Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI ... fileRencana Strategis Kanwil Kementerian...
Transcript of Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI ... fileRencana Strategis Kanwil Kementerian...
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
21
Khusus Ibukota Jakarta, PPPIJ (Pusat Pengkajian danPengembangan Islam Jakarta) atau
Jakarta Islamic Centre (JIC) dan Instasi terkait lain serta para tokoh agama tingkat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Khusus penanganan konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai daerah,
pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-
033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada
Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
Warga MasyarakatTahun 2014. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan sosialisasi SKBtersebutdengan melibatkan
seluruh perwakilantokoh agama Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan barisan terdepan dalam pelayanan
administrasi keagamaan umat Islam.Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta selalu berupaya meningkatkan kualitas KUA baik sarana,
prasarana dan pelayanannya sehingga calon pengantin terfasilitasi dalam melakukan proses
pernikahan di KUA.
1.1.3.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan barisan terdepan dalam pelayanan
administrasi keagamaan umat Islam.KUA yang merata dan memenuhi standar pelayanan
menjadi syarat utama kenyamanan para calon pengantin untuk menikah di Kantor Urusan
Agama dengan rincian peristiwa nikah sebagi berikut:
Tabel 1.16 Peristiwa Nikah Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2010-2017
No Kota/Kab 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jakarta Pusat
6.960
7.025
6.994
6.510
6.551
6.218
6.225
6.342
2 Jakarta Utara
9.013
9.851
9.158
8.912
8.439
8.142
7.679
7.946
3 Jakarta Barat
12.199
12.808
12.448
11.402
10.867
10.428
10.160
10.614
4
Jakarta
Selatan
16.356
15.717
17.512
17.167
16.982
14.260
14.068
14.472
5
Jakarta
Timur
17.072
18.119
17.512
17.167
16.982
16.760
16.414
17.185
6 Kepulauan
Seribu
223
204
196
196
192
180
149
195
Jumlah
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
22
61.823 63.724 63.820 61.354 60.013 55.988 54.695 56.754
Grafik 1.3 Perkembangan Jumlah Peristiwa Nikah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010-2017
Dari sisi Sumber Daya Manusia, pada tahun 2014 jumlah peristiwa nikah sebanyak
57.742 dengan ditangani oleh 207 orang penghulu dengan perbandingan 1:278 (satu orang
penghulu menangani 278 peristiwa nikah). Sedangkan pada tahun 2017 jumlah peristiwa
nikah sebanyak 56.754 yang pada sampai pada tahun 2018 ini ditangani oleh 206 orang
penghulu dengan perbandingan 1:275 (satu orang penghulu menangani 275 peristiwa
nikah).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif
atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dan
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak terdapat dua (2) prosedur pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama yaitu
Prosedur Nikah di KUA dan di luar KUA sebagaimana tertera pada bagan di bawah ini:
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kepulauan Seribu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Perkembangan Jumlah Peristiwa Nikah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2017
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
23
Gambar 1.5 Prosedur nikah di KUA
.
Sedangkan alur pelayanan nikah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku
adalah sebagaimana tercantum dalam gambar bagan alur pelayanan nikah rujuk dibawah
ini:
Gambar 1.6 Alur Pelayanan Nikah dan Rujuk
Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai
bentuk dan jenis layanan lain seperti Sertifikasi Halal, Sertifikasi Arah Kiblat, Sertifikasi
Masjid,Sertifikasi Mushalla, layanan Hisab Rukyat, Bimbingan Manasik Haji, Konsultasi
Keluarga Sakinah, dan lain-lain. Selain itu kini KUA juga dilengkapi dengan berbagai
fasilitas aplikasi berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),
Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi
Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAS) dan Sistem Informasi Kepenghuluan
(SIK).
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
24
Pengelolaan administrasi keagamaan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan
keseluruhan aspek hukum Islam yang ada di masyarakat. Di antara pelaksanaan aspek-
aspek hukum Islam yang sangat mendasar adalah kebutuhan terhadap pelayanan pencatatan
nikah dan rujuk. Pada sisi ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan
memiliki arti dan peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di
bidang pelayanan pencatatan nikah dan rujuk. Tetapi diakui bahwa aset tanah dan
bangunanKUA kecamatan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum
seluruhnya milik Kementerian Agama melainkan milik Pemerintah DKI Jakarta. Masih ada
satu KUA Kecamatan yang belum memiliki tanah dan bangunan kantor yaitu KUA
Kecamatan Setiabudi, sehingga pada tahun 2018 dialokasikan pembelian lahan untuk
pembangunan Kantor KUA Kecamatan Setiabudi dari anggaran SBSN.
Situasi seperti ini menjadi pemantik bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ditjen Bimas Islam untuk memenuhi berbagai
kebutuhan dan memberdayakan seluruh aspek dari KUA agar dapat memberikan pelayanan
secara maksimal kepada masyarakat.
Dalam beberapa tahun ini, program-program pemberdayaan KUA dan sumberdaya
manusia di dalamnya terus dilakukan. Misalnya, melakukan pendataan nikah rujuk
nasional, data-base penghulu dan P3N, menyelenggarakan lomba baca kitab,
menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah, peningkatan kompetensi dan budaya kerja
penghulu, melakukan penilaian kinerja penghulu, dan optimalisasi program pencatatan
nikah luar negeri. Untuk menunjang dan mendorong peningkatan kualitas kinerja sebagai
penopang tata kelola pemerintahan yang baik, KUA juga dibekali dengan pemenuhan
berbagai standar pelayanan seperti Standard Operating Procedure (SOP), penyusunan visi
dan misi, standar layanan lainnya, dan perubahan beberapa kebijakan yang lebih
kontekstual. Apa yang menarik dari pengelolaan dan pelayanan KUA saat ini adalah mulai
diadakan pelayanan berbasis teknologi informasi di bawah naungan Simtem Informasi
Manajemen Bimas Islam (SIMBI), sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses
kebutuhan pelayanan secara langsung, cepat, transparan, dan akuntabel. Selain terkait
dengan pelayanan KUA, urusan agama Islam dan pembinaan syari’ah juga memberikan
jabaran yang lebih jelas mengenai pedoman pelaksanaan dan pembinaan beberapa aspek
hukum Islam yang sangat konkret seperti pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah,
jaminan produk halal, pembinaan dan pemberayaan kemasjidan, pelayanan dan pembinaan
syariah serta hisab rukyat.
Disamping itu dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama umat Islam
terdapat pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah melalui berbagai program dan kegiatan
sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat
dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh
keimanan, dan berakhlakul karimah.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
25
Salah satu kegiatan yang mendukung pembinaan ini adalah kegiatanpembinaan
character building bagi remaja usianikah, kursus pra nikah, dan pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan Nasional yang melahirkan para teladan keluarga sakinah di seluruh
kecamatan, kebupaten, provinsi, dan nasional.
1.1.3.2 Pendistribusian Kitab Suci
Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan
pengamalan agama telah dilakukan dengan salah satunya melalui pemberian dan
pendistribusian kitab suci.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melalui Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah memberikan
bantuan Kitab Suci kepada individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan Islam,
majelis taklim, serta masjid dan mushalla dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.17 Pendistribusian Al-Qur’an dan Juz Amma Tahun 2010-2014
No Kitab Suci 2010 2011 2012 2013 2014
1 Mushaf Al-Qur’an
28.476 3.500
5.000
5.000
46.228
2 Juz Amma
3.000 2.000 2.000
3.500
20.600
Jumlah
31.476 5.500 7.000
8.500
66.828
Sedangkan pendistribusian kitab suci Agama Khonghucu Su King (Shu Jing) pada
tahun 2016 sebanyak 485 eksemplar yang diserahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke MATAKIN Jakarta. Kitab suci selain
Agama Islam dan Agama Khonghucu pendistribusiannya dilakukan langsung oleh Ditjen
masing-masing ke tempat ibadahnya yang bersangkutan.
1.1.3.3 Pengembangan Rumah Ibadat
Program pemberdayaan masjid dan mushalla yang telah dilakukan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan agar
rumah ibadah mampu menjadi unit layanan keagamaan umat Islam yang terbaik. Masjid-
masjid besar di DKI Jakarta ke depannya diharapkan memenuhi standar pelayanan bagi
masyarakat Islam, khususnya untuk pelayanan ibadah dan syiar Islam (pelayanan ilmu
Islam dan konseling), seperti adanya tempat wudhu yang memadai, alat shalat, Al-Quran,
perpustakaan masjid, takmir masjid, majelis taklim, dan kegiatan-kegiatan syiar Islam
lainnya. Untuk tujuan ini,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melalui telah memberikan bimbingan imam masjid bagi para imam di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memberikan bimbingan serta
pembinaan tentang standar masjid dan tata kelola masjid berbasis SIMAS kepada para
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
26
DKM di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai upaya
peningkatan kapasitas pengelola masjid dan mushalla dalam rangka meningkatkan
pelayanannya kepada umat serta mampu menjadi pusat pemberdayaan umat dan
pengembangan peradaban.
Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua
pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadat (masjid, mushalla,
gereja, pura, cetiya, vihara, litang dan klenteng), sebagai contoh rasio rata-rata 1 masjid dan
mushalla digunakan oleh 921 orang, Dengan memakai data tahun 2014 diperoleh rincian
jumlah rumah ibadat dan jamaahnya sebagai berikut:
Tabel 1.18 Rasio Jumlah Rumah Ibadat dan Pengguna Rumah Ibadat Tahun 2014
No Rumah Ibadat
Jumlah
Rumah
Ibadat
Jumlah
Pemeluk Rasio
1 Masjid dan Musholah 8.667 8.200.797 1: 946
2 Gereja Kristen 1.075 862.878 1: 803
3 Gereja Katolik 45 404.239 1: 8983
4 Pura 27 19.455 1:720
5 Vihara dan Cetiya 263 385.936 1:1467
6 Klenteng 5 875 1:175
Jumlah 10.082 9.847.180 1:979
Sedangkan jumlah rumah ibadat dan pengguna rumah ibadat tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.19 Rasio Jumlah Rumah Ibadat dan Pengguna Rumah Ibadat Tahun 2018
No Rumah Ibadat
Jumah
Rumah
Ibadat
Jumlah
Pemeluk Rasio
1 Masjid dan Musholah 9.055 8.339.998 1: 921
2 Gereja Kristen 1.075 862.878 1: 803
3 Gereja Katolik 45 440.266 1: 9.783
4 Pura 29 19.342 1:667
5 Vihara dan Cetiya 298 384.634 1:1291
6 Klenteng 5 1.050 1:210
Jumlah 10.507 10.048.168 1:965
1.1.3.4 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
27
Pada pelayanan jaminan produk halal, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI
telah berhasil mendorong terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal. Produk Hukum ini penting bagi umat Islam terkait dengan jaminan
hukum positif dalam mengkonsumsi produk berdasarkan keyakinannya.
Dalam PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama RI,nomenklatur jabatan Seksi Produk Halal pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat pada struktur
organisasi Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dimana sejak tahun 2016 setelah terbentuknya Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal struktur organisasi Seksi Produk Halal tidak lagi
relevan oleh karena tidak linier dengan struktur di atas dan di bawahnya yaitu pada struktur
organisasi Ditjen Bimas Islam maupun strukur organisasi pada Kantor Kementerian Agama
tingkat Kota dan Kabupaten.
Meskipun demikian, seksi produk halal Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap menjalankan tugas dan
fungsinya serta melaksanakan sosialisasi tentang UU jaminan produk halal dan keberadaan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang datang ke Bidang
Urais dan Binsyar.Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh seksi produk halal karena tidak
tersedianya anggaran pada DIPA oleh karena nomenklatur produk halal tidak lagi ada pada
DIPA Bimas Islam.
Namun demikian seksi produk hal juga terus mensosialisasikan pentingnya gerakan
sadar halal kepada seluruh masyarakat yang datang dan bertanya tentang halal, agar
menjadi gaya hidup umat demi memenuhi standar hidup yang sehat, halal, dan thayyib.
1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi
Keagamaan
Sikap saling berbagi dan membantu sesama adalah salah satu nilai penting dalam
ajaran agama manapun. Dalam implementasinya dapat dilakukan dengan memberikan
sebagian harta atau aset kita kepada yang membutuhkan.
Pemeluk Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu
menggunakan instrumen pengelolaan dana dan aset umat antara lain seperti zakat, wakaf,
kolekte, dana punia, dana paramita dan dana persembahan.
1.1.4.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat
Pada tingkat nasional telah dilakukan survey oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) yang memperoleh data bahwa pada tahun 2011 potensi zakat nasional
mencapai Rp.217 triliun per tahun atau 3,4% dari total PDB, namun demikian
penghimpunan zakat yang dapat dilakukan baru sebagian kecilnya saja. Pada tahun 2010
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
28
baru Rp.1.5 triliun yang berhasil dihimpun, tahun 2011 sebanyak Rp.1.7 trilun, tahun 2012
Rp.2.2 triliun, tahun 2013 Rp.2.7 triliun. dan tahun 2014 sebesar Rp.3.3 triliun.
Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah
antara lain telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun
1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan
juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat
dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat
orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah
memperoleh insentif dari negara. yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
belum terbentuk. Sampai saat ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih
menggunakan nama lama yaitu BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini
tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999.
Sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2016 telah diberikan
surat pemberitahuan. teguran dan surat pemberian batas waktu oleh Kementerian Agama RI
bahwa BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyesuaikan diri menjadi
BAZNAS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Rapat-rapat dan mediasi telah dilakukan, yang terakhir dilakukan pada bulan 23
Ramadhan 1439 H/07 Juni 2018 yaitu pertemuan antara Wakil GubernurProvinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam
pertemuan ini dibahas tentang legalitas BAZIS DKI Jakarta dan telah diadakan kesepakatan
untuk membentuk tim transisi dalam jangka waktu tiga bulan.
Selain ikut serta melakukan mediasi dalam polemik BAZNAS dan BAZISProvinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Kantor Wilayah Kementerian Agama juga telah
mengambil sikap dengan keluar dari UPZ Bazis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan menjadi UPZ Baznas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan telah mempunyai legalitas dengan dikeluarkannya SK BAZNAS No.
145 Tahun 2017.
Dalam hal pengumpulan dana zakat, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dana
yang terhimpun pada BAZISProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan bulan
Juli tahun 2018 sebesar Rp. 63.276.123.444.- dengan jumlah lembaga amil zakat yang
berskala nasional sebanyak 19 lembaga, lembaga amil zakat yang berskala provinsi di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 lembaga, lembaga amil zakat yang
berskala kabupaten/kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 3 lembaga.
Dana zakat yang terhimpun sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.
113.765.807.732.- dengan jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan
minimal sebanyak 5.703 Lembaga.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
29
Tabel 1.20 Lembaga Zakat Jumlah Zakat Terkumpul dan Tanah Wakaf Tahun 2010
- 2014
Tabel 1.21 Jumlah ZIS Tahun 2015 – 2018
Tabel 1.22 Jumlah Lembaga Zakat Provinsi DKI Tahun 2015 – 2018
1.1.4.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf
Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan
perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007,
yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat
membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan,masing-
masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan
oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan
No Data 2010 2011 2012 2013 2014
1
Lembaga Zakat
(BAZ, LAZ, UPZ) 1.913 1.913 5.703 5.703 5.703
2 Zakat (dalam milyar) 52.7 64.7 81.4 97.7 113.7
3 Tanah Wakaf (M2) 6.767 5.661 6.317 6.317 6.317
No Pengumpulan ZIS 2015 2016 2017 2018
1
Zakat
(dalam milyar) - - - 40
2
Infak / Zakat
(dalam milyar) 134 153 192 23.3
No Baznas/Bazis/Laz 2015 2016 2017 2018
1 Baznas 1 1 1 1
2 Bazis DKI/Bazis Kota 7 7 7 7
3 Laz 4 17 19 19
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
30
Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan
Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga
puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53. UU No.41/2004).
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada
Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55,
56, 57, UU No.41/2004).
Pada Tingkat Provinsi telah dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Juli 2014, dan telah berfungsi memberikan
tanda daftar Nazhir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ikut serta aktif dalam
penanganan kasus-kasus perwakafan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BWI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta selalu melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Bidang Penerangan Agama Islam
Zakat dan Wakaf.
Atas petunjuk BWI Pusat pada bulan Maret Tahun 2017 telah dibentuk Nazhir Wakaf
Produktif berbadan hukum yang diberi nama Yayasan Bina Wakaf Produktif yang dalam
pendiriannya turut pula didorong BWI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dan dimaksudkan sebagai salah satu laboratorium bagi pengembangan wakaf produktif di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bentuk kiprah Yayasan Bina Wakaf Produktif
tersebut yang telah dilaksanakan yaitu :
1. Bantuan Kemanusiaan kepada salah satu Majelis Taklim di Kecamatan Tamansari
yang menjadi korban musibah kebakaran;
2. Bantuan keagamaan dalam bentuk bantuan operasional kepada 15 lokasi yaitu Masjid.
Musholla dan Lembaga Keagamaan lainnya;
3. Wakaf buku kepada 500 lokasi lembaga pendidikan di Kota Jakarta barat.
Untuk wakaf,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta telah mengikuti aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai data base aset
wakaf dan pemetaan serta identifiksi potensi harta wakaf di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.Data tanah wakaf sampai dengan Tahun 2014 seluas 6.317 m2 di seluruh
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana perinciannya sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
31
Tabel 1.23 Tanah Wakaf Tahun 2010 - 2014
Data 2010 2011 2012 2013 2014
Tanah Wakaf
(M2) 6.767 5.661 6.317 6.317 6.317
1.1.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain
dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pengembangan sistem, pendaftaran haji,
pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji,
rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji dan peningkatan
akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU)
Perjalanan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfokus pada revitalisasi
Asrama Haji, peningkatan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat,
peningkatan persentase lokasi pelayanan ibadah haji provinsi dan kota/kabupaten yang
memenuhi standar dan peningkatan kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji yang
terakreditasi.
Selain revitalisasi asrama haji pada Tahun 2013 dan 2014, Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus
meningkatkan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat. Pada tahun 2014
telah ditargetkanmelaksanakan bimbingan kepada 100 orang baru dapat terealiasi sebanyak
85 orang atau sekitar 85 persen dengan anggaran sebesar 867.132.000,- Pada Tahun 2015
ditargetkan sebanyak 200 orang dan dapat direalisasikan sebanyak 70 orang atau sekitar 35
persen dengan anggaran 1.313.600.000,-terealisasi sebanyak 371.781.400,- atau sekitar
71,70 persen. Jadi antara tahun 2014 sampat dengan 2015 Jumlah kelompok Bimbingan
Ibadah Haji yang sudah bersertifikat sebanyak 155 orang.
Animo umat Islam Indonesia khususnya umat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dalam menunaikan Ibadah Umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan
banyaknya jumlah jamaah umrah yang mengikuti ibadat umrah setiapnya.
Jumlah Jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tahun 2013 terjadi
penurunan sekitar 20 % hal tersebut akibat ada perluasan bangunan di Masjidil Haram.
Pada Tahun 2015 jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjumlah 5.651
jamaah, tahun 2016 sebanyak 5.651 jamaah, pada tahun 2017 normal kembali sebanyak
7.952 jamaah untuk tahun 2018 dan 2019 direncanakan 7.952 jamaah.
Tabel 1. 24 Jumlah Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
32
Jamaah 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
Jamaah Haji 5.651 5.651 7.952 7.952 7.952
Alur Pendaftaran Haji Haji Reguler Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
berikut :
a. Calon jamaah haji datang ke Bank Penerima Setoran BPIH dengan membuka setoran
THI sebanyak Rp 25.000.000.- kemudian divalidasi oleh Bank.
b. Calon jamaah haji membawa setoral awal BPIH dan persyaratan-persayaratan haji ke
Kantor Kementerian Agama Kota/Kab domisili. Petugas Kantor Kementerian Agama
Kota/Kab mengisi SPPIH di Siskohat dan mendapatkan nomor porsi caon jamaah.
c. Calon jamaah haji menunggu BPIH diumumkan.
d. Pada saat setoran BPIH diumumkan calon jamaah haji menyetor BPIH pelunasan ke
Bank.
e. Calon jamaah haji mendaftar ulang ke Bank dengan membawa bukti lunas BPIH.
f. Calon jamaah haji mendapatkan pembinaan dari Kankemenag Kota/Kab dan KUA
Kecamatan setempat.
DRenstra Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang hars diikuti oleh Kanwil
Kemenag Provinsi DKI Jakarta adalah :
1. Revitalisasi Asrama Haji
Revitalisasi asrama haji Tahun 2013 berfokus hanya menempatkan satu kegiatan
yaitu rehabilitasi gedung serbaguna 2 sedangkan pada Tahun 2014 asrama haji
mendapatkan empat kegiatan besar yaitu rehabilitasi gedung D3, rehabilitasi gedung
serbaguna 1, revitalisasi area parkir timur dan bangunan penunjang asrama haji, dan
rehabilitasi gedung A, B dan perbaikan gedung C, E Asrama Haji. Selain revitalisasi
asrama haji pada Tahun 2013 dan 2014, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara
terus menerus meningkatkan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersetifikat
dan sudah 179 kelompok bimbingan ibadat haji yang sudah terakreditasi.
2. Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji
Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Kanwil kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menerapkan prinsip first come first served
berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran
haji secara sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan
memanfaatan main system milik Garuda Indonesia sebagai host Sistem Informasi dan
komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima
Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996. Siskohat yang dibangun dan
terhubung sampai tingkat Kabupaten/Kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
33
layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji
nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun
berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran
haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan
setiap saat secara real time.
Siskohat pada awalnya didesain berbasis Green Screen (aplikasi Power Term)
dimana pengguna harus meng-instal aplikasi khusus. Namun semakin berkembang
tehnologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis Website yang dapat diakses
menggunakan browser internet seperti Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozzila
Firefox.
3. Pengembangan Pelayanan Haji
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, telah ditempuh langkah-
langkah perbaikan berupa pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM),
penyusunan dan penerbitan ISO : 9001 dalam penyelenggaraan ibadat haji tahun 2010.
Salah satu tuntutan penerapan System ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap
kepuasan pelanggan (jemaah haji). Berdasarkan hasil survey kepuasan jemaah yang
dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir ini tingkat
kepuasan jemaah dapat dipertahankan dalam katagori memuaskan. Hasil survey
menunjukkan tingkat kepuasan jemaah haji rata-rata tahun 2010 sebesar 81,45%, tahun
2011 sebesar 83,31 %, tahun 2012 sebesar 81,32 %, tahun 2013 sebesar 82,69 %, tahun
2014 sebesar 81,52 %. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
ikut andil atas capaian tersebut.
Di samping itu, pada tahun 2013 Kementerian Agama juga mendapat penghargaan
dalam World Hajj and Umrah Convention (WHUC) sebagai Penyelenggara Haji
terbaik. Secara keseluruhan, ada lebih dari 5.000 organisasi yang mengajukan voting
untuk menentukan Negara manakah yang memiliki predikat sebagai penyelenggara haji
terbaik. Untuk itu, WHUC memberikan medali emas kepada Indonesia yang merupakan
penghargaan untuk katagori best pilgrim, sekaligus penghargaan paling prestisius di
WHUC.
Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang juga
dilaksanakan oleh Kanwil kementerian Agama Provinsi DFKI Jakarta yang telah
berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada
asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.
1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kantor Kementerian Agama
Kota/Kab . Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD
manasik dan perjalanan ibadah haji dan program manasik haji.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
34
2. Dengan diberlakukannya kebijakan e-hajj oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,
maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat e-
reader.
3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk
meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyaman dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka
dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi
administrative dan teknis.
Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadat haji di Arab Saudi yang telah berjalan
meliputi pemondokan/akomodasi, tranportasi dan katering.
1) Sistem sewa pemondokan Mekkah dilakukan dengan kontrak langsung kepada
pemilik rumah/penyewa atau melalui maktab Aqori, sedangkan di Madinah melalui
Majmuah (service group).
2) Sewa pemondokan di Madinah dengan melakukan sistem penyewaan akomodasi
langsung kepada pemilik hotel yang memberikan kepastian penempatan penempatan
kepada jemaah haji di wilayah markaziyah dengan menggunakan sistem sewa musim
atau sewa semi musim dan melakukan lebih awal agar kapasitas yang ada di
markaziyah tidak disewa lebih dulu oleh misi haji dinegara lain.
3) Transportasi antara kota perhajian (Jeddah, Madinah, Makkah, dan Armina),
dilaksanakan oleh Naqobah (Organda Arab Saudi). Khusus untuk Transfortasi di
Armina menggunakan sistem Stuttle (Taraddudi). Untuk jemaah haji yang
menempati pemondokan dengan jarak lebih lebih dari 2 km ked an dari Masjidil
Haram disiapkan tranfortasi sholawat.
4) Layanan katering di Arab Saudi meliputi layanan katering di Makkah, Madinah,
Arafah Mina, Hotel Transito, dan Bandara KAIA Jeddah pada saat kedatangan dan
kepulangan jemaah haji. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan katering
dilakukan maktab, Pengawasan Katering meliputi aspek menu, rasa, pengelohan,
higenitas, gizi, dan sanitasi.
5) Menerapkan sistem e-hajj sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Arab
Saudi.
4. Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji
Tahun 2014 Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan
menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena
jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit
dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiring dengan
perkembangan jumlah pendaftaran haji yang mengalami peningkatan dari tahun
ketahun yang juga berinplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji
maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji. Untuk
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
35
mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana telah
diperluas dari hanya pada rekening giro juga di deposito, pembelian Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN/Sukuk), dan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia.
Hasil optimalisasi dana haji yang telah dihimpun sepanjang tahun 2010 s/d 2014
adalah sebesar Rp 11,29 triliun. Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya
penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan
komponen biaya penyelenggaraan haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk,
yaitu Direct Cost dan Inderect Cost. Direct Cost dalah komponen BPIH yang
dibebankan langsung kepada jemaah haji dan Inderect Cost adalah komponen BPIH
yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2017,
dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan
DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (Direct
Cost).
5. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji
Secara umum, tata kelola penyelenggaraan haji telah berjalan dengan baik, yaitu
dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi
dana haji dan reformasi Keuangan haji. Bukti upaya Kementerian Agama dalam
melakukan optimalisasi dana haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Penyelenggaraan
Keuangan Ibadat Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar dengan pengecualian
(WDP) pada tahun 2011, 2012 dan 2013 oleh BPK RI. Secara jelas penilaian Laporan
Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak tahun 2009 s.d 2013 dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.25 Opini BPK atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
No TAHUN OPINI BPK
1 2009 Disclaimer
2 2010 Disclaimer
3 2011 Wajar Dengan Pengecualian
4 2012 Wajar Dengan Pengecualian
5 2013 Wajar Dengan Pengecualian
Sejak tahun buku 2011, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH,
Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekruitmen tenaga
akuntansi, penerbitkan Peraturan Kementerian Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan Peneyelenggaraan Ibadah haji dengan menggunakan referensi utama
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
36
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Sosialisasi, dan Pelatihan Akuntansi Keuangan.
6. Akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU)
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, Laporan Keuangan DAU telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh
Opini Wajar Dengan Pengecualian. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAU,
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadat Haji.
Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji, agar pengelolaan keuangan haji dikelola secara
independen oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH memiliki posisi yang
strategis karena merupakan badan independen penampung setoran awal BPIH yang
bertanggungjawab ke Presiden melalui Menteri Agama. Untuk operasionalisasi BPKH,
saat ini sedang dipersiapkan instrument pendukung dan turuan UU 34 Tahun 2014
tersebut.
Kementerian Agama melakukan pengelolaan terhadap Dana Abadi Umat (DAU)
melalui Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU). DAU yang dikelola BP-DAU
berasal dari efesiensi biaya penyelenggaraan ibadat haji tahun berjalan. BP-DAU
memiliki fungsi menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan; merencanakan, mengorganisasikan,
mengelola, dan memanfaatan DAU, dan melaporkan pengelolaan DAU kepada
Presiden dan DPR.
Sedangkan terkait kondisi fasilitas pembeangkatan jamaah haji di provinsi DKI
Jakarta, mulai pada pemberangkatan jamaah haji tahun 2017 dilakukan perpindahan
bandara dari semula Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandara Soekarno Hatta. Hal
tersebut dilakukan karena landasan pacu (runway)di Bandara Halim Perdanakusuma
mengalami kerusakan setelah dilintasi oleh pesawat Boeing 777 milik penerbangan
Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah calon haji kloter 01 JKG pada tanggal 28
Juli 2017.
1.1.6 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan
Pendidikan Umum Bercirikan Agama, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan
Agama pada Satuan Pendidikan Umum adalah tiga jenis pendidikan yang diselenggarakan
oleh kementerian Agama. Sedangkan berdasar jenjang pendidikan pendidikan terbagi
menjadi anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
37
Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi
maupun melalui lembaga keagamaan sesuai dengan referensi agamanya masing-masing.
Pelaksanaan di provinsi menyesuaikan dengan jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agama.
1.1.6.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
1.1.6.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah
Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya
memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap
jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat
dari berbagai latar belakang.
Jumlah siswa MI, MTs dan MA yang memenerima Kartu Jakarta Pintar pada tahun
2010 sebanyak 62.325 siswa dan setiap tahunnya terjadi peningkatan signifikan hingga
tahun 2014 mencapai 70.401 siswa.
Dalam hal peningkatan kapasitas pendidikan madrasah, pemerintah memberikan
Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 154.759 siswa pada tahun 2010, sebanyak 159.546
siswa pada tahun 2011, sebanyak 164.480 siswa pada tahun 2012, sebanyak 169.567 siswa
pada tahun 2013 dan sebanyak 178.042 siswa pada tahun 2014.
Cakupan layanan madrasah di provinsi DKI Jakarta tersaji pada peta madrasah di
bawah ini:
Gambar 1.7 Peta Lokasi Madrasah di Wilayah DKI Jakarta
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
38
Mengusung semangat “Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat” tidak hanya
tercermin dari bangunan fisik saja melainkan juga hebat pada siswa dan lulusan madrasah,
hebat dalam gurunya mengajar, hebat dalam menyalurkan ilmunya ke masyarakat, hebat
prestasi, hebat kualitas siswa serta hebat dalam tata kelola kelembagaan.
Mengupayakan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah,memperluas
jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang
pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat dari
berbagai latar belakang.
Tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mengubah nomenklatur
Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). Perubahan tersebut
tidak signifikan karena pengengolaan serta penyalurannya sama sekali tidak ada perubahan.
Akan tetapi jika dianalisa, terjadi kecenderungan penurunan jumlah penerima PIP dari
tahun 2014 sd 2018 dengan rata rata 19% dari 11.004 siswa, penerima BSM pada tahun
2014 sampai dengan tahun 2018 berbanding terbalik dengan jumlah siswa yang meningkat
sebanyak 30.913 siswa selama 5 tahun dari tahun 2014 sd 2018 dikarenakan naiknya
pminat terhadap Madrasah.Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 174 Tahun 2015 pasal 49 yang menyebutkan bagi
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
39
penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilarang menerima Bantuan dari sumber pembiayaan
lain yang serupa. Untuk siswa yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih
memilih KJP dikarenakan nominalnya lebih besar dibandingkan dengan PIP serta
mempunyai fasilitas lebih antara lain tambahan SPP untuk sekolah swasta per bulan, gratis
fasilitas TransJakarta dan masuk wahana Ancol. Dari segi waktu pencairannya KJP
dilakukan per triwulan sedangkan PIP per semester.Tren tersebut diatas tersaji dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 1.26 Bantuan Siswa Miskin Tahun 2010 - 2014
No Nama Jumlah
2010 2011 2012 2013 2014
1 MIN 1.501 1.548 1.596 1.645 1.905
2 MTsN 4.350 4.484 4.623 4.766 1.682
3 MAN 2.398 2.472 2.548 2.627 1.215
4 MIS 19.584 20.190 20.814 21.458 9.131
5 MTsS 6.144 6.334 6.530 6.732 177
6 MAS 2.158 2.224 2.293 2.364
Jumlah 36.135 37.252 38.404 39.592 14.110
Bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Bidang Pendidikan
Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
menyebabkan jumlah peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010
s.d 2014 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.27 Jumlah SiswaTahun 2010 - 2014
No
Jenis
Lembaga
Jumlah Siswa
2010 2011 2012 2013 2014
1 RA 35.819 36.926 38.069 39.246 40.460
2 MIN 9.839 10.144 10.457 10.781 11.114
3 MTsN 20.606 21.243 21.901 22.578 23.276
4 MAN 11.092 11.435 11.789 12.154 12.529
5 MIS 81.166 83.676 86.264 88.932 91.682
6 MTsS 35.453 36.549 37.680 38.845 40.046
7 MAS 6.307 6.502 6.703 6.910 7.124
Jumlah 200.282 206.475 212.863 219.446 226.231
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
40
Tabel 1.28 Jumlah Siswa Tahun 2015 - 2018
No Jenis
Lembaga
Jumlah Siswa
2015 2016 2017 2018
1 RA 41.711 42.967 44.312 45.641
2 MIN 11.458 11.639 11.792 12.145
3 MTsN 23.996 24.284 24.423 25.155
4 MAN 12.917 13.811 14.034 14.455
5 MIS 94.512 99.655 105.131 108.284
6 MTsS 41.285 41.385 40.618 41.836
7 MAS 7.344 8.279 9.343 9.623
Jumlah 233.223 242.020 249.653 257.139
Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan perbaikan dalam sarana dan prasarana
madrasah. Hal tersebut ditandai dengan jumlah lembaga yang menerima bantuan rehab
ruang kelas berat dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 1.29 Lembaga Penerima Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat
NO NAMA
MADRASAH
TAHUN Total
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MIN 0 1 0 1 4 5 5 5 21
3 MTsN 1 12 0 1 2 5 5 5 13
4 MAN 19 22 0 1 4 4 8 5 17
5 MIS 0 0 0 0 7 0 0 3 7
6 MTsS 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7 MAS 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JUMLAH
20 35 0 3 17 14 18 24 58
Selain dari sarana dan prasarana yang dilakukan perbaikan, sertifikasi guru juga
mutlak diperlukan. Berdasarkan data EMIS Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, data guru yang bersertifikat
dibedakan menjadi 4 (empat) kategori antara lain jumlah guru PNS yang besertifikat,
jumlah guru PNS yang belum bersertifikat, jumlah guru Non PNS yang bersertifikat dan
jumlah guru Non PNS yang belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut: