RENJA TAHUN 2020 - kesbangpol.madiunkab.go.id
Transcript of RENJA TAHUN 2020 - kesbangpol.madiunkab.go.id
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia-Nya sehingga
penyusunan Rencana Kerja Organisasi Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam
Negeri (Renja SKPD BAKESBANG DAN POLDAGRI) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran
2020 ini dapat diselesaikan pada waktunya Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu
langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan
kegiatan pada Tahun 2020. Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Perubahan
Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan
maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran
masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlu kan demi penyempurnaan. Akhir kata
semoga Renja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.
Madiun, 18 Maret 2019
ii
DAFTAR ISI
Kata PengantarDaftar IsiBAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 20182.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Madiun
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Perubahan Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
BAB IV PENUTUP
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian
visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju
pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan
perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan
Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama Sisa periode 1 (satu)
tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Selanjutnya Renja BAKESBANG DAN POLDAGRI Kabupaten Madiun
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
BAKESBANG DAN POLDAGRI Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagai tahapan
penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun 2020.
1
1.2. Landasan HukumLandasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
8) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2011 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
10) Peraturan Bupati Madiun No. 57 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kesbang dan Politik Dalam Negeri.
1.3. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan renja SKPD adalah:
a. Maksud
Penyusunan Renja-SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan
semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk
menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta
sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi lembaga Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun selama tahun 2020.
b. Tujuan
Penyusunan Renja Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2020
bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan
kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah
dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan
disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja
Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2020 dapat dicapai secara
optimal.
2
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUANBab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,
Hubungan Renja Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2020
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DUA TAHUN LALUBab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD DuaTahun Lalu, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATANBab ini memuat : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran
Renja SKPD, Program dan Kegiatan Tahun 2020.
BAB IV PENUTUPBab ini memuat: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak
lanjut.
3
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BakesbangTahun 2019Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan 2019
Pada Tahun 2019 total anggaran sebesar : Rp. 7.557.518.420,17
dengan rincian Belanja Langsung sebesar : Rp. 4.268.703.350,-
dan Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 3.102.050.700,-
Yang dialokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 35 kegiatan yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.
5.023.065.858,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 66%.
4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten MadiunBakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun sebagai lembaga teknis
perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten
yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi
perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya
pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual
sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga
(welfare state).
Untuk mencapai visi dan misi Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun
melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan
yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa
program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bakesbang Kabupaten Madiun
adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan
program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan
visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bakesbang
Dan Poldagri dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak.
BAKESBANG Dan POLDAGRI sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang
merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan wajib yang
wajib dilaksanakan, yaitu urusan Pemerintahan Umum.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perbup Nomor 57
Tahun 2011, Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun didukung ketersediaan dan
kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program
dan kegiatan, Pemerintahan Umum dalam Bidang Keamanan Dan ketertiban serta
Wawasan Kebangsaan .
Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan Umum di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dalam
menciptakan rasa aman . Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut meliputi :
1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen masyarakat
Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan belum secara signifikan
diikuti oleh peningkatan kualitas. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan
permasalahan pokok antara lain:
1. ASN Dan SDM yang ada masih belum memenuhi kebutuhan secara ideal Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja masih perlu penambahan cukup
sefitikan ;
3. Kurang Optimal koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait yaitu TNI / POLRI ,
Organisasi Masyarakat, LSM dan Elemen Masyarakat lainnya;
5
4. Belum Terbentuknya Forum di Tingkat Desa / Kelurahan (Kades/Kakel,
Babinkantibmas, Babinsa ) 3 Pilar yang terdiri dari Pemerintah , Polri dan TNI ;
5. Belum Terbentuknya Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kabupaten/Kecamatan Dan Desa Se Kabupaten Madiun
6. Kurangan maxsimal dalam mendeteksi dini terhadap permasalahan permasalahan
yang timbul tentang Ipoleksosbud Hankam karena kurangnya koordinasi 3 Pilar
yang ada di wilayah Kabupaten Madiun di tingkat Kecamatan dan Desa /
Kelurahan;
Dalam perkembangan kedepan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam
Negeri Kabupaten Madiun, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan
trobosan kebijakan yang dimiliki, Bakesbang Dan Poldagri diharapkan responsif,
kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan
untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan
perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan
teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,
memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan
komunikasi antar pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam
Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja Utama :
Tabel 2.1Dalam lampiran
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten
Madiun Tahun 2020
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
NO IndikatorSPM /
Standar Nasion
al
IKK
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2019
Tahun
2020
Cata
tan
Ana
lisis
1 Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang teratasi
67% 71% 77% 83% 67% 71% 67% 71%
2 Prosentase Elemen Masyarakat Yang Mendapat Pendidikan Politik
84% 88% 91% 95% 84% 88% 84% 88%
3 Prosentase Elemen masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
6
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BakesbangUntuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa
cara Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun memandang bahwa cara pencapaian
tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah
rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis
kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya
keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bakesbang Dan
Poldagri Kabupaten Madiun.
Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah
dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Madiun.
Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bakesbang Dan Poldagri
Kabupaten Madiun dirumuskan melalui Renstra Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten
Madiun yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten Madiun. Adapun strategi
Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik.
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat.
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen masyarakat.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPDKabupaten Madiun menetapkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Keamanan
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Kesehatan
4. Ketenagakerjaan
5. Kepariwisataan
6. Lingkungan Hidup
7. Keagamaan
Selain prioritas pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun juga
menekankan pada prioritas penanganan program (penekanan kebijakan) antara lain :
1. Perekonomian (agrobisnis, pariwisata, revitalisasi pasar, agroforestry, UMKM, dan
koperasi);
2. Kemiskinan (RTLH, Bantuan Siswa Miskin, Jaminan Kesehatan);
3. Infrastruktur (Jalan dan Jembatan, Pusat Pemerintahan, Waduk, Jalan Tol);
4. Peningkatan PAD (Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan);
5. Sistem Perencanaan dan Kebijakan Anggaran (Komposisi Anggaran, Penyerapan
7
Anggaran, Hibah Bansos);
6. Reformasi Birokrasi (8 area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan
Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan
Publik, Mind Set dan Cultural Set Aparatur); (ASN, Orientasi CPNS, Sekdes,
SO/Restrukturisasi Organisasi, Diklat Fungsional dan Struktural, Kaderisasi,
Reward and Punishment, Penguatan Disiplin Aparatur);
7. Pemerintahan Desa (kesiapan desa menyongsong berlakunya UU Desa);
8. Pendekatan pembangunan berdasarkan pemerataan / SSWP.
Masing-masing prioritas program pembangunan daerah mendukung capaian target
dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun. Capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam
pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2020 untuk Bakesbang Dan
Poldagri adalah sebagai berikut :TARGET KINERJANo. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020
1. Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menciptakan Rasa Aman
Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi
67% 71%
Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
84% 88%
Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat
20% 20%
Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun.
8
Tabel 2.4Keterkaitan Kegiatan Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019 dengan
Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2020.
NO. KEGIATAN BAKESBANG DAN POLDAGRI PRIORITAS RKPD
1. a. Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dan Sosial
b. Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) Kabupaten Madiun
c. Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019d. Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerahe. Rekonsiliasi Penaganan Konflik Sosialf. Fasilitasi Kewaspadaan Daerahg. Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Peningkatan Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik.
2. a. Pembinaan Partai Politikb. Pembinaan Ormas Dan LSMc. Desk Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presidend. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Pembinaan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)
Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. a. Aktualisasi Nilai Pancasilab. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)c. Sosilaisasi Integrasi Bangsa
Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat.
9
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalSetiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,
maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, setiap kabupaten / kota harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada SKPD, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting
untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari
proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk
dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar
dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang
diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Madiun yang bertugas membantu Kepala
Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional
dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.
