RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN...

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016-2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

2016

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya akhirnya dokumen

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 ini berhasil diselesaikan dan disyahkan dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021. Renstra BAPPEDA ini juga merupakan dokumen perencanaan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA.

Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan

untuk memberikan pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan

jajaran staf BAPPEDA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam

penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tujuannya antara lain untuk

neningkatkan kontribusi BAPPEDA dalam penjaminan mutu perencanaan pembangunan

dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan

pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi. Selain

itu dokumen ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan

komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab

dengan baik melalui perumusan bersama tujuan, sasaran, dan strategi yang akan

dilaksanakan BAPPEDA selama lima tahun ke depan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi

dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Tim Penyusun Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 disampaikan penghargaan

yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA,

Ir. SYARIEF ARMUNANTO, MM

NIP. 19590728 199003 1 003

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul……………………………………………………………………………….….………. i

Kata Pengantar………………………………………………………………………………….….……. ii

Daftar Isi……………………………………………………………………………………………..……. iii

Daftar Tabel…………………………………………………………………………..………..………… iv

Daftar Gambar…………………………………………………………………………….…………….. v

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………. 1

1.1. Latar Belakang……………………………………………………………………… 1

1.2. Maksud dan Tujuan………………………………………………………………. 2

1.2.1. Maksud………………………………………………………………………. 2

1.2.2. Tujuan……………………………………………………………………….. 3

1.3. Landasan Hukum…………………………………………………………………. 3

1.4. Hubungan Renstra BAPPEDA dengan Dokumen Perencanaan

yang Lain ...........................................................................................

4

1.5. Sistematika Penulisan……………………………………………………………. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA…………………………………………….…… 6

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA……………………….. 6

2.2. Sumber Daya BAPPEDA…………………………………………………………. 10

2.2.1. Kondisi Kepegawaian…………………………………………………….. 10

2.2.2. Sarana Prasarana BAPPEDA……………………………………………. 12

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA……………………………………………………. 13

2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPEDA.............. 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA....... 27

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BAPPEDA…………………………………………………………….

27

3.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021………………………………………………..

28

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2030…………………………………………………….………..….

30

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis…………………………………………………….. 32

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN..................................... 34

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA……………………….. 36

4.2. Strategi dan Kebijakan……………………………………………………….… 41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF…………………………

52

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD……………………………………………………………………….…

80

BAB VII PENUTUP……………………………………………………………………………………. 82

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang atau

Kepangkatan…………………………………………………………………....

10

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural……………..... 11

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan………………........ 11

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan…... 12

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul............. 12

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015…………………………………………………................

16

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.................................... 20

Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA sesuai SK Bupati

Gunungkidul Nomor 278/KPTS/2015……………………..…............... 38

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

Tahun 2016-2021…........................................................................ 39

Tabel 4.3 Identifikasi dan Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016............................. 42

Tabel 4.4 Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016…………………………………………………………..... 43

Tabel 4.5 Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016…………………………………………….…..... 44

Tabel 4.6. Faktor-faktor Kunci Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungidul

Tahun 2016……………………………………………………………………… 45

Tabel 4.7. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul................................................................. 47

Tabel 4.8. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran.......................... 48

Tabel 4.9. Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan........................................ 50

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan

Indikatif BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021...... 53

Tabel 5.2 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016…………………....... 70

Tabel 6.1 Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu Pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD……………………………………………………………...... 81

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati

Nomor 83 Tahun 2011……………………………………………………………

9

Gambar 4.1. Posisi Kekuatan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016........................................................................................

46

1

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2016-2021

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama

harus dijalankan. Terdapat banyak definisi tentang perencanaan karena perbedaan

sudut pandang, fokus perhatian, serta perbedaan cakupan bidang dalam

perencanaan itu sendiri. Secara umum perencanaan merupakan proses penetapan

suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal,

yang kemudian mengartikulasikannya dengan jelas strategi atau langkah-langkah

yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian,

perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini,

meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-

faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai,

serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Rangkaian proses

perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan, yakni politik,

teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik

dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan

manusia. Pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal

potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

pembangunan daerah mempunyai tiga ciri pokok yaitu meliputi seluruh aspek

kehidupan, dilaksanakan secara terpadu, dan meningkatkan swadaya masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah

dalam jangka waktu tertentu. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa prinsip-prinsip

perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

2

2) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

dan

4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

5) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,

terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan

lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun

dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis

dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau roadmap yang menjelaskan

bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan

strategi-strategi yang dipilih. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan

tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan konteks tersebut, Rencana Strategis BAPPEDA harus

dirumuskan secara transparan, responsif, partisipatif serta berkeadilan dalam

menampung, menganalisis dan menggunakan kekuataan-kekuatan (strenghts)

sumber daya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses) menjadi

peluang-peluang (opportunities), serta mampu menghadapi ancaman (threats)

sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang akuntabel, terukur, efisien dan

efektif. Hal ini pada muaranya akan menyelaraskan dukungan untuk mewujudkan

visi dan misi Bupati, serta visi dan misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

maupun nasional yang bersumber pada:

1) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Nasional;

2) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Provinsi;

3) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Kabupaten; dan

4) urusan wajib, urusan pilihan serta tujuan keselarasan dan keterpaduan

Pengelolaan Keuangan Negara.

Dukungan terhadap dokumen tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah melalui kerjasama dan koordinasi antara aparat

perencana dengan unit/satuan kerja terkait maupun dengan masyarakat.

1.2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul adalah merupakan

amanah undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, yang dimaksudkan untuk

memberikan pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan

jajaran staf BAPPEDA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan

dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan yang logis

dan terstruktur bagi peran serta BAPPEDA untuk mendukung pencapaian visi dan

misi Bupati/Wakil Bupati Gunungkidul, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA.

3

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

adalah untuk :

a. Meningkatkan kontribusi BAPPEDA dalam penjaminan mutu perencanaan

pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang

dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif,

efisien, berkelanjutan dan terintegrasi.

b. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan

staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan baik

melalui perumusan bersama tujuan, sasaran, dan strategi yang akan

dilaksanakan BAPPEDA selama lima tahun ke depan.

c. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahunan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat;

4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


Daerah;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2012– 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

Tahun 2012-2017;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010–2030;


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

1.4. Hubungan Renstra BAPPEDA Dengan Dokumen Perencanaan yang Lain

Renstra BAPPEDA pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima

tahunan yang merupakan pedoman bagi segenap jajaran pimpinan dan staf

BAPPEDA. Substansinya merupakan bentuk konkrit dari apresiasi BAPPEDA

terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh BAPPEDA agar proses

perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah

kepada pencapaian visi dan misi daerah. Dalam konteks demikian, secara

substansial Renstra BAPPEDA dipandang dan diposisikan sebagai gambaran umum

tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang.

Hubungan Renstra BAPPEDA dengan RPJMD digambarkan bahwa Renstra

BAPPEDA adalah merupakan perterjemahan dari RPJMD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Renstra BAPPEDA disusun mempedomani RPJMD, dengan memuat

gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Hubungan Renstra BAPPEDA dengan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA adalah

bahwa Renstra BAPPEDA merupakan pedoman dalam penyusunan Renja, yang

5

merupakan dokumen operasional tahunan bagi kegiatan PD, dengan memuat

kerangka program dan kegiatan prioritas, kerangka pendanaan, serta indikator

kinerja dan kelompok sasaran.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan Renstra BAPPEDA Dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA

2.2. Sumber Daya BAPPEDA

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BAPPEDA

3.2. Telaah RPJPD Dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul

3.3. Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi DIY

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

4.2. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Bab VII PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul, BAPPEDA mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang

perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan

pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan, dan penataan ruang;

2) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah,

statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;

3) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;


pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;


pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;

6) pengkoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

daerah;

7) pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah;

8) pengelolaan statistik;

9) perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah;

10) penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

11) perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan

luar negeri;

12) pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

13) penyusunan rencana pembangunan daerah;

14) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan;

15) penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan perkotaan dan

perdesaan;

16) penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan

wilayah dan kawasan;

17) penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;

18) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;

19) penyusunan kawasan strategis;

20) pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;

21) pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;

22) pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan

daerah;

23) pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil,

kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan;

24) pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;

25) pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

26) pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan;

7

27) pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif;

28) perencanaan pembangunan daerah;

29) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

30) pembinaan perencanaan satuan organisasi perangkat daerah;

31) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

32) pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;

33) pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional;

34) pengelolaan UPT; dan

35) pengelolaan ketatausahaan badan.

Sedangkan masing-masing Bidang dan Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum

dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan

fungsional.

2) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

3) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, industri,

kepariwisataan, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan

investasi serta pengembangan dunia usaha.

4) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembangunan di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman,

perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata

ruang, tata guna lahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

5) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengendalian,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan.

6) Bidang Statistik dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan statistik, pendataan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21

Tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;

c. Unsur Pelaksana : 1) Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-

subbidang;

2) Unit Pelaksana Teknis;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum;

c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, terdiri dari :

1) Subbidang Pemerintahan;

2) Subbidang Sosial dan Budaya;

8

d. Bidang Perekonomian, terdiri dari:

1) Subbidang Pertanian dan Kelautan;

2) Subbidang Industri dan Jasa;

e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari:

1) Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

2) Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari:

1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

2) Subbidang Pengendalian;

g. Bidang Statistik dan Perencanaan, terdiri dari:

3) Subbidang Statistik;

4) Subbidang Rencana Pembangunan;

h. Unit Pelaksana Teknis;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

dapat dilihat pada Gambar 2.1.

9

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011

10

2.2. Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

per 29 Februari 2016 sebanyak 49 orang. Jumlah ini masih sama dengan akhir periode

Renstra Tahun 2010–2015 dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 34 orang dan

perempuan sebanyak 15 orang. Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai golongan yang cukup bervariatif dari

golongan I sampai golongan IV. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan

III/b yaitu 15 orang yang diikuti jumlah pegawai pada golongan IV/a sebanyak 11 orang

dan golongan III/c sebanyak 7 orang. Jumlah pegawai selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 2.1 yang menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang atau

kepangkatan.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang atau Kepangkatan

Laki-laki Perempuan

IV/e Pembina Utama - -

IV/d Pembina Utama Madya - -

IV/c Pembina Utama Muda 1 -

IV/b Pembina Tingkat I 1 -

IV/a Pembina 8 3

III/d Penata Tingkat I 2 0

III/c Penata 5 2

III/b Penata Muda Tingkat I 9 6

III/a Penata Muda 2 1

II/d Pengatur Tingkat I 2 1

II/c Pengatur 2 2

II/b Pengatur Muda Tingkat I - -

II/a Pengatur Muda - -

I/d Juru Tingkat I - -

I/c Juru 1 -

I/b Juru Muda Tingkat I 1 -

I/a Juru Muda - -

Jumlah 34 15

Data Kepegawaian BAPPEDA, Februari 2016

Jumlah Pegawai (Orang)

1.

2.

3.

4.

No. Golongan/ Ruang Kepangkatan

Dari jumlah 49 orang pegawai tersebut, 20 (dua puluh) orang menduduki jabatan struktural

dan sisanya 29 (dua puluh sembilan) orang menjalankan fungsinya sebagai staf pada

bidang-bidang yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang

Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jumlah pegawai berdasarkan

jabatan struktural dapat dilihat pada Tabel 2.2.

11

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

1. Eselon II Kepala 1

2. Eselon III a. Sekretaris 1

b. Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan 1

c. Kepala Bidang Perekonomian 1

d. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya 1

e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana 1

f.Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian

1

3. Eselon IV a. Kepala Sub Bagian Perencanaan 1

b. Kepala Sub Bagian Umum 1

c. Kepala Sub Bagian Keuangan 1

d. Kepala Sub Bidang Rencana Pembangunan 1

e. Kepala Sub Bidang Statistik 1

f. Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa 1

g. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan 1

h. Kepala Sub Bidang Pemerintahan 1

i. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya 1

j. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 1

k. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan

dan Permukiman

1

l. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 1

m. Kepala Sub Bidang Pengendalian 1

Jumlah 20


JumlahNama JabatanNo. Jenis Jabatan

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah mempunyai tingkat pendidikan yang bervariatif, mulai dari pendidikan SD (Sekolah

Dasar) sampai dengan S-2 (Strata 2). Pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 merupakan

jumlah yang terbanyak yaitu 17 orang dan diikuti dengan pegawai dengan pendidikan S-1

dan SLTA yang masing-masing sebesar 15 orang dan 10 orang. Data selengkapnya seperti

terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah

Laki-laki Perempuan (Orang)

1. Strata 2 (S-2) 13 4 17

2. Strata 1 (S-1) 11 4 15

3. Sarjana Muda / Akademi 3 2 5

4. SLTA 5 5 10

5. SLTP 0 0 0

6. SD 2 0 2

Jumlah 34 15 49


No. PendidikanJumlah Pegawai (Orang)

Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang memadai

diharapkan mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang

telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu pengembangan kompetensi

pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non

formal seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar, dan bentuk pelatihan

lainnya.

Berdasarkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural, 19 orang telah

mengikuti pelatihan penjenjangan (Diklat kepemimpinan) sesuai dengan jenjang jabatan

strukturalnya. Jumlah ini masih sama dengan jumlah akhir periode Renstra Tahun 2010-

2015. Pada tahun 2016 ini diharapkan semua pejabat struktural telah mengikuti diklat

kepemimpinan yang sesuai.

12

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No. Pendidikan Jumlah (orang)

1. SPAMEN/DIKLATPIM TINGKAT II 1

2. SPAMA/DIKLATPIM TINGKAT III 6

3. ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TINGKAT IV 12

Jumlah 19


Selain ketersediaan sumberdaya manusia yang handal, faktor sarana prasarana

yang memadai dan dana yang cukup merupakan faktor penentu keberhasilan dalam

pencapaian sasaran yang diharapkan.

2.2.2. Sarana Prasarana BAPPEDA

Secara umum, sarana prasarana BAPPEDA yang berupa tanah dan bangunan berada

pada kondisi baik. Kantor BAPPEDA berdiri di atas tanah seluas 2.748 m2 dengan status

tanah hak pakai sejak tahun 1992. Bangunan kantor berupa gedung bertingkat dengan

luas lantai 705,50 m2 yang terletak di Jalan Satria Nomor 3, Wonosari, Gunungkidul.

Secara umum kondisi sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan

tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat

pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

No. Jenis BarangJumlah

(buah)

Nilai Aset

(Rp)

Kondisi

Umum

1. Mobil 5 642.222.600,00 Baik

2. Sepeda motor 25 184.892.600,00 Baik

3. Alat ukur universal (GPS) 2 11.853.900,00 Baik

4. Mesin ketik 9 5.643.000,00 Baik

5. Alat penyimpan perlengkapan kantor

(filling/rak/lemari besi, lemari kaca, lemari

katalog, brankas)

60 67.159.000,00 Baik

6. Alat kantor lainnya (mesin absensi, mesin hitung,

LCD proyektor, layar overhead, papan visual,

whiteboard, papan nama instansi)

12 50.974.550,00 Baik

7. Mebelair (lemari kayu, rak kayu, meja rapat, meja

telepon, kursi rapat, kursi putar, kursi tangan,

zice, bangku tunggu, meja 1/2 biro, sofa)

263 125.223.450,00 Baik

8. Alat pendingin (AC), kipas angin 25 110.620.000,00 Baik

9. Alat rumah tangga lainnya (UPS, Amplifier,

Wireless, dll)

13 48.771.300,00 Baik

10. Alat pemadam kebakaran 2 1.800.000,00 Baik

11. Personal computer (PC, Laptop, Notebook) 49 349.165.566,78 Baik

12. Peralatan komputer mainframe (HDD eksternal) 1 1.500.000,00 Baik

13. Peralatan mini komputer (printer) 20 38.244.348,81 Baik

14. Peralatan personal komputer (monitor) 6 7.200.000,00 Baik

15. Peralatan jaringan (server, router) 5 146.870.000,00 Baik

16. Meja kerja pejabat 23 18.000.000,00 Baik

17. Meja rapat pejabat 5 11.152.000,00 Baik

18. Peralatan studio visual (microphone, power

amplier, kamera digital)

7 31.152.000,00 Baik

19. Peralatan studio video dan film (layar film, mini

viewer)

8 22.460.900,00 Baik

Jumlah 540 1.874.905.215,59

Data aset BAPPEDA per 31 Desember 2015

13

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Dalam Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2010-2015, visi yang ditetapkan adalah:

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Integratif, dan

Partisipatif”. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 5 misi, yaitu:

(1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana

pembangunan daerah;

(2) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;

(3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

(4) Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan

daerah; dan

(5) Meningkatkan kemampuan pengelolaan data statistik, serta pelaksanaan penelitian

dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

Kelima misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan sebagai hasil akhir yang akan

dicapai serta sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur dalam waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan beberapa

strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman

pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis BAPPEDA mengalami perubahan dengan dilakukannya Perubahan

Renstra pada tahun 2014 berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010–2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013. Namun

secara garis besar sasaran dan indikator sasaran BAPPEDA tidak mengalami perubahan.

