Resume Isu Kontemporer
-
Upload
rohmad-adi-siaman -
Category
Documents
-
view
26 -
download
0
description
Transcript of Resume Isu Kontemporer
RESUME ISU-ISU KONTEMPORER
OLEH:
ROHMAD ADI SIAMAN
KELAS DOUBLE DEGREE BPKP
MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2012
1
DAFTAR ISI
halaman
Resume I Indikator Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi 2
Resume II Kondisi Ekonomi Makro Dunia dan Indonesia 4
Resume III Kebijakan Bank Sentral dan Perbankan di Indonesia 6
Resume IV Desentralisasi Fiskal I 8
Resume V Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia 10
Resume VI Problema Implementasi Perundangundangan Keuangan Pusat- Daerah 12
2
RESUME I
Indikator Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi
Oleh : Prof. Catur Sugiyanto
Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berbasis pada Sumber Daya Alam, dengan kegiatan
perekonomian sebagian besar berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan penduduk
mencapai 60% dari total penduduk Indonesia, menghasilkan 60% produksi nasional, padahal
luas wilayahnya hanya mencapai 13% dari luas Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa
pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak merata.
Namun fakta lain mengungkapkan bahwa PDB Indonesia naik dari angka 1.656 trilyun rupiah
di tahun 2004, menjadi 2.221 trilyun rupiah di tahun 2010. Dari total PDB tersebut,
digunakan untuk pengeluaran sebesar 56,7% bagi konsumsi rumah tangga. Dan dari
konsumsi rumah tangga tersebut ternyata tidak lagi didominasi untuk pengeluaran
makanan. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga Indonesia mulai terentaskan dari
kemiskinan.
Dalam sejumlah penelitian, ditunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang
mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut hasil penelitian tersebut :
Pertumbuhan dan Pemerataan
Dari studi literatur seperti Alesina dan Rodrik (1994) dan Perroti (1993) dapat disimpulkan
bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan, dan
distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung diikuti dengan
distribusi pendapatan yang tidak merata (kesenjangan pendapatan yang tinggi) dan tingkat
pendapatan yang tidak adil antar sektor produksi.
Ada tiga alasan penting mengapa terdapat perbedaan pola hubungan antara pertumbuhan
ekonomi dengan pemerataan, yaitu: satu, perbedaan titik start sejarah dan pertumbuhan
ekonomi dalam menciptakan efisiensi, dua, perbedaan struktur ekonomi, terutama yang
disokong dengan pertanian dan industri. Yang terakhir, pilihan sistem ekonomi yang
berlaku, karena sistem ekonomi memberi pengaruh pada aspek pasar.
Pertumbuhan dan Peran Pemerintah
Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah yang tercermin dari keputusan
pembelanjaan dan investasi melalui pengendalian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
3
Seberapa besar peran pemerintah dapat diukur menggunakan metode unbalanced panel
dengan simpulan di antaranya terdapat missalocation dari pengeluaran pemerintah, dan
koefisien dari penerimaan pajak serta pertumbuhan investasi modal adalah positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan dan Infrastruktur
Penelitian terhadap pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi menyimpulkan
bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
menurunkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Pertumbuhan dan Kualitas Pemerintah
Penelitian dengan tema pengaruh kualitas pemerintahan dengan income per kapita
menyimpulkan bahwa kedua variabel di atas tidak sepenuhnya terdapat hubungan
kausalitas. Kemajuan kualitas pemerintahan mungkin tidak bukan hanya konsekuensi dari
pertumbuhan ekonomi. Perbaikan kualitas pemerintahan tidak secara otomatis terjadi
ketika proses pembangunan berlangsung, sehingga perlu intervensi untuk memperbaiki
pemerintahan.
Defisit Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi
Studi literatur mengenai hal ini menyimpulkan bahwa defisit anggaran akan mendorong
penyerapan domestik sehingga menyebabkan ekspansi impor yang akhirnya menyebabkan
defisit perdagangan, dan keduanya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan
ekonomi jangka panjang.
Remittance dan Pertumbuhan Ekonomi
Kemudian penelitian mengenai dampak remittance terhadap pertumbuhan ekonomi
menyimpulkan bahwa Remittance memberikan dampak positif yang kecil terhadap
pertumbuhan ekonomi Negara-negara Asia Pasifik. Namun Remittance memberikan dampak
signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan,
memperlancar konsumsi dan mengurangi hambatan modal bagi kaum miskin.
Kekuatan Politik Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2004 – 2009
Penelitian ini ingin menunjukkan seberapa pengaruh komposisi kekuatan partai politik di
daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa pada daerah dengan satu partai penguasa atau koalisi beberapa partai yang menjadi
mayoritas cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak lebih tinggi dibanding pada
daerah dengan kekuatan politik yang merata.
4
RESUME II
Kondisi Ekonomi Makro Dunia dan Indonesia
Oleh: A. Tony Prasetiantono Ph.D
Pendahuluan
Beberapa pekan terakhir, Rupiah mengalami tekanan karena dampak ekonomi global.
Investor cenderung menyimpan Dollar Amerika, dari pada Yuan China yang jumlahnya
terbatas ataupun Euro yang cukup riskan. Target pertumbuhan ekonomi 6,5% menjadi berat
seiring fakta bahwa kuartal I 2012 pertumbuhan hanya mencapai 6,3% meskipun Bank
Indonesia menahan ratenya pada tingkat yang rendah dan kenaikan status rating Indonesia
menjadi Investment Grade.
Update Ekonomi Global
Keadaan Indonesia masih lebih baik dibanding Eropa. Italia dengan beban hutang terbesar
(€ 1,8 trilyun atau mencapai 100% dari GDPnya) di antara negara-negara Euro menjadi
perhatian dunia mengingat negara ini menjadi tonggak perekonomian ketiga terbesar Euro.
Kombinasi antara kegagalan sistem perekonomian Welfare State dan kepemimpinan
Berlusconi diduga menjadi penyebab utama. Beruntunglah Italia memiliki tingkat simpanan
yang tinggi, sehingga persediaan modal masih mencukupi untuk mendanai investasi yang
diharapkan menjadi kunci keluar dari krisis.
Sementara itu, Yunani yang beban hutangnya tidak sebesar Italia (“hanya” € 300 milyar atau
penghutang terbesar ketiga di Eropa), terancam bangkrut. Dugaan bahwa kebangkrutan
Yunani bisa memicu resiko sistemik yang dapat menyeret negara Euro yang lain ke jurang
yang sama, membuat Jerman dan Perancis bahu-membahu memberikan dana talangan
kepada Yunani sebagai bagian dari solusi jangka pendek. Dan sebagai solusi jangka panjang,
disiplin fiskal serta penghematan fiskal diharapkan mampu menjadi jamu yang ampuh.
Diluar zona Euro, terdapat China yang bersiap menjadi raksasa ekonomi dunia menyaingi
USA. Menurut Profesor Justin Lin, kunci keberhasilan China adalah liberalisasi
perekonomian, pembangunan infrastruktur yang masif dan kebijakan pemerintahannya
membatasi pencetakan Yuan yang berakibat pada peningkatan ekspor. Meskipun begitu
China tidak bisa menghindar dari terpaan badai krisis global. Pertumbuhan ekonomi pada
kuartal I yang “hanya” mencapai 8,5% membuat pemerintahan merevisi target
perekonomian tahun 2012 menjadi 7,5%. Bahkan Huang Ping, ekonom Citi Bank, menduga
5
China akan mengalami hard landing di masa mendatang dengan setidaknya dua penyebab
yaitu: satu, kesenjangan perekonomian yang tinggi antara daerah East Coast yang kaya-raya
dengan daerah Middle dan West yang didominasi gurun pasir. Dan dua, Provinsi Tibet yang
selalu menjadi ganjalan sepatu bagi China karena keinginannya untuk menjadi negara
sendiri.
Terakhir, yang terkait dengan krisis global adalah krisis minyak. Harga minyak yang fluktuatif
di dunia disebabkan tipisnya perbedaan jumlah supply dan demand. Gangguan dari supply
seperti ketegangan di Iran dan pemberontakan di Sudan Selatan dapat mendongkrak harga
minyak. Sebaliknya, krisis global membuat demand minyak dari industri dunia melemah,
sehingga harga minyak bisa kembali diredam.
