Review Buku Black Water
-
Upload
riri-malikah-nasution -
Category
Documents
-
view
164 -
download
16
Transcript of Review Buku Black Water
Critical Review
‘Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Bidang Pertahanan dan Keamanan’
yang di-review dari buku karangan Jeremy Scahill yang berjudul:
”BLACKWATER;
Membongkar Keterlibatan Tentara Bayaran Dalam Invasi Militer Amerika Serikat”
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas
Teori Perbandinga Politik Luar Negeri
Dosen: Ahmad Khoirul Umam
Oleh:
Siti Octrina Malikah
209000061
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS FALSAFAH DAN PERADABAN
UNIVERSITAS PARAMADINA
2011
Dunia adalah sebuah tempat yang sangat
berbeda pada 10 September 2001, bagi sebagian
besar warga Amerika, nama Al-Qaeda belum
pernah mereka dengar, dan Saddam Hussein
masih menjabat sebagai Presiden Irak. Namun
setelah 11 September 2001, semuanya berubah
secara drastis terutama kebijakan militer
Amerika Serikat yang menggaungkan ‘global
war on terror’ secara langsung maupun tidak
langsung telah menempatkan sebuah perusahaan
militer swasta menjadi salah satu pemain utama.
Nama perusahaan itu adalah Blackwater USA.
Paper ini mengulas sebuah buku berjudul
Blackwater; Membongkar Keterlibatan
Tentara Bayaran dalam Invasi Militer
Amerika Serikat yang dinilai mampu
membongkar sosok perusahaan tentara bayaran
Blackwater USA dan menunjukkan betapa
berbahaya ketika pemerintah melimpahkan tugas
ketentaraan kepada pihak swasta.
Chapter I - Review
I.i Privatisasi Militer Amerika Serikat
Pada 10 September 2001, ketika Donald Rumsfeld berjalan menuju podium di
Pentagon untuk membacakan pidato pertamanya sebagai Menteri Pertahanan di bawah
George W. Bush. Rumsfeld pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebelumnya di
bawah Presiden Gerald Ford dari 1975-1977 dan dia kembali menduduki jabatan tersebut
dengan visi misi yang ambisius. Dalam pidato perdananya, ia membahas mengenai sebentuk
musuh yang sangat mengancam keamanan Amerika Serikat karena merupakan salah satu
benteng terakhir terpusat. Musuh ini diperintah oleh rencana lima tahun yang sangat
mendikte dan memaksakan kehendaknya ke seluruh zona waktu, benua, samudera, dan
lainnya. Musuh ini bukanlah Uni Soviet karena musuh yang ini telah lama musnah. Musuh
ini bukan pula dictator-diktator tua dunia karena masa kejayaan mereka pun akan segera
berlalu. Musuh ini lebih dekat dan lebih tidak kelihatan namun telah mengancam pertahanan
Amerika Serikat dan menempatkan para anggota militer AS dalam bahaya. Ia adalah
‘birokrasi Pentagon’. Rumsfeld menyarankan perubahan besar-besaran dalam tata kelola
Pentagon dengan memberikan model baru yang berdasarkan sektor swasta sebagai insentif-
insentif bagi birokrasi untuk terus beradaptasi dan berkembang.
Keesokan paginya Pentagon benar-benar diserang oleh pesawat American Airlines
dengan nomor penerbangan 77 tipe Boeing 757 menabrak dinding sisi barat Pentagon.
Rumsfeld menggunakan kesempatan yang bahkan mungkin sebelumnya tidak pernah
terpikirkan olehnya tersebut untuk melancarkan apa yang menjadi isi pidato perdananya.
Kebijakan baru Pentagon akan sangat bergantung pada sektor swasta dan kontraktor yang
sangat banyak demi mencukupi kebutuhan militer AS dalam setiap peperangan, bahkan
pertempuran. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama ‘Doktrin Rumsfeld’ dengan
menggunakan pendekatan yang mendorong orang-orang lebih pro-aktif, bukan reaktif1.
Kepemimpinan baru di Pentagon datang ke tampuk kekuasaan dengan dua tujuan
utama yaitu: pertama untuk mengupayakan rezim di Negara-negara strategis dan kedua
untuk mengupayakan privatisasi dan outsourcing operasi militer. Salah satu dari pihak swasta
yang paling awal menerima telepon adalah sebuah perusahaan yang tidak begitu dikenal yang
beroperasi dari sebuah kamp fasilitas pelatihan militer swasta di dekat rawa-rawa Great
Dismal Swamp di Negara Bagian Carolina Utara, namanya Blackwater USA. Blackwater
adalah pasukan swasta yang dikuasai oleh satu orang: Erik Prince, seorang megajutawan
sayap kanan Kristen radikal yang membiayai bukan hanya kampanye presiden Bush tetapi
juga agenda yang lebih luas dari kelompok Kristen kanan. Bahkan, sampai buku ini di tulis,
Prince belum pernah memberikan uang sepeser pun kepada kandidat demokrat di mana hal
ini mengungkapkan keteguhan komitmen ideologinya.
Kekalahan cepat Taliban di Afghanistan memberikan semangat kepada Rumsfeld dan
pemerintah AS untuk melanjutkan invasi ke irak dengan mengikutsertakan para kontraktor
swasta sebagai bagian yang tak terpisahkan, dalam hal ini adalah tentara swasta terbesar yang
pernah dikirim ke medan perang melalui institusi bernama Blackwater USA. Sebelum
Rumsfeld turun dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan AS, ia melakukan langkah luar
1 Ditulis Rumsfeld di musim panas 2002 dalam sebuah artikel di Foreign Affair yang berjudul ‘Transforming the Military’
biasa dengan mengklasifikasikan para tentara swasta sebagai bagian resmi dari mesin perang
AS. Dalam Tinjauan Empat Tahunan Pentagon 2006, Rumsfeld memberi sebuah kerangka
yang disebutnya “peta perubahan” Departemen Pertahanan, yang dikatakannya telah dimulai
pada 2001.2
I.ii Blackwater Berdiri
Pada mulanya, rancangan yang dibuat Erik Prince untuk Blackwater jauh lebih
sederhana, dan sebenarnya, rancangan-rancangan tersebut pun bukan dari dirinya sendiri. Ia
berfungsi sebagai mesin ATM yang siap menyediakan uang tunai bagi keberlangsungan
Blackwater, sementara detail rencana-rencana dan hampir keseluruhan perincian perusahaan
ini tidak dating dari Prince, tetapi datang dari salah satu mentornya di unit SEAL: AL Clark.
Sejak 1993 Clark telah mulai mengerjakan blueprint Blackwater ketika Ia yang
berpengalaman sebagai pelatih di angkatan laut menyadari bahwa angkatan laut tidak pernah
memiliki tempat latihan menembaknya sendiri sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang
bisa memberikan sarana dengan fasilitas lengkap. Namun, ada satu elemen penting yang tidak
dimiliki rancangan Clark: uang. Clark pun tidak mengetahui bahwa salah satu dari orang
terkaya yang pernah mengabdi dalam angkatan bersenjata AS akan menjadi salah seorang
muridnya.
Pada 1996, Clark dipindahkan ke Tim 8 SEAl, untuk mengepalai program pelatihan
taktis. Letnan Erik Prince berada di dalam pleton utama yang dilatih Clark tetapi keduanya
tidak pernah mendiskusikan kerjasama dalam bisnis apapun. Pada akhirnya, Prince pergi
untuk menunaikan tugas dengan tim-8 SEAL hingga tujuh bulan kemudian Clark baru
mengetahui bahwa Prince tidak hanya mempunyai begitu banyak uang namun mereka berdua
sama-sama memiliki ketertarikan dalam dunia pelatihan swasta yang tengah berkembang.
Bagi Prince kematian sang ayah dan semakin memburuknya kesehatan istri pertamanya yang
mengidap kanker, Joan, telah menjadi pemicu untuk melakukan manuver bisnis keluarga.
Prince menjual kerajaan bisnis ayahnya, Edgar Prince, dan kemudian Ia membangun
kerajaannya sendiri dengan menggabungkan kecintaannya yang mendalam diberbagai aspek
seperti religi, politik, dan militer yang terwujud melalui Blackwater.3
I.iii Blackwater: Salah Satu Pemain Utama Militer AS
2 Quadrennial Defence Review Report, Departemen Pertahanan, 6 Febuary 2006.3 “wife of Prince Foudner disappointed by layoffs,” holand sentinel, 1 April 2004.
