Renstra AMPL Banten
-
Upload
satrio-budi-prakosa-rachman -
Category
Documents
-
view
55 -
download
9
description
Transcript of Renstra AMPL Banten
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Provinsi Banten berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000.
Sebagai Provinsi yang baru tentu memerlukan berbagai perangkat
pembangunan. Salah satu perangkat penting yang telah dimiliki adalah
dokumen Rencana Strategis Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2006.
Akan tetapi pada dokumen Renstra Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2002 -
2006 belum menyebut secara spesifik, tajam dan mendalam tentang sektor Air
Minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Padahal persoalan AMPL di
Provinsi Banten saat sekarang sudah sangat perlu dalam rangka mengantisipasi
perubahan kondisi dan ketersediaan air baku ,baik untuk keperluan minum,
cuci dan mandi agar air baku yang tersedia tidak tercemar maka perlu
dilakukan pola penanganan pembangunan yang terarah yaitu melalui Renstra
AMPL, begitu pula tentang penyehatan lingkungan dimana pada sebagian
masyarakat Banten masih belum optimal dalam penerapan Perilaku Hidup
Bersih dan sehat (PHBS), hal ini terlihat dari presentasi jumlah penduduk yang
memilki sarana MCK baru 25%. Sehingga prevalensi penyakit menularnya
masih sangat tinggi yaitu banyak terjadi pada masyarakat seperti terjangkitnya
penyakit diare, polio dan kulit.
Melihat kondisi diatas Pemerintah Provinsi Banten menganggap perlu
menyusun sebuah Rencana Strategis pembangunan AMPL khususnya yang
Berbasis Masyarakat (BM) yaitu sebagai upaya perkuatan dokumen Renstra
Daerah Provinsi Banten yang sudah ada, kegiatan penyusunan Renstra AMPL-
BM merupakan kegiatan yang Tidak terpisahkan dari semangat kegiatan
nasional dimana saat sekarang bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu,
untuk mencapai target yang disepakati bersama yaitu meratifikasi Milenium
Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada
tahun 2002. dimana salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh,
2
penduduk pada tahun 2015, yang tidak mendapatkan akses air minum yang
sehat serta penanganan sanitasi dasar.
Semangat lain yang memacu untuk melakukan penyusunan Renstra AMPL-
BM Provinsi Banten adalah ditetapkannya Provinsi Banten, sebagai salah satu
provinsi dari 7 (Tujuh) provinsi di Indonesia yang sedang di uji coba dalam
operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum Penyehatan Lingkungan
berbasis masyarakat (AMPL-BM) yang di mulai sejak bulan juni Tahun 2004.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renstra AMPL-BM Provinsi Banten dimaksudkan agar
Pemerintah Daerah mempunyai kerangka acuan berpikir dan kerangka acuan
bertindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan di bidang Air
bersih atau AMPL, sedangkan tujuan dari keberadaan dokumen Renstra AMPL
adalah :
Sebagai alat pengambilan keputusan dalam pembangunan AMPL
Sebagai Pedoman pengorganisasian pelaksanaan pembangunan agar
sistematis dan terpadu
Sebagai alat ukur hasil pelaksanaan pembangunan AMPL
Sebagai alat monev pembangunan AMPL
Sebagai alat untuk melakukan sosial marketing
1.3 DASAR PENYUSUNAN DAN LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra AMPL Berbasis Masyarakat Provinsi Banten di dasarkan
atas kebutuhan yang mendasar dan mandat sebagaimana hukum / peraturan /
kebijakan yang ada di tengah – tengah Masyarakat Banten, serta amanat
Undang – Undang RI
3
NO SUMBER MANDAT SUBSTANSI MANDAT Hukum / Peraturan/ Kebijakan
1 Amandemen ke – 4 UUD 45 – Pasal 33 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2 UU No 23 Tahun 2000 Pembentukan Provinsi Banten 2 UU No 7 Tahun 2003 UU Sumber Daya Air 3 UU No 25 Tahun 2004 UU Perencanaan Pembangunan
Nasional 4 UU No 32 Tahun 2004 UU Pemerintahan Daerah 5 UU No 33 Tahun 2004 UU Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah 6 Ratifikasi Milenium Development
Goals Mengurangi setengah dari jumlah Penduduk dunia pada Tahun 2015 yang tidak mempunyai Akses AMPL akan melayani secara layak.
7 Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
Pijakan Pembangunan AMPL berbasis Masyarakat
8 Keputusan Gubernur Banten Pembentukan Pokja AMPL Provinsi Banten
9 Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2 Tahun 2002 tentang Renstra Provinsi Banten Tahun 2002 – 2006 lembaran Daerah Provinsi Banten No. 3 Seri E
Renstra Provinsi Banten
10 Hasil lokakarya AMPL Berbasis Masyarakat Provinsi Banten
Pemahaman terhadap kebijakan nasional pelaksanaan AMPL Berbasis Masyarakat serta penyusuna rencana kerja AMPL
1.4 ARTI PENTING PERENCANAAN STRATEGIS
Pelaksanaan otonomi Daerah berimplikasi pada di berikannya kewenangan
yang luas kepada Pemerintah Daerah baik dalam urusan pemerintahan maupun
pengelolaan pembangunan.
Otonomi yang di dalamnya mengandung pendelegasian kewenangan dan
peluang untuk melakukan keleluasaan yang memadai serta distribusi sumber
daya (Resources) yang mencukupi dalam pelaksanaannya harus dapat
dukungan kelembagaan dan SDM yang memiliki kamampuan dan memadai.
Sebagai salah satu Dokumen Perencanaan, Renstra AMPL Berbasis
Masyarakat Provinsi Banten berisikan komponen – komponen inti dari
4
manajemen strategis , visi, misi, dan strategi , tujuan dan sasaran, analisis
kondisi, potensi dan permasalahan serta isu –isu strategis, kebijakan program
yang terdiri dari strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Serta rangkaian
pemikiran strategis yang akan diformulasikan.
Dalam melaksanakan mandat yang terkandung dalam rencana strategis AMPL
ini di peroleh dari masukan stakeholders yang di dalamnya adalah LSM,
Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Kabupaten, Kota,
dan Provinsi untuk menuangkan visi, misi, strategi, tujuan, sasaran dan
kebijakan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.
1.5 ARTI PENTING AMPL
Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) adalah suatu kegiatan yang
strategi dalam rangka upaya merubah perilaku hidup sehat di masyarakat yang,
berbangsa dan beragama, sekaligus untuk menumbuh kembangkan tanggung
jawab pembangunan yang telah dilakukan khususnya di bidang Air Minum
Penyehatan Lingkungan (AMPL) agar tetap terpelihara dan berkelanjutan.
Pembangunan yang telah dilakukan pada masa lalu, telah di upayakan
keberhasilannya akan tetapi ternyata hasilnya jauh dari harapan, salah satunya
adalah peran serta masyarakat kurang dilibatkan sehingga berimplikasi hasil
pembangunan hanya menjadi MONUMEN CIPTA KARYA.
Paradigma baru mengharapkan peran serta masyarakat di mulai dari saat
merencanakan kebijakan (Renstra) merencanakan program, pelaksanaan
pembangunan, serta tindak lanjut pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang
di lakukan.
Untuk itu pemberdayaan masyarakat menjadi pijakan awal, untuk memulainya
pembangunan fisik sarana dan prasarana , setelah masyarakatnya mengerti dan
membutuhkan, maka disiapkan untuk dilibatkan / diperan sertakan sehingga
diharapkan akan timbul tangungjawab yang implikasinya adalah kesanggupan
untuk memelihara dan kedudukan pemerintah adalah membina mengawasi dan
membantu meyelesaikan persoalan.
