Rencana Strategis 2016 - bandungkab.go.id · i KATA PENGANTAR Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Transcript of Rencana Strategis 2016 - bandungkab.go.id · i KATA PENGANTAR Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Rencana Strategis
DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN BANDUNGJl. Raya Soreang KM.17 Telp (022) 5892126 Soreang 40911
2016
i
KATA PENGANTAR
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai
salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. RENSTRA DISDUKCASIP
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 sebagai bentuk realisasi perencanaan
pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya
kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan.
Melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, dapat
terlihat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016-2021. Dokumen RENSTRA
diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di
Kabupaten Bandung dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Mudah-mudahan RENSTRA ini dapat memberikan informasi yang
diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung selama tahun 2016-2021. Masukan dan saran
sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan
datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi
Pembangunan Kabupaten Bandung.
Soreang, 28 Oktober 2016
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung
TTD
Drs. H. Salimin, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198603 1 010
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................... ................................................ i
DAFTAR ISI ........................................ ......................................................... ii
DAFTAR TABEL ...................................... .................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ..................................... ................................................. v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG ............................................................... I-1
1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................. I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ I-7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .................................................. I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR
ORGANISASI PD .................................................................. II-1
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA PD ............................................. II-16
2.3 KINERJA PELAYANAN PD ................................................... II-17
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN PD ................................................................... II-20
2.5 ANALISIS STRATEGI ............................................................ II-22
2.6 FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ........................ II-25
BAB III ISUE – ISUE STRATEGIS
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD ............................... III-1
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ................................... III-2
iii
3.3 TELAAH PERUBAHAN RENSTRA KAB. BANDUNG
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD .................. III-11
3.4 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS ...................................... III-12
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ................. IV-1
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................... IV-6
BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINE RJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .............................. V-1
5.2 INDIKATOR KINERJA ........................................................... V-2
5.3 KELOMPOK SASARAN ........................................................ V-2
BAB VI PENUTUP
6.1 PENUTUP ............................................................................. VI-1
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Surat Keputusan Kepala PD tentang Pembentukan Tim Renstra PD
Rencana Strategis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
PENCATATAN SIPIL
Dalam rangka
UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomi
pembantuan,
diarahkanuntukmempercepatterwujudnyakesejahteraanmasyarakatmelaluipeningkatan,
pelayanan,pem
sertapeningkatandayasaingdaerahdenganmemperhatikanprinsip
keadilan, keistimewaan, dankekhususansuatudaerahdalamSistem Negara KesatuanRepublik
Indonesia.
Olehkarenaituefisiensidanefektivitaspenyelenggar
tkandenganlebihmemperhatikanaspek
aspekhubunganantarasusunanpemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Potensidankeanekar
agamandaerah, peluangdantantanganpersaingan global denganmemberikankewenangan
yang seluas-
luasnyakepadadaerahdi
idaerahdalamkesatuan
Penyelenggaraanpemerintahanpadasaatinimembutuhkanupayadalammenyiasatitunt
utanperubahan yang berlangsungdengancepat.
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nomor 23 Tahun 201
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.Dalampenyelengara
iapdaerahsebagaimanadalamUndang
2014 dalampemberiankewenanganotonomikepadaKabupaten/Kota,
membawakonsek
sehinggadiperlukanStrukturisasiLembaga.
Dalamperubahanlembagatersebut
agar pelaksanaannyamenghasilkankinerja yang optimal,
kemampuansikapperangkatdaerahdanmotivasiuntukpeningkatankinerjapegawaiharusmend
apatperhatian, sehing
profesional.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berkewajibanantaralainmemberikanpelayananpendaftaranpendudukdanpencatatansipildan
menerbitkandokumenkependudukan.
Sistemadministrasikependudukan
mengaturseluruhadministrasi yang
menyangkutmasalahkependudukanpadaumumnya.Dalamhalini, terkait 3 (tiga)
jenispengadministrasian, yaitupertamapendaftaranpenduduk,
keduapencatatansipildanketigapengolahan
sub sistem tersebutmasing
mampumemberikangambarantentangseluruhkegiatannya
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021I-1
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PENYUSUNANRENSTRA DINAS
PENCATATAN SIPIL
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah
UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, P
mengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomi
diarahkanuntukmempercepatterwujudnyakesejahteraanmasyarakatmelaluipeningkatan,
pelayanan,pemberdayaandanperansertamasyarakat,
sertapeningkatandayasaingdaerahdenganmemperhatikanprinsip
keadilan, keistimewaan, dankekhususansuatudaerahdalamSistem Negara KesatuanRepublik
Olehkarenaituefisiensidanefektivitaspenyelenggar
tkandenganlebihmemperhatikanaspek-
aspekhubunganantarasusunanpemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Potensidankeanekar
agamandaerah, peluangdantantanganpersaingan global denganmemberikankewenangan
luasnyakepadadaerahdisertaidenganpemberianhakdankewajibanmenyelenggarakanotonom
idaerahdalamkesatuan sistem penyelenggaraanpemerintahan
Penyelenggaraanpemerintahanpadasaatinimembutuhkanupayadalammenyiasatitunt
utanperubahan yang berlangsungdengancepat. Berdasarkan Undang
ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dalam perencanaan pembangunan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
naan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
penyelengaraansaatinipemerintahmemberikankesempatandankeleluasaanset
gaimanadalamUndang-UndangtentangPemerintah Daerah Nomor
4 dalampemberiankewenanganotonomikepadaKabupaten/Kota,
konsekuensilangsungpadapenambahantugaskepada
diperlukanStrukturisasiLembaga.
Dalamperubahanlembagatersebutdiperlukankesiapansumberdayamanusia yang potensial
agar pelaksanaannyamenghasilkankinerja yang optimal,
kemampuansikapperangkatdaerahdanmotivasiuntukpeningkatankinerjapegawaiharusmend
apatperhatian, sehinggastrukturLembaga yang barusesuaidengankinerja yang diperlu
Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten/Kota
berkewajibanantaralainmemberikanpelayananpendaftaranpendudukdanpencatatansipildan
menerbitkandokumenkependudukan.
Sistemadministrasikependudukanmerupakan sistem yang
mengaturseluruhadministrasi yang
menyangkutmasalahkependudukanpadaumumnya.Dalamhalini, terkait 3 (tiga)
jenispengadministrasian, yaitupertamapendaftaranpenduduk,
keduapencatatansipildanketigapengolahandan pendayagunaan data
ersebutmasing-masingmemilikipengertiandandefinisi yang
mampumemberikangambarantentangseluruhkegiatannya
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
daerah sesuai dengan amanat Undang-
PemerintahDaerah yang
mengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomi dan tugas
diarahkanuntukmempercepatterwujudnyakesejahteraanmasyarakatmelaluipeningkatan,
sertapeningkatandayasaingdaerahdenganmemperhatikanprinsipdemokrasi,pemerataan,
keadilan, keistimewaan, dankekhususansuatudaerahdalamSistem Negara KesatuanRepublik
Olehkarenaituefisiensidanefektivitaspenyelenggaraanpemerintahdaerahperluditingka
aspekhubunganantarasusunanpemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Potensidankeanekar
agamandaerah, peluangdantantanganpersaingan global denganmemberikankewenangan
sertaidenganpemberianhakdankewajibanmenyelenggarakanotonom
penyelenggaraanpemerintahan negara.
Penyelenggaraanpemerintahanpadasaatinimembutuhkanupayadalammenyiasatitunt
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI
dan dalam perencanaan pembangunan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
naan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
ansaatinipemerintahmemberikankesempatandankeleluasaanset
Pemerintah Daerah Nomor23 Tahun
4 dalampemberiankewenanganotonomikepadaKabupaten/Kota,
ensilangsungpadapenambahantugaskepadadaerah
kankesiapansumberdayamanusia yang potensial
agar pelaksanaannyamenghasilkankinerja yang optimal,
kemampuansikapperangkatdaerahdanmotivasiuntukpeningkatankinerjapegawaiharusmend
astrukturLembaga yang barusesuaidengankinerja yang diperlukandan
Kabupaten/Kota
berkewajibanantaralainmemberikanpelayananpendaftaranpendudukdanpencatatansipildan
stem yang
menyangkutmasalahkependudukanpadaumumnya.Dalamhalini, terkait 3 (tiga)
jenispengadministrasian, yaitupertamapendaftaranpenduduk,
dan pendayagunaan data informasinya.Ketiga
masingmemilikipengertiandandefinisi yang
mampumemberikangambarantentangseluruhkegiatannya.
Rencana Strategis
Administrasikependudukanmenjadisemakinpentingkarenaselal
etiapaktivitaskehidupan di Indonesia. Di antaranyasaatPemiluLegistalif, Pemi
PemiluKepala Daerah, mengurussurat
dansebagainya
Apabilakitaakanberdomisilipadasatuwilayahmakakitaharusmemilikitandadomisili yang
dibuktikandenganKartuTandaPenduduk (KTP).
Masalahkependudukanmemangseri
DPT (DaftarPemilihTetap)
saatPemilu.Partaipolitikmemanfaatkan
tentusangatterkaitdengan data kependudukan, jika data kependudukanbenar
date tidakakanmenjadimasalah.
PemanfaatanTeknologiInformasidalamrangka
n yang akurat, terpercayadan
perludioptimalkan.Dengankemajuanteknologisaatinitentubukanmenjad
kita,
jikakitamembuatSistemInformasiterintegrasi
data kependudukansecaracepatdanakurat.
PencatatanSipilsebagaipencatatanperistiwapenting yang dialamiolehseseorangdalam
Register PencatatanSipilpadaInstansiPelaksana demi kepastianhukum.
Perluditingkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyaakta
aktaCatatanSipildanTertibAdministrasiKependudukan.
Dalamrangkamengantisipasidanmenjawabtantangankedepan yang
makinberatdenganpermasalahan yang semakinberkembangkhususnya di
Bandung, maka
sebagaiSatuanOrganisasiPerangkat Daerah
menanganiAdministrasiKependudukandanCatatanSipilmenyusun
unan yang lebihterencana, terkoordinasi, sinergis,
terpadudanberkesinambungansesuaidenganRencana Pembangunan JangkaMenengah
(RPJM) Daerah
1.2 LANDASANHUKUM
Pelaksanaan Program d
dilaksanakanolehPe
SipilKabupaten Bandung berdasarkankepada:
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
Nomor 23 Tahun 2006
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021I-2
Administrasikependudukanmenjadisemakinpentingkarenaselal
ivitaskehidupan di Indonesia. Di antaranyasaatPemiluLegistalif, Pemi
PemiluKepala Daerah, mengurussurat-suratkendaraan, mengurussurat
sebagainya.
Apabilakitaakanberdomisilipadasatuwilayahmakakitaharusmemilikitandadomisili yang
dibuktikandenganKartuTandaPenduduk (KTP).
Masalahkependudukanmemangseringmenuaimasalah, diantaranyaadalahmasalah
DPT (DaftarPemilihTetap) yang hinggasaatinimenjadimasalah yang
saatPemilu.Partaipolitikmemanfaatkanhaliniuntukmemanaskansituasi. DPT
tentusangatterkaitdengan data kependudukan, jika data kependudukanbenar
tidakakanmenjadimasalah.
PemanfaatanTeknologiInformasidalamrangkamenyusunSistemInformasiKependuduka
n yang akurat, terpercayadan up-to-date
perludioptimalkan.Dengankemajuanteknologisaatinitentubukanmenjad
buatSistemInformasiterintegrasimakamemungkinkankitamelakukanpengolahan
data kependudukansecaracepatdanakurat.
PencatatanSipilsebagaipencatatanperistiwapenting yang dialamiolehseseorangdalam
Register PencatatanSipilpadaInstansiPelaksana demi kepastianhukum.
Perluditingkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyaakta
aktaCatatanSipildanTertibAdministrasiKependudukan.
Dalamrangkamengantisipasidanmenjawabtantangankedepan yang
makinberatdenganpermasalahan yang semakinberkembangkhususnya di
, makaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ebagaiSatuanOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Bandung
AdministrasiKependudukandanCatatanSipilmenyusun
yang lebihterencana, terkoordinasi, sinergis,
nberkesinambungansesuaidenganRencana Pembangunan JangkaMenengah
(RPJM) Daerah Kabupaten BandungTahun 2016-2021.
LANDASANHUKUM
Pelaksanaan Program danKegiatanKependudukandanCatatanSipil yang
dilaksanakanolehPemerintahDaerahCq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Kabupaten Bandung berdasarkankepada:
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Administrasikependudukanmenjadisemakinpentingkarenaselalubersentuhandengans
ivitaskehidupan di Indonesia. Di antaranyasaatPemiluLegistalif, PemiluPresiden,
suratkendaraan, mengurussurat-surattanah,
Apabilakitaakanberdomisilipadasatuwilayahmakakitaharusmemilikitandadomisili yang
ngmenuaimasalah, diantaranyaadalahmasalah
masalah yang rumit di
iniuntukmemanaskansituasi. DPT
tentusangatterkaitdengan data kependudukan, jika data kependudukanbenardan up-to-
menyusunSistemInformasiKependuduka
perludioptimalkan.Dengankemajuanteknologisaatinitentubukanmenjadi masalahbaginegara
makamemungkinkankitamelakukanpengolahan
PencatatanSipilsebagaipencatatanperistiwapenting yang dialamiolehseseorangdalam
Register PencatatanSipilpadaInstansiPelaksana demi kepastianhukum.
Perluditingkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyaakta-
Dalamrangkamengantisipasidanmenjawabtantangankedepan yang
makinberatdenganpermasalahan yang semakinberkembangkhususnya di Kabupaten
Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bandung
Kabupaten Bandung yang
AdministrasiKependudukandanCatatanSipilmenyusunperencanaankerjapembang
nberkesinambungansesuaidenganRencana Pembangunan JangkaMenengah
KependudukandanCatatanSipil yang
Kependudukan dan Pencatatan
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
omor 4421);
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
tentang Administrasi Kependudukan;
entang Perubahan atas Undang Undang
tentang Administrasi Kependudukan;
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Rencana Strategis
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indon
dengan Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam
Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEdoman Ebaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomo
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Tahun 2006
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Da
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana P
Menengah Nasional Tahun 2015
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pe
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010
Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahu
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021I-3
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang
mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEdoman Ebaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Da
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana P
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pe
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010
Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
esia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
bahan Lembaran Negara Republik
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEdoman Ebaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
r 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
entang Perubahan Atas Peraturan
entang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
entang Persyaratan dan Tata Cara
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
entang Perubahan Keempat Atas
entang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standardan Spesifikasi
Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
n 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Rencana Strategis
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pe
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Mewujudkan Tertib
Administrasi Kependudukan
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~~
yang Mengangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang
Pemutakhiran data Kap
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013
32. Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pe
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 201
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021I-4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pe
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Mewujudkan Tertib
Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
an Menteri Dalam Negeri Nomor ~~ Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
yang Mengangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang
Pemutakhiran data Kapendudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan e
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014
1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 201
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 3);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang
yelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Bidang Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan
dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Mewujudkan Tertib
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
yang Mengangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang
endudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan e-KTP;
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda
nyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
0 tentang Juklak dan Juknis
Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
Rencana Strategis
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tah
dan Susunan Perangkat Daerah;
41. Peraturan Bupati Nomo
Penataan Perangkat Daerah Berdasa
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Bandung.
1.3 MAKSUDDANTUJUAN
TujuanPenyusunanRenstra
1. Merupakanpenjabaranvisi, misidan Program Rencana Pembangunan JangkaMenengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Bandung
kedalamstrategip
dan Pencatatan Sipil
(RPJP) Daerah Kabupaten Bandung;
2. SebagaiPedomandalamPenyus
SipilKabupate
3. Merupakan penyesuaian terhadap
Kabupaten Bandung.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1
1.2
1.3
1.4
BAB II GAMBARAN
2.1
2.2
2.3 KinerjaPelayanan SKPD
2.4
BAB III ISU-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021I-5
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tah
dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka
Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
MAKSUDDANTUJUAN
PenyusunanRenstraDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Merupakanpenjabaranvisi, misidan Program Rencana Pembangunan JangkaMenengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Bandung
kedalamstrategipembangunansesuaidengantugaspokokdanfungsi
dan Pencatatan Sipil, denganmemperhatikanrencana Pembangunan JangkaPanjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Bandung;
SebagaiPedomandalamPenyusunanRencanaKerjaDinas
Kabupaten Bandung;
Merupakan penyesuaian terhadap regulasi tentang penyusunan RENSTRA SKPD
Kabupaten Bandung.
SISTEMATIKA PENULISAN
PENDAHULUAN
LatarBelakang
LandasanHukum
MaksuddanTujuan
SistematikaPenulisan
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, danStrukturOrganisasi SKPD
2.2 SumberDaya SKPD
2.3 KinerjaPelayanan SKPD
TantangandanPeluangPengembanganPelayanan SKPD
-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsi
TelaahVisi, Misi danProgramKepala Daerah danWakilKepala Daerah Terpilih
TelaahRenstra K/L danRenstraProvinsi/Kabupaten/
TelaahRencana Tata Ruang Wilayah danKajianLingkunga
HidupStrategis
PenentuanIsu-IsuStrategis
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka
kan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kependudukan dan Pencatatan Sipiladalah :
Merupakanpenjabaranvisi, misidan Program Rencana Pembangunan JangkaMenengah
spokokdanfungsiDinas Kependudukan
, denganmemperhatikanrencana Pembangunan JangkaPanjang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
regulasi tentang penyusunan RENSTRA SKPD
Tugas, Fungsi, danStrukturOrganisasi SKPD
TantangandanPeluangPengembanganPelayanan SKPD
TUGAS DAN FUNGSI
IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsi Pelayanan PD
amKepala Daerah danWakilKepala Daerah Terpilih
TelaahRenstra K/L danRenstraProvinsi/Kabupaten/Kota
TelaahRencana Tata Ruang Wilayah danKajianLingkungan
Rencana Strategis
BAB IV TUJUAN
4.1
4.3 StrategidanKebijakan
BAB V RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIK
SASARAN
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021I-6
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 TujuandanSasaranJangkaMenengah
4.3 StrategidanKebijakan
RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
ATOR KINERJA, KELOMPOK
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis Disdukcasip
DINAS
Susunan Organisasi
Pencatatan Sipil
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan
Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi
dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandu
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung. Uraian
Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN S
Sebagai dinas yang termasuk klasifik
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan,
a. Sekretariat;
b. Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk;
c. Bidang Pelayanan Pencatatan
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Pengelolaan Keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negera;
d. Pengelolaan urusan ASN;
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG
Susunan Organisasi Dinas
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berdasar
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan
Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi
dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
inas adalah sebagai berikut :
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sebagai dinas yang termasuk klasifikasi Tipe A, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan,
Sekretariat;
Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk;
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan Program dan Anggaran;
Pengelolaan Keuangan;
olaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negera;
Pengelolaan urusan ASN;
1
GAMBARAN PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan dan
Kabupaten Bandung berdasar padaPeraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan
Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi
dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan
ng Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur
NISASI PD
asi Tipe A, Dinas Kependudukan dan
mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan, terdiri atas :
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
olaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
Rencana Strategis Disdukcasip
e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencataan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama,
pemanfaatan
administrasi kependudukan;
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
j. Pelaksanaan kerjasama administ
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrsi kependudukan;
m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan da
Pencatatan Sipil; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.1 Kepala
a. Kepala
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang admi
kependudukan
b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Pencatatan Sipil
1) Penyusunan program dan anggaran;
2) Pengelolaan keuangan;
3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang
4) Pengelolaan urusan ASN;
5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pe
6) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencataan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
Pelaksanaan inovasi pelayanan administrsi kependudukan;
Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan da
Pencatatan Sipil; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang admi
kependudukan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan program dan anggaran;
Pengelolaan keuangan;
Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik negara;
Pengelolaan urusan ASN;
Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
2
Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencataan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama,
data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
rasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
Pelaksanaan inovasi pelayanan administrsi kependudukan;
Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Kependudukan dan
Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
layanan administrasi kependudukan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
Rencana Strategis Disdukcasip
kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kepe
7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
9) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
10) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
11) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependuduka
12) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
13) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;
14) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil; dan
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bup
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2 Sekretariat
a. Sekretaris mempunyai tugas
teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di
lingkungan
b. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretari
1) Ko
2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik negara
4) Pengeloaan urusan ASN.
c. Sekretariat
a) Sub
b) Sub
c) Sub
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependuduka
Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bup
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan adminstratif dan
teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di
lingkungan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat
Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik negara;
Pengeloaan urusan ASN.
Sekretariat, terdiri atas :
Subbagian Perencanaan;
Subbagian Keuangan;
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3
kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
ndudukan;
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota sesuai
memberikan pelayanan adminstratif dan
teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di
at menyelenggarakan fungsi:
ordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
Rencana Strategis Disdukcasip
Uraian tugas masing
(1) Sub
Sub
Tugas Pokok
Melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
(2) Sub
Tugas Pokok
Melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
(3) Sub
Kepala Sub
Tugas Pokok
Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, u
administrasi ASN, urusan perlengkapan
barang milik negara
Fungsi :
a.
b.
c.
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Uraian tugas masing-masing Subbagian sebagai berikut :
Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian
Tugas Pokok :
Melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran.
Fungsi :
a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang
undangan;
d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan anggaran.
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Tugas Pokok :
Melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
Fungsi :
a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b. Penatausahaan, akuntasi dan pembukuan
c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan dafta
gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub bagian
Tugas Pokok :
Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, u
administrasi ASN, urusan perlengkapan,
barang milik negara.
Fungsi :
a. Pelaksanaan urusan persuratan;
b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban
kantor;
4
masing Subbagian sebagai berikut :
dipimpin oleh seorang Kepala
Melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan
Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-
Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
Melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
Penatausahaan, akuntasi dan pembukuan keuangan;
Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan dafta
gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan
rumah tangga dan penataan
Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
urusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban
Rencana Strategis Disdukcasip
d.
e.
2.1.3 Bidang
KepalaBidang
a. Tugas Pokok
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bid
b. Fungsi :
1) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
3) Pelaksanaan pembinaan dan
pendaftaran penduduk
4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk
7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaa
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
1) Seksi Identitas Penduduk;
2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
3) Seksi
Tugas pokok setiap seksi sebagai berikut :
(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepa la Seksi
Tugas Pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk
Fungsi :
a.
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
e. Pelaksnaan urusan administrasi ASN.
Pelayanan Pendaftaran Pendudukdipimpin oleh seorang
KepalaBidang
Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
ungsi :
Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
Seksi Identitas Penduduk;
Seksi Pindah Datang Penduduk;
Seksi Pendataan Penduduk.
ugas pokok setiap seksi sebagai berikut :
Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepa la Seksi
Tugas Pokok:
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk.
Fungsi :
Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata
5
Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
Pelaksnaan urusan administrasi ASN.
Pendaftaran Pendudukdipimpin oleh seorang
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
ang pelayanan pendaftaran penduduk.
Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
koordinasi pelaksanaan pelayanan
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
n pendaftaran penduduk.
Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepa la Seksi
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan
Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata
Rencana Strategis Disdukcasip
b.
c.
d.
e.
f.
(2) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi
Tugas Pokok
Melakukan bahan
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaa pelayanan pindah datang
penduduk
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda
penduduk elektronik, kartu identitas anak;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan tek
penerbita dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluaraga, kartu
tanda penduduka elektronik, kartu identitas anak;
Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan dan penerbitan dokumen pdnaftaran penduduk meliputi
biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga,
kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan,
kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas
anak;
Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk;
Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu
tandan penduduk elektronik, kartu identitas anak.
Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi
Tugas Pokok:
Melakukan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaa pelayanan pindah datang
penduduk.
Fungsi :
Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah
datang penduduk;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pin
datang pendudu;
Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pindah datang penduduk;
Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
Penyiapan pengendalian dan ebaluasi pelaksanaan pelayanan
pindah datang penduduk.
6
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda
penduduk elektronik, kartu identitas anak;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan
penerbita dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluaraga, kartu
tanda penduduka elektronik, kartu identitas anak;
Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
penerbitan dokumen pdnaftaran penduduk meliputi
biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga,
kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
nomor induk kependudukan,
kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas
Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan
Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu
tandan penduduk elektronik, kartu identitas anak.
Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaa pelayanan pindah datang
Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah
Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
Penyiapan pengendalian dan ebaluasi pelaksanaan pelayanan
Rencana Strategis Disdukcasip
(3) Seksi
Tugas Pokok
Melakukan perumusan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan
penduduk
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
2.1.4 Bidang Pelayanan
Bidang
a. Tugas Pokok
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan pelayanan pencatatan sipil
b. Fungsi
1) Penyusunan perencanaan
2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil
4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
6) Pelaksanaan
7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Tugas Pokok:
Melakukan perumusan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan
penduduk.
Fungsi :
Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan
pendataan penduduk;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
pendataan penduduk;
Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan korrdinasi pelaksanaan
pendataan penduduk;
Pelaksanaan pendataan penduduk;
Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan p
penduduk.
Pelayanan Pencatatan Sipildipimpin oleh seorang Kepala
Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan pelayanan pencatatan sipil.
Fungsi :
Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil
Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;
Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
7
Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Melakukan perumusan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan
Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan korrdinasi pelaksanaan
Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan
Pencatatan Sipildipimpin oleh seorang Kepala
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;
Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
Rencana Strategis Disdukcasip
c. Bidang
1) Seksi
2) Seksi
3) Seksi
Adapun uraian tugas setiap seksi adalah :
(1) Seksi
Tugas Pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan
Fungsi :
(2) Seksi
Seksi
Tugas Pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian
Fungsi :
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
Seksi Kelahiran;
Seksi Perkawinan dan Perceraian;
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Adapun uraian tugas setiap seksi adalah :
Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Tugas Pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan kelahiran.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan
pencatatan kelahiran;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan
pencatatan kelahiran;
c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan kelahiran;
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan
kelahiran;
f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan kelahiran
Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi .
Tugas Pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan
pencatatan perkawinan dan perceraian;
8
Pencatatan Sipil, membawahkan :
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
enyusunan perencanaan pelayanan
erumusan kebijakan teknis pelayanan
elaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan kelahiran;
Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan
engendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
dipimpin oleh seorang Kepala
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
enyusunan perencanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian;
Rencana Strategis Disdukcasip
(3) Seksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Tugas Pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,
anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian;
c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan perkawinan dan perceraian;
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan
perceraian;
e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan
perkawinan dan perceraian;
f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian.
Seksi Perubahan Status A nak, Pewarganegaraan dan Kematian
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Tugas Pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,
anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
Fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan ana
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan
anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status
kewarganegaraan dan kematian;
e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.
9
erumusan kebijakan teknis pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian;
elaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan perkawinan dan perceraian;
pencatatan pencatatan perkawinan dan
Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan
engendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian.
nak, Pewarganegaraan dan Kematian
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.
enyusunan perencanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
erumusan kebijakan teknis pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
elaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
pencatatan pencatatan pengangkatan
anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status
Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
engendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan
ganegaraan dan kematian.
Rencana Strategis Disdukcasip
2.1.5 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kandipimpin oleh
seorang Kepala Bidang
a. Tugas Pokok
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan informasi
b. Fungsi
a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia
komunikasi;
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia
komunikasi;
d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan
informasi dan komunikasi;
e. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manus
f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.
c. Bidang Pengelolaan Informasi Adminis
membawahkan
1) Seksi
2) Seksi
3) Seksi
Komunikasi
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kandipimpin oleh
seorang Kepala Bidang
Tugas Pokok :
elaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
ungsi:
Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia
komunikasi;
Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia
komunikasi;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.
Bidang Pengelolaan Informasi Adminis
membawahkan:
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
10
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kandipimpin oleh
elaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
administrasi kependudukan.
Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
sumber daya manusia teknologi
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
ia teknologi informasi dan komunikasi;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
golahan dan Penyajian Data Kependudukan;
Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Rencana Strategis Disdukcasip
Masing
(1) Seksi
seorang Kepala Seksi
Tugas pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi
administrasi kependudukan
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
(2) Sek
oleh seorang Kepala Seksi
Tugas pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan
penyajian data kependudukan
Fungsi
a.
b.
c.
d.
(3) Seksi
dan Komunikasi
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Masing-masing seksi memiliki tugas :
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
seorang Kepala Seksi
ugas pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi
administrasi kependudukan.
Fungsi :
Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
sistem informasi administrasi kependudukan
Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi
kependudukan;
Penyiapan dan pelaksanan pembinaan
administrasi kependudukan.
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
oleh seorang Kepala Seksi
ugas pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan
penyajian data kependudukan.
Fungsi :
Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data
kependudukan;
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pengolahan dan penyajian data kependudukan
Penyiapan dan pelaksanaanpengolahan dan penyajian data
kependudukan;
Penyiapan dan pelaksanan pembinaan
data kependudukan.
Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Infor masi
dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
11
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi
sistem informasi administrasi kependudukan;
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
sistem informasi administrasi kependudukan;
sistem informasi administrasi
Penyiapan dan pelaksanan pembinaan sistem informasi
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan
pengolahan dan penyajian data
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pengolahan dan penyajian data kependudukan;
pengolahan dan penyajian data
Penyiapan dan pelaksanan pembinaan pengolahan dan penyajian
Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Infor masi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Rencana Strategis Disdukcasip
Tugas pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi
Fungsi :
a. Penyiapan koordinasi
dan komunik
komunikasi
b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
c. Penyiapan
komunikasi
d. Penyiapan dan pelaksanaanpembinaan
teknologi informasi dan komunikasi
2.1.6 Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Kepala Bidang
a. Tugas pokok
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan.
b. Fungsi:
a. Penyusunan perencanaan
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
c. Pelaksanaan pem
data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;
d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
ugas pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi.
Fungsi :
Penyiapan koordinasi pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
Penyiapan dan pelaksanaantata kelola teknologi informasi dan
komunikasi;
Penyiapan dan pelaksanaanpembinaan
teknologi informasi dan komunikasi.
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Kepala Bidang
ugas pokok :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan.
ungsi:
Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
12
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia
pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi
asi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
tata kelola teknologi informasi dan
Penyiapan dan pelaksanaanpembinaan sumber daya manusia
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan
pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
binaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
Rencana Strategis Disdukcasip
e. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
f. Pelaksana
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan
c. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :
1) Seksi
2) Seksi
3) Seksi
Tugas pokok
(1) Seksi
Tugas pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama
administrasi kependudukan
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
(2) Seksi
oleh seorang Kepala Seksi
Tugas
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan
Fungsi :
a.
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan.
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :
Seksi Kerjasama;
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Seksi Inovasi Pelayanan.
Tugas pokok dan fungsi setiap seksi adalah :
Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
ugas pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama
administrasi kependudukan.
Fungsi :
a. Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan
b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
kerjasama administrasi kependudukan
c. Penyiapan dan pelaksanan kebijakan teknis
administrasi kependudukan;
d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja
samaadministrasi kependudukan.
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
oleh seorang Kepala Seksi .
ugas pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan.
Fungsi :
a. Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;
13
Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
an inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan
Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama
kerjasama administrasi kependudukan;
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
kerjasama administrasi kependudukan;
Penyiapan dan pelaksanan kebijakan teknis kerjasama
engendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan
pemanfaatan data dan dokumen
Rencana Strategis Disdukcasip
b.
c.
d.
e.
(3) Seksi
Tugas pokok
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelayanan administrasi kependudukan
Fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
2.1.7 Jabatan Fungsional
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut
setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh
peraturan perundang
2.1.8 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural
Berdasarkan
Dinas Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Organisasi Dinas
Berikut :
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
c. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;
d. Penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.
e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan.
Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
ugas pokok :
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelayanan administrasi kependudukan.
Fungsi :
a. Penyiapan koordinasi inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
inovasi pelayanan administrasi kependudukan
c. Penyiapan bahan pembinaan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
d. Penyiapan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan.
e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan inovasi
pelayanan administrasi kependudukan
Jabatan Fungsional
engaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut
setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh
perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
14
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
pemanfaatan data dan dokumen
pemanfaatan data dan dokumen
dalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi
inovasi pelayanan administrasi
Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
inovasi pelayanan administrasi
inovasi pelayanan administrasi
engendalian dan evaluasi pelaksanaan inovasi
pelayanan administrasi kependudukan.
engaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut
setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan
Nomor ~~ Tahun 2016 tentang
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,Struktur
Kabupaten Bandung sebagai
Rencana Strategis Disdukcasip
STRUKTUR ORGANISASI
(PERATURAN
JABATAN
FUNGSIONAL
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
KABUPATEN BANDUNG
(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
KEPALA DINAS
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
BIDANG
PELAYANAN
PENDAFTARAN
PENDUDUK
BIDANG
PELAYANAN
PENCATATAN
SIPIL
SEKSI
IDENTITAS
PENDUDUK
SEKSI
KELAHIRAN
SEKSI
PINDAH DATANG
PENDUDUK
SEKSI
PENDATAAN
PENDUDUK
SEKSI
PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN
SEKSI
PERUBAHAN
STATUS ANAK,
PEWARGANEGA-
RAANDAN
KEMATIAN
15
S KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP IL
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR ~~ TAHUN 2016)
SEKRETARIS
SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
KEUANGAN
BIDANG
PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
BIDANG
PEMANFAATAN
DATA DAN INOVASI
PELAYANAN
SEKSI
SISTEM
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
SEKSI
KERJASAMA
SEKSI
PENGOLAHAN
DAN PENYAJIAN
DATA
KEPENDUDUKA
N
SEKSI
PEMANFAATAN
DATA DAN
DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
SEKSI
TATA KELOLA
DAN SUMBER
DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
SEKSI
INOVASI
PELAYANAN
Rencana Strategis Disdukcasip
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA
SIPIL KABUPATEN BANDUNG
Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No
1 Pembina Utama 2 3 4 5 6 Penata Muda Tk.I 7 8 9 10 Pengatur Muda Tk.I 11 Pengatur Muda 12 13
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BANDUNG
TABEL 2.1
Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Golongan Jumlah L P
Pembina Utama Muda - IV/c 1 - Pembina Tk. I- IV/b - 1
Pembina - IV/a 5 6 Penata Tk.I - III/d 2 3
Penata - III/c 1 2 Penata Muda Tk.I - III/b 4 3
Penata Muda - III/a 1 5 Pengatur Tk.I - II/d 1 -
Pengatur - II/c 5 1 Pengatur Muda Tk.I - II/b 5 1
Pengatur Muda - II/a 2 - Juru - I/c 1 - Sukwan 116 38
Jumlah 144 60
16
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah Ket 1 1 11 5 3 7 6 1 6 6 2 1 154
204
Rencana Strategis Disdukcasip
Sumber daya manusia
Bandung per Oktober
2.3 KINERJA PELAYANAN PD
Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan ju
sebanyak 3.494.
2016).
Berdasarkan Undang
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
bidang kependudukan dan catatan
1. Dokumen Kependudukan, meliputi :
a. Biodata Penduduk
b. Kartu Keluarga (KK)
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
d. Surat Keterangan Kependudukan dan
e. Akta Pencatatan Sipil
2.Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
a. Surat Keterangan Pindah
b. Surat Keterangan Pindah Datang
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
d. Surat Ketera
Komposisi berdasarkan Pendidikan Pegawai
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No Pendidikan
1 SD
2 SMP
3 SMA
4 D3 5 S1 6 S2
Jumlah
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Oktober 2016, Pegawai Organik berjumlah
KINERJA PELAYANAN PD
Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan ju
.715jiwa (Data Hasil Konsolidasi dengan Kemendagri
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung melaksanakan pelayanan
bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu :
1. Dokumen Kependudukan, meliputi :
Biodata Penduduk
Kartu Keluarga (KK)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Surat Keterangan Kependudukan dan
Akta Pencatatan Sipil
2.Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
Keterangan Pindah
Surat Keterangan Pindah Datang
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
TABEL 2.2
Komposisi berdasarkan Pendidikan Pegawai
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Pendidikan
Status Kepegawaian Jumlah
PNS PHL
- 1 1
SMP 1 3 4
SMA 16 84 100
2 10 12
21 56 77
10 - 10
Jumlah 50 154 204
17
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
, Pegawai Organik berjumlah 50 orang.
Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk
Data Hasil Konsolidasi dengan Kemendagri, Semester 1
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
tentang Administrasi Kependudukan, Dinas
Kabupaten Bandung melaksanakan pelayanan
Komposisi berdasarkan Pendidikan Pegawai Dinas
Kabupaten Bandung
Jumlah %
0.49
1.96
49.02
5.88 37.75 4.90
100
Rencana Strategis Disdukcasip
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
f. Surat Keterangan Kelahiran
g. Surat Keterangan Lahir Mati
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
j Surat Keterangan Kematian
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
3. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara
Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah dat
Penduduk warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota
dan antar Provinsi dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk orang asing dalam Wilayan NKRI Surat Keterangan Pindah Ke Luar
Negeri, Surat Keterangan Datang Dari
Tinggal Untuk orang Asing tinggal Terbatas, Surat Kete
Asing, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Kematian untuk
Orang Asing, Surat Pembatalan Keterangan Perkawinan, Surat Keterangan
Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan
dan ditandatangani oleh Kepala
4.Pelayanan Pencatatan Sipil
a. Akta Kelahiran
b. Akta Kematian
c. Akta Perkawinan
d. Akta Perceraian
e. Pengakuan Anak (R
f. Pengesahan Anak (Legitimation)
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut
dilaksanakan pada
dan di tiap-tiap kecamatan yang ad
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
organisasi perangkat daerah yang mana jumlah pegawainya berjuml
dengan variasi pendidikan
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Surat Keterangan Tempat Tinggal
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Lahir Mati
terangan Pembatalan Perkawinan
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
Surat Keterangan Kematian
Surat Keterangan Pengangkatan Anak
Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
rat Keterangan Pencatatan Sipil
Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara
antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah dat
Penduduk warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota
dan antar Provinsi dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk orang asing dalam Wilayan NKRI Surat Keterangan Pindah Ke Luar
Negeri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat
Tinggal Untuk orang Asing tinggal Terbatas, Surat Kete
, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Kematian untuk
Orang Asing, Surat Pembatalan Keterangan Perkawinan, Surat Keterangan
Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan
dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil :
Akta Kelahiran
Akta Kematian
Akta Perkawinan
Perceraian
Pengakuan Anak (Recognition)
Pengesahan Anak (Legitimation)
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut
ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung
Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini merupakan satuan
organisasi perangkat daerah yang mana jumlah pegawainya berjuml
dengan variasi pendidikan yang belum berimbang.
18
Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara
antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar Provinsi dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah datang
Penduduk warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
dan antar Provinsi dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk orang asing dalam Wilayan NKRI Surat Keterangan Pindah Ke Luar
Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat
Tinggal Untuk orang Asing tinggal Terbatas, Surat Keterangan untuk Orang
, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Kematian untuk
Orang Asing, Surat Pembatalan Keterangan Perkawinan, Surat Keterangan
Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
a di Kabupaten Bandung.
saat ini merupakan satuan
organisasi perangkat daerah yang mana jumlah pegawainya berjumlah 49orang
Rencana Strategis Disdukcasip
Dukungan Operasional pelaksanaan pembangunan
belum sepenuhnya di
menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil
Pembangunan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dilaksanakan secara
Untuk mengantisipasi permasa
koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal serta membuat
komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah daerah
dalam pembangunan Pen
Sedangkan pembangunan SIAK Online di seluruh kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Bandung,
mendukung program pemerintah, melalui
2011 di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus sudah menerapkan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Selanjutnya pada Tahun 2012
penerapan KTP elektronik (KTP
dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah
menggunakan Aplikasi SIAK Versi 5.7.
Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Dukungan Operasional pelaksanaan pembangunan
belum sepenuhnya didukung anggaran maupun kelembagaan/instan
menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil
Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dilaksanakan secara profesional.
Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul perlu
koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal serta membuat
bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah daerah
dalam pembangunan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sedangkan pembangunan SIAK Online di seluruh kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Bandung, telah dituntaskan pada Tahun 2011. Hal ini sebagai upaya
mendukung program pemerintah, melalui Kementrian Dalam Negeri, bahwa Tahun
2011 di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus sudah menerapkan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Selanjutnya pada Tahun 2012
apan KTP elektronik (KTP-el) di seluruh wilayah Indonesia.
dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah
menggunakan Aplikasi SIAK Versi 5.7.
19
Dukungan Operasional pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung
anggaran maupun kelembagaan/instansi yang
menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil.
secara teknis dilaksanakan
Kabupaten Bandung,telah
lahan yang mungkin timbul perlu peningkatan
koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal serta membuat
bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah daerah
ataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sedangkan pembangunan SIAK Online di seluruh kecamatan dalam wilayah
un 2011. Hal ini sebagai upaya
ementrian Dalam Negeri, bahwa Tahun
2011 di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus sudah menerapkan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Selanjutnya pada Tahun 2012
) di seluruh wilayah Indonesia.Pada Tahun 2016,
dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah
Rencana Strategis DisdukcasipDisdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
20
Rencana Strategis
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan
Dinas Kependudukan
kedepan, diidentifikasi dari permasalahan
1. Masih adanya gangguan Jaringan Komunikasi Data SIAK
2. Masih rendahnya kepedulian
maupun kecamatan terhadap pentingnya akurasi data kependudukan
3. Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan kependudukan
4. Belum adanya Validasi Data
5. Kekurangan Sosialisai pada masyarakat
6. Ketergantungan blanko dari pusat
7. Belum terbitnya perubahan ata
persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai
dasar penerbitan Perbup
Melihat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
perhatian yang besar.
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada ling
peluang dan tantangan pada lingkungan eksternal
Adapun mengenai faktor
Analisis Lingkun
digambarkan sebagai berikut
Kekuatan (Strengths)
a. Adanya Struktur Organisasi dan Tata
Peraturan Menteri
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
b. Kewenangan sesuai dengan
Perubahan Atas
Kependudukan;
c. Tersedianya
d. Diterapkannya
e. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Lima Tahun
kedepan, diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu :
Masih adanya gangguan Jaringan Komunikasi Data SIAK
Masih rendahnya kepedulian aparat pemerintah di tingkat desa/kelurahan
maupun kecamatan terhadap pentingnya akurasi data kependudukan
Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan kependudukan
Belum adanya Validasi Data
Kekurangan Sosialisai pada masyarakat
Ketergantungan blanko dari pusat
Belum terbitnya perubahan atas Perpres No
persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai
dasar penerbitan Perbup.
Melihat fenomena yang telah diungkapkan di atas, maka memperbaiki kinerja
Kependudukan dan Pencatatan Sipiltelah merupakan keharusan dan menjadi
perhatian yang besar.
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung m
mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada ling
peluang dan tantangan pada lingkungan eksternal
Adapun mengenai faktor-faktor Internal yang berpengaruh berdasarkan
Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
digambarkan sebagai berikut :
Kekuatan (Strengths) :
Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tupoksi yang jelas sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Ten
Kependudukan;
Tersedianya Kualitas dan kuantitas SDM yang
Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara
Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki;
20
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan
Kabupaten Bandung Lima Tahun
permasalahan yang telah terjadi yaitu :
Masih adanya gangguan Jaringan Komunikasi Data SIAK
parat pemerintah di tingkat desa/kelurahan
maupun kecamatan terhadap pentingnya akurasi data kependudukan
Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan kependudukan
s Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang
persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai
enomena yang telah diungkapkan di atas, maka memperbaiki kinerja
telah merupakan keharusan dan menjadi
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas
Kabupaten Bandung menyusun strategi yang
mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor
faktor Internal yang berpengaruh berdasarkan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat
Kerja serta Tupoksi yang jelas sesuai
Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Dinas
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
DM yang cukup memadai;
ngkungan Dinas secara konsekuen;
Rencana Strategis
f. Dukungan pimpinan terhadap kinerja
lancar antar
Kelemahan (Weakness)
a. Kualitas dan Kuantitas
b. Penyempurnaan Aplikasi SIAK yang fluktuatif
c. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masi
inisiatif dan inovasi staf
Peluang (Opportunities) :
Faktor Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal
Kependudukan d
1. Adanya peraturan perundang
operasionalisasi pelaksanaan tugas
2. Jumlah penduduk
3. Adanya dukungan dari pimpinan/
4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit
kerja lain.
5. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi SIAK, sehingga
memudahkan komunikasi, pendataan penduduk
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat
dan pencatatan sipil
7. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia
Tantangan (Threats)
a. Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat
b. Belum seluruh
Sipil
c. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Dukungan pimpinan terhadap kinerja Dinas dan pola komunikasi yang
lancar antara atasan dan bawahan;
Kelemahan (Weakness) :
dan Kuantitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi
Penyempurnaan Aplikasi SIAK yang fluktuatif.
Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi
nisiatif dan inovasi staf.
Peluang (Opportunities) :
Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bandung adalah sebagai berikut :
Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat
operasionalisasi pelaksanaan tugas.
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang besar merupakan potensi
Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati.
Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit
Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi SIAK, sehingga
memudahkan komunikasi, pendataan penduduk
Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil.
Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia
Tantangan (Threats) :
Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat
Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan
Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait
21
dan pola komunikasi yang cukup
SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi.
h rendah sehingga mempengaruhi
Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Dinas
Kabupaten bandung adalah sebagai berikut :
undangan yang dapat memperkuat
Bandung yang besar merupakan potensi
Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit
Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi SIAK, sehingga
memudahkan komunikasi, pendataan penduduk.
terhadap dokumen kependudukan
Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.
memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan
Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait.
Rencana Strategis
d. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan
yang berlaku di bidang Kependudukan.
e. Belum maksimalnya
real time on
2.5 ANALISIS STRATEGI
2.5.1 Analisis Indikator Kinerja
Analisis Indikator Kinerja Terhadap sasaran capaian Renstra
dan Pencatatan Sipil
Indikator Kine
NO
A. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan KK
B. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan KTP
C. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran
D. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kematian
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah online yang dipelihara Jumlah aplikasi SIAK Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi Jumlah dokumentasi informasi kependudukan Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Jumlah diterbitkan Jumlah diterbitkan Jumlah
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan
yang berlaku di bidang Kependudukan.
Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara
real time on-line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.
ANALISIS STRATEGI
Analisis Indikator Kinerja
Analisis Indikator Kinerja Terhadap sasaran capaian Renstra
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja terhadap capaian Keluaran (Output) Renstra
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja
Cakupan Penerbitan/Kepemilikan
Cakupan Penerbitan/Kepemilikan
Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kematian
Jumlah perangkat jaringan SIAK online yang dipelihara
Jumlah aplikasi SIAK
Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi
Jumlah dokumentasi informasi kependudukan
Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan
Jumlah akta kematian yang diterbitkan
Jumlah akta perkawinan yang
Meningkatnya ppemeliharaan jaringan SIAK Online Meningkatnya jumlah aplikasi SIAK Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi Meningkatnya jumlah dokumentasi informasi kependudukan Meningkatnya jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Meningkatnya jumlah yang diterbitkan Meningkatnya jumlah yang diterbitkan Meningkatnya
22
Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan
jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara
line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.
Analisis Indikator Kinerja Terhadap sasaran capaian Renstra Dinas Kependudukan
ja terhadap capaian Keluaran (Output) Renstra Dinas
Kabupaten Bandung
Capaian Output R enstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
%
%
%
%
Meningkatnya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan SIAK Online
Meningkatnya jumlah aplikasi SIAK
Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi
Meningkatnya jumlah dokumentasi informasi kependudukan
Meningkatnya jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
Meningkatnya jumlah akta kelahiran yang diterbitkan
Meningkatnya jumlah akta kematian yang diterbitkan
Meningkatnya jumlah akta perkawinan
Rencana Strategis
9 10 11 12 13 14 15 16
diterbitkan Jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil Jumlah dokumen kebijakan kependudukan Jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti kinerja Frekuensi kegiatan Administrasi kependudukan Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik Jumlah penduduk ber KK Jumlah data base kependudukan berbasis NIK
Berdasarkan data diatas dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana
strategis Dinas
2016-2021 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat
(publik) perlu dilakukan dengan pendekatan
Tanggap (Responsif) dengan keyakinan (Confidence), Peduli (empati) dan berwujud
(Tengible) dan memanfaatka
sehingga Terwujudnya Percepatan Tertib
Pencatatan Sipil
Hukum dan Berkas Lengkap, Proses
Pencapaian kinerja
peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya serta
dukungan sarana dan prasarana dan p
Reformasi birokrasi terus bergulir dan perlunya peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
diterbitkan
Jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil
Jumlah dokumen kebijakan kependudukan
Jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas
Frekuensi kegiatan Sosialisasi Administrasi kebijakan kependudukan
Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan
Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik
Jumlah penduduk ber KK
Jumlah data base kependudukan berbasis NIK
yang diterbitkan Meningkatnya jumlah pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil Meningkatnya jumlah dokumen kebijakan kependudukan Meningkatnya jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja Meningkatnya frekuensi kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan Meningkatnya pelaksanaan penertiban identitas kependudukan Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP elektronik Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KK Meningkatnya data base kependudukan berbasis NIK
Berdasarkan data diatas dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat
(publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang prima (
Tanggap (Responsif) dengan keyakinan (Confidence), Peduli (empati) dan berwujud
) dan memanfaatkan teknologi data dan informasi yang dikembangkan
Terwujudnya Percepatan Tertib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang Tepat Sasaran, Ramah dalam Pelayanan, Terjamin Kepastian
Hukum dan Berkas Lengkap, Proses Tepat.
Pencapaian kinerja perlu dukungan manajemen (Pimpinan) dalam
peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya serta
ungan sarana dan prasarana dan profesionalitas.
Reformasi birokrasi terus bergulir dan perlunya peningkatan kualitas
pelayanan publik.
23
yang diterbitkan
Meningkatnya jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil
Meningkatnya jumlah dokumen kebijakan kependudukan
Meningkatnya jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja
Meningkatnya frekuensi kegiatan Sosialisasi Administrasi Kebijakan kependudukan
Meningkatnya pelaksanaan penertiban identitas kependudukan
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP elektronik
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KK
Meningkatnya data base kependudukan berbasis NIK
Berdasarkan data diatas dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tahun
dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat
pelayanan yang prima (Relialibility),
Tanggap (Responsif) dengan keyakinan (Confidence), Peduli (empati) dan berwujud
n teknologi data dan informasi yang dikembangkan
Administrasi Kependudukan dan
yang Tepat Sasaran, Ramah dalam Pelayanan, Terjamin Kepastian
perlu dukungan manajemen (Pimpinan) dalam
peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya serta
rofesionalitas.
Reformasi birokrasi terus bergulir dan perlunya peningkatan kualitas
Rencana Strategis
2.5.2 Analisis Strategi
Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan
kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan ancaman
yang kemungkinan timbul, maka disusunlah
memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai
kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategis.
Hasil analisis strategis dapat dikemukan dalam bentuk pemetaan interaksi
faktor antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:
1. Strategi Strenghts
Strategi S
peluang.
Adapun strategi yang termasuk dalam
a. Menyusun d
menentukan status dan kewenangan seseorang dalam perbuatan hukum
b. Mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam
bidang Pendaftaran Penduduk
c. Mengimplementasi
Aplikasi Yandesduk di Tiap Desa dan Kelurahan)
2. Strategi Strenghts
Strategi S
ancaman.
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S
a. Menjalin sinergitas dengan Instansi/Dinas/Pejabat lain mengenai dokumen
kependudukan
b. Meningkatkan kepuasan masyarakat da
c. Mewujudkan
(Pemeliharaan Jaringan SIAK)
3. Strategi Weakness
Strategi W
memanfaatkan peluang.
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W
a. Menciptakan
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
2.5.2 Analisis Strategi Faktor Internal dan E ksternal
Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan
kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan ancaman
yang kemungkinan timbul, maka disusunlah strategi
memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai
kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategis.
Hasil analisis strategis dapat dikemukan dalam bentuk pemetaan interaksi
antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:
Strategi Strenghts -Opportunities (Offensive Strategy) atau Strategi S
Strategi S-O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S
Menyusun dokumen kependudukan sebagai dokumen pokok untuk
menentukan status dan kewenangan seseorang dalam perbuatan hukum
ewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam
bidang Pendaftaran Penduduk;
mplementasikan Sistem Administrasi Kependudukan (Penerapan
Aplikasi Yandesduk di Tiap Desa dan Kelurahan)
Strategi Strenghts – Threats (Dive rsifikasi Strategy) atau Strategi S
Strategi S - T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi
strategi yang termasuk dalam strategi S
Menjalin sinergitas dengan Instansi/Dinas/Pejabat lain mengenai dokumen
kependudukan;
eningkatkan kepuasan masyarakat dalam bidang Pendaftaran Penduduk
Mewujudkan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
(Pemeliharaan Jaringan SIAK);
Strategi Weakness -Opportunities (Turn Arround Strategy) atau Strategi W
Strategi W-O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk
memanfaatkan peluang.
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W
nciptakan pemahaman sekuritas identifikasi data kependudukan
24
ksternal
Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan
kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan ancaman
strategi-strategi yang diperlukan dengan
memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai
kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategis.
Hasil analisis strategis dapat dikemukan dalam bentuk pemetaan interaksi
antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:
Opportunities (Offensive Strategy) atau Strategi S -O
O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
strategi S-O adalah :
okumen kependudukan sebagai dokumen pokok untuk
menentukan status dan kewenangan seseorang dalam perbuatan hukum;
ewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam
Sistem Administrasi Kependudukan (Penerapan
Aplikasi Yandesduk di Tiap Desa dan Kelurahan);
rsifikasi Strategy) atau Strategi S -T
T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi
strategi yang termasuk dalam strategi S-T adalah :
Menjalin sinergitas dengan Instansi/Dinas/Pejabat lain mengenai dokumen
lam bidang Pendaftaran Penduduk;
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Opportunities (Turn Arround Strategy) atau Strategi W-O
O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-O adalah :
pemahaman sekuritas identifikasi data kependudukan;
Rencana Strategis
b. Mengatasi/menyediakan alternative pemecahan masalah jaringan di internal
wilayah Kabupaten
c. Mengada
d. Melaksanakan
Kependudukan
4. Strategi Weakness
Strategi W
ancaman.
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W
a. Mewujudkan
memiliki KTP ganda
b. Memaksimalkan pelayanan melalui Bintek peningkatan kapasitas operator
KTP-el meskipun dengan keterbatasan SDM
c. Melakukan p
2.6 FAKTOR
Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor
keberhasilan Dinas
dan sasaran
peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :
1. Penerapan sendi
meningkatkan efisiensi kerja sehingga penyelenggaraan pelay
berjalan dengan baik,
2. Sumber Daya Manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi
dalam melaksanakan tugas sesuai d
3. Adanya dukungan dari
penyelenggara
4. Kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Perkawinan, Akta Kematian
Penduduk
5. Tertibnya Administrasi Kependudukan
6. Tersedian
7. Tersedianya integrasi data dengan SKPD terkait
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
engatasi/menyediakan alternative pemecahan masalah jaringan di internal
wilayah Kabupaten;
ngadakan Pelatihan tenaga pengelola SIAK
Melaksanakan Pengolahan dalam Penyusunan Lapora
Kependudukan
Strategi Weakness -Threats (Deffensive Startegy) atau Strategi W
Strategi W-T adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W
Mewujudkan ketunggalan NIK sehingga tidak akan ada penduduk yang
memiliki KTP ganda;
emaksimalkan pelayanan melalui Bintek peningkatan kapasitas operator
meskipun dengan keterbatasan SDM
Melakukan pengembangan database kependudukan
2.6 FAKTOR-FAKTOR KUNC I KEBERHASILAN
Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sesuai dengan hasil analisis faktor
peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :
Penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan
meningkatkan efisiensi kerja sehingga penyelenggaraan pelay
berjalan dengan baik, cepat, tepat dan transparansi pelayanan
Sumber Daya Manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Adanya dukungan dari Bupati/Pimpinan terhadap setiap program kegiatan
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Perkawinan, Akta Kematian
Penduduk Kabupaten Bandung.
Tertibnya Administrasi Kependudukan.
Tersedianya sarana dan prasarana SIAK online
Tersedianya integrasi data dengan SKPD terkait
25
engatasi/menyediakan alternative pemecahan masalah jaringan di internal
Pelatihan tenaga pengelola SIAK;
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi
Threats (Deffensive Startegy) atau Strategi W -T
T adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari
Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-T adalah :
tidak akan ada penduduk yang
emaksimalkan pelayanan melalui Bintek peningkatan kapasitas operator
meskipun dengan keterbatasan SDM;
engembangan database kependudukan.
I KEBERHASILAN
Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor-faktor kunci
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan
faktor-faktor kekuatan, kelemahan,
sendi pelayanan di lingkungan Perangkat Daerah
meningkatkan efisiensi kerja sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat
nsparansi pelayanan.
Sumber Daya Manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi
engan tugas pokok dan fungsinya.
/Pimpinan terhadap setiap program kegiatan
epada masyarakat.
Kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Perkawinan, Akta Kematian
line.
Tersedianya integrasi data dengan SKPD terkait.
Rencana Strategis
8. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan
memperhatikan sk
9. Pembentukan Organisasi Dinas sesuai dengan
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Kejelasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas sesuai dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor
di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -
malisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan
memperhatikan skala prioritas kegiatan.
Pembentukan Organisasi Dinas sesuai dengan
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Kejelasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas sesuai dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Dinas
di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
26
malisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan
Pembentukan Organisasi Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Kejelasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri
Dinas Administrasi Kependudukan
Rencana Strategis
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUN GSI
PELAYANAN
Dalam melaksanakan
Kabupaten Bandung
dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaks
Kependudukan dan
1. Sarana dan Prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun
kapabilitas pegawai
2. Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provi
Kabupaten
optimal;
3. Masih bel
penanganan kependudukan dan
4. Keterbatasan
KTP-el diproyeksikan untuk sejumlah wajib KTP yang sudah
5. Setiap orang
6. Kurangnya Data Penduduk yang akurat (Valid) sehingga terjadi Data Ganda
7. Perlunya penyempurnaan database kependudukan dengan meningkatkan
optimalisasi kinerja aparatur dan
kependudukan yang valid, akurat dan mudah diakses
8. Kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah dan masih kurangnya
kesadaran akan kebutuhan Akta Pencatatan Sipil
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
BAB III
ISUE-ISUE STRATEGIS
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUN GSI
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dalam melaksanakan Program Kependudukan dan Penc
Bandung masih dihadapi hambatan–hambatan yang memerlukan
dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaks
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:
Sarana dan Prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun
kapabilitas pegawai;
Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provi
Kabupaten untuk pembangunan bidang Administrasi Kependudukan belum
Masih belum optimalnya koordinasi / kerjasama dengan SKPD serumpun dalam
penanganan kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
Keterbatasan Blanko KTP Elektronik dari Direktorat Jendral Adminduk
el diproyeksikan untuk sejumlah wajib KTP yang sudah
Setiap orang dan anak baru lahir wajib memiliki
Kurangnya Data Penduduk yang akurat (Valid) sehingga terjadi Data Ganda
Perlunya penyempurnaan database kependudukan dengan meningkatkan
optimalisasi kinerja aparatur dan leading sector
kependudukan yang valid, akurat dan mudah diakses
Kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah dan masih kurangnya
kesadaran akan kebutuhan Akta Pencatatan Sipil
III- 1
ISUE STRATEGIS
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUN GSI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
hambatan yang memerlukan solusi
dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan
Sarana dan Prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun
Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan
untuk pembangunan bidang Administrasi Kependudukan belum
um optimalnya koordinasi / kerjasama dengan SKPD serumpun dalam
pemanfaatan data kependudukan;
Elektronik dari Direktorat Jendral Adminduk, Blanko
el diproyeksikan untuk sejumlah wajib KTP yang sudah rekam;
anak baru lahir wajib memiliki Akta Kelahiran;
Kurangnya Data Penduduk yang akurat (Valid) sehingga terjadi Data Ganda;
Perlunya penyempurnaan database kependudukan dengan meningkatkan
sector terkait sehingga diperoleh data
kependudukan yang valid, akurat dan mudah diakses;
Kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah dan masih kurangnya
kesadaran akan kebutuhan Akta Pencatatan Sipil.
Rencana Strategis
3.2 TELAAH VISI, MISI DANPROGRAM KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH TERPILIH
VISI BUPATI
Mema
melalui Tata K
Berlandaskan
MISI BUPATI BANDUNG
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
Arah kebijakan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
TELAAH VISI, MISI DANPROGRAM KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2016-
BANDUNG
Memantapkan Kabupaten Bandung yang M
Kelola Pemerintahan yang Baik dan
erlandaskan Religious, Kultural dan Berwawasan
MISI BUPATI BANDUNG
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
Arah kebijakan :
1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal;
2. Optimalisasi daya tamping pada sarana pendidikan agar sesuai
dengan Standa Pelayanan Minimal
3. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan
kapasitas yang memadai;
4. Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis
vikasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
5. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu
6. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A
7. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang
dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha
8. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan
sekolah dasar;
9. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan
sekolah menengah;
10. Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat skeolah
menengah pertama/sederajat;
11. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan
sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional;
12. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat
berkebutuhan khusus;
13. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga
III- 2
TELAAH VISI, MISI DANPROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
-2021
ntapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
aik dan SinergiPembangunan Perdesaan,
erwawasan Lingkungan.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada
Optimalisasi daya tamping pada sarana pendidikan agar sesuai
dengan Standa Pelayanan Minimal;
eningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan
Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis
vikasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja;
Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
pendidikan berakreditasi A;
Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang
dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha;
rakat untuk mengikuti pendidikan
Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan
Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat skeolah
Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan
sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional;
Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat
Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga
Rencana Strategis
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Misi 2 : Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Arah kebijakan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
pendidik dan kependidikan;
14. Penyelenggaraan pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda pada
setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah);
15. Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilesta
16. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;
17. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olehraga bagi
kelompok disabilitas;
18. Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;
19. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga
fasilitas pendidikan di setiap kecamatan;
20. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di
setiap kecamatan;
21. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang
pembangunan;
22. Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum
melek huruf;
23. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;
24. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan minat
membaca.
Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Arah kebijakan :
1. Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit,
puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap
kecamatan;
2. Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;
3. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana
kesehatan;
4. Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;
5. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat
di setiap kecamatan;
6. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang
terdistribusi di seluruh wilayah Kabupat
7. Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular
dan tidak menular secara periodik;
8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk
kriteria prasejahtera;
III- 3
Penyelenggaraan pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda pada
setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah);
Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan;
Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;
Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olehraga bagi
Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;
Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada
fasilitas pendidikan di setiap kecamatan;
Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di
Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang
Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum
Peningkatan penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan minat
Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit,
puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap
Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;
Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana
Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;
Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat
Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang
terdistribusi di seluruh wilayah Kabupaten;
Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular
dan tidak menular secara periodik;
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk
Rencana Strategis
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan
wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan
Arah kebijakan :
A.
B.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera;
11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan
lansia di fasilitas- fasilitas kesehatan masyarakat;
12. Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;
13. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor pemerintahan;
14. Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang
PHBS;
15. Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan;
16. Penginisiasian desa siaga aktif.
Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang
wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan
Arah kebijakan :
A. Sektor Transportasi dan Perhubungan
1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten
Bandung;
2. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;
3. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat
memicu kemacetan lalu lintas;
4. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;
5. Pengembangan dan penataan terhadap simpul
transportasi;
6. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;
7. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan
berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;
8. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya
peningkatan layanan transportasi publik;
9. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);
10. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.
B. Sektor Sumber Daya Air
1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau
seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
2. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;
3. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;
4. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya.
III- 4
pembinaan keluarga berencana dan keluarga
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan
fasilitas kesehatan masyarakat;
Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;
sipasi perempuan di sektor pemerintahan;
Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang
Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang
infrastuktur yang terpadu tata ruang
wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan
Sektor Transportasi dan Perhubungan
Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten
Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;
kegiatan di luar lalu lintas yang dapat
Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;
Pengembangan dan penataan terhadap simpul- simpul
Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;
Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan
berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;
Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya
peningkatan layanan transportasi publik;
Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);
Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.
aan air bersih yang menjangkau
seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;
Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;
Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya.
Rencana Strategis
C.
D.
E.
F.
Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Arah kebijakan :
1.
2.
3.
4.
Misi 5 : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan
komp
Arah kebijakan :
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
C. Sektor Permukiman
1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat
Berpenghasilan Rendah
D. Sektor Telekomunikasi dan Informatika
1. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang
perhubungan;
2. Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah
terhadap publik.
E. Sektor Listrik dan Energi
Untuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya
peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan
F. Sektor Tata Ruang
1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;
3. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang
dalam lingkup pemerintah;
4. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang
mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian
pemanfaatan ruang;
5. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan
dampak bencana;
6. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;
7. Pembangunan polder dan kolam retensi;
8. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Arah kebijakan :
1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan
Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Peningkatan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenag
Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan
kompetitif
Arah kebijakan :
III- 5
eningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat
Sektor Telekomunikasi dan Informatika
Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang
alternatif media komunikasi pemerintah
Untuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya
peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan
Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;
Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang
Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang
kung terhadap upaya penertiban pengendalian
Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan
Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;
Pembangunan polder dan kolam retensi;
aan Sistem Jaringan Drainase
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan
Rencana Strategis
A.
B.
C.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
A. Sektor Perdagangan dan Jasa
1. Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor
perdagangan, hotel dan restoran;
2. Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;
3. Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong
perkembangan iklim usaha perdagangan;
4. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;
5. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas
pengelolaan pasar rakyat;
6. Penataan dan pemberdayaan PKL;
7. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang
diperdagangkan;
8. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
atau barang penting;
9. Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk
produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan
kemitraan produsen dengan pedagang pasar;
10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;
11. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran
12. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;
13. Pengembangan E-Commerce;
14. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;
15. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri;
16. Pembentukan dan Pengembangan Komite
Pemasaran dalam wadah Bussiness Development Center.
B. Sektor Usaha Agrobisnis
1. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;
2. Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra
pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian,
peternakan dan perikanan; serta
4. Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.
C. Sektor Pariwisata
1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten
Bandung;
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui
III- 6
Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor
perdagangan, hotel dan restoran;
Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;
Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong
perkembangan iklim usaha perdagangan;
Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;
Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas
yaan PKL;
Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang
Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-
produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan
kemitraan produsen dengan pedagang pasar;
10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;
11. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk;
12. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;
Commerce;
14. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;
15. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri;
16. Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan
Pemasaran dalam wadah Bussiness Development Center.
Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;
Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra
pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian,
peternakan dan perikanan; serta
Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.
Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten
Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui
Rencana Strategis
D.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
pengembangan ekowisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata;
4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dala
pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata
berbasis masyarakat;
5. Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang
memadai menuju kawasan objek wisata.
D. Sektor Koperasi dan UMKM
1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan
klaster UMKM;
2. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;
3. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;
4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;
5. Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi;
6. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;
7. Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian,
perdagangan dan usaha kecil menengah;
8. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi
pengolahan limbah dalam sektor industri;
9. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan
dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah
lingkungan;
10. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk
unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional; ;
11. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha /
UKM / IKM;
12. Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses
produksi UMKM dan IKM;
13. Peningkatkan jaminan mutu produk
14. Pegembangan Desain dan Kemasan produk
dan IKM; 15. Pengembangan Legailitas Hak Cipta;
16. Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam
mengembangkan ciri khas / keunikan produk;
17. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang
pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat;
18. Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan
industri olahan berbasis masyarakat.
III- 7
Peningkatan promosi pariwisata;
Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam
pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata
Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang
memadai menuju kawasan objek wisata.
Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan
Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;
Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;
Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;
rmodalan terutama melalui koperasi;
Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;
Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian,
perdagangan dan usaha kecil menengah;
Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi
pengolahan limbah dalam sektor industri;
Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan
dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah
10. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk
saing di pasar internasional; ;
Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha /
Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses
Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM;
mbangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM
dan IKM; 15. Pengembangan Legailitas Hak Cipta;
Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam
mengembangkan ciri khas / keunikan produk;
Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang
industri olahan berbasis masyarakat;
Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan
industri olahan berbasis masyarakat.
Rencana Strategis
E.
Misi 6 : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
Arah kebijakan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;
11. Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam
12. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola
13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan
14. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan
15. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.
Misi 7 : Meningkatkan Kemandirian Desa
Arah kebijakan :
1.
2.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
E. Sektor Investasi/ Penanaman Modal
1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh
pemerintah;
2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
Arah kebijakan :
1. Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses
oleh masyarakat;
2. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan
infrastruktur sanitasi lingkungan;
4. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi
lingkungan;
5. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan
lingkungan hidup;
6. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki
kompetensi di bidang kehutanan;
7. Peningkatan pelestarian sumber daya hutan;
8. Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;
9. Peningkatan penanganan lahan kritis;
10. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;
11. Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam
secara intensif antara pemerintah dan masyarakat;
12. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan
umum dan bukan umum;
14. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan
lingkungan hidup;
15. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.
Meningkatkan Kemandirian Desa
Arah kebijakan :
1. Pengembangan desa mandiri percontohan;
2. Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.
III- 8
Sektor Investasi/ Penanaman Modal
Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh
Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses
Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan
Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan
ningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi
Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan
Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki
n pelestarian sumber daya hutan;
Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;
Peningkatan penanganan lahan kritis;
10. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;
11. Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam
secara intensif antara pemerintah dan masyarakat;
12. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman
14. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan
15. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.
contohan;
Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.
Rencana Strategis
Misi 8 : Meningkatkan reformasi birokrasi
Arah kebijakan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di
11. Penyediaan Aplika
12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi
13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan
14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung
15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi
16. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan
Misi 9 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
Arah kebijakan :
1.
2.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
Meningkatkan reformasi birokrasi
Arah kebijakan :
1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
aparatur pemerintah;
2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional
APIP;
3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah
daerah;
4. Penataan Kelembagaan;
5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;
6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas
SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas
infrastruktur kearsipan;
7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui
media diseminasi informasi sesuai Standar Pelay
(SPM) Bidang Kominfo ;
8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;
9. Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;
10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di
Lingkungan Pemkab Bandung;
11. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-
12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK);
13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan
retribusi;
14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung
peningkatan pendapatan daerah;
15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan
yang dianggarkan
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
Arah kebijakan :
1. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan
daerah;
2. Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam
masyarakat;
III- 9
Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional
Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah
Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;
Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas
SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas
Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui
media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;
Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;
10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di
-Government;
12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi
13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan
14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung
15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan
Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam
Rencana Strategis
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prioritas P embangunan
Tahun 2016 –
1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan
3. Penanganan Kemiskinan dan PMKS
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
5. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
6. Reformasi birokrasi
7. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
8. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
9. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
10. Pemantapan
11. Pengendalian pencemaran lingkungan
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
3. Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam
mengamankan wilayah;
4. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan
dini/ deteksi dini;
5. Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi
tentang wawasan kebangsaan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;
7. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan
masyarakat;
8. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama.
embangunan Jangka Menengah K abupaten
– 2021
Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan
Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan
Penanganan Kemiskinan dan PMKS
Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
Reformasi birokrasi
Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
tapan pembangunan wilayah perdesaan
Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
Pengendalian pencemaran lingkungan.
III- 10
Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam
Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan
Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;
ehidupan beragama dalam kehidupan
Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
abupaten Bandung
Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan
Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan
Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
tapan pembangunan wilayah perdesaan
Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
angan
Rencana Strategis
3.3 TELAAH RENSTRA KABUPATEN BANDUNG
KEGIATAN
Besarnya jumlah penduduk dan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
diperlukan tertibnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Untuk mendukung upaya di atas maka diperlukan peningkatan
Fasilitasi Data Informasi Administrasi
1. Meningkatkan upaya Tertib A
database Kependudukan
2. Meningkatkan si
Sistem Info
3. Meningkatkan pelayanan
terjangkau dan tepat waktu
4. Meningkatkan pelayanan
berbasis SIAK
ISU
NASIONAL
PENINGKATAN
PELAYANAN
PUBLIK
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
TELAAH RENSTRA KABUPATEN BANDUNG
KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Besarnya jumlah penduduk dan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
diperlukan tertibnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Untuk mendukung upaya di atas maka diperlukan peningkatan
asilitasi Data Informasi Administrasi Kependudukan
Meningkatkan upaya Tertib Administrasi Kependudukan melalui
database Kependudukan berdasarkan by NIK by NAME by ADDRESS
Meningkatkan sistem dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu melalui
Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) On Line
Meningkatkan pelayanan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang lebih baik,
terjangkau dan tepat waktu
Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berbasis SIAK
NASIONAL
KATAN
PELAYANAN
ISU JAWABARAT
Peningkatan
Pelayanan Publik
ISU KABUPATEN
BANDUNG
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
III- 11
TELAAH RENSTRA KABUPATEN BANDUNG ,PRIORITAS PROGRAM DAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Besarnya jumlah penduduk dan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
diperlukan tertibnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Untuk mendukung upaya di atas maka diperlukan peningkatan Pengelolaan
Kependudukan penanganan melalui :
rasi Kependudukan melalui Penyempurnaan
by NIK by NAME by ADDRESS
stem dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu melalui
asi Kependudukan (SIAK) On Line
kepada masyarakat yang lebih baik,
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ISU KABUPATEN
BANDUNG
Peningkatan kualitas
Pelayanan Publik
PRIORITAS
PEMBANGUNANKABUPATEN 201
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil
2. Peningkatan Kepemilikan KTP-el , KK, Akta
Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian,
Pencatatan Sipil lainnya
3. Database Penduduk skala Kabupaten Bandung
4. Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik melalui Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola dalam
Peningkatan Aparatur yang
Handal dan Profesional
PROGRAM PRIORITAS SKPD
2016-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik melalui Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola dalam
yang
Rencana Strategis
3.4 PENENTUAN ISU
Sembilan misi Bupati Bandung di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari
isu strategis yang telah dianalisis. Isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2016
2021 adalah sebagai berikut :
1. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi
2. Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
3. Masih terbatasnya infrastuktur dasar dan kurangnya saranan pelayanan publi
yang aman dan nyaman bagi wanita, anak
4. Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
5. Belum optimaln
ketertiban umum dan keamanan
6. Masih perlunya pembedayaan masyarakat desa
7. Masih perlu ditingkatnya daya saing perekonomian produk unggulan
8. Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
9. Belum efek
luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diu
lampiran I Tabel
Fungsi Dinas
dikemukakan
Isu- isu Strategis
Bandung
Terkait dengan isu strategis Kabupaten Bandung
pemerintahan dan kerjasama dalam
keamanan” maka Bupati Bandung menetapkan M
reformasi birokrasi”
penyediaan pelayanan publik melalui upaya
aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan
system pelayanan berbasis teknologi.
Selaras dengan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Adminduk
2) Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan
3) Peningkatan Kepemilikan Akta
4) Sumber D
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Sembilan misi Bupati Bandung di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari
isu strategis yang telah dianalisis. Isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2016
2021 adalah sebagai berikut :
Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi
Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
Masih terbatasnya infrastuktur dasar dan kurangnya saranan pelayanan publi
yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia dan difabel
Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan keamanan
Masih perlunya pembedayaan masyarakat desa
Masih perlu ditingkatnya daya saing perekonomian produk unggulan
Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya
luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diu
lampiran I Tabel 3.1Tentang Identifikasi Permasalahan berdasar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
:
isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terkait dengan isu strategis Kabupaten Bandung
pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
maka Bupati Bandung menetapkan M
reformasi birokrasi”yang diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi
penyediaan pelayanan publik melalui upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja
aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan
system pelayanan berbasis teknologi.
Selaras denganmisi dan isu strategis Kabupaten Bandung
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan isu strategis sebagai berikut:
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Adminduk
Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan
Peningkatan Kepemilikan Akta-Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat
Daya Manusia yang profesional
III- 12
Sembilan misi Bupati Bandung di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari
isu strategis yang telah dianalisis. Isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2016-
Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
Masih terbatasnya infrastuktur dasar dan kurangnya saranan pelayanan publik
anak, lansia dan difabel
Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
ya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan
Masih perlunya pembedayaan masyarakat desa
Masih perlu ditingkatnya daya saing perekonomian produk unggulan
Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
tifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya
Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada
ermasalahan berdasarkan Tugas dan
ndudukan dan Pencatatan Sipil, maka selanjutnya akan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Terkait dengan isu strategis Kabupaten Bandung “Belum optimalnya kinerja
penyelenggaraan ketertiban umum dan
maka Bupati Bandung menetapkan Misi ke-8 yaitu“Meningkatkan
yang diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi
upaya peningkatan kualitas kinerja
aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan
dan isu strategis Kabupaten Bandung, maka Dinas
menentukan isu strategis sebagai berikut:
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Adminduk
Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan
encatatan Sipil bagi masyarakat
Rencana Strategis
5) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan
6) Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7) Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kemati
8) Penerapan KTP Elektronik
9) Terintegrasinya Data
10) Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk diubah menjadi stelsel
aktif kewajiban kepada Pemerintah atau melalui Petugas dalam
Keliling
11) Peningkatan informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat
Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan,
dan Pencatatan Sipil
yaitu :
• Tepat Sasaran
• Ramah dalam Pelayanan
• Terjamin Kepastian Hukum
• Berkas Lengkap, Proses
Diharapkan melalui isu strategis tersebut di atas
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat mencapai tujuan dengan menentukan
strategi-strateg
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kemati
Penerapan KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA)
Terintegrasinya Database Kependudukan dengan SKPD terkait
Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk diubah menjadi stelsel
aktif kewajiban kepada Pemerintah atau melalui Petugas dalam
Peningkatan informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat
Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan,
dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan sesuai dengan motto pelayanan
“ T E R T I B “
Tepat Sasaran
Ramah dalam Pelayanan
Terjamin Kepastian Hukum
Berkas Lengkap, Proses Tepat
Diharapkan melalui isu strategis tersebut di atas
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat mencapai tujuan dengan menentukan
strategi selama kurun waktu tahun 2016-2021.
III- 13
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK On line
Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kematiannya
dan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kependudukan dengan SKPD terkait
Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk diubah menjadi stelsel
aktif kewajiban kepada Pemerintah atau melalui Petugas dalam Pelayanan
Peningkatan informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat
Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan
melaksanakan pelayanan sesuai dengan motto pelayanan
Diharapkan melalui isu strategis tersebut di atas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat mencapai tujuan dengan menentukan
2021.
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016
Kab. Bandung 2016-2021 III- 8
Rencana Strategis
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGA
DAN PENCATATAN SIPIL
Rencana Strategis
Bandung Tahun 201
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016
Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu
Band ung yang
Pemerintahan yang
Religius, K ultural dan
dalam 9 (sembilan
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan
memperhatikan aspek kebencanaan
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Kemandirian Desa
8. Meningkatkan
9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Untuk bisa mewujudkan
Bandung sesuai denganmisi ke 8 (delapan) yaitu
Birokrasi dan untuk mencapai tujuan pembangunan
dan Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Publik,
Efisiensi Pelayanan Administrasi Publik.
Pembangunan Kabupaten Bandung,maka
Sipil merumuskan
efisiensi perencan
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGA
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bandung Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016
Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu
ung yang Maju, Mandiri dan B erdaya
emerintahan yang Baik dan SinergiP embangunan
ultural dan Berwawasan L ingkungan
sembilan) Misi Pembangunan yaitu :
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan
memperhatikan aspek kebencanaan;
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
Meningkatkan Kemandirian Desa
Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Untuk bisa mewujudkan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten
sesuai denganmisi ke 8 (delapan) yaitu
dan untuk mencapai tujuan pembangunan
dan Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Publik,
i Pelayanan Administrasi Publik.Sejalan dengan
Pembangunan Kabupaten Bandung,maka Dinas
merumuskan tujuan dan sasaran yang dapat mendorong
efisiensi perencanaan pembangunan.
1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGA H DINAS KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANDUNG
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten
Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu “Memantapkan Kabupaten
erdaya Saing melalui Tata Kelola
embangunan Perdesaan, Berlandaskan
ingkungan ” .Visi tersebut dijabarkan ke
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan;
Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan
Masyarakat;
Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif;
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
encana Pembangunan Pemerintah Kabupaten
sesuai denganmisi ke 8 (delapan) yaitu Meningkatkan Reformasi
dan untuk mencapai tujuan pembangunan Meningkatkan Kinerja Aparatur
dan Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Publik,serta sasaran Meningkatkan
ejalan dengan strategi dan arah kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
yang dapat mendorong efektivitas dan
Rencana Strategis
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya
dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi perumusan kebijakan, program dan
kegiatan melalui penyel
Kependudukan
dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi yaitu :
A. TUJUAN
1. Meningkatkan
Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas S
Daya
2. Terwujudnya
ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat
3. Terwujudnya
data dan informasi berbasis teknologi informasi
4. Terintegrasinya
5. Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait
stelsel aktif.
B. SASARAN
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
3. Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Meningkatnya Teknologi Informasi
Kependudukan
5. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi
6. Mewuju
Kependudukan
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi perumusan kebijakan, program dan
kegiatan melalui penyelenggaraan pembangunan bidang
Kependudukan yang menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi yaitu :
Meningkatkan Pembangunan melalui
Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas S
aya Manusia;
Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang
ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat
Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan
data dan informasi berbasis teknologi informasi
integrasinyadata daninformasi kependudukan dan
Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait
stelsel aktif.
SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan Administrasi
Kependudukan;
Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi
Mewujudkan tersedianya aspek-aspek pendukung Integrasi Data
Kependudukan.
2
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang
upaya organisasi untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi perumusan kebijakan, program dan
enggaraan pembangunan bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi sesuai dengan tugas pokok
Pembangunan melalui upaya tertib administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas Sumber
Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran,
ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat;
ngelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan
data dan informasi berbasis teknologi informasi;
ependudukan dan pencatatan sipil;
Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan;
Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi
bagi Pengelolaan Administrasi
Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi;
aspek pendukung Integrasi Data
Rencana Strategis
Keterkaitan Tujuan dan Sasarandengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandun g Tahun 201
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 20
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembanguna
Misi Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun 2016 –2021
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan
pendidikan;
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas
pelayanan kesehatan
3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang
terpadu tata ruang wilayah dengan
memperhatikan aspek kebencanaan
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat;
5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang
memiliki keunggulan kompetitif
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Kemandirian Desa
8. Meningkatkan Reformasi Birokrasi
9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
Wilayah
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandun g Tahun 201
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 20 16 –2021
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religious, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan
Misi Pemerintah Kabupaten Bandung
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan
Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas
pelayanan kesehatan;
pembangunan infrastuktur yang
terpadu tata ruang wilayah dengan
memperhatikan aspek kebencanaan;
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang
memiliki keunggulan kompetitif;
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
eningkatkan Kemandirian Desa
Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
Tujuan : Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembangaan penyelenggara pelayanan publik
Sasaran : Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi
Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Arah Kebijakan :Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan
TUJUAN DAN SASARAN PENCATATAN SIPIL
A. TUJUAN1. Meningkatkan
administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas S
2. Terwujudnyayang kepastian hukum dan proses tepat
3. Terwujudnyadan pendayagunaan data dan informasi berbasis teknologi informasi
4. Terintegrasinyadpencatatan sipil;
5. Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif
B. SASARAN1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil2. Meningkatnya Tertib Administrasi
Kependudukan;3. Meningkatnya kemampuan SDM dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
5. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi;
6. Mewujukan tersedianya aspekIntegrasi Data Kependudukan.
3
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandun g Tahun 201 6-2021
21
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola n Perdesaan, Berlandaskan Religious, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembangaan penyelenggara pelayanan
Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan
TUJUAN DAN SASARAN DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TUJUAN Meningkatkan Pembangunan melalui upaya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran, ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat; Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis teknologi informasi;
integrasinyadata dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif.
SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan; Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan Administrasi Kependudukan; Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi; Mewujukan tersedianya aspek-aspek pendukung Integrasi Data Kependudukan.
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola n Perdesaan, Berlandaskan Religious, Kultural
KEPENDUDUKAN DAN
upaya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melalui
Administrasi Kependudukan tepat sasaran, ramah dalam pelayanan, terjamin
ngelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis
informasi kependudukan dan
Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Tertib Administrasi
Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Teknologi Informasi bagi
Meningkatnya Pendayagunaan Data dan
aspek pendukung
Rencana Strategis
Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran
tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Tujuan Sasaran
Terwujudnya administrasi perkantoran
Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya pemenuhan disiplin aparatur
Terwujudnya rencana, laporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Berfungsinya jaringan SIAK on line secara terpadu
Meningkatnya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan SIAK on line
Terwujudnya pemeilharaan aplikasi SIAK on line
Meningkatnya pemeliharaan aplikasi SIAK
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran
tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:
Tabel. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
%
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
%
Meningkatnya pemenuhan disiplin aparatur
Persentase pemenuhan disiplin aparatur
%
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
%
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Cakupan Penerbitan / Kepemilikan KK
%
Cakupan Penerbitan / Kepemilikan KTP
%
Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta Kelahiran
%
Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta Kematian
%
Meningkatnya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan SIAK on line
Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara
unit
Meningkatnya pemeliharaan aplikasi
Jumlah aplikasi SIAK
aplikasi
4
Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap
tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung
Target Kinerja pada Tahun ke-
1 2 3 4
100
100
100
100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
74 80 87 94
90 92.5 94 96
63 63.5 64 64.5
3 6 9 12
39 39 39 39
2 1 1 1
5
100
100
100
100
96
98
65
15
39
1
Rencana Strategis
Terwujudnya koordinasi dengan instansi
Meningkatnyapenerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi
Tersedianya data kependudukan
Meningkatnya jumlah dokumentasi informasi kependudukan
Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat
Meningkatnyua jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
Terwujudnya pelayanan pencatatan sipil yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien
Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil baik kuantitas maupun kualitas , meningkatnya presentase Akta Pencatatan Sipil
Tersedianya data kependudukan
Meningkatnya jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya jumlah dokumen kebijakan kependudukan
Terwujudnya tenaga pelaksana Adminduk yang terampil
MeningkatnyaJumlah Aparatur/SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja
Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan tertibnya Adminduk
Meningkatnya frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan Adminduk
Tertibnya identitas kependudukan
Meningkatnya pelaksanaan penertiban identitas kependudukan
Terwujudnya tertib Adminduk
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP elektronik
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KK
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KIA
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi
Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi
akta
Meningkatnya jumlah dokumentasi informasi kependudukan
Jumlah dokumentasi informasi kependudukan
dokumen
Jumlah database SKPD yang teritegrasi
database
Meningkatnyua jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
jenis
Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil baik kuantitas maupun kualitas , meningkatnya presentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
a. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan
b. Jumlah Akta
Perkawinan yang diterbitkan
c. Jumlah
penduduk yang memiliki Akta Kematian
Akta
Meningkatnya jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil
Jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil
kegiatan
Meningkatnya jumlah dokumen kebijakan kependudukan
Jumlah dokumen kebijakan kependudukan
dokumen
MeningkatnyaJumlah Aparatur/SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerjan
Jumlah Aparatur/SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja
orang
Meningkatnya frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan Adminduk
Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan Adminduk
kegiatan
Meningkatnya pelaksanaan penertiban identitas kependudukan
Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan
dokumen
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP elektronik
Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik
Jumlah Kepemilikan KTP
Jumlah Penerbitan KTP
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KK
Jumlah penduduk yang ber KK
Jumlah Kepemilikan KK
Jumlah Penerbitan KK
Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KIA
Jumlah penduduk yang ber KIA
Jumlah Kepemilikan KIA
Jumlah Penerbitan KIA
5
1.125 1.050 850 650
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
112.000
153
1.550
112.000
155
1.590
114.000
158
1.650
117.000
160
1.700
120.000
1.750
0 1 0 0
1 1 1 1
0 0 0 110
6 6 6 6
12 12 12 12
2.210.387 2.310.387 2.410.387 2.510.387 2.610.387
306.301 100.000 100.000 100.000 100.000
1.267.000 1.367.000 1.467.000 1.567.000 1.667.000
300.000 100.000 100.000 100.000 100.000
0 50.000 150.000 250.000 350.000
0 50.000 100.000 100.000 100.000
450
1
1
1
120.000
165
1.750
0
1
115
6
12
2.610.387
100.000
1.667.000
100.000
350.000
100.000
Rencana Strategis
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
A. Strategi
Untuk lebih mengoptimalkan lagi hasil pembangunan
Pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka saat ini sedang
ditingkatkan upaya dan strategi :
1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dalam
stakeholder, mulai tahap perenca
2. Meningkatkan
dan pencatatan
3. Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai
dengan Standar Pelayanan
4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta
5. Meningkatkan
stelsel aktif
6. Meningkatkan
yang sadar dan tertib Administrasi kependudukan sehingga masyarakat
Kabupaten Bandung memiliki akta
7. Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT
8. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi,
B. Kebijakan
Memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan masalah kependudukan
dan pencatatan sipil
ditetapkan dan strategi yang akan dilaksanakan, maka
Pencatatan Sipil
pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:
1. Kebijakan Internal
a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN KABUPATEN BANDUNG
Untuk lebih mengoptimalkan lagi hasil pembangunan
Pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka saat ini sedang
ditingkatkan upaya dan strategi :
Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dalam
eholder, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantaua
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profe
encatatan sipil;
Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai
dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP);
Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta
Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait
stelsel aktif
Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung
dar dan tertib Administrasi kependudukan sehingga masyarakat
Kabupaten Bandung memiliki akta-akta catatan sipil
Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi,
Kebijakan
Memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan masalah kependudukan
dan pencatatan sipil juga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dan strategi yang akan dilaksanakan, maka
Pencatatan Sipil menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:
Kebijakan Internal
Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil
6
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
Untuk lebih mengoptimalkan lagi hasil pembangunan Kependudukan dan
Pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka saat ini sedang
Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dalam
naan, pelaksanaan dan pemantauan;
Daya Manusia yang profesional dibidang kependudukan
Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai
Operasional (SOP);
Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil;
emitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan
ercapainya masyarakat Kabupaten Bandung
dar dan tertib Administrasi kependudukan sehingga masyarakat
akta catatan sipil;
Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT;
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi,
Memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan masalah kependudukan
juga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dan strategi yang akan dilaksanakan, maka Dinas Kependudukan dan
jakan dalam proses perencanaan dan
Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil
Rencana Strategis
b. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan
terkait (
31 kecamatan
c. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d. Penyempurnaan database dengan meningkatkan optimalisasi kinerja
leading se
kependudukan)
e. Pembuatan
serta kegiatan sosialisasi di 31 kecamatan dan
f. Mendorong pelayanan keliling d
berdasarkan
2. Kebijakan Eksternal
a. Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Administrasi Kependudukan
b. Meningkatkan koordinasi untuk
c. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder
d. Melakukan sosialisasi perlunya Akta
NIK by Name by Address
e. Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari
penyusunan perencanaan,
bimbingan lanjut
f. Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah
daerah dalam pembangunan Penataan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipi
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan
terkait (Kemendagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP
31 kecamatan
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyempurnaan database dengan meningkatkan optimalisasi kinerja
leading sektor terkait sebagai penyajian keabsahan suatu data (data
kependudukan)
Pembuatan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
serta kegiatan sosialisasi di 31 kecamatan dan
Mendorong pelayanan keliling dalam pencatatan kelahiran dan kematian
berdasarkan by NIK by Name by Address
Kebijakan Eksternal
Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Administrasi Kependudukan
Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Pencatatan Sipil
Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder
Melakukan sosialisasi perlunya Akta-akta Pencatatan Sipil
NIK by Name by Address
Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasa
bimbingan lanjut
Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah
daerah dalam pembangunan Penataan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
7
Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi
dagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP-el di
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyempurnaan database dengan meningkatkan optimalisasi kinerja dengan
tor terkait sebagai penyajian keabsahan suatu data (data
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
serta kegiatan sosialisasi di 31 kecamatan dan 280 desa/kelurahan.
alam pencatatan kelahiran dan kematian
Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Administrasi Kependudukan
Tertibnya Pencatatan Sipil
Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder
akta Pencatatan Sipil berdasarkan by
Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari
pelaksanaan, pengawasan, monev serta
Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah
daerah dalam pembangunan Penataan Administrasi Kependudukan dan
Rencana Strategis
Dinas
Tujuan Meningkatkan pembangunan melalui upaya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui peningkatan kualitas SDM
Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran, terjamin kepastian hokum dan proses tepat
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Tabel. 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan KebijakaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran Strategi
melalui upaya tertib
Kependudukan dan encatatan Sipil
Meningkatnya kemampuan SDM tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholderdari perencanaan, pelaksanaanpemantauan
Kependudukan
terjamin kepastian hokum dan proses tepat
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik kuantitas dan kualitas, meningkatnya persentase kepemilikan KTP, dan KK
Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP)
Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan Kematian
a. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung yang sadar dan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat Kabupaten Bandung memiliki akta-akta catatan sipil
8
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijaka n Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Strategi Kebijakan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Kependudukan
encatatan
Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDMtentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder
b. Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring evaluasi serta bimbingan lanjut
Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ai dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP)
a. Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan by NIK by name by address
b. Meningkatkan koordinasi
untuk tertibnya Administrasi Kependudukan
Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung yang sadar dan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat Kabupaten Bandung memiliki
akta catatan
a. Meningkatkan koordinasi untuk tertibnya Pencatatan Sipil
b. Melakukan Sosialisasi perlunya Akta Pencatatan Sipil berdasarkan by NIK by Name by Address
c. Mendorong untuk secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran secara online sesuai aplikasi SIAK
Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas
Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan
pengawasan, monitoring evaluasi serta bimbingan
Meningkatkan pelayanan
berdasarkan by NIK by
Meningkatkan koordinasi
Meningkatkan koordinasi
Melakukan Sosialisasi
by NIK by
secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran secara online sesuai aplikasi
Rencana Strategis
Tujuan
Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi
Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Sasaran Strategib. Meningkatkan
animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil
kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis Teknologi
Meningkatnya teknologi informasi sebagai basis pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi
Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT
Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil
Mewujudkan tersedianya aspek-aspek pendukung terwujudnya integrasi data kependudukan
a. Menyediakan website, mengupdate konten website dan meningkatkan kualitas SDM pengelola website
b. Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyusunan profil perkembangan Kependudukan, dan meningkatkan
9
Strategi Kebijakan Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki
akta catatan sipil
Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT
a. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi berdasarkan by NIK by name by address
b. Komitmen bersama
antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam pembangunan Penataan Adminduk dan Pencatatan Sipil
c. Pembuatan kebijakan
tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan sosialisasi di 31 Kec dan 280 desa /kelurahan
Menyediakan website, mengupdate konten website
meningkatkan kualitas SDM pengelola website
a. Membangun, mengembangkan dan memelihara website, mengelola konten website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Melakukan koordinasi
internal dan eksternal dengan pihak terkaitmelaksanakan pengelolaan website
Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyusunan profil perkembangan Kependudukan,
meningkatkan
a. Mengajukan penetapan tim penyusunan profil perkembangan kependudukan dan melakukan penyususnan profil perkembangan kependudukan
Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan
berdasarkan by NIK by name by address
Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam pembangunan Penataan Adminduk dan
Pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan
kependudukan dan sosialisasi di 31 Kec dan
desa /kelurahan
mengembangkan dan memelihara website,
Kependudukan dan
Melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak terkait, dan
pengelolaan website
Mengajukan penetapan tim penyusunan profil
ependudukan dan melakukan penyususnan profil perkembangan
Rencana Strategis
Tujuan
Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam meningkatkan stelsel aktif
Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-
Sasaran Strategikoordinasi internal dan lintas sektor untuk menunjang pengumpulan dan analisis data kependudukan
c. Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan informasi kependudukan melalui audio visual, media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan pameran pembangunan
kemitraan dengan Menjalin kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif
Menjalin kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif
10
Strategi Kebijakan koordinasi internal dan lintas sektor untuk menunjang pengumpulan dan analisis data kependudukan
b. Melaksanakan pelatihan di bidang penyusunan profil perkembangan kependudukan dan memfasilitasi dan membangun hubungankerja yang kondusif antar unit/instansi yang tergabung dalam tim penyusunan perkembangan kependudukan
Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
a. Menyusun rumusan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan
b. Melaksanakan pelatihan di bidang penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan dan melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan informasi kependudukan melalui audio visual, media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan pameran pembangunan
a. Memfasilitasi sosialisasi kebijakan dan informasi kependudukan
b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
Menjalin kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif
a. Mendorong pelayanan keliling dalam pencatatan kelahiran dan kematian berdasarkan by NIK by name by address
b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
Melaksanakan pelatihan di bidang penyusunan profil perkembangan kependudukan dan
membangun hubungan kerja yang kondusif antar
dalam tim
Menyusun rumusan
kebijakan
Melaksanakan pelatihan di bidang penyerasian
kebijakan kependudukan dan melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non
Memfasilitasi sosialisasi kebijakan dan informasi
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
Mendorong pelayanan
kelahiran
berdasarkan by NIK by
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
RencanaStrategis
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
5.1. RENCANA
Strategipencapaiantujuandansasaran
nPencatatanSipil
menyeluruhdanterpadumengenaiupaya
upayaorganisasiuntukmencapai
diukurberdasarkanpotensi yang adadandiimplementasikanmelalui program
dankegiatan.
A. Belanja Program danKegiatan yang harusada di setiap SKPD
1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
2. Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
3. Program PeningkatanDisiplinAparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
B. Belanja Program danKegiatanberdasarkanUrusan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatanyang dilaksanakan
a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
b. Implementasi Sistem
dan pemeliharaan)
c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
d. Pengolahan dalam
e. Penyediaan
f. Peningkatan
Sipil)
g. Pengembangan Datab
h. Penyusunan
i. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
j. Sosialisasi kebijakan kependudukan
k. Monitoring,
l. Peningkatan
KTP,KK
RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-202
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Strategipencapaiantujuandansasaranjangkamenengah
nPencatatanSipilKabupaten Bandung
menyeluruhdanterpadumengenaiupaya-
upayaorganisasiuntukmencapaitujuandansasarandalamkurun
diukurberdasarkanpotensi yang adadandiimplementasikanmelalui program
Belanja Program danKegiatan yang harusada di setiap SKPD
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Program PeningkatanDisiplinAparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Belanja Program danKegiatanberdasarkanUrusan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
yang dilaksanakan berdasarkan program adalah sebagai berikut:
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating
dan pemeliharaan)
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi
Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Pengembangan Database Kependudukan
Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan
KK, Penerapan KTP-el danKartuIdentitasAnak
2021 V - 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
jangkamenengahDinasKependudukanda
merupakanrencana yang
tujuandansasarandalamkurunwaktu2016-2021 yang
diukurberdasarkanpotensi yang adadandiimplementasikanmelalui program
Belanja Program danKegiatan yang harusada di setiap SKPD
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Belanja Program danKegiatanberdasarkanUrusan
Program Penataan Administrasi KependudukandanCatatanSipil
berdasarkan program adalah sebagai berikut:
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Administrasi Kependudukan (membangun, updating
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
nformasiKependudukan
Informasi yang dapat diakses Masyarakat
idang Kependudukan (Pencatatan
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan
el danKartuIdentitasAnak)
RencanaStrategis
5.2. INDIKATOR KINERJA
IndikatorKinerjaUtama (IKU) :
1. CakupanPenerbitan/Kepemilikan KK
2. CakupanPenerbitan/Kepemilikan KTP
3. CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKelahiran
4. CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKematian
Indikator :
a. Jumlah
b. Jumlahaplikasi
c. Jumlahpenerbitandokumenpencatatansipil yang difasilitasi
d. Jumlahdokumentasiinformasikependudukan
e. Jumlahjenisinformasi yang dapatdiaksesolehmasyarakat
f. Jumlah
g. Jumlah
h. Jumlah
i. Jumlah database SKPD yang terintegrasi
j. Jumlahdokumenkebijakankependudukan
k. Jumlahaparatur/SDM yang
mengikutiBintek/Penyuluhanhukumimplementasikebijakankependudukan
l. Frekuensikegiatan
dilaksanakan
m. Jumlahlaporanpelaksanaanpenertibanidentitaskependud
n. Jumlahpenduduk yang ber KTP elektronik
o. Jumlahpendudukber KK
p. Jumlah data base kependudukanberbasis NIK
q. Jumlahpenduduk di bawah 16 tahun yang memiliki KIA
5.3. KELOMPOK SASARAN
a. MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayana
KIA
b. MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPencatatanSipil
c. Masyarakatumumnyadanpemerintah
d. PengelolaandanPengembanganJarin
e. JaringandanKomunikasi Data sampaike Tingkat Kecamatan
RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-202
INDIKATOR KINERJA
IndikatorKinerjaUtama (IKU) :
CakupanPenerbitan/Kepemilikan KK
CakupanPenerbitan/Kepemilikan KTP-el
CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKelahiran
CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKematian
Indikator :
Jumlah perangkatjaringan SIAK online yang dipelihara
JumlahaplikasipendukungSIAK
Jumlahpenerbitandokumenpencatatansipil yang difasilitasi
Jumlahdokumentasiinformasikependudukan
Jumlahjenisinformasi yang dapatdiaksesolehmasyarakat
Jumlah aktakelahiran yang diterbitkan
Jumlah aktakematian yang diterbitkan
Jumlah aktaperkawinan yang diterbitkan
Jumlah database SKPD yang terintegrasi
Jumlahdokumenkebijakankependudukan
Jumlahaparatur/SDM yang
mengikutiBintek/Penyuluhanhukumimplementasikebijakankependudukan
FrekuensikegiatanSosialisasiKebijakan Administrasi
dilaksanakan
Jumlahlaporanpelaksanaanpenertibanidentitaskependud
Jumlahpenduduk yang ber KTP elektronik
Jumlahpendudukber KK
Jumlah data base kependudukanberbasis NIK
Jumlahpenduduk di bawah 16 tahun yang memiliki KIA
KELOMPOK SASARAN
MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayana
MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPencatatanSipil
Masyarakatumumnyadanpemerintah
PengelolaandanPengembanganJaringan danKomunikasi Data
JaringandanKomunikasi Data sampaike Tingkat Kecamatan
2021 V - 2
CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKelahiran
CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKematian
perangkatjaringan SIAK online yang dipelihara
Jumlahpenerbitandokumenpencatatansipil yang difasilitasi
Jumlahdokumentasiinformasikependudukan
Jumlahjenisinformasi yang dapatdiaksesolehmasyarakat
Jumlahaparatur/SDM yang
mengikutiBintek/Penyuluhanhukumimplementasikebijakankependudukan
AdministrasiKependudukan yang
Jumlahlaporanpelaksanaanpenertibanidentitaskependudukan
Jumlahpenduduk yang ber KTP elektronik
Jumlah data base kependudukanberbasis NIK
Jumlahpenduduk di bawah 16 tahun yang memiliki KIA
MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPenerbitan KK,KTP dan
MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPencatatanSipil
an danKomunikasi Data
JaringandanKomunikasi Data sampaike Tingkat Kecamatan
RencanaStrategis
f. Database
g. Kebij
BidangKependudukanPencatatanSipildanPengelolaanInformasiAdministrasi
KependudukandanPencatatanSipil
SelanjutnyadapatdilihatpadaTabelsebagaiberikut :
RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-202
Database Kependudukan yang akurat
Kebijakan di
BidangKependudukanPencatatanSipildanPengelolaanInformasiAdministrasi
KependudukandanPencatatanSipil
SelanjutnyadapatdilihatpadaTabelsebagaiberikut :
2021 V - 3
akan di
BidangKependudukanPencatatanSipildanPengelolaanInformasiAdministrasi
SelanjutnyadapatdilihatpadaTabelsebagaiberikut :
RencanaStrategis
RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-2021 V - 3
RencanaStrategis
Rencana Strategis (RENSTRA)
merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tugas pokok dan fungsinya
Penyelesaian i
dan Sasaran serta strategi
kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksan
Pembangunan Daerah
Rencana
sebagai
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang
Nomor23Tahun 20
Bandung Nomor 7 Tahun 2011
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005
Renstra
Tahun 2016
lingkungan Dinas
meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menj
dalam penyusun
Sipil Kabupaten Bandung
Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada
kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang t
tahun kedepan.
RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-2020 VI
BAB VI
PENUTUP
cana Strategis (RENSTRA)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan
Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bandung
tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan
Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan p
dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam
kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksan
Pembangunan Daerah.
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagai implementasiUndang-UndangNomor 25 tahun 2004
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang
Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah dan
Bandung Nomor 7 Tahun 2011tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
– 2021 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menj
dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas
Kabupaten Bandung setiap tahun.
Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada
kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang t
tahun kedepan.
2020 VI- 1
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
Kabupaten Bandung dalam melaksanakan
memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan.
yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan
dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun
kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun
UndangNomor 25 tahun 2004
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI
Daerah danPeraturanDaerah Kabupaten
Rencana Pembangunan JangkaPanjang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam
meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada
kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima
LAMPIRAN – LAMPIRAN
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Nomor : 050 / 1697 – Sekret / 2016 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor : 050 / 335 – Sekret / 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
- Formulir VII. G.7 : Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
- Formulir VII. G.8 : Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
- Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
NoSasaran Strategis RENSTRA SKPD
Indikator Kinerja Utama
SatuanKondisi Awal (Tahun 2015)
Kondisi Akhir (Target 2020)
Keterangan
Jumlah yg meliliki Kartu Keluarga sampai dgn tahun (x)Jumlah Penduduk Wajib KK sampai dengan tahun (x)
∑Jumlah KTP elekt. yang diterbitkan ∑Jumlah Penduduk wajib KTP elekt.
Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Jumlah Penduduk
Jumlah Kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x)
Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)/ yang dilaporkan
Disesuaikan dengan rumus LPPD dan SPM
Soreang, .
Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
TTD
Drs. H. SALIMIN, M.SiPembina Utama Muda
Nip. 19620111 198603 1 010
Lampiran IINDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
Tugas Pokok SKPD : Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011Fungsi SKPD : Pelayanan Kependudukan dan Administrasi Pencatatan Sipil
1Cakupan Penerbitan
Kartu Keluarga% 80 100
Meningkat dan Tertibnya Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2
3
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran
% 100 97,45
% 62,5 70,71
4Cakupan Penerbitan
Kutipan Akta Kematian
% 1,71 214,1
Metode Penghitungan
x100 %
x100 %
x100 %
x100 %
NoSasaran Strategis RENSTRA SKPD
Indikator Kinerja Utama Satuan
Jumlah yg meliliki Kartu Keluarga s.d Tahun (n)Jumlah Penduduk Wajib KK s.d Tahun (n)
Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan s.d Tahun (n)Jumlah Penduduk wajib KTP elektronik s.d Tahun (n)
Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yg diterbitkan s.d Tahun (n)Jumlah Penduduk s.d Tahun (n)
Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan s.d Tahun (n Renstra)Jumlah kematian yang terjadi s.d Tahun (n Renstra)
Metode Penghitungan
INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
Fungsi SKPD : Pelayanan Kependudukan dan Administrasi Pencatatan Sipil
1Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Administrasi
Publik
Cakupan Penerbitan / KepemilikanKartu
Keluarga% x100 %
2Cakupan Penerbitan /
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
% x100 %
TTD
3Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Kutipan
Akta Kelahiran% x100 %
4Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Kutipan
Akta Kematian% x100 %
Soreang, 2016 .
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bandung
Drs. H. SALIMIN, M.SiPembina Utama Muda
Nip. 19620111 198603 1 010
Permendagri 54 Tahun 2010
Formulir VII.G.7 PengendaliandanEvaluasiterhadapKebijakanRenstra
DinasKependudukandanPencatatanSipil Kabupaten Bandung
No JenisKegiatan
HasilPengendaliandanEvaluasi
KESESUAIAN Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian
TindakLanjut Penyempurnaan
ApabilaTidak ADA TIDAK ADA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PembentukanTim PenyusunRenstra SKPD danPenyusunan Agenda Kerja √
2. Penyiapan data daninformasi √
3. Analisisgambaranpelayanan SKPD
kabupaten/kota √
4. Review Renstra K/L danRenstra SKPD
provinsi √
5. PenelaahanRencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota √
6. AnalisisterhadapDokumenHasilKajianLingkunganHidupStrategis (KLHS) sesuaidenganpelayananSKPD kabupaten/kota
√
7. Perumusanisu-isustrategis √
8. Perumusanvisidanmisi SKPD
kabupaten/kota - -
9. Perumusanvisidanmisi SKPD kabupaten/kotaberpedomanpadavisidanmisipembangunanjangkamenengahdaerah
- -
10. Perumusantujuanpelayananjangkamenengah SKPDkabupaten/kota √
11. PerumusansasaranpelayananjangkamenengahSKPDkabupaten/kota √
12. Mempelajari Surat EdaranBupati/Walikota perihalPenyusunanRancanganRenstra-SKPDkabupaten/kotabesertalampirannya yaiturancanganawal RPJMDkabupaten/kota yang memuatindikator keluaran program danpaguper-SKPDkabupaten/kota
√
13. Perumusanstrategidankebijakanjangka menengah SKPD kabupaten/kotaguna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugasdanfungsi SKPD kabupaten/kota
√
14. Perumusanrencana program, kegiatan, indikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatifselama 5 (lima) tahun, permasuklokasikegiatan
√
15. Perumusanindikatorkinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacupadatujuan √
No JenisKegiatan
HasilPengendaliandanEvaluasi
KESESUAIAN Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian
TindakLanjut Penyempurnaan
ApabilaTidak ADA TIDAK ADA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
dansasaran RPJMDkabupaten/kota 16. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota √
17. Perumusanindikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatif SKPD kabupaten/kotaberpedomanpada indikasirencana program prioritasdankebutuhanpendanaanpembangunanjangkamenengahdaerah
√
18. PerumusanrancanganakhirRenstra SKPD kabupaten/kota √
19. Pentahapanpelaksanaan program SKPD kabupaten/kotasesuaidenganpentahapan pelaksanaan program pembangunanjangkamenengahdaerahkabupaten/kota.
√
20. DokumenRenstra SKPD kabupaten/kotayang telahdisyahkan √
Soreang, 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG
TTD
Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198603 1 010
Formulir VII.G.8
KesimpulanPengendaliandanEvaluasiterhadapKebijakanRenstra
DinasKependudukandanPencatatanSipil
Kabupaten Bandung
No. Aspek PenjelasanHasilPengendaliandanEvaluasi
1. Perumusanvisidanmisi SKPD
kabupaten/kotaberpedomanpadavisidanmisipembangunanjangkamenengahdaerah
2. Perumusanstrategidankenijakan SKPD
kabupaten/kotaberpedomanpadakebijakanumumdan program
pembangunanjangkamenengahdaerah
3. Perumusanrencana program, kegiatan SKPD
kabupaten/kotaberpedomanpadakebijakanumumdan program
pembangunanjangkamenengah
4. Perumusanindikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatif SKPD
kabupaten/kotaberpedomanpadaindikasirencana program
prioritasdankebutuhanpendanaanpembangunanjangkamenengahdaerah
5. Perumusanindikatorkinerja SKPD
kabupaten/kotaberpedomanpadatujuandansasaranpembangunanjangkamenengahdaerah
6. Pentahapanpelaksanaan program SKPD
kabupaten/kotasesuaidenganpentahapanpelaksanaan program
pembangunanjangkamenengahdaerahkabupaten/kota