10
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPDBerdasarkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dari penjabaran misi, adalah sebagai berikut:
MISI 1: Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah Kabupaten MadiunTujuan :
Meningkatkan Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil
Negara ( ASN)
Sasaran :
Menciptakan Rasa Aman
MISI 2: Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan PublikTujuan :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government)
Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Sasaran :
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
MISI 3: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri Dan Pariwisata Yang BerkelanjutanTujuan
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Sasaran :
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
MISI 4: Meningkatkan Kesejahteraan Yang BerkeadilanTujuan :
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat
Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
MISI 5: Mewujudkan Masyarakat berakhlak Mulia Dengan Meningkatkan Kehidupan beragama, Menguatkan Budaya Dan Mengedepankan Karifan LokalTujuan :
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang berakhlak Mulia Dan Berbudaya
Sasaran :
Meningkatkan Nilai – Nilai Keagamaan Dalam Masyarakat
Meningkatkan Pelestarian Budaya
11
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun dalam
melaksanakan urusan dan wewenang serta tugas dan fungsinya mendukung Misi I :
Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemer intah Kabupaten Madiun
Tujuan : Meningkatkan Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara ( ASN) Sasaran : Menciptakan Rasa Aman
Implementasi RENSTRA Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023 terhadap
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Negeri Kabupaten Madiun dengan
menetapakan tujuan , sasaran indikator yaitu :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGETMenciptakan Rasa Aman
Peningkatan Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Panca Konflik
Prosentase Potensi Gangguan/ Konflik Yang Tertangani 100 %
Meningkatnya Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat 96 %
Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat
Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat
40 %
3.3. Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Madiun Tahun 2020
Pada Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. PROGRAM PENCEGAHAN PENANGANAN KONFLIK a. Fasilitasi Kewaspadaan Daerah
b. Sarasehan Dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh
Indonesia) Kab Madiun
c. Pemantapan Stabilitas Pemerintah daerah
d. Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial
2. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT a. Pembinaan Partai Politik
b. Pembinaan Ormas Dan LSM
3. PROGRAM PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAANa. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
b. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
12
c. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)
d. Sosialisasi Integrasi Bangsa
e. Fasilitasi Pelaksanaan Upacara
Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2020, namun tidak
masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :
PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian , Dan Sarana Prasarana
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Anggaran
13
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten
Madiun Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Dalam Negeri berdasarkan RPJMD Kabupaten Madiun, sehingga tahun ini
merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi.
Target kinerja perencanaan Pemerintahan Umum yaitu Menciptakan Rasa Aman yg
dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja Perencanaan Daerah dan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kabupaten Madiun
yaitu :
Tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yang
telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun yaitu Menciptakan Rasa Aman dan
untuk mencapai target tujuhan menentukan sasaran – sasaran yaitu :
1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat.
Sasaran juga diukur untuk mencapai tujuhan yang ditargetkan RPJMD dengan
Indikator Kinerja yaitu :
1. Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi
2. Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat
Tujuan, Sasaran dan Indikator yang berkaitan dengan tingkat partisipasi
masyarakat ditandai dengan adanya forum konsultasi / Koordinasi dengan elemen – elemen
masyarakat umum / publik juga Aparat Kemanan baik TNI POLRI dalam mewujudkan Visi
Kabupaten Madiun Yaitu Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak sehingga Visi
Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan konsultasi dan koodinasi yang diwujudkan dengan :
1. Kondusifnya wilayah sehingga dapat Meciptanya Rasa Aman di Wilayah
Kabupaten Madiun , walaupun ada kejadian kejadian tapi masih dalam keadaan
aman dan kendali dengan sering koordinasinya dengan Aparat Keamanan TNI /
POLRI serta Elemen Masyarakat baik LSM , Ormas , Partai Politik serta Tokoh
Agama / Masyarakat / Pemuda di Wilayah Kabupaten Madiun.
2. Seringnya diadakan sosialisasi / pembinaan kepada Masyarakat yang didalamnya
sangat penting yaitu Unsur Pemuda yang merupakan sasaran di era globalisasi
untuk mewujudkan Wilayah Kabupaten Madiun yang kondusip.
14
3. Diadakan pertemuan – pertemuan dengan perguruan Pencak silat / Bela Diri yang
ada diwilayah Kabupaten Madiun ( 14 Perguruan Pencak Silat ) untuk menjaga
keamanan dan ketertiban karena merupakan salah satu yang menopang
terwujudnya salah satu program prioritas RPJMD Kabupaten Madiun dan
RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yaitu Urusan
Keamanan Dan Ketertiban Umum dengan tujuan Menciptakan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah kabupaten Madiun.
4. Dibentuknya Organisasi / Satgas / Kelompok Masyarakat yang mendukung target -
target Indikator yaitu FKDM , FKUB, FPK Dan PAKEM baik di Tingkat Kabupaten
sampai Kecamatan dan akan dibentuk lagi Tingkat Desa / Kelurahan Se Kabupaten
Madiun.
Demikian penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Badan kesatuan Bangsa Dan
Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun semoga menjadi bahan informasi, acauhan serta
bermanfaat.
15
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAKESBANG DAN POLDAGRI
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAKESBANG DAN POLDAGRI s/d TAHUN 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d Tahun 2019
Target
Renja
Tahun
2018
Realisasi
Renja Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program/
Kegiatan s/d
Tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01 PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM
1.19.1.19.1.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.19.1.19 .01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Tagihan Telepon dan Listrik
Paket
(12 Bulan)
Paket
100%
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Listrik
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Alat Kebutuhan Kantor
Paket
(12 Bulan)
Paket
100% Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
Paket
(12 Bulan)
Paket
100% Penyediaan Alat Tulis Kantor
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.11 Penyediaan barang cetaan dan penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan Kantor
Paket
(12 Bulan)
Paket
100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
Tersedianya Bacaan dan Perundang undangan di
Kantor
Paket
(12 Bulan)
Paket
100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor
Paket
(12 Bulan)
Paket
100% Penyediaan Makanan dan Minuman
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya Komunikasi ke Provinsi dan Pusat
Paket
(12 Bulan)
Paket
100%
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya Koordinasi di Daerah
Paket
(12 Bulan)
Paket
100% Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Paket
100%
(12 Bulan) (12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.25 Penydiaan jasa Publikasi
Terpenuhinya Informasi penyelenggaraan
Pemerintahan
Paket
(12 Bulan)
Paket
(12 Bulan)100% Penydiaan jasa Publikasi
Paket
100%
(12 Bulan)
1.19.1.19.1.01.26 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD Pengawai Honoarium Bekerja dengan Baik
Paket
(12 Bulan)
Paket
(12 Bulan)100% Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD Paket (12 Bulan) 100%
1.19.1.19.1.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
1.19.1.19.1.02.11 Pengadaan Peralatan kantor Lancarnya kinerja kantor
Paket
(12 Bulan)
Paket
(12 Bulan)100% Pengadaan Peralatan kantor 1 Paket 1 Paket
1.19.1.19.1.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung
1 Gedung
Kantor yang
terpelihara
100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Gedung Kantor
yang terpelihara100%
1.19.1.19.1.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas /
Operasional
Suku cadang, BBM, Pelumas, pajak kendaraan, dan
servise tersedia
paket
12 bulan Suku
cadang , BBM ,
Pelumas , pajak
kendaraan , dan
servise tersedia
100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
12 bulan Suku
cadang , BBM ,
Pelumas , pajak
kendaraan , dan
servise tersedia
100%
( 12 bulan)
1.19.1.19.1.02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Jumlah mebulair yang dipelihara 70 unit
51 unit mebulair
yang dipelihara100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
75 unit mebulair
yang dipelihara100%
1.19.1.19.1.02.30
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor Pendukung
(Komputer / Printer / AC dan Mesin Tik)
Jumlah Komputer, Printer, AC, Mesin Ketik, Dispenser
yang dipelihara
15 unit
15 unit
Komputer,
Printer, AC,
Mesin Ketik ,
Dispenser yang
terpelihara
100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor pendukung
(Komputer,printer Ac dan Mesin Ketik )
17 unit Komputer,
Printer, AC, Mesin
Ketik , Dispenser
yang terpelihara
100%
1.19.1.19.1.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1.19.1.19.1.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4 laporan 4 laporan 100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4 Laporan 100%
1.19.1.19.1.15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.1.19.1.15.07
Pemantapan stabilitas bidang politik, organisasi
kemasyarakatan dan LSM dan sosial
Meningkatnya Kinerja Pegawai 30 Orang
30 Orang
100%
Pemantapan stabilitas bidang politik, organisasi
kemasyarakatan dan LSM dan sosial
30 Orang
100%
Pemantauan
Wilayah di 15
Kec
Pemantauan
Wilayah di 15 Kec
1.19.1.19.1.15.08 PAM Terpadu Kondusifnya wilayah
15
Kecamatan
Pengamanan
Wilayah di 15
Kec.
