RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
Transcript of RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
TAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng No. 2-4 Jakarta Pusat
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya,
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan.
Renstra ini merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, yang juga
merupakan rencana kegiatan lima tahun ke depan dari Agenda Prioritas Nawacita bidang
ekonomi.
Dalam tahap implementasi rencana strategis Kedeputian, tentu akan menghadapi
situasi dan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan yang kita inginkan, namun hendaknya
kita tetap berupaya agar tata kelola tetap terjaga dan target yang telah ditetapkan dapat
tercapai agar dapat memastikan kemandirian ekonomi yang lebih baik.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini kami
ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya Renstra ini dapat memudahkan kegiatan
Kedeputian dalam mengantarkan percepatan pembangunan perekonomian yang inklusif dan
berkelanjutan
Jakarta, Desember 2015
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Luky Eko Wuryanto
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
1.1 Kondisi Umum ......................................................................................................... 1
1.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
Dan Pengembangan Wilayah Pada Periode 2009 - 2014 ............................ 2
1.2 Potensi Dan Permasalahan ..................................................................................... 9
1.2.1 Potensi ....................................................................................................... 12
1.2.2 Permasalahan ............................................................................................ 15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA .................................................. 19
2.1 Visi ........................................................................................................................ 19
2.2 Misi ........................................................................................................................ 20
2.3 Tujuan ................................................................................................................... 21
2.4 Sasaran strategis ................................................................................................... 22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN ............................................................................................................. 24
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ...... 24
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan
Pengembangan Wilayah ........................................................................................ 25
3.3 Kerangka Regulasi ................................................................................................ 34
3.4 Kerangka Kelembagaan ........................................................................................ 34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................................ 37
4.1 Target Kinerja ........................................................................................................ 37
4.2 Kerangka Pendanaan ............................................................................................ 37
BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 39
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah iii
LAMPIRAN
LAMPIRAN I Manual Kinerja Yang Akan Dicapai Oleh Deputi Koordinasi Bidang
Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
LAMPIRAN II Manual Kinerja Yang Akan Dicapai Oleh Masing-Masing Asisten Deputi Di
Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan
Wilayah
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi .......................................... 7
Tabel 2. Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 ................................................ 10
Tabel 3. Kebutuhan Investasi per Sektor Infrastruktur Tahun 2015 – 2019 ................... 11
Tabel 4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah pada tahun 2015 – 2019 .......................................... 22
Tabel 5. Kinerja, Indikator, dan Target Yang Akan Dicapai Oleh Asisten Deputi di
Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah .................................................................................. 27
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Lansekap Ekonomi Indonesia ........................................................................... 1
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah selama lima
tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan
pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar
wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran
infrastruktur dan pengembangan wilayah sangat penting dan saling terkait
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena infrastruktur
yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah akan memberikan daya angkat
dan daya dorong bagi peningkatan daya saing sosial dan ekonomi.
Gambar 1. Lansekap Ekonomi Indonesia
Lansekap Ekonomi Indonesia yang tersentralisasi di Pulau Jawa
mengancam daya saing, efisiensi, dan pada akhirnya ketahanan ekonomi
nasional, sehingga perlu adanya pusat-pusat perekonomian baru yang dapat
berfungsi menjadi alternatif orientasi aktivitas koleksi dan distribusi ekonomi
regional dan nasional, terutama di luar Pulau Jawa.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2
Untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur serta
berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah, maka prioritas
pembangunan ke depan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat
ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi sumber-
sumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki
kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan
kapasitas daya dukungnya.
Kemajuan keberhasilan pembangunan infrastruktur menjadi ukuran daya
saing suatu negara. Berdasarkan data The Global Competitiveness Report
2010-2014, diketahui bahwa indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada
tahun 2013–2014 mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan, yaitu
urutan ke-82 dari 148 negara. Sementara pada tahun 2010–2011 berada pada
peringkat 90 dari 139 negara.