Perubahan hanya terjadi pada target dan indikator kinerja pada beberapa program dan

kegiatan. Renstra BAPPEDA mengalami perubahan yang kedua pada akhir periode

Renstra yaitu tahun 2015. Perubahan ini dilakukan berdasarkan konsultasi intensif dengan

Tim Asistensi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang

menghasilkan Indikator Kinerja Utama yang lebih bersifat outcomes. Sebelum perubahan,

BAPPEDA mempunyai 11 sasaran jangka menengah yaitu:

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional dalam

perencanaan pembangunan daerah;

2. Terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, serta kesepahaman dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

3. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;

4. Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu dan terintegrasi;

5. Terwujudnya koordinasi perencanaan yang berbasis sumberdaya alam;

6. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan yang

memadai;

7. Terwujudnya fungsi perencanaan pembangunan daerah yang memadai;

8. Meningkatnya peran monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan

daerah;

9. Tersedianya umpan balik proses perencanaan pembangunan daerah;

10. Terwujudnya basis data statistik dan statistik perencanaan pembangunan yang up to

date, tepat dan akurat; dan

11. Terwujudnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan

daerah.

Dari 11 sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam 18 indikator kinerja sasaran.

Sementara dalam perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 hanya terdapat 2

sasaran yang dijabarkan dalam 4 indikator kinerja sasaran. Sasaran dalam Perubahan

Renstra tersebut yaitu:

(1) terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan

daerah

(2) terwujudnya keselarasan antar waktu dalam dokumen perencanaan pembangunan

daerah

14

Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA yang

terkait dengan indikator kinerja sasaran dibagi menjadi dua periodisasi yaitu Tahun 2011-

2013 dan Tahun 2014-2015. Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 akan digunakan

indikator kinerja sasaran yang lama, sedangkan Tahun 2014 dan Tahun 2015 akan

menggunakan indikator kinerja sasaran yang baru.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang lama, pada tahun 2013 secara

keseluruhan capaian kinerja pelayanan pada BAPPEDA berhasil cukup baik dengan rasio

capaian yang terendah sebesar 75 dan tertinggi sebesar 133,33. Pencapaian kinerja

pelayanan BAPPEDA yang terendah pada indikator kinerja sasaran: persentase hasil

penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pada

tahun 2013, kegiatan yang mendukung sasaran tersebut tidak terdapat output khusus

untuk kegiatan penelitian, sehingga capaian realisasinya sama dengan tahun sebelumnya

yaitu sebesar 30%, sedangkan target yang tercantum dalam Renstra pada tahun yang sama

sebesar 40%. Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA yang tertinggi terdapat pada

indikator kinerja sasaran: jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan

pembangunan daerah, karena dokumen yang dihasilkan sebanyak 4 dokumen, sedangkan

target yang tercantum dalam Renstra hanya 3 dokumen.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang baru, yang hanya terdiri dari 4 indikator

kinerja utama, pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA pada akhir periode Renstra tahun

2015 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap program

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan rasio capaian 100;

2. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dengan rasio capaian 97,92;

3. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap

program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

rasio capaian 98,96; dan

4. Persentase kesesuaian program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan

rasio capaian sebesar 96,28.

Dalam hal kesesuaian program antara RKPD dengan RPJMD, yang menunjukkan

konsistensi perencanaan jangka pendek dengan jangka menengah, masih terdapat

kesenjangan. Hal ini disebabkan karena dalam perjalanan waktu, dalam pelaksanaannya

terdapat penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan, baik itu yang berkaitan dengan

Kementerian Teknis/Lembaga maupun tuntutan pemenuhan aspirasi masyarakat, sehingga

ditambahkan program-program baru yang digunakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dalam hal ini,, terdapat program dan kegiatan baru yang menyesuaikan dengan Renja dan

Renstra Kementerian dan Lembaga, terutama bagi dinas dan instansi teknis yang memiliki

tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan teknis kementerian di daerah.

Pada tahun 2013 telah dilakukan Review terhadap RPJMD, namun penyesuaian

program dan kegiatan serta target-target masih belum seperti yang diharapkan. Dalam hal

penilaian konsistensi antar lembaga, yang ditunjukkan dengan perbandingan antara

Rencana Strategis di tingkat SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

sebagai aktualisasi perencanaan jangka menengah di tingkat daerah, terdata kesenjangan

sebesar 2,08%. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD

terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), menunjukkan

capaian sebagaimana target yang diharapkan. Pengaliran Program dan Kegiatan dari RKPD

ke dalam Rencana Kerja SKPD benar-benar dikendalikan. Hanya Program dan Kegiatan

yang terdapat di dalam RKPD saja yang boleh direncanakan untuk dilaksanakan oleh SKPD,

sehingga kesesuaian program antara RKPD dan Renja SKPD adalah 100%. Sebagai bentuk

pencapaian visi BAPPEDA untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas, integratif, dan partisipatif, BAPPEDA sebagai penjamin mutu perencanaan

pembangunan daerah terus berupaya untuk menjaga konsistensi perencanaan

pembangunan baik antar lembaga maupun antar waktu, serta menjaga keselarasan dengan

15

kebijakan pada level yang lebih tinggi yaitu di level Provinsi maupun di tingkat Pusat.

Keberhasilan pencapaian kinerja BAPPEDA ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama

yang baik dari SKPD terkait dan stakeholders lainnya. Pencapaian kinerja pelayanan

BAPPEDA Kbuoaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 disajikan dalam Tabel 2.6.

Jumlah program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2010-2015 adalah 18 program

dengan 91 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, selama periode tahun anggaran 2011 sampai

dengan 2015 semua program telah dilaksanakan. Kedelapan belas program tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

7. Program Pengembangan Data/Informasi;

8. Program Kerjasama Pembangunan;

9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;

11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

14. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;

15. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;

16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;

17. Program Perencanaan Tata Ruang; dan

18. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2011-2015 sebanyak 91 kegiatan.

Meskipun jumlah kegiatan yang dilaksanakan sama dengan jumlah kegiatan dalam

Renstra, namun ada dua nama kegiatan yang berbeda dengan yang tercantum dalam

Renstra. Kegiatan yang tidak terdapat dalam Renstra adalah kegiatan Penyediaan Jasa

Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor. Kedua kegiatan ini sebenarnya hanya untuk mendukung program dan

kegiatan sebelumnya seperti yang direncanakan dalam Renstra. Ada 2 kegiatan dalam

Renstra yang tidak dilaksanakan, kegiatan tersebut adalah kegiatan Orientasi

Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Musrenbang RPJMD. Output

kegiatan orientasi sebenarnya merupakan salah satu output dari kegiatan Penyusunan

Rancangan RPJMD yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dan tidak menjadi

kegiatan tersendiri. Kegiatan Musrenbang RPJMD sebenarnya juga telah dianggarkan pada

tahun anggaran 2015, namun karena ditetapkannya Pemilihan Kepala Daerah secara

serentak pada tanggal 9 Desember 2015, maka pada perubahan anggaran, kegiatan

Musrenbang RPJMD dihapuskan dan kemudian akan dianggarkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.

Pada tahun anggaran 2011-2013 jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan

BAPPEDA sama seperti yang tercantum dalam Renstra. Tahun 2011 BAPPEDA

melaksanakan 16 program yang dijabarkan dalam 52 kegiatan dengan jumlah anggaran

Rp1.660.065.000,00. BAPPEDA dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan tingkat

pencapaian kinerja keuangan sebesar 91,88%. Pada tahun 2012 dan 2013 BAPPEDA

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.574.974.000,00 dan Rp3.960.201.500,00

untuk melaksanakan 17 program dengan 58 kegiatan dan 70 kegiatan. Seperti halnya pada

tahun sebelumnya, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 dan

2013 dapat terlaksana 100% dengan tingkat capaian kinerja keuangan masing-masing

sebesar 94,49% dan 94,43%.

16

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Persentase kecamatan yang memiliki

pemetaan potensi secara up to date

dan akurat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RPJMD

2 Persentase SKPD yang menerapkan

perencanaan secara terintegrasi dan

tepat waktu berdasarkan basis data

yang up to date dan akurat

100% 100% 100% 100% 100% 0% 90% 95% 100% 100% 0,00 90,00 95,00 100,00 100,00 RPJMD


sistem informasi perencanaan dan

monev terintegrasi secara online

100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 40% 100% 100% 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00 RPJMD

4 Teridentifikasinya faktor-faktor

penyebab keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian target sasaran

pembangunan secara periodik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RPJMD

5 Persentase kelengkapan data secara up

to date dan akurat

85% 85% 85% 90% 90% 50% 70% 75% na 90% 58,82 82,35 88,24 - 100,00 RPJMD

6 Persentase pelaporan secara benar dan

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 70% 80% 95,10% na 97% 70,00 80,00 95,10 - 97,00 RPJMD


SOP

60% 75% 80% 90% 90% na na 60% 90% 90% - - 75,00 100,00 100,00 RPJMD

8 Persentase personel yang lulus

pendidikan formal/non formal dalam

bidang perencanaan pembangunan

daerah

5% 10% 15% 20% 25% 7,14% 16,94% 15,69% 142,80 169,40 104,60 IKU lama

9 Persentase koordinasi internal maupun

antarbidang secara rutin dan periodik

50% 60% 70% 80% 90% 50,00% 62,50% 70,00% 100,00 104,17 100,00 IKU lama

10 Persentase koordinasi sektoral dengan

SKPD lingkup sektor terkait sesuai

jadwal

50% 60% 70% 80% 90% 50,00% 60,00% 70,00% 100,00 100,00 100,00 IKU lama

11 Persentase sistem perencanaan

pembangunan daerah yang terintegrasi

100% 100% 100% 100% 100% 60,00% 85,00% 90,00% 60,00 85,00 90,00 IKU lama

12 Persentase penataan ruang daerah

yang terpadu dan terintegrasi

20% 40% 60% 80% 100% 20,00% 22,22% 60,00% 100,00 55,55 100,00 IKU lama

13 Persentase koordinasi perencanaan

yang berbasis sumberdaya alam

20% 40% 60% 80% 100% 20,00% 35,00% 50,00% 100,00 87,50 83,33 IKU lama

14 Persentase sarana dan prasarana

kantor yang memadai

75% 80% 85% 90% 95% 75,00% 75,00% 85,00% 100,00 93,75 100,00 IKU lama

15 Persentase layanan administrasi

perkantoran yang memadai

100% 100% 100% 100% 100% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00 95,00 95,00 IKU lama

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

KETNo.TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN SESUAI

TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA (IKU,

IKK, dll)

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 Persentase pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 100,00 IKU lama

17 Persentase SOP perencanaan

pembangunan daerah

60% 75% 80% 90% 90% 60,00% 75,00% 80,00% 100,00 100,00 100,00 IKU lama

18 Persentase sosialisasi produk-produk

perencanaan pembangunan daerah

75% 80% 85% 90% 95% 60,00% 70,00% 75,00% 80,00 87,50 88,24 IKU lama

19 Persentase dokumen program/kegiatan

perencanaan (RKPD) yang dimuat

dalam APBD

50% 75% 80% 85% 100% 60,00% 75,00% 80,00% 120,00 100,00 100,00 IKU lama

20 Persentase partisipasi para pemangku

kepentingan dalam perencanaan

pembangunan daerah

80% 90% 100% 100% 100% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00 100,00 95,00 IKU lama

21 Jumlah dokumen monitoring dan

evaluasi pelaporan pembangunan

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 4 dok 100,00 133,33 133,33 IKU lama

22 Persentase SKPD yang menyampaikan

laporan program/kegiatan non APBD

dan APBD (termasuk DAK) yang tepat

waktu

60% 70% 80% 90% 100% 60,00% 70,00% 75,00% 100,00 100,00 93,75 IKU lama

23 Persentase kelengkapan identifikasi

faktor keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target pembangunan

20% 30% 50% 60% 70% 20,00% 25,00% 50,00% 100,00 83,33 100,00 IKU lama

24 Persentase basis data dan statistik


yang up to date, tepat dan akurat

85% 85% 85% 90% 90% 80,00% 85,00% 85,00% 94,12 100,00 100,00 IKU lama

25 Persentase hasil penelitian dan

pengembangan yang mendukung


20% 30% 40% 50% 60% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00 100,00 75,00 IKU lama

26 Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) terhadap Program dalam

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

100% 100% 101,17% 100% 101,17 100,00 IKU baru


Rencana Strategis (Renstra) SKPD

terhadap Program dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

100% 100% 92,71% 100% 92,71 100,00 IKU baru


Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap

Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 IKU baru

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) terhadap Program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

100% 100% 96,78% 100% 96,78 100,00 IKU baru

30 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yang telah ditetapkan dengan

PERDA

Ada Ada Ada Ada 100,00 100,00 IKK


RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA/PERKADA



RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA


33 Persentase konsistensi penjabaran

Program RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 101,17% 97,92% 101,17 97,92 IKK

34 Buku "Kabupaten Dalam Angka" Ada Ada Ada Ada 100,00 100,00 IKK

35 Buku "PDRB Kabupaten" Ada Ada Ada Ada 100,00 100,00 IKK

19

Pada tahun anggaran 2014, BAPPEDA melaksanakan 16 program dengan 73 kegiatan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp4.368.912.000,00 seluruh kegiatan dapat diselesaikan

dengan tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,61%. Pada tahun akhir periode

Renstra (Tahun 2015) terdapat dua kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra Tahun

2010-2015. Kegiatan tersebut adalah penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik

perkantoran yang termasuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran dan

kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang terdapat dalam

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknik perkantoran dianggarkan untuk memfasilitasi petugas jaga malam dan

petugas pemelihara jaringan internet, sedangkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor mempunyai output yang berupa pemeliharaan pendingin

ruangan (AC) yang sebelumnya dimasukkan dalam output kegiatan yang sudah ada dalam

Renstra. Tingkat capaian kinerja keuangan pada tahun 2015 adalah sebesar 90,68% dari

jumlah anggaran sebesar Rp3.815.232.500,00. Dari 17 program dan 77 kegiatan, satu

kegiatan tidak dapat dilaksanakan, yaitu kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Kegiatan ini terkait dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tanggal 9

Desember 2015 sehingga penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul sebagai acuan untuk

penyusunan Renstra belum dapat dilakukan. Selama periode Renstra Tahun 2010-2015,

rata-rata anggaran meningkat dengan tingkat pertumbuhan 26,64% per tahun, sedangkan

untuk realisasinya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,01%. Secara

umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2011-2015 menunjukkan

hasil yang baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang ada, seperti

kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta

kerjasama dan koordinasi yang baik dengan SKPD maupun stakeholders lainnya. Beberapa

kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang pada umumnya tidak

sesuai dengan time schedule yang direncanakan disebabkan karena adanya hambatan

dalam pencairan dana. Untuk anggaran, realisasi dan tingkat capaian realisasi dan

anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.7.

20

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Semua urusan

1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran270.610 326.244 477.716 508.225 509.370 251.942 297.795 394.341 469.894 462.900 93,1 91,28 82,55 92,46 90,88 18,40 16,70

Kegiatan:

1 06 01 01 01 Pelayanan jasa surat menyurat 3.000 3.000 3.500 3.500 4.500 2.448 2.998 2.549 2.728 4.499 81,6 99,93 72,82 77,93 99,97 11,31 19,86

1 06 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik 91.200 90.000 128.492 96.000 104.400 75.591 74.426 109.737 93.461 97.978 82,89 82,7 85,4 97,36 93,85 6,23 8,98

1 06 01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 3.750 5.675 6.950 7.800 2.273 3.425 4.741 4.606 - 60,61 60,36 68,21 59,05 46,51 46,57

1 06 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24.300 24.300 26.400 26.400 26.400 23.075 23.075 26.400 26.400 26.400 94,96 94,96 100 100 100 2,16 3,60

1 06 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500 0 0 60.750 65.840 2.500 0 0 60.731 64.744 100 99,97 98,34 2,09 1,65

1 06 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.000 11.100 17.900 12.500 10.850 11.000 7.765 14.505 12.408 10.801 100 69,95 81,03 99,26 99,55 4,70 7,50

1 06 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 11.370 11.234 12.000 11.000 14.000 11.283 11.231 11.994 10.985 13.998 99,23 99,97 99,95 99,86 99,98 6,14 6,34

1 06 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan10.000 11.000 13.000 11.500 12.000 9.950 10.903 12.845 11.487 11.900 99,5 99,12 98,81 99,89 99,16 5,25 5,10

1 06 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 3.000 3.000 3.500 8.500 3.500 2.996 2.996 3.466 8.489 3.494 99,87 99,87 99,01 99,87 99,81 25,18 25,44

1 06 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor41.100 86.300 89.914 142.200 109.600 40.686 85.182 88.897 138.285 96.265 98,99 98,7 98,87 97,25 87,83 37,35 34,72

1 06 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.996 2.995 2.994 2.974 - 99,85 99,82 99,78 99,13 25,00 24,82

1 06 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 2.640 2.940 3.480 4.500 4.500 2.230 2.670 2.356 4.500 3.048 84,47 90,82 67,7 100 67,73 14,76 16,68

1 06 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000 9.750 17.275 11.850 13.600 7.950 9.250 13.403 11.668 12.925 99,38 94,87 77,58 98,46 95,04 20,60 14,77

1 06 01 01 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 62.500 66.870 153.580 109.575 111.130 62.233 62.032 101.771 81.019 91.020 99,57 92,76 66,27 73,94 81,9 27,36 13,92

1 06 01 01 19Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik

perkantoran 0 0 0 0 18.250 0 0 0 0 18.250 - - - - 100 25,00 25,00

1 06 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 58.303 67.090 108.608 348.236 232.840 52.404 64.707 104.368 346.008 223.794 89,88 96,45 96,1 99,36 96,11 66,11 70,24

Kegiatan:

1 06 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 12.750 0 45.000 80.500 0 12.693 0 44.950 80.220 - 99,55 - 99,89 99,65 44,72 44,62

1 06 01 02 10 Pengadaan mebelair 0 2.500 21.758 49.000 8.800 0 2.400 21.420 48.875 8.800 - 96 98,45 99,74 100 228,37 234,67

1 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.270 5.240 0 146.786 34.240 5.250 4.890 0 145.354 33.328 99,62 93,32 - 99,02 97,34 -19,31 -20,98

1 06 01 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 53.033 46.600 86.850 107.450 103.300 47.154 44.724 82.948 106.829 96.691 88,92 95,97 95,51 99,42 93,6 23,53 24,90

1 06 01 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 4.755 - - - - 79,25 25,00 25,00

1

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

Anggaran pada Tahun ke-

(Rp.000)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

(Rp.000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata

PertumbuhanUrusan, Bidang Urusan, Program, KegiatanKode Rekening

21

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 03Program Peningkatan Kapasitas Disiplin

Aparatur 0 3.975 0 0 14.130 0 3.710 0 0 12.170 - 93,33 - - 86,13 25,00 25,00

Kegiatan:

1 06 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0 3.975 0 0 5.100 0 3.710 0 0 4.900 - 93,33 - - 96,08 25,00 25,00

1 06 01 03 06 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 0 0 0 0 9.030 0 0 0 0 7.270 - - - - 80,51 25,00 25,00

1 06 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur 12.000 16.000 19.100 20.000 20.000 11.245 15.550 15.988 19.990 4.230 93,71 97,19 83,71 99,95 21,15 14,36 -3,18

Kegiatan:

1 06 01 05 03Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 12.000 16.000 16.000 20.000 20.000 11.245 15.550 13.350 19.990 4.230 93,71 97,19 83,44 99,95 21,15 14,58 -1,24

1 06 01 05 05 Penyusunan Analisis Beban Kerja 0 0 3.100 0 0 0 0 2.638 0 0 - - 85,1 - - 0,00 0,00

1 06 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan9.700 8.500 14.500 16.000 7.500 9.654 6.438 14.413 15.972 7.349 99,53 75,74 99,4 99,82 97,99 3,86 11,85

Kegiatan:

1 06 01 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.000 1.000 1.500 1.500 1.450 1.000 1.000 1.488 1.492 1.449 100 100 99,19 99,45 99,96 11,67 11,55

1 06 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran500 500 500 500 500 500 496 471 495 492 100 99,19 94,18 99,04 98,3 0,00 -0,36

1 06 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.000 2.000 2.000 2.500 1.550 1.954 0 1.999 2.498 1.541 97,72 0 99,96 99,92 99,42 -3,25 -3,34

1 06 01 06 05 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ6.200 5.000 10.500 11.500 4.000 6.200 4.942 10.455 11.487 3.867 100 98,83 99,57 99,89 96,68 8,74 8,70

1 06 01 09Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik 8.850 9.750 34.975 41.658 37.650 8.839 9.711 31.881 40.764 31.015 99,87 99,6 91,15 97,86 82,38 69,59 60,53

Kegiatan:

1 06 01 09 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD0 0 0 7.738 18.875 0 0 0 7.546 18.158 - - - 97,52 96,2 60,99 60,16

1 06 01 09 02 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 0 0 5.000 0 5.600 0 0 4.175 0 0 - - 83,5 0 3,00 0,00

1 06 01 09 03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500 1.750 4.475 6.875 2.850 1.500 1.743 4.359 6.868 2.850 100 99,62 97,4 99,9 100 41,87 41,33

1 06 01 09 05Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program

kegiatan SKPD 7.350 8.000 15.000 11.045 7.925 7.339 7.967 13.011 10.643 7.615 99,84 99,59 86,74 96,36 96,08 10,43 6,31

1 06 01 09 16Penyusunan Standard Operating Procedure

(SOP) 0 0 7.500 3.600 0 0 0 7.423 3.599 0 - - 98,97 99,97 - -13,00 -12,88

1 06 01 09 17 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)0 3.000 3.000 0 0 0 2.913 2.902 0 - - 97,11 96,74 - 0,00 -0,09

1 06 01 09 22 Pengendalian Internal SKPD 0 0 0 9.400 2.400 0 0 0 9.206 2.393 - - - 97,94 99,71 6,38 6,50

1

22

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi 64.392 61.135 161.650 146.690 120.463 60.973 51.440 153.459 134.692 107.916 94,69 84,14 94,93 91,82 89,58 33,06 37,65

Kegiatan:

1 06 01 15 05 Penyusunan profil daerah 15.857 15.400 36.005 39.825 37.488 15.857 14.575 35.240 38.255 34.829 100 94,64 97,87 96,06 92,91 33,91 33,32

1 06 01 15 Koordinasi pendataan dan pelaporan 15.985 25.855 0 0 0 12.576 17.903 0 0 0 78,68 69,25 - - - -38,25 -14,41

1 06 01 15 10Penyusunan informasi hasil perencanaan dan

dokumentasi pembangunan 0 0 26.355 26.290 24.025 0 0 26.195 25.281 20.215 - - 99,39 96,16 84,14 22,78 19,12

1 06 01 15 12 Pendataan keluarga miskin dan pengangguran32.550 19.880 22.790 20.725 11.350 32.540 18.962 22.437 20.134 9.510 99,97 95,38 98,45 97,15 83,79 -19,65 -21,61

1 06 01 15 13Koordinasi statistik dan perencanaan

pembangunan umum 0 0 76.500 59.850 47.600 0 0 69.587 51.022 43.362 - - 90,96 85,25 91,1 14,44 14,58

1 06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan 29.800 37.105 85.685 80.150 68.010 27.159 35.721 82.316 76.521 59.667 91,14 96,27 96,07 95,47 87,73 33,46 33,23

Kegiatan:

1 06 01 16 04Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

daerah 0 0 45.685 39.135 23.940 0 0 44.402 37.378 18.159 - - 97,19 95,51 75,85 11,71 8,19

1 06 01 16 07Koordinasi bidang prasarana dan pengembangan

wilayah 29.800 37.105 40.000 41.015 44.070 27.159 35.721 37.914 39.143 41.508 91,14 96,27 94,78 95,44 94,19 10,58 11,74

1 06 01 18Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh 49.450 23.980 152.970 138.890 79.345 44.355 21.682 145.042 135.932 76.905 89,7 90,42 94,82 97,87 96,92 108,58 117,03

Kegiatan:

1 06 01 18

Koordinasi perencanaan percepatan

pembangunan kawasan produksi daerah

tertinggal (P2KP-DT) 24.100 0 0 0 0 21.711 0 0 0 0 90,09 - - - - -25,00 -25,00

1 06 01 18 03Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh 0 0 59.720 0 57.350 0 0 57.791 0 55.233 - - 96,77 - 96,31 25,00 25,00

1 06 01 18 06Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan

agropolitan 25.350 23.980 93.250 138.890 21.995 22.644 21.682 87.252 135.932 21.672 89,33 90,42 93,57 97,87 98,53 62,06 67,48

1 06 01 19Program Perencanaan Pengembangan Kota-

kota Menengah dan Besar 114.950 364.300 139.190 66.553 79.613 107.090 356.813 120.664 55.824 70.144 93,16 97,94 86,69 83,88 88,11 30,64 34,73

Kegiatan:

1 06 01 19 05Koordinasi perencanaan perumahan dan

permukiman 68.800 128.775 29.190 33.258 0 68.204 126.022 23.772 25.310 0 99,13 97,86 81,44 76,1 - -19,06 -22,47

1 06 01 19 06Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan

sanitasi perkotaan 46.150 235.525 50.000 33.295 79.613 38.886 230.791 40.900 30.514 70.144 84,26 97,99 81,8 91,65 88,11 109,32 128,93

1 06 01 19 07Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat

industri 0 0 60.000 0 0 0 0 55.991 0 0 - - 93,32 - - 0,00 0,00

1

23

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 20Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan 93.430 45.365 83.075 37.243 18.800 43.230 44.831 81.400 36.101 18.800 46,27 98,82 97,98 96,93 100 -18,25 -4,57

Kegiatan:

1 06 01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana0 19.155 19.805 11.650 18.800 19.135 19.566 11.058 18.800 - 99,9 98,79 94,92 100 30,90 32,19

1 06 01 20Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah 40.395 26.210 0 25.593 0 40.395 25.696 0 25.043 0 100 98,04 - 97,85 - -33,78 -34,10

1 06 01 20Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah 53.035 0 0 0 0 2.835 0 0 0 0 5,346 - - - - -25,00 -25,00

1 06 01 20 13Penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah 0 0 63.270 0 0 0 0 61.834 0 0 - - 97,73 - - 0,00 0,00

1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah328.865 551.925 464.173 618.035 763.343 305.416 514.346 443.892 595.519 710.519 92,87 93,19 95,63 96,36 93,08 27,15 27,04

Kegiatan:

1 06 01 21 01Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

perumusan program dan kebijakan layanan publik40.530 54.815 46.390 40.950 33.135 40.530 52.314 43.737 40.871 31.805 100 95,44 94,28 99,81 95,99 -2,73 -4,01

1 06 01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD 0 54.190 0 0 127.150 0 45.117 0 0 123.190 - 83,26 - - 96,89 25,00 25,00

1 06 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD 51.230 53.175 60.300 101.285 48.808 51.230 51.189 60.013 101.128 48.575 100 96,27 99,52 99,85 99,52 8,34 8,43

1 06 01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 55.450 59.905 70.010 82.535 72.540 54.190 59.494 65.362 80.905 69.183 97,73 99,31 93,36 98,03 95,37 7,67 7,24

1 06 01 21 10 Penetapan RKPD 27.385 30.320 56.560 63.540 54.835 22.305 30.320 56.470 62.675 54.585 81,45 100 99,84 98,64 99,54 23,98 30,07

1 06 01 21 13Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah56.465 63.300 73.255 58.590 122.070 48.711 58.579 71.076 53.768 106.010 86,27 92,54 97,03 91,77 86,84 29,04 28,60

1 06 01 21 14Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan Non APBD21.410 35.110 44.030 29.450 29.980 17.580 31.296 37.325 28.394 27.909 82,11 89,14 84,77 96,41 93,09 14,52 17,91

1 06 01 21 15Koordinasi pengendalian target-target RPJM

Daerah 21.660 22.860 22.760 23.245 55.440 21.335 21.645 22.710 23.158 49.620 98,5 94,69 99,78 99,62 89,5 36,43 30,65

1 06 01 21 16Koordinasi sistem pendukung koordinasi

perencanaan program kegiatan pembangunan54.735 112.175 30.500 0 31.805 49.535 108.777 29.611 0 31.112 90,5 96,97 97,08 97,82 8,03 11,70

1 06 01 21 17 Koordinasi dan fasilitasi penelitian 0 66.075 60.368 92.185 85.135 0 55.615 57.588 88.128 83.328 - 84,17 95,4 95,6 97,88 34,11 37,78

1 06 01 21 19Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)0 0 0 54.760 39.075 0 0 0 52.424 35.468 - - - 95,73 90,77 17,84 16,91

1 06 01 21 20Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Bantuan Keuangan Pemerintah DIY0 0 0 27.275 31.280 0 0 0 27.113 28.048 - - - 99,4 89,67 28,67 25,86

1 06 01 21 21Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pencegahan korupsi 0 0 0 44.220 32.090 0 0 0 36.957 21.688 - - - 83,57 67,58 18,14 14,67

1

24

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi180.175 208.360 343.390 260.194 288.103 168.300 200.811 336.304 257.539 284.347 93,41 96,38 97,94 98,98 98,7 16,74 18,44

Kegiatan:

1 06 01 22 04Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi 37.750 39.140 52.975 87.914 34.640 37.173 37.173 52.435 87.139 34.019 98,47 94,97 98,98 99,12 98,21 11,10 11,57

1 06 01 22 15Koordinasi pengembangan kreativitas dan inovasi

masyarakat 18.700 0 0 51.600 41.158 18.570 0 0 51.413 39.855 99,31 - - 99,64 96,84 -5,06 -5,62

1 06 01 22 16 Koordinasi dan fasilitasi energi alternatif 15.050 0 79.045 30.015 44.370 13.820 0 75.657 29.345 43.621 91,83 - 95,71 97,77 98,31 -3,55 -3,14

1 06 01 22 17Koordinasi penyusunan indikator dan pemetaan

daerah rawan pangan 0 54.825 0 0 0 0 54.244 0 0 0 98,94 - - - 0,00 0,00

1 06 01 22 18Koordinasi perencanaan pengembangan potensi

ekonomi 87.470 52.100 182.990 60.965 140.585 78.644 49.316 181.495 60.567 139.952 89,91 94,66 99,18 99,35 99,55 68,68 73,79

1 06 01 22 20Koordinasi perencanaan pertanian, perikanan,

kelautan, peternakan kehutanan, dan perkebunan21.205 62.295 28.380 29.700 27.350 20.093 60.078 26.717 29.075 26.901 94,76 96,44 94,14 97,9 98,36 34,02 36,20

1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 144.293 223.299 437.295 1.011.944 813.355 144.196 206.195 429.463 986.188 658.793 99,93 92,34 98,21 97,45 81 65,59 61,93

Kegiatan:

1 06 01 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan0 0 34.910 26.990 24.075 0 0 34.385 26.990 24.064 - - 98,5 100 99,95 16,63 16,91

1 06 01 23 02 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan0 0 34.940 34.750 370.633 0 0 33.846 34.692 235.914 - - 96,87 99,83 63,65 266,51 170,63


sosial budaya 51.450 49.150 40.000 38.300 27.000 51.448 47.135 38.643 37.194 26.840 100 95,9 96,61 97,11 99,41 -14,21 -14,50

1 06 01 23 08 Koordinasi penyusunan masterplan pemerintahan0 0 49.910 37.010 0 0 0 49.897 36.738 0 - - 99,97 99,27 - -6,46 -6,59

1 06 01 23 10Koordinasi pelaksanaan program subsidi

pemerintah pusat 0 19.080 11.155 26.318 24.655 0 16.289 11.155 26.318 24.630 - 85,37 100 100 99,9 47,02 49,50

1 06 01 23 12Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan

pemberdayaan masyarakat 30.000 30.000 29.705 34.075 20.905 30.000 28.764 28.635 33.931 20.715 100 95,88 96,4 99,58 99,09 -6,23 -6,26

1 06 01 23 13Koordinasi perencanaan program

penanggulangan kemiskinan 0 60.000 0 48.205 92.020 0 54.222 0 48.129 91.458 - 90,37 - 99,84 99,39 47,72 47,51

1 06 01 23 14Koordinasi perencanaan pembangunan yang

responsif gender 0 0 35.000 29.145 23.730 0 0 34.900 29.145 23.380 - 0 99,71 100 98,53 16,17 15,93

1 06 01 23 15Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan

kemiskinan 36.340 35.795 39.900 551.275 62.250 36.340 32.888 39.689 527.188 47.940 100 91,88 99,47 95,63 77,01 300,73 287,14

1 06 01 23 16

Koordinasi dan pendampingan kegiatan

pengembangan lingkungan permukiman berbasis

komunitas / Neighbourhood Development26.500 29.270 100.000 83.355 0 26.400 26.889 96.534 83.355 0 99,62 91,87 96,53 100 - 33,86 36,80

1

25

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 23 17

Koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan

penyaluran bantuan keuangan khusus dalam

rangka penanggulangan kemiskinan 0 0 61.770 102.515 50.010 0 0 61.770 102.498 49.210 - - 100 99,98 98,4 28,69 28,49


pemerintahan 0 0 0 0 118.070 0 0 0 0 114.631 - - - - 97,09 25,00 25,00

1 06 01 24Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumberdaya Alam 51.785 65.300 486.740 307.005 313.335 50.655 63.179 448.261 298.063 305.750 97,82 96,75 92,09 97,09 97,58 159,16 150,83

Kegiatan:

1 06 01 24 01Koordinasi penyusunan masterplan prasarana

perhubungan daerah 0 0 59.720 0 60.930 0 0 58.544 0 59.921 - - 98,03 - 98,34 25,00 25,00

1 06 01 24 04 Koordinasi perencanaan pengairan 51.785 65.300 73.250 61.710 47.795 50.655 63.179 64.535 56.669 47.519 97,82 96,75 88,1 91,83 99,42 -0,01 -0,37

1 06 01 24 07Peningkatan perkuatan kelembagaan sumberdaya

air 0 0 251.580 145.275 115.200 0 0 229.200 141.511 111.898 - - 91,1 97,41 97,13 9,26 10,20

1 06 01 24 08Pendampingan dana APBN penanganan lahan

kritis sumberdaya air berbasis masyarakat0 0 102.190 100.020 89.410 0 0 95.982 99.883 86.412 - - 93,92 99,86 96,65 21,82 22,64

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana 0 0 49.710 0 0 0 0 48.810 0 0 - - 98,19 - - 0,00 0,00

Kegiatan:

Koordinasi penyusunan profil daerah rawan

bencana 0 0 49.710 0 0 0 0 48.810 0 - - - 98,19 - - 0,00 0,00

1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 137.780 458.090 779.610 645.763 303.870 134.798 436.966 768.085 629.521 280.314 97,84 95,39 98,52 97,48 92,25 58,14 56,61

Kegiatan:

1 05 01 15 05Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan 97.780 408.590 704.060 566.763 229.890 95.143 393.942 696.350 558.537 214.287 97,3 96,41 98,9 98,55 93,21 77,81 77,35

1 05 01 15 16Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan

ruang daerah 40.000 49.500 75.550 79.000 73.980 39.655 43.024 71.735 70.983 66.027 99,14 86,92 94,95 89,85 89,25 18,65 16,80

1 23 01 15Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah 105.685 104.560 121.820 122.335 145.515 105.085 103.197 120.980 122.325 144.865 99,43 98,7 99,31 99,99 99,55 8,70 8,74

Kegiatan:

1 23 01 15 02Pengolahan, updating dan analisis data dan

statistik daerah 105.685 104.560 121.820 122.335 145.515 105.085 103.197 120.980 122.325 144.865 99,43 98,7 99,31 99,99 99,55 8,70 8,74

1.660.068 2.574.978 3.960.207 4.368.918 3.815.240 1.525.341 2.433.091 3.739.666 4.220.851 3.459.478 91,88 94,49 94,43 96,61 90,68 26,64 27,01

1

26

2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta berdasarkan pencapaian

selama ini, maka peluang dan tantangan yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan pelayanan BAPPEDA ke depan adalah:

1. Potensi pendanaan dapat dikelola dengan lebih baik untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang memiliki daya ungkit bagi kemajuan daerah.

2. Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan sistem

perencanaan pembangunan daerah.

3. Dukungan stake holder yang baik.

4. Regulasi yang kondusif.

5. Perkembangan teknologi informasi dan kelitbangan yang semakin maju.

6. Komunikasi yang terbangun harmonis dan intensif dalam proses perencanaan dan

penganggaran.

27

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola perencanaan yang ada dari

shopping list ke working plan. Dalam pola working plan Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil

dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta

proses bottom-up maupun top down.

Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap)

dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi

Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui

musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini. BAPPEDA memiliki peran sangat penting dan

utama dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran

penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku

kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga

perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Hal

tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan usulan

pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, bukan

berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang diinginkan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan

daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, serta penataan ruang, kendala dan

permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1) Jumlah SDM perencana belum memadai untuk mengampu seluruh ketugasan

penjaminan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2) Kemampuan di bidang perencanaan belum merata pada setiap aparatur yang tersedia.

3) Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah belum

optimal;

4) Sistem aplikasi perencanaan belum terintegrasi dengan sistem penganggaran;

5) Penjadwalan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi

kendala karena harus disinkronkan dengan proses perencanaan pada jenjang yang

lebih tinggi;

6) Data pendukung proses perencanaan belum disusun secara akurat dan reliable, serta

pemanfaatannya belum optimal.

7) Pemanfaatan teknologi dan komunikasi serta hasil kelitbangan belum maksimal;

8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program-program pembangunan dan

pemanfaatannya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan belum

optimal;

9) Data statistik belum memadai;

10) Jabatan fungsional perencana belum tersedia;

11) Fasilitas, sarana dan prasarana pendukung baik bagi proses maupun lembaga

perencanaan pembangunan daerah kurang memadai.

28

3.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025 merupakan dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi

Pembangunan Daerah yang akan dicapai 20 tahun mendatang adalah:

“Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan

daerah sebagai berikut :

1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

2) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas

sumber daya manusia;

3) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;

4) Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;

5) Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai; dan

6) Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2016 merupakan periode Lima Tahun Ketiga pembangunan (lima tahunan)

dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul, dengan fokus pada:

1) Pembangunan masyarakat yang mandiri, didukung oleh kualitas sumber daya

manusia yang tinggi dan basis ekonomi daerah yang kuat, mampu mengembangkan

potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunyai

semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta kelangsungan proses

dan hasil-hasil pembangunan.

2) Pembangunan pertanian didukung penciptaan petani yang berjiwa wirausaha dan

sikapnya yang maju mandiri dalam merespon permintaan dan peluang pasar untuk

produk yang semakin berkualitas.

3) Pendidikan ditingkatkan melalui upaya meningkatkan kualitas yang berbasis

pengetahuan (knowledge society) dan berketrampilan bagi semua orang sehingga

terwujud peluang daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha sekaligus

mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

4) Pelayanan kesehatan sudah mampu menjangkau dan mencukupi kebutuhan

masyarakat luas yang didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia kesehatan

yang ahli dan terspesialisasi dengan disertai peningkatan kesadaran masyarakat akan

perilaku hidup bersih dan sehat melalui serangkaian langkah strategis promosi dan

pemberdayaan kesehatan masyarakat agar mampu memberdayakan individu dan

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan serta melindungi kesehatan sendiri

dan lingkungannya, sehingga terwujud masyarakat yang sehat, mandiri, dan

produktif. Disamping itu perlu terus ditingkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang

ditunjang oleh ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik di

RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan

Pelayanan Kesehatan Swasta dengan didukung peningkatan kualitas sumberdaya

manusia yang memadai dibidang kesehatan.

5) Kondisi ketenagakerjaan sudah semakin mampu bersaing dan memanfaatkan peluang

usaha melalui peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas kerjanya serta

sesuai dengan kebutuhan pasar didukung oleh proporsi penduduk Kabupaten

Gunungkidul yang berpendidikan menengah dan tinggi yang semakin meningkat

secara signifikan.

29

Dengan demikian Titik Berat Pembangunan Lima Tahun Ketiga adalah: pembangunan

masyarakat yang mandiri yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan

basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya

dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunyai semangat kuat dalam

menghadapi tantangan serta kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai

acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di

Kabupaten Gunungkidul. RPJMD memberikan arah dan dengan demikian harus diacu

dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun dengan berdasar pada arah kebijakan

RPJPD Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dan RPJMN

Tahun 2015-2019. Strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka

menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan

daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta

pemerintah pusat.

Dengan berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang,

memperhatikan 12 Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih Hj. Badingah, S.Sos. dan Dr. H. Immawan Wahyudi,

dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah:

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera

tahun 2021”.

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi kabupaten

Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional dan

nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan

pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep

mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya

(keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu

menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya

lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan

tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan

memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan

komparatif dan kompetitif.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidulyang tumbuh dan

berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang

maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata.

Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor

industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan

sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek

politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem

dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran

serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidulyang memiliki

kemampuan untuk mengelola dan memanfatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki

sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhandan meningkatkan

taraf hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk

melaksanakan pembangunan daerah.

30

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah

terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai dengan kecukupan

pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana

kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung

tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan lima tahun ke

depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang

tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Dalam pengembangan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul, permasalahan masih

yang dihadapi antara lain:

1. Pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan

pembangunan belum optimal;

2. Pengembangan wilayah belum merata, ditunjukkan masih terdapatnya disparitas

antar wilayah, yang membutuhkan percepatan pembangunan melalui pembangunan

perdesaan, pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) dan Pusat Pelayanan

Lokal (PKL);

3. Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan

kawasan potensial masih kurang optimal;

4. Konversi lahan akibat tekanan untuk kebutuhan pembangunan makin meningkat;

5. Pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana umum belum optimal akibat belum

adanya rencana rinci tata ruang;

6. Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal akibat belum optimalnya

pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);

7. Konflik pemanfaatan ruang terjadi akibat belum optimalnya pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan

pelaksanaan penegakan yustisi.

Visi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, visi penataan ruang

Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan

pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi pembangunan

Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BHUMIKARTA”. Penjabaran dari filosofi

tersebut adalah sebagai berikut:

Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya:

Dhaksina : Selatan

Argha : Gunung

Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan Karta yang artinya:

Bhumi : Bumi, tanah, daerah

Karta : Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera

31

Dengan demikian, DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan Kondisi wilayah

Gunungkidul yang subur, makmur, dengan masyarakat damai, berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera.

Misi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 misi penataan ruang daerah

Kabupaten Gunungkidul yaitu:

a. Mewujudkan ruang wilayah yang produktif;

b. Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman;

c. Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan

d. Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.

Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan Gunungkidul

sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan

dan sumberdaya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat

yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi:

a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah

berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya

yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan

berwawasan lingkungan.

b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan

hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;

c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang

serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;

d. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,

telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan

memadai;

e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan

peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan

sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup; dan

f. pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi

pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian

daerah;

b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi

lingkungan hidup;

c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan;

d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;

e. Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten;

f. Strategi pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut.

32

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA,

dilakukan pengelompokan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam

pelaksanaan tugas tersebut. Faktor eksternal digambarkan dalam identifikasi peluang

(opportunities) dan tantangan (threats), sedangkan faktor internal disajikan dalam

identifikasi terhadap faktor kekuatan dan kelemahan perangkat daerah. Nomor urut dalam

penyajian data belum menunjukkan skala prioritas maupun urgensi masing-masing faktor.

Peluang (Opportunities)

1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta, memberikan keleluasaan dalam pengaturan kerumahtanggaan

di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi

daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Sumber daya pembangunan yang potensial.Kesadaran hukum semakin meningkat.

5. Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur

perencana cukup tersedia.

6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup pesat.

7. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah tertata baik.

8. Respon dan komitmen SKPD mitra maupun para pemangku kepentingan

(stakeholders) cukup baik.

9. Peraturan Perundangan yang kondusif.

10. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran

pembangunan.

Ancaman (Threats)

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan

kepentingan.

2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD)

terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat.

3. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga

keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif.

4. Proses perencanaan pembangunan partisipatif belum dipahami secara merata oleh

aparat pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

5. Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang.

6. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan

pembangunan daerah masih terus mengalami penyempurnaan.

7. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan dan integratif di

setiap jenjang dan tahapan perencanaan pembangunan.

8. Kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat daerah.

Kekuatan (Strenghts)

1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan

memiliki kekuatan hukum yang jelas.

2. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah

relatif mencukupi.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAPPEDA memiliki motivasi, komitmen, dan integritas

kerja yang baik.

4. SDM yang terlibat dalam perencanaan pembangunan memiliki kualifikasi yang baik.

5. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia.

33

Kelemahan (Weaknesses)

1. Koordinasi antar bidang belum optimal.

2. Jumlah ASN belum memadai.

3. Fasilitas dan sarana/prasarana pendukung belum memadai.

4. Manajemen waktu dan penentuan skala prioritas dalam penyelesaian pekerjaan belum

optimal.

5. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja

pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal.

34

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Menurut pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana

Strategis tersebut harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks

pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke

dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Tujuan harus

bersifat realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Strategi dan Kebijakan adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. Strategi

dan kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap

program prioritas. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD,

hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran jangka menengah PD.

Di dalam Rencana Strategis ini, PD tidak lagi menetapkan Visi dan Misi organisasi.

Kedudukan PD adalah dalam rangka mensukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Visi RPJMD 2016-2021 yang telah dicanangkan adalah “Mewujudkan Gunungkidul

sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, menuju masyarakat

yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Penetapan Visi ini

diikuti dengan perumusan Misi untuk pencapaian yang lebih operasional dari Visi tersebut.

Terdapat 6 misi, yaitu:







6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Kedudukan BAPPEDA dalam pencapaian misi tersebut adalah secara langsung mendukung

misi pertama, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi pertama ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata

pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui sinergitas antar

stakeholders, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan

manajemen pembangunan daerah. Prinsip yang menjadi landasan good governance adalah:

1. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah

dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

35

2. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan

masyarakat luas.

3. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan

terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

4. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan

pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan

biaya terjangkau.

5. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan

bertanggung jawab.

6. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah

dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi.

7. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

8. Wawasan ke depan (strategic vision), yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun

daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam

seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut

bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

9. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan

hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.

10. Penegakan hukum, adalah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua

pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka produk perencanaan

pembangunan yang dihasilkan BAPPEDA mempunyai peran strategis sebagai alternatif

dalam mengatasi permasalahan pembangunan di daerah. Produk perencanaan harus

disusun integral baik secara horizontal maupun vertikal, sesuai dengan kondisi regional

maupun sektoral, serta dapat diimplementasikan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan kata lain, produk perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keselarasan

baik antar lembaga maupun antar waktu.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk

menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan

agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi

masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah. Perencanaan

pembangunan daerah juga harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan

nasional dan regional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kerangka pikir yang digunakan sebagai landasan adalah kerangka berpikir global dan

bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses

pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat

menghadapi arus globalisasi.

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama

menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam

setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif

tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif

terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan

sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki

hasil-hasil pembangunan.

36

Sebagai institusi perencana, BAPPEDA berperan dalam pelaksanaan fungsi

manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai

wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus

mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan

menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi

hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya

bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus

mampu bertindak sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis,

dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran monitoring, evaluasi serta

pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan.

Monitoring adalah suatu usaha untuk memastikan berjalannya proses program/kegiatan.

Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk

mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas, serta untuk mengetahui dampak dari suatu

kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan perencanaan

program/kegiatan yang akan datang. Melalui proses ini akan dapat diketahui apakah proses

implementasi pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan baik keluaran, target

maupun sasarannya. Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi masukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. Pelaporan adalah

bentuk kewajiban pemerintah/PD untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan

informasi kinerja secara teliti, periodik, dan melembaga, sebagai perwujudan normatif

pertanggungjawaban yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas,

lembaga perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan

data/informasi dan statistik pembangunan daerah secara up to date, tepat dan akurat.

Ketersediaan data/informasi pembangunan yang valid menentukan kualitas dokumen

perencanaan yang dihasilkan. Keberadaan institusi penelitian dan pengembangan

merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kerjasama dan iklim

kelitbangan yang terbentuk harus dapat diarahkan guna menghasilkan produk-produk

penelitian yang mendukung proses perencanaan pambangunan yang berlangsung.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja BAPPEDA lima tahun ke

depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

strategis yang dihadapi. Tujuan dirumuskan berdasarkan isu-isu dan analisis strategik dan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu

sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BAPPEDA dengan kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi

program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing

indikator dari program dan kegiatan).

Dalam kerangka pencapaian Visi RPJMD 2016-2021, pada Misi pertama telah

ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang

37

baik untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan 3 sasaran daerah yaitu:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka BAPPEDA mendukung pencapaian dan

pelaksanaan sasaran pertama dan kedua, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah meningkat dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

Senyampang dengan hal itu, BAPPEDA menetapkan Tujuan Perangkat Daerah yang

merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis yang akan dicapai pada

jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu: Mewujudkan keselarasan antar waktu dan

antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuan PD ini

selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat

Daerah.

Dalam perumusan sasaran BAPPEDA 5 tahun ke depan, selain mempertimbangkan

rumusan Tujuan dan Sasaran Daerah maupun Tujuan Perangkat Daerah, juga dengan

mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA. Penetapan Indikator Kinerja Utama

didasari adanya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007. Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang

melatarbelakangi eksistensi PD dalam jajaran kelembagaan di daerah. Indikator ini

merupakan alat ukur keberhasilan PD dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau

kegiatan utama, serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan.

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul

Nomor 222/KPTS/2014. Sejalan dengan kajian yang dilakukan secara kritis dan

berkesinambungan, Indikator Kinerja Utama ini kemudian direview dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 278/KPTS/2015 bertanggal 16 Nopember 2015. Indikator

Kinerja Utama BAPPEDA ditampilkan dalam Tabel 4.1.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada Tujuan dan Sasaran Daerah,

Tujuan Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Utama BAPPEDA, maka kemudian

ditetapkan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2016-2021. Sasaran

Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2016-2021 beserta Indikator Kinerjanya

disajikan pada Tabel 4.2.

38

1 Terwujudnya keselarasan antar

lembaga dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) PD

terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

BAPPEDA Jumlah program dalam Renja PD X 100%

Jumlah program dalam RPJMD

Persentase kesesuaian program dalam Rencana Strategis

(Renstra) PD terhadap program dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAPPEDA Jumlah program dalam Renstra PD X 100%

Jumlah program dalam RPJMD

Persentase kesesuaian program dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) terhadap program dalam Rencana Kerja


BAPPEDA Jumlah program dalam APBD X 100%

Jumlah program dalam RKPD

2 Terwujudnya keselarasan antar waktu

dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAPPEDA Jumlah program dalam RPJMD X 100%

Jumlah program dalam RKPD

Tabel 4.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA sesuai SK Bupati Gunungkidul Nomor 278/KPTS/2015

No. SASARAN INDIKATOR SASARANUNIT KERJA

PENANGGUNG JAWABKETERANGAN/RUMUS/FORMULA

39

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan kualitas

pelayanan publik

Keselarasan dokumen

perencanaan pembangunan

daerah antar lembaga dan

antar waktu

100% Terwujudnya keselarasan

antar lembaga dalam dokumen


daerah

Persentase kesesuaian program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

program dalam Rencana Kerja


100% 100% 100% 100% 100%


Rencana Strategis (Renstra) PD

terhadap program dalam Rencana


Daerah (RPJMD)

100% 100% 100% 100% 100%


Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) terhadap program

dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD)

100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya keselarasan

antar waktu dalam dokumen


daerah

Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) terhadap Program dalam



100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya kerjasama

penelitian dan pengembangan

dalam perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

4 6 8 10 12

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2016 - 2021

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR TUJUAN TARGET

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan data dasar dan

sektoral pendukung


daerah

Jenis data yang terpublikasi 15 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis


antar lembaga dalam dokumen

perencanaan Perangkat

Daerah


Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

RKPD

100% 100% 100% 100% 100%


Rencana Strategis (Renstra) PD

terhadap program dalam RPJMD

100% 100% 100% 100% 100%

Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun

tepat waktu:

1. Laporan Bulanan

2. Laporan Semesteran

3. Laporan Akhir Tahun

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan PD

Nilai IKM PD 79 79,25 79,50 79,75 80

41

4.2. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya

adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan

sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib

dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah

dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD

menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai

(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau

kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam

menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik,

transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process).

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan layanan

yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku

kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal

PD;

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk

cerita atau skenario strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, dapat dilakukan

dengan menggunakan metoda analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats). Pada Bab III telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan

BAPPEDA, yang dikelompokkan ke dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan

faktor internal yang berasal dari dalam PD.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian

dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan

dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 4.3.

42

Tabel 4.3. Identifikasi dan Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

FAKTOR INTERNAL

NO KEKUATAN

(Strenghts) NO

KELEMAHAN

(Weaknesses)

S-1 Struktur organisasi dan tupoksi

yang jelas

W-1 Manajemen waktu dan penentuan skala

prioritas dalam penyelesaian pekerjaan

belum optimal

S-2 Dana APBD relatif tersedia W-2 Fasilitas dan sarana/prasarana

pendukung belum memadai

S-3 Motivasi, komitmen, dan integritas

kerja yang baik

W-3 Koordinasi antar bidang belum optimal

S-4 Tersedianya SDM perencana yang

handal

W-4 Jumlah ASN belum memadai

S-5 Data dan informasi pembangunan

relatif tersedia

W-5 Pemanfaatan data dan informasi serta

hasil monitoring dan evaluasi kinerja

pembangunan bagi proses perencanaan

pembangunan belum optimal

FAKTOR EKSTERNAL

NO PELUANG

(Opportunities) NO

ANCAMAN

(Threats)

O-1 Pemberlakuan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta

T-1 Tuntutan dan aspirasi masyarakat

semakin beragam dengan berbagai

motivasi dan kepentingan

O-2 Respon dan komitmen SKPD mitra

maupun para pemangku

kepentingan (stakeholders) cukup

baik

T-2 Kualitas aparat perencana belum merata

di setiap perangkat daerah

O-3 Peraturan Perundangan yang

kondusif

T-3 Tuntutan ketersediaan dokumen yang

mantap, berkesinambungan dan

integratif di setiap jenjang dan tahapan


O-4 Komunikasi yang intensif dan

kondusif dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan

T-4 Adanya perbedaan perspektif dalam

perencanaan dan penganggaran

O-5 Perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi cukup pesat

T-5 Pemahaman dan nilai serap terhadap

penguasaan teknologi informasi masih

kurang

43

Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan salah satu

metoda yang dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan

diambil oleh suatu organisasi. Dari identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan

kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan/ancaman) yang dihadapi oleh

organisasi, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.3., dengan menggunakan professional

judgement yaitu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, selanjutnya dipilih masing-

masing sebanyak 3 (tiga) faktor yang dianggap paling strategis dalam pengembangan

organisasi. Faktor tersebut disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

FAKTOR INTERNAL

NO KEKUATAN (Strenghts)

NO KELEMAHAN (Weaknesses)

S-1 Dana APBD relatif tersedia W-1 Fasilitas dan sarana/prasarana

pendukung belum memadai S-2 Motivasi, komitmen, dan integritas

kerja yang baik W-2 Koordinasi antar bidang belum optimal

S-3 Data dan informasi pembangunan relatif tersedia

W-3 Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal

FAKTOR EKSTERNAL

NO PELUANG

(Opportunities) NO

ANCAMAN (Threats)

O-1 Peraturan perundangan yang

kondusif T-1 Tuntutan ketersediaan dokumen yang

berkualitas, berkesinambungan dan integratif di setiap jenjang dan tahapan perencanaan pembangunan

O-2 Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

T-2 Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan

O-3 Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan

T-3 Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan penganggaran

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan faktor kunci

strategis dari masing-masing S, W, O, dan T sehingga akan terpilih 4 (empat) faktor internal

(kekuatan dan kelemahan) dan 4 (empat) faktor eksternal (peluang dan tantangan).

Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Serious, Growth) dengan

menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :

a. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi

b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi

c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi

d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah

e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah

Hasil analisis USG selanjutnya disajikan dalam Tabel 4.5.

44

Tabel 4.5. Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016

Identifikasi Faktor Internal

No Faktor Kekuatan (S) U S G Total

1 Dana APBD relatif tersedia 4 4 5 13

2 Motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik 5 4 5 14

3 Data dan informasi pembangunan relatif tersedia 3 3 3 9

No Faktor Kelemahan (W)

1 Fasilitas dan sarana/prasarana pendukung belum memadai 4 4 3 11

2 Koordinasi antar bidang belum optimal 5 5 4 14

3 Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan

evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan


5 4 5 14

Identifikasi Faktor Eksternal

No Faktor Peluang (O) U S G Total

1 Peraturan Perundangan yang kondusif 5 5 5 15

2 Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 3 3 10

3 Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan

dan penganggaran pembangunan 5 5 4 14

Faktor Ancaman (T)

1 Tuntutan ketersediaan dokumen yang berkualitas,

berkesinambungan dan integratif di setiap jenjang dan

tahapan perencanaan pembangunan

5 5 5 15

2 Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan

berbagai motivasi dan kepentingan 3 4 4 11

3 Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan penganggaran

5 5 3 13

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas

Faktor Kunci Strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG yang terbesar

di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Dari hasil

analisis USG pada tabel 3.3. di atas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti

tertera dalam Tabel 4.6.

45

Tabel 4.6. Faktor-Faktor Kunci Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Posisi Kekuatan Organisasi

Berdasarkan faktor-faktor kunci strategis tersebut, selanjutnya diinteraksikan dalam

kuadran kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) seperti dalam Gambar

2. Penentuan sumbu vertikal dan horizontal dalam Gambar 2 menggunakan perhitungan

sebagai berikut :

(1) Untuk mendapatkan titik ordinal (sumbu vertikal: total nilai bobot USG faktor kekuatan

(S) dikurangi total nilai bobot USG kelemahan (W). Dari Tabel 3.x didapatkan bahwa

nilai (S) – nilai (W) = 28-27 = 1

(2) untuk mendapatkan titik aksis (sumbu mendatar/horizontal: total nilai bobot USG

peluang (O) dikurangi total nilai bobot USG tantangan (T)). Dari Tabel 3.x didapatkan

nilai (O) – nilai (T) = 28-29 = (-1)

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa kekuatan yang memiliki daerah terluas

(dominan) atau faktor terbesar adalah kuadran IV yaitu interaksi S – T. Hasil interaksi

antara S dan T inilah yang merupakan faktor paling strategis yang dikembangkan lebih

lanjut dalam program-program dan kegiatan-kegiatan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul.

SWOT Faktor Kekuatan Kunci Strategis USG Total

S Dana APBD relatif tersedia 13 28

Motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik 15

W Koordinasi antar bidang belum optimal 14 27

Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan


13

O Peraturan Perundangan yang kondusif 14 28

Respond dan komitmen SKPD mitra maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) cukup baik

14

T Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan dan integratif di setiap jenjang dan

tahapan perencanaan pembangunan

15 29

Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan penganggaran

14

46

Gambar 4.1. Posisi kekuatan organisasi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Pemetaan Interaksi Antar Faktor

Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang menggambarkan

interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor-faktor

eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai

oleh BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul. Hasil interaksi antara S – T yang merupakan

faktor paling strategis yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam program/kegiatan

BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul lima tahun ke depan yakni: Mengarahkan program dan

kegiatan yang dibiayai dari anggaran yang ada (APBD) untuk mewujudkan keselarasan antar waktu

dan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Interaksi antar faktor dan alternatif strategi yang mungkin ditempuh disajikan pada

Tabel 4.7.

S

27

20

T

10

1

O

27 20 10 1

10

10

20 26

20

26

W

47

Tabel 4.7. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul

Faktor Kunci Keberhasilan Internal

Faktor Kunci Kerberhasilan Eksternal

STRENGTHS ( Kekuatan )

1. Dana APBD relatif tersedia

2. Motivasi, komitmen, dan

integritas kerja yang baik

WEAKNESSES ( Kelemahan )

1. Koordinasi antar bidang

belum optimal 2. Pemanfaatan data dan

informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal

OPPORTUNITIES (Peluang)

1. Respon dan komitmen SKPD mitra maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) cukup baik

2. Peraturan Perundangan yang kondusif

SO (upaya kooperatif)

Dayagunakan dana/anggaran yang ada dengan mengoptimalkan respon dan komitmen SKPD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah

WO (rasionalisasi, investasi)

Perbaiki dan tingkatkan koordinasi antar bidang yang belum optimal, serta manfaatkan data/informasi pembangunan dan hasil monev yang tersedia, dengan mendayagunakan respon dan komitmen SKPD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan keselarasan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

THREATS (Ancaman)

1. Tuntutan ketersediaan

dokumen perencanaan pembangunan yang handal: selaras antar waktu dan antar lembaga

2. Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan penganggaran

ST (keuntungan mobilitas)

Mengarahkan program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran yang ada (APBD) untuk mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

WT (status quo)

Perbaiki dan tingkatkan koordinasi antar bidang yang belum optimal untuk mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan interaksi antar faktor yang telah dirumuskan pada Tabel 4.7.,

selanjutnya dipilih dan dirumuskan strategi yang paling memungkian untuk dilaksanakan

pada kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada.

Strategi yang dipilih tersebut kemudian disajikan pada Tabel 4.8.

48

No SasaranIndikator

Kinerja SasaranStrategi

1 Terwujudnya keselarasan

antar lembaga dalam

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam

1. Rencana Kerja (Renja) PD

terhadap RKPD

2. Rencana Strategis (Renstra)

PD terhadap RPJMD

3. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD)

terhadap RKPD

Mengarahkan program/kegiatan dari

anggaran yang tersedia serta

mengoptimalkan respon dan komitmen

SKPD mitra dan para pemangku

kepentingan yang cukup baik untuk

mewujudkan keselarasan antar lembaga


pembangunan daerah


antar waktu dalam

dokumen perencanaan

pembangunan daerah


Program dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)

terhadap Program dalam

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi

antar bidang, dan meningkatkan mutu

data/informasi pembangunan dan hasil

monev, untuk mewujudkan keselarasan

antar waktu dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

3 Terlaksananya kerjasama

penelitian dan

pengembangan dalam


daerah

Jumlah pelaksanaan

kerjasama penelitian

Memfasilitasi kerjasama penelitian dan

pengembangan serta menyusun kajian

kelitbangan dalam kerangka mendukung

proses perencanaan pembangunan daerah

4 Penyediaan data dasar dan

sektoral pendukung


daerah

Jenis data yang terpublikasi Menyusun dan mengelola basis data dan

statistik perencanaan pembangunan daerah

yang up to date, tepat, dan akurat


antar lembaga dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah


program dalam

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap

RPJMD

Mengarahkan program dan kegiatan yang

dibiayai dari anggaran yang ada (APBD)

untuk mewujudkan keselarasan antar

waktu dan antar lembaga dalam dokumen


6 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat

Daerah meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu:

1. Laporan Bulanan

2. Laporan Semesteran

3. Laporan Akhir Tahun

Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi

antar bidang untuk menyusun laporan

keuangan yang tepat dan akurat.

7 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

PD

Nilai IKM Perangkat Daerah Memperbaiki dan menjaga mutu layanan PD

untuk meningkatkan kepuasan pengguna

layanan

Tabel 4.8. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk

49

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan

misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana BAPPEDA mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana

untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi,

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

50

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4

Mewujudkan keselarasan

antar waktu dan antar

lembaga dalam dokumen


daerah

Sasaran 1:

Terwujudnya keselarasan antar


pembangunan daerah

Mengarahkan program/kegiatan dari anggaran yang

tersedia serta mengoptimalkan respon dan komitmen

SKPD mitra dan para pemangku kepentingan yang

cukup baik untuk mewujudkan keselarasan antar

lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan

daerah

Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan

bagi PD di lingkup Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, serta Bidang

Perekonomian, dalam penyelarasan antara program

dalam Renja PD terhadap RKPD, Renstra PD terhadap

RPJMD, serta RKPD terhadap APBD

Sasaran 2:

Terwujudnya keselarasan antar waktu


pembangunan daerah

Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi antar

bidang, dan meningkatkan mutu data/informasi

pembangunan dan hasil monev, untuk mewujudkan

keselarasan antar waktu dalam dokumen


Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan

dan peningkatan efektivitas monitoring, evaluasi, dan

pengendalian pencapaian target-target pembangunan

dalam penyelarasan perencanaan pembangunan jangka

pendek (RKPD) terhadap perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD)

Sasaran 3:

Terlaksananya kerjasama penelitian

dan pengembangan dalam


Memfasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan

serta menyusun kajian kelitbangan dalam kerangka

mendukung proses perencanaan pembangunan

daerah

Perwujudan kerjasama dengan lembaga-lembaga

penelitian dan perguruan tinggi untuk meningkatkan

dukungan kajian kelitbangan bagi perencanaan

pembangunan daerah.

Sasaran 4:

Penyediaan data dasar dan sektoral

pendukung perencanaan

pembangunan daerah

Menyusun dan mengelola basis data dan statistik

perencanaan pembangunan daerah yang up to date,

tepat, dan akurat

Penggalangan kerjasama dan kemitraan dengan

institusi pendataan dan statistik pembangunan serta

revitalisasi data sektoral sebagai pendukung proses


Tabel 4.9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

51

1 2 3 4

Sasaran 5:

Terwujudnya keselarasan antar


Perangkat Daerah

Mengarahkan program dan kegiatan yang dibiayai dari

anggaran yang ada (APBD) untuk mewujudkan

keselarasan antar waktu dan antar lembaga dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan kerjasama antar Bidang di lingkup internal

Bappeda dalam mencapai keselarasan program pada

Renja Bappeda terhadap RKPD, serta Renstra Bappeda

terhadap RPJMD.

Sasaran 6:

Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Perangkat Daerah meningkat

Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi antar

bidang untuk menyusun laporan keuangan yang tepat

dan akurat.

Peningkatan kerjasama antar Bidang di lingkup internal

Bappeda dalam penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan, Semesteran, dan Tahunan yang tepat waktu

dan akurat.

Sasaran 7:

Meningkatnya kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan

PD

Memperbaiki dan menjaga mutu layanan PD untuk

meningkatkan kepuasan pengguna layanan

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

pendukung pelayanan organisasi/PD.

52

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan

kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari

program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari

pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Hingga tahun 2021, jumlah program yang direncanakan akan dilaksanakan di

BAPPEDA sebanyak 14 program, terdiri dari 51 kegiatan. Secara rinci kegiatan-kegiatan

yang merupakan penjabaran dari program-program tersebut beserta indikator kinerja,

kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Sebagai sebuah kesatuan dan kesinambungan dalam sebuah proses perencanaan,

maka program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan sebelum periode Renstra

ditetapkan, berkedudukan sebagai cikal bakal yang digunakan sebagai landasan untuk

tahun selanjutnya. Agar dapat memberikan sebuh gambaran yang utuh, maka Program dan

Kegiatan yang telah dilaksanakan di BAPPEDA pada tahun 2016 disajikan pada Tabel 5.2.

