RENCANA STRATEGIS (RESNTRA) DINAS PANGAN …dinaspangan.acehtengahkab.go.id/uploads/Renstra... ·...

RENCANA STRATEGIS

(RESNTRA)

DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PANGAN

TAHUN 2018

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah RENSTRA

Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan nikmat-nya kepada kita semua dan dengan izinnya telah dapat kami

susun Rencana Strategis Dinas pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun

2017-2022 ini.

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun

2017-2022 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang

antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun rencana stratregis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-

2022sebagai salah satu instrumen sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), merupakan sarana dan langkah awal pengukuran

kinerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang pelaksanaannya

nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Aceh Tengah

terutama mengenai keberhasilan maupun kegagalannya

Semoga Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya mencapai Visi

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dan mendorong terwujudnya Visi

Kabupaten Aceh Tengah.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak

yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam

melaksanakan pembangunan menuju masa depan Kabupaten Aceh

Tengah yang lebih baik.

Takengon, Pebruari 2018

Kepala Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah

Ir. NASRUN LIWANZA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670407 199903 1 003


Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………….……………………………. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………. ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………….

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….

iv

v

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

1.1. Latar belakang………………………………………. 1

1.2. Landasan Hukum ………………………………….. 3

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………. 7

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………. 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN

KABUPATEN ACEH TENGAH …………………………..

13

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah ……….......…………………………… 13

2.2. Struktur Organisasi Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah…………………………… 24

2.3. Sumber Daya Manusia Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah …............................. 27

2.4.

2.5

2.6

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah ………….....……………

Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah ………….....……………

Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Dinas Pangan ………….....……………

29

36

47


Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 iii

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PANGAN

KABUPATEN ACEH TENGAH ..……………............ 55

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan......

Tugas dan Fungsi Dinas Pangan ...............

Kabupaten Aceh Tengah .……………………… 55

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala .....

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...............

Terpilih ……………………………………………… 58

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra …………. 60

3.4. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian.............……………….

61

3.5.

3.6

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis....……….

Penentuan Isu-Isu Strategis.....………………..

66

67

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ………………………………. 74

4.1.

4.2

4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka ....……………....

Menengah Dinas Pangan....... ..... ....………..

Tujuan dan Sasaran Jangka ....……………....

Menengah Dinas Pangan....... ..... ....………..

Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah..………………………..

74

75

77

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... ....……….. 82

BAB VI RECANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN……......................................

87

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 96

BABVIII PENUTUP ……..…………………………………………… 98

Halaman


Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Perincian Jumlah Jabatan Eselonering Dinas

Pangan Kabupaten Aceh Tengah Pebruari

2018…………..…………………………………………….

Perincian Jumlah Jabatan Struktural Dinas

Pangan Kabupaten Aceh Tengah Februari

2018…………..…………………………………………….

27

28

Tabel 2.3 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Jenis

Kelamin Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

Pebruari 2018 …………………………………………… 28

Tabel 2.4

Perincian Jumlah Pegawai Menurut Pangkat

dan Pendidikan Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah Februari 2018 …………………………. 29

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Pangan.................

Kabupaten Aceh Tengah..................................... 30

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Program Pelayanan .............

Administrasi Perkantoran................................... 42

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur………........……………….. 43

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Program Peningkatan ………..

Ketahanan Pangan ...……………..……………………. 44

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Program Peningkatan ………..

Pemasaran Hasil Produksi …………………………….

Pertanian/Perkebunan ……………….....................

45

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pendanaan …………………….. 46

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan ……

Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022.....................

51


Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 v

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan…..

Dinas Pangan 2017-2022.............................…..…

53

Tabel 5.1

Tabel 5.2

Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah ..............

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..............

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah................

84

85

Tabel 6.1 Rencana Program, dan Pendanaan

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah ……. ......

90

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pangan …………………….

Kabupaten Aceh Tengah Yang mengacu Pada …...

Tujuan dan Sasaran RPJM ……………………………

97

Halaman


Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah

………………..…………………………………………

26


Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen

perencanaan dimana suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai

dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman

terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional,

regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan

misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta

kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan

Tahun 2022. Suatu alat manajemen yang bertujuan membantu

organisasi membuat rencana masa depan (Jangka menengah).

Rencana strategi dapat dilihat sebagai formulasi secara

menyeluruh atau “roadmap” yang menjelaskan bagaimana usaha-

usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan

strategi-strategi yang dipilih Bersifat luwes dan dapat direviu,

terutama apabila ada perubahan-perubahan yang signifikan

dalam lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada

pencapaian tujuan rencana semula.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

pembangunan daerah dimaksud meliputi;

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP

Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang

memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;



(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM

Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah;

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu)

tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan

kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana stratregis yang

selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra- SKPD memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang

berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.Renstra-

SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-

SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Dalam rangka memenuhi berbagai ketentuan berupa

Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan

Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang terkait dengan

Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

sebagai suatu Daerah otonom telah menyusun dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh

Tengah tahun 2005-2025, dan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah(RPJM) tahun 2017-2022.Sedangkan di SKPD

harus disusun dokumen Renstra-SKPD tahun 2017-2022.RPJM

Daerah dan Renstra-SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi,

misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program

Kepala Daerah terpilih menjadi acuan utama dalam penyusunan

RPJM Daerah dan Renstra-SKPD.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas pangan Kabupaten Aceh

Tengah, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Aceh Tengah wajib menyusun Rencana Strategis

SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pangan Tahun

2017-2022 sesuai pedoman yang berlaku.maka berdasarkan Visi

dan misi Bupati Aceh Tengah Periode 2017-2022, maka dinas

Pangan mempunyai tugas untuk melaksanakan misi ke 8

(delapan) yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah ini, peraturan yang digunakan sebagai landasan

hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5015);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun

2012 Tentang pangan

6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4411);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik



Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007




Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan


Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 17

tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;


Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun

2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;


2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015 – 2019;


2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008

tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan di Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik IndonesiaNomor 4593);


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik






Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik




Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;


tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor

0199/M/PPN/2010, Nomor 95/PMK.07/2010 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,



Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

30. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran

Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 21);


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005-2025;

32. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2010

tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh tengah Nomor

26 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Pemangku Jabatan Struktural pada dinas-Dinas Daerah

kabupaten Aceh Tengah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Aceh tengah;


Pasal 109 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

35. Qanun …… bahwa penyusunan Rancangan Awal Renstra

Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan

penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

36. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pangan Kabupaten Aceh Tengah

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas pangan Kabupaten Aceh tengah Tahun

2017-2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan

resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu

lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:



a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas

Pangan Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung

terwujudnya visi, misi dan program Bupati Aceh Tengah periode

2017-2022.

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas pangan

Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan.

c. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan

evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Aceh

Tengah 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas pangan Tahun 2017-2022 ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat

daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra dan keterkaitan

Renstra Dinas Pangan dengan RPJMD Pemerintah Daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN ACEH TENGAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang

dimiliki Dinas Pangan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi

dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pangan

ini.



1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Pangan;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan, struktur organisasi Dinas pangan

Kabupaten Aceh Tengah, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala

Dinas pangan. Uraian tentang struktur organisasi

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah

pegawai, dan tata laksana Dinas pangan (proses,

prosedur, mekanisme).

1.2 Sumber Daya Dinas Pangan;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber

daya yang dimiliki Dinas pangan Kabupaten Aceh

Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia dan asset/barang

yang masih operasional.

1.3 Kinerja Pelayanan Dinas pangan;

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja

Dinas pangan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan

sasaran/target Renstra Dinas Pangan periode

sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimum

(SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Dinas Pangan dan/atau indikator

lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas pangan;

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap

Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Dinas

Pangan Aceh dan Renstra Dinas pangan Kabupaten

Aceh Tengah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan



hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Dinas Pangan pada lima tahun

mendatang. Bagian ini mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III . PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PANGAN

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Pangan;

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-

permasalahan pelayanan Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan

fungsi Dinas pangan Kabupaten Aceh Tengah yang

terkait dengan visi, misi, serta program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan

pelayanan Dinas pangan, dipaparkan apa saja

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Dinas Pangan yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang

kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu

strategis pelayanan Dinas Pangan.



1.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan

Renstra Dinas Pangan Aceh;

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas

Pangan ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra Kementerian Dalam Negeri ataupun Renstra

Dinas Pangan Aceh.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis;

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas

pangan Kabupaten Aceh Tengah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah ditinjau dari implikasi Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS).

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis;

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari

pelayanan Dinas pangan Kabupaten Aceh Tengah

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas

Pangan ditinjau dari:

a. Gambaran pelayanan Dinas Pangan;

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra

Kementerian Dalam Negeri;

c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas pangan Aceh;

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-

isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis,

sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu

strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas

Pangan Kabupaten Aceh Tengah tahun rencana.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PANGAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas

Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas pangan

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Kab.

Aceh Tengah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20

Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku

Jabatan Struktural pada Dinas-Dinas Daerah dan Qanun

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh

Tengah. Dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tugas pokok dan fungsi

Dinas pangan Kabupaten Aceh Tengah menurut jabatan adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah merupakan

salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan

tugas membantu Bupati Aceh tengah dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pangan menyelenggarakan

fungsi

a. Perumusan kebijakan daerah di ketersediaan pangan,

kerawanan pangan distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman kosumsi pangan,dan keamanan

pangan;

b. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan distribusi pangan, cadangan



pangan, penganekaragaman kosumsi pangan,dan

keamanan pangan;

c. Koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung di

bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan distribusi

pangan, cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi

pangan,dan keamanan pangan;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

ketersediaan pangan, kerawanan pangan distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi pangan,dan

keamanan pangan;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman kosumsi pangan, dan keamanan

pangan;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya dengan dibantu;

1) Sekretariat

2) Bidang Distribusi dan cadangan Pangan

3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

5) UPT

6) Kelompok Jabatan Fungsional



2. Sekretariat

1. Tugas dan Fungsi sekretariat Dinas Pangan Kabupaten Aceh

Tengah

2. Melakukan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan

Kabupaten aceh Tengah

2. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Sekretariat menyelenggarakan

fungsi :

a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di

Bidang Ketahanan Pangan ;

b. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahan, kepegawaian, keuangan, kerumah

tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan

peraturan dan perundangan dokumentasi.

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan dan perundang –

undangan

e. Pengelolaan Barang Milik/kekayaan negara; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris membawahi 3 sub bagian,

yaitu:

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi

surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi,

penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset,

pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan kantor dan perpustakaan serta pengelolaan

administrasi kepegawaian. Dan melaksanakan



penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Pemberian

Pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang

(2). Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan serta menangani

masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan,

verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan

realisasi fisik dan keuangan. Melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan. Pemberian Pendampingan

serta pemantauan dan evaluasi di bidang

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta

pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan

kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan

Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di

bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan

dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber

nnn



daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas :

• Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

ketersediaan pangan;

• Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan

pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar

Keagamaan Nasional (HBKN);

• Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang


• Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;

• Melakukan penyiapan data dan informasi untuk

penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

• Melakukan penyiapan data dan informasi untuk

penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan

pangan;

• Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan

informasi ketersediaan pangan;

• Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang


• Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan

pangan;

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi akses pangan mempunyai tugas :

• Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan dan akses pangan;

nnn



• Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan akses

pangan;


pelaksanaan kegiatan akses pangan;

• Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan

penyediaan akses pangan;

• Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan penyediaan akses pangan;



c. Seksi kerawanan pangan mempunyai tugas :

• Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan

kerawanan pangan;

• Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan

kerawanan pangan;


pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;

• Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan

pangan;

• Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis

sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

• Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

kerawanan pangan;

• Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;



4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di

bidang distribusi dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan

nnn



Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi

pangan, harga pangan dan cadangan pangan;


bidang distribusi pangan, harga panga dan cadangan

pangan;

- Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan

harga pangan, dan cadangan pangan;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan

pangan;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

distribusi pangan;

- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi

pangan;

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaankegiatan di bidang distribusi pangan;

- Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok

dan jaringan distribusi pangan;

- Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan

distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap pangan;

- Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang

distribusi

- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh




b. Seksi harga pangan mempunyai tugas :


pasokan dan harga pangan;

- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan

dan harga pangan;


pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga

pangan;

- Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang


- Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa

neraca pangan;

- Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan

di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;




pelaporan kegiatan di bidang pasokan han harga pangan;



c. Seksi cadangan pangan mempunyai tugas :


cadangan pangan;

- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan

pangan;


pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

- Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan

penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan

pokok dan pangan pokok lokal);

- Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan



Pemerintah Daerah;


cadangan pangan;


pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;



5. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyaifungsi:

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan

keamanan pangan;


bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi

pangan, dan keamanan pangan;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan

keamanan pangan;

- Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,

dan keamanan pangan;

- Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan , dan

keamanan pangan;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi



pangan, dan keamanan pangan;

- Melaksanakan tugas-tugas laian yang diberikan oleh Kepala

Dinas Sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Seksi penganekaragaman pangan mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan

pengembangan pangan lokal;

- Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan



pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan

pangan lokal;

- Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan

yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)

berbasis sumber daya lokal;

- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan

konsumsi pangan non beras dan non terigu;

- Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber

daya lokal;

- Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan

pokok lokal;

- Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan

edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

- Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam

rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan



pelaporan kegiatan dalam rangka promosi



penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan

pangan lokal;



b. Seksi konsumsi pangan mempunyai tugas :


konsumsi pangan;

- Melakukan penyiapan analisis di bidang konsumsi

pangan;


pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

- Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi

pangan per komoditas per kapita per tahun;

- Melakukan penyiapan penghitungan tingkat

konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per

tahun;

- Melakukanpenyiapan bahan

pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan

keluarga;

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola

konsumsi pangan;


konsumsi pangan;

- Melakukanpenyiapanbahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan



c. Seksi keamanan pangan mempunyai tugas :


Kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi

keamanan pangan;

- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang



kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan

pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang


pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan

pangan segar yang beredar;

- Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan

keamanan pangan segar;

- Melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan

Daerah (JKPD);

- Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan

edukasi keamanan pangan;

- Melakukan penyiapan bahan pedampingan di bidang


pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan

pangan;


pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan

pangan, pengawasan keamana pangan, dan kerja sama

dan informasi keamanan pangan;dan

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


2.2 Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Aceh

Tengah.

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5

Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Qanun Kabupaten Aceh

Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan


Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Pangan kabupaten

Aceh Tengah dan Peraturan Bupati nomor 65 tentang susunan

organisasi dan tata kerja Dinas Pangan kabupaten Aceh

Tengah.berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengahdan Qanun Kabupaten Aceh

Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah,susunan organisasi

dan struktur organisasi adalah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :

1) Seksi Ketersediaan Pangan;

2) Seksi Sumber Daya Pangan;

3) Seksi Kerawanan Pangan.

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan :

1) Seksi Distribusi Pangan;

2) Seksi Harga Pangan;

3) Seksi Cadangan Pangan.

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :

1) Seksi Penganekaragaman konsumsi Pangan;

2) Seksi Keamanan pangan;

3) Seksi Keamanan Pangan.

f. UPT


Gambar. 2.1 Struktur Oraganisasi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

Kepala Dinas

UPTD

Sekretaris

Subbag Program,

Evaluasi dan Keuangan Subbag Umum

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan

Seksi Ketersediaan

Pangan

Seksi Akses Pangan

Seksi Kerawanan Pangan

Bidang Distribusi dan

Cadangan Pangan

Seksi Distribusi

Pangan

Seksi Harga Pangan

Seksi Cadangan

Pangan

Bidang Konsumsi dan

Keamanan Pangan

Seksi Penganekaragaman

Pangan

Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Keamanan Pangan


2.3 Sumberdaya Manusia Dinas Pangan Kabupaten Aceh

Tengah

Sumber daya yang ada di Dinas Pangan Kabupaten Aceh

Tengah terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan

tingkat pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana yang

mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti

gedung, ruang rapat, fasilitas komputer beserta jaringan internet,

meja, kursi, dan peralatan kantor lainnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diDinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah sampai dengan Bulan Ferbuari 2018 berjumlah 41

yaitu terdiri dari PNS 24 orang dan Non PNS 17 orang. Berikut

merupakan gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Pangan


Tabel. 2.1 Perincian Jumlah Jabatan Eselonering Dinas Pengan Kabupaten AcehTengah Pebruari 2018

No Jabatan Eselon Jumlah

II.a II.b III.a IV.a

1. Kepala - 1 - - 1

2. Sekretaris - - 1 - 1

3. Kepala Bidang - - 3 - 3

4. Kepala Sub

Bidang/Bagian - - - 11 11

Jumlah - 1 4 11 16

Sumber: Data diolah, 2018

Jumlah jabatan yang terdapat di Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah sebanyak 16 jabatan, terdiri dari satu orang Kepala

Dinas (eselon II.b), satu orang Sekretaris (eselon III.a), tiga orang

Kepala Bidang (eselon III.b) dan 11 orang Kepala Sub Bidang dan

Kepala Sub Bagian (eselon IV.a).


Tabel. 2.2 Perincian Jumlah Jabatan Struktural Dinas Pengan

Kabupaten AcehTengah Pebruari 2018

No. Uraian

Tingkat Pendidikan (Orang)

S-2 S-1 D-III SMA Jumlah

1. PNS Struktural 4 22 - 4 40

2. PNS Fungsional - - - - -

Jumlah 4 22 - 4 40

Tabel 2.3 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah Pebruari

2018

No Uraian

Laki-

Laki Perempuan Jumlah

1

2

3

4

5

Kepala

Sekretaris

Kepala Bidang

Kepala Sub Seksi/

Kepala Sub Bagian

Staf

1

1

1

1

14

-

-

2

10

11

1

1

3

11

22

Jumlah 18 22 40

Sumber: Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Pangan Kab. Aceh Tengah, 2018

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 18 orang

berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 22 orang berjenis kelamin

perempuan. Dari kedua komposisi jenis kelamin tersebut di atas

yang menjabat sebagai kepala dinas laki-laki, sekretaris laki-laki,

sebagai kepala bidang 1 Orang Laki-laki dan 2 Orang Perempuan.


Tabel 2.4 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan

Pendidikan Dinas PertanianKabupaten Aceh Tengah Pebruari 2018

No Jabatan

Pangkat

Jumlah

Pendidikan

Jumlah

I II III IV SD SLTP SMA D3 S1 S2 S3

1 Kepala - - - 1 1 - - - - - 1 - 1

2 Sekretaris - - - 1 1 - - - - 1 - - 1

3 Kepala

Bidang - - - 3 3 - - - - 3

- 3

4

Kepala

Seksi/UPT

/Sub

Bagian

- - 10 1 11 - - - - 10 1 - 11

5 Staf -

7 1 8 - - 3 0 20 1 - 6

J u m l a h -

17 7 24 - - 3 0 34 3 - 40

Sumber: Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Pangan Kab. Aceh Tengah, 2018

Dari data di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan

pangkat, sebanyak 7 (tujuh) orang golongan IV, 17 (tujuh belas)

orang golongan III, Berdasarkan pendidikan terakhir yang

ditempuh oleh pegawai Dispan, 3 (empat) orang S2, 35 (tiga puluh

lima) orang S1, 3 (tiga) orang SMA.

2.3. Sarana dan Prasarana pada Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah

Sarana dan prasarana kantor diperlukan untuk menunjang

kegiatan perkantoran. Tabel berikut menggambarkan sarana dan

prasarana yang terdapat di Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

sampai Tahun 2018.


Tabel. 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

NOMOR SPESIFIKASI BARANG

Bahan Asal/Cara

Perolehan

Barang

Tahun

Pem-

belian

Ukuran

Barang/

Konstruksi (P, S, D)

Satuan Keadaan

Barang

(B/KB/RB)

JUMLAH

Keterangan Urut Kode Barang Register Nama / Jenis Barang Merk/ Type

No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No.

Mesin Barang Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 02.03.01.04.22 0001 Kendaraan Bermotor Khusus toyota/innova MHFXW42G4A2158169 besi Pembelian 2010

Baik 1 226,800,000.00 mobil Kepala Dinas

Lain-lain

2 02.03.01.05.01 0001 Sepeda Motor Win 100 MHIHABD195K117158

Hibah 2005

Kurang Baik 1 12,000,000.00

3 02.03.01.05.01 0003 Sepeda Motor Win / 100 MHIHABD115K115792

Hibah 2005

Kurang Baik 1 8,000,000.00

4 02.03.01.05.01 0005 Sepeda Motor Win / 100 MH1HABD145K117164

Hibah 2005

Kurang Baik 1 12,000,000.00

5 02.03.01.05.01 0008 Sepeda Motor Win / 100 MHIHABDIX5K117198

Hibah 2005

Kurang Baik 1 12,000,000.00

6 02.03.01.05.01 0009 Sepeda Motor win MHIHABDIX5K117167

Hibah 2005 110 Kurang Baik 1 12,000,000.00

7 02.03.01.05.01 0010 Sepeda Motor win MHIHABDI115K117185


8 02.03.01.05.01 0012 Sepeda Motor win MHIHABDIX5K115791






11 02.03.01.05.01 0031 Sepeda Motor verza MH1KC5112DK000266

Pembelian 2013 135 Baik 1 16,902,000.00

12 02.03.01.05.01 0033 Sepeda Motor verza MH1KC5114DK000236

Pembelian 2013 135 Baik 1 16,902,000.00

13 02.03.01.05.01 0151 Sepeda Motor HONDA / Vario -

Pembelian 2017

Baik 1 19,319,000.00 Pengadaan Sepeda

125 ESP-CBS

Motor Roda 2 No.SPK

ISS 522/245/SPK/DP/201

7 (Raju Elian. SP)

14 02.04.03.07.10 0001 Scanner - -

Pembelian 2008

Rusak Berat 1 1,093,000.00

15 02.04.03.09.14 0001 GPS - -

Pembelian 2010

Rusak Berat 1 7,337,000.00

16 02.06.01.01.12 0001 s/d 0004 Mesin Ketik Lain-lain Olimpia -

Pembelian 2009

Rusak Berat 4 11,528,000.00

17 02.06.01.04.04 0001 Filling Besi/Metal Yunika -

Pembelian 2001

Kurang Baik 1 1,450,000.00

18 02.06.01.04.04 0001 s/d 0004 Filling Besi/Metal - -

Pembelian 2010

Rusak Berat 4 7,865,000.00

19 02.06.01.04.04 0017 Filling Besi/Metal Mustang / 4 Laci -

Pembelian 2017

Baik 1 3,500,000.00 027/145/BASTB/DP/

2017

Ruang Distribusi

Pangan

20 02.06.01.05.08 0001 Papan Tulis - -

Pembelian 2009

Kurang Baik 1 1,950,000.00

21 02.06.01.05.41 0001 Faximili Panasonic - Pembelian 2009 Rusak Berat 1 2,750,000.00



Bahan

Asal/Cara

Perolehan

Barang

Tahun

Pem-

belian

Ukuran

Barang/

Konstruksi (P, S, D) Satuan

Keadaan

Barang

(B/KB/RB)

JUMLAH

Keterangan Urut Kode Barang Register Nama / Jenis Barang

Merk/

Type No. Sertifikat No.

Pabrik No. Chasis No. Mesin

Barang Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 02.06.02.01.10 0002 Meja Rapat - -

Pembelian 2017 3600X1600X76 cm Baik 1 8,500,000.00 BAST 027/

/BASTB/DP/2017

RUANG KEPALA

DINAS

23 02.06.02.01.30 0050 Kursi Putar presiden - plastik Pembelian 1992

Rusak Berat 1 800,000.00

24 02.06.02.01.30 0001 s/d 0008 Kursi Putar - -

Pembelian 2001

Kurang Baik 8 4,800,000.00

25 02.06.02.01.30 0001 s/d 0015 Kursi Putar - - Besi/Busa Pembelian 2008

Kurang Baik 15 13,882,500.00

26 02.06.02.01.30 0001 s/d 0010 Kursi Putar Chitos - Besi/Busa Pembelian 2010

Kurang Baik 10 6,000,000.00

27 02.06.02.01.30 0001 s/d 0010 Kursi Putar Pigura -

Pembelian 2010

Kurang Baik 10 5,929,000.00

28 02.06.02.01.34 0001 Kursi Lipat Chitose -

Pembelian 2001

Kurang Baik 1 250,000.00

29 02.06.02.01.34 0001 s/d 0040 Kursi Lipat - - besi/busa Pembelian 2008

Kurang Baik 40 13,880,000.00

30 02.06.02.01.34 0001 s/d 0010 Kursi Lipat Chitos - Besi/Busa Pembelian 2010

Kurang Baik 10 2,712,000.00

31 02.06.02.01.48 0001 Meja 1/2 Biro - - kayu Pembelian 1998


32 02.06.02.01.48 0001 s/d 0006 Meja 1/2 Biro Tempahan - Kayu/Terplek Pembelian 2010

Kurang Baik 6 4,200,000.00

33 02.06.02.01.49 0001 Sofa Kursi tamu -

Pembelian 2017

Baik 1 9,000,000.00 027/145/BASTB/DP/

2017

Ruang Sekretaris

34 02.06.02.01.49 0002 Sofa Sofa Tamu -

Pembelian 2017

Baik 1 7,000,000.00 027/267/BASTB/DP/

2017

Ruang Kepala Dinas

35 02.06.02.01.66 0070 Meja Biro presiden - kayu Pembelian 1997

Rusak Berat 1 4,000,000.00

36 02.06.02.01.66 0001 s/d 0017 Meja Biro - - Kayu/Triplek Pembelian 2008

Kurang Baik 17 29,733,000.00

37 02.06.02.01.66 0001 s/d 0016 Meja Biro Tempahan - Kayu/Terplek Pembelian 2011

Kurang Baik 16 10,080,000.00

38 02.06.02.05.05 0001 Alat Dapur Lainnya Piring,Gelas,Cam -

Pembelian 2017

Baik 1 13,000,000.00 1 paket

bung dan

027/282/BASTB/DP/

sendok

2017

39 02.06.02.06.08 0001 Sound System Al.Micro Verba -

Pembelian 2011

Kurang Baik 1 29,826,500.00

40 02.06.02.06.12 0001 Wireless JWL -

Pembelian 2009

Rusak Berat 1 4,950,000.00

41 02.06.02.06.21 0001 Camera Video - - Pembelian 2008 Rusak Berat 1 5,900,000.00



Bahan

Asal/Cara

Perolehan

Barang

Tahun

Pem-

belian

Ukuran

Barang/


Keadaan

Barang

(B/KB/RB)

JUMLAH


Merk/ Type No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis

No. Mesin

Barang Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

42 43

02.06.02.06.21 02.06.02.06.49

0001 s/d 0002 0001

Camera Video Handy Cam

Kamera Nikon D3100 JVG

- - Pembelian

Pembelian 2015

2009 Baik Rusak Berat

2 1

13.700.000,00 10.450.000,00

027/269.9/BASTB/DP /2017 Komputer Complet Bidang Ketersediaan dan

Kerawaan Pangan

(Irmayani, SP)

027/06/BASTB/DP/2 017 Ruang Kasubang Umum

(Halimatul Sakdiah, SE) 027/06/BASTB/DP/2 017 Ruang Kunsumsi dan

Keamanan Pangan (Drh. Emi Lingga Wani )

027/06/BASTB/DP/2 017

Ruang Distribusi dan

Cadangan Pangan

027/06/BASTB/DP/2 017 Ruang Kasubang

Perencanaan

027/245/BASTB/DP/ 2017

44 45

02.06.02.06.49 02.06.02.06.50

0002 0001

Handy Cam Alat Rumah Tangga Lain-lain

SONY / 9.2 MegaPixel

-

- -

Pembelian Pembelian

2017 2014

Baik Baik

1 1

4.900.000,00 34.940.000,00

46 02.06.03.01.05 0001 Personal Komputer Lain-lain - - Pembelian 2008 Rusak Berat 1 12,000,000.00

47 02.06.03.01.05 0001 s/d 0002 Personal Komputer Lain-lain Simbada - Pembelian 2008 Rusak Berat 2 25,800,000.00

48 02.06.03.02.02 0001 Lap Top HP / 240-G5 CORE i3 - Pembelian 2017 Baik 1 7,100,000.00

49 02.06.03.02.02 0002 Lap Top HP / 14 AM008TU DC

DUALCORE - Pembelian 2017 Baik 1 6,000,000.00

50 02.06.03.02.02 0003 Lap Top HP / 14 AM008TU DC

DUALCORE - Pembelian 2017 Baik 1 6,000,000.00

51 02.06.03.02.02 0004 Lap Top

HP / 14 AM008TU DC

DUALCORE

- Pembelian 2017 Baik 1 6,000,000.00

52 02.06.03.02.02 0005 Lap Top Acer / E 14 Core i3 - Pembelian 2017 Baik 1 7,000,000.00



Bahan

Asal/Cara

Perolehan

Barang

Tahun

Pem-

belian

Ukuran

Barang/


Keadaan

Barang

(B/KB/RB)

JUMLAH


Merk/

Type

No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin

Barang Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

53 02.06.03.02.02 0006 Lap Top Acer / E

14 Core

-

Pembelian 2017

Baik 1 7,000,000.00 Ruang Sekretaris

i3

027/245/BASTB/DP/

2017

54 02.06.03.02.03 0001 Note Book - -

Pembelian 2008

Rusak Berat 1 19,976,500.00 Note book/Printer

55 02.06.03.02.03 0001 s/d 0002 Note Book Thosibha -

Pembelian 2008

Kurang Baik 2 33,250,000.00

56 02.06.03.02.03 0001 s/d 0005 Note Book Lenovo -

Pembelian 2013

Baik 5 31,000,000.00

57 02.06.03.03.10 0001 Line Printer - -

Pembelian 2006


58 02.06.03.04.08 0001 s/d 0005 Printer Brither Model

-

Pembelian 2013

Kurang Baik 5 8,000,000.00

59 02.06.03.04.08 0008 Printer Epson /

L120

-

Pembelian 2017

Baik 1 2,000,000.00 BAST

027/12/BASTB/DP/2

017

Bendahara

60 02.06.03.04.08 0009 Printer Epson /

L120

-

Pembelian 2017

Baik 1 2,000,000.00 BAST

027/12/BASTB/DP/2

017

Konsumsi dan

Keamanan Pangan

61 02.06.03.04.08 0010 Printer Epson /

L120

-

Pembelian 2017

Baik 1 2,000,000.00 BAST

027/12/BASTB/DP/2

017

Distribusi Pangan

62 02.06.03.06.06 0001 Peralatan Jaringan Lain-lain - -

Pembelian 2012

Kurang Baik 1 21,819,000.00 Peralatan Jaringan

63 02.06.04.01.01 0001 Meja Kerja - -

Pembelian 2017 200x100x76 cm Baik 1 5,500,000.00 BAST 027/

Menteri/Gubernur/Bupati/Walokota

/BASTB/DP/2017

RUANG KEPALA

DINAS

64 02.06.04.01.10 0001 Meja Kerja 1 Biro Carsino B

626

- Kayu/terplek Pembelian 2015

Baik 1 7,500,000.00 Meja Kerja Untuk

Kepala badan

65 02.06.04.01.11 0001 s/d 0065 Meja Kerja 1/2 Biro Tempahan

- Kayu/Terplek Pembelian 2010

Kurang Baik 65 38,673,550.00

66 02.06.04.03.09 0001 s/d 0082 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Phonik - Besi/Busa Pembelian 2011

Baik 82 24,600,000.00

67 02.06.04.03.09 0001 s/d 0050 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Richiwa, R818

- Besi/Busa Pembelian 2013

Baik 50 22,450,000.00


NK


Bahan

Asal/Cara

Perolehan

Barang

Tahun

Pem-

belian

Ukuran

Barang/


Keadaan

Barang

(B/KB/RB)

JUMLAH

Keterangan Urut

Kode Barang Register Nama / Jenis Barang

Merk/

Type No. Sertifikat No.

Pabrik No. Chasis No.

Mesin

Barang Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

68 02.06.04.03.09 0320 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Tangan Kayu

Hidrolik

- Pembelian 2017 Baik 1 3,500,000.00 027/145/BASTB/DP/ 2017 Ruang Kepala Dinas

027/267/BASTB/DP/ 2017 Ruang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan

027/267/BASTB/DP/ 2017 Ruang Konsumsi dan

Keamanan Pangan

027/267/BASTB/DP/ 2017 Ruang Distribusi dan

Cadangan Pangan 027/145/BASTB/DP/ 2017 Ruang Bendahara Pengadaan

Mubiler 522/247.9/SPK/DP/2 017 Bidang Distribusi Pangan Pengadaan Running Text 522/285/SPK/DP/201 7 Bak Penampung Air 2 Buah

69 02.06.04.03.09 0321 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain - - Pembelian 2017 Baik 1 1,000,000.00

70 02.06.04.03.09 0322 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain - - Pembelian 2017

Baik 1 1,000,000.00

71 02.06.04.03.09 0323 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain - - Pembelian 2017

Baik 1 1,000,000.00

72 02.06.04.07.06 0001 s/d 0002 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis - - Pembelian 2007

Kurang Baik 2 5,000,000.00

73 02.06.04.07.06 0009 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Mustang / 2

Pintu

- Pembelian 2017

Baik 1 4,000,000.00

74 02.06.04.07.09 0001 s/d 0002 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain Lemari Kerja

dan

Arsip

Pejabat / Lemari Arsip 3

- Pembelian 2017 Baik 2 10,400,000.00

75 02.07.01.01.03 0001 Proyektor + Attachment - - Pembelian 2008 Rusak Berat 1 9,850,000.00

76 02.07.01.01.86 0001 Running Text Running Text

- Pembelian 2017 400 cm Baik 1 15,000,000.00

77 02.09.01.47.62 0001 s/d 0002 Personal Komputer LG - Pembelian 2009 Rusak Berat 2 24,860,000.00

78 02.09.01.47.62 0003 Personal Komputer Intel Core i3

- Pembelian 2015

Baik 1 25,250,000.00

79 02.09.02.04.26 0001 Bak Air Fiber (1500 L)

- Pembelian 2015 Baik 1 3,800,000.00



Bahan

Asal/Cara

Perolehan

Barang

Tahun

Pem-

belian

Ukuran

Barang/


Keadaan

Barang

(B/KB/RB)

JUMLAH


Merk/

Type No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin

Barang Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80 02.09.02.04.59 0001 Layar - -

Pembelian 2010

Kurang Baik 1 14,883,000.00 Gorden BPKP Bangunan Kantor Badan

Penyuluhan &

Ketahanan Pangan

Gedung Kantor Pembangunan Gapura

dan Tempat Parkir Gedung Gudang Bangunan Pagar Kantor Badan Penyuluh Mesin Ginset Di serahkan Kepada

Petani di Serahkan Ke

Kelompok tani Pada

tahun 2008

81 02.09.02.04.59 0002 Layar - - Kain Pembelian 2015 Baik 1 9,900,000.00

82 02.09.04.04.04 0001 Printer Epson

L200 -

Pembelian 2015

Baik 1 2,400,000.00

83 02.09.04.04.04 0001 s/d 0002 Printer Pixma

237 -

Pembelian 2015

Baik 2 4,800,000.00

84 03.11.01.01.01 0001 Bangunan Gedung Kantor Permanen - -

Pembelian 2008 392 M2 Baik 1 1,700,575,667.00

85 86

03.11.01.01.01 03.11.01.01.04

0005 0003

Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Kantor Lain-lain

- -

- -

Beton Beton

Pembelian Pembelian

2013 2011 M2

M2 Baik Baik

1 1

356.162.000,00 92.407.290,00

87 03.11.01.02.07 0002 Bangunan Gudang Lain-lain - - Beton Pembelian 2013 M2 Baik 1 111,350,000.00

88 03.11.04.01.12 0001 Pagar - - Beton Pembelian 2008 2000 M2 Kurang Baik 1 83,000,000.00

89 90

04.15.05.02.04 05.17.01.01.10

0001 0001

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain Buku Umum Lain-lain

- -

- - Pembelian

Pembelian 2013

2008 M2 Kurang Baik

Rusak Berat 1 1

9.950.000,00 29.899.692,00

91 05.17.01.01.10 0002 Buku Umum Lain-lain - - Pembelian 2014 Kurang Baik 1 28,840,000.00

92 05.19.01.01.05 0001 Kambing - - - Pembelian 2008

Rusak Berat 1 27,999,999.00

93 05.19.01.04.06 0001 Binatang Ikan Lain-lain - - - Pembelian 2008 Rusak Berat 1 19,765,400.00

Total 3,555,841,098.00


2.2 Kinerja Pelayanan Dnas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

1. Hasil pencapaian kinerja pelayanan Kantor Pangan

Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan keberhasilan dan

kegagalan pencapaian. Pada indikator meningkatnya

ketersediaan pangan utama masyarakat dengan indikator

kinerja tingkat ketersediaan pangan dapat dilihat bahwa

realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat,

peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh

peningkatan hasil produksi dari komoditas pangan.

Dengan pencapaian tersebut hendaknya pemerintah tetap

menjaga peningkatan produksi komoditas pangan serta

meningkatkan peran serta lembaga pangan desa dalam

pengamanan ketersediaan pangan.

2. Pada indikator kinerja prosentase penguatan cadangan

pangan pencapaian masih dibawah target yang

ditetapkan. Cadangan pangan disini yang diukur hanya

cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah

dari stok cadangan pangan di gudang lumbung pangan

kabupaten. Realisasi pada tahun trakhir lebih rendah

dibandingkan target yang ditentukan serta jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan stok cadangan pangan yang tersedia di

gudang lumbung pangan kabupaten Aceh Tengah belum

memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal 100 ton

karena keterbatasan kemampuan anggaran dan ada

pengurangan stok cadangan pangan pemerintah setiap

tahunnya yang digunakan untuk bantuan kepada daerah

yang terkena bencana alam, puso, rawan pangan serta

masalah lainnya. Untuk mendukung keberhasilan

pencapaian indikator tersebut pemerintah daerah perlu

menambah stok cadangan pangan pemerintah Kabupaten

Aceh Tengah.

3 Indikator prosentase stabilitas harga dan pasokan

pangan, realisasi yang diperoleh telah melebihi target


seperti tahun-tahun sebelumya. Distribusi pangan

berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan

efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh

rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah

dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga

yang terjangkau. Hal yang perlu terus dilakukan adalah

dengan memantau dan meningkatkan stabilisasi harga

dan pasoka Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan

(PPH), realisasi pada tahun ini lebih rendah jika

dibandingkan dengan target dan tahun-tahun sebelumnya

serta dibandingkan dengan target nasional. Hal ini

disebabkan pola konsumsi masyarakat belum ideal yang

ditunjukkan oleh konsumsi yang masi kurang untuk

kelompok pangan hewani, sayur dan buah serta umbi-

umbian dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan

kacang-kacangan dan lemak/minyak, kelompok pangan

yang dikonsumsi mendekati ideal adalah padi-padian dan

gula. Antar daerah agroekologi mempunyai kesamaan pola

keragaman konsumsi kelompok pangan.

