RENSTRA MPPRENSTRA MPP

2005 - 20102005 - 2010

Tugas Tugas & Wewenang & Wewenang MMPPPP

MMelaksanakan Putusan Musyawarah elaksanakan Putusan Musyawarah Nasional;Nasional;

MMelaksanakan Putusan Majelis Syura;elaksanakan Putusan Majelis Syura; MMelaksaelaksananakan hasil kesepakatan kan hasil kesepakatan

musyawarah lembaga tingkat pusat;musyawarah lembaga tingkat pusat; MMemberikan pertimbangan, emberikan pertimbangan,

rekomendasi, konsultasi, supervisi, rekomendasi, konsultasi, supervisi, dan kontrol;dan kontrol;

MMenetapkan Pedoman Partai.enetapkan Pedoman Partai.

Tugas & Fungsi MPPTugas & Fungsi MPP Melaksanakan amanat Musyawarah Nasional, Putusan Majelis Melaksanakan amanat Musyawarah Nasional, Putusan Majelis

Syura, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Syura, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.Pusat.

Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, serta Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, serta supervisi agar sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan yang telah supervisi agar sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syura atas: dikeluarkan oleh Majelis Syura atas: perumusan dan pengejawantahan peraturan dan kebijakan Partai, danperumusan dan pengejawantahan peraturan dan kebijakan Partai, dan pelaksanaan program Partai.pelaksanaan program Partai.

Meratifikasi rancangan pedoman usul inisiatif.Meratifikasi rancangan pedoman usul inisiatif.

Meratifikasi rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat, Meratifikasi rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syari’ah Pusat, dan/atau Badan-badan di tingkat pusat. Dewan Syari’ah Pusat, dan/atau Badan-badan di tingkat pusat.

Menyusun rencana program dan anggaran tahunan MPP untuk Menyusun rencana program dan anggaran tahunan MPP untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat.diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat.

Mengajukan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Majelis SyuraMengajukan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Majelis Syura

Ruang Lingkup Tugas Ruang Lingkup Tugas MPPMPP

Memahami dan menguasai Kebijakan Majelis Memahami dan menguasai Kebijakan Majelis Syuro Partai dan seluruh produk keputusannyaSyuro Partai dan seluruh produk keputusannya

Melakukan analisis dan kajian yang seksama Melakukan analisis dan kajian yang seksama mengenai Kekuatan dan kelemahan Internal mengenai Kekuatan dan kelemahan Internal Partai, serta Ancaman dan Peluang eksternal Partai, serta Ancaman dan Peluang eksternal Partai (termasuk segala situasi kondisi Partai (termasuk segala situasi kondisi Idpoleksosbudhankam DN dan LN)Idpoleksosbudhankam DN dan LN)

Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Anggota Dewan Pakar, BPTJ, para tokoh, dengan Anggota Dewan Pakar, BPTJ, para tokoh, Institusi dan Instansi dalam dan luar negeriInstitusi dan Instansi dalam dan luar negeri

Melakukan studi banding, kajian dan analisas Melakukan studi banding, kajian dan analisas gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai negara, baik historikal maupun kontemporalnegara, baik historikal maupun kontemporal

Ruang Lingkup Tugas Ruang Lingkup Tugas MPPMPP

Melakukan studi banding, kajian dan analisas Melakukan studi banding, kajian dan analisas gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai gerakan da’wah berbasis Partai di berbagai negara, baik historikal maupun kontemporalnegara, baik historikal maupun kontemporal

Membuat rumusan/draft kebijakan dasar Partai Membuat rumusan/draft kebijakan dasar Partai tentang Pengokohan Organisasi dan Pencapaian tentang Pengokohan Organisasi dan Pencapaian Sukses Da’wah PartaiSukses Da’wah Partai

Melakukan sosialisasi dan memberikan konsultasi Melakukan sosialisasi dan memberikan konsultasi implementasi kebijakan dasar Partai ke seluruh implementasi kebijakan dasar Partai ke seluruh elemen Partaielemen Partai

