

1).

11 1). 1).14 1).

1).1

7 1). 1).18 1).

3.0.00.1.1.02.01.01.0

9.02

Operasional BLUD

Puskesmas

1).Jumlah

Puskesmas

menjadi BLUD 1).0

1).

2 1).0

1).

5 1).0

1).

5 1).0 1).4 1).0 1).4 1).0 1).20 1).

Dinas

Kesehat

an

3.02.1.1.02.01.02

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)

1).Persentase SKPD yang menerapkan SPIP 1).na

1).100 1).12.500.000

1).100 1).13.125.000

1).100 1).13.500.000 1).100 1).14.000.000 1).100 1).15.150.000 1).100 1).68.275.000

3.02.1.1.02.01.02.01

Pelaksanaan SPIP di SKPD

1).Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan Penilaian Resiko 1).0 1).5 1).12.500.000 1).5 1).13.125.000 1).5 1).13.500.000 1).5 1).14.000.000 1).5 1).15.150.000 1).25 1).68.275.000

Dinas Kesehatan

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)

1).Persentase

SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur 1).100

1).100 1).4.695.000.000

1).100 1).5.465.000.000

1).100 1).4.255.000.000 1).100 1).6.305.000.000 1).100 1).3.965.000.000 1).100 1).24.685.000.000

3.00.1.1.02.01.02.01

Pembangunan Rumah Dinas

1).Jumlah rumah dinas tenaga medis/paramedis terbangun 1).97 1).1 1).400.000.000 1).3 1).900.000.000 1).3 1).900.000.000 1).3 1).900.000.000 1).3 1).900.000.000 1).110 1).4.000.000.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.02

Pengadaan Mobil Jabatan

1).Persentase Mobil Jabatan 1).25 1).25 1).600.000.000 1).75 1).1.300.000.000 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1).100 1).1.900.000.000

Sekretariat

3.00.1.1.02.01.02.03

Pengadaan Kendaraan

1).Jumlah Kendaraan 1).5 1).1 1).450.000.000 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1).6 1).450.000.000

Sekretariat

1).Tanah Grogot

115


Dinas/Operasional

Operasional Lapangan

3.00.1.1.02.01.02.04

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1).Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor 1).70 1). 1). 1). 1). 1).15 1).230.000.000 1).15 1).200.000.000 1). 1). 1).100 1).430.000.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.05

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1).Persentase Ketersediaan Peralatan Kantor 1).70 1). 1). 1). 1). 1).15 1).220.000.000 1).15 1).240.000.000 1). 1). 1).100 1).460.000.000

Dinas

Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.06

Pengadaan Mebeleur

1).Persentase Ketersediaan Meubelair Pada Sarana Kesehatan 1).75 1). 1). 1). 1).500.000.000 1).15 1).220.000.000 1).10 1).200.000.000 1). 1). 1).100 1).920.000.000

Sekretariat dan UPTD Dinas Kesehatan

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.07

Pengadaan Instalasi Listrik / AC / Air /Telepon

1).Persentase Tersedianya

Sarana Kelistrikan, Air Bersih dan Telepon 1).75 1).80 1).100.000.000 1).85 1).350.000.000 1).90 1).100.000.000 1).95 1).100.000.000 1).100 1).400.000.000 1).100 1).1.050.000.000

Sekretariat dan UPTD

Dinas Kesehatan

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.08

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1).Persentase Bangunan/Gedung Kantor Pelayanan Yang Terpelihara 1).85 1).85 1). 1).90 1).150.000.000 1).95 1).220.000.000 1).100 1).300.000.000 1).100 1).400.000.000 1).100 1).1.070.000.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.09

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1).Persentase Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara 1).100

1).100 1).1.000.000.000

1).100 1).1.000.000.000

1).100 1).1.000.000.000 1).100 1).1.000.000.000 1).100 1).1.000.000.000 1).100 1).5.000.000.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1).Persentase Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara 1).100

1).100 1).120.000.000

1).100 1).120.000.000

1).100 1).120.000.000 1).100 1).120.000.000 1).100 1).120.000.000 1).100 1).600.000.000


