Laporan Keuangan 2010 Bakrie Sumatera Plantations UNSP Audited
Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015 · Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited)...
Transcript of Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015 · Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited)...
ResumeLaporan Pengelolaan Program
(Audited) 2015
Latar Belakang: Tantangan BPJS Ketenagakerjaan 2015Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dibentuk guna menyelenggarakan program perlindungan dan
kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Program Jaminan
Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja, bertujuan
untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan
merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan
keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau
oleh pengusaha dan tenaga kerja. Mandat undang-undang untuk dapat mencakup seluruh
tenaga kerja merupakan sebuah tantangan yang harus dapat dicapai oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 31
Desember 2014, total tenaga kerja aktif yang terlindungi program jaminan sosial
ketenagakerjaan adalah sebesar 16,79 Juta pekerja. Jumlah tersebut merepresentasikan
cakupan tenaga kerja aktif sebesar 14,18% dari jumlah penduduk yang bekerja secara
nasional sebesar 118,4 Juta (Data Bappenas). Sebagai rincian, kelompok tenaga kerja
penerima upah sudah tercakup sebesar 34,04% dan kelompok tenaga kerja bukan penerima
upah sudah tercakup 0,97%. Tahun 2015 memiliki tantangan tersendiri bagi BPJS
Ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan cakupan kepesertaan lebih luas dibandingkan
tahun 2014 lalu.
Tahun 2015 juga merupakan tahun yang bersejarah bagi BPJS Ketenagakerjaan, dimana
pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh dan menjalankan 4 program.
Sebelum Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan untuk menyelenggarakan 3
program meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan
Hari Tua (JHT). Pada 1 Juli 2015, Program Jaminan Pensiun mulai diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjan bagi tenaga kerja. Peluncuran full operation BPJS Ketenagakerjaan
juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tantangan yang perlu
dihadapi selanjutnya adalah memperkenalkan program pensiun bagi tenaga kerja,
memperluas cakupan program pensiun tersebut, serta memberikan pelayanan terbaik bagi
penerima manfaat program pensiun.
Strategi & Inisiatif 2015Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi BPJS Berkelas Dunia Terpercaya, Bersahabat, dan
Unggul dalam Operasional dan Pelayanan”, BPJS Ketenagakerjaan merumuskan strategi
badan dalam strategy map pada Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018
sebagai berikut:
Dalam Strategy Map di atas tercantum sasaran-sasaran strategis untuk mewujudkan visi
BPJS Ketenagakerjaan dalam 4 (Empat) perspektif, yaitu:
1. Customer Perspective
a. Memberi pelayanan yang mudah, ramah, modern, dan bermanfaat lebih
b. Memperluas cakupan kepesertaan
2. Financial Perspective
a. Menjaga sustainability DJS dan BPJS Ketenagakerjaan
b. Meningkatkan Dana Kelola dan Pendapatan Investasi
c. Pengelolaan Biaya yang Optimal
3. Internal Process Perspective
a. Implementasi Service “PRIMA”
b. Implementasi CRM B2B dan B2C
c. Kolaborasi untuk perluasan jarigan dan manfaat utama & manfaat tambahan
d. Implementasi sistem inspeksi yang efektif
e. Memperluas penggunaan inisiatif e-business
f. Gerakan nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
g. Penerapan good governance dan manajemen risiko secara efektif
h. Investment Value Creation
4. Learning & Growth Perspective
a. Menjadi Strategic Partner
b. Menjadi “Learning Organization”
c. IT sebagai backbone Operational & Service Excellence
Dengan memperhatikan kondisi lingkungan, model dan sasaran strategis dalam Rencana
Strategis 2014-2018, serta inisiatif strategis yang telah ditetapkan, BPJS Ketenagakerjaan
telah merumuskan strategi Badan dalam RKAT Tahun 2015 yaitu merealisasikan total benefit
untuk setiap peserta, memberikan layanan terbaik melalui friendly service, dan mewujudkan
BPJS Ketenagakerjaan sebagai strong brand di semua stakeholder. Untuk tahun 2015, tema
yang ditetapkan dalam penyusunan RKAT adalah:
“Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan pada Seluruh Pekerja“
Dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2015 dan sesuai dengan tema RKAT 2015, telah
disusun berbagai inisiatif strategis dan telah dilaksanakan berbagai program kerja yang
dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) aspek sebagai berikut:
1. Kepesertaan
a. Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti BKPM,
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Pariwisata, Badan Pembina Jakon Kementerian
PU kepada Pejabat Pembuat Komitmen di tingkat pusat, serta penerbitan Permenaker
tentang Jasa Konstruksi.
b. Memperluas cakupan kepesertaan melalui penambahan kanal distribusi yang meliputi
Service Payment Office (SPO) sebanyak 1.130, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
sebanyak 108, Payment Point Online Banking (PPOB) sebanyak 58.593, serta Mobil
Keliling sebanyak 11 unit. Dengan demikian, total kanal distribusi adalah sebanyak
59.842.
c. Peningkatan awareness program BPJS Ketenagakerjaan kepada komunitas BPU telah
dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada
kegiatan Full-Operation di Cilacap Jawa Tengah pada tanggal 30 Juni 2015.
d. Penyusunan pedoman pemberian nomor identitas tunggal kepada peserta serta
pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
e. Memperkuat kerjasama kelembagaan dengan Pemerintah Daerah di seluruh
Kabupaten/Kota.
f. Penyempurnaan sistem organisasi pemasaran kepesertaan dengan program
peningkatan produktivitas tim pemasaran (sales force productivity program).
g. Kerjasama dengan Kejaksaan RI, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang) dan institusi lainnya dalam rangka peningkatan kepesertaan dan penagihan
iuran. BPJS Ketenagakerjaan pada hakekatnya dapat bekerjasama dengan
institusi/lembaga/asosiasi bisnis, serikat buruh, maupun institusi pemerintahan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2013.
h. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan revisi rencana strategis dan RKAT untuk
kepesertaan BPU pada tahun 2015 dan tahun-tahun setelahnya. Untuk itu, tim
manajemen secara serius mempersiapkan strategi dan infrastruktur untuk dapat
mengakuisisi peserta di sektor BPU ini, diantaranya:
i. Aspek komunikasi. BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan konsep iklan above
dan below the line yang tepat untuk sektor BPU.
ii. Melakukan riset customer insight pada segmen BPU di 9 kota untuk mengetahui
kebiasaan dan perilaku pekerja sektor BPU.
iii. Menjalin kerjasama dengan Kementrian Sosial melalui program ASKESOS untuk
mengakuisisi sebanyak 102.813 tenaga kerja.
iv. Membuat program stimulus kepesertaan di berbagai daerah untuk sektor BPU
pekerja nelayan.
2. Program Jaminan dan Pelayanan
a. Tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan 2 metode
i. e-survei
ii. Survei kepuasan pelanggan menggunakan pihak ketiga.
Metode e-survei sampai dengan 31 Desember 2015 melibatkan 876.107 orang
secara nasional dari seluruh kantor cabang. Dari jumlah peserta tersebut, 91,71 %
atau 803.521 orang merasa puas dan sangat puas atas pelayanan yang diberikan
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu metode Survei kepuasan pelanggan
menggunakan pihak ketiga untuk semester 1 dan semester 2 menunjukan bahwa
peserta BPJS Ketenagakerjaan puas dan sangat puas sebesar masing-masing
85,70% dan 90,20%.
b. Implementasi service blueprint di seluruh Kantor Cabang yang meliputi pembentukan
budaya service value PRIMA, standarisasi sarana dan proses pelayanan.
i. Terlaksananya physical evidence untuk ruang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di
67 kantor daerah.
ii. Implementasi BPJSTK-Kiosk di 30 Kantor Cabang utama.
iii. Implementasi service value PRIMA dan proses sesuai service blueprint cabang
termasuk coaching di 47 kantor cabang dan pelatihan pelayanan prima di 23 unit
kerja Kantor Pusat.
c. Pembentukan blueprint Penanganan Keluhan peserta yang terintegrasi dengan kanal
informasi dimana Call Center Layanan Prima sebagai Contact Center BPJS
Ketenagakerjaan di 1500-910 bertambah fungsi untuk tidak hanya menerima keluhan
ataupun memberikan informasi tetapi juga untuk menerima Laporan Kecelakaan Kerja
Tahap I.
d. Implementasi sistem e-klaim berupa Klaim JHT Fast Track dan sosialisasi serta
pelatihan e-klaim JHT/JKM.
e. Implementasi manajer kasus kecelakaan kerja dan penyakit atas kecelakaan kerja pada
program JKK-RTW.
f. Perusahaan yang mendukung program JKK-RTW dan JKM sudah mencapai 600
perusahaan dan sudah ada 54 tenaga kerja yang menerima manfaat Return-To-Work
(RTW).
g. Perluasan jaringan kerjasama untuk layanan JKK melalui Rumah Sakit Trauma Center
(RSTC) sebanyak 2.669 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
h. Membuat kebijakan untuk mengatasi lonjakan jumlah pengajuan klaim JHT sebagai
akibat diberlakukannya PP Nomor. 60 tahun 2015 tentang program JHT. Kebijakan
tersebut diantaranya adalah dengan membuka akses layanan klaim di bank-bank
kerjasama seperti Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI serta mengoptimalkan
pengambilan JHT melalui e-klaim. Secara umum, perubahan perilaku klaim peserta JHT
akibat perubahan regulasi JHT masih dapat dikelola dengan baik oleh manajemen.
Namun demikian, pemantauan terhadap klaim JHT harus tetap dilakukan sampai pola
klaim yang stabil dapat diperoleh.
3. Model Bisnis dan Teknologi Informasi
a. Pembangunan sistem informasi baru yaitu Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga
kerja (SIJSTK) telah dilakukan dan telah terimplementasi pada 1 Juli 2015 dimana telah:
i. Tersedia sistem untuk mendukung operasional seluruh segmen peserta meliputi
peserta Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, serta Jasa Konstruksi dimana
terdapat penyempurnaan modul yaitu adanya modul Customer Information File
(CIF), Pelayanan dan Pengaduan, Pelayanan Informasi, Product Management,
serta Pemasaran.
ii. Tersedia sistem pelaporan dan Dashboard untuk Business Perfomance serta
Laporan dan Analisis
iii. Tersedia strategi migrasi dan telah dilakukan migrasi SIPT Online ke SIJSTK
iv. Pengembangan Aplikasi SIJSTK telah disesuaikan dengan regulasi (PP nomor 44,
45, 46 dan 60 tahun 2015) dan telah diuji (UAT dan SIT) untuk seluruh modul
melalui skenario Dummy Branch dan Sanity Test.
v. Telah dilakukan sosialisasi dan Training of Trainer (TOT) untuk Kantor Pusat,
Kantor Cabang dan Kantor Wilayah selesai dilaksanakan (586 Peserta) untuk
menjadi agen TOT di Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia.
b. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Perusahaan (SIPP) online sudah
dilakukan di seluruh cabang
c. Pengembangan dan/atau pembaharuan aplikasi yang sudah selesai diantaranya adalah
e-Settlement, Siinvest untuk aplikasi Sistem Informasi Investasi, termasuk didalamnya
penyesuaian program pensiun, Aplikasi Alokasi Biaya, Aplikasi KPI, 4Dx, dan HCIS.
d. Telah terimplementasi aplikasi i – Know keseluruh PIC Kehumasan Wilayah dan
penerbitan newsletter dan mengoptimalisasi Community of Practice (CoP) sebagai
Knowledge Management dalam mendukung eksekusi strategi badan dan percepatan
change management di lingkungan BPJS TK.
e. Telah dilakukan penyusunan kajian risiko operasional, tersedianya Tool Risk Scoring
Keuangan dan Investasi dan Daftar Risiko Strategis pada Buku RKAT 2016 serta Key
Risk Indicator (KRI) atas risiko-risiko Strategis Tahun 2016, serta telah disusun
Framework Integrasi, telah berjalannya integrasi fungsi MRI dengan SPI, dan
kepatuhan, Integrasi fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal sudah mulai
berjalan. Tahap selanjutnya adalah memantau penyelesaian integrasi aplikasi
SIPATUH (aplikasi kepatuhan), SIMRK (aplikasi manajemen risiko) dan SIMAI (aplikasi
audit internal) oleh PTI.
f. Implementasi smart card secara bertahap dimana implementasi nasional masih
menunggu ijin pengelolaan dari Kementrian Komunikasi dan Informasi serta Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
g. Mengembangkan model bisnis untuk perlindungan jaminan sosial kepada TKI, model
bisnis red notice OJK, model bisnis BPJS holding (joint operation), serta model bisnis
total benefit.
h. Membangun business intelligence (analytics) dan implementasi Customer Relationship
Management (CRM) untuk modul sales, marketing, pelayanan.
i. Membangun positioning dalam komunitas jaminan sosial international dengan turut aktif
dalam organisasi internasional seperti ISSA, ILO, ASSA, GIZ dan organisasi dunia
lainnya.
j. Revitalisasi fungsi perencanaan strategis untuk menjalankan fungsi perencanaan,
penyelarasan dan monitoring eksekusi strategi melalui pembentukan Strategic
Management Office (SMO).
k. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan rekonsiliasi data peserta bekerja sama dengan
Depdagri – Adminduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga lebih
menggambarkan kondisi jumlah peserta yang sebenarnya. Melalui upaya tersebut,
setiap peserta hanya akan memiliki satu nomor Tanda Peserta berdasarkan NIK. Data
menunjukan bahwa peningkatan jumlah peserta berbanding lurus dengan peningkatan
pendapatan iuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko terjadinya double
counting jumlah peserta telah diminimalisasi secara signifikan.
l. Migrasi dan Implementasi Aplikasi SIPT Online ke Infrastruktur Data Center (DC) dan
Disaster Recovery Center (DRC) baru telah selesai dan telah dilakukan kegiatan sanity
test, Aplikasi dapat diakses oleh user baik di DC dan DRC yang baru. Database SIPT
tersedia baik di DC maupun DRC yang baru dengan data yang sudah sinkron. Proses
Migrasi Infrastruktur DRC lama ke baru bersama dengan tim PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan selesai pada bulan Juni 2015.
m. Implementasi kebijakan co-location DC dan DRC karena kebijakan tersebut dipandang
lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menyediakan dan mengelola sendiri
DC/DRC. Penempatan DC di Jakarta dan DRC di Surabaya telah dilakukan sejak tahun
2010 sampai dengan saat ini dan tidak pernah mengalami kendala. Kebijakan ini diambil
melalui kajian yang mendalam menggunakan tingkat kesesuaian spesifikasi DC/DRC
dengan tingkat tier 3 plus dengan memperhatikan lokasi dan lingkungan, kondisi
gedung, sistem catu daya, server room, sistem pendinginan, sistem pengamanan
kebakaran, keamanan fisik, ruang kerja dedicated, backup tape, serta jaringan
komunikasi data.
n. Melaksanakan uji pengalihan sistem secara periodik sesuai dengan best practices
organisasi sekelas BPJS Ketenagakerjaan. Uji coba pengalihan sistem telah dilakukan
pada:
• Pengalihan Operasional DC ke DRC tanggal 7 April 2015;
• Pengalihan Operasional DRC ke DC pada tanggal 2 Juli 2015;
• Pengalihan Operasional DC ke DRC pada tanggal 9 Juli 2015;
• Pengalihan sistem lama SIPT Online ke SIJSTK pada tanggal 2 November
2015.