5
1.6 METODOLOGI PENYUSUNAN
Metode yang dipakai dalam penyusunan Renstra AMPL Berbasis Masyarakat
Provinsi Banten bertumpu pada Prinsip persitipatif melalui serangkaian
lokakarya observasi lapangan, yang di mulai dari Tahun 2004 serta diskusi
mendalam yang di fasilitasi oleh kelompok kerja AMPL Berbasis Masyarakat
Nasional.
Penyusunan Dokumen Renstra AMPL Provinsi Banten di susun sesuai dengan
Kharateristik Kapasitas kebijakan yang memiliki paradigma baru yakni
melibatkan Steak Holders banyak pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan
dengan tetap berdasar kepada kemampuan riil Daerah, kesepakatan
Masyarakat, kepentingan Daerah, kepentingan pusat serta aturan dan
perundang – undangan yang berlaku.
6
BAB II
VISI – MISI DAN NILAI-NILAI DASAR
2.1 VISI
Visi pembangunan Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Provinsi
Banten adalah :
”Terwujudnya Banten dengan Air dan Lingkungan Sehat yang
berkelanjutan tahun 2015”
Kalimat terwujudnya Banten dengan air dan lingkungan yang sehat
mengartikan harapan kondisi di masa depan dengan ketersediaan air yang
memadai dan memenuhi syarat serta lingkungan hidup di masyarakat yang
sehat dan sejahtera, adapun arti berkelanjutan pada tahun 2015 merupakan
komitmen daerah dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah Indonesia
terhadap target yang disepakati di Johannesburg bahwa pada tahun 2015 secara
bersama-sama dapat mengurangi setengah dari proporsi penduduk yang tidak
memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar, sehingga diperlukan
pembangunan yang secara kontinyu dan sinergi untuk keperluan penyediaan air
minum dan sanitasi dasar.
Dengan demikian secara keseluruhan formulasi visi diatas secara eksplisit
menggambarkan keinginan kuat sekaligus kesertaan Masyarakat dan
Pemerintah Provinsi Banten untuk mengukir sejarah dengan mewujudkan
suatu kondisi pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dengan ciri utama
sebagai berikut :
Pertama : Mengupayakan perubahan untuk dapat berperilaku hidup
bersih dan sehat.
Kedua : Harapan untuk dapat mewujudkan kondisi AMPL seperti diatas
perlu adanya dukungan beberapa faktor penting diantaranya
adalah dukungan politik dalam rangka pembangunan AMPL di
7
Daerah yang di landaskan kepada 11 (sebelas) Pokok Kebijakan
Nasional AMPL – Berbasis Masyarakat yakni :
Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi
Pilihan yang di informasikan sebagai dasar tanggapan
kebutuhan
Pembangunan berwawasan Lingkungan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Keberpihakan kepada rakyat miskin
Peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Akuntabilitas proses pembangunan
Peran pemerintah sebagai fasilitator
Peran aktif masyarakat
Pelayanan optimal dan tepat sasaran
Penerapan prinsip pemulihan biaya
2.2 MISI
Untuk mencapai dan merealisasikan Visi program AMPL Berbasis Masyarakat
Provinsi Banten menjadi kondisi nyata diperlukan langkah–langkah sebagai
berikut :
1. Mengembangkan dan memelihara kebijakan pembangunan AMPL
2. Meningkatkan Cakupan Air Bersih
3. Meningkatkan cakupan penyehatan lingkungan
4. Mengembangkan peran masyarakat dalam peningkatan PHBS.
5. Mengembangkan sistem informasi pembangunan AMPL
2.3 NILAI-NILAI DASAR
Untuk mencapai Visi – Misi di atas di perlukan nilai-nilai yang harus dijadikan
pijakan dari seluruh pelaku AMPL Berbasis Masyarakat sebagai berikut :
1. Transparan ; merupakan nilai yang selalu dikedepankan oleh pelaku
AMPL sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan
dan pengelolaan hasil pembangunan AMPL
8
2. Partisipatif ; merupakan nilai sekaligus metode untuk melibatkan seluruh
elemen pembangunan dan kepentingan sehingga pelaksanaan pembangunan
dan pengelolaan AMPL inklusif dan berkelanjutan
3. Akuntabel ; merupakan nilai keterbukaan yang bertanggung jawab,
sehingga keseluruhan proses pembangunan AMPL dapat di pertanggung
jawabkan sampai kepada anak – cucu
4. Koordinatif ; merupakan nilai yang harus selalu tumbuh kembang dalam
keseharian pelaku AMPL, utamanya koordinasi antara kelembagaan
diinternal pemerintah atau kelembagaan yang ada di masyarakat dan swasta
5. Semangat Pengabdian dan Kebersamaan ; merupakan kata lain dari
bekerja dengan ikhlasuntuk kepentingan bersama dalam upaya hidup sehat
sejahtera dan nyaman.
6. Saling menghormati ; merupakan nilai yang mengakui eksistensi semua
pelaku AMPL tanpa memandang asal usul dan jabatan
7. Sinergis ; merupakan pola pembanguna yang menyatu saling mendukung
dalam rangka pembangunan AMPL, yang tiada henti
8. Semangat Pemberdayaan; merupakan nilai yang mendasar semua tindak
dan pikir dalam membangun AMPL - BM di masyarakat
9. Berpikir positif ; merupakan nilai yang mengedepankan sisi positif dalam
pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, dengan berpikir positif akan
memperkecil kemungkinan timbulnya konflik kepentingan
2.4 TUJUAN DAN SASARAN
A. TUJUAN
Tujuan yang ingin di capai dari penetapan Misi di atas adalah untuk
mewujudkan kodisi berikut :
1. Tujuan Umum :
Mewujudkan keseluruhan Visi Program AMPL Berbasis Masyarakat
yang hendak di capai yaitu dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan
(tahun 2015)
9
2. Tujuan khusus :
Menjaga dan melestarikan kondisi lingkungan dan sumber – sumber
mata air (air baku)
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup
Bersih dan Sehat
B. SASARAN
Sasaran untuk meraih Visi – Misi dan Tujuan seperti terpaparkan di muka,
ditetapkan sasaran yang dibagi menjadi sasaran jangka panjang, menengah
dan pendek dengan target capaian sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Sasaran jangka panjang (tahun 2005 – 2015)
Sasaran jangka panjang di targetkan dalam kurun waktu sepuluh tahun
kedepan yakni tahun 2015.
Kondisi yang ingin di capai dalam kurun waktu tersebut adalah
terwujudnya masyarakat Banten yang mampu membangun mengelola
dan memelihara sarana dan prasarana air minum dan lingkungan yang
berkelanjutan, serta terwujudnya masyarakat yang dapat berperilaku
hidup bersih dan sehat.
2. Sasaran jangka Menengah (Tahun 2005 – 2010)
Sasaran Jangka menengah ditargetkan selama kurun lima tahun sejak
tahun 2005 pada tahun 2010 nanti sudah terwujud sasaran antara berupa
teranggarkannya pembangunan untuk AMPL Berbasis Masyarakat
secara rutin dalam APBD di Kabupaten/Kota dan Provinsi yang
didukung oleh kesadaran masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan
pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan serta terselamatkannya
sumber air baku.
3. Sasaran jangka pendek (Tahun 2005 – 2007)
Sasaran jangka pendek di targetkan selama kurun waktu dua tahun sejak
tahun 2005. Selama kurun waktu ini diharapkan, tumbuh kesadaran
masyarakat dan aparatur tentang arti pentingnya pembangunan
penyediaan air minum dan sanitasi serta dapat terlaksananya
internalisasi kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah.