1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1).Persentase Peralatan Gedung Kantor Terpelihara 1).70 1).75 1).120.000.000 1).80 1).120.000.000 1).85 1).120.000.000 1).90 1).120.000.000 1).95 1).120.000.000 1).95 1).600.000.000

Sekretariat dan


1).Semua Kecamatan

116


3.00.1.1.02.01.02.12

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

1).Persentase Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Rehab 1).10 1). 1). 1).15 1).1.000.000.000 1).25 1).1.000.000.000 1).50 1).1.000.000.000 1).75 1).1.000.000.000 1).75 1).4.000.000.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.13

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1).Jumlah Gedung Kantor UPTD Yang Rehab 1).0 1).1 1).1.880.000.000 1). 1). 1). 1). 1).1 1).2.000.000.000 1). 1). 1).2 1).3.880.000.000

Sekretariat dan UPTD Labkesda

1).Tanah Grogot

3.00.1.1.02.01.02.14

Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan Dinas/Operasional

1).Persentase

Kendaraan Operasional Diperbaiki 1).70 1).80 1).25.000.000 1).80 1).25.000.000 1).80 1).125.000.000 1).80 1).125.000.000 1).80 1).25.000.000 1).80 1).325.000.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)

1).Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS 1).N/A 1).30 1). 1).30 1).469.800.000 1).30 1). 1).30 1). 1).30 1). 1).30 1).469.800.000

3.00.1.1.02.01.02.01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1).Persentase Aparatur Yang Menggunakan Pakaian Dinas Sesuai Ketentuan 1).60 1). 1).

1).100 1).469.800.000 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1).100 1).469.800.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.00.1.1.02.01.02.02

Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan

1).Persentase

Tersedianya

pakaian Kerja

Lapangan bagi

petugas 1).80

1).

80 1).200.000.000

1).

90 1).242.000.000

1).

10

0 1).266.200.000

1).10

0 1).266.200.000

1).10

0 1).266.200.000

1).10

0 1).1.240.600.000

RSUD P.

Sebaya

dan RSU

Pratama

Kerang

1.2.14.1.1.02.01.01

Program Pengembangan Data dan Informasi (Semua PD)

1).Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi 1).10 1).20 1).220.000.000 1).30 1).220.000.000 1).40 1).220.000.000 1).50 1).220.000.000 1).60 1).220.000.000 1).60 1).1.100.000.000

1.2.14.1.1.02.01.01.01

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan

1).Persentase

Tersusunnya Profil Kesehatan Daerah 1).100

1).100 1).220.000.000

1).100 1).220.000.000

1).100 1).220.000.000 1).100 1).220.000.000 1).100 1).220.000.000 1).100 1).1.100.000.000

Sekretariat

1).Semua

Kecamatan

3.01.1.1.02.01.01

Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)

1).Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu 1).na

1).100 1).17.500.000

1).100 1).17.500.000

1).100 1).17.500.000 1).100 1).17.500.000 1).100 1).17.500.000 1).100 1).87.500.000

117


3.01.1.1.02.01.01.01

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1). Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD 1).10 1).10 1).12.500.000 1).10 1).12.500.000 1).10 1).12.500.000 1).10 1).12.500.000 1).10 1).12.500.000

1).10 buku 1).62.500.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.01.1.1.02.01.01.02

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

1). Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) 1).10 1).10 1).5.000.000 1).10 1).5.000.000 1).10 1).5.000.000 1).10 1).5.000.000 1).10 1).5.000.000

1).10 Buku 1).25.000.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.01.1.1.02.01.01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)

1).Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu 1).na

1).100 1).50.500.000

1).100 1).60.500.000

1).100 1).60.500.000 1).100 1).50.500.000 1).100 1).50.500.000 1).100 1).272.500.000

3.01.1.1.02.01.01.01

Penyusunan RENJA SKPD

1)Jumlah lDokumen Renja SKPD 1).10 1).10 1).35.500.000 1).10 1).45.500.000 1).10 1).45.500.000 1).10 1).35.500.000 1).10 1).35.500.000

1).10 buku 1).197.500.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.01.1.1.02.01.01.02

Evaluasi Renja SKPD

1).Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD 1).4 1)4 1).15.000.000 1).4 1).15.000.000 1).4 1).15.000.000 1).4 1).15.000.000 1).4 1).15.000.000

1).4 buku 1).75.000.000

Sekretariat

1).Semua Kecamatan

3.01.1.1.02.01.01.03

Review dan Revisi

RENSTRA SKPD

1).Jumlah

Dokumen Review

dan Revisi

RENSTRA PD 1).0

1).