Update Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, karena fenomena
konsumsi middle-class yang tidak terpengaruh krisis, komoditas primer yang menjadi
unggulan saat krisis, rendahnya ketergantungan terhadap perekonomian global dan
sehatnya sektor finansial. Selain itu, Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam
pengelolaan fiskal, terutama dalam hal utang, dimana rasio utang pemerintah terhadap PDB
hanya 25,7%.
Sisi negatifnya, meskipun neraca perdagangan masih surplus, namun mengalami tekanan
sehingga ekspor Indonesia tahun 2012 ini diduga akan turun dikarenakan krisis yang
melanda Eropa. Untuk itu eksportir harus kreatif untuk mencari pasar baru (seperti Afrika,
Rusia dan Eropa Timur) dan Pemerintah harus menjaga Rupiah tidak terlalu kuat agar daya
saing bisa terjaga. Sementara itu, problem internal Indonesia adalah infrastruktur yang tidak
memadai, birokrasi yang tidak mampu menyerap anggaran secara efektif dan korupsi.
Outlook 2012
Dari dataran Eropa, kondisi ketidakpastian masih menghantui terutama kesangsian dunia
bahwa Yunani mampu melakukan “diet ketat”. Selain itu, bukan tidak mungkin krisis Yunani
akan merembet ke Italia, Spanyol dan Portugal sehingga menimbulkan ide pembubaran
Euro. Akibatnya volatilitas mata uang Euro akan mempengaruhi USD dan akhirnya Rupiah
pun akan cenderung melemah.
Di Indonesia, untuk meredam pengaruh krisis global para pelaku ekonomi hendaknya
memvariasikan komposisi ekspor, lebih menggali potensi pasar domestik dan sektor
finansial harus dijaga agar tetap kuat.
6
RESUME III
Kebijakan Bank Sentral dan Perbankan di Indonesia
Oleh : DR. Sri Adiningsih MSc.
Pendahuluan
Bank adalah bidang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank di Indonesia dapat dibedakan menurut beberapa indikator, yaitu :
1. Menurut sistem yang dijalankan : Bank Konvensional dan Bank Syariah
2. Menurut UU No. 10 1998: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
3. Menurut pemilik: Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Pemda, Bank Asing, Bank Swasta
Nasional dan Bank Campuan
4. Menurut lingkup operasi: Bank Devisa dan Bank Non Devisa
Konsep Bank Sentral
Konsep bank sentral adalah menjadi pilar utama dalam dunia perbankan dengan lima
tanggung jawab utama yaitu sebagai pencetak uang, stabilisator moneter, stabilisator
finansial, sistem pembayaran yang efisien dan sebagai bankir pemerintah.
Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengalami beberapa masa
perubahan, sebagai berikut :
1. Periode 1945-1952: Pada masa ini belum ada bank sentral. Pencetakan dan peredaran
uang dilakukan oleh BNI dan De Javasche Bank.
2. Periode 1953-1967: Pada masa ini diberlakukan Undang Undang No 11 tahun 1953 yang
mengamanatkan pendirian Bank Indonesia sebagai bank sentral menggantikan BNI dan
De Javasche Bank. UU ini juga memperkenalkan adanya Dewan Moneter.
3. Periode 1968-1998: Pada masa ini diberlakukan Undang Undang No 13 tahun 1968 yang
menghilangkan fungsi komersial dari Bank Indonesia.
4. Periode 1999-sekarang: Pada masa ini diberlakukan Undang Undang No 23 tahun 1999
yang meniadakan Dewan Moneter, sehingga Bank Indonesia bersifat independen. Bank
Indonesia dalam hukum ketatanegaraan indonesia adalah lembaga tinggi negara yang
mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Presiden dan DPR.
7
Tugas Bank Indonesia
Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 Bank Indonesia memiliki tugas mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan mengawasi bank
baik makro dan mikro.
Konsep Bank Pengawasan
Dalam melakukan pengawasan perbankan, Bank Indonesia mewajibkan dunia perbankan
menggunakan Bassel II Accord untuk bank konvensional dan Islamic Financial Service Board
untuk bank syariah. Bassel II Accord memiliki tiga pilar sebagai berikut :
1. Persyaratan Modal Minimum, yaitu CAR (Capital Adequate Ratio) minimum 8 persen,
Perhitungan ATMR dilakukan terhadap 3 jenis resiko: resiko kredit, resiko pasar, dan
resiko operasional.
