Renstra II Pa Tulang Bawang
-
Upload
dhikachang -
Category
Documents
-
view
86 -
download
2
Transcript of Renstra II Pa Tulang Bawang
RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG JL. CEMARA KOMPLEK PEMDA KAB. TULANG BAWANG
TELP/FAX. 0726 – 21832. MENGGALA WEBSITE : pa-tulangbawang.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun
2010 – 2014 Pengadilan Agama Tulang Bawang telah selesai disusun.
Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang merupakan instrument
pertenggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran Kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah
merupakan integritasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis local, nasional dan global dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(SANKRI). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program
penegakan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama Tulang Bawang yang merupakan salah
satu Instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI terus menerus melakukan perubahan
kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan
berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil.
Kemudian, Rencana Strategis Tahun 201 – 2014 Pengadilan Agama Tulang Bawang ini
diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :
1. Penyusunan rencana kinerja (Performance Plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (Workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (Performance Agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung; dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
Demikian, Renstra 2010 – 2014 Pengadilan Agama Tulang Bawang ini semoga ada
manfaatnya.
Menggala, 2 Januari 2013
Ketua,
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2010-2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan satuan kerja di lingkungan
Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Untuk melihat bagaimana kondisi umum
Pengadilan Agama Tulang Bawang, harus mengacu kepada kondisi umum Mahkamah
Agung dan Pengadilan dibawahnya yang dipotret berdasarkan kerangka (Framework)
“Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh area/bidang. Ketujuh area tersebut
adalah (1) Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan,
(3) Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan,
(5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan
Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.
Dari analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui kuesioner Tujuh
Area Pengadilan Ideal, diperoleh hasil bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya berada pada rentang nilai 400-599 (rentang nilai tertinggi adalah 800-
1000). Kisaran rentang nilai ini memberikan arti sebagai berikut :
1. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pendekatan,
tergolong cukup efektif. Apa yang dikembangkan pada tahap ini, dinilai cukup
selaras dengankebutuhan-kebutuhan dasar organisasi;
2. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pelaksanaan,
dianggap sudah cukup mengimplemntasikan apa yang dikembangkan pada tahap
pendekatan pada hampir semua area-area penting dalam organisasi;
3. Bahwa Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, pada tahap hasil
menunjukkan kinerja yang cukup dan/atau cenderung perlu diperbaiki pada
beberapa indikator-indikator kunci;
Rentang nilai yang didapat Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya
tersebut didasarkan pada penilaian tujuh area Pengadilan Ideal dengan Sub-sub area,
sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :
AREA 1 MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
Baik Penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat;
Penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan
pmantauan kebijakan; Perlu perbaikan Keterbukaan pada Visi, Sasaran, Program Peradilan;
AREA 2 KEBIJAKAN PERADILAN
Baik Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari kekadilan; Tujuan yang ditetapkan efektif dan memberikan dampak
perubahan; Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan; Penetapan prosedur menjamin proses pemantauan
dengan baik; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan,
rencana dan prosedur; Perlu perbaikan Tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang sesuai dengan nilai peradilan; Penetapan strategis sesuai dengan tujuan;
AREA 3 SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN
Baik Pengelolaan sumber daya hakim secara efektif; Ketersediaan SIMKEU yang Transparan;
Perlu perbaikan Penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan;
AREA 4 PROSES PERADILAN/PENGADILAN
Baik Pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan;
Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan; Perlu perbaikan Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan;
AREA 5 PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN
Baik Petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab;
Perlu perbaikan Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna;
AREA 6 KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN
Baik Biaya perkara yang terjangkau masyarakat; Akses yang mudah bagi masyarakat ke gedung
pengadilan; Perlu perbaikan Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan;
AREA 7 KEPERCAYAAN PUBLIK
Baik Menyediakan infromasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan,
rencana, penetapan; Menyediakan informasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan
perkara, rencana dan penetapan; Perlu perbaikan Menyediakan informasi statistic pengawasan;
Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenal hal-hal
yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal.
Bila membeicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area
yang sudah baik, diperlukan program-program yanh tujuannya adalah
mempertahankan atau memperkuat (polish the strength apparoach). Sementara
untuk sub-sub area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak
memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi
harapan (fill in the gaps approach).
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan yang dimiliki
Kekuatan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai satuan kerja dibawah
Mahmakah Agung mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-
undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,
mencakup :
1. Pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama;
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
3. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung;
4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;
5. Memiliki rencana yang tersetruktur mengenai reformasi peradilan yang
mengacu pada dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
Mahkamah Agung;
6. Memiliki pedoman perilaku hakim;
7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang laporkan kepada Pengadilan
Tingkat Banding, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah
Agung serta dapat diakses secara terbuku kepada publik;
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga pemerintah di tingkat daerah;
B. Kelemahan dan tantangan
Tinjauan kelemahan yang selanjutnya menjadi tantangan kemajuan Pengadilan
Agama Tulang Bawang dikelompokkam sesuai dengan area-area yang menjadi
criteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus
menjadi focus perbaikan;
1. Manajemen dan Kepemimpinan;
a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi;
b. Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen
modern;
c. Pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat;
d. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;
e. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi
teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi
Kesekretariatan;
2. Kebijakan Pengadilan;
a. Kebijakan Pengadilan belum mengacu kepada kebijakan Mahkamah
Agung;
b. Belum ada Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan hukum di
Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Sumber Daya;
a. Pengelolaan anggaran belum transparan;
b. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai;
c. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat;
d. Penyebaran hakim-hakim dan pimpinan Pengadilan belum merata;
e. Pengisian jabatan kosong belum dilaksanakan secara optimal;
4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara);
a. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan
kasus;
b. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT;
5. Kepuasan Pengguna Pengadilan;
Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat;
6. Keterjangkauan Pengadilan;
a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan
masyarakat untuk berperkara;
b. Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya
tinggi;
c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal;
d. Pengadilan Agama belum menyediakan informasi yangdibutuhkan oleh
masyarakat dengan baik;
e. Banyaknya masyarakat yang miskin dan marginal kesulitan mengakses
Pengadilan;
7. Kepercayaan Publik;
Fungsi pengawasan di pengadilan masih sangat lemah;
Pengawasan belum dilakukan secara sistematis;
Penegakan disiplin kode etik belum dilaksanakan dengan baik;
C. Peluang Yang Dimiliki;
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang
menjadi kreteria Pengadilan Ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang
dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan ;
1. Area Manajemen dan Kepemimpinan;
Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar
setiap bagian dari Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki pemahaman
yang sama mengenai visi dan misi tersebut, sehingga dapat lebih efektif dalam
mencapai tujuannya;
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal);
a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Tulang
Bawang yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung yang sudah
terlaksana, agar memiliki pemahaman dan informasi yang sama;
b. Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan hukum di Pengadilan
Agama Tulang Bawang;
3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material dan Keuangan);
a. Remunerasi yang meningkat;
b. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memadai;
c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik;
d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk
dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Area Proses Peradilan;
a. Penyelenggaran proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan;
b. Meningkatkannya keterbukaan di Institusi peradilan;
c. Terbangunnya manajemen perkara berbasis IP;
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan;
a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan
publik;
b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan
kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan
informasi yang jujur (transparan);
6. Area Pengadilan yang Terjangkau;
a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung Negara;
b. Tersedianya dan masih beroperasinya Zitting Plaatz;
c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan
letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses
bagi masyarakat;
d. Pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau masyarakat yang marginal;
7. Area Kepercayaan Masyarakat;
a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu
ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi
lebih baik;
b. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi
transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat
dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel;
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
1.1. VISI;
Tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan
dalam alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah
Visi pembangunan national 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur yang dirumuskan kedalam 3 (tiga) agenda pembangunan
yaitu :
1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai;
2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis;
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
Sejalan dengan agenda pembangunan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan dibawahnya, sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan
dibidang Kekuasaan Kehakiman turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya
agenda pembangunan yang kedua yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan
Demokratis dengan fokus pada penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam rangka
mendukung peran tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI merumuskan Visi
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Melalui Visi ini,
ingin menjadikan MA dan badan peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang
dihormati, yang didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memeiliki
kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas
pokoknya, yaitu memutuskan perkara;
Visi Badan Peradilan tersebut, secara ideal dapat di wujudkan sebagai sebuah
Badan Peradilan yang :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman secara Independen, efektif dan
berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara professional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur;
4. Menyelenggarakan managemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, tepat waktu biaya ringan dan professional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman dan konduif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompoten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan
frofesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku administrasi dan
jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan
transparansi;
10. Modern dengan berbasis teknologi informasi (IT) terpadu;
Visi Mahakamah Agung RI ini menjadi landasan bgai Badan Peradilan dalam
menentukan visinya, yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN YANG AGUNG”, yang
pada akhirnya dalam lingkup yang lebih kecil “TERWUJUDNYA PENGADILAN
AGAMA TULANG BAWANG YANG AGUNG”. Untuk memperjelas upaya pencapaian
visi tersebut, MA dan badan peradilan dibawahnya menurukannya dalam 4 (empat)
pilar misi - yang diuraikan pada bagian berikutnya;
1.2. MISI;
Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya percaya dan memiliki
keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang ditetapkan;
1.3. TUJUAN;
Tujuan utama dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya adalan
menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG. Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya dapat dikatakan mencapai tujuan biala :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Public percaya babhwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
memenuhi butir 1 dan 2 di atas;
1.4. SASARAN STRATEGIS;
Ada 6 (enam) sasaran strategis yang menajdi prioritas renstra 2010 – 2014.
Keenam sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :
1. Memberkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;
1.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK;
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, Pengadilan Agama
Tulang Bawang telah menetapkan 4 (empat) Program Utama yang didalamnya
mencakup beberapa kegiatan pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keempat program utama yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
1. Program peningkatan Manajemen Perkara;
2. Program peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;
3. Program peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Pengadilan;
4. Program peningkatan Saranda dan Prasarana Pengadilan;
Adapun kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Manajemen perkara adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan penerimaan perkara;
2. Peningkatan penanganan perkara;
3. Peningkatan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice);
Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim pengawas bidang;
2. Peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadilan;
Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pengelolaan gaji, honor dan tunjangan bagi Pegawai Pengadilan;
2. Peningkatan pengelolaan operasional dan layanan perkantoran;
Sedangkan kegiatan pokok untuk Program peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadilan adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengadilan dan
aparatur pengadilan.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG;
Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran
pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategis
lembaga Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari :
1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai;
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah
penguatan organisasi melalui restrukturasi oergansiasi, pengembangan tata
laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM;
3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan;
4. Menyelesaikan tunggakan perkara;
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
6. Kemandirian anggaran;
7. Mencanangkan sistem kamar;
8. Mengambangkan UUcontempt of court;
Dalam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi mahkamah Agung untuk
mewujudkan visi dan misi telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta
arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan
unti Eselon adapaun program tersebut adalah :
a. Program Penyelesaian perkara Mahkamah Agung;
Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah
Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian
upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun namun jumlah perkara baru
yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu
untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung.
Tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung tidak hanya disebabkan oleh
factor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara,
namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari
permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini, hal ini tentunya akan
sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya
peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini
juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan professionalism
aparat penegak hokum;
b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Tata Usaha Negara (TUN) dan
Militer;
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum
yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum, badan peradilan umum
merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis
peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;
c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama
yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama
merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis
peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;
d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tata Usaha Negara dan Militer;
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan Tata
Usaha Negara dan Militer yang melaskanakan tugas pokok pengadilan Tata Usaha
Negara dan Militer. Badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan
ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada
masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak
dapat dipisahkan dengan unit lainnya;
e. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung;
Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan
kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana
lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan
yang memadai lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan
dan pelatihan yang memadai. Pada susu tang lain, pengembangan kapasitas
lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk
meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang
didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan
lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas
RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan Profesionalisme. Aparat Hukum serta
peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat;
f. Program Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung;
Peningkatan professionalism aparat hokum, pelayanan hukum dan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalama
memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka
dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;
g. Program Sarana dan Prasaran Aparatur Negara Mahkamah Agung;
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Mahkamah Agung
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung
dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan;
Sarana dan Prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun
untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan amanat
Undang-undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada ibu kota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010
sampai tahun 2014;
h. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI;
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan
agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi
pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi
pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu
aparatur pengadilan dalma melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap
kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk
fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki
kapasitas, kapasitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan
dengan baik di dukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dakan dalam
mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan
HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme
aparat hukum;
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRETEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;
Pengadilan Agama Tulang Bawang, dalam mendukung kebijakan nasional untuk
mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan kebijakan Mahkamah Agung
dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, telah menetapkan arah
kebijakan dan strategis lembaga. Pengadilan Agama Tulang Bawang telah menetapkan
enam sasaran strategis yang terdiri dari :
1. Memberikan layanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Tulang Bawang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk
mewujudkan visi dan misi serta arahan atau tujuan strategis, maka Pengadilan Agama
Tulang Bawang membuat 4 (empat) usulan program yang dilaksanakan sebagai tugas
pokok dan fungsinya. Adapauan program tersebut adalah :
1. Program Peningkatana Manajemen Perkara;
Manajemen perkara merupakan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama
dalam menjalankan kinerjanya yaitu memberikan layanan hukum yang berkeadilan
bagi masyarakat pencari keadilan. Manajemen perkara menjadi bagian
fundamental bagi pengadilan agama sehingga baiknya performa pengadilan agama
tergantung pada baiknya manajemen perkara;
Manajemen perkara menggambarkan perjalan proses sutu perkara, mulai ari
pelayanannpenerimaan perkara, kemudian penanganan perkara yaitu memeriksa
dan mengadili perkara, selanjutnya adalah menyelesaikan perkara. Selain itu juga
menggambarkan bagaimana pengadilan agama dapat memberikan akses bagi
masyarakat kepada pengadilan agama. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka
peningkatan manajemen perkara menjadi program utama yang harus dijalankan
pengadilan agama untuk memberikan kepuasann dalam kinerjanya dan dapat
dijangkau oleh seluruh masyarakat;
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan
agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi
pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi;
Pembinaan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus
dilakukan dalam sebuah lembaga agar sumber daya manusia sebagai pelaku dan
penggerak roda organisasi dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional
sehingga tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dapat diraih;
Berdasarkan pemikiran diatas, maka peningkatan pengawasan dan pembinaan
harus dilakukan pengadilan agama untuk mendukung keberhasilan pengadilan
agama dalan menjalankan tugas dan fungsi pokoknya;
3. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Pengadilan;
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari
itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan;
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Pengadilan Agama
Tulang Bawang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam menengakkan supermai hukum dan keadilan. Peningkatan sarana
dan prasarana tersebut baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun
untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang;
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 dan
Renstra Mahkamah Agung RI. Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah
mengantisifasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen
rencana strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 ini akan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Agama Tulang Bawang;
Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Agama Tulang
Bawang pada priode 2010 -2014 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi
dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stretegis Pengadilan Agama Tulang Bawang
untuk priode 2010 – 2014. Penjabaran mengenai sasarana dan kegiatan, serta indikator, dan
target-target yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matrik
Rencana Strategis (terlampir);
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
NOMOR : W8-A7/92/OT.00/I/2013
TENTANG
STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, setelah :
Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan program Reformasi Birokrasi dalam system pemerintahan Republik Indonesia, perlu disusun Standar Operating Procedure (SOP);
b. Bahwa, Standar Operating Procedure (SOP) di Pengailan Agama Tulang Bawang, perlu ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992, tentang pembentukan beberapa Pengadilan Tinggi Agama diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) ADministrasi Pemerintah;
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 11 s/d 13 Oktober 2010 di Balikpapan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENTANG STANDAR OPERATING PROSEDURE (SOP) PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;
PERTAMA
: Standar Operating Prosedure (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan oleh masing-masing jajaran di Pengadilan Agama Tulang Bawang;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemukidan hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagimana mestinya;
DITETAPKAN DI : MENGGALA PADA TANGGAL : 02 Januari 2013 KETUA,
PENJELASAN SINGKAT
DOKUMEN STANDAR OPERATING PROSEDURE (SOP)
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
A. PENDAHULUAN;
Standar Operating Prosedure (SOP) Administasi Pemerintah merupakan suatu keharusan yang
mesti dibuat oleh masing-masing lembaga/instansi, tidak terkecuali Pengadilan Agama Tulang
Bawang yang tugas da fungsinya adalah melaksanakan amanah Undang-undang selain sebagai
kawal depan Mahkamah Agung RI;
Berbekal Pedoman penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah yang
diterbitkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/II/2011, maka disusunlah
Standar Operating Prosedure (SOP) Pengadilan Agama Tulang Bawang;
B. MAKSUD DAN TUJUAN;
Maksud dan Tujuan dibuatnya Standar Operating Prosedure (SOP) adalah :
1. Untuk memenuhi ketentuan tuntutan Repormasi Birokrasi Pemerintah;
2. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Agama Tulang Bawang;
C. RUANG LINGKUP;
Adapun ruang lingkup Standar Operating Prosedure (SOP) ini terdiri (SOP) ini terdiri dari
pelaksanaan tugas :
1. Bidang Kesekretariatan yang meliputi Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. Bidang Kepaniteraan yang meliputi Hukun dan Banding;
D. GAMBARAN;
Standar Operating Prosedure (SOP) yang telah disusun ini mengacu kepada format yang
diterbitkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dibawah ini akan
dikemukakan penjelasan singkat menterjemahkan format dimaksud;
1. Masing-masing bagian membuat Standar Operating Prosedure (SOP) berdasarkan tugas dang
fungsinya masing-masing;
2. Masing-masing aktivitas pelaksanaannya diukur oleh waktu tertentu dalam pengertian berapa
lama waktu yang dibutuhkan dari mulai proses awal sampai adanya hasil (output);
3. Pelaksana-pelaksanatersebut dalam bekerja senantiasa selalu berpedoman kepada waktu
yang telah dibuat, jika terjadi kendala keterlambatan harus dijelaskan secara detail alas an
keterlambatan itu dalam kolom peringatan;
E. PENUTUP;
Demikian Penjelasan singkat mengenai Standar Operating Prosedure (SOP) Pengadilan Agama
Tulang Bawang yang telah dibuat sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas di Pengadilan
Agama Tulang Bawang.
Menggala, 01 Februari 2013 Ketua,
STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
S A T K E R
Nomor SOP Tanggal Pembuatan 04 Febuari 2013 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Febuari 2013 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP TUGAS HAKIM
Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU Nomor 4 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 3. UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009
1. Hakim
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Proses Persidangan 2. Pengawasan
1. Ruang Sidang 2. Toga
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. 2.
1. Putusan 2. Laporan Hasil Pengawasan
NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/Klkpn Waktu Output Keterangan
1 Membaca berkas
2 hari
5 hari
7 hari
Lengkap
14 hari Siap untuk
disidangkan
2 Sidang
7 hari
7 hari
7 hari
Lengkap
21 hari
Putusan
3 Pengawasan
2 hari 2 hari 2 hari Lengkap 6 hari LPH
STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
S A T K E R
Nomor SOP Tanggal Pembuatan 04 Febuari 2013 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Febuari 2013 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP BIDANG KEPANITERAAN
Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI 2. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 3. KMA 001 Tahun 1991 Tentang BINDALMIN
1. PNS 2. Sarjana S1 dan MAN
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Berkas Perkara
1. Komputer 2. Printer 3. Note Book
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. 2.
1. Meneliti, memeriksa berkas pada Bundel A dan B 2. Mencatat data-data pada Bundel A dan B
NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/Klkpn Waktu Output Keterangan
1 Prosedur Penerimaan Perkara Meja I
a. Menerima berkas perkara b. Meneliti ulang kelengkapan berkas tersebut c. Mendaftarkan perkara tersebut karena sudah lengkap d. Membuat kwitansi dan member nomor perkara e. Membukukan panjar biaya perkara kedalam buku jurnal
dan buku induk keuangan sesuai prosedur
1 Jam 30 Menit 15 Menit 10 Menit 5 Menit
1 Jam 30 Menit 15 Menit 10 Menit 5 Menit
1 Jam 30 Menit 15 Menit 10 Menit 5 Menit
Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap
3 Jam 1,5 Jam
45 Menit 30 Menit 15 Menit
Lancar Lancar Lancar Lancar Lancar
NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/Klkpn Waktu Output Keterangan
Meja II a. Mencatat perkara tersebut dalam buku register sesuai
dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar b. Setelah deregister, maka perkara tersebut dilengkapi
dengan formulir PMH, lalu di naikkan kepada Ketua melalui Panitera
15 Menit
5 Menit
15 Menit
5 Menit
15 Menit
5 Menit
Lengkap
Lengkap
45 Menit
15 Menit
Lancar
Lancar
2 Persiapan Persidangan a. Berkas Perkara yang sudah di lengkapi dalam formulir
PMH, lalu oleh Ketua PA menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut
b. Lalu setelah perkara turun dari Ketua, Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim sidang
c. Petugas Meja II lalu mencatat susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam buku register dan segera manyerahkan berkas perkara kepada MAjelis Hakim yang ditunjuk
30 Menit
10 Menit
10 Menit
30 Menit
10 Menit
10 Menit
30 Menit
10 Menit
10 Menit
Lengkap
Lengkap
Lengkap
1,5 Jam
30 Menit
30 Menit
Lancar
Lancar
Lancar
3 Perarsipan Perkara : Meneliti Kelengkapan Berkas Mencatatkan Kedalam Buku Arsip Perkara Menyimpan Dalam Lemari Arsip
15 Menit
15 Menit
15 Menit
Lengkap
45 Menit
Lancar
4 Menyiapkan Formulir PMH, PHS dan membuat catatan sidang 15 Menit 15 Menit 15 Menit Lengkap 45 Menit lancar 5 Membuat Konsep Laporan PA
Pengetikan Laporan Pengairiman Laporan Pengarsipan Laporan
6 Jam
1 Jam
1 Jam
Lengkap
7 Jam
Lancar
6 Mengirim laporan Biaya Perkara Mengirim Laporan Prodeo Mengirim laporan Sidang
5 Menit
5 Menit
5 Menit
Lengkap
15 Menit
Lancar
7 Membuat Laporan ke IT Membuat Laporan Pengelolaan Data Perkara dalam
Website
5 Jam
3 Jam
1 Jam
Lengkap
9 Jam
Lancar
NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/Klkpn Waktu Output Keterangan
8 Mengisi Data Perkara 2 Jam 1 Jam 1 Jam Lengkap 4 Jam Lancar 9 Menerima Pengaduan/Laporan dari Masyarakat/pencari
keadilan Menerima Pengaduan dari Badan/Lembaga lainnya
2 Jam
2 Jam
2 Jam
Lengkap
6 Jam
Lancar
STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
S A T K E R
Nomor SOP Tanggal Pembuatan 04 Februari 2013 Tanggal Revisi 04 Februari 2013
Tanggal Efektif 04 Februari 2013
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP UMUM
Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU No.1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara, serta arah penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang
Pengelolaan BMN 2. UU. No.8 Tahun 1987 Tentang Protokol 3. PP. No.62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan 4. SK. KMA 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 5. UU. No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. UU. No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 7. Keputusan Presiden Nomor. 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional 8. UU. No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan 9. PP RI No. 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip 10. KepPres No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok Organisasi Departemen
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN III
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapam 1. Kelancaran Aktif Kantor 2. Administrasi Perkantoran 3. Keterbukaan Informasi Publik 4. TUPOKSI Kantor 5. Wibawa Peradilan 6. Informasi 7. Informasi Intern dan Publik
1. Komputer 2. Note Book 3. Printer 4. LAN 5. Wiiireless 6. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Kinerja menjadi terhambat karena keterbatasan dan pendataan ATK 2. Tidak terorganisirnya aktifitas/agenda Ketua PTA 3. Memungkinkan terjadinya benturan-benturan kegiatan 4. Pengiriman Informasi yang kurang Update 5. Ketidaknyamanan dalam beraktifitas 6. Merusak Citra wibawa Kantor 7. Aktifitas menjadi tidak lancar 8. Kerusakan dan kehilangan buku/majalah 9. Kesulitan memperoleh informasi 10. Informasi tidak maksimal
1. Jenis barang, jumlah barang yang keluar, keluar barang yang masuk
2. Tamu-tamu yang hadir 3. Surat-surat masuk melalui internet 4. Pengiriman-pengiriman berita 5. Judul buku, asal buku, penerbit buku 6. Asal, Nomor, Tujuan, dan Prihal Surat 7. Klasifikasi Surat
NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/Klkpn Waktu Output Keterangan
1 Perencanaan kebutuhan ATK 30 Menit 10 Menit 10 Menit Lengkap 50 Menit Pendataan dan pendistribusian ATK yang lancar
2 Pendataan ATK 10 Menit 05 Menit 05 Menit Lengkap 20 Menit
3 Penyimpanan ATK 10 Menit 05Menit 05 Menit Lengkap 20 Menit
4 Pendistribusian ATK 05 Menit 05 Menit 05 Menit Lengkap 15 Menit
5 Mengkoordinir keprotokolan 30 Menit 15 Menit - ADA 45 Menit Tercipta
keprotokolan
6 Mengatur tamu-tamu yang akan menemui Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
05 Menit 05 Menit 05 Menit ADA 15 Menit
7 Perencanaan pembangunan situs Pengadilan Agama Tulang Bawang
1 Minggu 2 Hari 1 Bulan
ADA
1 bulan, 1 minggu, 2
hari
Informasi menjadi
akurat, update dan dapat
dipertanggung jawabkan,
masyarakat dapat memperoleh
informasi secara lengkap.
8 Pengumpulan data-data 1 Bulan 1 Minggu 2 Hari ADA
1 bulan, 1 minggu, 2
hari
9 Penghimpunan dan upload berita dan event / kegiatan 30 Menit 15 Menit 15 Menit ADA 60 Menit
10 Pengiriman surat- menyurat melalui E-mail 30 Menit 15 Menit 15 Menit ADA 60 Menit
11 Pengendalian kelancaran kerja jaringan server 30 Menit 30 Menit 15 Menit ADA 45 Menit
12 Kebersihan dan keamanan lingkungan kantor 60 Menit 5 Menit - ADA 65 Menit Lingkungan kantor menjadi
bersih dan aman
13 Perencanaan kebutuhan alat kebersihan 60 Menit 5 Menit - ADA 65 Menit
14 Pemeliharaan kendaraan dinas 30 Menit 5 Menit - ADA 35 Menit Kendaran menjadi terawat
15 Mengkoordinir kendaraan dinas 30 Menit 5 Menit - ADA 35 Menit
16 Pendistribusian buku / majalah 15 Menit 15 Menit 30 Menit Ada 60 Menit Pelayanan perpustakaan
menjadi lancar
17 Inventarisir buku / majalah 30 Menit 15 Menit 15 Menit Ada 60 Menit
18 Pelayanan / sirkulasi bahan pustaka 5 Menit 5 Menit 5 Menit Ada 15 Menit
19 Surat masuk 5 Menit 5 Menit 1. Lengkap 10 Menit Surat- menyurat menjadi lancar
dan tepat sasaran
20 Surat keluar 5 Menit 5 Menit - Lengkap 10 Menit
21 Pengiriman surat – surat dinas 5 Menit 30 Menit - Lengkap 35 Menit
22 Penggandaan surat 5 Menit 5 Menit - Lengkap 10 Menit
STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
S A T K E R
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 04 Februari 2013
Tanggal Revisi 04 Februari 2013
Tanggal Efektif 04 Februari 2013
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU no 8 Tahun 1974 yang dirubah dengan UU no 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 3. PP No 96 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS 4. PP No 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 5. PP No. 98 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 11 Tahun 2002 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 6. PP No. 99 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 12 tahun 2002 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil 7. PP No. 100 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 04 Febuari 2013 Tahun 2002 Kepangkatan
Pegawai Negeri SIpil dan Jabatan Struktural 8. PP No. 15 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 9. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 10.Keputusan Ketua MARI No. 71/KMA/SK/V/2008 yang dirubah dengan Keputusan Ketua MARI Nomor
069/KMA/SK/V/2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. Golongan II dan Golongan III
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 3. Seluruh personil Pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang
1. ATK
2. Komputer / Laptop 3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Meneliti, memeriksa bundle kepegawaian serta melaksanakan kegiatan
2. Mencatat dan melengkapi data kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
1
Memproses Usul permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan kartu identitas kepegawaian lainnya. Mendata Pegawai yang belum memiliki
Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan Kartu Jenis Kepegawaian Lainnya.
Mempersiapkan Kelengkapan Berkas yang di butuhkan
Meneliti Kelengkapan Berkas Mempersiapkan Berkas untuk di kirim
2 Minggu 2 Jam 1 Jam Lengkap 2 Minggu 3
jam Siap untuk dikirim
ke pusat
2 Memproses KGB pegawai secara periosik. 1 Jam 30 Menit 30 Menit Lengkap 2 Jam Siap untuk diteruskan
3 Membuat rekap absen pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang
3 Jam 1 Jam 1 Jam Lengkap 5 Jam Siap untuk diteruskan
4
Membuat data rencana mutasi yang meliputi kenaikan pangkat periode April dan Oktober, pensiun, KGB, SPMMJ setiap akhir tahun untuk mekanisme pelaksanaan tugas yang akan datang
1 Minggu 2 Jam 1 Jam Lengkap 1 Minggu 3
jam Siap untuk diteruskan
5
Memproses surat cuti pegawai sesuai dengan disposisi pimpinan
1 Jam 30 Menit 20 Menit Lengkap 1 Jam 50
Menit Siap untuk diteruskan
6
Memproses surat permohonan/ rekomendasi/ penunjukan izin belajar pendidikan dan pelatihan serta surat tugas
1 Jam 30 Menit 10 Menit Lengkap 1 Jam 40
Menit Siap untuk diteruskan
7 Memproses surat ucapan bela sungkawa 30 Menit 10 Menit 10 Menit lengkap 50 Menit Siap untuk diteruskan
8 Memproses SPT sesuai perintah pimpinan 30 Menit 10 Menit 10 Menit lengkap 50 Menit Siap untuk diteruskan
9 Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan 1 Jam - - lengkap 1 Jam Siap untuk diteruskan
10 Melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan 2 Jam 1 Jam 30 Menit lengkap 3 Jam 30
Menit Siap untuk diteruskan
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
11
Menyiapkan Acara Pelantikan yang meliputi : a. Susunan Acara Pelantikan b. Berita Acara Pelantikan c. Surat Pernyataan Pelantikan d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas e. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan f. Berita Acara Serah Terima Jabatan g. Petikan SK Jabatan yang dilantik h. Memori Jabatan i. Berita Acara Serah Terima Jabatan j. SK Pelantikan
5 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 7 Jam Siap untuk
melaksanakan pelantikan
12 Memproses segala jenis SK Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
3 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 5 jam Siap untuk
dilaksanakan
13 Memproses SPMMJ dan SPMT Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang
2 Jam 3 Jam 1 Jam lengkap 6 Jam
Siap dimasukkan ke file kepegawaian
dan dikirim ke KPPN
14
Membuat Usul Pindah Tugas, baik usul pindah keluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun pindah kedalam wilayah PTA Bandar Lampung sesuai keputusan Tim Baperjakat
1 Jam - - Lengkap 1 Jam Siap untuk diarsipkan
15 Mengisi setiap ada perubahan data pegawai pada Aplikasi SIMPEG secara online
2 Minggu 2 Jam 1 Jam Lengkap 2 Minggu 3
jam Siap untuk
dikirim ke PTA
16 Menerima dan mencatat surat masuk maupun surat keluar ke dalam buku kendali
1 Jam 30 Menit 30 Menit lengkap 2 Jam Siap untuk diteruskan
17 Meneruskan surat masuk yang telah dikendalikan kepada atasan untuk proses lebih lanjut
15 Menit 30 Menit - lengkap 45 Menit Siap untuk diteruskan
18 Mengendalikan surat-surat keluar dengan mencatat dalam buku ekspedisi
30 Menit - - lengkap 30 Menit Siap untuk diteruskan
19 Meneruskan surat keluar yang telah di kendalikan ke bagian ekspedisi
15 Menit - - lengkap 15 Menit Siap untuk
dikirim
20 Mengecek surat-surat yang belum diselesaikan oleh kepegawaian
1 jam - - lengkap 1 Jam Siap untuk diarsipkan
21 Melaksanakan penetaan file kepegawaian serta menyimpan arsip-arsip surat sesuai kode dan masalah
2 jam - - lengkap 2 Jam Siap untuk diarsipkan
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
22 Menulis data pegawai pada buku induk pegawai 1 hari 3 Jam 2 Jam lengkap 1 hari 5
Jam Siap untuk diarsipkan
23
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan meliputi : a. Meneruskan surat masuk Penyampaian Berita Negara
Republik Indonesia b. Fotocopy arsip-arsip pegawai yang dibutuhkan c. Menelpon atau menghubungi pegawai PTA Bandar
Lampung
1 Jam
15 Menit 15 Menit
1 Jam
- -
1 Jam
- -
lengkap
lengkap lengkap
3 Jam
15 Menit 15 Menit
Siap untuk dikirim
ke PTA Siap untuk Siap untuk dilaporkan
24
Memproses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober bagi Hakim dan PNS Pengadilan Agama Tulang Bawang, meliputi : a. Mendata Hakim dan PNS yang akan naik pangkat b. Mempersiapkan kelengkapan berkas Hakim dan PNS
Pengadilan Agama Tulang Bawang c. Mengoreksi kelengkapan berkas d. Memisahkan antara berkas tenaga teknis dan non
teknis e. Membuat nota usul f. Mempersiapkan berkas untuk dikirim
3 Minggu 2 Jam 1 Jam lengkap 3 Minggu 3
Jam Siap untuk
dikirim ke PTA
25
Memproses pensiun Hakim dan PNS Pengadilan Agama Tulang Bawang, meliputi : a. Mendata Hakim dan PNS yang akan pensiun b. Mengirim data dan surat pemberitahuan kelengkapan
berkas c. Mempersiapkan kelengkapan berkas Hakim dan PNS
Pengadilan Agama Tulang Bawang d. Mengoreksi kelengkapan berkas e. Melengkapi berkas f. Memisahkan antara berkas tenaga teknis dan non
teknis g. Membuat Nota Usul h. Mempersiapkan berkas untuk dikirim
2 Minggu 1 Jam 1 Jam Lengkap 2 Minggu 2
jam Siap untuk dikirim
ke PTA
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
26
Memproses Usulan Piagam Penghargaan Hakim dan PNS Pengadilan Agama Tulang Bawang, meliputi : a. Mendata Hakim dan PNS yang dapat mengajukan
usulan b. Mengirim data dan surat pemberitahuan ke PTA
Bandar Lampung c. Mempersiapkan kelengkapan berkas Hakim dan PNS
Pengadilan Agama Tulang Bawang d. Mengoreksi kelengkapan berkas e. Melengkapi berkas f. Memisahkan antara berkas tenaga teknis dan non
teknis g. Mempersiapkan berkas untuk dikirim
2 Minggu 1 Jam 1 Jam Lengkap 2 Minggu 2
jam Siap untuk dikirim
ke PTA
27
Memproses DP3 Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang meliputi : a. Mendata Pejabat / Pegawai Pengadilan Agama Tulang
Bawang
3 Minggu 2 Jam 1 Jam lengkap 3 Minggu 3
Jam Siap untuk
didistribusikan
28 Melengkapi setiap perubahan data pegawai Pengadilan
Agama Tulang Bawang 2 Jam 1 Jam 1 Jam Lengkap 4 Jam
Siap untuk di
arsipkan
29 Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting
Pengadilan Agama Tulang Bawang 2 Minggu 1 Jam 1 Jam Lengkap
2 Minggu 2
jam
Siap untuk dikirim
ke PTA
30 Membuat Data Statistik Pegawai Pengadilan Agama Tulang
Bawang 3 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 5 Jam
Siap untuk di
arsipkan
31 Membuat DUS Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Tulang
Bawang 3 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 5 Jam
Siap untuk di
arsipkan
STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
S A T K E R
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 04 Februari 2013
Tanggal Revisi 04 Februari 2013
Tanggal Efektif 04 Februari 2013
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP KEUANGAN
Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. PERMENPAN No. PER/M.PAN/11/2008 Dalam melaksanakan SOP dibutuhkan tenaga yang
cerdas serta loyal dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Apabila SOP berjalan dengan baik maka kelancaran sebuah pekerjaan pada bidang keuangan akan
sangat membantu semua lini baik perorangan maupun organisasi yang terkait seperti BANK, DJPB dan sebagainya
1. Komputer 2. Notebook 3. Printer 4. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Ketika prosedur SOP dilaksanakan tentunya semua yang terkait dengan pekerjaan tersebut juga harus
melaksanakan, jika tidak tentu tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan karena terhambat pendukung lainnya yang lambat yang tidak melaksanakan SOP tersebut
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
1.
Pengajuan SPP Gaji dengan rincian kegiatan : - Pembuatan daftar gaji - Pembuatan SPP gaji - Pembuatan SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan/ penerbitan SPM - Pengajuan SPM ke KPPN Kota Bumi
10 Jam 30 Menit - Lengkap 10 Jam 30
Menit Baik
Meneliti Kembali
Daftar Gaji
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
2.
Pengajuan GU dengan rincian kegiatan : - Penyusunan mata anggaran - Penyusunan alat bukti - Penyusunan SPTB - Pembuatan SPP - Pembuatan SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan/ penerbitan SPM - Pengajuan SPM GU ke KPPN Kota Bumi
11 Jam 1 Jam 1 Jam 2 Jam
15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit
8 Jam
1 Jam 30 Menit 30 Menit
Lengkap 12 Jam Baik Meneliti Kembali
Penyusunan Anggaran dan alat
Bukti Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
3.
Pembuatan permintaan TUP dengan kegiatan : - Pembuatan surat permohonan - Pembuatan surat pertanggung jawaban mutlak - Pembuatan rencana penggungaan - Pembuatan SPP - Pengujian SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan/ penerbitan SPM - Pengajuan TUP ke KPPN Kota Bumi
11 Jam 1 Jam
30 Menit 30 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit
8 jam
Baik
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
4
Pembuatan permintaan Remunerasi - Penyusunan Pengajuan Remunerasi - Penyusunan alat bukti - Penyusunan Pengajuan Salary Crediting bank - Pengajuan permohonan ke PTA dan Penyerahan Salery
Crediting ke Bank
11 Jam 2 Jam
30 Menit 30 Menit
8 Jam
Lengkap 11 Jam Baik Jarak PA TUBA ke bank BRI
Bandar Jaya dan Kantor PTA Balam
Jauh
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
5.
Pembuatan Perincian Belanja Modal : - Pembuatan ringkasan kontrak - Pembuatan SPTB - Pembuatan SPP - Pembuatan SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan SPM - Pengajuan ke KPPN Kota Bumi
10 Jam 30 Menit 1 Jam
30 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit
8 Jam
Lengkap 10 Jam 30
Menit Baik
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
6
Pengajuan Gaji Susulan dengan rincian : - Pembuatan daftar gaji susulan - Pembuatan SPTB gaji susulan - Pembuatan SPP gaji susulan - Pembuatan SPM gaji susulan - Pengujian SPP gaji susulan - Penandatanganan/ penerbitan SPM gaji susulan - Pengajuan ke KPPN Kota Bumi
10 Jam 30 Menit 1 Jam
15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit
8 Jam
30 Menit 30 Menit
Lengkap 10 Jam 30
Menit Baik
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
7
Permintaan Kekurang Gaji dengan rincian : - Pembuatan daftar kekurangan gaji - Pembuatan SPTB kekurangan gaji - Pembuatan SPP kekurangan gaji - Pembuatan SPM kekurangan gaji - Pengujian SPP kekurangan gaji - Penandatanganan /penerbitan SPM kekurangan gaji
10 Jam 30 Menit 1 Jam
15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit
8 Jam
30 Menit 30 Menit
Lengkap 10 Jam 30
Menit Baik
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
8
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran / CALK - Semesteran - Tahunan
32 Jam 16 Jam 16 Jam Lengkap 32 Jam Baik
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan
9
Penyusunan LRA dan PP 39 - Bulanan - Triwulan - Semesteran - Tahunan
8 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam
Lengkap 8 Jam Baik
Dilaksanakan Rutin
Perbulan, Pertriwulan, Persemester
an dan pertahunan
10
Revisi - Penyusunan Permohonan revisi - Perubahan Revisi Aplikasi RKAKL - Pengajuan ke DJVB Bandar Lampung
10 Jam 2 Jam 2 Jam 8 Jam
Lengkap 10 Jam Baik
Dilaksanakan Apabila
ada / perlu di lakukan
revisi anggaran
11
Rekonsiliasi ke KPPN - Penginputan realisasi ke Aplikasi SAKPA - Penginputan PNBP ke Aplikasi SAKPA - Pelaksanaan Rekonsiliasi ke KPPN Kota Bumi
11 Jam 2 Jam 1 jam 8 jam
Lengkap 11 Jam Baik
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
12
Rekonsiliasi ke Korwil - Penyusunan LRA Manual - Pelaksanaan Rekonsiliasi ke Korwil PTA Barlam
9 Jam 1 jam 8 jam
Lengkap 9 jam Baik
Jarak PA TUBA dg
KPPN Kota Bumi Jauh
13
Pencatatan BKU, buku Tunai, Was mak dll - Pengisian BKU, Buku Tunai dll - Pembuatan Berita Acara, Penutupan Kas Setiap Akhir
Bulan
4 Jam 3 jam 1 jam
Lengkap 4 jam Baik
Rutin Dilaksanakan setiap hari
apabila diperlukan pencatatan