5

Bu

ku 1).0

1).

0 1).0

1).

0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0

1).5

Buku 1). Sekretari

at

1 118


BAB VI.

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator Kinerja Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang

terdapat dalam RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021. Dan dijabarkan

dalam Renstra Dinas Kesehatan dengan pencapaian kinerja pertahun di

bagi berdasarkan tugas dan fungsi pejabat yang ada pada struktur

organisasi Dinas Kesehatan dan Jaringan Unit Pelaksana Teknisnya

Pencapaian Derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya yang memungkinkan

setiap orang hidup sehat dan lama, pencapaiannya merupakan tugas dan

fungsi pimpinan setingkat eselon II, yaitu :

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Pusban per 1000 penduduk

sampai dengan 1

2. Persentase ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di desa sampai

dengan 100%

3. Puskesmas terakreditasi Madya sampai dengan 5 Puskemas

4. Jumlah Kematian Ibu dari 8 kasus menjadi 4 kasus

5. Persentase cakupan pelayanan Ibu Nifas (KF) sampai dengan 95%

6. Angka kematian neonatus dari 10.6 menjadi 8 per 1000 kelahiran

hidup

7. Angka kematian bayi dari 14.4 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup

8. Angka kematian balita dari 14 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup

9. Prevalensi Balita gizi kurang dan buruk sampai dengan 7%

10. Usia Harapan Hidup dari 74 tahun menjadi 75,5 tahun

11. Persentase Masyarakat Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan

sampai dengan 100%

12. Persentase Desa UCI sampai dengan 95%

13. Menurunnya Prevalensi Kasus Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per

100.000 penduduk

119


14. Jumlah Penemuan Kasus Pneumonia pada Balita 31 per 1000 balita

menjadi 15 per 1000 balita

15. Jumlah Desa Melaksanakan STBM sampai dengan 80 desa

16. Jumlah Kasus KLB dari 2 kejadian menjadi tidak ada kejadian luar

biasa

17. Persentase Keluarga Sehat sampai dengan 80%

18. Persentase Desa Sehat sampai dengan 80%

19. Persentase Desa Siaga sampai dengan 95%

20. Rasio Dokter/Dokter gigi per 100.000 penduduk dari 20 menjadi 50

21. Persentase Puskemas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

sampai dengan 100

22. Capaian program dan kegiatan sesuai sasaran sampai dengan 95%

23. Persentase Sarana Prasarana Kesehatan sampai dengan 100%

24. Capaian Penilaian Review Terhadap Akuntabilitas dan Kinerja SKPD

dari 85 menjadi 95

Peningkatan Status Kesehatan, yang memungkinkan setiap orang dapat

hidup produktif secara sosial dan ekonomis, pencapaiannya merupakan

tugas dan fungsi organisasi dengan pimpinan setingkat eselon III, yaitu :

1. Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per

100.000 penduduk;

2. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 1,5

menjadi 1 per 1.000 penduduk;

3. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 74% menjadi 95%;

4. Menurunya Angka kesakitan DBD dari 10 menjadi 5 per 100.000

penduduk.

5. Menurunya penderita diare dari 389 per 1000 balita menjadi 250 per

1000 balita

6. Menurunya penderita pneumonia dari 50 per 1000 balita menjadi 25

per 1000 balita.

7. Meningkatnya penemuan kasus-kasus suspek penyakit menular dan

tidak menular dari 25 % menjadi 80%

120


Dan peningkatan Status Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merupakan tugas dan

fungsi pimpinan setingkat eselon IV dan pelaksana program serta pejabat

fungsional Kesehatan.