Namun, uji pengalihan sistem dari DC ke DRC secara keseluruhan seakan-akan terjadi
karena peristiwa blackout (tidak secara normal) masih belum dapat dipenuhi, karena
memiliki risiko yang amat tinggi. Uji coba ini berpotensi terjadinya kerusakan perangkat
baik di DC maupun DRC yang memerlukan waktu recovery sangat lama dan mahal. Uji
coba pengalihan dengan skenario blackout baru dapat dilakukan apabila institusi telah
memiliki DRC kedua.
o. Penanganan DRC dilaksanakan secara sentralisasi oleh Kantor Pusat sesuai dengan
perjanjian kerjasama dengan Telkom bahwa pihak Telkom bertanggung jawab atas
permasalahan DC dan DRC yang bersifat fisik (hardware), sementara kegiatan
monitoring atas DRC yang meliputi optimalisasi server, sistem database dan
sinkronisasi data dilaksanakan oleh Kantor Pusat secara realtime.
p. Pembelian hardware dengan menggunakan anggaran belanja modal. Kebijakan diambil
karena pertimbangan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan menyewa, dan juga
karena biaya sewa akan membebani anggaran biaya usaha yang telah ditentukan oleh
Kementerian Keuangan RI. Metode ini juga dilakukan oleh beberapa perusahaan dan
instansi sekelas BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini juga sesuai dengan PP No.
83/2013 tentang penyertaan modal negara (PMN) untuk BPJS Ketenagakerjaan di
mana salah satu fokus penyertaan modal negara adalah untuk pembelian infrastruktur
TI.
4. Keuangan dan Investasi
a. Melakukan investasi langsung dengan mendirikan perusahaan dalam bidang
investment company, property company dan joint operation.
b. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti.
Sesuai dengan UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk
memastikan keberlangsungan/sustainability dari program tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan senantiasa melakukan perhitungan secara periodik 3 bulan sekali
untuk mempersandingkan antara kewajiban yang muncul dan perhitungan maturitas
serta maturitas asetnya - Asset Liability Management.
c. Memperluas jenis dan cakupan total benefit dalam bentuk housing benefit, food benefit,
dan health benefit. Untuk housing benefit telah dilakukan kerjasama dengan BTN
Cabang Karawang, Cilegon, Bogor dan Bekasi Harapan Indah untuk pemberian kredit
perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk health benefit telah dilakukan
perjanjian kerjasama antara PT Bijak dengan PT Nayaka Era Husada untuk joint
operation penyediaan klinik bagi peserta BPJS Kesehatan. Untuk food benefit telah
dilakukan pembangunan gerai BPJS Ketenagakerjaan di menara Jamsostek dan rusun
Cikarang.
d. Pengoperasian sistem informasi pengelolaan portofolio dan transaksi investasi yang
terintegrasi melalui Sistem Informasi Investasi (Si-Invest).
e. Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Investment Crisis Protocol (ICP) untuk pengelolaan
investasi dalam keadaan tertentu untuk memitigasi risiko kerugian investasi.
f. Penerbitan Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah
disempurnakan sesuai dengan PP terbaru.
g. Penerbitan Laporan Keuangan tahun 2014 dan Laporan Pengelolaan Program tahun
2014. Laporan tersebut disampaikan kepada berbagai stakeholder yaitu Presiden RI,
Kementerian, DJSN, OJK serta melalui media massa dalam bentuk publikasi surat
kabar.
h. Implementasi Unit Kerja di pusat, wilayah dan cabang sebagai responsibility center
sampai pada tahap penyampaian tata kelola dan user requirement specification (URS).
i. Implementasi otorisasi pengelolaan keuangan secara elektronik masih pada tahap
kajian aspek keuangan, risiko, dan legalitas.
j. Optimalisasi fungsi akuntansi manajemen dan membangun budaya cost effectiveness
di seluruh Unit kerja melalui sosialisasi dan monitoring fungsi keuangan pada Unit kerja.
5. Komunikasi
a. Mensosialisasikan 4 (empat) program BPJS Ketenagakerjaan secara masif kepada
seluruh pemangku kepentingan.
b. Keseragaman informasi dan publikasi diseluruh wilayah.
c. Pelaksanaan launching operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan oleh Presiden RI
tanggal 30 Juni 2015.
d. Maintenance website BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan komunikasi
melalui media informasi interaktif tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga
menyediakan media informasi dua arah dengan stakeholders.
e. Menyediakan iklan layanan masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan.
6. Umum dan SDM
a. Pembukaan 150 Kantor Cabang Perintis (KCP) baru beserta infrastruktur
pendukungnya.
b. Integrasi dan pembangunan seluruh modul Human Capital Information System (HCIS).
c. Untuk pengembangan sistem dan implementasi Corporate University BPJS
Ketenagakerjaan/BPJSTK Institute, telah terbangunnya infrastruktur Learning Office
meliputi:
i. Telah tersusunnya DACUM untuk 10 jabatan
ii. Telah tersusunnya Training Need Analysis (TNA) di rumpun jabatan pada 7
Direktorat dan 23 Divisi
iii. Tools, Assessor, Assessment Center sudah terimplementasi.
d. Pemenuhan kebutuhan karyawan dengan beberapa program, yaitu rekrutmen sourcing
channel fresh graduated, sourcing channel professional hire, program manpower
planning dan talent management, pemenuhan personil KCP baru, serta mutasi
karyawan non struktural dengan masa kerja lebih dari 10 tahun di satu unit kerja.
e. Penyusunan KPI Individu tahun 2015 serta penilaian Key Behaviour Indicator (KBI)
Multirating 3600 dan pemilihan The Best Employee 2015.
f. Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor untuk 7 (tujuh) kantor daerah
yaitu Karawang, Jember, Sumedang, Berau, Meulaboh, Semarang Kaligawe, dan
gedung arsip Tanjung Morawa.
g. Terlaksananya implementasi aplikasi e-Procurement BPJS Ketenagakerjaan di seluruh
Kanwil dan Jajarannya.
h. Telah dilakukan pemeliharaan aset tetap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan
kewajiban kepada negara (pajak-pajak) telah dilaksanakan. pengasuransian aset tetap
telah terlindungi sampai dengan jatuh tempo. Untuk pengelolaan aset tetap seperti
gedung Kantor Pusat dilakukan oleh PT Bina Jasa Abadikarya (Entitas Anak), dan untuk
setiap bulannya dilakukan pembuatan Laporan Aset tetap Nasional dimana penilaian
wajar aset tetap 1 (satu) kali dalam setahun.
i. Internalisasi budaya BPJS ketenagakerjaan kepada seluruh karyawan yang meliputi
pemahaman atas tujuan, misi, visi serta tata nilai dan etos kerja di lingkungan institusi
dengan berbagai media baik secara tatap muka maupun dengan media seperti i-know,
morning toast, email dan program sosialisasi lainnya.
7. Tata Kelola dan Kepatuhan
a. Melakukan penguatan infrastruktur tata kelola dan proses manajemen risiko dengan
meningkatkan maturity level dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan
manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan.
b. Implementasi Risk Agent yang mewakili setiap unit kerja BPJS Ketenagakerjaan yang
diharapkan dapat membantu pengelolaan risiko yang terjadi di setiap unit.
c. Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, dan Laporan Pengelolaan
Program secara periodik dan disampaikan kepada regulator atau pihak yang
berkepentingan.
d. Penyempurnaan proses bisnis dan struktur organisasi.
e. Penyusunan Petunjuk Teknis serta Implementasi sistem pengawasan dan pemeriksaan
di seluruh Kantor Wilayah dengan mempertimbangkan skala prioritas dan dianggarkan
dalam RKAT tahun 2015.
f. Implementasi fraud control system.
g. Pembangunan grand blueprint SLA BPJS Ketenagakerjaan eksternal dan internal
h. Penerbitan Pedoman Administrasi Umum yang telah disempurnakan dan sosialisasi
kepada seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat dan Kantor Daerah.
i. Digitalisasi arsip untuk unit kerja Kantor Pusat.
j. Penerbitan Peraturan Direksi tentang Good Governance (GG) serta sosialisasinya
kepada 11 Kantor Wilayah.
k. Penerbitan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
l. Penerbitan Peraturan Direksi tentang struktur organisasi dan tata kerja serta Peraturan
Organisasi tentang proses bisnis di mana kedua peraturan tersebut mengatur
pemisahan fungsi-fungsi yang menjamin akuntabilitas operasi. Hal ini diperkuat melalui
system informasi melalui aplikasi SIJSTK yang memisahkan fungsi tertentu untuk
meminimalkan potensi kecurangan.
m. Penentuan dan penetapan tipe kelas kantor cabang dengan mempertimbangkan aspek-
aspek yang menjadi driver beban kerja seperti potensi pasar dan ukuran bisnis-
pengelolaan peserta. Aspek potensi pasar meliputi jumlah potensi tenaga kerja,
perusahaan, dan GDP regional. Sedangkan aspek ukuran bisnis berupa jumlah iuran,
tenaga kerja dan perusahaan aktif, serta beban kerja pelayanan.
Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
1. Kepesertaan Perusahaan dan Tenaga KerjaKepesertaan Perusahaan & Tenaga Kerja
Sumber: RKAT 2015 Perubahan dan Divisi Pengelolaan Kepesertaan
Sampai dengan 31 Desember 2015, sebanyak 296.791 perusahaan terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja aktif yang terlindungi oleh
jaminan sosial sebanyak 19.275.061 yaitu dari kelompok peserta Penerima Upah
sebanyak 18.988.996 tenaga kerja (112,57% dari target RKAT 2015) dan Bukan
Penerima Upah sebanyak 286.065 tenaga kerja (12,82% dari target RKAT 2015). Jika
dibandingkan dengan target RKAT 2015, pencapaian perusahaan aktif mencapai
117,96% dan tenaga kerja aktif 100,92%.
Pencapaian sampai dengan 31 Desember 2015 tersebut merepresentasikan coverage
share 39,56% untuk tenaga kerja penerima upah dan 0,40% untuk tenaga kerja bukan
penerima upah, dari proyeksi jumlah tenaga kerja 2015 (penerima upah dan bukan
penerima upah) dengan coverage share total tenaga kerja aktif sebesar 16,06%.
Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah tenaga kerja yang
terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diukur melalui tolok ukur
coverage share, sebesar 35,14% pekerja penerima upah atau 16.867.913 tenaga
kerja dan 3,10% pekerja bukan penerima upah atau 2.232.087 tenaga kerja.
Komposisi dan Coverage Share Kepesertaan Aktif Tahun 2015
AnalisaTarget Realisasi % Pencapaian
1 Perusahaan Aktif 251.600 296.791 117,96%Tenaga Kerja Aktif Penerima Upaha. Program JKK 14.595.183 14.042.592 96,21%b. Program JKM 14.595.183 14.042.592 96,21%c. Program JHT 14.349.415 13.112.283 91,38%d. Program JP 2.000.000 6.481.983 324,10%e. Jasa Konstruksi 2.272.730 4.946.404 217,64%Jumlah TK Aktif PenerimaUpah (a+e)Tenaga Kerja Aktif BukanPenerima Upaha. Program JKK 2.232.087 286.065 12,82%b. Program JKM 2.232.087 286.065 12,82%c. Program JHT 70.000 42.503 60,72%Jumlah TK Aktif BukanPenerima Upah (b) 2.232.087 286.065 12,82%
19.100.000 19.275.061 100,92%
112,57%
Jumlah TK Aktif
Tahun 2015
16.867.913 18.988.996
3
2
No Uraian
Kepesertaan TK Aktif tersebut terdistribusi dalam 11 Kantor Wilayah dengan
komposisi realisasi didominasi di wilayah DKI Jakarta dan dengan tingkat
pertumbuhan terbesar di Sumatera Bagian Utara.
Perusahaan Aktif Per Wilayah
Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi perusahaan aktif sebesar 296.791
perusahaan dengan perincian sebagai berikut:
i. Kanwil Sumatera Bagian Utara memiliki pencapaian tertinggi dari wilayah
lainnya yaitu 152,56% dari target yang ditetapkan.
ii. Sebanyak 56.875 perusahaan aktif atau 19,16% dari realisasi nasional berada
di wilayah DKI Jakarta dengan pencapaian target yaitu 106,13% dari target
tahun 2015.
iii. Seluruh wilayah melampaui target pencapaian perusahaan aktif tahun 2015.
iv. Perusahaan aktif nasional tahun 2015 bertumbuh sebesar 37,03%
dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2014.
AnalisaTarget Realisasi % Pencapaian
1 Perusahaan 251.600 296.791 117,96%Tenaga Kerja:a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah 16.867.913 18.988.996 112,57%b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah 2.232.087 286.065 12,82%Jumlah TK Aktif 19.100.000 19.275.061 100,92%Komposisi:a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah 88,31% 98,52% 111,55%b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah 11,69% 1,48% 12,70%Coverage Share:a. Tenaga Kerja Aktif Penerima Upah 35,14% 39,56% 112,58%b. Tenaga Kerja Aktif Bukan Penerima Upah 3,10% 0,40% 12,82%c. Total Tenaga Kerja Aktif 15,92% 16,06% 100,90%
Sumber: RKAT 2015 Perubahan dan Divisi Pengelolaan Kepesertaan
No Uraian RKAT 2015
2
3
4
Target Realisasi % Pencapaian % KomposisiRealisasi
Sumbagut 17.734 19.400 29.597 152,56% 9,97% 66,89%Sumbarriau 16.856 20.239 23.397 115,60% 7,88% 38,81%Sumbagsel 16.283 17.800 23.348 131,17% 7,87% 43,39%Banten 9.358 10.936 11.906 108,87% 4,01% 27,23%DKI Jakarta 45.131 53.589 56.875 106,13% 19,16% 26,02%Jawa Barat 22.160 25.820 26.999 104,57% 9,10% 21,84%Jateng & DIY 20.687 24.530 29.598 120,66% 9,97% 43,08%Jatim 26.549 30.314 35.944 118,57% 12,11% 35,39%Kalimantan 15.044 17.273 19.911 115,27% 6,71% 32,35%Sulawesi & Maluku 14.724 17.422 23.307 133,78% 7,85% 58,29%Banuspa 12.067 14.277 15.909 111,43% 5,36% 31,84%Nasional 216.593 251.600 296.791 117,96% 100,00% 37,03%
Kanwil Realisasi2014
Tahun 2015 AnalisaPertumbuhan
2014-2015
v. Kanwil Sumatera Bagian Utara mencatatkan pertumbuhan perusahaan aktif
tertinggi dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 66,89%, kemudian diikuti
Kanwil Sulawesi Maluku sebesar 58,29% dan Kanwil Sumatera Bagian Selatan
sebesar 43,39%
Tenaga Kerja Aktif per Wilayah
Pencapaian TK aktif Penerima Upah sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebanyak 19.275.061 tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut:
i. Kanwil Sulawesi Maluku memiliki persentase pencapaian target tertinggi yaitu
122,18% dibanding target tahun 2015 dengan 784.276 tenaga kerja.
ii. Terdapat beberapa wilayah yang tidak mencapai target tahun 2015 yaitu
wilayah Sumbarriau, Sumbagsel, Banten, Jawa Timur, Kalimantan, dan
Wilayah Banuspa.
iii. Komposisi jumlah tenaga kerja aktif tertinggi berada di Kanwil DKI Jakarta
sebesar 4.659.695 tenaga kerja atau 24,17% dari realisasi nasional.
iv. Tenaga kerja aktif nasional tahun 2015 bertumbuh sebesar 14,79%
dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2014.
v. Kanwil Sulawesi Maluku mencatatkan pertumbuhan tenaga kerja aktif tertinggi
dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 42,45%, kemudian diikuti Kanwil DKI
Jakarta sebesar 22,35% dan Kanwil Jawa Tengah & DIY sebesar 19,69%. Di
sisi lain, Kanwil Sumatera Bagian Selatan mengalami penurunan tenaga kerja
aktif sebesar 1,15% dibandingkan tahun 2014.
Target Realisasi % Pencapaian % KomposisiRealisasi
Sumbagut 1.229.509 1.043.953 1.273.331 121,97% 6,61% 3,56%Sumbarriau 1.132.918 1.252.118 1.183.840 94,55% 6,14% 4,49%Sumbagsel 1.004.700 1.364.887 993.122 72,76% 5,15% -1,15%Banten 1.041.651 1.256.586 1.156.719 92,05% 6,00% 11,05%DKI Jakarta 3.808.343 4.423.054 4.659.695 105,35% 24,17% 22,35%Jawa Barat 2.621.194 2.845.145 2.987.626 105,01% 15,50% 13,98%Jateng & DIY 1.600.492 1.829.688 1.915.647 104,70% 9,94% 19,69%Jatim 1.780.036 1.966.137 1.927.608 98,04% 10,00% 8,29%Kalimantan 1.372.103 1.687.072 1.622.054 96,15% 8,42% 18,22%SulawesiMaluku 550.547 641.896 784.276 122,18% 4,07% 42,45%Banuspa 649.904 789.464 771.143 97,68% 4,00% 18,65%Nasional 16.791.397 19.100.000 19.275.061 100,92% 100,00% 14,79%Sumber: RKAT 2015 Perubahan dan Divisi Pengelolaan Kepesertaan
Kanwil Realisasi2014
Tahun 2015 AnalisaPertumbuhan
2014-2015
Penambahan Perusahaan dan Tenaga Kerja
Untuk mencapai pertumbuhan kepesertaan aktif tahun 2015, akuisisi kepesertaan
baru yang masuk menjadi peserta program jaminan sosial ditargetkan sebanyak
100.000 perusahaan dan 17.000.000 tenaga kerja.
Pencapaian target akuisisi kepesertaan hingga 31 Desember 2015 telah mencapai
120.323 perusahaan namun baru mencapai 13.873.966 untuk tenaga kerja.
Pertumbuhan akuisisi perusahaan tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 mencapai
118,82%, artinya pertumbuhan akuisisi perusahaan tahun 2015 mencapai dua kali
lipat dari tahun 2014. Akuisi kepesertaan tenaga kerja untuk program BPJS
Ketenagakerjaan adalah sebesar masing-masing 13.503.664 pekerja penerima
upah (90,63% dari target RKAT 2015) dan pekerja bukan penerima upah sebesar
370.302 tenaga kerja (17,63% dari target RKAT 2015). Pertumbuhan akuisisi
tenaga kerja penerima upah tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar
19,44%. Di sisi lain, akuisisi tenaga kerja bukan penerima upah tahun 2015
mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 14,37%.
Walaupun demikian, secara umum akuisisi tenaga kerja secara keseluruhan, BPJS
Ketenagakerjaan pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan akuisisi tenaga kerja
sebesar 18,20% dibandingkan tahun 2014.
Target Realisasi1 Perusahaan 54.986 100.000 120.323 120,32% 118,82%
Penambahan Tenaga KerjaPenerima Upaha. Program JKK 5.203.366 7.300.000 5.611.787 76,87% 7,85%b. Program JKM 5.203.366 7.300.000 5.611.552 76,87% 7,84%c. Program JHT 4.830.408 7.050.000 4.751.188 67,39% -1,64%d. Program JP -- 2.000.000 7.052.208 352,61% --e. Jasa Konstruksi 6.102.205 7.600.000 7.891.877 103,84% 29,33%
11.305.571 14.900.000 13.503.664 90,63% 19,44%
Penambahan Tenaga KerjaBukan Penerima Upaha. Program JKK 428.100 2.100.000 370.302 17,63% -13,50%b. Program JKM 432.424 2.100.000 369.465 17,59% -14,56%c. Program JHT 30.270 25.900 99.433 383,91% 228,49%
432.424 2.100.000 370.302 17,63% -14,37%Jumlah Penambahan TK 11.737.995 17.000.000 13.873.966 81,61% 18,20%
3
No Uraian Realisasi2014
Tahun 2015 Pertumbuhan2014-2015
2
Jumlah Penambahan TK Penerima Upah (a+e)
Jumlah Penambahan TK Bukan Penerima Upah (a)
Analisa %Pencapaian
Penambahan Perusahaan Per Wilayah
Pencapaian penambahan perusahaan terhadap target sebesar 120,32% setara
dengan akuisisi perusahaan sebesar 120.323 perusahaan, dengan pencapaian
sebagai berikut:
i. Kanwil Banten menjadi Kanwil dengan pencapaian tertinggi yaitu 156,50% dari
target tahun 2015 atau sebesar 4.961 perusahaan dan Kanwil Jawa Barat
sebagai Kanwil paling rendah mencapai 91,38% setara dengan 9.344
perusahaan.
ii. Dari 11 Kanwil, 9 Kantor Wilayah mencapai target tahun 2015. Sementara itu,
dua kanwil yang tidak mencapai target tahun 2015 adalah Kanwil Jawa Barat
dan Kalimantan.
iii. Kanwil DKI Jakarta merupakan Kanwil yang berkontribusi penambahan
perusahaan tertinggi yaitu sebanyak 22.378 perusahaan atau sebesar 18,60%
dari realisasi nasional.
iv. Dalam hal pertumbuhan akuisisi perusahaan dari tahun 2014 ke 2015, Kanwil
yang mencatatkan kinerja tertinggi adalah Kanwil DKI Jakarta dengan
pertumbuhan akuisisi perusahaan sebesar 189,91%. Kemudian diikuti oleh
Kanwil Jawa Tengah & DIY sebesar 167,29% dan Kanwil Sumatera Bagian
Utara sebesar 138,33%.
Target Realisasi % Pencapaian %KomposisiRealisasi
Sumbagut 7.187 11.188 17.129 153,10% 14,24% 138,33%Sumbarriau 4.770 8.059 10.195 126,50% 8,47% 113,73%Sumbagsel 6.540 6.933 8.785 126,71% 7,30% 34,33%Banten 2.169 3.170 4.961 156,50% 4,12% 128,72%DKI Jakarta 7.719 19.257 22.378 116,21% 18,60% 189,91%Jawa Barat 3.978 10.225 9.344 91,38% 7,77% 134,89%Jateng & DIY 4.268 9.778 11.408 116,67% 9,48% 167,29%Jatim 6.862 12.072 13.153 108,95% 10,93% 91,68%Kalimantan 3.955 7.658 7.481 97,69% 6,22% 89,15%Sulawesi Maluku 4.354 6.972 9.764 140,05% 8,11% 124,25%Banuspa 3.184 4.688 5.725 122,12% 4,76% 79,81%Nasional 54.986 100.000 120.323 120,32% 100,00% 118,82%
Kanwil Realisasi2014
Tahun 2015 AnalisaPertumbuhan 2014-
2015
Sumber: RKAT 2015 Perubahan dan Divisi Pengelolaan Kepesertaan
Penambahan Tenaga Kerja Per Wilayah
Rata-rata pencapaian penambahan tenaga kerja terhadap target sebesar 81,61%
setara dengan penambahan tenaga kerja sebesar 13.873.966 tenaga kerja, dengan
pencapaian sebagai berikut:
i. Persentase pencapaian akuisisi tenaga kerja tertinggi berada di kanwil
Banuspa yaitu sebesar 125,74% dari target 2015.
ii. Kontribusi terbesar untuk penambahan tenaga kerja diberikan oleh DKI Jakarta
yaitu sebesar 14,02% dari total penambahan tenaga kerja nasional.
iii. Sampai dengan posisi 31 Desember 2015, hanya tiga Kanwil yang mencapai
target tahun 2015, yaitu Kalimantan, Sulawesi Maluku, dan Banuspa
Pertumbuhan akuisisi tenaga kerja secara nasional dari tahun 2014 ke 2015 adalah
sebesar 18,20%. Kanwil dengan pertumbuhan akuisisi tertinggi adalah Kanwil Bali
Nusa Tenggara Papua sebesar 122,05%, diikuti Kanwil Kalimantan sebesar
88,39% dan Kanwil Sulawesi Maluku sebesar 71,53%.