Kisah Blackwater tidak bermula dari peristiwa 11/9, para eksekutifnya, maupun para
pendirinya. Blackwater merupakan perwujudan usaha seumur hidup para pejabat yang
menjadi inti tim peperangan di pemerintahan Bush. Saat perang teluk berlangsung pada 1991,
Dick Cheney, yang merupakan sekutu dekat Rumsfeld, adalah Menteri Pertahanan. Sebelum
meninggalkan posisi tersebut pada 1993, Cheney, menugaskan sebuah perusahaan studi,
Halliburton, yang belakangan dipimpinnya, untuk mempelajari bagaimana memprivatisasi
birokrasi militer dengan cepat. Semasa delapan tahun pemerintahan Bill Clinton, Cheney
bekerja pada sebuah lembaga think tank neo-konservatif berpengarruh, American Enterprise
Institute, yang memimpin penugasan percepatan proses privatisasi pemerintah dan militer.
Pada tahun 1995, Cheney berada pada posisi kemudi Halliburton, membangun sebuah
perusahaan yang akan menjadi satu-satunya kontraktor pertahanan terbesar bagi pemerintah
AS. Presiden Clinton, menerima sebagian besar agenda privatisasi ini yang pada akhirnya
memberi keuntungan besar bagi perusahaan Cheney selama konflik Negara-negara Balkan di
era 1990an.
Cheney dan Rumsfeld adalah anggota utama Project for a New American Century
(PNAC) yang dibentuk pada 1997 dengan tujuan melakukan penekanan terhadap Clinton
untuk menggulingkan rezim di Irak dengan mengadvokasikan sebuah kebijakan kekuatan
militer yang kemudian menjadi dasar sebagian besar agenda internasional pemerintahan
Bush. PNAC mengeluarkan laporan bertajuk “Membangun Kembali Pertahanan Amerika:
Strategi, Kekuatan, dan Sumber-Sumber Daya bagi Abad Baru” (Rebuilding Americas
Defend: Strategy, Forces, and Resources for New Centuries). Salah satu visi PNAC adalah
untuk mengadakan perubahan mesin perang AS yang saat itu diperkirakan akan memakan
waktu yang lama namun ternyata, serangan 11/9 telah menyediakan katalisator tersebut yaitu
sebuah pembenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimanfaatkan untuk
memuluskan jalannya agenda privatisasi yang radikal ini. Sejak saat itu pula kontraktor
swasta seperti Blackwater mulai memiliki peran yang penting dalam industri militer AS.
I.iv Perkembangan Bisnis Blackwater
“Pada saat Anda ingin mengirim barang dalam semalam, apakah Anda menggunakan
jasa pos atau FedEx? Tujuan perusahaan kami adalah memberikan pelayanan kepada
pengamanan nasional seperti apa yang dilakukan FedEx bagi pelayanan pos” dijabarkan
Prince dalam sebuah panel diskusi dengan pejabat militer.4 Mungkin sinyal yang paling jelas
4 Eric Prince berbicara pada west conference 2006, 11 january 2006.
menunjukkan bahwa transformasi seperti itu telah mulai berjalan adalah ketika Gedung Putih
memberikan kontrak pekerjaan untuk melindungi pejabat paling senior Amerika, Paul
Bremer, di Irak kepada Blackwater pada awal 2003. Ketika Paul Bremer, diutus Bush pada
tahun pertama pendudukan, menantang bahaya di Baghdad demi melaksanakan agenda Bush,
Ia dilindungi oleh Blackwater seperti halnya para duta besar AS selanjutnya disana. Majalah
Fortune melaporkan standar gaji bagi professional PSD (Professional Security Detail atau
pengawak keamanan pribadi) di Irak sebelumnya berkisar $300 (per orang) setiap harinya
namun begitu Blackwater memulai pekerjaannya untuk melindungi Paul Bremer tarifnya
melonjak menjadi $600 (per orang) setiap harinya.
Pada 28 Juni 2004, Bremer mengeluarkan keputusan yang dikenal sebagai Perintah 17
(Order 17) yang memberikan kekebalan bagi para tentara bayaran di Irak dari tuntutan
pengadilan.5 Hal itu berdampak luar biasa terhadap semangat pasukan swasta karena ketika
tentara-tentara AS diajukan kepengadilan untuk pembunuhan dan penyiksaan di Irak, tentara
swasta tidak mendapat perlakuan dengan standar yang sama. Blackwater secara terbuka
menyatakan bahwa pasukan-pasukannya berada diatas hukum, di mana mereka bersikeras
menyatakan mereka adalah orang-orang sipil sehingga kebal dari pengadilan militer namun
disisi lain, pasukan mereka adalah bagian dari Total Force (kekuatan militer penuh) AS.
Logika ini didukung tidak hanya oleh kekebalan virtual yang telah diberikan kepada para
tentara bayaran, tetapi juga oleh kegagalan pentagon dalam mengawasi pasukan swasta besar
ini, yang kini telah resmi diakui sebagai bagian dari mesin perang AS.
Pada Mei 2004, Blackwater diam-diam mencatatkan sebuah divisi baru, Greystone
Limited, di kantor pusat pemberian kontrak pemerintah AS. Tetapi, bukannya
menggabungkan perusahaan tersebut seperti divisi-divisi Blackwater lainnya, Greystone
didaftarkan di luar negeri, seperti di Negara Kepulauan Karibia, Barbados. Perusahaan ini
menjadi wujud korporasi “bebas pajak” sebagaimana diklarifikasikan oleh pemerintah AS.6
Greystone menawarkan tim-tim pertempuran yang dapat disewa oleh klien-klien diluar
negeri. Greystone dengan bangga mengatakan perusahaan tersebut menyokong dan melatih
tenaga kerjanya yang dihimpun dari para mantan professional berbagai satuan khusus
pertahanan, intelijen, dan penegak hukum yang siap dikirim keseluruh dunia dengan segera.
5 Perintah no. 17 koalisi kekuasaan sementara (Coalition Provisional Authority Order number 17) yang ditandatangani oleh Paul Bremer, 20 junni 2004.6 Salinan penulis, dokumen-dokumen registrasi kontraktor pusat untuk Greystone Limitted.
Semakin banyaknya penggunaan tentara sewaan, pasukan swasta, atau yang disebut
sebagian orang sebagai tentara bayaran, menjadikan pertempuran sangat mudah dimulai,
ketika hanya dibutuhkan uang dan bukan penduduk. Jika warga Negara dipanggil untuk pergi
berperang, aka nada penentangan, perlawanan yang dibutuhkan untuk mencegah perang-
perang demi perluasan kekuasaan dan dalam kasus AS adalah perang-perang hegemoni
imperialis. Pasukan swasta hampir menjadi sebuah kebutuhan bagi AS yang bersikeras
mempertahankan hegemoninya yang mulai menurun. Penggunaan tentara swasta merupakan
preseden buruk yang dapat merusak demokrasi AS karena tindakan mereka mungkin tidak
terikat dengan konstitusi yang diberlakukan kepada para petinggi di AS dimana tidak petugas
polisi mereka tidak dilatih untuk melindungi hak-hak konstitusional. Bisa dikatakan mereka
tidak ada bedanya dengan pasukan kemeja coklat dari partai Nazi yang berfungsi sebagai
mekanisme pelaksanaan ekstra yudisial yang beroperasi diluar hukum. Penggunaan kelompok
para militer seperti ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi hak-hak umat
manusia.
Chapter II – Critical Point
Terlepas dari apakah saya setuju atau tidak dengan keberadaan tentara swasta seperti
Blackwater, ia telah berhasil memposisikan dirinya sebagai actor yang penting dalam
panggung internasional. Pemerintahan Bush yang menggunakan tentara swasta untuk
mengurangi resiko kehilangan tentara nasionalnya sekaligus menghidari penolakan
masyarakat atas invasi ke Irak telah menimbulkan problematik tersendiri yang dinilai cukup
rumit bagi konstelasi militer domestik AS.
Saya memandang telah terjadi pencederaan ideologi di AS melalui tentara swasta ini
jika ditinjau dari paham liberalism yang mereka terapkan. Liberalisme percaya bahwa
perdamaian dapat dicapai melalui kerjasama, selain itu paham ini juga menjunjung tinggi
sistem demokrasi karena dengan demokrasi Negara-negara akan lebih terhindar dari
peperangan dibandingkan Negara yang tidak demokratis. Seperti dijelaskan oleh Immannuel
Kant melalui Democratic Peace Theory di mana hal ini bisa ditinjau secara normatif dan
institusional. Secara normatif Negara demokratis yang berpusat pada rakyat akan selalu
memikirkan tentang untung rugi dalam memutuskan, oleh karena itu kemungkinan untuk
bernegosiasi, bertukan pemahaman, dan berunding bisa dilaksanakan untuk mencegah
terjadinya perang. Secara institusional Negara demokratis mengenal konsep check and
balances dan distribusi kekuasaan sehingga keputusan bukan hanya di tangan kepala
pemerintahan melainkan terbagi di setiap unsure masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh
legislative. Demokrasi dengan seperangkat aturannya yang birokratis dan rijit akan
memperkecil kemungkinan untuk perang karena akan mengalami perundingan berkali-kali
oleh seluruh aspek masyarakat.
Bagi saya pribadi, kehadiran tentara swasta dalam dunia pertahanan dan keamanan
telah mencederai nilai-nilai kedamaian yang diusung paham demokrasi sebagaimana
dijelaskan Immanuel Kant melalui ‘Democratic Peace Theory’. Bagi Negara yang
menjunjung demokrasi seperti AS, perang tidak lagi sulit dilaksanakan karena perang tidak
mengirimkan tentara nasionalnya namun mengirimkan tentara swasta seperti Blackwater.
Sehingga dalam hal ini, tidak ada unsur birokrasi yang rijit sebaik secara normatif maupun
institusional untuk mengeksekusi perang demi mempertahankan hegemoninya di dunia.
Di lain sisi, para tentara swasta tersebut tidak terikat konstitusi pertahanan
sebagaimana tentara nasional AS sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri untuk
pengikatan hukum. Sebagai tentara mereka tidak bisa diadili di pengadilan militer karena
sifatnya kontrak, tetapi mereka juga diragukan sebagai masyarakat sipil dikarenakan fasilitas,
kemampuan, dan misi yang mereka emban telah membuat mereka berbeda dengan
masyarakat sipil pada umumnya. Dari segi ini, telah terjadi pencederaan sistem hukum yang
ada di AS di mana telah terjadi ketimpangan penerapan hukum dikarenakan ketidakjelasan
status para tentara bayaran tersebut. Status hukum yang tidak jelas ini tidak boleh dibiarkan
berlarut-larut karena akan mempengaruhi sistem control terhadap tentara-tentara swasta
tersebut.
Ada banyak alasan mengapa tentara swasta ini sangat perlu untuk diregulasi dan
seharusnya menjadi prioritas bagi seluruh pemerintah. Salah satunya dengan mengawasi
mereka maka pemerintah bisa memastikan bahwa mereka memiliki akuntabilitas baik untuk
tindakan mereka di lapangan maupun ketransparanan perusahaan mereka. Banyak fakta
menyebutkan bahwa dikarenakan industri tentara swasta tidak terikat aturan dan sanksi
formal maka mudah bagi mereka mengelak dari segala bentuk hukuman. Ketika tidak ada
ikatan hukum formal yang jelas, tentara swasta yang melakukan pencederaan hak asasi
manusia tidak dapat diadili sesuai dengan kesalahannya karena tidak ada perangkat hukum
yang sahih dan mengikat.
Referensi
1. Referensi Utama
Scahill, Jeremy. 2007. Blackwater: the Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army.
New York: Avalon Publishing Group, Inc.
2. Referensi Pelengkap
Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press
Kinsey, Christopher. 2006. Corporate Soldiers and International Security: the Rise of Private
Military Companies. New York: Routledge
Percy, Sarah. 2007. Mercenaries: the History of a Norm in International Relation. New
York: Oxford University Press