1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sampai dengan 100%

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sampai dengan 100%

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih

sampai dengan 100%

4. Cakupan pelayanan nifas sampai dengan 100%

5. Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani sampai dengan 100%

6. Cakupan kunjungan bayi sampai dengan 100%

7. Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan 100%

8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24

bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%

9. Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan sampai dengan 100%

10. Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat sampai dengan 100%

11. Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70%

12. Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 % masyarakat miskin,

sampai dengan 100%

13. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

sampai dengan 100%

14. Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%

15. Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam, sampai dengan 100%

16. Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80%

17. Cakupan posyandu mandiri sampai dengan 60%

18. Cakupan rumah tangga ber PHBS sampai dengan 80%

19. Meningkatnya cakupan presentase ODF (Open Defecation Free) dari

10% menjadi 60%

20. Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk

21. Rasio Poskesdes per desa (1:1)

121


22. Rasio Puskesmas dengan standar operasional prosedur pelayanan

minimal kesehatan, sampai dengan 80%

23. Rasio Fasilitas Kesehatan yang standar, sampai dengan 80%

Indikator Kinerja Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang

terdapat dalam RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 dapat dilihat

pada tabel Indikator kinerja Kesehatan 2016-2021.

Gambar 03.

Prinsip kerja dan Hubungan antara Pencapaian Kinerja

dan Penetapan Target Renstra Dinas Kesehatan

Dalam Konsep perencanaan Rencana Strategis dimulai dari penyusunan

visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran, sampai dengan dengan

penetapan output kegiatan renstra Dinas Kesehatan, Namun dalam

pelaksanaan kegiatan dan program lebih diarahkan pada pencapaian

kinerja Kesehatan yang harus dicapai selama tahun 2016-2021.

Re

ncan

a STRA

TEGIS K

ese

hata

n

Pe

nca

pai

an K

ine

rja

Ke

seh

atan

Pencapaian Derajat Kesehatan

yang setinggi-tingginya yang

memungkinkan setiap orang

hidup sehat dan lama

Peningkatan Status Kesehatan, yang

memungkinkan setiap orang dapat

hidup produktif secara sosial dan

ekonomis

Peningkatan Status Pelayanan

Kesehatan yang didasarkan pada

pencapaian Standar Pelayanan

Minimal dan pencapaian Standar

sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan

Target Tujuan dan Sasaran

utama Renstra Dinas

Kesehatan

Target Outcome program

Renstra Dinas Kesehatan

Target output kegiatan

Renstra Dinas Kesehatan

122


Tabel 13. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No. Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada Awal

Periode Renstra

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2017 2018 2019 2020 2021

I Meningkatkan Status Pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan Hidup masyarakat

a Menurunnya angka kematian bayi dari 14,4 per 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup

14.4 per 1000 KH

11.18 10.00 8.82 7.65 6.47 6.50

b Menurunkan angka kematian ibu dari 132 per 100.000 menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup

132 per 100.000

KH 120 106 94 82 71 71

c Menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk dari 15.32 % menjadi dibawah 7 %

15.32% 12.00

% 10.05

% 9.00% 8.50% 7.00% 7.00%

d Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 60% menjadi 100%;

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II

Meningkatkan status kesehatan atau menurunkan angka kesakitan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis

a Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 215 menjadi 150 per 100.000 penduduk;

215 per 100.000

pddk 200 195 185 165 150 150

b Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;

2 per 1.000 pddk

1.5 1.3 1 0.9 0.7 0.7

c Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 90%;

80% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

d Menurunnya Angka kesakitan DBD dari 10 menjadi 5 per 100.000 penduduk.