10
BAB III
ANALISA KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL
3.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI BANTEN
1. Kondisi Geografis dan Kependudukan Provinsi Banten
Provinsi Banten mempunyai luas kurang lebih 8.800.83 km 2. Berdasarkan
UU No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Tahun 2000 No. 182 tambahan lembaran Negara No. 4010). Batas
wilayah di tetapkan sebagai berikut :
Sebelah Utara, adalah laut Jawa
Sebelah Selatan, adalah Samudera Indonesia
Sebelah Timur, adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
Sebelah Barat, adalah Selat Sunda
Secara administratif Provinsi Banten terbagi kedalam 4 (empat) Kabupaten
dan 2 (dua) Kota yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak,
Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, Kota
Tangerang. Adapun jumlah penduduk berdasarkan data BPS Tahun 2003
adalah 9.083.144 dengan kepadatan penduduk 1.032 jiwa / KM 2 dan laju
pertumbuhan rata – rata 3.2 % / tahun.
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota Luas Wilayah (km2) 2003 2004
Kabupaten 1. Pandeglang 2.746,90 1.082.012 1.100.911 2. Lebak 2.859,96 1.122.228 1.132.899 3. Tangerang 1.110,38 3.185.694 3.194.282 4. Serang 1.724,09 1.769.995 1.834.514 Kota 5. Tangerang 184,00 1.462.726 1.488.666 6. Cilegon 175,50 326.324 331.872 Banten 8.800,83 8.956.229 9.083.144 Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka 2005
11
Wilayah Banten berada pada batas astronomis 105o.1’.11’ - 106o.7’.12’ BT
dan 5o.7’.50’ - 7o.1’.1’ LS dan mempunyai posisi yang sangat strategis pada
lintasan perdagangan internasional dan nasional.
Temperatur di daerah pantai dan perbukitan antara 22 oC - 32 oC sedangkan
di pegunungan dengan ketinggian 400 – 1.350 m.dpal mencapai antara 18 oC - 29 oC. Sementara kelembaban udara antara 81%-91%.
Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.083.144 jiwa pada
tahun 2004.
3.2 ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN
Air minum penyehatan lingkungan merupakaan kebutuhan dasar yang perlu
mendapatkan perhatian pemerintah untuk masyarakatnya, melalui
WASPOLA kegiatan AMPL Berbasis Masyarakat kegiatannya perlu
ditindak lanjuti dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kebijakan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di prakarsai oleh BAPPENAS
dan di tandatangani 6 (enam) Departemen dari 5 (lima) Kementerian
Kabinet Indonesia bersatu.
AMPL merupakan kegiatan yang di arahkan untuk mencapai Millenium
Development Goals (MDG), dengan target pada tahun 2015 dapat
mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air
minum dan sanitasi. Hal tersebut merupakan komitmen bersama para
negara anggota PBB sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja yang
dideklarasikan di Millenium Summit di bulan September 1999 di New
York dan di tegaskan kembali pada bulan September 2002 di Johannesburg,
Afrika selatan, dimana keterkaitannya pada Goal ke 7 yaitu memastikan
keberlanjutan lingkungan hidup dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam
kebijakan dan program nasional dan memulihkan sumber daya
lingkungan yang sudah rusak
12
Pada Tahun 2015 mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak
memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi lingkungan
Pada Tahun 2020 mencapai peningkatan yang berarti dalam hal
kehidupan paling tidak 100 juta penduduk pemukiman kumuh
3.3 KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN PROVINSI BANTEN
1. Kegiatan Kesertaan Kabupaten / Kota
Pada Tahun kedua 2003 – 2004 pelaksanaan di 7 (tujuh) provinsi,
terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten / Kota, salah satunya adalah
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Pada Tahun ketiga 2004 – 2005 pelaksanaan di 9 (sembilan)
Provinsi, terdiri dari 16 Kabupaten / Kota. Provinsi Banten
memperoleh kepercayaan untuk program WASPOLA melalui
kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat yaitu Kabupaten Pandeglang
dan Kota Tangerang serta Kabupaten Lebak dengan kegiatan tindak
lanjut AMPL Berbasis Masyarakat
Kegiatan tersebut pada umumnya masih berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah tingkat Provinsi dan
Kabupaten / Kota yaitu melalui TOT dan fasilitasi dalam rangka
pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kebijakan AMPL
Berbasis Masyarakat yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang.
Outcome yang di harapkan adalah tersusunnya kebijakan/ Renstra
AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, di Provinsi Banten baru
Kabupaten Lebak, oleh karena itu Kabupaten / Kota lainnya juga
memiliki kewajiban untuk membentuk Tim Pokja AMPL.
2. Kegiatan Pokja AMPL Berbasis Masyarakat Tahun 2005
Pokja AMPL Berbasis Masyarakat Provinsi Banten didasarkan pada SK
Gubernur Nomor : 618 / kep.173-HUK / 2005 tanggal 2 mei 2005
tentang pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Provinsi Banten tahun 2005 – 2006 yang memprioritaskan
13
program penyediaan air minum berbasis masyarakat dengan 14 kegiatan
utama (terlampir). Adapun kegiatan yang telah di laksanakan sampai
dengan bulan Desember tahun 2005 adalah 13 kegiatan dan masih
tersisa satu kegiatan yaitu “Dialog Publik”.
Kegiatan ini belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan lebih
mengutamakan penyelesaian Renstra AMPL Provinsi Banten.
3. Cakupan Air Bersih Provinsi Banten tahun 2004 dan 2005 serta
proyeksi tahun 2015
3. Cakupan Sanitasi Provinsi Banten tahun 2004 dan 2005 serta
proyeksi tahun 2015
53.67
34.831.7
48.545.2
62.5
43.71
51.7546.07 48.35
68.02
85.92 86.04
64.36
76.83
67.4 65.85
74.25 72.6
81.25
71.85
25
50
75
100
Kab.Pandeglang
Kab. Lebak Kab. Serang Kab.Tangerang
KotaTangerang
Kota Cilegon ProvinsiBanten
2004 2005 2015
36
26 27
6560
53
44.542.2
27.25
36.69
57.78
85.11
72.8
53.64
6863 63.5
82.5 8076.5
72.25
25
50
75
100
Kab.Pandeglang
Kab. Lebak Kab. Serang Kab.Tangerang
KotaTangerang
Kota Cilegon ProvinsiBanten
2004 2005 2015
1
5. Jadwal Kegiatan Pokja AMPL Provinsi Banten Tahun 2005
PELAKU ( INSTANSI ) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
SK Pokja AMPL
Membuat surat minat ikut Program KebijakanAMPL dari Provinsi Banten, ditanda tangani Kepala Bapeda Provinsi BantenDiseminasi dengan mengundang kabupaten/ Direncanakan pada minggu Kota dalam rangka sosialisasi Progam AMPL ke 2 bln April 05sekaligus menjaring peminat Program untuk Bertujuan agar tidak terjadi tahun 2005 miskomunikasi sebab kegiatan
hanya bersifat Asisten Teknis(Technical Assistent ) dan kabupaten perlu menggangarkandana
Audiensi/ Roadshow kepada penentu Kunjugan ke 2 (dua) kebijakan di Provinsi dan kabupaten/Kota kabupaten /kota yang terpilih
TOT renstra AMPL daerah dan TOT MPA - Perkuatan Kelembagaan PokjaMPHAST pembangunan AMPL ProvinsiDialog publik isu strategis AMPL Dilaksanakan di Kabubapten /
Kota yang terpilihKajian permasalahan pembangunan AMPL di Inventarisasi data dan informasiProvinsi Banten pelaksanaan AMPL di Provinsi
Bantensumber-sumber data dapat diambil dari dinas PU, Dinkes, Distamben dan instansi yang terkait
Rapat - rapat rutin Dilaksanakan secara bergiliranoleh instansi yang termasuk dalam pokja Provinsi
Menghadiri rapat di tingkat pusat dan perte- Diikuti secara bergiliran olehmuan koordinasi nasional review Tim Pokjaperkembangan AMPLLokakarya, finalisasi program strategis AMPL Tim Pokja Kerja sama Provinsi dan Kab/Kotadaerah Kab/Kota & Tim yang terpilih
Pokja ProvinsiPendampingan Pokja Provinsi dalam fasilitas Pendampingan Pokja Provinsi jika pelaksanaan kegiatan (kebijakan AMPL ) Kab/kota mengadakan AMPL Kab/Kota seperti pelaksanaan lokakaryaUsulan dana APBD Perubahan TA.2005 BPM menyiapkan RASK/ DASK(ABT TA. 2005 ) ABT TA.2005 untuk operasional
pokja AMPL ProvinsiMonitoring dan evaluasi ( Monev ) kegiatanAMPL berbasis masyarakat di kab / kotaRencana untuk Tahun 2006
Catatan :1, Anggota Tim Pokja terdiri dari Bapeda, Bapedal, BPM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU2, Tim Pokja yang ikut rapat koordinasi dan fasilitasi dilaksanakan secara bergilir.
