RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN … filerencana strategis badan penanaman modal dan...
Transcript of RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN … filerencana strategis badan penanaman modal dan...
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP 2012 –2017
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 i
BUPATI CILACAP PENGESAHAN
NOMOR : 050 / / 27 / TAHUN .
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 -2017
Berdasarkan ketentuan Ayat (4) pasal 152 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini: N a m a : H. TATTO SUWARTO PAMUJI J a b a t an : BupatiCilacap
memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Rencana Strategis(Renstra) Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten CilacapTahun 2012-2017 untuk selanjutnya agar ditetapkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 oleh kepala Badan Penanaman Modal dan
PerizinanTerpadu KabupatenCilacap. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan dalam
keputusan pengesahan ini akan diadakan perbaikan– perbaikanseperlunya.
Disahkan di : Cilacap Padatanggal :
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap Jawa Tengah Telepon (0282)534771-534775,534634 Faksimile : 0282-535222, Website : www.cilacapkab.go.id, Email : [email protected]. Kode Pos.53223
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 ii
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP BADAN PENANAMAN MODAL DANPERIZINANTERPADU
Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon : (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282)542909 CILACAP
Kode Pos53224 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP NOMOR :
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 -2017
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan pembangunandaerah sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cilacap, perlu disusun Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap tahun 2012-2017.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 iii
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 iv
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 tahun 2008. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2013.Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 96,)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODALDAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP TAHUN2012- 2017
KEDUA : Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 ini dimaksudkan sebagai pemaparan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya selama periode 2012-2017.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : CILACAP Pada tanggal :
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si Pembina
NIP. 19701226 199003 1 002
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 v
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa karena Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap telah berhasil menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun 2012 -2017.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun 2012–2017 telah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis lima tahun kedepan, sehingga diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi dan keberlangsungan organisasi.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran,cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.
Perencanaan strategis menentukan kearah mana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi,tujuan objektivitas dan target.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 ini, kami berharap tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, agar ke depan semakin dapat memantapkan pelaksanaan kinerjanya demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik.
Cilacap
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA,M.Si Pembina
NIP. 19701226 199003 1002
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 vi
DAFTAR ISI
Hal
Halaman Judul……………………………………………………………………
Lembar Pengesahan Bupati………………………………………………………
Lembar Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kabupaten Cilacap ………………………………………….………… Kata Pengantar…………………………………….…………………………… Daftar Isi…………………………………………………………………………… Daftar Tabel...……………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1.1. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................
1.2. Dasar Hukum Penyusunan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1.3. Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 1.4. Sistimatika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. 2.2 Sumber Daya SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………
2.3 Kinerja Pelayanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………… 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD . . ..
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI . . . ..
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………………
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . . . . . . . . . . . . . . . . .……………………
3.3 Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Restra SKPD . . . .. 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis. . . . . . . . . . . . . . . . . ….……………
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……… BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.
4.1. Visi dan Misi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………
4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah . . . . . . . . . . .…………
4.3.Strategi dan Kebijakan SKPD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .………… BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN INDIKATIF . . . . . .. . . . . . . . . .……………………… BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………………… BAB VII PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
i ii
iii vi viiviii
1 1
2 3 3
5 5 6
9
12
15
15
15
16
17
20
22 22 24
26
36 38
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 vii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu KabupatenCilacap . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kabupaten Cilacap Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD . .
10
26
37
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama,yaitu: fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahanyang berhubungan langsung dengan masyarakat (publicservice), Fungsi Pembangunan yang berhubungan
dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan
tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.
Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan
publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lainlain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-
lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau
masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, maka dibentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Cilacap dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan
dalam Peraturan Bupati Cilacap 20 Tahun 2011 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam operasionalnya perlu disusun
perencanaan yang sistimatis sebagai acuan langkah baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, dengan memperhatikan kondisi internal seperti sumber daya yang dimiliki, kinerja organisasi, prestasi yang telah dicapai maupun
kondisi eksternal organisasi, serta situasi dan kondisi perkembangan Pemerintahan secara umum.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pemerintah Daerah juga
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 1
harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) untuk setiap jangka
waktu 5 (lima) tahun. Bersamaan dengan proses penyusunan RPJM tahun 2012-2017, maka masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang akan dijadikan acuan dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD)
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis inimenggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara
pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.
Perencanaan strategis menentukan kearah mana suatu organisasi untuk tahun
kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan
strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran,metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.
Secara umum Renstra Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu
Kabupaten Cilacap merupakan salah satu perangkat dasar pengukurankinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Renstra Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012-2017 adalah: a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 2
i. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenCilacap.
1.3. Maksud danTujuan
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 adalah:
a. Tersusunnya perencanaan strategis Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
b. Mengidentifikasikan potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal/investasi di
Kabupaten Cilacap; c. Menentukan visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Cilacap; d. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi
dan misi; e. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan public dan
pengembangan penanaman modal/investasi sesuai dengan priorotas dan
kebutuhan daerah;
f. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 adalah menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
1.2. LandasanHukum
1.3. Maksud danTujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANANSKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber DayaSKPD
2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 3
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 3.3. Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Restra SKPD
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 4
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap menurut Perda Nomor 14 Tahun 2010 adalah melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan
secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
Sedangkan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Cilacap adalah :
a. Perumusan kebijakan tehnis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu
c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal didaerah
d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayananperizinan
e. Pembuatan peta penanaman modaldaerah
f. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal didaerah dengan memberdayakan badan usaha
g. Pelaksanaan promosi penanaman modaldaerah
h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan proses pelayanan perizinan
i. Pengawasan, pengendaslian dan evaluasi pelayanan perizinan
j. Penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegsian
wewenang dari Bupati
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kabupaten Cilacap Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 5
a. KepalaBadan
b. Sekretaris, membawahi :
1. Subbag Perencanaan
2. Subbag Keuangan
3. Subbag Umum
c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
1. Sub Bidang Promosi
2. Sub Bidang Kerjasama
d. Bidang Pelayanan
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
f. TimTehnis
g. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2. Sumber Daya SKPD
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Personil)
Jumlah personil yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu keadaan bulan Oktober 2012, adalah 30 orang yang dapat dirinci sebagai berikut:
Menurut Jabatannya
- Eselon II.b : 1 Orang
- Eselon III.a : 1 Orang
- Eselon III.b : 3 Orang
- Eselon IV.a : 5 Orang
KEPALABADAN
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL KASUBBAG PERENCANAAN
KASUBBAG KEUANGAN
KASUBBAG UMUM
KEPALA BIDANG PENANAMANMODAL
KEPALA BIDANG PELAYANAN
KEPALA BIDANG PENGAWASANDAN PENGENDALIAN
KASUBBID PROMOSI
KASUBBID KERJA SAMA
TEHNIS TEHNIS
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 6
- Pelaksana(Staf) : 20 Orang Jumlah : 30 Orang
Menurut Tingkat Pendidikannya - Strata 2 / Magister : 6 Orang
- Strata 1 / Sarjana : 13 Orang
- Diploma III/ Sarmud : - Orang
- SLTA : 9 Orang
- SLTP : 2 Orang
- SD : - Orang Jumlah : 30 Orang
Menurut Status PNS
- Pegawai Negeri Sipil : 26 Orang
- Harian Lokal : 4 Orang
- Lain-lain : - Orang Jumlah : 28 Orang
Menurut Kepangkatan
- Golongan IV/c : - Orang
- Golongan IV/b : 3 Orang
- Golongan IV/a : 3 Orang
- Golongan III/d : 7 Orang
- Golongan III/c : 5 Orang
- Golongan III/b : 3 Orang
- Golongan III/a : 1 Orang
- Golongan II/d : - Orang
- Golongan II/c : 1 Orang
- Golongan II/b : 1 Orang
- Golongan II/a : 1 Orang
- Golongan I/d : 1 Orang
- Golongan I/c : - Orang
- Golongan I/b : - Orang
- Golongan I/a : - Orang
- Non Golongan : 4 Orang Jumlah : 30 Orang
2.2.2. Sarana Kerja
Sarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari yang dimiliki
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu keadaan bulan Juli 2012 antara lain:
Kondisi Sarana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Cilacap
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 7
NO JENIS SARANA DANPRASARANA JUMLAH KONDISI 1 Bangunan kantor TipeB 1 unit Baik 2 Bangunan ruangpelayanan 1 unit Baik 3 Kendaraan operasional roda4 2 unit Baik 4 Kendaraan operasional roda2 2 unit Baik 5 Mesin Ketik Elektronik 1 unit Baik 6 Mesin Ketik Manual 2 unit Baik 7 Mesin Calculator 3 unit Baik 8 Rak Besi /Metal 35 buah Baik 9 Alat Penghancur Kertas 1 unit Baik 10 Antena Petir 1 unit Baik 11 Filling Besi/Metal 6 buah Baik 12 Lemari besi/kaca 2 buah Baik 13 Lemari Buku Eselon III 1 buah Baik 14 White Board Kecil 1 buah Baik 15 White Board Besar 1 buah Baik 16 Lemari Kayu 5 buah Baik 17 ZICE (Meja dan Kursi Tamu) 4 set Baik 18 Meja Rapat 4 buah Baik 19 Kursi Putar 5 buah Baik 20 Kursi Biasa 27 buah Baik 21 BangkuTunggu 1 buah Baik 22 Kursi Lipat 15 buah Baik 23 Kursi Tunggu 8 buah Baik 24 Meja Komputer 4 buah Baik 25 Meja Komputer Kaca 5 buah Baik 26 Meja ½ Biro 25 buah Baik 27 Meja 7 buah Baik 28 Meja Front Office 1 buah Baik 29 Meja Promosi 1 buah Baik 30 Standing Ligt Box 1 buah Baik 31 Rel Korden 1 buah Baik 32 Korden 1 buah Baik 33 Rak Lemari 2 buah Baik 34 Lemari Arsip 3 buah Baik 35 Partisi Ruang 1 buah Baik 36 Pintu 2 buah Baik 37 Back Wall 1 buah Baik 38 Meja Panjang 2 buah Baik 39 Jam Elektronik 1 buah Baik 40 AC Unit 12 unit 11 Baik
1 rusak 41 Televisi 3 unit Baik 42 Wireless 1 unit Baik 43 Stabilisator 2 unit Baik 44 Dispenser 1 unit Baik 45 P.C. Unit 16 unit Baik 46 LapTop 2 unit Baik 47 Printer 6 unit Baik 48 Server 1 unit Baik 49 PesawatTelephone 1 unit Baik 50 Pesawat Telephone PABX +Jaringan 1 set Baik 51 Facsimile 1 unit Baik 52 Screen 1 unit Baik 53 Proyektor 1 unit Baik
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 8
54 Kamera 1 unit Baik 55 Handycam 1 unit Baik 56 LCD 1 unit Baik 57 Screen (layarlebar) 1 unit Baik 58 Monitor layar sentuh 1 unit Baik
2.3. Kinerja Pelayanan
Badan Penaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, sampai saat ini baru diberi kewenangan untuk memberikan 10 jenis pelayanan perizinan, yaitu:
a) Ijin Prinsip
b) IjinLokasi
c) Ijin MendirikanBangunan
d) Ijin Gangguan /HO
e) Surat Ijin Usaha Perdagangan
f) Tanda Daftar Perusahaan
g) Ijin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri
h) Ijin Usaha Jasa Kontruksi
i) Ijin Penyelenggaraan Reklame
j) Tanda Daftar Gudang
Mengacu kepada Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka mulai Tahun 2011semua ijin usaha dibebaskan dari retribusi perijinan, sehingga hanya perijinan tertentu seperti IMB dan HO yang masih dikenakan
retribusi perijinan. Pendapatan retribusi selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
NO
JENIS PENDAPATAN TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 1 Retribusi Ijin Usaha
Retribusi SIUP 100.145.000 92.140.000 47.700.000 - - Retribusi TDP 45.505.000 50.595.000 85.195.000 - -
Retribusi IUI/TDI 2.812.500 3.560.000 9.887.500 - - Retribusi IUJK 418,875.000 315.125.000 339.500.000 - -
Retribusi TDG - - 1.700.000 - -
2 Retribusi Perijinan Tertentu
Retribusi Ijin HO 83.985.190 375.158.734 274.674.972 236.197.377 139.465.938 Retribusi IMB 213.580.469 212.794.151 550.993.920 1.982.388.088 5.597.128.154 Jumlah........... 864.903.159 1.049.372.885 1.259.651.392 2.218.585.465 5.736.594.092
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 9
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kabupaten Cilacap
No IndikatorKinerjaSesuai
TugasdanFungsiSKPD TargetSPM
TargetIKK
TargetInikatorLainnya
Target Renstra SKPDTahunke Realisasi Capaian Tahunke Rasio Capaian PadaTahunke 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Tersedianya informasi peluang
usaha sektor/bidang usaha unggulan
100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
2 Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerja sama kemitraan:antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
3 Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota
100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
4 Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota
100% - - 83% 83% 100% 100% 100% 83% 83% - - - 100% 100% - - -
5 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 10
6 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
7 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Analysis lingkungan strategis
Analysis lingkungan strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Cilacap dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan dinteraksikan kekuatan dankelemahan serta peluang
dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis,perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi.
a. Faktor Kekuatan Internal (Strenght), adalah situasi kemampuan internal
yang bersifat positif yang memungkinkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi;
b. Kelemahan internal (Weakness), adalah situasi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Cilacap tidak dapat atau gagal mencapai visi dan misi;
c. Peluang Eksternal (Opportunity), adalah situasi dan faktor-faktor luar
organisasi yang bersifat positif, yang membantu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap mencapai atau rnampu melampaui pencapaian visi dan misi;
d. Tantangan eksternal (Treath) adalah faktor-faktor luar yang bersifat
negatif yang dapat mengakibatkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap gagal dalam mencapai visi dan misi.
Diharapkan dari analisis perkembangan strategik (SWOT) tersebut dapat
diketahui kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritasdan tidak melibatkan kegiatan yang tidak signifikan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi, yang selanjutnya ditetapkan menjadi faktor- faktor kunci keberhasilan:
2.4.2 Analysis lingkungan internal
a. Kekuatan (Strenght)
- Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang pro investasi.
- Tersedianya Aparatur yang berpengalaman dibidangnya;
- Tersedianya Biaya operasional yang berasal dari APBD setiap
tahunnya;
b. Kelemahan (Weakness)
- Kurangnya persamaan persepsi dan komitmen pimpinan tentang
pentingnya pembentukan PPTSP;
- Belum optimalnya e-gov melalui aplikasi teknologi informasi
pelayanan dan penanaman modal
- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang pelayanan.
- Belum efektifnya sosialisasi system dan prosedurpelayanan.
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 12
- Belum optimaliiya pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
antara rencana dan tindakan. 2.4.3 Analisis lingkungan eksternal
a. Peluang (Opportunity)
- Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah,.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan
Iklim Investasi.
- Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. - Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Kepala BKPM No. 11 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang PenanamanModal.
- Peraturan Kepala BKPM No.12 tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala BKPM No.13 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala BKPM No. 14 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 570 / 3727.A / SJ, Nomor: SE / 08 / M.PAN-RB / 9 / 2010, Nomor : 12 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, perihal Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- Tersedianya fasilitas transportasi baik darat, laut, maupun udara yang
dapat menunjang kelancaran arus barang dan jasa sehingga akan mengundang investasi.
- Adanya potensi sumber daya alam yang cukup besar dan luasnya wilayah, memungkinkan dibangun industri yang berbasis sumber daya alam
(resources based industry) sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membuka lapangan kerja secaraluas.
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 13
- Potensi investasi di sektor pertanian, perikanan,perkebunan, pariwisata
dan manufaktur sebagai keunggulan daerah kompetitif.
- Hilangnya penghalang perdagangan di seluruh dunia (Globalisasi) akan
bisa menjadi peluang besar jika bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki.
b. Ancaman (Threaths)
- Inkonsistensi kebijakan pusat dandaerah
- Masih terjadi tarik ulur kewenangan dengan SKPD teknis
- Masih ada praktek percaloan.
- Belum optimalnya koordinasi antar produk perijinan dan penanamanmodal.
- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, maka dapat diidentifikasikan permasalahan pokok sebagai berikut:
3.1.1. Meningkatkan Pendapatan AsliDaerah
3.1.2. Meningkatkan Pelayanan AdministrasiPerkantoran
3.1.3. Meningkatkan Sarana dan PrasaranaAparatur
3.1.4. Meningkatkan Kapasitas Sumber DayaAparatur
3.1.5. MeningkatkanPenataan danPenyempurnaanKebijkan Sistem
dan ProsedurPengawasan
3.1.6. Meningkatkan DisiplinAparatur
3.1.7. Meningkatkan Koordinasi antar Lembaga dalam
PengendalianPelaksanaan InvestasiPMA/PMDN
3.1.8. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal antara
Pemerintah dan DuniaUsaha
3.1.9. Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Strategis antara Usaha
Besar, Menengah danKecil.
3.1.10. Meningkatkan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan PenanamanModal.
3.1.11. Meningkatkan Pengembangan Potensi UnggulanDaerah
3.1.12. Meningkatkan Penyelenggaraan PameranInvestasi
3.1.13. Meningkatkan Kualitas SDM guna Peningkatan PelayananInvestasi
3.1.14. Meningkatkan Penyederhanaan Prosedur Perijinan danPeningkatan
Pelayanan PenanamanModal
3.1.15. Meningkatkan Pengembangan System Informasi PenanamanModal
3.1.16. Meningkatkan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan
Fasilitas Infrastruktur
3.1.17. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di BidangInvestasi.
3.1.18. Meningkatkan Monitoring, Evaluasi danPelaporan
3.1.19. Meningkatkan kajian Potensi Sumber Daya yang terkait denganInvestasi
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih
Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ada beberapa Program Prioritas yang berkaitan dengan Visi Misi dan Program kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap,
yaitu:
3.2.1. Program Aksi Percepatan Reformasi Pemerintahan, melalui:
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 15
3.2.1.1. Penyempurnaan One Stop Service melalui penyederhanaan
perijinan
3.2.1.2. Standarisasi pelayanan berdasarkan ISO di seluruh SKPD
3.2.2. Program Aksi Percepatan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melalui:
3.2.2.1. Zero pungutan liar dalam urusan perijinan dan pelayanan
3.2.3. Program Aksi Percepatan Investasi,melalui
3.2.3.1. Jaminan kepastian hukum berusaha
3.2.3.2. Fasilitasi kemudahan berinvestasi dengan penyederhanaan perijinan dan menghilangkan pungutan liar.
3.2.3.3. Promosi dan kerjasama investasi.
3.3. Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Restra SKPD
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PenanamanModal Provinsi dan
Kabupaten / Kota, BKPM telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi
Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal. Dalam lampiran Peraturan Kepala BKPM tersebut terdapat 7 (tujuh) indikator
pencapaian pelayanan dasar dengan batas waktu pencapaian tahun 2014, sebagai berikut:
3.3.1. Tersedianya informasi peluang usaha sector / bidang usaha unggulan.
3.3.2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerja sama
kemitraan antara usahamikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten / kota dengan pengusaha tingkat provinsi /nasional.
3.3.3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.
3.3.4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman
modal melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) di bidang
penanamanmodal.
3.3.5. Terselenggaranya bimbing pelaksanaan kegiatan penanamanmodal kepada
masyarakat dunia usaha.
3.3.6. Terimplikasikannya System Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
secara Elektronik.
3.3.7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap sebagai perangkat daerah di bidang Penanaman Modal merupakan unsur pembantu Bupati
dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang melaksanakan salah satu fungsinya dibidang penanaman modal di Kabupaten Cilacap, sehingga sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM tersebut diatas wajib untuk menyelenggarakan
pelayanan dasar bidang penanaman modal dengan indicator dan target
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 16
sebagaimana tersebut diatas.
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis.
Sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi serta
menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap dalam memberikan pelayanan perijinan untuk dimulainya kegiatan usaha dan
penanaman modal harus senantiasa mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 –2031.
Salah satu hal yang harus dipedomani adalah system dan fungsi perwilayahan pembangunan, dimana Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) ditetapkan sebagai
arahan bagi pelaku pembangunan di Kabupaten Cilacap akan keterkaitan fungsional kota dan hinterland yang ada di wilayah tersebut, sehingga perencanaan sarana dan prasarana terutama yang terkait dengan pelayanan lebih dari satu wilayah akan
memerlukan pertimbangan keterkaitan fungsional pada tingkat SWP tersebut. Kabupaten Cilacap dibagi menjadi empat SWP, yang meliputi:
SWP I : Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Cilacap, yang meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap
Utara, Jeruklegi, Kesugihan, Kampunglaut, dan Kawunganten. Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan skala regional dan nasional, fasilitas perhubungan laut, perhubungan udara dan darat, kawasan industry dan
pergudangan fasilitas pendidikan tinggi serta jasa-jasa keuangan dan pariwisata. Potensi unggulan SWP I adalah industri besar, menengah dan kecil,utamanya yang
terkait dengan migas dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan jasa serta pendidikan tinggi
SWP II : Kroya dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Kroya yang meliputi kecamatan Kroya, Maos, Sampang, Adipala, Binangun dan Nusawungu.
Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan berskala regional, fasilitas perhubungan darat, kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan menengah, serta jasa keuangan dan pariwisata. Potensi unggulan SWP II adalah industri besar, menengah dan kecil, utamanya yang
terkait dengan produk kelapa, ketelapohon, bambu, kerajinan, jamu tradisional, serta perikanan, juga pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa
serta pendidikan menengah. SWP III : Sidareja dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Sidareja yang meliputi kecamatan Sidareja, Bantarsari, Gandrungmangu, Kedungreja,
Patimuan dan Cipari. Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan berskala regional, fasilitas perhubungan darat, kawasan industri kecil menengah, fasilitas pendidikan menengah,
jasa keuangan dan pariwisata.
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 17
Potensi unggulan SWP III adalah industri menengah dan kecil, utamanya yang terkait dengan produk pisang, aren, ketela pohon, bambu, kerajinan, dan furniture,
juga pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa serta pendidikan menengah. SWP IV :Majenang dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Majenang
yang meliputi kecamatan Majenang, Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu dan Karangpucung. Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan berskala regional, fasilitas
perhubungan darat, kawasan industri kecil menengah, fasilitas pendidikan menengah, jasa keuangan dan pariwisata.
Potensi unggulan SWP IV adalah industri menengah dan kecil, utamanya yang terkait dengan produk pisang, kelapa, aren, ketelapohon, bambu, kerajinan, tenun, ijik, dan furniture, juga pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan
jasa serta pendidikan menengah.
Disamping itu Kabupaten Cilacap sebagai daerah industri juga telah menetapkan
Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas: industri besar, industri menengah dan industri kecil dan mikro.
Kawasan peruntukan industri besar, meliputi:
a. Kawasan Industri Cilacap seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh
empat) hektar berada di perkotaan Cilacap;
b. Kawasan industri Karangkandri seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh
lima hektar) hektar berada di Kecamatan Kesugihan;
c. Kawasan industri Bunton seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Adipala;
d. Kawasan industri Warung Batok seluas kurang lebih 50 (lima puluh)
hektar berada di Kecamatan Dayeuhluhur; dan
e. Kawasan industri Tinggarjaya seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada
di Kecamatan Sidareja. Kawasan peruntukan industri menengah, meliputi:
a. Kecamatan Dayeuhluhur
b. Kecamatan Wanareja;
c. Kecamatan Majenang;
d. Kecamatan Cimanggu;
e. Kecamatan Karangpucung;
f. Kecamatan Cipari;
g. Kecamatan Sidareja;
h. Kecamatan Kesugihan;
i. Kecamatan Adipala;
j. Kecamatan Sampang;
k. Kecamatan Kroya;
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 18
l. Kecamatan Cilacap Selatan;
m. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
n. Kecamatan Cilacap Utara. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro, meliputi:
a. Industri ikan asin meliputi:
1. Kecamatan Cilacap Selatan;
2. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
3. Kecamatan Cilacap Utara.
b. Industri kerupuk udang dan tengiri meliputi:
1. Kecamatan Cilacap Selatan;
2. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
3. Kecamatan Cilacap Utara.
c. Industri keripik sukun berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
d. Industri lanting meliputi:
1. Kecamatan Adipala; dan
2. Kecamatan Kedungreja
e. industri gula kelapa meliputi:
1. Kecamatan Kesugihan;
2. Kecamatan Jeruklegi;
3. Kecamatan Adipala; 4. Kecamatan Nusawungu;
5. Kecamatan Binangun;
6. Kecamatan Patimuan;
7. Kecamatan Cipari;
8. Kecamatan Kedungreja;
9. Kecamatan Kawunganten; dan
10. Kecamatan Cilacap Tengah.
f. industri anyaman bambu meliputi:
1. Kecamatan Nusawungu;
2. Kecamatan Kroya; dan
3. Kecamatan Kedungreja.
g. industri gula aren meliputi:
1. Kecamatan Wanareja;
2. Kecamatan Dayeuhluhur; dan
3. Kecamatan Majenang.
h. industri sale pisang meliputi:
1. Kecamatan Majenang;
2. Kecamatan Kedungreja;
3. Kecamatan Sidareja; dan
4. Kecamatan Gandrungmangu.
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 19
i. industri kerajinan sabut kelapa meliputi:
1. Kecamatan Kroya; dan
2. Kecamatan Wanareja.
j. industri tepung tapioka meliputi:
1. Kecamatan Karangpucung; dan
2. Kecamatan Majenang.
k. industri bata merah meliputi:
1. Kecamatan Kedungreja; dan
2. Kecamatan Adipala.
l. industri genteng berada di Kecamatan Nusawungu;
m. industri meubel meliputi:
1. Kecamatan Jeruklegi; dan
2. Kecamatan Karangpucung.
n. industri kesed kain meliputi:
1. Kecamatan Kroya; dan
2. Kecamatan Nusawungu.
o. industri kerajinan kerang berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
p. industri sapu ijuk berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
q. industri keramik berada di Kecamatan Jeruklegi;
r. industri tas berada di Kecamatan Nusawungu;
s. industri pengolahan karet rakyat berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
t. industri minyak atsiri meliputi:
1. Kecamatan Kroya;
2. Kecamatan Karangpucung; dan
3. Kecamatan Wanareja.
u. industri batik tulis meliputi:
1. Kecamatan Maos; dan
2. Kecamatan Nusawungu.
v. industri boneka fiber berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
w. industri umpan pancing imitasi berada di Kecamatan Cilacap Utara;
v. industri lukisan bulu berada di Kecamatan Kesugihan;
x. industri sebutret berada di Kecamatan Wanareja;
y. industri minyak jarak berada di Kecamatan Kroya;
z. industri minyak kayu putih meliputi: 1. Kecamatan Kawunganten; dan
2. Kecamatan Cilacap Tengah.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Dengan mendasarkan pada identifikasi permasalahan, Visi, Misi dan Program Kerja
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra Kementrian/Lembaga,
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 20
serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup maka ditentukan Isu-isu Strategis, sebagai berikut :
3.5.1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3.5.2. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
3.5.3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.5.4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
3.5.5. Meningkatkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
3.5.6. Meningkatkan Disiplin Aparatur
3.5.7. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
3.5.8. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha
3.5.9. Meningkatkan Fasilitasi kerjasama strategis antara Usaha besar, menengah dan Kecil
3.5.10. Meningkatkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
3.5.11. Meningkatkan pengembangan potensi unggulan daerah
3.5.12. Meningkatkan penyelenggaraan pameran investasi
3.5.13. Menigkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
3.5.14. Meningkatkan penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
3.5.15. Meningkatkan pengembangan System Informasi Penanaman Modal
3.5.16. Meningkatkan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infra stuktur
3.5.17. Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi.
3.5.18. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.5.19. Meningkatkan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.1.1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan
komitmen bersama tanpa ada paksaan. Berdasarkan musyawarah bersama dengan seluruh pegawai di jajaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap telah dirumuskan bahwa Visi Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap adalah :
“PRO INVESTASI DAN PRIMA DALAM PELAYANAN”
4.1.2. Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar cita-cita / tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.
Misi juga merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan / program instansi pemerintah ingin dicapai. Misi dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dan diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang
berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui alasan keberadaannya. Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap adalah :
1. Memberikan pelayanan yang profesional ;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif ;
3. Memberikan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi ;
4. Menyajikan informasi dan peluang investasi ;
5. Memperluas jaringan informasi potensi investasi Kabupaten Cilacap ;
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ;
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan perijinan dan investasi.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan penjabaran misi yang telah ditetapkan, sebagai acuan arah operasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing bidang jabatan. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017, adalah sebagai berikut :
4.2.1. Misi Pertama : Memberikan Pelayanan Yang Profesional
Tujuan :
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 22
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran :
1. Meningkatnya Retribusi Perizinan Tertentu
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
4.2.2. Misi Kedua : Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif
Tujuan :
1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam
pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
2. Meningkatkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
penanaman modal.
3. Meningkatkan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan
investasi
4. Meningkatkan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan
investasi Sasaran :
1. Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMA/PMDN
2. Meningkatnya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
penanaman modal.
3. Meningkatnya kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
4. Meningkatnya kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
4.2.3. Misi Ketiga : Memberikan Kemudahan dan Kepastian Berinvestasi
Tujuan :
1. Meningkatkan penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Sasaran :
1. Meningkatnya penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
4.2.4. Misi Keempat : Menyajian informasi peluang usaha
Tujuan :
1. Meningkatkan pengembangan System Informasi Penanaman Modal
2. Meningkatkan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infra stuktur
Sasaran :
1. Meningkatnya pengembangan System Informasi Penanaman Modal
2. Meningkatnya kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastuktur
4.2.5. Misi Kelima : Memperluas Jaringan Informasi Potensi Investasi Kabupaten
Cilacap
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 23
Tujuan :
1. Meningkatkan pengembangan potensi unggulan daerah
2. Meningkatkan penyelenggaraan pameran investasi
3. Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi.
Sasaran :
1. Meningkatnya pengembangan potensi unggulan daerah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pameran investasi
3. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang
Investasi.
4.2.6. Misi Keenam : Meningkatkan Sumber Daya manusia
Tujuan :
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
2. Menigkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Sasaran :
1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
2. Menigkatnya kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
4.2.7. Misi Ketujuh : Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pelayanan perijinan
Tujuan :
1. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi
Sasaran :
1. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap
merupakan pernyataan rnengenai arah dan tindakan yang diinginkan di waktu yang akan datang, meliputi; kebijakan, program dan kegiatan manaiemen untuk mencapai misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduKabupaten Cilacap yang
dilakukan pada setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat (stake holder).
Strategi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap
menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedornan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.
Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap
adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dan merupakan kumpulan keputusan-keputusan;
1. Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan,
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 24
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan
pencapaian tujuan dan sasaran,
3. Menciptakan kebijakan dimana setiap pejabat dan pelaksana di Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.
Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduKabupaten Cilacap sebagai Aparatur Pernerintah dalam pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal adalah
1. Kebijakan Publik. Merupakan kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduKabupaten Cilacap yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kebijakan Administrasi Merupakan kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan administrasi.
3. Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi (sarana dan prasarana). Kebijakan yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik
4. Kebijakan Personalia.
Kebijakan yang dilakukan dalam mengelola dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia
5. Kebijakan Keuangan.
Kebijakan yang dirumuskan hubungannya dengan penggunaan sumber dana
dalam bentuk kas dan penerimaan retribusi.
6. Kebijakan Pelayanan Masyarakat.
Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduKabupaten Cilacap
dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menjadi target pelayanan, khususnya pelayanan perijinan dan penanaman modal.
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 25
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF
Tabel V.1
Rencana Progrm, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran da Pendanaan Indikatif Badan Penananaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupten Cilacap
Tujuan
Sasaran
Indi kator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indi kator Kinerja Program (outcame)
dan Kegiatan (output)
Data Capai an Pada Tahun
awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Target
Rp
Target Rp.
(Ribu Rupiah)
Target
Rp. (Ribu
Rupiah)
Target Rp. (Ribu Rupiah)
Target
Rp. (Ribu
Rupiah)
Target Rp.
(Ribu Rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Urusan Wajib 1.16. Bidang Penanaman
Modal Pening katan kegiatan promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi
Dunia usaha semakin tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap
1.16.15 Program Pening katan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah Ijin Penanaman Modal meningkat 10 % per Tahun
45 Ijin Penanaman Modal
50 Ijin Penanaman Modal
590.000 55 Ijin Penanaman Modal
790.000 60 Ijin Penanaman Modal
840.000 66 Ijin Penanaman Modal
941.787 72 Ijin Penanaman Modal
853.155 303 Ijin Penanaman Modal
4.014.942 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.15.0 1
Pening katan Fasilitasi kerjasama strategis antara Usaha Besar dan usaha Kecil Menengah
Terlaksananya Forum Temu Bisnis setiap tahun
Pelaksanaan temu bisnis 1 kali per tahun dengan peserta 150 orang
Pelaksanaan temu bisnis 1 kali per tahun dengan peserta 150 orang
120.000 Pelaksanaan temu bisnis 1 kali per tahun dengan peserta 150 orang
150.000 Pelaksanaan temu bisnis 1 kali per tahun dengan peserta 150 orang
175.000 Pelaksanaan temu bisnis 1 kali per tahun dengan peserta 150 orang
200.000 Pelaksanaan temu bisnis 1 kali per tahun dengan peserta 150 orang
208.155 Pelaksanaan temu bisnis 5 kali dengan peserta 750 orang
853.155 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.15.0 4
Koordi nasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
Terfasilitasinya kegiatan Ti m Pembina dan Ti m Tehnis pengendalian pelaksanaan investasi
27 kali kegiatan pengendalian pelaksanaan investasi
36 kali kegiatan pengendalian pelaksanaan investasi
60.000 45 kali kegiatan pengendalian pelaksanaan investasi
90.000 45 kali kegiatan pengendalian pelaksanaan investasi
100.000 45 kali kegiatan pengendalian pelaksanaan investasi
110.000 45 kali kegiatan pengendalian pelaksanaan investasi
100.000 216 kali kegiatan pengendalian pelaksanaan investasi
460.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.15.0 4
Penyusunan Analisis Pengembangan Penanaman Modal
Kajian Pengembangan Penanaman Modal
Draf Perbub Rencana Umum Penanaman Modal
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
- Rencana Kebijakan Insentif Penanaman Modal
60.000 Rencana Kebijakan Penanaman Modal l ainnya
75.000 Rencana Kebijakan Penanaman Modal l ainnya
131.787 Rencana Kebijakan Penanaman Modal l ainnya
55.000 Perbub RUPM, Kebijakan Insentif PM dan Kebijakan PM lainnya
321.787 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.15.0 8
Pening katan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Terfasilitasinya kegiatan Ti m Pembina dan Ti m Tehnis Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
18 kali kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
27 kali kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
80.000 30 kali kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
90.000 30 kali kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
90.000 36 kali kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
100.000 36 kali kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
90.000 159 kali kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
450.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.15.0 9 Pening katan kualitas
SDM guna peni ngkatan pelayanan perijinan
Pelatihan pegawai guna pening katan kualitas pelayanan investasi
2 kali pel atihan 25 pegawai 2 kali
pelati han 30 pegawai
80.000 2 kali pelati han 30 pegawai
100.000 2 kali pelati han 30 pegawai
100.000 2 kali pelati han 30 pegawai
100.000 2 kali pelati han 30 pegawai
100.000 2 kali pel atihan 30 pegawai 480.000 BPMPT
Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.15.1 0
Terlaksananya promosi potensi investasi Kabupaten Cilacap melalui Pameran Investasi, Media El ektroni k dan Media Massa
Partisipasi dalam pameran inves tasi di dal am dan luar negeri
2 kali pameran di dal am negeri
3 kali pameran di dalam negeri
250.000 3 kali pameran di dalam negeri
300.000 3 kali pameran di dalam negeri
300.000 2 kali pameran di dalam negeri dan 1 kali di luar negeri
300.000 3 kali pameran di dalam negeri dan 1 kali di luar negeri
300.000 14 kali pameran di dalam negeri dan 2 kali di luar negeri
1.450.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 26
Pening katan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Iklim Investasi semakin Kondusif dan realisasi investasi meningkat
1.16.16 Program Pening katan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Realisasi Investasi meningkat 10 % per tahun
Realisasi Investasi 2,7 Trilun
Realisasi Investasi 3 Trilun
610.000 Realisasi Investasi 3,3 Trilun
360.000 Realisasi Investasi 3,7 Trilun
443.270 Realisasi Investasi 4 Trilun
390.000 Realisasi Investasi 4,4 Trilun
465.000 Realisasi Investasi 18,4 Trilun
2.268.270 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.16.0 2 Memfasilitasi dan
koordinasi kerjasama di bidang investasi
Partisipasi dalam kegiatan CJIBF setiap tahun dan CJBEsetiap 2 tahun
1 kali partisipasi dalam CJIBF
1 kali partisipasi dalam CJIBF dan 1 kali dalam CJBE
80.000 1 kali partisipasi dalam CJIBF
30.000 1 kali partisipasi dalam CJIBF dan 1 kali dalam CJBE
100.000 1 kali partisipasi dalam CJIBF
40.000 1 kali partisipasi dalam CJIBF dan 1 kali dalam CJBE
100.000 5 kali partisipasi dalam CJIBF dan 3 kali dalam CJBE
350.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.16.0 4
Pengembangan Sys tem Informasi Penanaman Modal
pengembangan system informasi penanaman modal melal ui : Penyusunan data base perijinan Penyusunan SPIPISE Pelayanan On Line SMS Gate Way
6 modul system Pelayanan Perijinan, 1 buah system Data Base dan 1 System pelayanan Spipise
1 kali kegiatan Perbai kan system dan back up data pelayanan
90.000 1 kali kegiatan penyusunan Web Site terintegrasi dengan system pelayanan
100.000 1 kali kegiatan penyusunan system pelayanan on line
110.000 1 kali kegiatan penyusunan SMS gate way
110.000 1 kali kegiatan penyusunan pelayanan on line
75.000 Pengembanga n system melal ui penyusunan website pelayanan, SMS gate way dan Pel ayanan perijinan secara on line
485.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.16.0 6 Penyederhanaan
prosedur perijinan dan pening katan pelayanan Penanaman modal
penyederhanaan prosedur perijinan dan pening katan pelayanan penanaman modal melal ui : 1. Penyusunan Peraturan D aerah tentang Perijinan dan Penanaman Modal, 2. Penyusunan Standard Operating Procedure 3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
11 SOP perijinan, 1 kali survey IKM
Penyusunan 5 buah perda Perijinan, 1 kali sur vey IKM
250.000 1 kali survey IKM, Revisi SOP
2 kali survey IKM 2 kali survey
IKM, 2 kali survey IKM Penyusunan 5 Per da Perijinan
100.000 11 SOP Perijinan, 10 Perda Perijinan, 8 kali Survey IKM dan 1 kali Revisi SOP
350.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.16.0 6001
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Ter padu Satu intu
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Ter padu Satu Pintu Kepada Masyarakat
250 peserta 250 peserta 120.000 250 peserta 150.000 250 peserta 150.000 250 peserta 150.000 250 peserta 100.000 1250 peserta 670.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.16.0 9
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya
monitoring pelayanan perijinan & investasi di Kab Cilacap
12 Kegiatan per tahun 18 Kegiatan
per tahun 70.000 27 Kegiatan per tahun 80.000 30 Kegiatan
per tahun 83.270 30 Kegiatan per tahun 90.000 30 Kegiatan
per tahun 90.000 185 Kegiatan per tahun 413.270 BPMPT
Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1.16.17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Tersedianya D ata Profil dan Feasibility study Potensi Investasi
10 Buah FS 3 Buah FS 75.000 3 Buah FS 80.000 3 Buah FS 80.000 3 Buah FS 85.000 3 Buah FS 85.000 15 Buah FS 405.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.16.17.1 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Tersusunnya Kajian Potensi Yang terkait dengan Penanaman M odal
Penyusunan Profil dan Potensi Investasi
Penyusunan 3 bh Pra FS potensi investasi di Kabupaten Cilacap
75.000 Penyusunan 3 bh Pr a FS potensi investasi di Kabupaten Cilacap
80.000 Penyusunan 3 bh Pra FS potensi investasi di Kabupaten Cilacap
80.000 Penyusunan 3 bh Pra FS potensi investasi di Kabupaten Cilacap
85.000 Penyusunan 3 bh Pra FS potensi investasi di Kabupaten Cilacap
85.000 Penyusunan 15 bh Pra FS potensi investasi di Kabupaten Cilacap
405.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 27
Pening katan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan dan Penerapan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Sistem dan Prosedur Pengawasan yang lebih bai k
1.20.22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Kepuasan Masyarkat
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) : 80,761
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) : 81
50.000 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) : 81,25
113.680 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) : 81,50
30.000 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) : 81,75
30.000 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) : 82
100.000 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) : 82
323.680 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.22.0 3
Pelaksanaan ISO 9001 : 2008
Penyusunan dokumen ISO 9001 : 2008 dan Surveylance Audit
Sertifikat ISO 9001 : 2008, 1 paket dokumen ISO 9001: 2008
2 kali Surveylance Audit
50.000 1 kali Surveylance Audit dan 1 kali Recertification / Triennial Audit
113.680 2 kali Surveylance Audit
30.000 2 kali Surveylance Audit
30.000 1 kali Surveylance Audit dan 1 kali Recertificatio n / Triennial Audit
100.000 8 kali Surveylance Audit dan 2 kali Recertification / Triennial Audit
323.680 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Jumlah Urusan Wajib Penanaman M odal 1.325.000 1.343.680 1.393.270 1.446.787 1.503.155 7.011.892 1,20 Urusan W ajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pening katan Pelayanan Admi nistrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Admi nistrasi Perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan Admi nistrasi Perkantoran
1.20.01 Program Pening katan Pelayanan Admi nistrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayanan Admi nistrasi Perkantoran
12 bulan 12 bulan 724.500 12 bulan 744.500 12 bulan 780.000 12 bulan 788.000 12 bulan 789.000 60 bulan 3.826.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.0 2
Penyediaan j asa komuni kasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah belanja jasa telepon, listrik dan air
12 bulan 12 bulan 100.000 12 bulan 105.000 12 bulan 110.000 12 bulan 110.000 12 bulan 112.000 60 bulan 537.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.0 7
Penyediaan j asa administrasi Keuangan
Jumlah tenaga pengelol a administrasi keuangan dan pelaporan dan pegawai non PNS
12 orang, 12 bulan
15 orang, 12 bulan
90.000 16 orang, 12 bulan
95.000 16 orang, 12 bulan
97.000 16 orang, 12 bulan
97.000 16 orang, 12 bulan
80.000 89 orang 60 bulan
459.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.1 0
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah al at tulis kantor
75 Jenis ATK 80 Jenis ATK 65000 80 Jenis
ATK 67000 80 Jenis ATK 70000 80 Jenis
ATK 70000 80 Jenis ATK 72000 400 Jenis
ATK 344000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.1 1 Penyediaan bar ang
cetakan dan penggandaan
Jumlah penggandaan dan barang cetakan
20 cetakan dan 37 penjilidan
20 cetakan dan 40 penjilidan
70.000 25 cetakan dan 40 penjilidan
72.500 25 cetakan dan 40 penjilidan
75.000 25 cetakan dan 40 penjilidan
80.000 25 cetakan dan 40 penjilidan
80.000 220 cetakan dan 200 penjilidan
377.500 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.1 2 Penyediaan
komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah instalasi listrik dan al at penerangan bangunan kantor
18 jenis barang 20 jenis
barang 12.000 20 jenis barang 12.500 20 jenis
barang 13.000 20 jenis barang 14.000 20 jenis
barang 15.000 100 jenis barang 66.500 BPMPT
Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.1 3
Penyediaan Peralatan dan perleng kapan kantor
Jumlah al at kebersihan dan bahan pembersih
28 jenis barang 30 jenis
barang 27.500 30 jenis barang 30.000 30 jenis
barang 30.000 30 jenis barang 32.000 30 jenis
barang 35.000 150 jenis barang 154.500 BPMPT
Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.1 7 Penyediaan
makanan dan minuman
Jumlah rapat yang diselenggarakan BPMPT dan makanan/minuman harian pegawai dan tamu
27 pegawai 12 bulan 30 pegawai
12 bulan 60.000 30 pegawai 12 bulan 62.500 30 pegawai
12 bulan 65.000 30 pegawai 12 bulan 65.000 30 pegawai
12 bulan 65.000 150 pegawai 60 bulan 317.500 BPMPT
Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.01.1 8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
130 kali 130 kali 300.000 130 kali 300.000 130 kali 320.000 130 kali 320.000 130 kali 330.000 650 kali 1.570.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Pening katan Kualitas Sarana dan Prasar ana Aparatur
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasar ana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.02 Program Pening katan Kualitas Sar ana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
12 bulan 12 bulan 277.500 12 bulan 292.000 12 bulan 312.000 12 bulan 320.000 12 bulan 331.500 60 bulan 1.533.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.02.2 2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bangunan gedung BPMPT yang terawat.
1 unit gedung Kantor
1 unit gedung Kantor
60.000 1 unit gedung Kantor
63.000 1 unit gedung Kantor
65.000 1 unit gedung Kantor
67.500 1 unit gedung Kantor
70.000 1 unit gedung 5 tahun
325.500 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 28
1.20.02.2 3
Pemeliharan Rutin/Berkala M obil Jabatan
Jumlah kendararaan dinas Kepala BPMPT yang terawat.
1 unit 1 unit 80.000 1 unit 84.000 1 unit 90.000 1 unit 90.000 1 unit 94.500 1 unit 5 tahun 438.500 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.02.2 4
Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional BPMT yang terawat.
2 unit 3 unit 60.000 3 unit 63.000 3 unit 70.000 3 unit 72.500 3 unit 75.000 3 unit kendaraan 5 tahun
340.500 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.02.2 8
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah barang peralatan kantor BPMPT yang terawat.
10 jenis barang 10 jenis
barang 55.000 10 jenis barang 57.000 10 jenis
barang 60.000 10 jenis barang 60.000 10 jenis
barang 62.000 50 jenis barang 294.000 BPMPT
Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.02.2 9
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
Jumlah meubel air BPMPT yang terawat.
78 barang 80 barang 22.500 80 barang 25.000 80 barang 27.000 80 barang 30.000 80 barang 30.000 400 barang 134.500 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Pening katan Disiplin Aparatur Meningkatnya
Disiplin Aparatur Terpenuhinya biaya pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu
1.20.03 Program Pening katan Disiplin Aparatur.
Tingkat kehadiran pegawai meni ngkat 91% 91% 20.000 92% 21.000 93% 22.000 94% 25.000 95% 26.250 95% 114.254 BPMPT
Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.03.0 5 Pengadaan Pakai an
Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah pegawai BPMPT yang memiliki pakaian seragam khusus .
27 orang 30 orang 20.000 30 orang 22.000 30 orang 25.000 30 orang 27.000 30 orang 27.000 121.000 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Pening katan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Sumber D aya Aparatur
Terpenuhinya Biaya Pendidi kan dan Pelatihan formal
1.20.05 Program Pening katan Kualitas Sumber Daya Aparatur
27.500 30.000 30.000 32.000 35.000 154.500 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
1.20.05.0 1
Pendidi kan dan pelati han for mal
Jumlah pegawai BPMPT yang mengikuti Di klat / Bintek / Kursus.
15 orang 15 orang 27.500 15 orang 30.000 15 orang 30.000 15 orang 32.000 15 orang 35.000 154.500 BPMPT Kabupaten Cilacap
Kab. Cilacap
Jumlah Urusan Wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD, Per ang kat D aerah, Kepegawaian dan Persandian 1.049.500 1.087.500 1.144.000 1.165.000 1.181.750 5.627.750 Jumlah Urusan Wajib Penanaman Modal dan Otonomi Daer ah, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2.374.500 2.431.180 2.537.270 2.611.787 2.684.905 12.639.642
Cilacap, Februari 2013 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU INDAR YULI NYATANINGRUM,S.Sos, MM Pembina Tingkat I NIP. 19620726 198203 2 004
Rencana Strategis BPMPT Tahun 2012-2017 29