2. Proses reviu dan pengawasan, yaitu Bank wajib memiliki proses/strategi utk menilai
kecukupan modal utk mempertahankn Internal Capital Adequacy Assessment Process
(ICAAP), Pengawas wajib mereview internal capital adequacy assessment process,
Pengawas wajib meminta bank beroperasi diatas rasio minimum dan Pengawas wajib
melakukan intervensi secepat mungkin utk mencegah penurunan modal.
3. Market Discipline, yaitu Mendorong peran publik untuk turut mengawasi bank,
Tersedianya informasi yg cukup bagi publik mengenai kondisi bank dan Kemampuan
publik dalam menilai kondisi bank
Arsitektur Perbankan Indonesia
Arsitektur Perbankan Indonesia diluncurkan tanggal 9 Januari 2004 sebagai kerangka dasar
(blue print) pengembangan perbankan sampai dengan tahun 2014. API mempunyai tujuan
membentuk sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan
sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
Guna mencapai tujuan tersebut, terdapat enam pilar yang harus diraih, yaitu :
1. Struktur Perbankan yang sehat
2. Sistem Pengaturan yang Efektif
3. Fungsi Pengawasan yang efektif
4. Industri perbankan yang kuat
5. Infrastruktur Perbankan yang Memadai
6. Perlindungan Konsumen
8
RESUME IV
Desentralisasi Fiskal I
Oleh : Prof. Wihana Kirana Jaya Ph.D
Pendahuluan
Banyak pemerintahan di dunia melakukan desentralisasi ─dalam bidang politik,
administratif, fiskal dan ekonomi─ termasuk Indonesia. Laporan Bank Dunia (2000:107)
menyatakan bahwa desentralisasi yang sukses mampu mengembangkan efisiensi dan
pertanggungjawaban dalam sektor publik sekaligus mencegah kekuatan politik yang
berpotensi negatif. Sementara, desentralisasi yang gagal akan mengancam kestabilan
ekonomi dan politik serta mengacaukan jangkauan pelayanan publik.
Desentralisasi Fiskal menurut Litvack dan Seddon (1999: 3) dapat memiliki beberapa bentuk,
seperti : pembiayaan sendiri, pembiayaan bersama, pengembangan pendapatan daerah,
transfer antar pemerintah dan otorisasi dalam melakukan pinjaman.
Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi
Menurut Ebel dan Yilmaz (2002: 7) keuntungan dan kerugian desentralisasi adalah sebagai
berikut :
Keuntungan Kerugian
Berpotensi mampu mengembangkan keadaan ekonomi
makro pemerintahan
Terjadi kemunduran
Membatasi ukuran sektor publik Tidak ada hubungan signifikan
antara desentralisasi fiskal dan
ukuran sektor publik
Diasosiasikan dengan
pertumbuhan yang lambat
Pemerintah daerah berada di bawah tekanan konstituen
dalam mengatur submer daya dan memberikan pelayanan
secara efektif
Penelitian publik memaksa pejabat yang terpilih untuk
menunjuk staf yang kompeten
Desentralisasi fiskal mempertinggi otonomi politik dimana
dapat memotivasi tingkat partisipasi daerah
Sistem desentralisasi lebih responsif terhadap keinginan
masyarakat
Pemerintah daerah cenderung
lebih korup
Efek Desentralisasi Terhadap Korupsi
Dalam penelitian Huther dan Shah pada tahun 1996, ditemukan bahwa pada negara yang
menganut desentralisasi memiliki tata pemerintahan yang lebih baik dari pada negara yang
sentralistik. Mereka menegaskan bahwa tingkat partisipasi daerah dan akuntabilitas sektor
9
publik lebih berkembang pada pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Mereka juga
mengungkapkan bahwa negara yang desentralisasi lebih responsif terhadap keinginan
masyarakat daerah terutama dalam pelayanan publik.
Namun di sisi lain, hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat–Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) terhadap iklim bisnis di 60 kota di Indonesia
dengan melakukan wawancara terhadap pemilik dan manajer dari 1736 perusahaan
menengah dan besar menyimpulkan bahwa reformasi tahun 1999 (yang menjadi pemicu
munculnya ide desentralisasi) justru membuat penyuapan kepada pejabat pemerintah
meningkat. Hal ini membuktikan bahwa transfer kekuasaan juga bisa diikuti oleh transfer
penyalahgunaan wewenang ke pemerintah daerah.