Mengawasi, mengevaluasi dan melakukan Mengawasi, mengevaluasi dan melakukan supervisi implementasi dan pelaksanaan supervisi implementasi dan pelaksanaan kebijakan dasar Partai kepada seluruh elemen kebijakan dasar Partai kepada seluruh elemen DPPDPP

Fungsi MPPFungsi MPP

Pengkaji dan Penganalisis Kekuatan dan Pengkaji dan Penganalisis Kekuatan dan Kelemahan Internal, serta Ancaman dan Peluang Kelemahan Internal, serta Ancaman dan Peluang eksternaleksternal

Pemberi pertimbangan, konsultasi dan Pemberi pertimbangan, konsultasi dan rekomendasi Partairekomendasi Partai

Penyiapan dan pengokohan organisasi Partai Penyiapan dan pengokohan organisasi Partai

Sosialisasi kebijakan dasar PartaiSosialisasi kebijakan dasar Partai

Supervisi Pengokohan Organisasi dan Pencapaian Supervisi Pengokohan Organisasi dan Pencapaian Sukses Da’wah PartaiSukses Da’wah PartaiPenyerapan data informasi Penyerapan data informasi

Kewenangan MPPKewenangan MPP

Melakukan sosialisasi kebijakan dasar PartaiMelakukan sosialisasi kebijakan dasar Partai

Melakukan evaluasi dan koreksi Melakukan evaluasi dan koreksi implementasi kebijakan dasar Partaiimplementasi kebijakan dasar Partai

Melakukan komunikasi dengan Dewan Melakukan komunikasi dengan Dewan Pakar, TA dan pihak lain yg dianggap perlu Pakar, TA dan pihak lain yg dianggap perlu untuk mendapatkan bahan-bahan bagi untuk mendapatkan bahan-bahan bagi perumusan pertimbangan perumusan pertimbangan

RENSTRA 2005 -2010RENSTRA 2005 -2010

Disusun dengan 3 Klasifikasi Fungsi :Disusun dengan 3 Klasifikasi Fungsi : KEBIJAKANKEBIJAKAN PEMBINAANPEMBINAAN PELAYANANPELAYANAN

dan masing-masing fungsi dibagi dalam 3 dan masing-masing fungsi dibagi dalam 3 sektor :sektor :

PUBLIC SectorPUBLIC Sector PRIVATE SectorPRIVATE Sector THIRD SectorTHIRD Sector

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi Fungsi KEBIJAKAN – KEBIJAKAN – Third sector :Third sector :1.1. Perumusan Konsep Konsolidasi Ideologi Perumusan Konsep Konsolidasi Ideologi 2.2. Perumusan Konsep Konsolidasi PolitikPerumusan Konsep Konsolidasi Politik3.3. Perumusan Strategi Pembangunan Basis MassaPerumusan Strategi Pembangunan Basis Massa4.4. Ratifikasi Pedoman PartaiRatifikasi Pedoman Partai5.5. Kajian Strategis berbagai kebijakan publikKajian Strategis berbagai kebijakan publik6.6. Penyusunan grand desain Indonesia Baru, yang Penyusunan grand desain Indonesia Baru, yang

merupakan ide besar yang menjadi pembicaraan merupakan ide besar yang menjadi pembicaraan publik berskala luaspublik berskala luas

7.7. Penyusunan pedoman pembinaan kader Penyusunan pedoman pembinaan kader profesional/WA/Dewan Pakar dalam wilayah sektor profesional/WA/Dewan Pakar dalam wilayah sektor ketigaketiga

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi KEBIJAKAN – Fungsi KEBIJAKAN – Third sector :Third sector :1.1. Penyusunan Peraturan Partai (AD/ART, Pedoman, Penyusunan Peraturan Partai (AD/ART, Pedoman,

dll)dll)