4 Kelompok pangan penyumbang energi terbesar untuk

Kabupaten Aceh Tengah dan semua tipe agroekologi

adalah padi-padian. Pola sumbangan energi dari

kelompok pangan untuk Kabupaten Aceh Tengah dan

semua agroekologi adalah padi-padian > minyak dan

lemak > kacang- kacangan > pangan hewani > sayuran

dan buah > gula > kelompok pangan lainnya = buah dan

biji berlemak > umbi-umbian. Skor PPH untuk Kabupaten

Aceh Tengah tahun 2016 adalah 78,8 akan tetapi jika

dibandingkan dengan saran PPH ideal pada tahun 2016

sebesar 95,0 maka skor PPH konsumsi Kabupaten Aceh

Tengah belum mencapai skor PPH yang ditargetkan.

Namun jika didasarkan pada skor PPH Kabupaten Aceh

Tengah sesuai dengan prediksi.


Skor PPH di Kabupaten Aceh Tengah dipengaruhi oleh tipe

agroekologi. Secara umum, konsumsi kelompok pangan

yang berlebih untuk seluruh daerah agroekologi adalah

minyak dan lemak serta kacang- kacangan. Kelompok

gula mempunyai tingkat konsumsi yang hampir ideal.

Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi adalah

padi-padian, sayur dan buah, pangan hewani, umbi-

umbian. Pola konsumsi kelompok pangan antar tipe

agroekologi di Kabupaten Aceh Tengah hampir sama.

Dengan demikian pengembangan pangan wilayah antar

daerah agroekologi di Kabupaten Aceh Tengah dapat

diseragamkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan

memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat

tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber

pangan lokal sehingga pola pangan masyarakat lebih

beragam dan tidak tergantung pada beras.

5 Indikator kinerja prosentase penanganan daerah rawan

pangan, realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya

akan tetapi masih dibawah target yang ditentukan daerah

dan nasional. Penyebab utama terjadinya kerentanan

terhadap kerawanan pangan di Kabupaten Aceah Tengah

adalah ketersediaan pangan, akses terhadap listrik, akses

terhadap air bersih, akses terhadap fasilitas kesehatan

dan berat badan balita. Beberapa desa di wilayah

Kabupaten Lamongan memiliki tingkat konsumsi normatif

per kapita yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan

produksi bersih serealianya, hal ini menunjukkan bahwa

masih terdapat kekurangan produksi pangan.

6 Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Aceh

Tengah belum maksimal dikarenakan keterbatasan

anggaran pemerintah daerah untuk mengatasi kerentanan

terhadap rawan pangan. Sejalan dengan hal tersebut,

promosi konsumsi makanan lokal yang ada juga perlu

digalakkan untuk meningkatkan kapasitas produksi

terutama melalui peningkatan produktivitas. Masalah


ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan

dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan maslah

yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan

situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro

saja melainkan juga harus memperhatikan program-

program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses

terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah

tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Aceh

Tengah.

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah terbentuk

melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan mempunyai status

Dinas Type B,

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah

Nomor 3 Tahun 2016 bahwa Dinas Pertanian mempunyai

tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan di bidang Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Adapun tugas berdasarkan susunan organisasi dinas

pertanian adalah sebagai berikut :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

b. penyususnan program kerja tahunan, jangka menengah

dan jangka panjang;

c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaaan

teknis di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan


Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan

d. penyusunan program di bidang Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

e. pemberian rekomendasi perizinan usaha dan pelayanan

umum pelaksanaankoordinasi, pemantauan/monitoring,

pengendalian, pembinaan, pelaporandan pengembangan

serta peningkatan pelayanan, produksi/produktivitas

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Bidang

Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang Konsumsi

dan Keamanan Pangan

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau

lembaga terkait lainnya di Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

g. pembinaan UPT;

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun kewenangan berdasarkan susunan organisasi dinas

Pertanian berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2016 adalah :

menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian

pembangunan secara makro Bidang Ketersediaan dan Kerawanan

Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan

a. Menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam Bidang

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Bidang, Distribusi dan


Cadangan Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan

Pangan

b. Melakukan Promosi tanaman pangan unggulan Dinas pangan

pada even- even lokal dan nasional

c. Menetapkan kawasan mandiri pangan berdasarkan peta

Kerentanan dan Rawan Pangan

d. Melakukan Pengawasan dan keamanan pangan segar

e. Melaksanakan pedoman umum lomba cipta menu (B2SA) dan

mensosialisasikan ke stakeholders

f. Melaksanakan bantuan rawan pangan

Dengan demikian capaian kinerja pelayanan yang akan

disajikan di bawah ini adalah pencapaian kinerja tahun 2012 –

2017. Selama periode tersebut Dinas Pangan telah melaksanakan

program-program sebagai berikut:

(1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(2). Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;

(3). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

(4). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

pemanfaatan Tanah;

(5). Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/

Perkebunan;

(6). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan;

(7). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan;

Rincian pencapaian kinerja program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran


Selama lima tahun program tersebut didukung oleh

pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

No Nama Kegiatan Tolok Ukur Capaian

Target

Kinerja

(Tahun)

Capaian

Kinerja

(Tahun)

Tk.

Capaian

Kinerja

1. Penyediaan Jasa surat

Menyurat

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

1 1 100%

2

Penyediaan Jasa

komunikasi Sumberdaya air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan administrasi

1 1 100%

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1 1 100%

4

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Tersedianya biaya perizinan kendaraan

1 1 100%

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedinya jasa kebersihan kantor

1 1 100%

6 Penyediaan Alat Tulis kantor


1 1 100%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1 1 100%

8

Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan bangunan

Terlaksananya

pelayanan administrasi

1 1 100%

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya

peralatan/perlengkapan rumah tangga

1 1 100%

10

Penyediaan bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan 1 1 100%


No Nama Kegiatan Tolok Ukur Capaian

Target

Kinerja

(Tahun)

Capaian

Kinerja

(Tahun)

Tk.

Capaian

Kinerja

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

1 1 100%

13

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya

perjalanan dinas luar daerah

1 1 100%

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur



Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Aparatur

No Nama

Kegiatan Tolok Ukur

Capaian

Target

Kinerja

(tahun)

Capaian

Kinerja

(tahun)

Tk.

Capaian

Kinerja

1 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung kantor

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

1 1 100%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasion

al

Terlaksananya Pemeliharaan

kendaraan

1 1 100%

3 Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

peralatan

1 1 100%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mubeleur

Terlaksananya pemeliharaan

mebeleur

1 1 100%


3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan



Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

No Nama Kegiatan

Tolok

Ukur

Capaian

Target

Kinerja

Capaian

Kinerja

Tk.

Capaian

Kinerja

1. Penanganan Daerah

Rawan Pangan

Tertanganin

ya Daerah

Rawan

Pangan

80% 78% 97%

2. Penyusunan Data

Base Potensi produksi

Pangan

Tersedianya

data base

Potensi

Produksi

Pangan

80% 82% 95%

3. Pengembangan

Diversifikasi Pangan

Tercapainya

Lomba

Cipta menu

B2SA

80% 85% 98%

5. Pemanfaatan

Pekarangan untuk

Pengembangan

Pangan

Tercapainya

penganekar

agaman

tanaman

perkaranga

n

98% 99% 100%

6. Pengembangan

system informasi

pasar

Tersedianya

data

informasi

harga

pokok

pangan

98% 99% 100%

7. Peningkatan Mutu

dan Keamanan Pangan

Terlaksanya

pengawasa

n

keamanan

pangan

masyarakat

98% 99% 100%


No Nama

Kegiatan Tolok

Ukur

Capaian

Target

Kinerja

Capaian

Kinerja

Tk.

Capaian

Kinerja

8. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Tersedianya

Sumber

Pangan

Alternatif

untuk

masyarakat

98% 99% 100%

4. Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan



Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Program Program Peningkatan

Pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

No Nama Kegiatan Tolok Ukur

Capaian

Target

Kinerja

Capaian

Kinerja

Tk.

Capaian

Kinerja

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungulan daerah

Terkenalnya

hasil pangan

unggulan

daerah

98% 99% 100%

No Nama Kegiatan Tolok Ukur

Capaian

Target

Kinerja

Capai

an

Kinerj

a

Tk.

Capaian

Kinerja

1. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Tersedianya

peta daerah

rawan

pangan

98% 99% 100%


5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/PerkebunanSelama lima tahun program tersebut

didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci

sebagai berikut :

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Salah satu fungsi Dinas Pangan adalah penunjang

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Dalam periode 2012-2017.Jumlah dana selama periode tersebut

adalah Rp. 1.712.340.500 dan Realisasi Anggaran Rp.

1.602.168.892 tingkat capaian Rp. 93,57%. Uraian lebih rinci

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pendanaan

TAHUN

BELANJA DAERAH TK CAPAIAN (%)

ANGGARAN REALISASI SISA

ANGGARAN BELANJA

2012

2013

2014

2015

TAHUN

BELANJA DAERAH TK CAPAIAN (%)

ANGGARAN REALISASI SISA

ANGGARAN BELANJA

2016

1,737,965,500

824,867,969

913,097,531

52.54


2017 1.712.340.500 1.602.168.892 110.171.608 93,57

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pangan Kabupaten Aceh Tengah

1) Analisis Lingkungan Internal

(1). Kekuatan (Strenghts)

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal

organisasi dijabarkan sebagai berikut:

Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh

Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Qanun

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Aceh Tengah dan mempunyai status Dinas

Type B Fungsi Dinas Pangan Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Dinas, memberikan kejelasan mengenai

kedudukan, tugas pokok fungsi, dan wewenang yang

menjadi tanggung jawab Dinas pangan Kabupaten

Aceh Tengah.

Aparatur Dinas pangan bekerja dengan baik dan

memiliki integritas serta komitmen yang baik.

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

pimpinan dan staf Dinas Pangan sehingga tercipta

suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Sikap tenggang rasa dari sesama aparatur cukup

tinggi.

(2). Kelemahan (Weaknesses)


Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada

lingkungan internal organisasi adalah sebagai berikut :

Belum optimalnya kemampuan dan tingkat

profesionalis pegawai yang sesuai dengan spesifikasi

teknis untuk melaksanakan tugas-tugas

Belum adanya tenaga fungsional yang diatur dalam

keputusan kementriaan nomor

43/Permentan/OT.010/8/2016 dengan Kelompok

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan pangan,

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasi

Pertanian dan kelompok jabatan Fungsional Analis

Pasar Hasil Pertanian

Belum tercukupinya sarana-prasarana dan

terbatasnya sumber pembiayaan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas - tugas.

Belum tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP)

sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang baku.

2) Analisis Lingkungan Eksternal

(1). Peluang ( Opportunities)

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada

lingkungan eksternal organisasi adalah sebagai berikut:

Penerapan otonomi daerah yang memberikan

kewenangan daerah dalam mengembangkan potensi

yang dimiliki melalui RPJP Kabupaten Aceh Tengah

Tahun 2005-2025 dan RPJMD periode 2017-2022

yang menjadi arahan bagi pelaksanaan perencanaan

pembangunan.

Kepemimpinan kepala daerah yang visioner,

berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan

situasi yang kondusif di Kabupaten Aceh Tengah.


Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD

lain dan dengan para stakeholders.

Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat

yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan

pangan tingkat rumah tangga

Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang

berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten

Tengah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

standar mutu dan keamanan pangan semakin pesat.

Adanya Kebijakan Nasional Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

(2). Ancaman ( Threaths )

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan

eksternal organisasi adalah sebagai berikut :

Kondisi geografis kabupaten Aceh Tengah yang

berbentuk pegunungan, merupakan kendala dalam

pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan daerah,

khususnya PAD.

Gejolak politik nasional maupun lokal yang belum

stabil.

Masih terdapat kelompok masyarakat dan pelaku

usaha yang menjadikan sektor Pangan sebagai mata

pencaharian sambilan.

Adanya konflik penggunaan ruang dalam

pengembangan pertanian Tanaman pangan.


Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022

Indikator Target Renstra

Kinerja Target

Perangkat Realisasi Capaian Rasio Capaian pada

sesuai Tugas Target Target Daerah Tahun Tahun ke- Tahun ke-

NO dan Fungsi NSPK IKK Indikator ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Jumlah dokumen data

Pangan masyarakat 14 Kecamatan 14 14 1

2.