Dari berbagai sudut pandang yang ada pada beberapa penelitian yang lain, ditemukan
bahwa reformasi desentralisasi yang ideal membutuhkan waktu yang panjang untuk diraih.
Pelayanan sektor publik sebagai bagian dari hasil perangkat institusi tidak bisa otomatis
berubah pada jangka pendek sebagai hasil dari reformasi.
Efek Desentralisasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Davoodi dan Zou (1998) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal mempunyai efek negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Menggunakan data dari 46 negara selama kurun waktu
1970-1989, mereka menganalisis efek desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan
menemukan hubungan negatif diantara keduanya pada negara berkembang, tapi tidak pada
negara maju.
Sementara itu, pada tahun 2001 USAID/PEG melakukan survey di Yogyakarta, Bantul dan
Makasar tentang respon daerah atas desentralisasi dan efeknya terhadap iklim bisnis UKM.
Hasilnya bahwa desentralisasi bertendensi meningkatkan pajak dan retribusi daerah dengan
cara membebankan biaya tambahan pada perekonomian daerah. Studi ini membuktikan
terdapat satu efek positif desentralisasi yaitu simplifikasi prosedur perijinan di daerah
dengan didirikannya layanan perijinan satu pintu (SAMSAT). Namun di sisi lain, praktek
perijinan lain di pemerintah daerah malah menjadi lebih buruk.
Dalam diskusi selanjutnya, banyak penelitian yang menolak adanya hubungan antara
desentralisasi, pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam kasus Indonesia,
desentralisasi tidak secara otomatis mendukung iklim bisnis di daerah dan dalam jangka
panjang cenderung memiliki efek yang negatif.
10
RESUME V
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Oleh : Anggito Abimanyu
Tujuan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah kewenangan yang dipegang oleh pemilik kekuasaan
yang memiliki tujuan untuk :
1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
2. Stabilitas Ekonomi (harga-harga dan nilai tukar)
3. Kesejahteraan Masyarakat.
Di setiap negara di dunia, pemegang kewenangan atas kebijakan fiskal dan moneter bisa
berbeda-beda. Ada negara yang memisahkan secara ketat pemegang kebijakan fiskal dan
moneter, contohnya India. Namun ada juga negara yang memberikan kedua kewenangan
tersebut kepada satu instansi yaitu bank sentral, contohnya Singapura. Indonesia termasuk
negara yang memisahkan pemegang kewenangan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan
fiskal menjadi wewenang Pemerintah, sedangkan kebijakan moneter menjadi wewenang
Bank Indonesia.
Cakupan Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia memiliki tujuan stabilisasi harga-
harga (inflasi) dalam perekonomian melalui kebijakan suku bunga. Selain itu, Bank Indonesia
juga memiliki tugas antara yaitu stabilitas nilai tukar, pengelolaan kecukupan cadangan
devisa dan melakukan regulasi serta supervisi perbankan.
Dampak dari kebijakan moneter bersifat instan. Contohnya ketika terjadi inflasi, Bank
Indonesia akan segera menaikkan suku bunga, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan
bunga di bank-bank umum, dan dalam waktu singkat dana masyarakat akan banyak
terkumpul di bank, akibatnya nilai uang kembali terangkat dan inflasi turun.
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Pemerintah sebagai pemegang wewenang kebijakan fiskal mempunyai hak untuk menarik
dana dari masyarakat dalam bentuk pajak, cukai, retribusi dan lain-lain. Selain itu
pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk membelanjakan hasil penarikan dana
tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, seperti yang tertuang dalam tujuan bernegara.
11
Berbeda dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal tidak memiliki dampak yang instan.
Ketika terjadi krisis ekonomi di suatu negara, maka kebijakan fiskal tidak bisa banyak
diharapkan untuk pemulihan perekonomian dalam jangka pendek.
Namun di sisi lain, kebijakan moneter memiliki dampak yang bersifat jangka panjang dan
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Sebagai contoh,
pembangunan Jembatan Suramadu yang dibiayai oleh pemerintah dari pinjaman China
sebesar U$700 juta, membutuhkan waktu pembangunan bertahun-tahun, dan masyarakat
baru merasakan manfaatnya setelah jembatan selesai dibangun sampai waktu yang lama.
Pembangunan jembatan ini dalam jangka panjang akan memberikan tingkat multiplier
perekonomian yang tinggi bagi perekonomian Jawa maupun Madura.
Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter
Pada prakteknya di lapangan, jarang suatu peristiwa ekonomi hanya disikapi dengan satu
kebijakan fiskal atau moneter. Mix policy antara kebijakan fiskal dan moneter dipercaya
membuat perbaikan perekonomian berjalan lebih cepat dan efektif. Dalam hal ini
pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa berkoordinasi untuk memilih kebijakan
yang tepat dalam rangka mengatasi kondisi ekonomi yang tidak diinginkan, meskipun Bank
Indonesia tetap harus menjaga keindependensiannya.
Sebagai contoh ketika pada kuartal II dan III tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia
mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai 4,08% pertahun, Bank Indonesia
bersama pemerintah mengeluarkan bauran kebijakan yang diharapkan mampu
mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi sesuai yang ditargetkan dalam Undang-
undang APBN. Bank Indonesia berusaha menambah jumlah uang yang beredar di
masyarakat dengan menurunkan suku bunga, menambah cadangan devisa, mempermudah
ijin pendirian bank dan mendorong pasar modal.
Sementara itu pemerintah berusaha meningkatkan iklim investasi dengan cara
mengeluarkan belanja modal terutama belanja infrastruktur, menurunkan tarif pajak badan
dan menambah defisit dengan cara melakukan pinjaman luar negeri untuk ekspansi.
12
RESUME VI
Problema Implementasi Perundang-undangan Keuangan Pusat- Daerah
Oleh : Abdul Halim
NKRI dan Sistem Pemerintahan
Republik Indonesia sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 adalah ialah negara kesatuan dan negara hukum yang berbentuk
Republik dengan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah.
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah digambarkan dalam tiga asas
pemerintahan, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi yaitu
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan Dekonsentrasi adalah
pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan Tugas Pembantuan
ialah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau Desa, dan dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kab/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.
Desentralisasi
Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, maka penyelenggaraan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, meskipun pemerintah
masih memberikan bantuan dana yang dalam APBN dikelompokkan dalam pos Transfer ke
Daerah dan Hibah Daerah. Pos ini terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus
(untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua, Papua Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam)
serta Dana Penyesuaian.
Besarnya dana Transfer ke Daerah jika dibandingkan dengan total pendapatan pada APBN
memiliki rasio rata-rata 34% pada kurun waktu 2001 hingga 2011. Dan pada tahun anggaran
2011 besar dana Transfer ke Daerah adalah sebesar Rp 392,9 T dari total pendapatan negara
sebesar Rp 1100 T.
13
Sistem Keuangan dan Hubungan Keuangan Negara (Pusat-Daerah)
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dlm rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dalam hal ini Presiden
selaku Kepala Pemerintahan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara
menyerahkan pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.
Pemerintah Daerah melalui kekuasaan yang dimiliki dalam mengelola keuangan daerah
harus membantu Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan bernegara seperti yang tersurat
dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan bernegara itu kemudian di drop down ke dalam
lingkup Pemerintah Daerah menjadi tujuan Pemerintahan Daerah, yaitu :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatkan Pelayanan Umum
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah (dalam bidang Ekonomi)
Problema Perimbangan dan Pengelolaan Keuangan (Pusat-Daerah)
Pengelolaan keuangan di indonesia adalah sesuatu yang komplek dan tidak sederhana
karena menyangkut banyak aspek yang saling terkait, yaitu aspek hukum, politik dan
ekonomi. Ketiga aspek tersebut merujuk terutama pada aspek kepentingan atau
kewenangan siapa dan bagaimana dalam menafsirkan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Sebagai contoh, penghitungan jumlah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
setiap tahun, meskipun telah dirumuskan dengan berusaha mengakomodasi rasa keadilan
dan keselarasan, masih saja terdapat daerah yang kurang setuju dengan hasil pembagian
yang ada.
Di sisi lain, dampak negatif dari reformasi-demokratisasi menghasilkan kendala kebablasan
atas euforia kebebasan mengungkapkan pendapat. Kendala utama ini membuat
implementasi yang ideal dari Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi sulit dicapai.