Sumbagut 1.228.054 2.077.061 1.345.040 64,76% 9,69% 9,53%Sumbarriau 837.670 1.212.846 915.284 75,47% 6,60% 9,27%Sumbagsel 1.729.984 1.295.139 1.047.856 80,91% 7,55% -39,43%Banten 469.087 747.190 475.302 63,61% 3,43% 1,32%DKI Jakarta 1.599.965 2.793.727 1.945.009 69,62% 14,02% 21,57%Jawa Barat 1.572.516 2.083.097 1.579.426 75,82% 11,38% 0,44%Jateng & DIY 1.342.773 2.262.518 1.725.751 76,28% 12,44% 28,52%Jatim 1.182.604 1.516.323 1.467.188 96,76% 10,58% 24,06%Kalimantan 817.626 1.525.198 1.540.293 100,99% 11,10% 88,39%Sulawesi Maluku 581.536 822.573 997.510 121,27% 7,19% 71,53%Banuspa 376.180 664.328 835.307 125,74% 6,02% 122,05%Nasional 11.737.995 17.000.000 13.873.966 81,61% 100,00% 18,20%Sumber: RKAT 2015 Perubahan dan Divisi Pengelolaan Kepesertaan
% Pencapaian % KomposisiRealisasi
Kanwil Realisasi 2014Tahun 2015 Analisa Pertumbuhan 2014-
2015Target Realisasi
2. Penerimaan IuranPenerimaan Iuran
Pencapaian iuran periode Januari sampai dengan Desember 2015 mencapai
Rp36.191 miliar atau 105,37% dari target tahun 2015 yang terdiri dari:
a. Pencapaian Iuran total Program JKK untuk PU dan BPU sebesar Rp 3.505 miliar
atau 98,93% dari target Rp3.543 miliar. Pertumbuhan iuran JKK tahun 2015
dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar 16,10%.
b. Pencapaian Iuran total Program JKM untuk PU dan BPU sebesar Rp 1.591 miliar
atau 99,25% dari target Rp1.603 miliar. Pertumbuhan iuran JKM tahun 2015
dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar 15,71%.
c. Pencapaian Iuran total Program JHT untuk PU dan BPU sebesar Rp 28.475 miliar
atau 100,83%dari target Rp28.241 miliar. Pertumbuhan iuran JHT tahun 2015
dibandingkan tahun 2014 adalah sebesar 17,05%
d. Pencapaian Iuran total Program JP untuk penerima upah dan bukan penerima upah
sebesar Rp 2.620 miliar atau 272,92% dari target Rp960 miliar.
Target RealisasiTenaga Penerima Upaha. Program JKK 2.786 3.324 3.265 98,23% 17,19%b. Program JKM 1.325 1.549 1.553 100,26% 17,21%c. Program JHT 24.315 28.205 28.466 100,93% 17,07%d. Program JP -- 960 2.620 272,92% --e. JKK Jakons 198 135 222 164,44% 12,12%f. JKM Jakons 39 24 31 129,17% -20,51%Jumlah Iuran TK Penerima Upah 28.663 34.197 36.157 105,73% 26,15%Tenaga Kerja Bukan Penerima Upaha. Program JKK 35 84 18 21,43% -48,57%b. Program JKM 11 30 7 23,33% -36,36%c. Program JHT 12 36 9 25,00% -25,00%Jumlah Iuran TK Bukan Penerima Upah 58 150 34 22,67% -41,38%Jumlah Iuran 28.721 34.347 36.191 105,37% 26,01%
Sumber: RKAT Tahun 2015 (menggunakan basis kas) dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2015(menggunakan basis akrual)
Tahun 2015 Analisa(%)
Pertumbuhan2014-2015
1
2
(dalam miliar Rp, kecuali %)
No Uraian Realisasi2014
Jumlah iuran terbesar diterima dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan
komposisi 78,68% dari total realisasi iuran yang diterima dan sisanya 21,32% pada
iuran JKK, JKM, serta JP. Sekilas dari data juga terlihat bahwa terjadi penurunan
penerimaan iuran dari segmen bukan penerima upah yaitu sebesar 41,38%, namun
hal tersebut dapat diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan iuran dari segmen
penerima upah yaitu sebesar 26,15%.
3. Pembayaran Manfaat ProgramPembayaran Manfaat Program
Sampai dengan 31 Desember 2015, pembayaran jaminan mencapai Rp17.920 miliar
atau 98,74%% dari target. Program dengan proporsi pembayaran jaminan terbesar
dibandingkan jumlah pembayaran jaminan seluruh program (JKK, JKM, JHT dan JP)
adalah program JHT yaitu sebesar 93,52%
Pembayaran jaminan sampai dengan Desember 2015 secara nasional terdiri dari:
a. Pembayaran jaminan Program JKK sebesar Rp 661 miliar atau 69,87% dari target
Rp 946 miliar. Kenaikan pembayaran jaminan program JKK tahun 2015 adalah
sebesar 1,38% dibandingkan tahun 2014.
b. Pembayaran jaminan Program JKM sebesar Rp 464 miliar atau 72,27% dari target
Rp 642 miliar. Kenaikan pembayaran jaminan program JKM tahun 2015 adalah
sebesar 1,98% dibandingkan tahun 2014.
c. Pembayaran jaminan Program JHT sebesar Rp 16.759 miliar atau 101,23% dari
target
Target RealisasiTenaga Penerima Upaha. Program JKK 613 883 627 71,01% 2,28%b. Program JKM 438 608 448 73,68% 2,28%c. Program JHT 12.889 16.551 16.754 101,23% 29,99%d. Program JP -- 5 36 720,00% --e. Program JKK Jakons 34 48 31 64,58% -8,82%f. Program JKM Jakons 2 7 2 28,57% 0,00%Total Jaminan TK Penerima Upah 13.976 18.102 17.898 98,87% 28,06%Tenaga Kerja Bukan Penerima Upaha. Program JKK 5 15 3 20,00% -40,00%b. Program JKM 15 27 14 51,85% -6,67%c. Program JHT 5 4 5 125,00% 0,00%Total Jaminan TK Bukan Penerima Upah 25 46 22 47,83% -12,00%Total Jaminan 14.001 18.148 17.920 98,74% 27,99%
Analisa(%)
2
1
(dalam miliar Rp, kecuali %)
No Pembayaran Manfaat
Sumber: RKAT Tahun 2015 (menggunakan basis kas) dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2015(menggunakan basis akrual)
Realisasi2014
RKAT 2015 Kenaikan2014-2015
Rp 16.555 Miliar. Kenaikan pembayaran jaminan program JHT tahun 2015 adalah
sebesar 29,98% dibandingkan tahun 2014.
d. Pembayaran jaminan Program JP sebesar Rp 36 miliar atau 720,00% dari target
Rp 5 Miliar.
Gambar di atas memperlihatkan terjadinya pertumbuhan klaim baik dari sisi jumlah
pengajuan klaim maupun dari sisi jumlah pembayaran. Jumlah pengajuan kasus
terbesar terjadi pada bulan September 2015 yang meningkat sebanyak 187,54% dan
dengan kenaikan jumlah pembayaran sebesar 141,67% dengan pembayaran sebesar
Rp1,96 triliun. Fenomena ini disebabkan oleh perubahan masa klaim JHT kepada
peserta yang berhenti bekerja (PP No. 60 tahun 2015).
4. Kualitas PelayananHasil Survei Kepuasan e-survei
Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan
melakukan
e-survei di setiap wilayah untuk mengetahui kepuasan peserta atas pelayanan yang
telah diberikan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 876.107 peserta
yang mengikuti e-survei ini, 58,23% sangat puas, 33,48% puas, 6.45% cukup puas
0
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Klaim JHT (jumlah case)Pembayaran JHT (Rp.)
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %Sumbarriau 949 0,11 723 0,08 2.676 0,31 12.011 1,37 26.357 3,01 42.716Banten 584 0,07 485 0,06 4.462 0,51 15.527 1,77 16.714 1,91 37.772Jawa Barat 1438 0,16 1.453 0,17 19.675 2,25 78.557 8,97 130.749 14,92 231.872Jawa Timur 175 0,02 187 0,02 1.386 0,16 34.294 3,91 71.336 8,14 107.378Sulamalu 878 0,10 337 0,04 1.366 0,16 12.778 1,46 33.415 3,81 48.774Sumbagut 521 0,06 423 0,05 2.398 0,27 13.193 1,51 28.645 3,27 45.180Sumbagsel 290 0,03 237 0,03 1.921 0,22 16.306 1,86 40.936 4,67 59.690Dki Jakarta 1.384 0,16 954 0,11 6.294 0,72 25.348 2,89 45.137 5,15 79.117Jateng DIY 2090 0,24 1.435 0,16 10.931 1,25 54.199 6,19 53.052 6,06 121.707Kalimantan 612 0,07 518 0,06 4.121 0,47 20.626 2,35 47.466 5,42 73.343Banuspa 241 0,03 153 0,02 1.289 0,15 10.512 1,20 16.363 1,87 28.558J U M L A H 9.162 1,05 6.905 0,79 56.519 6,45 293.351 33,48 510.170 58,23 876.107
TOTALKANWIL TIDAK PUAS KURANG PUAS CUKUP PUAS PUAS SANGAT PUAS
walaupun masih ada yang kurang puas dan tidak puas dengan persentase yang kecil
masing-masing 0,79% dan 1,05%. Dari hasil survei tersebut dapat menjadi acuan bagi
BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan peningkatan dan perbaikan kualitas
layanan yang excellent bagi peserta.
Sementara itu menggunakan survei lembaga independen yang dilakukan secara
berkala 6 bulan sekali menunjukkan perbaikan kinerja dengan hasil sebagai berikut:
Grafik Indek Kepuasan
Statistik Kasus Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Statistik Kasus Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
86.3 86 85.7
90.2
82
84
86
88
90
92
sem 1 2014 sem 2 2014 sem 1 2015 sem 2 2015
Indek Kepuasan (%)
Wilayah CacatFungsi
CacatSebagian
Cacat TotalTetap
MeninggalDunia
KasusSembuh Jumlah
Sumbagut 157 51 1 56 9.290 9.555Sumbarriau 166 64 0 48 12.733 13.011Sumbagsel 24 40 2 38 3.376 3.480DKI Jakarta 44 71 0 76 6.918 7.109Banten 147 82 0 36 12.489 12.754Jabar 288 204 0 61 22.006 22.559Jateng & DIY 35 75 2 55 14.367 14.534
Statistik Kasus Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (Lanjutan)
Sampai dengan 31 Desember 2015 terjadi kasus JKK sebanyak 110.285 kasus
dengan rincian sebagai berikut:
a. Bila jumlah kasus JKK tersebut dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tenaga
kerja aktif sebanyak 19.275.061 tenaga kerja, maka insiden rate kasus JKK secara
nasional sebesar 0,57%.
b. Kasus kecelakaan kerja tertinggi ada di Kanwil Jawa Barat dengan jumlah kasus
22.559, begitu pula kasus cacat tertinggi tercatat di Kanwil Jawa Barat sejumlah
492 kasus, sedangkan untuk kasus kematian tertinggi karena kecelakaan kerja
terjadi di DKI Jakarta sejumlah 76 kasus.
c. Proporsi kasus kecelakaan kerja sebagai berikut:
- 97,72% merupakan kasus sembuh
- 0,48% meninggal dunia
- 1,80% menderita kecacatan.
Statistik Kasus Jaminan Kematian (JKM)
Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris peserta program BPJS
Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian
diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya
pemakaman maupun santunan berupa uang.
Wilayah CacatFungsi
CacatSebagian
Cacat TotalTetap
MeninggalDunia
KasusSembuh Jumlah
Jatim 150 135 0 70 20.133 20.488Kalimantan 102 51 0 44 3.569 3.766Sulawesi Maluku 33 13 0 18 1.610 1.674Banuspa 20 24 0 28 1.283 1.355Nasional 1.166 810 5 530 107.774 110.285% Kasus Klaim 1,06% 0,73% 0,01% 0,48% 97,72% 100,01%Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan
Statistik Kasus Program Jaminan Kematian (JKM)
Pada periode Januari sampai dengan Desember 2015 telah terjadi 36.453 kasus
dengan rincian kasus sebagai berikut:
a. Jumlah kasus kematian dengan kasus tertinggi ada di Kanwil DKI Jakarta.
b. Kasus klaim meninggal dunia saat kepesertaan aktif merupakan kasus
terbanyak yaitu 27.720 kasus atau 76,04% dari jumlah kasus nasional
sedangkan sisanya sebanyak 23,96% adalah peserta yang sudah non aktif atau
telah melakukan klaim JHT tetapi masih dalam masa perlindungan.
Statistik Kasus Jaminan Hari Tua (JHT)
Berdasarkan tabel berikut ini, jumlah kasus klaim pengambilan JHT pada periode
Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebanyak 1.689.180 kasus dengan
rincian sebagai berikut:
a. Klaim tertinggi pengambilan JHT ada di Kanwil Jawa Barat sebanyak 336.844
kasus atau 19,94% dari total kasus JHT nasional.
b. Klaim terendah pengambilan klaim JHT ada di Kanwil Banuspa yaitu hanya
41.593 kasus atau 2,46% dari total kasus nasional.
Wilayah Meninggal pada masaaktif
Meninggal pada masaperlindungan Total
Sumbagut 3.035 394 3.429Sumbarriau 1.797 491 2.288Sumbagsel 1.582 450 2.032DKI Jakarta 4.210 1.556 5.766Banten 1.409 711 2.120Jawa Barat 4.113 1.443 5.556Jawa Tengah & DIY 3.214 894 4.108Jawa Timur 3.593 1.332 4.925Kalimantan 2.256 682 2.938Sulawesi - Maluku 1.348 405 1.753Banuspa 1.163 375 1.538Nasional 27.720 8.733 36.453% Kasus Klaim 76,04% 23,96% 100,00%Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan
Statistik Kasus Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Statistik Kasus Jaminan Pensiun (JP)
Statistik Kasus Program Jaminan Pensiun (JP)
Sejak 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 terjadi kasus JP sebanyak 249
kasus. Kasus pensiun tertinggi adalah pensiun normal sebanyak 120 kasus, kemudian
diikuti kasus pensiun Janda/Duda sebanyak 98 kasus, pensiun orang tua sebanyak 23
kasus, serta pensiun anak sebanyak 8 kasus. Kasus pensiun tertinggi tercatat di
Kanwil Jawa Barat sejumlah 78 kasus.
Kanwil Usia 55Tahun Meninggal
CacatTotalTetap
Keps diatas10 tahun
PNS/TNI/Polri
KeluarWilayah
RI
TotalKasus
PersentaseKasus
Sumbagut 6.877 2.253 2 115.475 182 8 124.797 7,39%Sumbariau 3.692 1.702 3 109.309 395 159 115.260 6,82%Sumbagsel 4.830 1.487 0 83.582 510 95 90.504 5,36%DKI Jakarta 12.593 4.142 10 239.027 715 397 256.884 15,21%Banten 2.907 1.540 5 110.961 66 55 115.534 6,84%Jawa Barat 8.186 4.130 1 323.962 319 246 336.844 19,94%Jawa Tengah
& DIY 8.268 2.911 2 188.924 378 38 200.521 11,87%Jawa Timur 9.565 3.432 3 209.223 224 38 222.485 13,17%Kalimantan 5.714 2.144 2 108.664 417 25 116.966 6,92%Sulawesi Maluku 2.447 1207 0 57.865 6.249 24 67.792 4,01%Banuspa 2.020 1015 0 38.228 289 41 41.593 2,46%Total 67.099 25.963 28 1.585.220 9.744 1.126 1.689.180 100,00%
KanwilPensiunNormal
PensiunCacat
PensiunJanda/ Duda
PensiunAnak
PensiunOrang Tua Total Kasus
Sumbagut 0 0 6 0 0 6Sumbariau 9 0 9 0 1 19Sumbagsel 0 0 3 0 0 3DKI Jakarta 10 0 12 1 2 25Banten 6 0 2 0 0 8Jawa Barat 50 0 15 3 10 78Jawa Tengah & DIY 22 0 10 1 2 35Jawa Timur 18 0 27 1 3 49Kalimantan 1 0 3 2 1 7Sulawesi Maluku 0 0 2 0 0 2Banuspa 4 0 9 0 4 17Total 120 0 98 8 23 249Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan
5. Dana InvestasiDana Investasi
Sampai dengan 31 Desember 2015, dana investasi mencapai Rp199.518 miliar untuk
DJS dan Rp7.067 miliar untuk BPJS. Pencapaian tersebut mencerminkan 98,35%
pencapaian dari target dana investasi DJS dan 94,81% pencapaian dari target dana
investasi BPJS tahun 2015. Pertumbuhan DJS dari 2014 ke 2015 adalah sebesar
11,27%, dimana pertumbuhan dana terbesar adalah dari program JKK sebesar
19,61% diikuti, JKM sebesar 16,58%, dan JHT sebesar 9,11%. Di sisi lain, dana BPJS
dari 2014 ke 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 7,69%.
6. Hasil InvestasiHasil Investasi
Sampai dengan 31 Desember 2015, hasil investasi mencapai Rp16.313 miliar untuk
DJS dan Rp736 miliar untuk BPJS. Pencapaian tersebut mencerminkan 90,47% dari
target hasil investasi DJS dan 102,22% dari target hasil investasi BPJS. Pada tahun
Target RealisasiJKK 11.540 14.364 13.803 96,09% 19,61%JKM 3.896 4.816 4.542 94,31% 16,58%JHT 163.872 182.363 178.793 98,04% 9,11%JP -- 1.313 2.380 181,26% --
Total DJS 179.308 202.856 199.518 98,35% 11,27%
BPJS 7.656 7.454 7.067 94,81% -7,69%Total 186.964 210.310 206.585 98,23% 10,50%Sumber: RKAT Tahun 2015 (menggunakan basis kas) dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2015(menggunakan basis akrual)
(dalam miliar Rp, kecuali %)
Uraian Realisasi 2014RKAT 2015
Analisa Pertumbuhan2014-2015
Target RealisasiJKK 1.569 1.224 1.050 85,78% -33,08%JKM 467 412 325 78,88% -30,41%JHT 20.401 16.352 14.897 91,10% -26,98%JP -- 43 41 95,35% --
Total DJS 22.437 18.031 16.313 90,47% -27,29%
BPJS 851 720 736 102,22% -13,51%Total 23.288 18.751 17.049 90,92% -26,79%Sumber: RKAT Tahun 2015 (menggunakan basis kas) dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2015(menggunakan basis akrual)
(dalam miliar Rp, kecuali %)
Uraian Realisasi 2014RKAT 2015
Analisa Pertumbuhan2014-2015
2015 ini, hasil investasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, baik hasil
investasi DJS maupun hasil investasi BPJS. Hasil investasi DJS turun sebesar dan
hasil investasi BPJS turun sebesar . Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, baik
lokal maupun global, yang sedang tidak baik sehingga berimbas pada investasi yang
dilakukan.Yield on Investment (YOI)
Sampai dengan 31 Desember 2015, YOI terbesar adalah program JP sebesar 9,83%,
kemudian program JHT sebesar 8,76%, JKK sebesar 8,39% dan JKM sebesar 8,05%.
Pencapaian tersebut mencerminkan realisasi masing-masing program terhadap target
YOI RKAT sebesar 149,17% untuk program JP, 92,70% untuk program JHT, 88,78%
untuk program JKK, dan 85,19% untuk program JKM. Untuk dana BPJS sendiri
mencatatkan YOI sebesar 9,69%, dengan pencapaian sebesar 102,00% dari target
YOI BPJS. Pada tahun 2015 ini, YOI masing-masing program mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2014. YOI JKK turun sebesar 47,95%, YOI JKM turun sebesar
45,94%, YOI JHT turun sebesar 36,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi,
baik lokal maupun global, yang sedang tidak baik sehingga berimbas pada investasi
yang dilakukan. Di sisi lain, YOI BPJS tahun 2015 naik sebesar 1,47% dari tahun 2014.
Dari sisi pengelolaan dana investasi, upaya-upaya strategis dilakukan untuk
memperbaiki proses bisnis investasi antara lain:
a. Penyusunan asset alokasi investasi yang dinamis, terdiversifikasi dengan baik dan
secara rutin
b. Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Investasi (PPI)
c. Melakukan kajian strategic portofolio investasi
d. Penyempurnaan SOP
e. Mengembangkan aplikasi investasi
7. Total Aset(dalam milliar Rp, kecuali %)
Target RealisasiJKK 16,12% 9,45% 8,39% 88,78% -47,95%
JKM 14,89% 9,45% 8,05% 85,19% -45,94%
JHT 13,80% 9,45% 8,76% 92,70% -36,52%
JP -- 6,59% 9,83% 149,17% --
BPJS 9,55% 9,50% 9,69% 102,00% 1,47%
Pertumbuhan2014-2015Uraian Realisasi 2014
RKAT 2015Analisa
UraianRKAT 2015
%PencapaianTarget Realisasi
JKK 14.598 14.152 96,94%JKM 4.907 4.639 94,54%JHT 184.590 181.971 98,58%JP 1.333 2.674 200,60%Sub Total (DJS) 205.428 203.436 99,03%BPJS 11.257 11.081 98,44%Total Aset 216.685 214.517 99,00%
Penutup1. Perubahan 2015
Tahun 2015 merupakan tahun dimana BPJS Ketenagakerjaan beroperasi secara
penuh sebagai badan publik penyelenggara Jaminan Sosial untuk seluruh kelompok
pekerja di Indonesia dengan penambahan program Jaminan Pensiun dan
penambahan manfaat lainnya. Operasional secara penuh ditandai dengan perubahan
peraturan perundangan yang mendorong perubahan proses bisnis dan kondisi
lingkungan. Operasi BPJS Ketenagakerjaan secara penuh membawa berbagai
konsekuensi teknis operasional. Dengan demikian, Manajemen BPJS
Ketenagakerjaan menyusun dan melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam
upaya mencapai sasaran institusi dimana pada tahun 2015 mengusung tema RKAT
yaitu Implementasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan
Bagi Seluruh Pekerja.
2. Inisiatif Perubahan 2015Berbagai perubahan lingkungan dan regulasi yang signifikan terus mendorong
organisasi melakukan inisiatif strategis. Berbagai inisiatif strategis yang akan dan telah
dilaksanakan mencakup perubahan fundamental pada infrastruktur teknologi
informasi, perubahan pendekatan perluasan kepesertaan dari kolektif ke retail untuk
skala usaha kecil dan mikro, memperkuat kerjasama kelembagaan, memperluas jenis,
cakupan dan jumlah kanal distribusi, pendirian dan integrasi perusahaan subsidiary
dalam mendukung total benefit, optimalisasi fungsi komunikasi baik internal maupun
eksternal, serta perubahan proses bisnis untuk menyesuaikan dengan perubahan
kondisi lingkungan organisasi.
3. Hasil Pencapaian Tahun 2015Banyak hal positif telah mampu dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan selama periode
tahun 2015, walaupun terdapat juga hal-hal yang masih perlu mendapat perbaikan.
Secara umum, pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan mampu membangun platform
teknologi informasi yang baru untuk mendukung proses bisnis dalam upaya
peningkatan kinerja organisasi, perluasan kanal distribusi yang mencakup pembukaan
150 kantor cabang baru, kerjasama dalam bentuk service payment point, payment
point online banking, serta jaringan fasilitas kesehatan. Kepesertaan perusahaan aktif
juga telah melampaui target tahunan sebesar 117,96% dari target yaitu 296.791
perusahaan. Pada sisi pencapaian target kepesertaan, tenaga kerja aktif telah
mencapai 100,92% yaitu sebesar 19.275.061 tenaga kerja, demikian pula dengan
penerimaan iuran yang mencapai 105,37% dari target tahun 2015 yaitu sebesar Rp
36.191 miliar. Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan kinerja yang belum
mencapai 100% seperti total dana investasi 98,35% untuk Dana Jaminan Sosial (DJS)
atau sebesar Rp199.518 miliar, 94,81% untuk dana BPJS atau sebesar Rp7.067
miliar, dan 90,47% untuk hasil investasi DJS, sedangkan untuk hasil investasi BPJS
tercatat mencapai 102,22% dari target.