RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · Perindustrian Kota Palembang merupakan pemisahan dari renstra Dinas...
Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · Perindustrian Kota Palembang merupakan pemisahan dari renstra Dinas...
-
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2018 – 2023
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PERINDUSTRIAN
Jl. Lunjuk Jaya No.2 Kota Palembang Website : http://disperin.palembang.go.id
e-mail : [email protected]
http://disperin.palembang.go.id/
-
iii
KATA PENGANTAR
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
Palembang 2018-2023 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang, sehingga di tingkat Perangkat
Daerah (PD) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Perencanaan Strategis
(Renstra).
Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018-2023
dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan
pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Palembang khususnya
pada sektor Perindustrian.
Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018-2023
disusun mengacu adanya perubahan nomenklatur pada Pemerintah
Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tanggal
29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 70 Tahun 2016 tanggal
30 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang. Yang mana renstra Dinas
Perindustrian Kota Palembang merupakan pemisahan dari renstra Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang Tahun 2013-2018,
berisikan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran
daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigm
peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri kedepan.
Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan
terwujudnya pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang
Tahun 2018-2023 yaitu “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”, maka akan
dilakukan evaluasi setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan serta
perubahan lingkungan strategis, maka apabila diperlukan akan disempurnakan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018-2023
diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan
keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja dalam
rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada
-
iv
indikator kinerja dari masing-masing bidang kerja dilingkungan Dinas
Perindustrian Kota Palembang.
Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai
pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di sektor Perindustrian di
Kota Palembang sampai dengan lima tahun kedepan.
Palembang, 01 Oktober 2018 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG,
H. MASRIPIN HM TOYIB, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 195902131980031002
-
v
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang Tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 - 2023
............ i
Kata Pengantar
..........................
iii
Daftar Isi .......................... v Daftar Tabel .......................... vi Daftar Gambar .......................... vii Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang .......................... 2 1.2 Landasan Hukum .......................... 5 1.3 Maksud danTujuan .......................... 6 1.4 Sistematika Penulisan .......................... 7 Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian
Kota Palembang
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .......................... 10 2.2 Kinerja Pelayanan .......................... 25 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan .......................... 28
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarakan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan .......................... 30 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan
WakilWalikota .......................... 31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga .......................... 35 3.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .......................... 37
3.5 Telahaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
.......................... 38
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................... 40
Bab IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .......................... 42
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .......................... 45
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
.......................... 49
Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan .......................... 61
Bab VIII Penutup .......................... 64
-
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja dinas Perindustrian Kota
Palembang Tahun 2017 .......................... 26
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang menurut Kelompok Belanja Tahun 2017
.......................... 27
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang menurut Jenis Belanja Tahun 2017
.......................... 27
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Kota Palembang
.......................... 31
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian
.......................... 33
Tabel 3.3 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah .......................... 34
Tabel 3.4 Target dan Indikator SDGS Tujuan 9 .......................... 39
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 - 2023
.......................... 44
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan, dan Program PD
.......................... 47
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Tahun 2019 - 2023
.......................... 51
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 - 2023
.......................... 62
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
.......................... 63
-
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang tahun 2018-2023
.......................... 4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DinasPerindustrian Kota Palembang
.......................... 14
Gambar 3.1 Telahaan KLHS terhadap RPJMD Kota Palembang 2018-2023
.......................... 38
Gambar 3.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
.......................... 38
Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dengan RPJMD 2018-2023
.......................... 43
Gambar 5.1 Hubungan Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian 2018-2023
.......................... 46
-
BAB I
PENDAHULUAN
Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan
dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah
sebagai development agent yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan
mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial.
Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat
sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang
berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang
diinginkan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah
untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan
pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkankepada pemerintah daerah untuk
melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-
Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih
lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
-
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004).
Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
serta daya saing.Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses
yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap
terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan
yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam
keseimbangan, baik problem solving, future oriented maupun resource
allocation. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa
tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta
tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan
dengan proses lainnya.
I.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun ke depan,
akan menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan
eksternal yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat dan
gerakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disamping itu, tantangan internal
yang ada dalam pembangunan daerah antara lain adalah mewujudkan
desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif, serta ketersediaan
infrastruktur ekonomi dalam rangka mempersiapkan bonus demografi. Dengan
demikian, Pemerintah Kota Palembang saat ini diharapkan dapat menjaga
stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi
-
masyarakat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat Kota
Palembang, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan.
Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Perindustrian Kota Palembang,
harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai
aspek dan kompetensi yang terkait dengan peran dan fungsinya sebagai unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian. Dengan demikian,
penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berdampak nyata dalam
memperbaiki layanan birokrasi, meningkatkan daya saing daerah serta
mewujudkan masyarakat Kota Palembang yang adil, makmur dan sejahtera.
Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2)
menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.Dalam hal ini, Dinas Perindustrian Kota Palembang selaku Perangkat
Daerah (PD) yang merupakan pelaksana Urusan pemerintahan di bidang
perindustrian dan tugas pembantuan wajib menyusun Rencana Strategis
(Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode
lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi
perkembangan masa depan.
Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018-2023 disusun
berdasarkan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 melalui beberapa
-
tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Perindustrian Kota
Palembang;
3. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang.
Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian
Kota Palembang tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang
Tahun 2018 - 2023
Dengan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang
Tahun 2018-2023 maka Dinas Perindustrian Kota Palembang diharapkan
mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas
-
kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi
kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan
tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra perangkat
daerah.
I.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi
penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 – 2023
adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
-
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;
6. Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian Kota Palembang.
I.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Palembang
Tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan maksud :
1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian
Kota Palembang;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan
RPJMD Kota Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang
dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang dalam pelaksanaan melalui
program/kegiatan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Perindustrian Kota Palembang
dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi,
kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan
program Walikota terpilih;
4. Sebagai tolak ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan
dalam menganalis dan mengevauasi indikator kinerja keberhasilan dari
pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
-
Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian
Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, yaitu:
1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan
Perindustrian Kota Palembang;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas
Perindustrian Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk
untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perindustrian Kota Palembang setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja
Dinas Perindustrian Kota Palembang;dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas
Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 - 2023.
I.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun
2018–2023 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, serta sistematika penulisan.
-
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN
KOTA PALEMBANG
Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber
daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat
dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas
Perindustrian Kota Palembang.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan,
telaahan visi, misi, dan program Walikota Palembang periode
2018 - 2023, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan KLHS serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta
penentuan isu-isu strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian
Dinas Perindustrian Kota Palembang2018 - 2023 berdasarkan
visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Palembang 2018 -
2023 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Dinas Perindustrian
dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Dinas
Perindustrian
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka
menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra
Dinas Perindustrian Kota Palembang 2018 - 2023.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Perindustrian
Kota Palembang 2018 - 2023 yang diterjemahkan dari strategi dan
-
arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan
isu strategis.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas
dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Palembang sebagaimana
tercantum dalam RPJMD Kota Palembang 2018 - 2023.
BAB VIII PENUTUP
Lampiran-Lampiran
-
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG
Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang periode
tahun 2018-2023 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun.
Gambaran pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang selama periode 2018
- 2023 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Dinas
Perindustrian Tahun 2018 - 2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan
kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat
mencapai tujuan Dinas Perindustrian secara efektif dan efisien.
Gambaran pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang selama
periode 2013-2017 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja
pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program
prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi
dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian
Kota Palembang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6
ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan.
-
Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan
dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah
urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada
daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
Adapun dasar pembentukan Dinas Perindustrian Kota Palembangadalah
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, serta
Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
Dalam peraturan-peraturan tersebut Dinas Perindustrian Kota
Palembangmerupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang industri,
berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah.
Sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 70 Tahun 2016 tanggal 30
November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang, maka tugas pokok dan
fungsi Dinas Perindustrian Kota Palembang adalah sebagai berikut :
Tugas Pokok Dinas Perindustrian Kota Palembang adalah melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang industri berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
Fungsi Dinas Perindustrian adalah sebagai berikut :
-
a. Pelaksanaan kegiatan dinas dan urusan kesekretariatan serta bidang
yang ada dalam lingkungan Dinas Perindustrian Kota Palembang
sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
b. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis dinas.
c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional
pembangunan daerah di bidang perindustrian.
d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan terhadap
industri kecil dan menengah baik berupa peningkatan pengetahuan dan
batuan peralatan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur
Pemerintah Kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha
pelaksanaan tugas dan fungsi.
f. Evaluasi dan pelaporan.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Perindustrian Kota Palembang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun
2016tanggal 29November 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
-
3. Bidang Industri Pangan, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
- Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan
- Seksi Industri Hasil Pertanian
- Seksi Industri Minuman
4. Bidang Industri Logam, Mesin, dan Kimia, membawahi 3 (tiga) Seksi
yaitu:
- Seksi Industri Logam
- Seksi Industri Mesin
- Seksi Industri Kimia
5. Bidang Industri Sandang, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
- Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- Seksi Industri Kerajinan
- Seksi Industri Tekstil dan Kulit
6. Bidang Pengembangan Wilayah Industri, membawahi 3 (tiga) Seksi
yaitu:
- Seksi Standarisasi dan Pengembangan Wilayah
- Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri
- Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
Struktur organisasi Dinas Perindustrian Kota Palembang lebih jelas dapat
dilihat pada Gambar 2.1 berikut :
-
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian Kota Palembang
KEPALA SEKSI
STANDARISASI DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH
KEPALA SEKSI SUMBER
DAYA DAN SARANA
PRASARANA INDUSTRI
KEPALA SEKSI INDUSTRI
HASIL HUTAN DAN
PERKEBUNAN
KEPALA SEKSI INDUSTRI
KERAJINAN
KEPALA SEKSI INDUSTRI
TEKSTIL DAN KULIT
KEPALA SEKSI INDUSTRI
LOGAM
KEPALA SEKSI INDUSTRI
MESIN
KEPALA SEKSI INDUSTRI
KIMIA
KEPALA SEKSI INDUSTRI
HASIL LAUT DAN
PERIKANAN
KEPALA SEKSI INDUSTRI
HASIL PERTANIAN
KEPALA SEKSI INDUSTRI
MINUMAN
KEPALA BIDANG
INDUSTRI PANGAN
KEPALA BIDANG
INDUSTRI LOGAM,
MESIN, DAN KIMIA
KEPALA BIDANG
INDUSTRI SANDANG
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN
WILAYAH INDUSTRI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
-
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengkoordinasikan perencaan, keuangan dan pelaporan serta
menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan
kepegawaian.
Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
b. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
e. Pelaksanaan urudan kehumasan; dan
f. Pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umm dan
kepegawaian;
b. Mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
c. Mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. Mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas;
e. Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
f. Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
-
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
h. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;
b. Menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
d. Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak
langsung;
e. Menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
f. Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/ akuntansi;
g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan subbagian
perencanaan dan pelaporan;
b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
c. Menyusun dokumen perencanaan dinas;
d. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
e. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
f. Menyusun dokumen pelaporan dinas;
-
g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Industri Pangan
Bidang Industri Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas di bidang industri pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, bidang industri pangan mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan sub urusan industri pangan;
b. Pelaksanaan koordinasi, terkait industri hasil laut, perikanan, industri hasil
pertanian dan industri minuman;
c. Penyebarluasan informasi industri pangan;
d. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri hasil laut
dan perikanan, industri hasil pertanian dan industri minuman;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan
Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan, melaksanakan tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri hasil laut dan
perikanan;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri hasil laut dan perikanan;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia dan
standar industri hasil laut dan perikanan;
d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri
hasil laut dan perikanan;
e. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
-
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Industri Hasil Pertanian
Seksi Industri Hasil Pertanian mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri hasil pertanian;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri hasil pertanian;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia dan
standar industri hijau pada seksi industri hasil pertanian;
d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri
hasil pertanian;
e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Industri Minuman
Seksi Industri Minuman, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri minuman;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri minuman;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia hijau pada
industri minuman;
d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri
munuman;
e. Melaporkan hasil kerja dan capian kinerja; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Industri Logam, Mesin, dan Kimia
Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang industri logam, mesin dan
-
kimia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang industri
logam mesin dan kimia mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan sub urusan bidang industri logam, mesin dan kimia;
b. Pelaksanaan koordinasi terkait industri logam, industri mesin dan industri
kimia;
c. Penyebarluasan informasi industri logam, mesin dan kimia;
d. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri logam,
mesin dan kimia;
e. Pelaksanaan koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Industri Logam
Seksi Industri Logam, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kgitan seksi industri logam;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri logam;
c. Menyiapkan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri logam;
d. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Industri Mesin
Seksi Industri Mesin, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri mesin;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri mesin;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia dan
standar industri hijau pada seksi industri mesin;
-
d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan Industri
mesin;
e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Industri Kimia
Seksi Industri Kimia, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri kimia;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri kimia;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia dan
standar industri pada seksi industri kimia;
d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri
kimia;
e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. Melaporkan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Industri Sandang
Bidang Industri Sandang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas di bidang industri sandang, untuk melaksanakan tugas dimaksud bidang
industri sandang mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan sub urusan terkait industri sandang;
b. Pelaksanaan koordinasi terkait industri hasil hutan dan perkebunan, industri
kerajinan, industri kerajinan, industri tekstil dan kulit;
c. Penyebarluasan informasi industri sandang;
d. Menyusun standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri hasil hutan
dan perkebunan, industri kerajinan, industri tekstil dan kulit;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
-
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Seksi industri hasil hutan dan perkebunan, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri hasil hutan dan
perkebunan;
b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknis seksi industri
hasil hutan dan perkebunan;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia dan
standar industri hijau pada industri hasil hutan dan perkebunan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan standar prosedur dan rekomendasi
perizinan industri hasil hutan dan perkebunan;
e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas seksi industri
hasil hutan dan perkebunan;
f. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum industri hasil hutan
dan perkebunan;
g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Industri Kerajinan
Seksi industri kerajinan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri kerajinan;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri kerajinan;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia dan
standar industri hijau pada seksi industri kerajinan;
-
d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri
kerajinan;
e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Industri Tekstil dan Kulit
Seksi industri tekstil dan kulit, melaksanakan tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri tekstil dan kulit;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri tekstil dan kulit;
c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia dan
standar industri hijau pada seksi industri tekstil dan kulit;
d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industri
tekstil dan kulit;
e. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pengembangan Wilayah Industri
Bidang Pengembangan Wilayah Industri, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang pengembangan wilayah industri, untuk
melaksanakan tugas dimaksud bidang pengembangan wilayah industri
mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan sub urusan pengembangan wilayah industri;
b. Pelaksanaan koordinasi terkait standarisasi dan pengembangan wilayah,
sumber daya dan sarana prasarana industri, pemberdayaan industri kecil
dan menengah;
c. Penyebarluaskan informasi pengembangan wilayah industri;
-
d. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinan pengembangan
wilayah sumber daya dan sarana prasarana industri, pemberdayaan industri
kecil dan menengah;
e. Penyusunan rencana induk pembangunan industri daerah (RIPINDA) dan
rencana induk pembangunan industri kecil (RIPIK);
f. Penyusunan pelaksanaan rencana pengembangan kawasan dan sentra-
sentra industri;
g. Pemberian fasilitasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri
(P3DN);
h. Pemberian fasilitasi penumbuhan wirausaha, bantuan teknis, dan
pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan serta promosi industri
dan jasa industri pada industri kecil dan menengah;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Seksi Standarisasi dan Pengembangan Wilayah
Seksi Standarisasi dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi standarisasi dan
pengembangan wilayah;
b. Penyiapan bahan kebijakan teknis seksi standarisasi dan pengembangan
wilayah;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan
kawasan sentra-sentra industri;
-
d. Penyiapan bahan-bahan penyusunan rencana induk pembangunan
industri daerah (RIPINDA) dan rencana induk pembangunan industri kecil
(RIPIK);
e. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan
kawasan dan sentra-sentra industri;
f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri
Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri, mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan dan kegiatan seksi sumber daya
dan sarana prasarana industri;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi sumber daya dan sarana
prasarana industri;
c. Menyiapkan bahan-bahan program sumber daya dan sarana prasarana
industri peningkatan penggunaan dalam negeri (P3DN);
d. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
Seksi pemberdayaan industri kecil dan menengah, mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan dan kegiatan seksi
pemberdayaan industri kecil dan menengah;
b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis industri kecil dan menengah;
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh
lapangan;
-
d. Menyiapkan fasilitas penumbuhan wirausaha, bantuan teknis, dan
pembiayaan, keterkitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan
jasa industri pada industri kecil dan menengah;
e. Menyiapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh
lapangan;
f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
II.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang
Periode Tahun 2017-2018
Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang
periode tahun 2017 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan
membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah
ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari
perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2017-2018.
1.2.1. Capaian Indikator Kinerja
Bagian ini mengulas capaian kinerja Dinas Perindustrian Kota
Palembang tahun 2017-2018 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan
dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2017-2018. Capaian kinerja Dinas
Perindustrian Kota Palembang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.
-
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2017-2018
No Sasaran Strategis
Indikator
Target
(%)
Realisasi
(%)
Rasio Capaian
(%)
2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 Terwujudnya industri kecil dan menengah yang semakin tumbuh dan berkembang
Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB
47,70 48.20 33,17 32.80 70 68
Persentase pertumbuhan industri
10,00 10.00 6.18 6.16 62 62
Persentase industri kecil meningkat menjadi industri menengah
3,10 3.20 8.67 10.88 280 340
2 Meningkatnya mutu produk IKM
Persentase industri yang telah menerapkan standarisasi
5.01 6.30 6,12 6.41 122 102
-
1.2.2. Realisasi Anggaran
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang Menurut Kelompok Belanja Tahun 2017-2018
Uraian
Rencana Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan (dalam persen)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Anggaran Realisasi
1. Belanja Tidak
Langsung
(BTL)
4.773.343.000,00 5.563.563.000,00 4.315.367.808,00 5.028.279.031,00 90,41 % 90,38 % - -
2. Belanja
Langsung
(BL)
3.118.532.668,22 3.663.382.668,22 2.894.794.728,00 3.544.931.758,00 92,83 % 96.77 % - -
Total Belanja 7.891.875.668,22 9.226.945.668,22 7.210.162.536,00 8.573.210.789,00
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Palembang Menurut Jenis Belanja Tahun 2017-2018
Uraian
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-Rata Pertumbuhan
(dalam persen)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 Belanja
Pegawai 5.051.814.000,00 5.838.823.000,00 4.559.722.808,00 5.300.989.031,00 90,00 % 90.79 % - -
2 Belanja Barang dan
Jasa
2.471.971.668,22 3.153.730.528,22 2.296.689.778,00 3.065.680.658,00 93,00 % 97,21 % - -
3 Belanja Modal 368.090.000,00 234.392.140,00 353.749.950,00 206.541.100,00 96,00 % 88,12 % - -
Total Belanja 7.891.875.668,22 9.226.945.668,22 7.210.162.536,00 8.573.210.789,00
-
II.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perindustrian Kota Palembang
Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perindustrian. Sedangkan, peluang
adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat
mendukung tercapainya tujuan Dinas Perindustrian dalam lima tahun.
Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya,
diharapkan Dinas Perindustrian dapat membuat strategi yang tepat demi
terwujudnya tujuan pembangunan daerah.
1. Tantangan
a. Lemahnya komitmen Pemerintah terhadap pengembangan wilayah
pusat pertumbuhan industri yang telah ditetapkan Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia
b. Banyaknya produk-produk luar yang masuk dengan berbagai macam
corak dan variasi
c. Daya saing produk unggulan IKM masih rendah baik dari segi inovasi
dan desain produk
d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
e. Belum profesionalnya penempatan SDM aparatur industri sesuai
kebutuhannya akan berdampak pada rendahnya kemajuan kinerja di
sektor industri.
-
2. Peluang
a. Kebijakan Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan
Produktivitas IKM
b. Banyaknya pihak swasta, BUMN, ataupun pemerintah yang
menawarkan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
produk IKM
c. Fasilitasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN dalam
kemitraan IKM.
d. Stabilitas pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang cukup baik
dapat memicu meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan
menengah
e. Penyelenggaran Event berskala nasional dan internasional yang
diselenggarakan di Kota Palembang
f. Pengembangan bantuan Sarana dan Prasarana terhadap IKM di Kota
Palembang
g. Manajemen strategis pengembangan ikm Kota Palembang agar dapat
berdaya saing
h. Adanya Kerjasama dengan Balai Riset dan Standarisasi dan
Perguruan Tinggi.
-
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang
krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan
dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas
Perindustrian periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang
dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan.
Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis
yang menjadi fokus kerja Dinas Perindustrian lima tahun mendatang.
Selain itu perumusan isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Palembang
periode 2018 – 2023 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan KLHS serta Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s).
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perindustrian Kota Palembang
Setelah RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2017 berakhir, masih banyak
persoalan pembangunan yang harus diselesaikan.
-
Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perindustrian Kota Palembang
No Komponen Yang Dinilai
2017 2018
Bobot Nilai Rasio Bobot Nilai Rasio
1 Perencanaan Kinerja 30,00 26,53 0,88 30,00 25,73 0,86
2 Pengukuran Kinerja 25,00 17,81 0,71 25,00 20,31 0,81
3 Pelaporan Kinerja 15,00 10,60 0,71 15,00 11,59 0,77
4 Evaluasi Internal 10,00 5,92 0,59 10,00 6,83 0,68
5 Capaian Kinerja 20,00 16,67 0,83 20,00 16,67 0,83
Nilai Hasil Evaluasi 100 77,53 0,78 100 81,13 0,81
Sumber: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Kota
Palembang Tahun 2017 dan 2018.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemetaan Permasalahan untuk
Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang
Tahun 2018 - 2023 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi
-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang periode 2018 - 2023
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023 adalah :
“Palembang Emas Darussalam 2023”
Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata
bekeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis
Teknologi dan Informasi
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui
pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang
bersih, berwibawa dan profesional
3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan
regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan
menjamin rasa aman untuk berinvestasi
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing
tinggi
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event
olahraga klas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam
Dari kelima Misi RPJMD Kota Palembang, Dinas Perindustrian Kota
Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi 2 dan 4 dengan sasaran
sebagai berikut:
1. Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi
2. Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang
digerakkan oleh masyarakat (community centered)
-
Sehubungan dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM dan investasi
daerah, diharapkan adanya pelatihan/bimbingan teknis untuk ASN Dinas
Perindustrian sehingga kualitas SDM meningkat, terampil, dan cakap dalam
bidang industri serta dapat membagi ilmu yang didapat kepada IKM binaannya
serta menjadikan IKM semakin tumbuh dan berkembang, sehingga menarik pihak
investor untuk berinvestasi.
Untuk sasaran ke-3, yaitu berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi
dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat, diharapkan dari
bimtek/pelatihan yang diberikan kepada IKM, dapat membuat para pelaku usaha
termotivasi untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produknya, baik dari
segi rasa ataupun pengemasan, sehingga mampu bersaing dengan produk lainnya
yang telah beredar di pasar.
Berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian Kota
Palembang, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah
sebagaimana Tabel. 3.2 berikut :
Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan
Renstra Dinas Perindustrian
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Daya Saing, Kualitas dan
Desain Produk
Keterbatasan penggunaan
teknologi sehingga
produktivitas dan daya saing
produksi menjadi rendah
Pemanfaatan Teknologi
-
Tabel 3.3
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
No. Misi/Program Penghambat Pendorong
1. Mewujudkan masyarakat
yang religious, berbudaya,
beretika, melalui
pembangunan budaya
integritas yang didukung
oleh Pemerintahan yang
bersih, berwibawa, dan
profesional
Sarana dan prasarana di
Dinas Perindustrian
terutama asset tetap
berupa gedung untuk
penunjukkan
pemakaiannya belum
jelas.
Kepastian penunjukkan
pemakaian gedung.
2. Mewujudkan ekonomi
kerakyatan yang inovatif
dan kreatif serta berdaya
saing tinggi
Masih kurangnya
pemanfaatan teknologi
dalam peningkatan produk
IKM
Adanya rencana untuk
pengembangan IKM
Semakin meningkatnya
daya saing industri global
Adanya dukungan
anggaran pengembangan
IKM
Masih minimnya bimtek/
pelatihan dalam rangka
meningkatkan kualitas
produk IKM
Masih banyaknya sumber
daya alam yang dapat
dimanfaatkan untuk
dijadikan produk
Masih belum optimalnya
pembinaan mengenai
pelaksanaan
kebijaksanaan industri
bagi IKM
Adanya kemitraan dalam
pengembangan IKM
dengan BUMN dan
Swasta
-
3.3 Telaahan Renstra K/L
Dalam merumuskan Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang perlu
memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis
kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian Kota Palembang demi terwujudnya perencanaan yang selaras
antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota
Palembang mengacu kepada Renstra Kementerian Perindustrian.
Sebagai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian,
telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. RIPIN 2015-2035 ditetapkan
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain visi, misi, dan
strategi pembangunan nasional.
Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara
Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:
1. Struktur industri nasional yang kuat, sehat, dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi ditingkat global
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional
mengemban misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak
perekonomian nasional
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri
hijau
4. Menjamin kepastian berusaha persaingan yang sehat, serta mencegah
-
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan
yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia
guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan.
Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Tahun 2015-2019, arah kebijakan pembangunan perindustrian mencakup
beberapa hal pokok sebagai berikut :
1. Pengembangan industri pada 10 industri prioritas
2. Pengembangan Perwilayahan Industri, yang dilakukan dengan strategi:
a. Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Tujuan
penetapan adalah untuk memberikan prioritas pembangunan industri pada
suatu wilayah agar percepatan penyebaran dan pembangunan industri
dapat diwujudkan, dimana WPPI adalah sebagai penggerak utama bagi
pengembangan wilayah tersebut serta membawa peningkatan
pertumbuhan industri dan ekonomi pada wilayah lain disekitarnya dalam
suatu wilayah regional/provinsi.
b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Industri penggerak
utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya haruslah dibangun dalam
Kawasan Peruntukan Industri. Pengembangan KPI dilakukan dengan
mengacu pada RTRW masing-masing Kabupaten/Kota.
c. Pembangunan Kawasan Industri. Pembangunan Kawasan Industri
diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Dalam
rangka percepatan penyebaran industri ke luar pulau Jawa, pemerintah
membangun kawasan industri sebagai infrastruktur di Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri.
-
d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah. Bagi Kabupaten/
Kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak
layak secara teknis dan ekonomis maka pembangunan industri dilakukan
melalui pengembangan sentra IKM yang diarahkan untuk mendukung
industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI,
maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta
menyerap tenaga kerja.
3. Pembangunan Sumber daya industri, yang meliputi pembangunan sumber
daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas
dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri meliputi standarisasi industri,
infrastruktur industri (kawasan industri) dan sistem informasi industri.
5. Pembangunan Industri Hijau untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan
dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara
berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan
kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan
manfaat bagi masyarakat.
6. Pengembangan IKM, yang dilakukan melalui strategi berikut:
a. Pemanfaatan potensi bahan baku
b. Penyerapan tenaga kerja
c. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas
d. Program pengembangan IKM.
Dengan demikian, Dinas Perindustrian Kota Palembang dalam menentukan
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan mempedomani Renstra
Kementerian Perindustrian RI. Terutama dalam hal mewujudkan pembangunan
perindustrian.
-
3.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
Tujuan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD, yaitu :
a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD, dan
b. Meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Telaahan KLHS terhadap RPJMD Kota Palembang 2018-2023 dalam skema
integrasi KLHS kedalam RPJMD seperti terlihat pada Gambar 3.1.
3.5 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Kota
Palembang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses
pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan
menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada panca upaya utama
Gambar 3.1. Telahaan KLHS terhadap RPJMD Kota Palembang 2018-2023
-
pembangunan Kota Palembang Tahun 2018 - 2023. Langkah selanjutnya adalah
seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palembang,
termasuk Dinas Perindustrian, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui
program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga
dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.
TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241
Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.
Gambar 3.2.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
Dinas Perindustrian Kota Palembang memiliki keterkaitan erat terhadap 1
(satu) dari 17 Tujuan TPB/SDGs. Tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 9:
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur– Membangun infrastruktur yang berkualitas,
mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina
inovasi;
Setiap tujuan memiliki target dan indikator, dari tujuan tersebut terkait dengan
fungsi Dinas Perindustrian, target dan indikatornya antara lain terdapat dalam
Tabel 3.4.
-
Tabel 3.4
Target dan Indikator SDGs Tujuan 9
Kode
Indikator Target Indikator
Cara Penghitungan
9.3 Mempromosikan
industrialisasi inklusif dan
berkelanjutan, dan pada
tahun 2030, secara
signifikan meningkatkan
proporsi industri dalam
lapangan kerja dan produk
domestic regional bruto,
sejalan dengan kondisi
nasional, dan
meningkatkan dua kali lipat
proporsinya di Negara
kurang berkembang
Proporsi industri kecil
dengan pinjaman atau
kredit
Proporsi industri kecil dengan
pinjaman atau kredit
diperoleh dengan membagi
jumlah industri kecil dibagi
dengan jumlah industri kecil
yang mendapatkan akses
pinjaman atau kredit yang
dikalikan dengan 100 persen.
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas
Perindustrian Kota Palembang, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, serta telahaan SDGs maka perumusan isu-isu strategis Dinas
Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 – 2023 dapat dilakukan. Perumusan
isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Dinas
Perindustrian Kota Palembang untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat
ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan
atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang
dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja
pembangunan daerah.
-
Dari hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Perindustrian Kota Palembang dan
identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah
pembangunan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya
pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang. Sedangkan tugas utama Dinas Perindustrian Kota
Palembang adalah membuat perencanaan pembangunan yang dapat mengatasi
permasalahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang demi kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masih rendahnya kualitas pengelolaan
pembangunan di Kota Palembang menjadi isu yang harus dijawab Dinas
Perindustrian Kota Palembang dalam periode lima tahun yang akan datang.
Cakupan pengelolaan pembangunan yaitu dari perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil capaian
pembangunan. Dengan demikian, Dinas Perindustrian Kota Palembang harus
meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan kota yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.
Pengelolaan pembangunan erat kaitannya dengan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang IPTEK. Proses pengambilan kebijakan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan membutuhkan dasar yang kuat, salah
satunya yaitu hasil penelitian. Dinas Perindustrian membutuhkan alat untuk
menentukan prioritas pembangunan yang butuh segera diselesaikan dan memiliki
dampak yang luas terhadap masyarakat, pemerintah pusat, dan provinsi tetangga.
Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah, visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian/Lembaga,
dan Tujuan TPB/SDGs maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Perindustrian
Kota Palembang untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :
-
1) Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2) Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s
3) Mendukung terhadap program Pengentasan Kemiskinan
4) Mendukung implementasi Gender ke dalam program/kegiatan OPD guna
meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan industri Kota
Palembang.
Dari isu-isu strategis di atas, permasalahan yang dihadapi di Dinas Perindustrian
Kota Palembang adalah :
1) Rendahnya keterampilan dalam produktivitas dan penguasaan teknologi IKM
2) Belum optimalnya diversifikasi produk
3) Data industry yang belum digitalisasi
4) Tingkat daya saing tinggi serta kualitas produksi yang berstandarisasi dan
lemahnya pemasaran produk
5) Kurangnya penataan sentra-sentra industri.
Dengan pemecahan permasalahan sebagai berikut :
1) Peningkatan kemampuan IKM dalam pemanfaatan teknologi
2) Peningkatan kemampuan dengan pelatihan untuk diversifikasi produk
3) Penyediaan aplikasi yang mudah diakses IKM dan masyarakat
4) Peningkatan promosi dan jaringan pemasaran
5) Pembangunan sentra-sentra industri.
-
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk
menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian . Seluruh
isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam
jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-
cita Dinas Perindustrian , melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima
tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.
Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian
berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas Perindustrian lima tahun yang akan
datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Perindustrian
harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian
Kota Palembang
Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD penting
karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. Tujuan jangka
menengah Dinas Perindustrian mendukung Misi ke-4 RPJMD.
-
Gambar 4.1
Keterkaitan Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dengan RPJMD 2018 - 2023
VISI RPJMD “PALEMBANG EMAS DARUSALAM 2023”
MISI ke-4 RPJMD
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta
berdaya saing tinggi .
Tujuan Renstra 2
Meningkatnya produktivitas industri yang berdaya saing
MISI ke- 2 RPJMD
Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh
pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional.
Tujuan Renstra 1
Mewujudkan pelayanan prima
-
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 - 2023
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/
Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ pada
Tahun Ke-
2019
2020
2021
2022
2023
Meningkatnya
Produktivitas
Industri yang
Berdaya Saing
Terwujudnya
Industri Kecil dan
Menengah yang
Semakin Tumbuh
dan Berkembang
1. Pertumbuhan Industri
Kecil dan Menengah
6.20%
6.25%
6.30%
6.35%
6.40%
2. Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin
60%
62%
64%
66%
68%
3. Jumlah
Pengembangan
Sentra IKM
11
Sentra
12
Sentra
13
Sentra
14
Sentra
15
sentra
-
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan
strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan.
Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan,
sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun kedepan. Dengan demikian,
strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Palembang.
Dengan memerhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 serta untuk mewujudkan Tujuan
dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, maka
dirumuskan strategi dan kebijakan.
Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
Dinas Perindustrian Kota Palembang 2018 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.1.
-
Gambar 5.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian Kota Palembang 2018 – 2023
Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk
setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, secara ringkas ditampilkan pada
Tabel 5.1.
Tujuan 2: Mewujudkan Pelayanan Prima
Strategi #1
Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan inovasi dan daya
saing
Fasilitasi dan kerjasama dengan mitra dan pihak swasta
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap IKM
Strategi #2
Meningkatkan pelayanan terhadap IKM
Strategi #3
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perindustrian
Tujuan 1: Meningkatnya Produktivitas Industri yang Berdaya
Saing
Sasaran 1:
Terwujudnya Industri Kecil dan Menengah yang semakin
Tumbuh dan Berkembang
Sasaran 2:
Terwujudnya
Kepuasan
Masyarakat atas
Pelayanan PD
-
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Program PD
No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program PD
Meningkatnya produktivitas industri yang berdaya saing
1.
Terwujudnya industri kecil dan menengah yang semakin tumbuh dan berkembang
1. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan inovasi dan daya saing produk IKM
2. Fasilitasi dan kerjasama dengan mitra dan pihak swasta
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap IKM
Pembinaan melalui pelatihan, sosialisasi, workshop, dan bimtek
Fasilitasi pelayanan standarisasi
Pelaksanaan koordinasi pengawasan produk IKM
Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Pembinaan melalui promosi dan pemasaran produk
Pelaksanaan monitoring pada IKM
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pembinaan melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pembinaan melalui Sosialisasi Kebijakan mengenai IKM
Penataan Struktur Industri
Perencanaan dan
pengembangan Sentra
Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
-
No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program PD
Mewujudkan Pelayanan Prima
2.
Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah
AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Dokumen perencanaan
dan Pelaporan yang
disusun tepat waktu
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
-
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran
berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum
dalam RPJMD Kota Palembang.
Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program
perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana
dapat dilihat pada Tabel 6.1.
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang
mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas
Perindustrian Kota Palembang dalam lima tahun mendatang. Setiap program
memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun
berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah
pada penguatan peran Dinas Perindustrian Kota Palembang dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program
dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
-
Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini
akan dilaksanakanselama lima tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.
Sedangkan tahun 2018-2023 menggunakan sebanyak 10 program yang
terdiri dari :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
7. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
8. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
9. Penataan Struktur Industri
10. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target
dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.
-
Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
LAMPIRAN
-
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bidang urusan yang diemban Dinas Perindustrian adalah urusan pilihan
bidang perindustrian. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan
ringkasan dari indicator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab
sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator
renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian. Selain itu,
instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan
evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dalam rangka memperbaiki kelemahan dan
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen
Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian kinerja eselon II, III dan IV Dinas Perindustrian.
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kota Palembang yang ditampilkan
pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi,
tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini
sebagai perwujudan komitmen Dinas Perindustrian untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.
Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kota Palembang yang
akan dicapai lima tahun mendatang dapat dilhat pada Tabel 7.1. Indikator ini
menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perindustrian dalam mencapai
sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2018 - 2023.
-
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kota Palembang 2019 – 2023
No
Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Terwujudnya industri
kecil dan menengah
yang semakin
tumbuh dan
berkembang
Pertumbuhan
Industri Kecil
dan Menengah
6,20%
6,25%
6,30%
6,35%
6,40%
Cakupan Bina
Kelompok
Pengrajin
60%
62%
64%
66%
68%
Jumlah
Pengembangan
Sentra IKM
11
sentra
12
sentra
13
sentra
14
sentra
15
sentra
Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
kinerja eselon III selama lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.2.
Seluruh indikator yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini merupakan
indikator program yang termuat dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018 -
2023.
-
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Pertumbuhan Industri Kecil
dan Menengah
6,20%
6,25%
6,30%
6,35%
6,40%
-
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun
2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki
kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan
pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan
arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota
Palembang. Renstra tersebut menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan
yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Palembang 2018-2023. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya
Renstra Dinas Perindustrian yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Pemerintah Kota Palembang.
Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan
kinerja Dinas Perindustrian Kota Palembang. Sehingga, renstra merupakan dasar
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian
tahun 2018 - 2023.
Demi tercapainya tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, maka
harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana,
pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Dinas Perindustrian Kota Palembang
Tahun 2018 - 2023.
-
Visi Renstra :
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Mewujudkan Pelayanan Prima
Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Layanan Perangkat Daerah (Indeks)
100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran ()
100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai (lembar)
300.00 700.00 800.00 900.00 1,200.00 9,200,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, internet, air, listrik dan TV kabel (rekening)
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1,038,720,000
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah kendaraan dalam penyediaan jasa jaminan barang milik daerah (unit kendaraan)
- .00 3.00 3.00 3.00 3.00 54,230,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dalam penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (kendaraan)
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 99,495,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah orang dalam penyediaan jasa administrasi keuangan (orang)
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1,009,800,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang kebersihan kantor (orang)
5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 292,580,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki (jenis)
10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 96,000,000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah orang yang membutuhkan ATK (orang)
55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 411,200,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan lembar penggandaan (jenis cetakan)
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 261,000,000
Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas PerindustrianTahun 2019-2023
PALEMBANG EMAS DARUSSALAM TAHUN 2023
2019 2020 2021 2022 2023Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPDNo Tujuan RenstraSasaran Renstra
Indikator Sasaran Renstra
Kode Rekening Program dan Kegiatan Renstra
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Unit Kerja SKPD Penang-
gungjawabLokasi
1,552,401,000 1,790,860,000 1,870,535,000 2,059,290,000 2,151,560,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
156,720,000 203,000,000 215,000,000 226,000,000 238,000,000
1,500,000 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000
18,000,000 18,900,000 19,845,000 20,850,000 21,900,000
- 12,500,000 13,230,000 13,900,000 14,600,000
48,000,000 56,700,000 59,600,000 62,580,000 65,700,000
168,360,000 180,360,000 200,360,000 220,360,000 240,360,000
79,200,000 80,000,000 82,000,000 84,000,000 86,000,000
15,000,000 17,000,000 19,000,000 21,000,000 24,000,000
46,000,000 50,000,000 52,000,000 55,000,000 58,000,000
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 33,500,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)
17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 822,200,000
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga kantor (jenis)
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 33,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis surat kabar/majalah yang dibutuhkan (jenis)
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 23,400,000
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kotak makan dan minum rapat, tamu, dan kegiatan senam yang dibutuhkan (kotak)
4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 415,700,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah kali rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 2,158,421,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Jumlah kali rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah (kali)
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 17,500,000
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
Jumlah orang tenaga pegawai tidak tetap (orang)
16.00 19.00 21.00 23.00 25.00 2,648,200,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur ()
100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 291,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung dalam pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (gedung