1.19.1.19.1.15.09 Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Terciptanya wilayah yang kondusif 24 Orang
Pemantauan
Wialayan di
Kecamatan
100% - -
1.19.1.19.1.15.10
Sarasehan dan pembinaan Anggota IPSI (Ikatan
pencak silat seluruh indonesia) Kab Madiun
Kondusifnya keamanan di Kabupaten Madiun 1 Kegiatan
1 Kegiatan
200%
Sarasehan dan pembinaan Anggota IPSI (Ikatan
pencak silat seluruh indonesia) Kab Madiun
1 Kegiatan
100%
Koordinasi Antar
Anggota IPSI di
Wilayah Kab.
Madiun
200 Orang Anggota
14 Perguruan
Pencak Silat
1.19.1.19.1.15.12 Sinergitas Forum Koordinasi Muspika Kondusifnya Wilayah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Tahun 2019
56 Desa 56 Desa
Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah 5 Rumusan 1
Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosiali 2 Konflik 100%
Fasilitasi Kewaspadaan Daerah 50 Konflik 100%
Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Daerah
1 Kegiatan
100%(150 Orang)
Mengikuti
Sosialisasi
1.19.1.19.1.16
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
1.19.1.19.1.16.06 Pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat Tindakan untuk pencegahan 1 Kegiatan
2 Keg
200%
Terlaksanannya
kegiatan Forum
Kewaspadaan
Dini Masyarakat
1.19.1.19.1.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KEHIDUPAN BERAGAMA
1.19.1.19.1.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa Terpeliharanya nilai - nilai luhur bangsa 1 Kegiatan
1 Keg
100%
Terlaksanya
Sosialisasi Nilai-
Nilai Luhur
Bangsa
1.19.1.19.1.17.04 Pemantapan katahanan bangsa Terpeliharanya ketahanan bangsa 1 Kegiatan
1 Keg
100%
Terlaksanya
Sosialisasi
Pemantapan
Ketahanan
bangsa
Hari Lahirnya Pancasila Meningkatnya Pemahaman Pancasila 1 Kegiatan
1 Keg
100%
Terlaksanya
Sosialisasi
Lahirnya
Pancasila
1.19.1.19.18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
1.19.1.19.1.27.02 Pembinaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Terciptanya kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Madiun 2 Kegiatan
3 Keg
150% Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1 Keg
100%
Terlaksananya
Pembinaan
FKUB
(250 Orang)
Anggota FKUB
Yang mengikuti
Pembinaan
1.19.1.19.1.27.01 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terciptanya situasi wilayah kondusip 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
1 Keg (150 Orang)
100%Anggota FPK Yang
mengikuti
Pembinaan
1.19.1.19.1.27.04 Aktualisasi Nilai Pancasila
1 Kegiatan
100%
( 150 Orang)
Mengikuti
Sosialisasi
1.19.1.19.1.27.05 Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)
1 Keg
100%
(150 Orang)
Anggota PAKEM
Yang mengikuti
Pembinaan
1.19.1.19.1.27.06 Desk Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden
1 Kegiatan
100%
(500 Orang)
Yang Mengikuti
Sosialisasi
1.19.1.19.1.27.07 Sosialisasi Integrasi Bangsa
1 Kegiatan
100%
( 500 Orang)
Yang mengikuti
Sosialisasi
1.19.1.19.1.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
1.19.1.19.1.21.11 Lokakarya ormas dan LSM Meningkatnya peran ormas dan LSM 1 Kegiatan
1 Keg
100%
Terlaksananya
Lokakarya
Ormas dan LSM
1.19.1.19.1.21.12 Fasilitasi Administrasi bantuan Partai Politik Tersalurkannya bantuan politik 2 Kegiatan
3 Kegiatan
150%
Tersalurnya
Bantuan
Keuangan Partai
Politik
1.19.1.19.1.21.13 Pertemuan LSM, Parpol dan Ormas rutin tiap triwulan Terjalinnya komunikasi dan koordinasi 4 Kali
4 kali
100%
Terlaksananya
Pertemuaan
LSM, Parpol
Dan ormas
1.19.1.19.1.21.15 Revitalisasi Dan Aktuaalisasi Nilai Nilai Pancasila Pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan 1 Keg 1 Keg
1.19.1.19.1.21.18 Penguatan Satgas Kontra Radikal , Radikalisasi Dan Anti Premanisme Terciptanya situasi wilayah kondusip 11 Bulan
11 Bulan
100%
5 kali Sosislisasi
1.19.1.19.1.21.19 Bela Negara Penambahan Jumlah kader Bela Negara 1 Kegitan 1 Kegiatan 100%
1.19.1.19.1.27.06 DESK Pemilu Kepala Daerah Peninkatan Peran Ormas. LSM Dan Parpol dalam pelaksanaan Pemilu 11 Bulan 11 Bulan 100%