10 per 100.000

pddk 9 8 7 6 5 5

e Menurunnya penderita diare dari 389 per 1000 balita menjadi 250 per 1000 balita

389 per 1000 Balita

350 325 300 275 250 250

f Menurunnya penderita pneumonia dari 50 per 1000 balita menjadi 25 per 1000 balita

50 per 1000 balita

50 45 35 30 25 25

g Meningkatnya penemuan kasus-kasus suspek penyakit menular dan tidak menular dari 25 % menjadi 80%

25% 45% 60% 65% 70% 80% 80%

III Meningkatkan Status Pelayanan Kesehatan

a Meningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan

1 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sampai dengan 100%

78% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

123


Lanjutan Tabel 13. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Kondisi Kinerja pada Awal

Periode Renstra


Periode Renstra

2017 2018 2019 2020 2021

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sampai dengan 100%

61% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sampai dengan 100%

86% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Cakupan pelayanan nifas sampai dengan 90% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

5 Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani sampai dengan 100%

44% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Cakupan kunjungan bayi sampai dengan 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan 100%

50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%

99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan sampai dengan 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat sampai dengan 100%

45% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70% 50% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

12 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 % masyarakat miskin, sampai dengan 100%

68% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sampai dengan 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, sampai dengan 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80% 62% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

17 Cakupan posyandu mandiri sampai dengan 60%

25% 30% 45% 50% 60% 65% 65%

18 Cakupan ODF (Open Defecation Free) sampai dengan 60%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 60%

19 Cakupan berumah tangga ber PHBS sampai 80 %

30% 30% 45% 50% 60% 80% 80%

124


Lanjutan Tabel 13. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra


Periode Renstra

2017 2018 2019 2020 2021

b Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang ditargetkan

1 Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk 6.069 4.682 4.682 3.641 3.641 2.341 2.341

2 Rasio Poskesdes per desa (1:1) 1.11 1.08 1.08 1.04 1.01 1.00 1.00

3 Jumlah Puskesmas dengan standar operasional prosedur pelayanan minimal kesehatan, sampai dengan 80%

4 7 11 1 4 17 20

4 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang standar,

sampai dengan 80% 2 6 9 12 16 18 20

125


BAB. VII. PENUTUP.

Renstra Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja,

RKA/DPA dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser untuk jangka waktu lima tahun

2016-2021.

Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra

ini, oleh karenanya disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

yang terbagi dalam empat bidang dengan tiga seksi dan satu sekretariat

dengan 3 sub bagian dalam lingkup organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Paser dan jaringan unit pelaksana teknisnya. Kepala Dinas Kesehatan

bersama BAPPEDA akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan terhadap indikator kinerja

utama (IKU) dan Rencana Anggaran dan Kegiatan Prioritas, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Keterlibatan stakeholder pembangunan kesehatan dalam pelaksanaan

Renstra Dinas Kesehatan sangat perlukan sebagaimana dalam Proses

penyusunannya telah dimulai dari beberapa tahapan diantara pengumpulan

data dan informasi, workshop penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, dan

diskusi-diskusi secara internal organisasi Dinas Kesehatan terutama

penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan. Disesuaikan

dengan tugas dan fungsi organisasi, pimpinan organisasi mulai eselon II, III

dan IV serta pelaksana program dan pejabat fungsional kesehatan pada

jaringan Unit Pelaksana Teknisnya. Masing-masing mempunyai indikator

kinerja dan keuangan yang harus dilaksanakan dan dicapai selama tahun

2016-2021.

Review Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021 yang telah selesai

disusun ini semoga dapat menjabarkan RPJMD Paser Tahun 2016-2021

terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan. Dan

yang terpenting dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir dari Rencana

Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah di visikan terwujudnya

masyarakat Paser yang sehat, mandiri dan berkeadilan.

126


CATATAN

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

127


----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

CATATAN

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

128


----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

129


Review Rencana STRATEGIS


Tahun 2016-2021

Di Edit

oleh

Sub Bagian Perencanaan Program

Sekretariat


Tahun 2017

REVIEW RENCANA STRATEGIS RENSTRA OPD · 2019. 11. 21. · menyelesaikan review dokumen Rencana...

Documents

Transcript of REVIEW RENCANA STRATEGIS RENSTRA OPD · 2019. 11. 21. · menyelesaikan review dokumen Rencana...