Jumlah Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL)

yang di bina

Kelompok Wanita Tani (KWT) 14 14 1

3. Jumlah Lomba beragam,bergizi, seimbang

dan aman (B2SA)

Jumlah Lomba (B2SA) 2 2 1

4. Jumlah Data harga

Pangan masyarakat Rp/Kg ≥CV ≥ ≥

5. Jumlah pengawasan keamanan pangan

masyarakat

Sekolah/KWT/pelaku usaha 30/5 30/3

0/30

6. Jumlah Pangan Alterantif

Masyarakat Jenis 1 1 1


Indikator Target Renstra

Kinerja Target

Perangkat Realisasi Capaian Rasio Capaian pada

sesuai Tugas Target Target Daerah Tahun Tahun ke- Tahun ke-

NO dan Fungsi NSPK IKK Indikator ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

7. Dokumen Peta Rawan

Pangan Jumlah Dokumen 14 14 1

8. Jumlah ekspo/promosi

pangan unggulan daerah Jumlah 2 2 1

9 Jumlah Batuan dan desa

rawan pangan Lokasi/kecamatan 11 14

10

Jumlah Lembaga

Distribusi pangan

masyarakat (TTI)

Unit 3 3 1


Tabel. 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi dan Rata-rata

ke- Tahun ke- Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2 3 4 5

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Penyusunan data base potensi

produksi pangan 48.400 48.283 1,00 48.400 48.400

Pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan pangan 350.000

347,012

1,00 350.000 350.000

Pengembangan Diversifikasi

Tanaman 75.500

70,085

1,07 75.500 75.500

Pengembangan system

informasi pasar 57.100

56,865

1,00 57.100 57.100


Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi dan Rata-rata

ke- Tahun ke- Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2 3 4 5

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

69.600 67,777

1.02 69.600 69.600

Penyuluhan sumber pangan alternatif

45.750 45.663 1,00 45.750 45.750

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungulan daerah

185.700 182,469

1,01 185.700 185.700

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

45.900 45.662 1,00 45.900 45.900

Pengembangan distribusi pangan yang efesien

60.000 59.975 0,10 60.000 60.000

Penanganan Daerah Rawan Pangan

248,360

181,642

248,360

248,360


BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU

STRATEGIS DINAS PANGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI PELAYANAN SKPK

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan

Kabupaten Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor

internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia,

dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta

kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas,

mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan

tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika

pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di

Kabupaten Aceh Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia

tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna

terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa

permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi

penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan

secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah sesuai RPJM yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk

dan belum sesuai dengan Pola Konsumsi Pangan

yang Beragam, bergizi Seimbang dan Aman

b. Belum adanya pengelolaan cadangan pangan melalui

sistem CPPD(Cadangan Pangan Pemerintah Daerah)

dan belum optimalnya CPM (Cadangan Pangan

Masyarakat).

c. Masih tingginya Desa Rawan Pangan dan Penduduk

yang Stunting (pertumbuhan kerdil);


d. Meningkatnya ancaman penggunaan bahan kimia dan

bahan tambahan pangan berbahaya pada produk

pangan segar, sehingga memerlukan pembinan dan

pengawasan mutu dan keamanan pangan terutama

pangan segar asal tumbuhan (PSAT);

e. Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang

mendapat dukungan dana pendampingan sebagai

perwujudan ketahanan pangan;

f. Kurang optimalnya peran kelembagaan Dewan

Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD

dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di

Kabupaten Aceh Tengah dalam perumusan kebijakan,

solusi dan evaluasi tentang permasalahan ketahanan

pangan;

g. Masih sering terjadinya fluktuasi harga pangan yang

ditunjukan oleh Coefficient of Varition (CV) di tingkat

petani

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:

· Masih kurangnya sarana prasarana penunjang

pelayanan di bidang ketahanan pangan;

· Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi

di bidang ketahanan pangan;

· Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia

dibandingkan dengan beban tugas yang harus

dilaksanakannya;

· Masih kurangnya kompetensi sumber daya

manusia yang menangani bidang ketersediaan dan

kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan,

konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan

keamanan pangan;


· Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

i. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang

ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan

cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman

pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:

· Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah

tidak merata;

· Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering

timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor,

kekeringan, gempa);

· Belum memadainya sarana dan prasarana

distribusi yang berpotensi menghambat akses dan

dapat memicu kenaikan harga;

· Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam,

bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal

sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola

Pangan Harapan yang ideal;

· Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang

berbasis bahan impor;

· Masih terjadi kasus keracunan pangan di

masyarakat dan beredarnya produk pangan yang

tidak aman dikonsumsi.

j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan

pangan:

· Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang

ketahanan pangan;

· Belum optimalnya koordinasi internal antar unit

kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai


tanggung jawabnya;

Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai

informasi umpan (feed back) bagi perbaikan

pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan

perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian

besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya

sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang

didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang

tegas.

Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin

kompleks, maka pengelolaan manajemen pembangunan

ketahanan pangan harus dilaksanakan secara transparan,

produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pelaporan).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Pemerintah Aceh telah menetapkan Visi dan Misi

jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh Periode 2017-2022

yaitu sebagai berikut:

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh

melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai

berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam berserta nilai-nilai

keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan

masyarakat;

2. Menjaga integritas kebangsaan dan keberlanjutan

perdamaian sebagai lanjutan prinsip-prinsip MoU Helsinki;


3. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya

saing ditingkat nasional dan regional melalui peningkatan

mutu pendidikan secara merata,baik pada pendidikan

vokasional, dayah dan umum;

4. Memastikan semua Rakyat Aceh mendapatkan akses

layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan

terintegritas;

5. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang

berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan

melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil

pertanian dan kelautan;

6. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbaru

dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat

dan industri sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan

rendah emisi;

7. Membangun dan melindungi sentra produksi dan industri

jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk

memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan

akses permodalan;

8. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang

bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik

yang mudah, cepat, berkulaitas dan berkeadilan;

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip

evidence based planning yang efektif, efesien dan

berkelanjutan.


3.3 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh

Tengah periode 2017-2022 telah menyusun visidan misi

Kabupaten Aceh Tengah yaitu “TERWUJUDNYA

MASYARAKAT DAMAI, SEHAT, CERDAS, RELIGIUS DAN

BERMARTABAT MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH

ADIL DAN SEJAHTERA” Penjabaran dari Visi itu dalam 8

(delapan) Misi yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan

berdaya saing;

2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan

berkarakter;

3. Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang

mandiri;

4. Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan

berkelanjutan;

5. Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan

hidup;

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih;

7. Mewujudkan kecerdasan spiritual dan keshalehan

masyarakat; dan

8. Mewujudkan ketahanan pangan.

Mengacu pada visi misi yang telah disusun oleh Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih, maka tugas pokok dan fungsi Dinas

Pangan, berkaitan secara langsung di misi pada poin 1 yaitu

Melalui Misi 8 ini akan mendorong pemenuhan kebutuhan pangan

masyarakat agar, perbaikan gizi masyarkat, keamanan pangan

masyarkat serta peningkatan dan pemerataan pangan

masyarakat.


3.4. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan

pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan

kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang

dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan

pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen

ketahanan pangan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan

bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan

pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara

berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis

sumber daya lokal;

2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;

3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan

pokok;

4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi

seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat;

5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk

memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan

lokal;

6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan

Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;

8. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;

9. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan

konsumen;


10. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan

aman;

11. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka

kecukupan gizi (AKG)dengan Tercapainya keamanan

pangan segar.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan

manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan

kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan

pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan

kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima)

tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan

Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan

pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan,

keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan

pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan

pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya

lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan

untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:

(a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan

cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan

pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan bebasis sumber daya dan kearifan lokal;

dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan

pangan segar.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan

dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi,

dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan

dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan

cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b)

peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan,


(c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan

kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f)

dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan

perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut

dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi :

Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis

pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitaas

produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja;

dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;

1. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama

masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana

alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan

pangan;

2. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan

pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)


3. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk

memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;

4. Penanganan keamanan pangan segar.

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementarian Pertanian

RI tahun 2015-2019, yaitu : “Terwujudnya ketahanan

pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber

daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan

kemandirian pangan” dengan misi :

1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam


2) Memantapkan penanganan kerawanan pangan;

3) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat

untuk pangan pokok;

4) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan


masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan

budaya lokal;

5) Mewujudkan keamanan pangan segar

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Malang memiliki kesamaan

cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun

sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan

ketahanan pangan tahun 2015-2019 meliputi:

1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;

2) Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;

3) Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan

konsumen;

4) Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat

dan aman;

5) Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat

sesuai angka kecukupan gizi (AKG);

6) Tercapainya keamanan pangan segar.

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung

pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten

Malang dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Malang. Dengan sasaran tersebut maka

memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan

pendanaan dari provinsi dan kementerian pusat dalam

mencapai sasaran yang ditetapkan.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami

arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah


terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Aceh Tengah yaitu: “Terwujudnya Masyarakat

Damai, Sehat, Cerdas, Religius Dan Bermartabat

Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil Dan Sejahtera ”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri

dan berdaya saing.

2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan

berkarakter.

3. Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang

mandiri.

4. Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan

berkelanjutan.

5. Mewujudkan pelestarian adat dan istiadat dan

lingkungan hidup.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan

bersih.

7. Mewujudkan kecerdasan spiritual dan kesalehan

masyarakat.

8. Mewujudkan ketahan pangan

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan

konsistensi program pembangunan pertanian sekaligus

menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam satuan

waktu tertentu. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan

dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan


diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam

pengendalian dan evaluasi program. Sebagai respon terhadap

dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik,

serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial

untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja

lembaga, maka Rencana Strategis Dinas pangan disusun

dengan tujuan sebagai berikut.

- Untuk merencanakan berbagai kebijakan dan strategi

percepatan pembangunan pertanianke arah yang lebih baik

dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat,

transparan dan semakin kompleks.

- Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan,

khususnya bagi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

dan berbagai komponen yang menjalankan fungsi

pembangunan pertanian, dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

- Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan

di masa mendatang.

- Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan

melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang

mungkin terjadi.

- Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan

kepada masyarakat.

- Untuk memfasilitasi komunikasi, baik vertikal maupun

horizontal, antar dan lintas sektoral serta dengan

masyarakat petani, dan pelaku agribisnis berbasis

pertanian.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pembangunan didasarkan pada kerangka

analisis terhadap faktor lingkungan strategis. Strategi yang

demikian perlu dilakukan mengingat faktor strategis


lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi

dan misi yang diterapkan. Keberadaan faktor-faktor

lingkungan strategis yang terdiri dari faktor lingkungan

internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis

akan merupakan kerangka dasar mengingat pada faktor

tersebut dapat ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan. Isu pelestarian lingkungan menjadi

perhatian internasional yang harus diperhatikan dan diatasi

melalui langkah-langkah antara lain :

1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program

pemerintah dalam upaya mencegah degradasi kualitas

lingkungan

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan

sanitasi secara berkelanjutan.

3. Memperbaiki taraf hidup penduduk miskin.

Kondisi tersebut menuntut Dinas Pertanian

bersama - sama dengan instansi lainnya menciptakan

program yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

mengarah pada konsep Blue economic.

3.6 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka

panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi


kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan

terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan

daerah merupakan tugas dan tanggung jawab

Pemerintah Daerah luasnya dampak yang ditimbulkannya

terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit

yang signifikan terhadap pembangunan daerah,

kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan

prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian renstra periode

2012-2017, dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten

Aceh Tengah 2012-2017 serta tugas pokok dan fungsi Dinas

Pangan, isu-isu strategis yang harus diperhatikan adalah

sebagai berikut:

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam

pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan

menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam

suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi

tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara

kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis menjadi

penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan

terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan.

Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok

antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam

memilih komoditas pertanian.

Konsumsi Pangan. Kelompok padi-padian sangat

penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi

masyarakat terhadap bahan makanan tersebut. Dalam

konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi

masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan

masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan

dimaksud menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat

konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya

ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut.

Konsumsi pangan belum beranekaragaman, adapun

faktor penyebab belum berkembangannya adalah : (1) belum


berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau

mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian

lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2)

belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan

nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama

pemerintah-masyarakat-dan swasta, (3) belum optimalnya

usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan

dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan

non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum

optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang cost

effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan

program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat

gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

Selain itu dari segi keamanan pangan juga

membutuhkan perhatian, saat ini masih cukup banyak

digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna

pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal)

yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih

kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat

konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan

menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai

merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan

segar maupun olahan.

Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan

keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada

berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan

nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan

kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya

merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain

tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang

digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu

keanekaragaman ketersediaan pangan.

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak


menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman,

masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta

sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir,

longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem

pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya

:(1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi

kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2)

cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan

tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3)

kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga

cadangan pangan komunitas lainnya, (4) sistem cadangan

pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun

lembaga usaha lainnya.

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok

masyarakat. Untuk itu, pemenuhannya harus disegerakan.

Dalam kaitan ini, kelambatan pemenuhan pangan akan

menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak (volatilitas

tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya

mengendalikan harga dan menurunnya kesejahterahaan

masyarakat.

Indonesia, komoditas pangan menyumbang peran

cukup besar pada inflasi. Dari beberapa komoditas utama

penyumbang inflasi 15 diantaranya merupakan komoditas

pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas

pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan

supply.

Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga

disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan

sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah,

perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktor-

faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap

bulannya. Pada musim panen supply meningkat, sehingga

harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau

di luar musim panen stok menjadi terbatas. Selain itu,

permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri

pada masalah transportasi barang antardaerah. Panjangnya


rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan

ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan

menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan. Isu

stabilitas harga pangan penting karena :

(a) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan,

sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada

waktu musim panen,

(b) harga pangan dunia semakin tidak menentu,dan

indonesa sangat rentang terhadap pengaruh pasar

dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga

pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan

menjamin akses pangan masyarakat.

Permasalahan utama di bidang ketahanan pangan antara

lain adalah :

1. Harga pangan yang tidak stabil;

2. Dukungan regulasi tentang ketahanan pangan belum

tersedia;

3. Kurangnya data dan informasi yang akurat;

4. Rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung; dan

5. Rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan.

1. Harga pangan yang tidak stabil disebabkan oleh:

a) kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak

terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat

tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat

inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan;

b) peningkatan biaya distribusi pangan; dan

c) rendahnya produktivitas pangan.

2. Kurangnya data dan informasi yang akurat tentang

ketahanan pangan disebabkan oleh tidak tersedianya

pengelola data (SDM dan kelembagaan) yang terkait


dengan ketersediaan pangan, harga pangan, dan

cadangan pangan untuk dapat digunakan dalam

merumuskan kebijakan distribusi, stabilisasi harga dan

pasokan pangan serta kondisi cadangan pangan.

3. Selanjutnya, rendahnya ketersediaan infrastruktur

pendukung tergambar dari terbatasnya sarana dan

prasarana transportasi distribusi pangan dari sentra

produksi ke pasar dan konsumen.

4. Rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan

disebabkan oleh:

a) kemampuan daya beli masyarakat yang relatif rendah;

b) ketersediaan pangan ditingkat lokal;

c) pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap gizi

dan kesehatan relatif rendah.

Untuk mengatasi permasalahan dibidang ketahanan pangan

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus melakukan upaya

antara lain:

1. pengembangan kawasan mandiri pangan (kamapan);

2) penanganan daerah rawan pangan dan gizi buruk ;

3) pemberdayaan lumbung pangan masyarakat;

4) penguatan lembaga ekonomi pedesaan (LUEP);

5) penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)

seperti Toko Tani Indonesia (TTI); dan

6) percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi

pangan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan

harga, kualitas dan distribusi pangan,

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan:


1) koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan

yang terkait dalam stabilisasi harga, pasokan pangan dan

cadangan pangan serta keanekaragaman konsumsi

pangan dalam bentuk Qanun peraturan Bupati Aceh

Tengah

2) pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi pangan

untuk menjamin ketersediaan dan pasokan pangan serta

harga yang terjangkau;

3) pemantauan dan pengembangan terhadap cadangan

pangan masyarakat dan pemerintah;

4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(Penguatan-LDPM).

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis,

kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan

membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan

merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. Keamanan Pangan kewenangan dan Pengawasannya tersebar

di berbagai instansi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM) memiliki kewenangan untuk Pangan olahan, Dinas

Kesehatan Mengawasi Pangan Hasil Industri Rumah Tangga (IRT),

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menangani Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT) atau Hortikultural dan Pertanian untuk

Pangan lainnya seperti Daging segar juga ikan. Kurangnya

perhatian terhadap hal ini, telah sering mengakibatkan terjadinya

dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari

keracunan makanan akibat tinggi residu pestisida, kandungan

bahan pengawet pada pangan segar asal tumbuhan (Sayuran dan

buah-buahan).


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan

sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan

dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci,

dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan

dicapai oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan

rumusan misi ke delapan Pemerintah Daerah periode 2017-2022

yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan, pernyataan misi ini

memiliki tujuan yaitu Melalui Misi 8 ini akan mendorong

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat agar, perbaikan gizi

masyarkat, keamanan pangan masyarkat serta peningkatan dan

pemerataan pangan masyarakat.

Adapun Tujuan tersebut Dinas Pangan menjabarkan lebih

spesifik tujuan jangka menengah Dinasa Pangan Kabupaten Aceh

Tengah untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode

perencanaan, maka Dinas pangan Kabupaten Aceh Tengah

merumuskan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatkan Status Pangan, Distribusi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat”

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan RPJM

adalah dengan Sasaran: Meningkatkan ketersediaan kebutuhan

pangan masyarakat dengan Meningkatkan status pangan

masyarakat.

1. Meningkatnya efektifitas dan efesiensi kinerja Aparatur

2. Meningkatnya ketersediaan dan tertanganinya kampong rawan

pangan

3. Meningkatnya pola konsumsi, penganekaragaman dan

keamanan pangan masyarakat


4. Meningkatnya kelembagaan dan distribusi dan cadangan

pangan serta stabilisasi harga pangan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

Kabupaten Aceh Tengah

4.1.2 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

dikemukakan di atas dengan mempertimbangkan faktor

penentu keberhasilan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai

sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan layanan administrasi

perkantoran.

2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam

kondisi baik.

3. Persentase laporan dan dokumentasi perencanaan tepat

waktu

4. Persentase meningkatnya desa mandiri pangan.

5. Persentase akses dan data base ketahanan dan

kerentanan pangan

6. Persentase ketersediaan dan skor PPH

7. Persentase KRPL yang dibina dan peningkatan skor pola

pangan harapan (PPH)konsumsi

8. Persentase peningkatan konsumsi pangan yang bergizi,

seimbang dan aman (B2SA)

9. Persentase jumlah pengambilan sampel PSAT

10. Persentase CV stabilnya harga pangan masyarakat

11. Persentase unit pengembangan dan pembinaan

cadangan pangan pemerintah (CPP) dan cadangan

pangan masyarakat (CPM)

12. Persentase meningkatnya pengembangan dan

pembinaan distribusi usaha pangan masyarakat

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa peranan Dinas

Pertanian adalah merumuskan kebijakan di Sektor Pertanian

yang ada di masyarakat. Oleh karena itu Dinas Pertanian

merupakan salah satu pelaku penting dalam pembangunan


kawasan pertanian selain pelaku lainnya yaitu para petani,

pekebun dan peternak dan kelompok pertanian lainnya,

pengusaha swasta, akademisi dan perbankan.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara

terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Sasaran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses

perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan organisasi.

Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah

merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun atau

kurang dari satu tahun guna mencapai tujuan yang telah

dirumuskan untuk lima tahun ke depan. Dengan kata lain

sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan

dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau

bulanan yang penyajiannya sedapat mungkin secara

kuantitatif sehingga dapat terukur pencapaiannya.

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau

penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian

sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses

identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem

pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk

menentukan kinerja kegiatan, program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada

kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan

hasil (outcome). Indikator kinerja masukan dan keluaran

dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan

adalah bahan termasuk orang, material, alat dan uang yang


digunakan dalam proses menghasilkan output. Sedangkan

keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan

melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk

dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil akan diperoleh setelah kegiatan

selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap awal

perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output

atau manfaat dari output ditinjau dari maksud dan sasaran

output tersebut dihasilkan.

Penetapan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Aceh

Tengah beserta indikatornya diharapkan dapat memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik,

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

4.3.1 Strategi

Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem

untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan

pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional.

Strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan

(strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal

sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness,

W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai

strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan

ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya

memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk

merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin,

strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki

masing-masing unsur kelemahan agar dapat

memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang

yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai

upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan

untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur

tantangan seoptimal mungkin.


A. Strategi S-O

1. Meningkatkan produksi sumberdaya pertanian melalui

pembenihan/perbibitan unggul guna pemenuhan

peningkatan tingkat konsumsi.

2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian

serta pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan.

3. Mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor

pertanian.

4. Meningkatkan pelayanan dengan menempatkan

penyuluh pertanian lapangan di masing-masing BPP

Kecamatan.

5. Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian

khususnya di bidang tanaman pangan

6. Melakuakan intensifikasi terhadap keamanan pangan

dan analisis terhadap bahaya cemaran tanaman

pangan.

B. Strategi W-O

1. Pemberdayaan sumberdaya manusia melalui kegiatan

pelatihan (jangka pendek) dan pendidikan pertanian

(jangka panjang)

2. Mengusahakan peningkatan sektor pendukung sebagai

penunjang sektor pertanian.

3. Memberikan bantuan usaha di sektor pertanian.

4. Pembentukan sistem atau lembaga yang mampu

mengkoordinasikan pembangunan di wilayah kawasan

pertanian yang potensial.

5. Membangun puskeswan dan puskandu untuk diagnosa

penyakit hewan ternak

6. Membangun pusat penelitian pengembangan tanaman

pertanian

7. Membuat daerah percontohan kawasan pertanian.

8. Mengembangkan data produksi dan lahan

C. Strategi S-T

1. Menciptakan kawasan terpadu pertanian


2. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam

memberdayakan para petani, pekebun dan peternak

lokal dalam menjalankan usaha peternakan pertanian.

3. Melakukan pengawasan, pengendalian serta

monitoring terhadap bantuan subsidi pemerintah.

4. Melakukan pengawasan terhadap bibit/benih ternak

tanaman pertanain/perkebunan yang masuk ke

daerah.

5. Membentuk dan mengembangkan pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian.

6. Melakukan pelestarian sumberdaya lokal dan

peremajaan kawasan pertanian.

D. Strategi W-T

1. Pembuatan Zona Konservasi dan Penyangga Pada

kawasan pertanian potensial yang Berkelanjutan

(Susteinable).

2. Memaksimalkan produksi benih/bibit dengan

memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana

pertanian.

3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan

prasarana pertanian.

4. Melakukan Penyerapan baru teknologi tepat guna di

bidang pertanian.

5. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang

memiliki minat yang besar dibidang pertanian.

6. Pengembangan sistem pertanian tepat guna dan

berkelanjutan dengan prinsip blue ekonomi

4.3.2 Kebijakan

Perumusan kebijakan Dinas Pangan Kabupaten

Aceh Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Daerah merumuskan kebijakan dengan mengacu

kepada Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017,

sebagai berikut:


Rumusan kebijakan di Sekretariat

Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat teknis

maupun fungsional

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan

ketatalaksanaanDinas

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi.

Penyediaan laporan keungan, fisik dan evaluasi kinerja

Dinas

Rumusan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan

Pangan,

Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan

melalui sosialisasi jajanan sehat dan sosialiasasi kepada

ibu-ibu KWT

Peningkatan keterampilan petani dalam mengolah hasil

panganan yang berkualitas

Pengoptimalan Lahan Pekarangan Kelompok Wanita Tani

(KWT)

Pengembangan komoditi unggulan daerah melalui promosi

hasil produksi pertanian/perkebunan

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung

Penerapan teknologi pertanian tepat guna

Rumusan kebijakan di bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan,

Penganggulangan kawasan dengan kategori rentan pangan

Peningkatan kelas kawasan mandiri pangan

Pendistribusian bahan pangan terhadap daerah rentan

pangan

Pengembangan kawasan percontohan

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung

Pendataan terhadap komoditas pangan di masing-masing

kecamatan


Rumusan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan,

Peningkatan kualitas dan kuantitas benih tanaman Pangan

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

Pengoptimalan pengolahan lahan untuk pengembangan

tanaman pangan

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi

dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya,

selanjutnya diuraikan mengenai program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran yang ditetapkan. Program-program yang akan

dilaksanakan oleh Dinas pangan telah mengacu pada RPJM Kabupaten

Aceh Tengah 2017-2022, khususnya pada Misi 8 yaitu Mewujudkan

Ketahanan pangan adapaun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Stategi Meningkatnya efektifitas dan efesiensi kinerja aparatur

dengan:

- Meningkatnya Kinerja Aparatur

- Meningkatnya Admnistrasi Perkantoran

- Meningkatkan Pelaporan Pelayanan dan Evaluasi

2. Strategi Meningkatnya Ketersediaan dan tertanganinya kampung

rawan pangan dengan :

- Meningkatkan Ketersediaan dan Neraca Bahan Makanan melalui

koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan status pangan

- Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi

kerawanan pangan

- Meningkatkan kemandirian pangan di tingkat kampong maupun

kawasan

3. Strategi Meningkatkan pola konsumsi penganekaragaman dan

keamanan pangan masyarakat dengan :

- Penganekaragaman konsumsi panganberbasis sumber daya

lokalmelalui pemanfaatan pekarangan

- Pengembangan dan pengolahan pangan yang berbasis sumber

daya local

- Meningkatkan kesadaran mutu keamanan pangan produk pangan

segar kepada pelaku usaha di bidang pangan serta konsumen

4. Strategi Meningkatkan kelembagaan Distribusi dan cadangan pangan

serta stabilitas harga pangan dengan :

- Meningkatakan pengembangancadangan pangan pemerintah dan

masyarakat

-


- Meningkatkan ketersediaan pemantauan informasi pasokan

pangan

- Meningkatnya system distribusi pangan untuk mengembangkan

akses pangan danstabilitas harga.

Adapun Arah Kebijakan yang dilakukan melalui :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dalam penyediaan

kebutuhan pangan masyarakat

2. Penyediaan sumber daya dan infrastruktur pangan

3. Meningkatkan kemandirian pangandan penanganan

kerentanan pangan masyarakat

4. Pengembangan pemanfaatan pekarangan

5. Pengenalan konsumsi pangan B2SA dan peningkatan

diversivikasi pangan masyarakat

6. Pembinaan mutu dan keamanan pangan juga kerja sama

informasi keamanan pangan local

7. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan

pengembangan lumbung pangan masyarakat

8. Pemantauan informasi pasokan dan stabilitas harga pangan

9. Peningkatan stabilitas pangan masyarakat melalui penguatan

LPDM dan PUPM


Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil dan Sejahtera

MISI 8 : Mewujudkan Ketahanan Pangan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan

Melalui Meningkatkan status pangan,

Distribusi dan dan

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan Masyarakat

1 Meningkatnya efektifitas dan efesiensi kinerja

aparatur

1

2

3

2 Meningkatnya Ketersediaan dan Tertanganinya

Kampung Rawan Pangan

1

Meningkatkan ketersediaan pangan

dan NBM melalui koordinasi lintas sektor

dalam penyediaan pangan

Peningkatan Ketersediaan pangan

dalam penyediaan pangan

2

meningkatkan pemberdayaan

masyarakat dalam mengatasi

kerawanan pangan

pengembangan sumberdaya dan

penyediaan infrastuktur pangan

3 meningkatkan kemandirian pangan di

tingkat kampung (Demapan)

peningkatan kemandirian pangan dan

penanganan kerentanan pangan

masyarakat

3

Meningkatnya pola Konsumasi,

Penganekaragaman dan Keamanan

Pangan Masyarakat

1

Penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis sumber lokal melalui

pemanfaatan pekarangan

pengembangan pemanfaatan

pekarangan

2 pengembangan dan pengolahan

pangan berbasis sumber daya lokal

pengenalan konsusmsi pangan B2SA

dan Peningkatan Diversifikasi Pangan

Masyarakat

3

Kesadaran mutu keamanan pangan

produk pangan segar kepada pelaku

usaha di bidang pangan serta

konsumen

Pembinaan mutu dan keamanan

pangan juga kerja sama informasi

keamanan pangan Lokal

4

Meningkatkan Kelembagaan Distribusi dan

Cadangan Pangan serta stabilitas harga

pangan

1

Meningkatkan pengembangan

cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat

mengembangkan cadangan pangan

pemerintah dan pengembangan

lumbung pangan masyarakat

2

Meningkatakan ketersediaan

pemantauan informasi pasokaan,

harga,

Pemantauan informasi pasoakan dan

stabilitas harga pangan

3

meningkatnya sistem distribusi pangan

untuk untuk mengembangkan akses

pangan dan stabilitas harga

peningkatan stabilitas pangan

masyarakat melalui penguatan LDPM

dan PUPM


Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mewujudkan Ketahanan

Pangan Melalui

Meningkatkan status

pangan, Distribusi dan

dan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

Masyarakat

Meningkatnya

efektifitas dan

efesiensi kinerja

aparatur

Persentase pemenuhan layanan

administrasi perkantoran 85 90 95 100 100

Persentase sarana dan prasarana

aparatur dlm Kondisi baik 80 85 90 95 100

Persentase laporan dan

dokumentasi perencanaan tepat

waktu

85 90 95 100 100

Meningkatnya

Ketersediaan dan

Tertanganinya

Kampung Rawan

Pangan

persentase Meningkatnya Desa

Mandiri Pangan 5 5 5 5 5

Persentase akses dan database

ketahanan dan Kerentanan pangan 75 77 79 81 83

Persentase Ketersediaan Pangan

dan Skor PPH 78 80 82 84 86


No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mewujudkan Ketahanan

Pangan Melalui

Meningkatkan status

pangan, Distribusi dan dan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

Masyarakat

Meningkatnya pola

Konsumasi,

Penganekaragaman dan

Keamanan Pangan

Masyarakat

Persentase KRPL yang dibina

Peningkatan Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) Konsumsi

14 Lokasi 14 Lokasi 14 Lokasi 14 Lokasi 14 Lokasi

Persentase Peningkatan Konsumsi

Pangan yang Beragam, Bergizi,

Seimbang dan Aman (B2SA)

Jumlah pengambilan sampel PSAT 20 Sampel 20

Sampel

20

Sampel

20

Sampel

20

Sampel

Meningkatkan

Kelembagaan Distribusi

dan Cadangan Pangan

serta stabilitas harga

pangan

Persentase CV Stabilnya harga

pangan masyarakat

14

Kecamatan

14

Kecamatan

14

Kecamatan

14

Kecamatan

14

Kecamatan

Persentase Unit Pengembangan

dan pembinaan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP)dan cadangan

Pangan Masyarakat (CPM)

3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi

Persentase Meningkatnya

Pengembangan Dan Pembinaan

Distribusi Usaha pangan

Masyarakat (PUPM)

5 Unit

5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit


BAB VI

RECANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat, Program-program

tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan

program penunjang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dimana

kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima di

bidang administrasi perkantoran. Program tersebut dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan jasa surat-menyurat;

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;

3) Penyediaanjasaperalatandanperlengkapankantor;

4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional;

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor;

6) Penyediaan alat tulis kantor;

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

10) Penyediaan makanan dan minuman;

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

12) Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran;

Adapun capaian program di atas dapat diukur dengan indikator hasil

dari program ini yaitu:

Terwujudnya informasi yang jelas dan akurat

Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran

Terwujudnya kelancaran dalam berkendaraan dinas

Terciptanya lingkungan kerja yg bersih dan nyaman

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

Meningkatnya kelancaran hubungan kerja dengan pusat dan Provinsi

2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur


Arahan kebijakan dari program peningkatan sarana prasarana

aparatur adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam

penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara

mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses

pelaksanaan administrasi perkantoran, yang terdiri dari :

1) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

2) Pengadaan mebeleur

3) Pengadaan komputer

4) Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi

5) Pengadaan sarana penunjang perkantoran

6) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

7) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

8) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Adapun indikator hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Terpenuhi kendaraan bermotor SKPD

Terpenuhinya mebeleur SKPD

Terpenuhinya peralatan multi media bagi SKPD

Terpenuhinya peralatan studio dan komunikasi SKPD

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga SKPD

Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang perkantoran

Terciptanya suasana gedung kantor yang bersih dan nyaman

Terciptanya kondisi kendaraan dinas yang baik

Terciptanya kondisi peralatan mebeleur

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan

profesional maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten

sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun capaian program

dilaksanakan melalui kegiatan Dinas Pertanian,sebagai berikut:

1) Pendidikan dan pelatihan formal

2) Pendidikan dan Pelatihan Singkat

3) Penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintahan

Maka dari itu indikator hasil dari program ini diharapkan adalah

:


a. Program Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Pembinaan dan Pengembangan cadangan

2. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

3. Pemberdayaan Lumbung Pangan Pangan

4. Pengumpulan Data dan Penyediaan informasi harga Pangan

5. Pengumpulan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat(PUPM)

6. Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

b. Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

pangan

1. Pelaksanaan dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)

2. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

3. Pembinaan Penanganan Jajanan Anak Sekolah

4. Pemberdayaan Kader Pangan

5. Pembinaan Keamanan Pangan pada kelompok Produsen/Petani

6. Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

7. Promosi Pangan Lokal pada hari Pangan se Dunia (HPS)

8. Penyusunan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Kosumsi

9. Pembinaan dan Pengembangan kawasan Rumah pangan Lestari

10. Model Pengembangan Sentral pangan Lokal (MPSPL)

11. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)

12. Pengelenggaraan Lomba lomba Ketahanan Pangan

c. Program Kemandirian dan Penanganan Daerah rawan pangan

1. Pelatihan dan Pendampingan Desa mandiri pangan (DEMAPAN)

2. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Gizi

3. Penanganan Daerah Rawan pangan (PDRB)

4. Pengentasan Rawan Gizi dan Keluarga Miskin

5. Penyusunan Peta Rawan Pangan (FSVA)

6. Analisi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

7. Penyusunan Neraca bahan makanan (NBM)

8. Penyusunan Analisis capaian SPM Ketahanan Pangan

9. Penyusunan data Base Potensi Produksi Pangan

10. Promosi Pangan Nusantara


Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20

03 01

Persentase pemenuhan

layanan administrasi

perkantoran

339.760.000 688.020.000 365.800.000 389.900.000 409.000.000 2.192.480.000,00

01 01 -Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Materai dan benda pos

lainnya12 Bln 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000 12.800.000

Dinas

Pangan

2 02 -

Penyediaan Jasa Sumber

Daya Air, Komunikasi dan

Listrik

Jasa Rekening List ik,

Telpon, Internet dan Air13 Bln 18.000.000 18.000.000 20.000.000 23.000.000 25.000.000 104000000

Dinas

Pangan

2 03 -

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jasa peralatan dan

perlengkapan kantor14 Bln 6.000.000 339.760.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 368.260.000

Dinas

Pangan

2 04 -

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pengurusan izin dan

STNK22 Unit 10.500.000 20.500.000 17.000.000 20.000.000 25.000.000 93.000.000

Dinas

Pangan

2 05 -Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jasa administrasi

keuangan2 Buah 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3000000

Dinas

Pangan


Kebersihan KantorJasa kebersihan kantor 2 Ob 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 96000000

Dinas

Pangan


Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa perbaikan

peralatan kerja6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 34000000

Dinas

Pangan

2 08 -Penyediaan Alat Tulis

Kantor

ATK untuk pelayanan

administrasi 30 Jenis 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 175.000.000

Dinas

Pangan

2 09 -

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Dokumen administrasi

dan pertanahan25 Dokumen 43.000.000 43.000.000 43.000.000 45.000.000 45.000.000 219000000

Dinas

Pangan

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja, Tujuan,

Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

3 4 7 9 11

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

Lokasi2018 2019 2020 2021 2022

Target

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

12 Bln 12 Bulan 12 Bulan12

Bulan12 Bulan 60 Bulan

Target Target Target Target Target



13 15 17

22 Unit 22 Unit 25 Unit 27 Unit 30 Unit 25 Unit



2 Ob 2 Ob 2 Ob 2 Ob 2 Ob 2 Ob

2 Blok 2 Blok 2 Blok 2 Blok 2 Blok 10 Blok

60 Jenis 60 Jenis 60 Jenis60

Jenis60 Jenis 310 Jenis

10 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 70 Unit

25

Dokum

en

25

Dokumen

25

Dokumen

30

Dokum

en

30

Dokumen

125

Dokumen


Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20

2 10 -

Penyediaan Komponen

Instalasi List rik/Penerangan

Bangunan Kantor

Alat instalasi

list rik/penerangan

kantor

40 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 54000000Dinas

Pangan

2 12 -Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Alat-alat rumah

tanggaUnit 5.000.000 7.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 39000000

Dinas

Pangan

2 13 -

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Bahan bacaan dan

perundang-undangan

2 Eksamplar

Bahan

Bacaan

2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 22500000Dinas

Pangan

2 14 -Penyediaan Makanan dan

Minuman

Makanan dan minuman

harian PNS41 Orang 31.460.000 31.460.000 32.000.000,00 33.000.000,00 34.000.000,00 161920000

Dinas

Pangan

2 18 -

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Rapat konsultasi ke luar

daerah12 Bulan 150.000.000 150.000.000 160.000.000 170.000.000 180.000.000 810.000.000

Dinas

Pangan

02

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

40.000.000 415.000.000 145.000.000 150.000.000 155.000.000 905.000.000 Dinas

Pangan

02 01 -Pengadaan Mobileur

KantorMobiler Kantor 6 Unit

13

Unit38.700.000.000

13

Unit38.700.000.000

13

Uni

t

38.700.000.00013

Unit38.700.000.00066 Unit 154.800.000.000

Dinas

Pangan

2 Kendaraan dinas roda 4

(empat)2 Unit 500.000,000 500.000

Dinas

Pangan

Kendaraan Dinas roda

2(Dua)10 2 Unit 50.000.000 2

Uni

t55.000.000 2 Unit 60.000.000 6 Unit 165.000.000

2 01 -

Pemeliharaan

Rut in/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan

rut in/berkala gedung

kantor

30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 90.000.000 Dinas

Pangan

-Pemeliharaan rut in

berkala/kendaraan dinas

Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Dinas 40.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 225.000.000

2 01 -Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Perbaikan gedung

kantor/ Penambahan

Ruangan

345.000.000 345.000.000 Dinas

Pangan

2 01 Persentase ASN terlatih 0 75.000.000 20.000.000 90.000.000 185.000.000

-Pengadaan Pakaian

Khusus hari hari tertentu

Pakaian Dinas hari

tertentu40 Orang 0 0 75.000.000 20.000.000 90.000.000 185.000.000

Dinas

Pangan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

Lokasi2018 2019 2020 2021 2022

Target Target Target Target Target Target

40 PDH 30

rompi 45 batik 115


Indikator Kinerja, Tujuan,

Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

3 4 7 9 11 13 15 17

50 Jenis 60 Jenis 60 Jenis65

Jenis65 Jenis 300 Jenis

228 Orang

240 Unit

2

Eksampl

ar

Bahan

Bacaan

4

Eksamplar

Bahan

Bacaan

4

Eksamplar

Bahan

Bacaan

4

Eksam

plar

Bahan

Bacaa

4

Eksamplar

Bahan

Bacaan

16

Eksamplar

Bahan

Bacaan

12

Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12

Bulan 12 Bulan 12 Bulan

30 Unit 45 Unit 45 Unit 60 Unit 60 Unit

41

Orang 41 Orang 45 Orang

47

Orang 50 Orang

1 Paket

1 Paket

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

1 Unit 3 Unit

Pengadaan Sarana dan

Prasarana-

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20

Tujuan 8 Sasaran

4.1.2Dinas

Pangan

Persentase laporan tepat

waktu20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20 115.000.000

Dinas

Pangan

-

Penyusunan Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM), SOPdan Analisa

Data

Tersedianya data Indeks

Kepuasan Masyarakat1 Dokumen 1 Dok 3.000.000 1 Dok 3.000.000 1 Dok 3.000.000 1 Dok 3.000.000 1 Dok 3.000.000 5 Dok 30.000.000

Dinas

Pangan

- Pengelolaan Website SKPD

Tersedianya Pengolah

data Informasi tentang

Ketahanan secara

elektronik

2 Org 2 Org 7.200.000 2 Org 7.200.000 2 Org 7.200.000 2 Org 7.200.000 2 Org 7.200.000 2 Org 36.000.000Dinas

Pangan

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersedianya Data

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

10 Dok 5 Dok 9.800.000 10 Dok 9.800.000 10 Dok 9.800.000 10 Dok 9.800.000 10 Dok 9.800.000 49.000.000Dinas

Pangan

Penguatan

Cadangan

Pangan

Masyarakat

Persentase ketersdian

pangan perkapita/tahun50.000.000 2.200.000.000 2.796.000.000 1.550.000.000 2.200.000.000 8.746.000.000

Dinas

Pangan

-

Pembinaan dan

Pengembangan Cadangan

Pangan

Jumlah Lumbung

Pangan cadangan

pangan

27 5 Unit 75.000.000 6 Unit 75.000.000 7 Unit 78.000.000 9 Unit 75.000.000 303.000.000Dinas

Pangan

-Pengembangan Cadangan

pangan Pemerintah (CBPK)

Cadangan pangan

Pemerintah (CBPK)160 Ton 160 Ton 1.529.000.000 160 Ton 2.000.000.000 160 Ton 1.529.000.000 100 Ton 5.058.000.000

Dinas

Pangan

-

Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat (LDPM)

Jumlah LDPM 0 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 2 Unit 400.000.000 1 Unit 200.000.000 1.000.000.000Dinas

Pangan

-Pemberdayaan Lumbung

Pangan Masyarakat

Jumlah Lumbung

Pangan

Masyarakat

3 Unit 1 Unit 50.000.000 1 Unit 55.000.000 1 Unit 124.000.000 1 Unit 50.000.000 279.000.000Dinas

Pangan

-

Pengumpulan data dan

penyediaan Informasi harga

Pangan

Pemantauan

Pasokan Harga

Pangan

1 Unit 1 Unit 50.000.000 1 Unit 66.000.000 1 Unit 66.000.000 1 Unit 68.000.000 1 Unit 66.000.000 266.000.000Dinas

Pangan

-

Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat

3 Unit 2 Unit 130.000.000 3 Unit 150.000.000 4 Unit 330.000.000 5 Unit 130.000.000 740.000.000Dinas

Pangan

-

Pembinaan dan

Pengembangan Lumbung

Pangan Masyarakat

1 Unit 150.000.000 1 Unit 250.000.000 2 Unit 550.000.000 3 Unit 150.000.000 1.100.000.000Dinas

Pangan

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program Distribusi dan

Cadangan Pangan

LokasiTujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja,

Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an


Periode Renstra

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g JawabTarget Target Target Target Target Target

2018 2019 2020 2021 2022

3 4 7 9 11 13 15 17


Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20

Meningkatka

n

Ketersediaan

Kebutuhan

Pangan

Masyarakat

Mening

katkan

akses

dan

Skor

Pola

pangan

Harapa

2 01

Persenatae

Penanganan daerah

rawan pangan

(prioritas 3

Kecamatan)

650.000.000 940.000.000 1.415.000.000 2.500.000.000 2.210.000.000 7.715.000.000 Dinas

Pangan

-

Pelat ihan dan

Pendampingan

kelompok tani dan

Kelompok wanita tani

Jumlah

kelompok Tani50 Peserta 50.000.000 100Peserta 250.000.000 100 Peserta 250.000.000 250 Peserta 550.000.000

Dinas

Pangan

-

Pengembangan Desa

Mandiri Pangan

daerah Stunt ing

Tertanganinya

Desa

rentan/Rawan

pangan

5 Desa 300.000.000 5 Desa 330.000.000 5 Desa 780.000.000 5 Desa 550.000.000 20 Peserta 1.960.000.000 Dinas

Pangan

-

Pengembangan

Kawasan Mandiri

Pangan

Terlaksananya

Kawasan

Mandiri

Pangan

1Kawasan 280.000.000 1 Kawasan 295.000.000 2 Kawasan 485.000.000 3Kawasan 885.000.000 4 Kawasan 885.000.000 11 Kawasan 2.830.000.000 Dinas

Pangan

14Kecamatan 14Kecamatan 14Kecamatan 14Kecamatan 14Kecamatan 70KecamatanDinas

Pangan

3Rakor DKP 3Rakor DKP 3Rakor DKP 3Rakor DKP 3Rakor DKP 15Rakor DKP

-Penyusunan Peta Rawan

Pangan (FSVA)

Jumlah Peta

Rawan Pangan 2 peta 2 Peta 30.000.000 3 Peta 50.000.000 100.000.000 30.000.000 5 Peta 210.000.000

Dinas

Pangan

-

Analisis Sistem

Kewaspadaan Pangan dan

Gizi (SKPG)

Jumlah Lokasi

Sistem

Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

1 Dokumen 1Dokumen 30.000.000 1Dokumen 30.000.000 1Dokumen 50.000.000 1Dokumen 50.000.000 1Dokumen 50.000.000 5 Peserta 210.000.000 Dinas

Pangan

- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Jumlah Hasil

Analisis Neraca

bahan

Makanan(NBM)

1 Dokumen 1Dokumen 30.000.000 1Dokumen 30.000.000 1Dokumen 50.000.000 1Dokumen 50.000.000 1 Dok 50.000.000 5 210.000.000

- Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan

Ketersediaan Data

Base Ketahanan

Pangan

1 Buku 1 Buku 50.000.000 1 Buku 50.000.000 1 Buku 150.000.000 1 Buku 135.000.000 1 Buku 135.000.000 5 Peserta 520.000.000 Dinas

Pangan

3 4 7 9 11 13 15 17


Indikator

Kinerja, Tujuan,

Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an



Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

Lokasi2018 2019 2020 2021 2022


1.225.000.000 235.000.000 250.000.000 250.000.000 260.000.000

Program Kemandirian

dan Penanganan

Daerah Rawan Pangan

-

Penanganan Daerah

Rawan Pangan

(PDRP)

Penanganan

Daerah Rawan

Pangan (PDRP)

230.000.000


Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20

Mening

katkan

Status

Pangan

Masyara

kat

Meningkatkan

Skor Pola

Pangan

Harapan dan

Mutu

Keamanan

Pangan

630.000.000 1.740.000.000 1.272.000.000 2.500.000.000 2.200.000.000 8.342.000.000Dinas

Pangan

Lomba Cipta Menu

Bergizi, Beragam,

Seimbang dan Aman

(B2SA)

Terselenggaran

ya Lomba

Cipta Menu

B2SA

2 Lomba 2 Lomba 150.000.000 2 Lomba 100.000.000 3 Lomba 100.000.000 2Lomba 100.000.000 2 Lomba 200.000.000 11 650.000.000 Dinas

Pangan

Promosi Pangan Lokal

Pada Hari Pangan Se

Dunia (HPS)

Promosi

Pangan Lokal

Pada Hari

Pangan Se

1 Even 1 Even 70.000.000 1 Even 75.000.000 1 Even 85.000.000 1 Even 100.000.000 1 Even 180.000.000 5 510.000.000 Dinas

Pangan

Penyusunan Pola

Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

Tercapainya

Skor Pola

Pangan

Harapan

78,7 # Skor 30.000.000 82,4 Skor 30.000.000 86 Skor 20.000.000 84 Skor 25.000.000 86,4 Skor 20.000.000 419 125.000.000 Dinas

Pangan

Pembinaan dan

Pengembangan

Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL)

Terbinanya

KRPL Wanita

Tani, TP-PKK

dan Dasa

29 14Lokasi 145.000.000 14 Lokasi 700.000.000 16 Lokasi 80.000.000 18Lokasi 875.000.000 20 Lokasi 550.000.000 82 2.350.000.000 Dinas

Pangan

Model

Pengembangan

Sentra Pangan Lokal

(MPSL)

Tersedianya

Sentral Pangan

Lokal

1 Unit 300.000.000 1 Unit 300.000.000 1 Unit 300.000.000 1 Unit 150.000.000 4 1.050.000.000 Dinas

Pangan

Model

Pengembangan

Pangan Pokok Lokal

(MP3L)

Terbinanya

Pengembanga

n Pangan Lokal

kelompok Tani

2 Unit 200.000.000 2 Unit 220.000.000 2 Unit 450.000.000 3 Unit 450.000.000 9 1.320.000.000 Dinas

Pangan

Pelat ihan,

pendampingan dan

Penyelenggaraan

Lomba-lomba

Terselenggaran

ya Lomba

Pangan Lokal

Daerah

5 Even 50.000.000 5 Even 142.000.000 5 Even 165.000.000 5 Even 165.000.000 20 522.000.000 Dinas

Pangan

Pelaksanaan Jejaring

Keamanan Pangan

Daerah

Tim Pengawas

Keamanan

Pangan

17 Tim 50.000.000 20 Tim 65.000.000 20 Tim 70.000.000 25 Tim 75.000.000 25 Tim 75.000.000 107 335.000.000 Dinas

Pangan

Pembinaan dan

Pengawasan

Keamanan Pangan

Jumlah

Pengambilan

Sampel PSAT

5 Sampel 20Sampel 35.000.000 20 Sampel 40.000.000 20 Sampel 50.000.000 23Sampel 65.000.000 25 Sampel 65.000.000 108 255.000.000 Dinas

Pangan

17

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

Lokasi2018 2019 2020 2021 2022



Indikator

Kinerja, Tujuan,

Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an



Program Peningakatan

Penganekaragaman

Konsumsi dan

Keamanan Pangan

3 4 7 9 11 13 15


Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20

Pembinaan dan

Panganan Jajanan

Anak Sekolah

Jumlah Sekolah

yang dibina30 14Sekolah 50.000.000 14 Sekolah 50.000.000 14 Sekolah 75.000.000 14Sekolah 195.000.000 14 Sekolah 195.000.000 70 565.000.000

Dinas

Pangan

Pemberdayaan Kader

Pangan

Jumlah Peserta

kader Pangan14 30.000.000 14Kecamatan 30.000.000 14Kecamatan 40.000.000 14Kecamatan 40.000.000 42 140.000.000

Dinas

Pangan

Pembinaan

Keamanan Pangan

Pada Kelompok

Produsen/Petani

Jumlah

Pembinaan14Pembinaan 100.000.000 14Pembinaan 100.000.000 14Pembinaan 100.000.000 14Pembinaan 110.000.000 14Pebinaan 110.000.000 70 520.000.000

Dinas

Pangan

1.729.760.016,00 6.003.020.028,00 6.088.800.024,00 7.129.900.028,00 7.284.000.032,00 28.200.480.128,00

17

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

Lokasi2018 2019 2020 2021 2022



Indikator

Kinerja, Tujuan,

Sasaran,

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an


Periode Renstra

Jumlah (Total)

3 4 7 9 11 13 15


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN DINAS PANGAN

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-

2022, disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan

Kabupaten Aceh Tengah selama kurun waktu 5 tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Tahun 2017-2022 ini akan menjadi pedoman dan

arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

pembangunan pangan di Kabupaten Aceh Tengah, serta terpadu dan searah

dengan pembangunan Dinas pangan Kabupaten aceh Tengah, Provinsi Aceh

dan Nasional selama lima tahun mendatang.

Adapun Indikator Kinerja Dinas pangan Kabupaten Aceh Tengah

adalah :

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)

2. Penanganan Daerah Rawan Pangan (Priorotas 1,2 dan 3)

3. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan melalui

Neraca Bahan makanan

4. Persentase Keben pegerni Kampung Demapan


Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

No Indikator Satuan Kondisi

Awal

Target Capaian

Kondisi Akhir

RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Pangan

1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi Skor 78,70 79,00 79,25 79,75 80,50 81,50 81,50

2 Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 3

Kecamatan)

Kecamatan (Kute Panang,

Jagong Jeget, Rusip

Antara)

3 3 2 2 1 0 0

3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor N/a 87,00 89,00 91,00 93,00 95,00 100,00

4 Persentase keben pegerni kampung (demapan) % N/a 72,26 75,00 76,85 79,26 80,00 85,00

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah

RENSTRA


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-

2022, disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan

Kabupaten Aceh Tengah selama kurun waktu 5 tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Tahun 2017-2022 ini akan menjadi pedoman dan

arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

pembangunan pangan di Kabupaten Aceh Tengah, serta terpadu dan searah

dengan pembangunan pertanian Provinsi Aceh dan nasional selama lima

tahun mendatang.

Sebagai tanggugjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan

daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholders dalam

merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya karena keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas

kemasyarakatan sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta,

serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan

dukungan DPRK Aceh Tengah, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan

atau stakeholders di Kabupaten Aceh Tengah, diharapkan cita-cita Aceh

Tengah sejahtera 2017 2022 dapat terwujud.

RENCANA STRATEGIS (RESNTRA) DINAS PANGAN …dinaspangan.acehtengahkab.go.id/uploads/Renstra... ·...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (RESNTRA) DINAS PANGAN …dinaspangan.acehtengahkab.go.id/uploads/Renstra... ·...