1.19.1.19.1.21.25 Pembinaan Partai Politik Peningkatan Peran Parpol Dalam Pelaksanaan Pemilu
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100% Pembinaan Partai Politik
1 Kegiatan
100%
9 Parpol 9 Parpol
9 Parpol Yang
Mengikuti
Pembinaan
1.19.1.19.1.21.29 Pembinaan Ormas Dan LSM
1 Kegiatan
100%
(350 Orang)
Anggota Ormas Dan
LSM Yang
Mengikuti
Pembinaan
ppeda KabupatenMadiun
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
RENCANA KINERJA TAHUN 2020
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
BIDANG
PELAKSANANama Indikator Satuan LKPJ 2019 Target 2020 Nama Indikator Satuan LKPJ 2019 Target 2020
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. Menciptakan Rasa Aman Peningkantan
Pencegahan , Penaganan
Dan Pemulihan Pasca
Konflik
a. Prosentase Peningkatan
Pencegahan , Penanganan Dan
Pemulihan Pasca Konflik
Kasus 100% 100%
a. Pencegahan Penanganan
Konflik
Prosentase Gangguan / Konflik
Yang Teratasi
Kasus 100% 100%
Pendataan Dan
Kajian Masalah
b. Prosentase Pemahaman Politik
Terhadap Elemen Masyarakat
Orang 84% 95%
b n Prosentase Elemen Masyarakat
Yang mendapatkan Pendidikan
Politik Orang 84% 95%
Hubungan Antar
Lembaga
c. Prosentase Pemahaman Wawasan
Kebangsaan Terhadap Elemen
Masyarakat
Lembaga 20% 40%
c Program Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
Prosentase Elemen Masyarakat
Yang mendapatkan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
Lembaga 20% 40%
Integrasi Bangsa Dan
Politik
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN MADIUN
OPD : BAKESBANG DAN POLDAGRI
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.1.01.01.01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan
administrasi dan pendukung
operasi perkantoran
Bakesbangp
oldagri
457,150,900 -
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
Daya Air dan Listrik
Biaya telepon, air, dan listrik yang
terbayar
12 bln
64,543,600 DAU
1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor tersedia 12 bln5,417,500
DAU
1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang diadakan 12 bln 53,734,350 DAU
1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah barang cetak amplop, stop
map dan foto copy yang diadakan
12 bln
19,403,550 DAU
1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang diadakan
12 bln
9,500,000 DAU
1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack, makan, dan minum
rapat harian yang diadakan
12 bln
40,055,000 DAU
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan luar daerah 12 bln
175,000,000 DAU
1.01.1.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dalam daerah 12 bln
17,000,000 DAU
Penyediaan Jasa Pengamanan Jumlah Tenaga Kemanan 3 Orang 12,000,000 DAU
Penyedian Jasa Publikasi Jasa Publikasi yang tersedia 12 Bulan 11,496,900 DAU
1.01.1.01.01.01.22 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja
(SKPD )
Jumlah tenaga kerja non PNS
yang diadakan
12 bln
45,000,000 DAU
1.25.1.19.18.02 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Jumlah Tenaga Resepsionil 1 Orang 4,000,000 DAU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.1.01.01.02 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan
prasarana kerja yang terpenuhi
230,449,850
1.01.1.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan kantor baru yang
tersedia
1 Paket
53,431,300 DAU
1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Gedung Kantor yang dipelihara 12 bln
66,070,950 DAU
1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan
Dinas / Operasional
Suku cadang, BBM, Pelumas,
pajak kendaraan, dan servise
tersedia
12 bln 99,140,800
DAU
1.01.1.01.01.02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Jumlah mebulair yang dipelihara 12 bln 150,000DAU
1.01.1.01.01.02.30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor
Pendukung (Komputer / Printer / AC dan
Mesin Tik)
Jumlah Komputer, Printer, AC,
Mesin Ketik, Dispenser yang
dipelihara
12 bln 11,656,800
DAU
PELAYANAN KESEKRETARIATAN
Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran Yang Dilakukan
80% 843,253,236
Prosentase Terpenuhinya
Kebutuhan Administrasi Dan
Pendukung Operasional
Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian,
Dan sarana Prasarana
Prosentase Peralatan Dan
Perlengkapan Saeana kantor Yang
Layak Fungsi
DAU 87% 828,253,236
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Anggaran
Jumlah Dokumen OPD Sesuai
Dengan Peraturan Yang berlaku
DAU 4 Dokumen 15,000,000
1.01.1.01.01.06
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase sasaran Kinerja
SKPD yang tercapai (%) 100% 12,502,000
-
1.01.1.01.01.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 laporan 12,502,000 DAU
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.1.19.1.15
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Prosentase Potensi Gangguan /
Konflik Yang Teratasi 76,85% 339,954,700 -
1.19.1.19.1.15,07 Pemantapan Stabilitas Bidang Politik,
Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dan
Sosial
Jumlah Informasi Potensi Konflik
Yang Diperoleh 12 bln 129,000,000 DAU
1.19.1.19.1.15.10 Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI
(Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia)
Kabupaten Madiun
Jumlah Anggota IPSI Yang Dibina
1 Keg 210,954,700 DAU
1.19.1.19.1.15.12 Pengamanan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun 2019
Jumlah Lembaga Yang bekerja
Sama
54 Desa 950,000,000 DID
1.19.1.19.1.15.17 Pemantapan Stabilitas Pemerintah
Daerah
Jumlah Rumusan Kebijakan Hasil
Pertemuan
5 Rumusan 573,366,350 DAU
1.19.1.19.1.15.18 Rekonsilasi Penanganan Konflik Sosial Jumlah Konflik Yang Ditindaklanjuti
2 Konflik 50,022,200 DAU
1.19.1.19.1.15.19 Fasilitasi Kewaspadaan Daerah Jumlah Informasi Potensi Konflik
Yang Diperoleh
50 Konflik 140,869,000 DAU
1.19.1.19.1.15.20 Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi
250 Orang 69,787,100 DAU
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
Prosentase Elemen Masyarakat
Yang mendapatakan Pendidikan
Politik
84% 113,731,950 95% 166,384,000
Pembinaan Partai Politik Terjalinnya komunikasi dan
koordinasi
9 Parpol 44,078,650 DAU 9 Parpol 35,000,000
Pembinaan Ormas Dan LSM Meningkatnya peran ormas dan
LSM
350 Orang 69,653,300 DAU 350 Orang 131,384,000
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PENCEGAHAN PENANGANAN
KONFLIK
Prosentase Gangunan / Konflik
Yang Tertangani
100% 1,020,324,874
Fasilitasi Kewaspadaan Daerah Jumlah Informasi Potensi Konflik
Yang Diperoleh
50 Konflik 150,000,000
Rekonsilasi Penanganan Konflik Sosial Jumlah Konflik Yang Ditindaklanjuti
2 Konflik 53,781,624
Pemantapan Stabilitas Pemerintah
Daerah
Jumlah Rumusan Kebijakan Hasil
Pertemuan
5 Rumusan 709,870,400
Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI
(Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia)
Kabupaten Madiun
Jumlah Anggota IPSI Yang Dibina
200 Orang 106,672,850
1.19.1.19.1.27 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBAGAN WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN
BERAGAMA
Prosentase Elemen Masyarakat
Yang Mendapatkan Pembinaan
wawasan Kebangsaan
355,235,200 -
1.19.1.19.1.27.01 Pembinaan Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
Junmlah Anggota FPK Yang
Mengikuti Pembinaan
150 Orang 34,110,300 DAU
1.19.1.19.1.27.02 Pembinaan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Anggota FKUB Yang
mengikuti Pembinaan
250 Orang 35,996,950 DAU
1.19.1.19.1.27.04 Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Jumlah Yeng mengikuti Sosialisasi
200 Orang 33,072,000 DAU
1.19.1.19.1.27.05 Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan Jumlah Anggota PAKEM Yang
Mengikuti Pembinaan
150 Orang 40,217,400 DAU
1.19.1.19.1.27.06 DESK Pemilu Legislatif, Presiden Dan
Wakil Presiden
Jumlah Masyarakat Yang
Mengikuti Sosialisasi
500 Orang 85,937,100 DAU
1.19.1.19.1.27.07 Sosialisasi Integrasi Bangsa Jumlah Yeng mengikuti Sosialisasi
500 Orang 125,901,450 DID
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENINGKATAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Prosentase Elemen Masyarakat
Yang Mendapatkan Pembinaan
wawasan Kebangsaan
40% 972,921,024
Pembinaan Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
Junmlah Anggota FPK Yang
Mengikuti Pembinaan
DAU
150 Orang
30,000,000
Pembinaan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Anggota FKUB Yang
mengikuti Pembinaan
DAU
250 Orang
30,000,000
Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan Jumlah Anggota PAKEM Yang
Mengikuti Pembinaan
DAU
150 Orang
103,327,150
Sosialisasi Integrasi Bangsa Jumlah Yeng mengikuti Sosialisasi DID
500 Orang
109,593,874
Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Jumlah Pelaksanaan Upacara Pajak Rokok 18 Kali 700,000,000
Jumlah 1,509,024,600 3,002,883,134
7,255,165,400
8,764,190,000
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A D I U NBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax (0351) 451295
M A D I U N
KEPUTUSANKEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUNNOMOR : 188.4/007/402.301/2019
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020KEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2020;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun2011 tentang Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun
MEMUTUSKAN
Menetapkan,KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsadan
Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2020 merupakan landasan danpedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2020 dan merupakan komitmen bersamaseluruh pelaku kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sekaligus sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
KEDUA : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2020 secara rinci tertuang dalam lampiran keputusan ini,dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di MadiunPada tanggal 18 Maret 2019
Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Poklitik Dalam Negeri Kabupaten MadiunNomor : 188.4 /007/402.301/2019Tanggal : 18 Maret 2019
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD TAHUN 2020
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No. Program / Kegiatan Anggaran LOKASI Kewenangan Tusi Catatan
1 2 3 5 6 7
1 PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN 843,253,236Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian, Dan SaranaPrasarana 828,253,236 Badan
KesbangDan
Poldagri
Subbag Umum Dan Kepegawaian
SekretariatPenyusunan Dokumen Perencanaan , Pelaporan CapaianKinerja Dan Anggaran 15,000,000 Subbag Program Dan Pelaporan
2 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 166,384,000
Pembinaan Partai Politik 35,000,000 Kasubid Hubungan LembagaPolitik Kabid Hubungan Antar
Lembaga131,384,000
Pembinaan Ormas Dan LSM Kasubid Hubungan Ormas DanLSM
3 PROGRAM PENCEGAHANAN PENAGANAN KONFLIK 1,020,324,874
Kabid Pendataan DanKajian Masalah
Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan PencakSilat Seluruh Indonesia) Kabupaten Madiun 106,672,850 Kasubid Pendataan Masalah
Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah 709,870,400 Kasubid Pendataan Masalah
Rekonsililasi Penanganan Konflik Sosial 53,781,624 Kasubid Pendataan Masalah
Fasilitasi Kewaspadaan Daerah 150,000,000 Kasubid Pengkajian Masalah
4 PROGRAM PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 972,921,024
Kabid Politik DanIntegrasi Bangsa
Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 30,000,000 Kasubid Politik Dan HAM
Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 30,000,000 Kasubid Politik Dan HAM
Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM) 103,327,150 Kasubid Politik Dan HAM
Sosialisasi Integrasi Bangsa 109,593,874 Kasubid Integrasi Bangsa
Fasilitasi Pelaksanaan Upacara 700,000,000 Kasubid Integrasi Bangsa
3,002,883,134
No. Program / Kegiatan Anggaran LOKASI Kewenangan Tusi Catatan
1 2 3 5 6 7