53

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Tujuan: Mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangun an daerah

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 URUSAN:

WAJIB

1 06 URUSAN:

PERENCA

NAAN PEMBA

NGUNAN

DAERAH

1 06 BIDANG

URUSAN:

SEMUA

URUSAN

Sasaran 7:

Meningkatny

a kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelengga

raan pela-

yanan PD

Nilai IKM PD 1 06 01 01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 100% 487.750 100% 563.250 100% 574.515 100% 585.250 100% 590.000 100% 2.800.765 BAPPED

A

1 06 01 01 01 Penyediaan

jasa surat

menyurat

Jumlah surat

yang dikirim

6 buah 6 buah 354.000 6 buah 429.500 6 buah 434.265 6 buah 440.250 6 buah 445.000 30 buah 2.103.015

Jumlah sarana

jasa telepon,

listrik, air, internet

telepon 24

rek bulanan,

listrik 36 rek

bulanan, air

12 rek

bulanan,

internet 12

rek bulanan

telepon 24

rek bulanan,

listrik 36 rek

bulanan, air

12 rek

bulanan,

internet 12

rek bulanan

telepon 24

rek bulanan,

listrik 36 rek

bulanan, air

12 rek

bulanan,

internet 12

rek bulanan

telepon 24

rek bulanan,

listrik 36 rek

bulanan, air

12 rek

bulanan,

internet 12

rek blnan

telepon 24

rek bulanan,

listrik 36 rek

bulanan, air

12 rek

bulanan,

internet 12

rek bulanan

telepon 24

rek bulanan,

listrik 36 rek

bulanan, air

12 rek

bulanan,

internet 12

rek bulanan

telepon 24

rek bulanan,

listrik 36 rek

bulanan, air

12 rek

bulanan,

internet 12

rek bulanan

3

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Perang-

kat

Daerah

Penang-

gung

jawab

Lo

ka

si

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4

(2020)

Tahun 5

(2021)

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra PDSasaran Indikator Sasaran KODE

URUSAN/

BIDANG

URUSAN

PEMERIN-

TAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM

/KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes) dan

Kegiatan

(Outputs)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2015)

54

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah kendara-

an dinas terba-

bar pajaknya

5 mobil

27 motor

5 mobil

27 motor

5 mobil

27 motor

5 mobil

27 motor

5 mobil

27 motor

5 mobil

27 motor

5 mobil

27 motor

Pembayaran jasa

kebersihan

kantor

1 paket jasa

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket jasa

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket jasa

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket jasa

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket jasa

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket jasa

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket jasa

Cleaning

Service 1

tahun

Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi

17 bh

komputer/

notebook; 4

bh mesin

tik; 10 bh

printer, 6 bh

UPS

17 bh

komputer/

notebook; 4

bh mesin

tik; 10 bh

printer, 6 bh

UPS

17 bh

komputer/

notebook; 4

bh mesin

tik; 10 bh

printer, 6 bh

UPS

17 bh

komputer/

notebook; 4

bh mesin

tik; 10 bh

printer, 6 bh

UPS

17 bh

komputer/

notebook; 4

bh mesin

tik; 10 bh

printer, 6 bh

UPS

17 bh

komputer/

notebook; 4

bh mesin

tik; 10 bh

printer, 6 bh

UPSJumah Alat tulis

kantor

kertas HVS

60 rim;

odner 250

bh, amplop

besar dan

kecil 24

pak; amplop

mailing 25

bh; pensil 3

lusin;

ballpoint 15

pak; buku

tulis 95 bh;

kertas folio

bergaris 4

pak; toner

printer 3 bh;

Refil Toner

Printer 6

kali; refill

tinta 24 kali;

stopmap 12

pak; kertas

fax 60 bh,

trigonal 50

pak; isi

stapler 12

pak

kertas HVS

60 rim;

odner 250

bh, amplop

besar dan

kecil 24

pak; amplop

mailing 25

bh; pensil 3

lusin;

ballpoint 15

pak; buku

tulis 95 bh;

kertas folio

bergaris 4

pak; toner

printer 3 bh;

Refil Toner

Printer 6

kali; refill

tinta 24 kali;

stopmap 12

pak; kertas

fax 60 bh,

trigonal 50

pak; isi

stapler 12

pak

kertas HVS

60 rim;

odner 250

bh, amplop

besar dan

kecil 24

pak; amplop

mailing 25

bh; pensil 3

lusin;

ballpoint 15

pak; buku

tulis 95 bh;

kertas folio

bergaris 4

pak; toner

printer 3 bh;

Refil Toner

Printer 6

kali; refill

tinta 24 kali;

stopmap 12

pak; kertas

fax 60 bh,

trigonal 50

pak; isi

stapler 12

pak

kertas HVS

60 rim;

odner 250

bh, amplop

besar dan

kecil 24

pak; amplop

mailing 25

bh; pensil 3

lusin;

ballpoint 15

pak; buku

tulis 95 bh;

kertas folio

bergaris 4

pak; toner

printer 3 bh;

Refil Toner

Printer 6

kali; refill

tinta 24 kali;

stopmap 12

pak; kertas

fax 60 bh,

trigonal 50

pak; isi

stapler 12

pak

kertas HVS

60 rim;

odner 250

bh, amplop

besar dan

kecil 24

pak; amplop

mailing 25

bh; pensil 3

lusin;

ballpoint 15

pak; buku

tulis 95 bh;

kertas folio

bergaris 4

pak; toner

printer 3 bh;

Refil Toner

Printer 6

kali; refill

tinta 24 kali;

stopmap 12

pak; kertas

fax 60 bh,

trigonal 50

pak; isi

stapler 12

pak

kertas HVS

60 rim;

odner 250

bh, amplop

besar dan

kecil 24

pak; amplop

mailing 25

bh; pensil 3

lusin;

ballpoint 15

pak; buku

tulis 95 bh;

kertas folio

bergaris 4

pak; toner

printer 3 bh;

Refil Toner

Printer 6

kali; refill

tinta 24 kali;

stopmap 12

pak; kertas

fax 60 bh,

trigonal 50

pak; isi

stapler 12

pak

3

55

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah barang

cetakan dan

fotocopy

cetak

amplop

bappeda 20

pak; kop

bupati 3 rim;

kop

bappeda 7

rim,

stopmap

500 bh;

lembar

disposisi 60

buku,

lembar bkp

50 buku;

blangko

sppd 5 rim;

1 ls

fotocopy

dan jilid

cetak

amplop

bappeda 20

pak; kop

bupati 3 rim;

kop

bappeda 7

rim,

stopmap

500 bh;

lembar

disposisi 60

buku,

lembar bkp

50 buku;

blangko

sppd 5 rim;

1 ls

fotocopy

dan jilid

cetak

amplop

bappeda 20

pak; kop

bupati 3 rim;

kop

bappeda 7

rim,

stopmap

500 bh;

lembar

disposisi 60

buku,

lembar bkp

50 buku;

blangko

sppd 5 rim;

1 ls

fotocopy

dan jilid

cetak

amplop

bappeda 20

pak; kop

bupati 3 rim;

kop

bappeda 7

rim,

stopmap

500 bh;

lembar

disposisi 60

buku,

lembar bkp

50 buku;

blangko

sppd 5 rim;

1 ls

fotocopy

dan jilid

cetak

amplop

bappeda 20

pak; kop

bupati 3 rim;

kop

bappeda 7

rim,

stopmap

500 bh;

lembar

disposisi 60

buku,

lembar bkp

50 buku;

blangko

sppd 5 rim;

1 ls

fotocopy

dan jilid

cetak

amplop

bappeda 20

pak; kop

bupati 3 rim;

kop

bappeda 7

rim,

stopmap

500 bh;

lembar

disposisi 60

buku,

lembar bkp

50 buku;

blangko

sppd 5 rim;

1 ls

fotocopy

dan jilidJumlah

komponen listrik

tersedia

bolam led

20 bh; batu

baterai isi

ulang A3, 2

paket; A2 2

paket; 9V 2

paket;

baterai 9V

12 bh; rol

kabel 5 bh;

jack 12 bh;

lampu

senter 2 bh;

terminal 6

bh, Kabel

Listrik 5mm

20m, clam

kabel 10 bh

bolam led

20 bh; batu

baterai isi

ulang A3, 2

paket; A2 2

paket; 9V 2

paket;

baterai 9V

12 bh; rol

kabel 5 bh;

jack 12 bh;

lampu

senter 2 bh;

terminal 6

bh, Kabel

Listrik 5mm

20m, clam

kabel 10 bh

bolam led

20 bh; batu

baterai isi

ulang A3, 2

paket; A2 2

paket; 9V 2

paket;

baterai 9V

12 bh; rol

kabel 5 bh;

jack 12 bh;

lampu

senter 2 bh;

terminal 6

bh, Kabel

Listrik 5mm

20m, clam

kabel 10 bh

bolam led

20 bh; batu

baterai isi

ulang A3, 2

paket; A2 2

paket; 9V 2

paket;

baterai 9V

12 bh; rol

kabel 5 bh;

jack 12 bh;

lampu

senter 2 bh;

terminal 6

bh, Kabel

Listrik 5mm

20m, clam

kabel 10 bh

bolam led

20 bh; batu

baterai isi

ulang A3, 2

paket; A2 2

paket; 9V 2

paket;

baterai 9V

12 bh; rol

kabel 5 bh;

jack 12 bh;

lampu

senter 2 bh;

terminal 6

bh, Kabel

Listrik 5mm

20m, clam

kabel 10 bh

bolam led

20 bh; batu

baterai isi

ulang A3, 2

paket; A2 2

paket; 9V 2

paket;

baterai 9V

12 bh; rol

kabel 5 bh;

jack 12 bh;

lampu

senter 2 bh;

terminal 6

bh, Kabel

Listrik 5mm

20m, clam

kabel 10 bh

Jml peralatan

dan perlengkap-

an kantor trsedia

Rak server

1 paket

Rak server

1 paket

Rak server

1 paket

Rak server

1 paket

Rak server

1 paket

Rak server

1 paket

3

56

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah bahan

dan peralatan

kebersihan

kantor

pengharum

ruangan 12

bh; refill

pengharum

ruangan 24

bh; tissue

24 pak;

pembasmi

serangga

12 bh;

sabun 24

bh; sapu

atap 4 bh;

kemoceng

12 bh; keset

kecil 12 bh;

keset

sintetis 4

bh; serbet 1

lusin;

kanebo 4

bh;

pembersih

lantai 4 bh

pengharum

ruangan 12

bh; refill

pengharum

ruangan 24

bh; tissue

24 pak;

pembasmi

serangga

12 bh;

sabun 24

bh; sapu

atap 4 bh;

kemoceng

12 bh; keset

kecil 12 bh;

keset

sintetis 4

bh; serbet 1

lusin;

kanebo 4

bh;

pembersih

lantai 4 bh

pengharum

ruangan 12

bh; refill

pengharum

ruangan 24

bh; tissue

24 pak;

pembasmi

serangga

12 bh;

sabun 24

bh; sapu

atap 4 bh;

kemoceng

12 bh; keset

kecil 12 bh;

keset

sintetis 4

bh; serbet 1

lusin;

kanebo 4

bh;

pembersih

lantai 4 bh

pengharum

ruangan 12

bh; refill

pengharum

ruangan 24

bh; tissue

24 pak;

pembasmi

serangga

12 bh;

sabun 24

bh; sapu

atap 4 bh;

kemoceng

12 bh; keset

kecil 12 bh;

keset

sintetis 4

bh; serbet 1

lusin;

kanebo 4

bh;

pembersih

lantai 4 bh

pengharum

ruangan 12

bh; refill

pengharum

ruangan 24

bh; tissue

24 pak;

pembasmi

serangga

12 bh;

sabun 24

bh; sapu

atap 4 bh;

kemoceng

12 bh; keset

kecil 12 bh;

keset

sintetis 4

bh; serbet 1

lusin;

kanebo 4

bh;

pembersih

lantai 4 bh

pengharum

ruangan 12

bh; refill

pengharum

ruangan 24

bh; tissue

24 pak;

pembasmi

serangga

12 bh;

sabun 24

bh; sapu

atap 4 bh;

kemoceng

12 bh; keset

kecil 12 bh;

keset

sintetis 4

bh; serbet 1

lusin;

kanebo 4

bh;

pembersih

lantai 4 bh

Jumlah tenaga

administrasi/

teknik

perkantoran

2 orang

petugas

jaga malam,

1 orang

petugas

pemelihara

jaringan

teknologi

informasi, 1

orang

tenaga

bantu adm

perkantoran

2 orang

petugas

jaga malam,

1 orang

petugas

pemelihara

jaringan

teknologi

informasi, 1

orang

tenaga

bantu adm

perkantoran

2 orang

petugas

jaga malam,

1 orang

petugas

pemelihara

jaringan

teknologi

informasi, 1

orang

tenaga

bantu adm

perkantoran

2 orang

petugas

jaga malam,

1 orang

petugas

pemelihara

jaringan

teknologi

informasi, 1

orang

tenaga

bantu adm

perkantoran

2 orang

petugas

jaga malam,

1 orang

petugas

pemelihara

jaringan

teknologi

informasi, 1

orang

tenaga

bantu adm

perkantoran

2 orang

petugas

jaga malam,

1 orang

petugas

pemelihara

jaringan

teknologi

informasi, 1

orang

tenaga

bantu adm

perkantoran

Jenis data yang

terkelola dan

terpelihara

1 jenis

(arsip

persuratan)

1 jenis

(arsip

persuratan)

1 jenis

(arsip

persuratan)

1 jenis

(arsip

persuratan)

1 jenis

(arsip

persuratan)

1 jenis

(arsip

persuratan)

Jumlah Bahan

bacaan/referensi

dan surat kabar

perlanggan

an 36 rek

surat kabar

(3 jenis)

perlanggan

an 36 rek

surat kabar

(3 jenis)

perlanggan

an 36 rek

surat kabar

(3 jenis)

perlanggan

an 36 rek

surat kabar

(3 jenis)

perlanggan

an 36 rek

surat kabar

(3 jenis)

perlanggan

an 36 rek

surat kabar

(3 jenis)

3

57

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 06 01 01 02 Penyediaan

Rapat-rapat,

Konsultasi dan

Koordinasi

Jumlah makanan

dan minuman

tersedia untuk

rapat dan tamu

Makan

minum: 600

OS

Minum

snack: 900

OS

Makan

minum: 600

OS

Minum

snack: 900

OS

133.750 Makan

minum: 600

OS

Minum

snack: 900

OS

133.750 Makan

minum: 600

OS

Minum

snack: 900

OS

140.250 Makan

minum: 600

OS

Minum

snack: 900

OS

145.000 Makan

minum: 600

OS

Minum

snack: 900

OS

145.000 Makan

minum: 600

OS

Minum

snack: 900

OS

697.750

Frekuensi rapat,

konsultasi, dan

koordinasi

40x

koordinasi

dalam

daerah; 20x

koordinasi

luar daerah

40x

koordinasi

dalam

daerah; 20x

koordinasi

luar daerah

40x

koordinasi

dalam

daerah; 20x

koordinasi

luar daerah

40x

koordinasi

dalam

daerah; 20x

koordinasi

luar daerah

40x

koordinasi

dalam

daerah; 20x

koordinasi

luar daerah

40x

koordinasi

dalam

daerah; 20x

koordinasi

luar daerah

40x

koordinasi

dalam

daerah; 20x

koordinasi

luar daerah

Sasaran 7:

Meningkatny

a kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelengga

raan pela-

yanan PD


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

100% 100% 337.000 100% 332.000 100% 342.000 100% 350.000 100% 375.000 100% 1.736.000 BAPPED

A

1 06 01 02 01 Pengadaan/

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis

perlengkapan

kantor yang dibeli

1 paket

layanan

informasi

interaktif

Pembangun

an Daerah

135.000 2 laptop, 3

PC, 2 LCD

projector

190.000 1 paket

multimedia

ruang rapat

192.000 1 paket

pemeliharaa

n jaringan

internet

195.000 2 laptop, 3

PC

215.000 927.000

Jumlah dan jenis

mebelair yang

dibeli

1 paket

meja, kursi

dan display

interior

eselon IV

1 paket

meja, kursi,

dan display

interior staf

1 paket

meja kursi

tamu

Kepala

Bidang, set

interior

ruang rapat

1 paket

meja kursi

tamu

Kepala

Bidang

1 paket

meja kursi

tamu

Kepala

Bidang

1 paket

meja kursi

staf

3

58

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 06 01 02 02 Pemeliharaan/

Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Jumlah/luasan

dan jenis

bangunan

gedung yang

dipelihara

pengecatan

tembok

dinding

kantor 300

m2,

pemeliharaa

n taman

75m2

Penambaha

n kanopi

parkir

sepeda

motor

202.000 pengecatan

tembok

dinding

kantor 300

m2,

pemeliharaa

n taman

75m2,

rehab

ringan

garasi

mobil, rehab

toilet

142.000 pengecatan

tembok

dinding

kantor 300

m2,

pemeliharaa

n taman

75m2

rehab lantai

gedung,

rehab toilet

150.000 pengecatan

tembok

dinding

kantor 300

m2,

pemeliharaa

n taman

75m2

rehab lantai

gedung

155.000 pengecatan

tembok

dinding

kantor 300

m2,

pemeliharaa

n taman

75m2

rehab pagar

keliling

160.000 809.000

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas

yang dipelihara

5 mobil,

27 motor

5 mobil,

27 motor

5 mobil,

27 motor

5 mobil,

27 motor

5 mobil,

27 motor

5 mobil,

27 motor

Sasaran 7:

Meningkatny

a kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelengga

raan pela-

yanan PD


Peningkatan

Ketatalaksana

an dan

Kapasitas

Aparatur

Jumlah aparatur

sipil taat aturan

dan memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

49 ASN 49 ASN 50.000 49 ASN 30.000 49 ASN 50.000 49 ASN 50.000 49 ASN 50.000 49 ASN 230.000 BAPPED

A

1 06 01 03 02 Penyelenggara

an Ketatalak

sanaan dan

Pengelolaan

Kepeg. PD

- Jumlah ASN

tertangani

- Aplikasi DIOS

Tahap 2

49 orang

1 jenis

49 orang

1 jenis

30.000 49 orang 10.000 49 orang 30.000 49 orang 30.000 49 orang 30.000 49 orang 130.000

1 06 01 03 03 Pengembang

an Kapasitas

Aparatur

Jumlah ASN

yang dikirim

mengikuti diklat

4 orang 4 orang 20.000 4 orang 20.000 4 orang 20.000 4 orang 20.000 4 orang 20.000 20 orang 100.000

Sasaran 6:

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

Perangkat

Daerah

meningkat

Persentase

Laporan

Keuangan disusun

tepat waktu

1 06 01 04 Program

Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

Persentase

laporan

keuangan yang

disusun benar,

akurat, dan tepat

waktu

100% 100% 44.000 100% 44.000 100% 48.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 236.000 BAPPED

A

1 06 01 04 01 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

Dokumen

Laporan

keuangan

semesteran

1 dokumen 1 dokumen 44.000 1 dokumen 44.000 1 dokumen 48.000 1 dokumen 50.000 1 dokumen 50.000 5 dokumen 236.000

3

59

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dokumen

Laporan

keuangan akhir

tahun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

Dokumen

Laporan

keuangan

bulanan


Sasaran 5:

Terwujudnya

keselarasan

antar

lembaga

dalam

dokumen

perencanaan

Perangkat

Daerah

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap RKPD,

dan Renstra PD

terhadap RPJMD

1 06 01 05 Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap Renstra

PD, dan DPA

terhadap Renja

PD

100% 100% 73.000 100% 53.000 100% 58.000 100% 60.000 100% 80.000 100% 324.000 BAPPED

A

1 06 01 05 01 Perencanaan

Kinerja

Perangkat

Daerah

Draft dokumen

Evaluasi Renstra

BAPPEDA Thn

2016-2021

1 dokumen 1 dokumen 27.000 1 dokumen 7.000 - 9.000 - 10.000 1 dokumen 30.000 2 dokumen 83.000

Dokumen

Rencana Kerja

BAPPEDA, RKA,

dan DPA

Dokumen

Perubahan

Rencana Kerja

BAPPEDA,

RKPA,dan DPPA


Dokumen LAKIP

Bappeda


1 06 01 05 02 Pengendalian

Internal

Perangkat

Daerah

Jumlah laporan

monev dan

pengendalian

internal SKPD

12 laporan

(1 dok)

12 laporan

(1 dok)

20.000 12 laporan

(1 dok)

20.000 12 laporan

(1 dok)

22.000 12 laporan

(1 dok)

23.000 12 laporan

(1 dok)

23.000 60 laporan

(5 dok)

108.000

Dokumen

Rencana Tindak

Pengendalian

(RTP)


3

60

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 06 01 05 03 Pengelolaan

Data dan

Sistem

Informasi

Perangkat

Daerah

- Dokumen Profil

SKPD

- Pameran Hari

Jadi Kabupaten

Gunungkidul

yang diikuti

1 dokumen

1 kali

1 dokumen

1 kali

26.000 1 dokumen

1 kali

26.000 1 dokumen

1 kali

27.000 1 dokumen

1 kali

27.000 1 dokumen

1 kali

27.000 5 dokumen

5 kali

133.000

Sasaran 7:

Meningkatny

a kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelengga

raan pela-

yanan PD


Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

Nilai IKM PD 77,40 79 1.500 79,25 1.500 79,50 1.500 79,75 2.000 80,00 2.000 80,00 8.500 BAPPED

A


an Pelayanan

Publik

Dokumen

pengukuran

Indeks Kepuasan

Masyarakat


Sasaran 1:

Terwujudnya

keselarasan

antar

lembaga

dalam

dokumen

perencanaan

pembangun

an daerah

Indikator:

Persentase

kesesuaian

Program dalam

1. Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap RKPD

2. Rencana

Strategis

(Renstra) PD

terhadap RPJMD

3. Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

(APBD) terhadap

RKPD

1 06 01 15 Program

Perencanaan

Pembanguna

n Fisik dan

Prasarana

Persentase

kesesuaian

program dalam

- Renja PD

terhadap RKPD,

- Renstra PD

terhadap RPJMD

- APBD terhadap

RKPD

Bidang Fisik dan

Prasarana

100% 100% 700.000 100% 700.000 100% 730.000 100% 750.000 100% 760.000 100% 3.640.000 BAPPED

A


Pembangunan

Tata Ruang

dan

Lingkungan

Hidup

- Jumlah

kesepakatan

perencanaan tata

ruang dan

lingkungan hidup

12 kesepa-

katan

12 kesepa-

katan

250.000 12 kesepa-

katan

250.000 12 kesepa-

katan

270.000 12 kesepa-

katan

270.000 12 kesepa-

katan

280.000 60 kesepa-

katan

1.320.000

Naskah

Akademik dan

Raperda RTRW

Kab.

Gunungkidul

1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0 dok 1 dok

3

61

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sistem Informasi

Manajemen Tata

Ruang


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Wonosari


Naskah

Akademik

Sistem Informasi

Pengendalian

Tata Ruang


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Semin


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Karangmojo


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Patuk


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Semanu


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Nglipar


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Ngawen


Naskah

Akademik dan

Raperda RDTRK

Girisubo



Pembangunan

Perumahan

dan

Permukiman

Jumlah

kesepakatan

perencanaan

perumahan dan

permukiman

6 kese-

pakatan

6 kese-

pakatan

50.000 6 kesepa-

katan

50.000 6 kesepa-

katan

60.000 6 kesepa-

katan

60.000 6 kesepa-

katan

60.000 30 kesepa-

katan

280.000

3

62

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Wilayah

Jumlah kesepa-

katan peren-

canaan pem-

bangunan sarana

dan prasarana

wilayah

30 kesepa-

katan

30 kesepa-

katan

400.000 30 kesepa-

katan

400.000 30 kesepa-

katan

400.000 30 kesepa-

katan

420.000 30 kesepa-

katan

420.000 150 kesepa-

katan

2.040.000

Dokumen Review

Rencana Induk

Sistem

Penyediaan Air

Minum (RISPAM)

Kabupaten

Gunungkidul

0 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0 dok 1 dok

Studi Kelayakan

Jalan Alternatif

Yogyakarta-

Wonosari


Penyusunan

Sistem Informasi

Jalan dan

Jembatan


Sistem Informasi

SPAM Perpipaan

dan non

perpipaan


Sistem Informasi

Jaringan Irigasi

Kab. Gk


Studi Kelayakan

Feeder JJLS


Penyusunan

Sistem Informasi

Sumber Daya Air

Kab. Gk


Penyusunan

Neraca Sumber

Daya Air Kab. Gk


Kajian Kondisi Jln

dan Jembatan

Kab. Gk


Studi Kelayakan

Outer Ring Road

Wonosari


3

63

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sasaran 1:

Terwujudnya

keselarasan

antar

lembaga

dalam

dokumen

perencanaan

pembangun

an daerah

Indikator:

Persentase

kesesuaian

Program dalam

1. Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap RKPD

2. Rencana

Strategis

(Renstra) PD

terhadap RPJMD

3. Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

(APBD) thd RKPD

1 06 01 16 Program

Perencanaan

Pembanguna

n

Pemerintahan,

Sosial, dan

Budaya

Persentase

kesesuaian

program dalam

- Renja PD

terhadap RKPD,

- Renstra PD

terhadap RPJMD

- APBD terhadap

RKPD Bidang

Pemerintahan,

Sosial dan

Budaya

100% 100% 600.000 100% 400.000 100% 260.000 100% 270.000 100% 230.000 100% 1.760.000 BAPPED

A


Pembangunan

Bidang

Pemerintahan

Jumlah kesepa-

katan peren-

canaan bidang

pemerintahan

4 kesepa-

katan

4 kesepa-

katan

50.000 4 kesepa-

katan

50.000 4 kesepa-

katan

60.000 4 kesepa-

katan

70.000 4 kesepa-

katan

70.000 20 kesepa-

katan

300.000


Pembangunan

Bidang Sosial

dan Budaya

- Jumlah kesepa-

katan

perencanaan

bidang sosial dan

budaya

29 kesepa-

katan

29 kesepa-

katan

550.000 29 kesepa-

katan

350.000 29 kesepa-

katan

200.000 29 kesepa-

katan

200.000 29 kesepa-

katan

160.000 145 kesepa-

katan

1.460.000

- Dokumen

pembiayaan

sektor kesehatan


Masterplan

Rumah Sakit

Type D

0 dok 3 dok 0 0 0 0 3 dok

Kajian

Pembangunan

Sosial


Kajian

Pembangunan

Pendidikan Dasar


Kajian

Pembangunan

Desa


Kajian

Pembangunan

Kebudayaan


Kajian

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan


3

64

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kajian

Pembangunan

Pendidikan usia

Dini


Kajian

Pengembangan

BUMdes


Kajian

Pembangunan

Kesehatan


Sasaran 1:

Terwujudnya

keselarasan

antar

lembaga

dalam

dokumen

perencanaan

pembangun

an daerah

Indikator:

Persentase

kesesuaian

Program dalam

1. Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap RKPD

2. Rencana

Strategis

(Renstra) PD

terhadap RPJMD

3. Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

(APBD) thd RKPD

1 06 01 17 Program

Perencanaan

Pembanguna

n Ekonomi

Persentase

kesesuaian

program dalam

- Renja PD

terhadap RKPD,

- Renstra PD

terhadap RPJMD

- APBD terhadap

RKPD Bidang

Perekonomian

100% 100% 490.000 100% 380.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 1.770.000 BAPPED

A


Pembangunan

Pertanian dan

Kelautan

Jumlah kesepa-

katan

perencanaan

pembangunan

pertanian dan

kelautan

4 kesepa-

katan

4 kesepa-

katan

240.000 4 kesepa-

katan

180.000 4 kesepa-

katan

100.000 4 kesepa-

katan

100.000 4 kesepa-

katan

100.000 20 kesepa-

katan

720.000

Masterplan

Pengembangan

Pertanian

Kabupaten

Gunungkidul

0 dok 1 dok 1 dok

Masterplan

pengembangan

sektor

perkebunan


Masterplan

pengembangan

pertanian organik


Kajian

pengembangan

Integrated

Farming


3

65

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kajian Model

Pemanfaatan

Pekarangan

untuk

kemandirian

Pangan


Masterplan

Pengembangan

Sentra Olahan

Hasil Pertanian



Pembangunan

Industri dan

Jasa

Jumlah

kesepakatan

perencanaan

pembangunan

industri dan jasa

6 kesepa-

katan

6 kesepa-

katan

250.000 6 kesepa-

katan

200.000 6 kesepa-

katan

200.000 6 kesepa-

katan

200.000 6 kesepa-

katan

200.000 30 kesepa-

katan

1.050.000

Jumlah

kesepakatan

perencanaan

pengembangan

potensi ekonomi

6 kesepa-

katan

6 kesepa-

katan

6 kesepa-

katan

6 kesepa-

katan

6 kesepa-

katan

6 kesepa-

katan

30 kesepa-

katan

Masterplan

Pengembangan

Potensi Ekonomi

(MPPE) Kec.

Tepus


MPPE Kec.

Ponjong

1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0 dok

MPPE Kec.

Playen


MPPE Kec.

Wonosari


MPPE Kec.

Karangmojo


MPPE Kec.

Semin


MPPE Kec.

Paliyan


MPPE Kec.

Semanu


MPPE Kec.

Rongkop


MPPE Kec.

Purwosari


MPPE Kec.

Girisubo


3

66

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sasaran 2:

Terwujudnya

keselarasan

antar waktu

dalam

dokumen

perencanaan

pembangun

an daerah

Indikator:

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah (RKPD)

terhadap Program

dalam Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

1 06 01 18 Program

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah (RKPD)

terhadap

Program dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD)

100% 100% 541.750 100% 362.000 100% 400.000 100% 420.000 100% 600.000 100% 2.323.750 BAPPED

A


Rencana

Pembangunan

Daerah

Dokumen Review

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)

Th 2005-2025

0 dok 1 dokumen 480.000 - 300.000 - 330.000 - 340.000 - 520.000 1 dokumen

Dok Review

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD)

Thn 2016-2021

0 dok 1 dokumen - - - 1 dokumen 2 dokumen

Penyelengga-

raan Musrenbang

RKPD di kec.

18 kec 18 kec 18 kec 18 kec 18 kec 18 kec 18 kec

Penyelenggara-

an Musrenbang

RKPD Kabupatn

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Dokumen RKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Dok Perubahan

RKPD


Kajian Aplikasi

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 buah 0 buah 0 buah 1 buah 0 buah 1 buah 2 buah

Bimtek

penyusunan

Renja PD

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

3

67

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 06 01 18 02 Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Jumlah kesepa-

katan perencana-

an pembangun-

an daerah

6 kesepa-

katan

6 kesepa-

katan

61.750 6 kesepa-

katan

62.000 6 kesepa-

katan

70.000 6 kesepa-

katan

80.000 6 kesepa-

katan

80.000 6 kesepa-

katan

Sasaran 2:

Terwujudnya

keselarasan

antar waktu

dalam

dokumen

perencanaan

pembangun

an daerah

Indikator:

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah (RKPD)

terhadap Program

dalam Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

1 06 01 19 Program

Pengendalian

dan Evaluasi

Rencana

Pembanguna

n Daerah

Persentase

kesenjangan

capaian target

kinerja dalam

perencanaan

pembangunan

jangka

menengah dan

tahunan daerah

10% 10% 335.000 8% 335.000 7% 350.000 6% 370.000 5% 380.000 5% 1.770.000 BAPPED

A

1 06 01 19 01 Pengendalian

dan Evaluasi

Rencana

Pembangunan

Daerah

Jumlah dokumen

pelaporan dan

evaluasi

terhadap hasil

RPJMD


- Dokumen

evaluasi dan

pelaporan

pelaksanaan

RKPD dan

Perubahan

RKPD


Kajian terhadap

Sistem Informasi

Pengendalian

Pembangunan

(online)

1 modul

aplikasi e-

monev

0 modul 0 modul 1 modul 0 modul 1 modul 2 modul

3

68

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 06 01 19 02 Pelaporan

Kegiatan

Pembangunan

Daerah

Jumlah Dokumen

pelaporan:

- Tugas Pemban-

tuan (TP)

- Dana Alokasi

Khusus (DAK)

- Dana Keistime-

waan DIY

- Bantuan Peme-

rintah DIY

- Aksi Pencegah-

an dan Pembe-

rantasan Korupsi

Aksi PPK)

4 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

online

4 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

online

165.000

4 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

online

165.000

4 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

online

175.000

4 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

online

190.000

4 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

online

200.000

20 laporan

25 laporan

20 laporan

20 laporan

20 laporan

online

895.000

Sasaran 3:

Terlaksana

nya kerja

sama

penelitian

dan pengem

bangan

dalam peren

canaan

pembangun

an daerah

Jumlah

pelaksanaan

kerjasama

penelitian

1 06 01 20 Program

Penelitian dan

Pengem-

bangan

Jumlah

kerjasama

penelitian yang

dilaksanakan

100% 4 165.000 6 165.000 8 190.000 10 210.000 12 225.000 40 955.000 BAPPED

A


an Penelitian

dan Pengem-

bangan

- Fasilitasi,

koordinasi dan

kerjasama

penelitian

- Diseminasi hasil

penelitian

- Seleksi penerima

anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

- Sosialisasi hsl

krenovamaskat

- Rakor kelitbang

an tk. Kabupaten

4 kesepa-

katan, 4

kerjasama

penelitian

1

diseminasi

2 kategori

1 sosialisasi

1 kesepa-

katan

4 kesepa-

katan, 4

kerjasama

penelitian

1

diseminasi

2 kategori

1 sosialisasi

1 kesepa-

katan

115.000 4 kesepa-

katan, 6

kerjasama

penelitian

1

diseminasi

2 kategori

1 sosialisasi

1 kesepa-

katan

115.000 4 kesepa-

katan, 8

kerjasama

penelitian

1

diseminasi

2 kategori

1 sosialisasi

1 kesepa-

katan

130.000 4 kesepa-

katan, 10

kerjasama

penelitian

1

diseminasi

2 kategori

1 sosialisasi

1 kesepa-

katan

150.000 4 kesepa-

katan, 12

kerjasama

penelitian

1

diseminasi

2 kategori

1 sosialisasi

1 kesepa-

katan

165.000 20 kesepa-

katan, 40

kerjasama

penelitian

5

diseminasi

2 kategori

1 sosialisasi

1 kesepa-

katan

675.000

1 06 01 20 02 Penguatan

Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Jumlah kesepa-

katan koordinasi

dan Lokakarya

pengembangan

SIDa

2 kesepa-

katan, 1

lokakarya

2 kesepa-

katan, 1

lokakarya

50.000 2 kesepa-

katan, 1

lokakarya

50.000 2 kesepa-

katan, 1

lokakarya

60.000 2 kesepa-

katan, 1

lokakarya

60.000 2 kesepa-

katan, 1

lokakarya

60.000 10 kesepa-

katan, 5

lokakarya

280.000

3

69

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sasaran 4:

Penyediaan

data dasar

dan sektoral

pendukung

perencana

an pem-

bangunan

daerah

Jenis data yang

terpublikasi

1 23 01 15 Program

Pengembanga

n Statistik

Daerah

Jenis data yang

terpublikasi

15 jenis 15 jenis 375.000 15 jenis 335.000 15 jenis 375.000 15 jenis 385.000 15 jenis 390.000 15 jenis 1.860.000 BAPPED

A

1 23 01 15 01 Pengelolaan

Data dan

Statistik

Daerah

Publikasi data

statistik

bekerjasama

dengan BPS

Booklet informasi

pembangunan

10 judul,

1 dokumen

(500 buku)

10 judul,

1 dokumen

(500 buku)

160.000 10 judul,

1 dokumen

(500 buku)

165.000 10 judul,

1 dokumen

(500 buku)

170.000 10 judul,

1 dokumen

(500 buku)

170.000 10 judul,

1 dokumen

(500 buku)

170.000 10 judul,

1 dokumen

2.500 buku

835.000


Profil dan

Informasi Hasil

Pembangunan

Daerah

- Buku Informasi

Pembangunan

Daerah Kabupaten

Gunungkidul

- Buku Informasi

Program dan

Kegiatan

Pembangunan

Kab.Gunungkidul

- Video Profil

Kab.Gunungkidul

1 dokumen

(80 buku)

1 dokumen

(70 buku)

1 dokumen

1 dokumen

(80 buku)

1 dokumen

(70 buku)

0 dokumen

125.000 1 dokumen

(80 buku)

1 dokumen

(70 buku)

1 dokumen

75.000 1 dokumen

(80 buku)

1 dokumen

(70 buku)

0 dokumen

110.000 1 dokumen

(80 buku)

1 dokumen

(70 buku)

1 dokumen

120.000 1 dokumen

(80 buku)

1 dokumen

(70 buku)

0 dokumen

125.000 5 dokumen

(400 buku)

5 dokumen

(350 buku)

2 dokumen

555.000

1 23 01 15 03 Pendataan

Potensi dan

Permasalahan

Daerah

- Jumlah kesepa-

katan koordinasi

pendataan

potensi dan

permasalahan

daerah

- Data

Kemiskinan

Kabupaten

Gunungkidul

6 kesepa-

katan

1 dok

laporan

6 kesepa-

katan

1 dok

laporan

90.000 6 kesepa-

katan

1 dok

laporan

95.000 6 kesepa-

katan

1 dok

laporan

95.000 6 kesepa-

katan

1 dok

laporan

95.000 6 kesepa-

katan

1 dok

laporan

95.000 30 kesepa-

katan

5 dok

laporan

470.000

4.500.000 4.310.750 4.559.015 4.702.250 4.992.000 23.064.015

3

70

Tabel 5.2. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Tujuan: Mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

TARGET RUPIAH

1 2 4 5 6 7 8 9

1 URUSAN: WAJIB

1 06 URUSAN: PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1 06 BIDANG URUSAN: SEMUA

URUSAN

1 06 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

100% 514.936.000 BAPPEDA

1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim 6 buah 750.000

1 06 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air, internet

2 line telepon, 3 rekening listrik, 1

rekening air, 1 rekening internet

102.600.000

1 06 01 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

terbayar pajaknya

5 mobil

27 motor

8.450.000

1 06 01 01 06 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Pembayaran jasa kebersihan

kantor

1 paket jasa Cleaning Service 1

tahun

74.780.000

1 06 01 01 07 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi

22 bh komputer/ notebook; 10 bh

mesin tik; 6 bh printer

11.900.000

PERANGKAT

DAERAH

PENANG-

GUNG JAWAB

LOKASI

3

SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOMES)

DAN KEGIATAN (OUTPUTS)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA

PENDANAAN

71

1 2 4 5 6 7 8 9

1 06 01 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumah Alat tulis kantor kertas HVS 65 rim; odner 170 bh,

amplop 24 pak; kertas fax 60 bh;

pensil 3 lusin; ballpoint 15 lsn;

buku tulis 50 buah; kertas folio

bergaris 4 pak; toner printer 3 bh;

Refil Toner Printer 10 kali;

stopmap 24 pak; trigonal 50 pak;

isi stapler 15 pak; spidol

boardmarker 15 bh; isi ballpoint

15 bh; CD 1 pak

14.985.000

1 06 01 01 09 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

fotocopy

cetak amplop bappeda 25 pak;

kop garuda 2 rim; kop bappeda

10 rim, stopmap 500 buah;

lembar disposisi 90 buku, kartu

kendali 20 buah; blangko sppd 3

pak; 1 ls fotocopy dan jilid

12.425.000

1 06 01 01 10 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah komponen listrik

tersedia

bolam led 9 bh; kap lampu 4 bh;

baterai isi ulang 24 bh; baterai

recharge 2 bh; rol kabel 30m 2

bh; rol kabel portabel 3 bh

3.480.000

1 06 01 01 11 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan

perlengkapan kantor tersedia

Desktop non multomedia 10

buah; notebook 5 buah; instalasi

jaringan soundsystem 1 set

81.500.000

1 06 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor tersedia

pengharum ruangan 10 bh; refill

pengharum ruangan 35 bh; tissue

100 bh; pembasmi serangga 12

bh; sabun cuci tangan 30 bh;

pembersih lantai 12 bh; sabun

cuci piring 12 bh; sapu lantai 6

bh; sapu taman 12 bh; kemoceng

10 bh; keset kecil 12 bh; keset

lantai 10 bh; serbet 1 lusin;

kanebo 4 bh; tmp sampah 12 bh

4.486.000

3

72

1 2 4 5 6 7 8 9

1 06 01 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan bacaan/referensi

dan surat kabar

perlangganan 36 rek surat kabar

(3 jenis)

3.780.000

1 06 01 01 15 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

Makan minum: 540 OS

Minum snack: 780 OS

16.650.000

1 06 01 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Frekuensi rapat, konsultasi, dan

koordinasi

40x koordinasi dalam daerah; 12x

koordinasi luar daerah

95.250.000

1 06 01 01 17 Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknik perkantoran

Jumlah tenaga administrasi/

teknik perkantoran

2 orang petugas jaga malam, 1

orang asisten ahli pemelihara

jaringan komputer dan internet

38.400.000

1 06 01 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip

SKPD

Jenis data yang terkelola dan

terpelihara

2 jenis data dalam aplikasi DIOS 45.500.000

1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 253.061.500 BAPPEDA

1 06 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan

kantor yang dibeli

level panggung ruang rapat 2 set,

CCTV 1 set

27.000.000

1 06 01 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang

dibeli

1 set meja pelayanan 35.000.000

1 06 01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah/luasan dan jenis

bangunan gedung yang

dipelihara

pengecatan tembok dinding pagar

dan kantor 300 m2, perbaikan

keramik 20 m2, pemasangan

plafon 18 m2, pemeliharaan

taman 75m2, perbaikan talang air

10 m, pemasangan wall paper 4

ruangan, servis AC 21 unit

83.361.500

1 06 01 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas yang dipelihara

4 mobil,

27 motor

107.700.000

1 06 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Jumlah aparatur sipil taat

aturan

49 ASN 3.486.500 BAPPEDA

1 06 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian

SKPD

Jumlah ASN tertangani 49 orang 3.486.500

1 06 01 04 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang

tugas

100% 20.000.000

3

73

1 2 4 5 6 7 8 9

1 06 01 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang dikirim

mengikuti diklat

4 orang 20.000.000

1 06 01 05 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase laporan keuangan

yang disusun benar, akurat,

dan tepat waktu

100% 37.678.600 BAPPEDA

1 06 01 05 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dokumen LAKIP Bappeda

Tahun 2015

1 dokumen 1.465.500

1 06 01 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Dokumen Laporan keuangan

semesteran

1 dokumen 500.500


akhir tahun


akhir tahun

1 dokumen 1.585.100


bulanan/SPJ


bulanan

12 dokumen 34.127.500

1 06 01 06 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai IKM SKPD 100% 27.942.000 BAPPEDA

1 06 01 06 01 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi SKPD

- Dokumen Profil SKPD

- Pameran Hari Jadi Kab.

Gunungkidul yang diikuti

1 dokumen

1 kali

22.257.000

1 06 01 06 02 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Dokumen pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

2 dokumen 1.500.000

1 06 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen Rencana Tindak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen 4.185.000

1 06 01 07 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Persentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

SKPD yang disusun tepat

waktu

79 26.021.000 BAPPEDA

1 06 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Strategis SKPD

Renstra BAPPEDA Tahun 2016-

2021

1 dokumen 19.068.000

1 06 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Kerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja

BAPPEDA, RKA, dan DPA

Tahun 2017

Dokumen Perubahan Rencana

Kerja BAPPEDA, RKPA,dan

DPPA Thn 2016

6 dokumen 3.183.000

1 06 01 07 04 Monitoring, evaluasi, dan

pengendalian program SKPD

Jumlah laporan monev dan

pengendalian internal SKPD

12 laporan

(1 dokumen)

3.770.000

3

74

1 2 4 5 6 7 8 9


dokumen perencanaan

antar lembaga

- Persentase kesesuaian

program dalam Renstra SKPD



program dalam renja SKPD

terhadap program dalam RKPD


program dalam APBD terhadap

program dalam RKPD

1 06 01 15 Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana

Kesesuaian dokumen

perencanaan antar lembaga

dan antar waktu

100% 907.749.000 BAPPEDA

1 06 01 15 01 Perencanaan dan Koordinasi

Pembangunan Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

- Jumlah kesepakatan

perencanaan tata ruang dan

lingkungan hidup

- Frekuensi sosialisasi

peraturan perundang-undangan

tentang rencana tata ruang

- Draft dan Naskah Akademik

Review Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2010 -

2030

- Masterplan Pengembangan

Kawasan Perkotaan Wonosari

6 kesepakatan

3 kali

1 dokumen

1 dokumen

683.912.000


Pembangunan Sarana dan

Prasarana Wilayah



sarana dan prasarana wilayah

- Dokumen Evaluasi Program

WISMP 2 (Water Irrigation

System Management Project )

30 kesepakatan

1 dokumen

188.292.000

1 06 01 15 03 Perencanaan Pembangunan

Perumahan dan Permukiman

Jumlah kesepakatan

perencanaan perumahan dan

permukiman

6 kesepakatan 35.545.000

3

75

1 2 4 5 6 7 8 9


dokumen perencanaan

antar lembaga









program dalam RKPD


Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya

Kesesuaian dokumen


dan antar waktu

100% 461.507.900 BAPPEDA

1 06 01 16 01 Perencanaan Pembangunan

Bidang Pemerintahan

Jumlah kesepakatan

perencanaan bidang

pemerintahan



Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya


perencanaan bidang sosial dan

budaya

- Dokumen pembiayaan sektor

kesehatan

29 kesepakatan

1 dokumen

141.269.000


Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Strategi


Daerah (SPKD) 2016-2020

1 dokumen 137.034.400


dokumen perencanaan

antar lembaga









program dalam RKPD


Pembangunan Ekonomi

Kesesuaian dokumen


dan antar waktu

100% 592.413.200 BAPPEDA


Pembangunan Pertanian dan

Kelautan



pertanian dan kelautan

- Dokumen Masterplan

Pengembangan Peternakan

3 kesepakatan

1 dokumen

136.673.200

3

76

1 2 4 5 6 7 8 9


Pembangunan Industri dan Jasa

Jumlah kesepakatan


industri dan jasa



Pengembangan Potensi Ekonomi


perencanaan pengembangan

potensi ekonomi

- Dokumen Masterplan

Pengembangan Potensi

Ekonomi Kecamatan

Tanjungsari dan Saptosari

- Masterplan Pembangunan

Ekonomi Kabupaten

Gunungkidul

6 kesepakatan

2 dokumen

1 dokumen

414.640.000


dokumen perencanaan

antar waktu

Persentase kesesuaian program

dalam RKPD terhadap RPJMD


Pembangunan Daerah

Kesesuaian dokumen


dan antar waktu

100% 708.740.000 BAPPEDA

1 06 01 18 01 Penyusunan Rencana


Daerah

- Musrenbang RPJMD

- Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka


Tahun 2016-2021

1 kali

1 dokumen

338.300.000

1 06 01 18 02 Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

- Dokumen hasil Musrenbang

RKPD tk kecamatan

- Dokumen hasil Musrenbang

RKPD Kabupaten

- Dokumen RKPD Tahun 2017

- Dokumen Perubahan RKPD

Tahun 2016

- Kastemisasi Aplikasi Sistem

Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Jumlah aparatur perencana

yang memahami teknis

penyusunan Renja SKPD

18 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 aplikasi

1 kali

246.490.000

3

77

1 2 4 5 6 7 8 9

1 06 01 18 03 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah



daerah

- Rumusan Isu Strategis Bidang

Ekonomi, Sosial, dan

Pemberdayaan Masyarakat

- Rumusan Isu Strategis Bidang

Infrastruktur, Pariwisata, dan

Layanan Dasar

- Rencana Prgram

Keistimewaan Tahun 2018

6 kesepakatan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

123.950.000


dokumen perencanaan

antar waktu

Persentase kesesuaian program

dalam RKPD terhadap RPJMD

1 06 01 19 Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Persentase kesenjangan

capaian target kinerja dalam


jangka menengah dan tahunan

daerah

10% 294.381.000 BAPPEDA

1 06 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi


Menengah

Dokumen evaluasi pencapaian

target RPJMD 2010-2015

sampai dengan Tahun 2015

1 dokumen 6.350.000

1 06 01 19 02 Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Tahunan

- Dokumen evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan RKPD

dan Perubahan RKPD

- Aplikasi e-Monev Rencana

Pembangunanrah Modul

RPJMD

- Jumlah peserta yang

memahami aplikasi e-Monev

Rencana Pembangunan

Daerah

- Jumlah kesepakatan dalam

rangka pengendalian

pelaksanaan RKPD dan

pelaporan kinerja pemerintah

daerah

2 dokumen

1 modul kastemisasi aplikasi e-

monev

60 orang

8 kesepakatan

137.550.000

3

78

1 2 4 5 6 7 8 9

1 06 01 19 03 Pelaporan Kegiatan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen pelaporan:

- Tugas Pembantuan (TP)

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Dana Keistimewaan DIY

- Bantuan Pemerintah DIY

- Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Aksi

PPK)

4 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan online

150.481.000

Sasaran 3:

Terlaksananya kerjasama

penelitian dan

pengembangan dalam

perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

1 06 01 20 Program Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah kerjasama penelitian

yang dilaksanakan

4 182.275.500 BAPPEDA

1 06 01 20 01 Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan


kerjasama penelitian

- Hasil inovasi masyarakat

pemenang anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

- Dokumen Raperbup

Jakstrabangda (Kebijakan

Strategis Pembangunan

Daerah) IPTEK

Krenovamaskat

- Rakor kelitbangan tingkat

Kabupaten

4 kesepakatan

2 jenis

1 dokumen

99.971.500

1 06 01 20 02 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

- Koordinasi dan Lokakarya

pengembangan SIDa

- Dokumen Strategi dan

Prioritas Penguatan SIDa

2 rakor, 1 lokakarya

1 dokumen

82.304.000

3

79

1 2 4 5 6 7 8 9

1 23 01 15 Program Pengembangan

Statistik Daerah

Jenis data yang terpublikasi 15 jenis 274.866.500 BAPPEDA

1 23 01 15 01 Pengelolaan Data dan Statistik

Daerah

Publikasi data statistik

bekerjasama dengan BPS

Booklet informasi

pembangunan

12 judul

1 dokumen (500 buku)

132.144.000

1 23 01 15 02 Penyusunan Profil dan Informasi

Hasil Pembangunan Daerah

- Buku Informasi Pembangunan

Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015

- Buku Informasi Program dan

Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016

- Video Profil Kab. Gk

1 dokumen (80 buku)

1 dokumen (70 buku)

1 dokumen

56.162.500

1 23 01 15 03 Pendataan Potensi dan

Permasalahan Daerah


koordinasi pendataan potensi

dan permasalahan daerah

- Informasi Data Program


6 kesepakatan

1 dok laporan

86.560.000

4.305.058.700

3

80

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul, yang

merupakan pengejawantahan dari visi periode Lima Tahun Ketiga pembangunan (lima

tahunan) dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 dan visi dari Bupati-

Wakil Bupati Gunungkidul Hj. Badingah,S.Sos.- Dr. Immawan Wahyudi, dirumuskan

sebagai: “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka

dan berbudaya, menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

sejahtera tahun 2021”. Penetapan Visi ini diikuti dengan perumusan Misi untuk

pencapaian yang lebih operasional dari Visi tersebut, yaitu:







6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Secara langsung, kegiatan dan program yang dilaksanakan di BAPPEDA adalah

dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kesatu, yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Dukungan terhadap pencapaian Misi Kesatu

tersebut selanjutnya dinyatakan dalam Target kinerja BAPPEDA selama 5 (lima) tahun ke

depan, yang diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase kesesuaian Program dalam

1. Rencana Kerja (Renja) PD terhadap RKPD

2. Rencana Strategis (Renstra) PD terhadap RPJMD

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap RKPD

2. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian

4. Jenis data yang terpublikasi

5. Persentase kesesuaian program dalam

1. Renja PD terhadap RKPD,

2. Renstra PD terhadap RPJMD

6. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Target kinerja BAPPEDA yang mengacu pada target kinerja RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1.

- 81 -

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. Rencana Kerja (Renja) PD terhadap RKPD

2. Rencana Strategis (Renstra) PD terhadap RPJMD

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

terhadap RKPD

100

98,96

96,28

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2 Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

97,92 100 100 100 100 100 100 100

3 Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian 4 4 4 6 8 10 12 40

4 Jenis data yang terpublikasi 15 15 15 15 15 15 15 15

5 Persentase kesesuaian program dalam

1. Renja PD terhadap RKPD,

2. Renstra PD terhadap RPJMD

100

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Nilai IKM PD 77,40 78,50 79 79,25 79,5 79,75 80 80

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada Awal

Periode RPJMD

(Tahun 2015)

Proyeksi

Kinerja Tahun

2016

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

82

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan penterjemahan dari

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Rumusan Tujuan, Sasaran, Program, hingga kegiatan beserta seluruh indikator di

dalamnya adalah merupakan pedoman bagi seluruh perangkat BAPPEDA dalam

mengambil langkah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama kurun

waktu 2016-2021. Pedoman ini sekaligus merupakan wujud nyata dukungan BAPPEDA

sesuai tugas dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

Selanjutnya dokumen Renstra ini juga merupakan dasar untuk evaluasi dan

pelaporan dari penilaian kinerja Perangkat Daerah baik tahunan maupun lima tahunan,

sehingga harus benar-benar harus dipedomani agar capaian kinerja dapat sesuai seperti

yang diharapkan. Renstra ini secara teknis akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja

yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan yang lebih operasional.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA sangat dipengaruhi oleh

lingkungan strategis yang melingkupinya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kerja sama

yang baik dengan seluruh stake holder yang ada, baik di lingkungan Pemerintah Pusat,

Pemerintah DIY, kabupaten tetangga baik yang tidak berbatasan langsung terlebih yang

berbatasan langsung, lembaga legislatif, Perangkat Daerah yang lain di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan

perguruan tinggi, maupun semua pihak yang dapat membantu kelancaran pencapaian

tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal :

BUPATI GUNUNGKIDUL,

B A D I N G A H

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN...