Resume Paper 3
-
Upload
amapribadi -
Category
Documents
-
view
214 -
download
5
description
Transcript of Resume Paper 3
TUGAS RESUME KULIAH UMUM - 3
PL-4042 PERENCANAAN DAN POLITIK
“PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DI INDONESIA”
Jumat, 5 Desember 2014
Dosen: Ir. Johnny Patta, MSURP., Ph.D.
Amatulhay Pribadi
15011081
Institut Teknologi Bandung
2014
RESUME KULIAH UMUM
Pembangunan Bidang Politik dalam Kerangka Pembangunan Jangka
Menengah di Indonesia
Oleh: Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjadjaran
Jumat, 5 Desember 2014
Sebagai mahasiswa kita harus dapat lebih cerdas dalam mengetahui dan memahami
mengenai konstelasi dan paradigma pembangunan di Indonesia yang sudah jauh berubah saat
ini. Reformasi dan perubahan paradigma pembangunan di Indonesia dimulai dari terjadinya
globalisasi dan regionalisasi sejak tahun 1980-an. Kemudian gelombang reformasi pun datang
menimbulkan krisis multidimensi di tahun 1997-1998. Sejak itu dimulailah proses
demokratisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal. Namun hal tersebut juga
menyebabkan permasalahan lokal seperti pada desentralisasi yang di masing-masing
daerahnya masih belum seragam.
Demokratisasi merupakan sebuah gerakan dinamis dari politik yang dapat
dicerminkan melalui proses pemilu tahun 2014. Dapat dilihat bahwa proses pemilu
dipengaruhi sekali oleh bobot individu dari tokoh, dukungan masyarakat akar rumput
(relawan), peran media khususnya social media, dan Peran KPK (dan PPATK).
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 telah diluncurkan oleh Kementerian
PPN/Bappenas pada tanggal 12 Agustus, 2014. Sesuai ketentuan yang berlaku, RT RPJMN
2015-2019 disempurnakan lebih lanjut dengan memasukkan Visi-Misi Presiden JKW serta
masukan pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder) sejak awal Oktober sampai
dengan Desember 2014. RT RPJMN tersebut akan ditetapkan melalui Sidang Kabinet yang
akan dilaksanakan pada Januari 2015. Musrenbangnas kali ini relatif cukup besar dan akan
berbeda dari sebelumnya. Bila biasanya Musrenbangnas diadakan di Jakarta, kali ini
Musrenbangnas akan diadakan di lima kota yang tersebar di Indonesia.
Terdapat ulasan mengenai lingkungan strategis dan tantangan utama pembangunan.
Lingkungan strategis terdiri dari faktor eksternal dan domestik. Contoh dari faktor domestik
yaitu bonus demografi mengenai driver pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Bila
dilihat pada grafik dibawah, sejak tahun 2012 dependency ratio di Indonesia menurun sampai
di bawah 50% yang dapat menimbulkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Apabila
persentase penduduk usia produktif lebih tinggi maka produktivitas perekonomian akan
meningkat. Namun hal tersebut akan menjadi percuma apabila jumlah sumber daya manusia
yang banyak tidak disertai oleh kualitas. Karena itu pemerintah juga harus menyiapkan
kebijakan dan program yang tepat bagi pemuda-pemuda Indonesia.
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010-2035 dalam Bappenas, 2014
Agenda Pembangunan Global Pasca-2015 kali ini yaitu memperbaharui dan
memperkuat komitmen terhadap MDGs (Millenium Development Global), berdasarkan
Agenda 21, fokus pada 3 dimensi Sustainable Development, serta menjadi bagian yang
koheren dan terintegrasi dari Agenda Pembangunan Pasca 2015. Substansi Pokok dari Agenda
Pembangunan Global Pasca-2015 yaitu:
1. Pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan
2. Mengurangi kesenjangan dalam kesejahteraan
3. Pemenuhan dan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar
4. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
5. Pembangunan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, ekosistem dan
keanekaragaman hayati
6. Adanya rumusan cara pencapaian
Tantangan utama pembangunan yang akan kita hadapi yaitu:
1. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (g=6-8%)
2. Percepatan Pemerataan dan Keadilan (Pengurangan Kesenjangan)
3. Keberlanjutan Pembangunan
4. Stabilitas Politik dan Keamanan
5. Tata kelola: Birokrasi yang Efektif dan Efisien
6. Pemberantasan Korupsi
7. Peningkatan Kualitas SDM
8. Kesenjangan Antar Wilayah
9. Percepatan Pembangunan Kelautan
Rencana politik lainnya melingkupi kerangka teknokratis RPJMN 2015-19, agenda
pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta agenda pembangunan politik.
Proses politik dan implementasi perencanaan pembangunan memerhatikan
dinamika perkembangan politik Indonesia saat ini yang menganut sistem presidentiil dengan
multi partai. Pada masa pasca reformasi terjadi penguatan peran DPR yaitu fungsi legislasi,
pengawasan, dan hak budget. Presiden (eksekutif) harus dapat berinteraksi secara efektif
dengan DPR apabila ingin merealisasikan berbagai kebijakan dan program (yang memerlukan
persetujuan dan pengawasan DPR) dengan baik. Atau paling tidak, Presiden perlu
membangun komunikasi politik yang efektif dengan kekuatan politik/partai politik khususnya
terkait pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan persetujuan DPR.
Secara efektif, Presiden harus didukung koalisi partai yang dapat mengamankan kebijakan dan
programnya dalam pembahasan di DPR. Koalisi di eksekutif tidak selalu berarti sama dengan
dukungan efektif di parlemen. Namun tetap komunikasi dan kerjasama yang efektif antara
eksekutif dengan parlemen diperlukan. Selain di tingkat pusat, pemerintah perlu
mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan dan program pusat dengan daerah. Sistem
pemilihan Kepala Daerah dan DPRD saat ini yaitu secara langsung. Namun, Gubernur juga
berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Masing-masing Kepala Daerah
mengusung visi dan misi yang dijanjikannya, meskipun secara ketentuan harus sejalan dengan
visi dan misi Presiden/Pemerintah Pusat (Prinsip Negara Kesatuan). Perkembang politik terkini
juga sangat dipengaruhi peran media, social media, masyarakat (termasuk relawan), dan
KPK/PPATK dalam memberikan dukungan ataupun kritikan.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah harus dipelajari opsi-opsi yang dapat
dilakukan agar komunikasi dan interaksi pemerintah dengan DPR berjalan dengan baik, serta
kebijakan dan program pemerintah memperoleh dukungan. Karena apabila terus terjadi
kebuntuan antara Pemerintah dengan DPR, akan berdampak buruk pada pembahasan
legislasi, termasuk RAPBN-P 2015, tidak berjalannya kebijakan dan program pemerintah yang
memerlukan mata anggaran dan anggaran yang belum tersedia di dalam APBN 2015, RPJMN
2015-19 belum akan dapat diimplementasikan secara efektif (menggunakan APBN 2015),
sebagian besar visi, misi, dan janji Presiden belum dapat direalisasikan, serta tidak berjalannya
pengawasan oleh DPR