2.2. Pembahasan Pakar terhadap Rancangan AD/ARTPembahasan Pakar terhadap Rancangan AD/ART

3.3. Uji Shahih Rancangan AD/ARTUji Shahih Rancangan AD/ART

4.4. Inventarisasi dan Kodifikasi Peraturan PartaiInventarisasi dan Kodifikasi Peraturan Partai

5.5. Panduan kearsipan dan surat menyurat MPPPanduan kearsipan dan surat menyurat MPP

RENSTRA RENSTRA 2005 - 20102005 - 2010

Fungsi KEBIJAKAN – Fungsi KEBIJAKAN – Public sector :Public sector :1.1. Penyusunan pedoman pembinaan kader Penyusunan pedoman pembinaan kader

eksekutif/legislatif/birokrasi dalam wilayah sektor eksekutif/legislatif/birokrasi dalam wilayah sektor publikpublik

2.2. Pemilihan Strategi/Program Utama di Pemilihan Strategi/Program Utama di Eksekutif/KementerianEksekutif/Kementerian

3.3. Pemilihan Strategi/Program Utama di LegislatifPemilihan Strategi/Program Utama di Legislatif

4.4. Pemilihan Strategi/Program Utama di tingkat Pemilihan Strategi/Program Utama di tingkat Provinsi/DaerahProvinsi/Daerah

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi KEBIJAKAN – Fungsi KEBIJAKAN – Private sector :Private sector :1.1. Penyusunan pedoman pembinaan kader Penyusunan pedoman pembinaan kader

profesional/WA/pendanaan dalam wilayah sektor profesional/WA/pendanaan dalam wilayah sektor privateprivate

2.2. Penentuan Kelompok Profesional yang dapat Penentuan Kelompok Profesional yang dapat dilibatkan dalam Program Utama Pembangunan dilibatkan dalam Program Utama Pembangunan Basis MassaBasis Massa

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi PEMBINAAN – Third sector :Fungsi PEMBINAAN – Third sector :1.1. Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah

sektor ketigasektor ketiga2.2. Rapat-koordinasi (Rapat komisi-MPP, MPP-DPP-Rapat-koordinasi (Rapat komisi-MPP, MPP-DPP-

DSP, raker-DP)Diskusi, kajian dan pelatihan dalam DSP, raker-DP)Diskusi, kajian dan pelatihan dalam rangka penyusunan grand desain Indonesia Barurangka penyusunan grand desain Indonesia Baru

3.3. Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi/Program Pembangunan Basis MassaStrategi/Program Pembangunan Basis Massa

4.4. Pembinaan, penokohan Dewan PakarPembinaan, penokohan Dewan Pakar5.5. Pembangunan dan Pengokohan Infra Struktur Pembangunan dan Pengokohan Infra Struktur

Partai s/d Pengurus RantingPartai s/d Pengurus Ranting

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi PEMBINAAN – Third sector :Fungsi PEMBINAAN – Third sector :1.1. Sosialisasi dan Penataran Peraturan PartaiSosialisasi dan Penataran Peraturan Partai

2.2. Pengawasan Implementasi Peraturan Partai Pengawasan Implementasi Peraturan Partai (Monitoring, Kontroling, Judicial Review)(Monitoring, Kontroling, Judicial Review)

3.3. Kerjasama ketata-usahaan lembaga Partai Kerjasama ketata-usahaan lembaga Partai Tingkat PusatTingkat Pusat

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010Fungsi PEMBINAAN – Public sector :Fungsi PEMBINAAN – Public sector :1.1. Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah

sektor publiksektor publik2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Utama di Koordinasi dan Sinkronisasi Program Utama di

tingkat Pusattingkat Pusat3.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Utama di Koordinasi dan Sinkronisasi Program Utama di

tingkat Provinsi/Daerahtingkat Provinsi/Daerah4.4. Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah

pada sektor publikpada sektor publik5.5. Press rilis, publikasi, launching hasil-hasil Press rilis, publikasi, launching hasil-hasil

pemikiran grand desain Indonesia Baru.pemikiran grand desain Indonesia Baru.6.6. Supervisi dan Pengawasan Implementasi Program Supervisi dan Pengawasan Implementasi Program

Utama di tingkat Kab/KotaUtama di tingkat Kab/Kota

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi PEMBINAAN – Private sector :Fungsi PEMBINAAN – Private sector :1.1. Pembinaan, Penataan dan Konsolidasi Pembinaan, Penataan dan Konsolidasi

keterlibatan Profesional dalam Pembangunan keterlibatan Profesional dalam Pembangunan Basis MassaBasis Massa

2.2. Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah Koordinasi dan sosialisasi pedoman di wilayah sektor privatesektor private

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi PELAYANAN – Third sector :Fungsi PELAYANAN – Third sector :1.1. Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah

pada sektor ketigapada sektor ketiga

2.2. Pembinaan, Penataan dan Konsolidasi Basis Massa Pembinaan, Penataan dan Konsolidasi Basis Massa Utama (Petani, Buruh, Nelayan, Pemuda)Utama (Petani, Buruh, Nelayan, Pemuda)

3.3. Supervisi dan Pendampingan Program di tingkat Supervisi dan Pendampingan Program di tingkat Basis MassaBasis Massa

4.4. Pelayanan Konsultasi PeraturanPelayanan Konsultasi Peraturan

5.5. Jaulah ke wilayah (DPW-DPD-DPRD)Jaulah ke wilayah (DPW-DPD-DPRD)

6.6. Mekanisme keuangan dan keruamah tanggaan MPPMekanisme keuangan dan keruamah tanggaan MPP

RENSTRARENSTRA 2005 - 2010 2005 - 2010

Fungsi PELAYANAN – Third sector :Fungsi PELAYANAN – Third sector :1.1. Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah Jaulah, sosialisasi dan supervisi,ke DPP/Wilayah

pada sektor privatepada sektor private

2.2. Supervisi dan Pengawasan Implementasi Program Supervisi dan Pengawasan Implementasi Program Utama di tingkat Kab/Kota oleh Kelompok Utama di tingkat Kab/Kota oleh Kelompok ProfesionalProfesional

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006KEBIJAKAN ( regulasi ):KEBIJAKAN ( regulasi ):

1.1. Penyusunan AD/ARTPenyusunan AD/ART

2.2. Pembahasan Pakar terhadap Rancangan AD/ARTPembahasan Pakar terhadap Rancangan AD/ART

3.3. Uji Shahih Rancangan AD/ARTUji Shahih Rancangan AD/ART

4.4. Pedoman Penyusunan Peraturan PartaiPedoman Penyusunan Peraturan Partai

5.5. Inventarisasi dan Kodifikasi Peraturan PartaiInventarisasi dan Kodifikasi Peraturan Partai

6.6. Panduan kearsipan dan surat myurat MPPPanduan kearsipan dan surat myurat MPP

7.7. Penyusunan TupoksiPenyusunan Tupoksi

8.8. Penyusunan Pedoman PerencanaanPenyusunan Pedoman Perencanaan

9.9. Penyusunan Pedoman Forum Pengambilan KebijakanPenyusunan Pedoman Forum Pengambilan Kebijakan

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006KEBIJAKAN ( regulasi ):KEBIJAKAN ( regulasi ):

1.1. Perumusan Konsep Konsolidasi IdeologiPerumusan Konsep Konsolidasi Ideologi2.2. Perumusan Konsep Konsolidasi PolitikPerumusan Konsep Konsolidasi Politik3.3. Perumusan Strategi Pembangunan Basis MassaPerumusan Strategi Pembangunan Basis Massa4.4. Penentuan Kelompok Profesional yang dapat dilibatkan Penentuan Kelompok Profesional yang dapat dilibatkan

dalam Program Utama Pembangunan Basis Massadalam Program Utama Pembangunan Basis Massa5.5. Penyusunan pedoman pembinaan kader Penyusunan pedoman pembinaan kader

profesional/WA/Dewan Pakar dalam wilayah sektor ketigaprofesional/WA/Dewan Pakar dalam wilayah sektor ketiga6.6. Penyusunan pedoman pembinaan kader Penyusunan pedoman pembinaan kader

eksekutif/legislatif/birokrasi dalam wilayah sektor publikeksekutif/legislatif/birokrasi dalam wilayah sektor publik7.7. Penyusunan pedoman pembinaan kader Penyusunan pedoman pembinaan kader

profesional/WA/pendanaan dalam wilayah sektor privateprofesional/WA/pendanaan dalam wilayah sektor private

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006KEBIJAKAN ( regulasi ):KEBIJAKAN ( regulasi ):

1.1. Pemilihan Strategi/Program Utama di LegislatifPemilihan Strategi/Program Utama di Legislatif

2.2. Pemilihan Strategi/Program Utama di Pemilihan Strategi/Program Utama di Eksekutif/KementerianEksekutif/Kementerian

3.3. Pemilihan Strategi/Program Utama di tingkat Pemilihan Strategi/Program Utama di tingkat Provinsi/DaerahProvinsi/Daerah

1.1. Pedoman dakwah pemuda Pedoman dakwah pemuda

2.2. Pedoman Kurikulum Pondok Pesantren yang sinkron dengan Pedoman Kurikulum Pondok Pesantren yang sinkron dengan manhaj tarbiyahmanhaj tarbiyah

3.3. Sistem Tarbiyah untuk semua segmen di tiga sektorSistem Tarbiyah untuk semua segmen di tiga sektor

4.4. Materi dan Modul Kepemimpinan level 1-4Materi dan Modul Kepemimpinan level 1-4

5.5. Panduan dan Pemberdayaan WanitaPanduan dan Pemberdayaan Wanita

6.6. Pelatihan keterampilan SDMPelatihan keterampilan SDM

7.7. Pedoman dakwah kampus bagi perguruan tinggi spesifik Pedoman dakwah kampus bagi perguruan tinggi spesifik

8.8. Sistem Pembinaan dan Pengembangan Kader pelajar dan Sistem Pembinaan dan Pengembangan Kader pelajar dan mahasiswamahasiswa

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006KEBIJAKAN ( regulasi ):KEBIJAKAN ( regulasi ):

1.1. Dengar Pendapat dengan Pakar, Kader & Dengar Pendapat dengan Pakar, Kader & WilayahWilayah

1.1. Panduan rekruitmen kader professional kelas atas Panduan rekruitmen kader professional kelas atas sebagai top nasional management group.sebagai top nasional management group.

2.2. Pedoman kepemimpinan dan citra eksekutif, Pedoman kepemimpinan dan citra eksekutif, legislative, dan tokohlegislative, dan tokoh

3.3. Panduan kerjasama struktur partai dengan lembaga Panduan kerjasama struktur partai dengan lembaga pemerintahan dan pengusahapemerintahan dan pengusaha

4.4. Kebijakan pengembangan struktur dewan pakar.Kebijakan pengembangan struktur dewan pakar.5.5. Pedoman pembinaan birokrasi pemerintahan daerahPedoman pembinaan birokrasi pemerintahan daerah6.6. Pedoman penggalangan dana pemilu bagi kalangan Pedoman penggalangan dana pemilu bagi kalangan

kader dan pendukung dan dunia usahakader dan pendukung dan dunia usaha7.7. Pedoman pembinaan dan pengelolaan BUMN/BUMDPedoman pembinaan dan pengelolaan BUMN/BUMD8.8. Pedoman pembinaan daerah yang dimenangkan dalam Pedoman pembinaan daerah yang dimenangkan dalam

pilkadapilkada9.9. Pembuatan blue-print daerah percontohanPembuatan blue-print daerah percontohan

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006KEBIJAKAN ( regulasi ):KEBIJAKAN ( regulasi ):

1.1. Penyusunan Grand Desain Indonesia Baru :Penyusunan Grand Desain Indonesia Baru :1.1. Perumusan ide besar yang akan menjadi pembicaraan publik Perumusan ide besar yang akan menjadi pembicaraan publik

berskala luasberskala luas2.2. Pendalaman melalui Dewan Pakar : Pendalaman melalui Dewan Pakar :

Diskusi/kajian/penelitian/konsepsiDiskusi/kajian/penelitian/konsepsi3.3. Publikasi/ penokohan/pelatihan hasil rumusan grand desainPublikasi/ penokohan/pelatihan hasil rumusan grand desain

2.2. Membangun Lembaga KajianMembangun Lembaga Kajian3.3. Kajian Lembaga Strategis untuk Pilkada dan PemiluKajian Lembaga Strategis untuk Pilkada dan Pemilu4.4. Kajian Arah Gerakan MahasiswaKajian Arah Gerakan Mahasiswa5.5. Perumusan Konsep SMPDPerumusan Konsep SMPD6.6. Perumusan pembentukan lambaga Internal Speed base Perumusan pembentukan lambaga Internal Speed base

development Center (SBDC)development Center (SBDC)7.7. Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan

Strategi Pembangunan Basis MassaStrategi Pembangunan Basis Massa

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006PEMBINAAN ( sosialsisasi / pelatihan ):PEMBINAAN ( sosialsisasi / pelatihan ):

1.1. RAPAT MPPRAPAT MPP1.1. Rapat terbatas MPPRapat terbatas MPP

2.2. Seminar internal/pleno MPPSeminar internal/pleno MPP

3.3. Rapat –Rapat KomisiRapat –Rapat Komisi

RAPAT KOORDINASI MPP-DPP-DSPRAPAT KOORDINASI MPP-DPP-DSP Rapat MPP-DPPRapat MPP-DPP Rapat MPP-DSPRapat MPP-DSP Rakor-WILDA/DPWRakor-WILDA/DPW

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006PEMBINAAN ( sosialsisasi / pelatihan ):PEMBINAAN ( sosialsisasi / pelatihan ):

1.1. Sosialisasi dan Penataran Peraturan PartaiSosialisasi dan Penataran Peraturan Partai

2.2. Pengawasan Implementasi Peraturan Partai (Monitoring, Pengawasan Implementasi Peraturan Partai (Monitoring, Kontroling, Judicial Review) Kontroling, Judicial Review)

3.3. Kerjasama ketata usahaan lembaga Partai Tingkat PusatKerjasama ketata usahaan lembaga Partai Tingkat Pusat

4.4. Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Strategi/Program Pembangunan Basis MassaStrategi/Program Pembangunan Basis Massa

5.5. Diskusi, kajian dan pelatihan dalam rangka penyusunan Diskusi, kajian dan pelatihan dalam rangka penyusunan grand desain Indonesia Barugrand desain Indonesia Baru

6.6. Pembinaan, penokohan Dewan PakarPembinaan, penokohan Dewan Pakar

RKT 2005 - 2006RKT 2005 - 2006PELAYANAN (supervisi / kontrol ):PELAYANAN (supervisi / kontrol ):

1.1. JAULAH KE WILAYAHJAULAH KE WILAYAH1.1. Sosialisasi Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai Sosialisasi Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai

dengan Strategi Pembangunan Basis Massa,dengan Strategi Pembangunan Basis Massa,

2.2. Operasionalisasi dan Supervisi Konsep Penataan Keterkaitan Operasionalisasi dan Supervisi Konsep Penataan Keterkaitan Jaringan Partai dengan Pembangunan Basis MassaJaringan Partai dengan Pembangunan Basis Massa

3.3. Mekanisme keuangan dan kerumahtanggaan MPPMekanisme keuangan dan kerumahtanggaan MPP