Segera diurus ke Biro Hukum
Segera dibuat dan dikirimkan
Bapeda
1
2
3
Tim Pokja6
4
5
TIME SCHEDULERENCANA KERJA POKJA AMPL PROVINSI BANTEN TAHUN 2005
Bapeda
Bapedal
KETERANGANRENCANA KERJANO DesemberMaret April NopemberMei Juni Juli Agustus September Oktober
Dinkes
7
BPM
Tim Pokja
Tim Pokja
BPM & Dinkes
10
8
9
Januari Februari
14 Tim Pokja
Tim Pokja13
12
11
Dinkes
Tim Pokja
1
3.4. ISU PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
a. Kondisi Sarana Prasarana Air Minum Di Provinsi Banten
Masa lalu Masa sekarang Sos Bud :
Sumur dan pompa tangan yang ada di msyarakat sudah tidak berfungsi
Adanya pemahaman dari masyarakat bahwa tanpa adanya sarana & prasarana pendukung tidak bisa menikmati faslitas air
Masih adanya tanggapan masyarakat bahwa alam sekitar berikut isinya warisan nenek moyang, da penggunaannya tidak di batasi
Tidak tepat sasaran
Sos Bud : Adanya pemeliharaan dari masyarakat
pada sarana air bersih yang di miliki oleh setiap keluarga
Masyarakat belum tergerak memelhara sarana dan prasarana air bersih yang di bangun oleh pemerintah
Tersedianya upah bagi lembaga pengelola di tingkat masyarakat
Kehadiran perumahan BT mempengaruhi perilaku masyarakat baik prasarana dan sarana
Pengadaan dan pengelolaan saran da prasarana daerah pedesaan & squater
Dana : Dana tidak memadai Tidak adanya transparansi pendanaan Belum adanya konstribusi masyaarakat
dalam bentuk dana utuk pemeliharaan program
Dana : Belum adanya dana subsidi silang untuk
masyarakat yang miskin Masih kecilnya dana alokasi kegiatan
dalam program AMPL BM
Fisik : Kapasitas produksi unit pengelolaan air
(IPA) beum mencukupi kebutuhan masyarakat
Sarana dan prasarana yang telah terbangun tidak terpelihara dan perlu perbaikan
Masyarakat pedesaan yang sulit air perlu PDAM, akan tetapi jaringan PAM tidak ada
Masih menggunakan sumur gali yang kualitas airnya belum di ketahui layak konsumsi
Keterbatasan lahan untuk IPAL air minum di perkotaan
Kondisi sarana dan prasarana penyediaan air minum
Fisik : Pipa instalasi di tanam lebih dalam &
terlindung dari tekanan permukaan (jauh terhindar terlindas mobil)
Menggunakan sumur bor yang lokasinya tidak memperhitungkan sanitasi lingkungan
Kualitas air menurun karena tercemar limbah
Pengelolaan air minum lebih baik
Lingkungan : Di wilayah Kronjo dan beberapa desa
lainnya kesulitan air bersih, seandainya adapun terasa asin
DAS cisadane makin kecil dan dangkal, aparat PEMDA terkait segera bertindak
Ketersediaan air baku untuk air minum masih terjaga kualita dan kuantitinya
Bila musim hujan tiba, air minum kotor, bau dan terasa asin
Cakupan pelayanan air bersih dari pemerintah (PDAM) masih sangat kurang/ rendah terutama di daerah pedesaan
Air minum yang tidak memenuhi baku mutu air minum
Lingkungan : Tidak tersedianya air baku yang cukup Air baku untuk air minum sulit di
dapatkan akibat pencemaran lingkungan Kualitas air minum baik namun
pengelolaannya belum optimal
2
Pencemaran dan sedimentasi pada daerah resapan air
Kualitas dan kuantitas air baku menurun, karena perusakan lingkungan
Fungsi tata guna lahan dan Daerah tangkapan air tidak terpola sehingga terkesan liar.
.Kelembagaan : Sudah adnya lembaga – lembaga atau pokja
pengelolaan air baku Pengelolaan air baku menjadi lebih baik Sering tejadi perebutan sumber air minu
pada kalangan masyarakat Distribusi air minum tidak merata antara
kawasan permukaan dan kawasan industri.
Kelembagaan : Belum optimalnya rencana kerja dewan air
dan pokja –pokja pengelolaan Air baku Pelayanan kurang memuaskan dan kualitas
air minum jelek Program tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Birokrasi yang kaku dan top down UU dan yang tidak terarah Informasi yang tidak tepat sasaran Pengelolaan sumber air yang tidak jelas Konflik antar kepentingan sumber mata air
dengan masyarakat Isu pemekaran wilayah berpengaruh pada
asset daerah (serang timur dan serang Barat)
PERDA yang di susun oleh pemerintah tidak dapat di pahami oleh masyarakat
b. Kondisi Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan
Masa lalu Masa sekarang Dana :
Minimnya alokasi dana pembangunan untuk AMPL (Keiptakaryaan) jika di bandingkan dengan bidang pengairan (kebinamargaan)
Dana : Minimnya alokasi dana pembangunan
untuk AMPL (keciptakaryaan) jika di bandingkan dengan bidanmg pengairan (ke binamargaan)
Sos bud : Pengelolaan persampahan sebagian
besar di laksnakan leh masyarakat PHBS pada masyarakat masih rendah Masyarakat masih menggunakan
badan sungai untuk air sungai yang kotor untuk mencuci, memasak dan mandi
Budaya hidup sehat belum ada Kesadaran masyarakat untuk memiliki
sarana sanitasi masih rendah
Sos Bud : PHBS lebih di tingkatkan Sering di lakukan penyuluhan atau
sosialisasi masalah PL secara berkesinambungan
Tingkat kesehatan masyarakat desa lebih baik dari tahun –tahun sebelumnya
Saluran pembuangan limbah rumah tangga kurang pemeliharaan , sehingga limbah tidak mengalir dan menimbulkan genangan .
WC umum sudah di bangun, tapi kurang pemeliharaan (tidak di pergunakan lagi)
Tingkat kepedulian warga terhadap kesehatan lingkungan masih kurang
Pembuatan WC sudah ada di setiap keluarga (ada pemeliharaan)
Pemeliharaan sarana yang sudah terbangun kurang di perhatikan
3
Budayakan kembali kebiasaan Gotong royong dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Fisik : Drainage yang kurang mencukupi Sarana drainage yang kurang
memperhatikan kualitas (tidak sesuai bestek)
Masih banyak sarana yang belum di bangun (SPAL masih tanah, MCK, di kebun, di lading, jaringan air belum terbentuk
Kurangnya tempat pembuangan limbah rumah tangga yang jauh dari pemukiman
Tidak tersedianya TPS yang mencukupi
Bayak perumahan penduduk tidak diplesterisasi
Fisik : Adanya tempat sampah tersedia di setiap
rumah (bak sampah) Perlu adanya master plan drainage Sarana drainage di jadikan SPAL Penyediaan sarana air limbahdomestik
sudah ada namun perawatannya kurang memadai
Tersedianya TPS yang mencukupi Lahan untuk TPA sampah sulit untuk di
dapatkan Tidak menyatunya antara seluruh
drainage dengan SPAL Sarana pengelolaan air limbah domestik
sudah di operasikan, namun belum optimal.
Kelembagaan : Minimnya informasi tentang kesehatan
lingkungan Angkutan sampah DPUK lamban Penanganan sampah organic belum di
tangani oleh PEMdA secara baik
Kelembagaan : Pola pembangunan yang di bangun top
down Pengelolaan limbah masyarakat di kota
Tangerang sudah di tangan I oleh PDAM tetapi tidak di lanjutkan
Berkat IPTEK masyarakat lebih mengerti budaya PHBs
Adanya sebuah kebijakan dengan Visi & Misi yag sama
Lingkungan : Masih banyak wilayah yang kumuh
dan belum tertata Masih kurangnya jalan setapak jalan
lingkungan dan drainage saluran Belum adanya pemanfaatan limbah
domestik Tempat pembuangan akhir sampah
tidakmemperhatikan aspek lingkungan Penyediaan sarana sanitasi lingkungan
sesuai kebutuhn aktivitas rumah tangga Masih adanya droping sampah an
organik dari Provinsi lain melalui sungai Cisadane
Lingkungan : Koservasi di daerah hulu dan sungai Adanya bak – bak penampungan sampah
di setiap rumah Truk sampah dari dinas Kebersihan secara
reguler mengangkut sampah –sampahdari depan rumah –rumah ke TPA
Adanyaiuran bulanan yang di bebankan pada masyarakatuntuk penanganan sampah sampah tersebut.
3.5. ISU STRATEGIS
Isu strategis di rumuskan dari hasil analisis kondisi eksternal dan internal
dengan mempertimbangan hasil lokakarya pendalaman kebijakan dan serta
strategi pelaksanaan AMPL Berbasis Masyarakat di Provinsi Banten.
Formulasi rumusan isu strategis mempunyai hubungan erat atau berpengaruh
langsung terhadap pencapaian Visi – Misi yang telah di tetapkan ada lima
strategis yang berhasil di formulasikan yaitu :
4
1. Data tentang AMPL belum tersedia secara baik
Data AMPL sebetulnya tersedia di masing –masing Dinas, Bidang,
Lembaga yang terkait dengan Air Minum penyehatan Lingkungan (AMPL)
hanya perlu di paduserasikan dan di sepakati menjadi satu data yang akurat
dan Valid sehingga pakan pembangunan AMPL ke depan dapat di mulai
dari data & informasi yang sama, valid dan akurat baik angka, lokasi,
maupun permasalahannya.
2. Makin berkembangnya penyakit berbasis lingkungan
Perkembangan wilayah Provinsi Banten terutama di bagian utara sebagai
akibat dari posisinya yang strategis telah berdampak pada padatnya
pemukiman tanpa disertai penyediaan sarana air dan sanitasi yang
memadai. Pada saat yang sama, eksplorasi sumberdaya alam di bagian
selatan yang merupakan daerah tangkapan hujan telah berjalan sedemikian
rupa sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem.
Kedua kondisi di atas menimbulkan berkembangnya penyakit-penyakit
berbasis lingkungan (water bourne disease) dan munculnya penyakit-
penyakit baru berbasis lingkungan seperti flu burung, chikungunya, polio
dan diare.
3. Cakupan Air Bersih dan Sanitasi Dasar masih rendah
Keterbatasan dana pemerintah dalam pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi berdampak kepada rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi dasar.
Data terakhir menunjukkan bahwa cakupan air bersih di Provinsi Banten
sebesar 64,36% sementara cakupan sanitasi dasar sebesar 53,64%.
4. Sarana Ampl tidak memadai
Kondisi sarana prasarana AMPL banyak yang rusak. Pembangunan yang di
lakukan pada masa lalu lebih mengedepankan fakta penyediaan sarana
prasarana kurang melibatkan masyarakat sehingga tanggung jawab akan
hasil pembangunan yang perlu pemeliharaan sering terabaikan sehinga
pada akhirnya hanya menjadi Monumen Cipta Karya (MCK) di samping
hal tersbut sering terjadi penentuan lokasi tidak di dasarkan pada kebutuhan
nyata sehingga banyak sarana prasarana yang di bangun menjadi kurang
bermanfaat dan tidak tepat sasaran yang pada akhirnya tidak di manfatkan
dan tidak di pelihara akhirnya rusak dan mubadzir.
5
3.5 PERSEPSI DAERAH TERHADAP 11 POKOK KEBIJAKAN NASIONAL DAN 16 STRATEGI PELAKSANAAN
A. SEBELAS POKOK KEBIJAKAN NASIONAL
Pokok Kebijakan Definisi yang di pahami daerah
Tantangan pelaksanaan Yang perlu di lakukan daerah
1. Air sebagai benda sosial
air sebagai benda sosial jika air dapat dengan mudah didapat gratis
belum tumbuhnya persepsi masyarakat bahwa air sebagai benda sosial arus di jaga kelestariannya
ketiadaan dana dlam pengelolaan nya
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan air bersih
Air sebagai benda
ekonomi
air sebagai benda ekonomi jika air di peroleh dengan membeli, karena mempunyai daya jual
air sebagai benda ekonomi ketersediaannya harus di upayakan melalui proses penyediaan & pengelolaan
aparat dan masyarakat apatis dalam mensosialisasikanbahwa air adlah sebagai benda ekonomi
sosialisasi dalam penggunaan air yang ekonomis sesuai dengan kebutuhan
2. Pilihan yang diinformasikan sebagai dasar pendekatan tanggap kebutuhan
Management partisipatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tepat guna dan tepat sasaran
Ego sektoral dan ego pribadi yang masih sering muncul
Belum terbisa dengan metode baru
Apatis dan bosan
Mengoptimalkan kembali kelompok yang ada di masyarakat untuk menggali dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
Membuat jadwal pertemuan reguler dalam kelompok tersebut (ada notulensi)
3. Pembangunan berwawasan lingkungan
Pembangunan sarana air bersih sanitasi lingkungan harus memperhatikan sanitasi di sekitar sumber air
Membangun sarana dan prasarana tanpa harus merusak
Pelestarian sumber daya air
Pembangunan yang ranah lingkungan
Penegakan hokum harus di tetapkan sesuai dengan aturan
Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk belajar menyelamatkan hutan yang ada di sekitarnya
Pemerintah masih belum menjadikan prioritas program –program yang berwawasan lingkungan
Dana SDM yang belum memadai
Sosialisasi adanya peraturan dan pentingnya pelestarian hutan
Melakukan upaya –upaya pengendalian pencemaran lingkungan
Membuat program daur ulang dan IPAL terpadu yang di kelola oleh masyarakat bersama Pemda
PEMDA harus bertindak
tegaa terhadap pengusaha yang melanggar
4. Pendidikan perilaku hidup bersih & sehat
Hidup yang berazaskan sikap dan kondisi sehat sesuai dengan norma yang berlaku baik formal maupun non formal
Budaya malas hidup bersih dan sehat
Wawasan masyarakat masih rendah
Tingkat kehidupan lebih rendah
Sosialisasi formal dan informal tentang PHBS secara kesinambungan
Pelaksanaan harus terpadu dinkes, dinas pendidikan, Dina
6
agama,toma dan toga secara rutin
Perlu di adakan lomba rumah & lingkungan yang bersih & sehat
5. Keberpihakan pada masyarakat miskin
Pelayanan yang berdasarkan pada tanggap kebutuhan masyarakat miskin secara berkesinambungan dan merata
Dana alokasi pemerintah untuk subsidi terhadap masyarakat miskin di lakukan secara nyata
Masyarakat miskin adalah yang paling banyak tidak menikmati sarana air bersih dan penyehatan lingkungan
Masih berpihak pada kepentingan penguasa dan tokoh yang mampu
Penyimpangan dana o;leh kelompokatau perorangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga tepat sasaran.
Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin
Adanya subsidi bagi orang miskin pada AMPL
Membuat kesepakatan di tingkat desa dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin
Program pendampingan untuk mengajak masyarakat peduli pada pemahaman tentang UU Lingk hidup
6. Peran perempuandalam pengambilan keputusan
Pengguna air yang laping dominan yang harus di berikan akses yang seluas –luasnya serta harus mendapatkan peran lebih dari yang ada sekarang
Perannya sebagai ibu rumah tangga yang merangkap menjadi kepala keluarga
Tingkat pendidikan perempuan di pedesaan masih rendah
Perempuan kurang percaya diri
SDM rendah Banyak kegiatan di
ruang lingkupnya sendiri Di anggap sebagai orang
kedua Kurang peduli pada
masalah yang di timbulkan akibat dari aktifitasnya sehari –hari
Masih kurangnya ruang dan kesempatan untuk mengaktualkan diri
Masih malu - malu
Di adakannya program 0progaram intesive tentang pemberdayaan perempuan (ditingkat RT, RW,kelurahan)
Adanya pembinaan yang berkelanjutan tentang progaram AMPLBM di lingkungan kelompok perempuan (pengajian, arisan, posyandu dll).
Peran perempuan harus di tingkatkan melalui penyuluhan –penyuluhan dan kaderisassi tanpa melepaskan fungsi utama sebagai ibu
7. Akuntabilitas proses
pembangunan
Proses pembangunan harus tepat sasaran tepat waktu dan tepat dalam pendanaan (transparan) serta melibatkan masy
Data perencanaan pembangunan yang tidak lengkap dan akurat
Perlu adanya data perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Pengawasan dalam proses input – output harus lebih di perketat dengan melibatkan akuntan publik
8. Peran pemerintah
sebagai fasilitator Menampung aspiras
warga sebanyak banyaknya dengsn tetap berprinsip pada azas kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat adalah sejajar (sebagai mitra pembangunan)
Pemerintah sebagai
Paradigma pemerintah yang salah
Belum terbiasa dengan pola yang baru ini
Penyadaran bersama melalui pengarahan intensif (rapat rutin) yang sifatnya berjenjang
7
mediator dan penampung aspirasi dari masyarkat dan realisasi pelaksanaan program di laksanakan oleh masyarakat –sesuai dengan kemampuannya
9. Peran aktif masyarakat
Masyarakat di libatkan dan bekerjasama dalam suatupembangunan melalaui pemberdayaan masyarakat
Masyarakat harus aktif dan di berikan porsi yang jelas, agar menanggapi atau ikut merasa memiliki / peduli atas hasil pembangunan tersebut
Tidak di libatkannya peran masyarakat dan tidak adanya komunikasi karena tingkat pendidikan masyarakat berbeda
Masih banyak yang beranggapan bahwa masyarakat masih bodoh, terbelakang dan hanya pasif menunggu
Pemerintah masih belum rela atau riskan jika program yang melaksanakan masyarakat
Perlu adnya gerakan peduli lingkungan yang di mulai dari tokoh agama pemuda dan masyarakat sekitar
Perlu kerjasama lintas sektoral
10. Pelayanan optimal dan tepat sasaran
Tidak membeda bedakan kelompok tertentu dalam pelayanan umum (sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada
Tingkat kepedulian masih rendah dari pemerintah
Tidak adnya data base kebutuhanmasyarakat
Tidak tersedianya SDM yang memadai dan tiada dukungan sarana dan prasarana
Adanya base line data program
Perlu adanya penanganan setiap permasalahan yang muncul ke permukaan
11. Penerapan prinsip pemulihan biaya
Mengoptimalkan swadaya dan potensi yang ada pada masyarakat
Memperhitungkan biaya yang harus di keluarkan
Adanya kesepakatan masyarakat dalam menaggung operasional dan pemeliharaan atas sarana yang telah terbangun (perhitungan biaya)
Kebutuhan terkadang tidak terkontrol untuk pengeluaran
Sifat saling memiliki sulit di wujudkan
Belum adanya kemampuan masyarakat untuk iuran dana
Masyarakat pasrah pada keadaan
Membangun kembali keswadayaan warga dan gotong royong
Adanya iuran reguler berdasarkan kemampuan masyarakat, dan besarnya iuran di tetapkan oleh masyarakat itu sendiri
A. ENAM BELAS STRATEGI PELAKSANAAN
STRATEGI PELAKSANAAN DEFINISI YANG
DIFAHAMI DAERAH
TANTANGAN
PELAKSANAAN
YANG PERLU
DILAKUKAN
DAERAH
Mengembangkan kerangka
peraturan untuk mendorong
partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan,
Perlu payung hukum yang
jelas bagi AMPL Peraturan harus di
sesuaikan dengan kondisi
Kurangnya kesadaran
masyarakat Butuh waktu dan biaya
besar
Membuat perda tentang
peran serta masyarakat Melakukan pendekatan
berbasis sosiologi
8
pelaksanaan &
pemeliharaan,serta
pengelolaan saranaprasarana
& saran AMPL
masyarakat Peran serta masyarakat
terlindungi secara hukum
Masyarakat provinsi
bangsel masyarakat yang
heterogen
Meningkatkan investasi untuk
pengembangan kapasitas
sumberdaya masyarakat
pengguna
Memepermudah investor
untuk datang Perlu peningkatan dana
bagi masyarakat sasaran Peningkatan kapasitas
masyarakat pengguna Solusi bagi masyarakat
golongan ekonomi lemah Modal penting tapi
kesadaran masyarakat jauh
lebih penting
Kurangnya kepedulian
pemerintah dan masyarakat Masyarakat menolak
investor
Peningkatan komunikasi
antara masyarakat,
swasta dan pemerintah Penyuluhan tentang
pentingnya investasi
Mendorong penerapan
pilihan-pilihan pembiayaan
untuk pembangunan &
pengelolaan prasarana &
sarana AMPL
Motifasi kpd masyarakat
agar melakukan pilihan
yang sesuai kemampuan Agar pilihan yang di ambil
ekonomis
Masyarakat cenderung
memilih tanpa
menghiraukan pembinaan Masyarakat yang kurang
peduli
Melakukan sosialisasi
penerapan pilihan2 Penyediaan brosur
tentang pilihan 2
pembiayaan
Menempatkan kelompok
pengguna dalam pengambilan
keputusan pada seluruh
tahapan pembangunan serta
pengelolaan prasarana dan
sarana AMPL
Pengguna terlibat aktif
dalam seluruh tahapan
pembangunan
Masyarakat yang kurang
peduli Pengetahuan masyarakat
yang rendah
Melakukan sosialisasi
melalui tokoh
masyarakat dan agama Membentuk tim
pembina dan
pengawasan
Meningkatkan kemampuan
masy di bidang teknik,
pembiayaan & kelembagaan
dlm pembangunan dan
pengelolaan prasarana &
sarana AMPL
Masyarakat mendapat
pelatihan peningkatan
kemampuan Upaya mendidik
masyarakat
Keterbatasan dana
pemerintah
Melaksankan pelatihan
–pelatihan peningkatan
kemampuan Menghidupkan balai –
balai latihan Menganggarkan pada
APBD
Menyusun NSPM sektor
AMPL sebagai upaya
memperbaiki kualitas
pelayanan pada thp
perencanaan, pelaksanaan,
operasi pemeliharaan &
pengelolaan
Pemerintah dan masyarakat
harus secara bersama
menyusun NSPM AMPL
SDM pemerintah yang
lemah
Melakukan pelatihan
penyusunan NSPM Pokja AMPL
bertanggung jawab
menyusun menyusun
NSPM AMPL
Mendorong konsolidasi
penelitian pengembangan dan
diseminasi pilihan teknologi
mendukung prinsip
pemberdayaan masy
Memadukan iptek dan
imtak
Kurangnya minat
pemerintah dan masyarakat Keterbatasan dana
Menganggarkan dalam
APBD
9
Mengembangkan motivasi
masy melalui pendidikan
formal dan informal
Pengembangan motivasi
masyarakat sudah saatnya
di lakukan secara formal /
sekolah maupun informal
Sikap masyarakat yang
masa bodoh Kemauan pemerintah yang
setengah - setengah
Melakukan pelatihan
motivasi bagi
masyarakat
Meningkatkan pelestarian
dan pengelolaan lingkungan
khususnya sumber daya air
Pemda dan masyarakat
melakukan upaya optimal
pelestarian untuk menjaga
sumber daya air
Anggapan masyarakat
bahwa pelestarian dan
pengelolaan lingkungan
adalah urusan pemerintah
Membuat gerakan wajib
pendidikan dan latihan
tentang pengelolaan
lingkungan Membuat pertunjukan
dengan isu lingkungan Peningkatan SDM
pemerintah di bidang
lingkungan
Mempromosikan perubahan
pendekatan dlm pengelolaan
prasarana & saran Ampl dari
pendektan berdasarkan
administrasi menjadi
pendekatan sistem
Pemberian informsi bahwa
pembangunan AMPL
adalah kegiatan bersama
antara masyarakat, swasta
dan pemerintah
Pemahaman pemerintah
dan masyrakat tentang
pengertian pendekatan
administrasi dan sistem
Melakukan sosialisasi
tentang pendekatan
sistem
Meningkatkan kualitas
pengelolaan prasarana dan
sarana AMPL yg di lakukan
masy pengguna
Masyarakat terlibat aktif /
di depan dalam
peningkatan kualitas
pengelolaan prasarana dan
sarana AMPL
Keterbatasan dana dan
SDM
Menganggarkan dalam
APBN Melakukan pelatihan 2
Meningkatkan kepedulian
masyarakat pengguna
Sarana dan prasarana
AMPL adalah milik
bersama yang harus di
optimalkan penggunanya
Rendahnya kesadaran
masyarakat Pengetahuan masyarakat
yang terbatas
Mengadakan pelatihan Melakukan pembinaan
langsung kepada
masyarakat Pembentukan badan –
badan pengelola
Menerapkan upaya khusus
pada masy yang kurang
beruntung utk mencapai
kesetaraan pelayanan AMPL
Menerapkan subsidi silang
bagi masyarakat yang
kurang beruntung dalam
AMPL
Keterbatasan dana Menganggarkan dalam
APBN Memberikan subsidi
pembangunan
Mengembangkan pola monev
hasil pembangunan prasarana
dan sarana AMPL yg
berorientasi kepada
pencapaian tujuan dan
ketepatan sasaran
Monev yang mampu
mengkaji ulang keberadaan
AMPL di masyarakat
Keterbatasan SDM Pelatihan monev Pokja bertanggung
jawab mengembangkan
pola monev AMPL
Mengembangkan komponen
kegiatan monev (tingkat
Masy- kab/ kota –Provinsi &
pusat)
Koordinasi dan kesamaan
pandangan dari pusat
sampai daerah
Kurangnya keterpaduann
antara pusat dan daerah
Pokja bertanggung
jawab mengembangkan
komponen Pola monev
AMPL terutama antara
tingkat masyarakat
10
dengan Pemda
Mengembangkan dan
menyebarluaskan indikator
kinerja pembangunan
prasarana dan sarana AMPL
Pemda dan masyarakat
harus membuat indikator
kinerja pembangunan
AMPL dan menerapkan
nya
Keterbatasan SDM dan
media yang ada
Menyusun Visi – Misi
agar indikator kinerja
dapat di susun Pemanfaatan media
yang ada
3.7. KONDISI AMPL BANTEN YANG DI HARAPKAN DI MASA YANG
AKAN DATANG
NO ASPEK KEBERLANJUTAN KONDISI AMPL YANG DI HARAPKAN
1 Pendanaan Tersedianya dana untuk pembangunan Sarana Air bersih di setiap kecamatan
Tersedianya dana untuk pembangunan pembangunan dan pengelolaan sampah di setiap wilayah pembangunan
Tersedianya subsidi air minum bagi warga Kota dan Desa yang rawan air Tersedianya bantuan pinjaman untuk pembangunan sarana Air bersih dan
sanitasi untuk masyarakat 2 Teknologi Adanya standarnisasi teknologi pengadaan air minum yang murah
Tersedianya pilihan teknologi pengolahan sampah yang tepat Guna Tersedianya teknologi perpipaan air minum sederhana Tersedianya pilihan TTG AMPL bagi masyarakat
3 Kelembagaan Adanya perda yang mengatur pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Adanya pengelolaan air bersih di musim kemarau bagi masyarakat Adanya petugas (PNS) yang mengurusi AMPL Berfungsi PDAM yang Optimal Terbentuknya Dinas kebersihan dan pnglolaan limbah Adanya Dinas yang memonitor kualitas air dan lingkungan Terbentuknya kelembagaan di masyarakat yang mengurusi AMPL di
kecamatan dan Desa Adanya rencana kerja AMPL Daerah yang konsisten
4 Lingkungan Tidak ada lagi penambang ilegal yang mencari sumber air yang merusak lingkungan
Adanya petugas khusus yang mengontrol kualitas air yang di konsumsi masyarakat
Reklamasi bekas tambang galian 5 Sosial Adanya penghargaan bagoi pengelola AMPL yang baik dan berhasil
Pemasyarakatan AMPL dari tingkat Kabupaten s.d RT Setiap Rumah sekolah dan sarana publik memiliki sarana AMPL PHBS sejak usia dini di seluruh sekolah Gerakan budaya hidup bersih perlu di wujudkan Adanya pelatihan rutin bagi masyarakat tentang AMPL Penyuluhan yang berkelanjutan tentang AMPL
Sumber : Laporan lokakarya rencana kerja dan penyusunan Visi – Misi AMPL Provinsi banten Oktober 2004
11
3.8 ANALISA SWOT a. Analisa Kondisi Internal No Internal strategic factors Bobot Rating Skor
(3X4) Kesimpulan (prioritas)
1 2 3 4 5 6
Strenghths
1. Tingginya respons stakeholder dalam kegiatan Pokja
2. Dukungan dana yang cukup dari Pemda
3. Koordinasi yang baik dengan Pokjanas
4. Koordinasi yang baik dengan LSM
5. Dukungan aspek legal terhadap keberadaan Pokja AMPL
15
10
10
10
15
4 3 2 2 3
1,2
0,6
0,4
0,4
0,9
I
III
IV
V
II
Total Strengths 50 3,50
Weaknesses
1. Kurangnya komitmen dinas / instansi dalam implementasi program AMPL – BM.
2. Terlambatnya pencairan dana 3. Padatnya agenda kegiatan di
akhir tahun anggaran 4. Waktu fasilitasi yang terbatas. 5. Kurangnya intensitas
pendampingan Pokja Propinsi ke tingkat Kabupaten.
15
10
10
10
15
3 2 2 2 3
0,9
0,4
0,4
0,4
0,9
I
III
IV
V
II
Total Weaknesses 50 3,0 TOTAL 100
12
3.9. ANALISIS KONDISI EKSTERNAL
No External Strategic Factors Bobot Rating Skor (3X4)
Kesimpulan (prioritas)
1 2 3 4 5 6
Opportunities
1. Permintaan untuk terus bekerjasama dengan WASPOLA
2. Kemitraan dengan LSM untuk implementasi program AMPL - BM
3. Kemitraan dengan PT untuk implementasi program AMPL – BM
20 15 15
2
4 4
0,8
1,2
1,2
III
II I
Total Opportunities 50 3,2
Threats
1. Umur WASPOLA yang tinggal 2 tahun lagi.
2. Keberadaan tahun anggaran daerah yang tidak memungkin persiapan masyarakat dilakukan secara lengkap
3. Terbatasnya waktu Pokja AMPL Propinsi untuk melakukan pendampingan ke kabupaten / kota.
4. Orientasi pada program fisik
10
10
20
10
2 3 3 3
0,4
0,6
1,2
0,6
IV
II I
III
Total Threats 50 2,8 TOTAL 100
1
3.9. Matrik TOWS dan Strategi Utama
EFAS\IFAS
STRENGHTHS 1. Tingginya respons stakeholder dalam kegiatan
Pokja 2. Dukungan dana yang cukup dari Pemda 3. Koordinasi yang baik dengan Pokjanas 4. Koordinasi yang baik dengan LSM lokal 5. Dukungan aspek legal terhadap keberadaan Pokja
AMPL.
WEAKNESSES 1. Kurangnya komitmen Dinas / Instansi terkait dalam
implementasi AMPL-BM 2. Terlambatnya pencairan dana 3. Padatnya agenda kegiatan di akhir tahun anggaran 4. Waktu fasilitasi yang terbatas 5. Kurangnya intensitas pendampingan Pokja Propinsi
ke tingkat Kabupaten. OPPORTUNITIES
1. Permintaan untuk terus bekerja sama dengan WASPOLA
2. Kemitraan dengan LSM untuk implementasi program AMPL – BM
3. Kemitraan dengan PT untuk implementasi program AMPL – BM.
STRATEGY SO 6,7
1. Optimalisasi peran Pokja AMPL 2. Pelaksanaan strategi komunikasi dengan membuat
jaringan kerja
STRATEGY WO 6,2
1. Pengaturan strategi implementasi secara komprehensif
2. Adanya aturan penggunaan pendekatan AMPL-BM
THREATHS 1. Umur WASPOLA yang tinggal 2 tahun lagi 2. Keberadaan tahun anggaran daerah yang tidak
memungkin persiapan masyarakat dilakukan secara lengkap
3. Terbatasnya waktu Pokja AMPL Propinsi untuk melakukan pendampingan ke kabupaten / kota.
4. Orientasi pada program fisik
STRATEGY ST 6,3
1. Pembagian peran yang seimbang antara WASPOLA/Pokjanas dengan Pokja Daerah
STRATEGY WT 5,8
1. Konsistensi terhadap rencana kegiatan
2
1
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Visi misi yang terkandung dalam Renstra AMPL-BM merupakan suatu kondisi yang
akan hadir dimasa yang akan datang untuk itu diperlukan strategi pencapaian
berupa program strategis yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:
4.1. MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN AMPL
4.1.1. Perkuatan Kapasitas Kelembagaan AMPL di daerah
a. Pengembangan SDM Pokja AMPL (Pelatihan, Magang, Studi
Banding)
b. Pengembangan Sarana Kerja Pokja AMPL
c. Pemasaran Program di tingkat Pengambil Kebijakan
(Roadshow,Dialog Publik, Lokakarya, Diseminasi, Studi Banding)
d. Pengembangan sumber-sumber pembiayaan program AMPL
4.1.2. Meningkatkan KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi)
Program AMPL
a. Design Program intervensi pembangunan AMPL
b. Koordinasi dan Asistensi Perencanaan Program Intervensi
Pembangunan AMPL
4.2. MENINGKATKAN CAKUPAN AIR BERSIH
4.2.1. Pengembangan sarana prasarana air bersih di daerah
a. Membuat contoh sistem pembangunan Air bersih dengan SIDKOP
(Survei, Investigasi, Desain, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan)
berbasis masyarakat
b. Pengembangan dan Pemeliharaan sarana air bersih di Wilayah
Prioritas
2
4.3. MENINGKATKAN CAKUPAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
4.3.1. Pengembangan sarana prasarana penyehatan lingkungan di
daerah
a. Membuat contoh sistem pembangunan Penyehatan Lingkungan
dengan SIDKOP (Survei, Investigasi, Desain, Konstruksi, Operasi,
Pemeliharaan) berbasis masyarakat
b. Pengembangan dan Pemeliharaan sarana Penyehatan Lingkungan
di Wilayah Prioritas
4.4. MENGEMBANGKAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN PHBS.
4.4.1. Pengembangan SDM dan kelembagaan masyarakat tentang PHBS
a. Pelatihan TOT kader AMPL
b. Fasilitasi Program Aksi PHBS Kelompok Masyarakat di daerah
4.5. MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
AMPL
4.5.1. Penguatan MIS (Management Information System) AMPl di
daerah
a. Penyusunan Database AMPL
b. Promosi/ penyebarluasan informasi pembangunan AMPL melalui
media cetak dan elektronik
c. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembangunan AMPL
d. Pemetaan Wilayah Prioritas Intervensi Pembangunan AMPL
Provinsi Banten
3
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Renstra AMPL-BM Banten diamaksudkan sebagai aran dan pedoman umum
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM selama kurun
waktu sepuluh tahun kedepan
2. kurun waktu sepuluh tahun adalah merupakan batas waktu minimal yang
dapat dipergunakan untuk mewujudkan Visi AMPL-BM
3. Untuk dapat mewujudkan Visi AMPL-BM dibutuhkan rumusan Misi yang
terdiri dari beberapa beberapa kondisi parameter pencapaian target dan
sasaran yang telah ditetapkan
4. penetapan strategis pencapain yang terdiri dari pokok kebijakan program dan
kegiatan merupakan rangakaian langkah strategis untuk menyikapi isu
strategis yang melingkupi ranah menuju perwujudan Visi dan Misi yang pada
dasarnya adalah langkah awal menuju pelaksanaan kegiatan yang
sesungguhnya, karena beberapa hal yang ditetapkan sifatnya pokok dan
mendasar yang memerlukan penjabaran lebih lanjut
5. Antara Renstra AMPL-BM dengan Renstra Daerah Provinsi Banten terdapat
hubungan yang integral karena hal-hal yang diurai dalam Renstra AMPL-BM
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Daerah Provinsi Banten
B. HARAPAN
1. Dokumen Renstra AMPL-BM Banten bukanlah sebuah kitab suci yang
tidak dapat berubah ataupun berubah sepanjang masa. Karena itu agar
substansi yang terkandung di dalamnya tetap dapat mengikuti tuntutan
perkembangan zaman diperlukan proses evaluasi secara berkelanjutan
2. Realisasi Renstra AMPL-BM Banten wajib didukung oleh segenap elemen
stakeholders yang ada.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang dihasilkan secara poartisipatif melalui
serangkaian lokakarya dan diskusi mendalam sudah tentu dalam realisasinya juga
dilakukan pendekatan partisipatif juga, sehingga hasil yang diraih dapat optimal.