Peningkatan kapasitas ketersediaan infrastruktur yang handal dan
berkualitas menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong tercapainya
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan
infrastruktur ini tercermin dari tingginya target yang diamanatkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Hasil yang Telah Dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah pada Periode 2009-2014
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur
dan pengembangan wilayah yang meliputi infrastruktur sumber daya air,
telematika dan utilitas, sistem transportasi multimoda, penataan ruang dan
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3
kawasan strategis ekonomi, perumahan, pertanahan, dan pembiayaan
infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kegiatan bidang infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk
mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung
kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi
nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk eksisting.
Untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun
2010-2014 telah dihasilkan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi
dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga yaitu antara lain : PP Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP Nomor 73
Tahun 2013 tentang Rawa, PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (DAS), PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, PP
Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.
Selain peraturan perundang-undangan, koordinasi dalam pembangunan
bidang infrastruktur sumber daya air juga telah mendorong dibangunnya 28
waduk dan 7 di antaranya telah selesai. Pencapaian ini telah menambah jumlah
waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 211 buah.
Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir
tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 buah. Selain itu juga telah dilakukan
upaya rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan
penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.207
waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi
terhadap kawasan sumber air di 36 kawasan. Berbagai upaya tersebut telah
meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi
12,61 milyar m³, serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air
untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 ha.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4
Terkait penanganan banjir dan rob di wilayah ibukota Negara, telah
disusun Dokumen Master Plan National Capital Integrated Coastal Development
(NCICD)/ Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).
Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDG’s, yaitu peningkatan
akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar
68,87%, untuk itu pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana
air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 m³/detik, sehingga total kapasitas air
baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 m³/detik.
Selain itu, pada periode 2010- 2014 juga telah dilakukan rehabilitasi prasarana
air baku dengan kapasitas sebanyak 34,12 m³/detik serta operasi dan
pemeliharaan untuk 47,47 m³/detik. Namun demikian, kapasitas IPA PDAM
sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 m³/detik sehingga terdapat idle
capacity sebanyak 6,41 m³/detik.
Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah
dilakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi khususnya dalam mendukung
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan irigasi. Upaya
pembangunan jaringan irigasi permukaan telah dilakukan seluas 429.739 ha,
jaringan irigasi rawa seluas 202.386 ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)
seluas 14.020 ha. Selain itu juga dengan upaya rehabilitasi irigasi permukaan
seluas 2.021.439 ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 ha, dan Jaringan Irigasi
Air Tanah (JIAT) seluas 42.131 ha. Sedangkan melalui operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi permukaan seluas 2.479.412,37 ha, jaringan irigasi rawa seluas
1.275.352 ha, dan JIAT seluas 43.840 ha. Kondisi jaringan permukaan yang
menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah
mencapai 77,46% dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54%.
Pada bidang telematika telah dihasilkan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, yang menjadi
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5
panduan bagi semua pemangku kepentingan di sektor telematika yang meliputi
empat pilar utama, yaitu Aspek Regulasi, Legislasi dan Kelembagaan, Aspek
Pendanaan, Aspek Prasarana dan Keamanan, serta Aspek Adopsi dan Utilisasi
Kreatif. Pemerataan akses telekomunikasi juga semakin membaik ditunjukkan
dengan meningkatnya daerah yang terakses layanan telekomunikasi seperti desa
dering sebanyak 33.185 desa, desa pintar atau desa punya internet berjumlah
1.330 desa. Program Palapa Ring telah mencapai 31 provinsi, hanya tersisa 3
provinsi yang belum tergelar tulang punggung kabel serat optik yaitu Provinsi
Maluku, Papua, dan Papua Barat. Program tersebut diharapkan selesai pada
tahun 2017. Pada bulan Mei 2015, telah diresmikan Sulawesi-Papua Cable
System, dengan harapan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi
Indonesia dapat diwujudkan melalui pemerataan informasi dan komunikasi di
seluruh pelosok yang terbentang dari barat hingga ke timur.
Sementara pada bidang utilitas telah dihasilkan kajian untuk percepatan
implementasi Kebijakan Sanitary Landfill, penetapan PP Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga, serta penetapan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Pada bidang transportasi, untuk penguatan sistem konektivitas dan
logistik di luar Jawa, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam
pembangunan infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api, bandara, dan
pelabuhan. Beberapa contoh infrastruktur yang telah dan sedang dibangun
antara lain: Jalan Tol Trans Sumatera; Bandara Internasional Kualanamu; Jalur Rel
Ganda (Double Track) Medan–Bandara Kualanamu; Pelabuhan Internasional Kuala
Tanjung; Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan; Pelabuhan Tanjung Sauh
Batam; Jalur Kereta Api Batubara dan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan;
Jembatan Laut Penyeberangan Merak–Bakauheuni; Jalan Trans Kalimantan;
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6
Pelabuhan Internasional Maloy, Kalimantan Timur; Bandara Internasional
Sepinggan; 3 Bandara di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur; Pelabuhan
Makassar New Port; Jalan By Pass Palu-Parigi; Pelabuhan Hub International
Bitung; Jalan Tol Manado-Bitung; Jalan KA Makassar–Parepare; Bandara
International Lombok (BIL); Coastal Shipping Lintas Jawa-Bali-Nusa Tenggara;
Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali; Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan
P4B) dan Trans Maluku; Pelabuhan Sorong di Seget; serta beberapa pelabuhan
dan bandara di Papua dan Kepulauan Maluku.
Indikator infrastruktur untuk masing-masing bidang transportasi yang
dibangun menunjukkan peningkatan yang signifikan, antara lain untuk kualitas
jalan meningkat menjadi peringkat 78 dari 148 negara pada tahun 2013-2014
dari sebelumnya peringkat 84 dari 139 negara (tahun 2010-2011). Untuk kualitas
infrastruktur Kereta Api pada tahun 2013-2014 naik menjadi peringkat 44 dari
148 negara (sebelumnya peringkat 56 dari 139 negara di tahun 2010-2011).
Kualitas infrastruktur pelabuhan naik pada tahun 2013-2014 menjadi peringkat
89 dari 148 negara (sebelumnya peringkat 96 dari 139 negara di tahun 2010-
2011). Kualitas infrastruktur transportasi udara pada tahun 2013-2014 naik
menjadi peringkat 68 dari 148 negara (sebelumnya peringkat 69 dari 139 negara
di tahun 2010-2011).
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 7
Tabel 1. Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi
Indikator
Infrastruktu
r
2010 – 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Nilai
Peringkat
/ 139
negara
Nilai
Peringkat
/ 142
negara
Nilai
Peringkat
/ 144
negara
Nilai
Peringkat
/ 148
negara
Kualitas
Infrastruktur
Keseluruhan
NA 90 3,9 82 3,7 92 4,0 82
Kualitas Jalan NA 84 3,5 83 3,4 90 3,7 78
Kualitas
Infrastruktur
Kereta Api
NA 56 3,1 52 3,2 51 3,5 44
Kualitas
Infrastruktur
Pelabuhan
NA 96 3,6 103 3,6 104 3,9 89
Kualitas
Infrastruktur
Transportasi
Udara
NA 69 4,4 80 4,2 89 4,5 68
Sumber: The Global Competitiveness Report, WEF 2010 – 2014
Koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan pada bidang penataan
ruang adalah percepatan penyelesaian RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten dengan
diterbitkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan
RTRW Kabupaten/Kota. Hingga saat ini telah ditetapkan sejumlah 27 Perda
RTRW Provinsi (79.41%), 327 Perda RTRW Kabupaten (82.16%), dan 82 Perda
RTRW Kota (88.17%). Sedangkan untuk Rencana Tata Ruang (RTR)
Pulau/Kepulauan telah ditetapkan 4 Perpres dan untuk Kawasan Strategis
Nasional (KSN) telah ditetapkan 7 Perpres dari 76 KSN yang diamanahkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 8
Wilayah.
Penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdampak pada
berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru yang ditetapkan antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
kawasan industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di luar
Pulau Jawa. KEK yang telah ditetapkan ada di 7 lokasi yaitu KEK Sei Mangkei, KEK
Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api, KEK Mandalika, dan
KEK Morotai.
Di bidang perumahan, hasil yang telah dicapai antara lain telah
dilaksanakannya koordinasi kebijakan dan strategi pembangunan perumahan
sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, koordinasi terkait Pembiayaan Perumahan/FLPP untuk
meningkatkan akses sumber pembiayaan melalui Bank Pelaksana, koordinasi
Pengembangan Kawasan Permukiman, melaksanakan program Small Town
Development untuk mengantisipasi disparitas antar wilayah khususnya antara
kota besar dan kota kecil/sedang, dan koordinasi peningkatan pembiayaan
perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui inisiasi
pembentukan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).
Hasil yang telah dicapai pada bidang pertanahan antara lain adanya
jaminan kemudahan penyelesaian ketersediaan lahan dan kepastian waktu yang
diperlukan untuk pengadaannya dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Di
samping itu juga telah dilakukan sinkronisasi dalam penyusunan Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah skala kecil dari 1 ha
menjadi 5 ha, dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
terkait masa transisi.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 9
Di bidang Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), hasil yang dicapai antara
lain perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dengan
ditetapkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2010, Perpres Nomor 56 Tahun 2011,
Perpres Nomor 66 Tahun 2013, dan pada tahun 2014 sedang dilakukan
pembahasan Perpres pengganti. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi
tentang permasalahan Kerjasama Pemerintah-Swasta di bidang infrastruktur
seperti Central Java Coal Fired Power Plant 2x1.000 MW (PLTU Batang), Kereta
Api Bandara Soekarno Hatta, Proyek SPAM Umbulan, SPAM Lampung, dan SPAM
Semarang Barat.
Hasil penting lainnya guna mendukung percepatan pemenuhan
kebutuhan infrastruktur adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada tahun 2011
yang telah dapat merealisasikan proyek sebesar Rp838,9 triliun, baik untuk sektor
infrastruktur maupun riil yang tersebar di seluruh koridor ekonomi, yaitu koridor
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku.
Selain itu, ada pula upaya untuk merevitalisasi Komite Kebijakan Percepatan
Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) menjadi Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Komite ini diharapkan ke depan akan mampu
menjadi delivery unit di bidang infrastruktur yang akan terlibat sejak tahap
persiapan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas.
1.2. Potensi dan Permasalahan
Potensi dan permasalahan bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah digali berdasarkan tantangan yang ada pada tahun
2015-2019. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target outcome pembangunan
infrastruktur yang hendak dicapai di tahun 2019 antara lain pemenuhan akses air
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 10
minum layak 100%, akses sanitasi layak 100%, kawasan kumuh perkotaan 0 ha,
kemantapan jalan nasional 98%, pengembangan 450 pelabuhan dan 252
bandara, pangsa angkutan umum 32%, kabupaten/kota yang dijangkau pitalebar
100%, kapasitas air baku 118,6 m3/detik dan pembangunan 49 waduk dengan
rincian secara lengkap sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2. Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019
INDIKATOR BASELINE
2014
SASARAN
2019
Kawasan permukiman kumuh perkotaan 38.431 Ha 0 ha
Akses Air Minum Layak 70 % 100%
Akses Sanitasi Layak 60,9 % 100%
Kondisi mantap jalan nasional 94 % 98%
Pengembangan jalan nasional 38.570 km 45.592 km
Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun) 1.028 km 2.650 km
Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun) 260 km 1.000 km
Panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km
Pengembangan pelabuhan 278 450
Jumlah bandara 237 252
Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100%
Jumlah Dermaga Penyebrangan 210 270
Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan 23% 32%
Kapasitas Air Baku Nasional 41,44 m3/detik 118,6 m
3/detik
Jumlah Waduk 21 waduk 49 waduk
Sumber : RPJMN 2015-2019
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan
infrastruktur Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan membutuhkan
Rp4.796 triliun untuk pembangunan infrastruktur dengan alokasi pembiayaan
bersumber dari APBN sebesar 29,88%, APBD sebesar 11,37%, BUMN sebesar
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 11
22,23%, dan sisanya oleh swasta sebesar 36,52% sebagaimana tercantum dalam
tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Kebutuhan Investasi per Sektor Infrastruktur Tahun 2015 –
2019
APBN APBD BUMN PPP Total
Jalan 268 200 65 200 733
Kereta Api 93 0 11 122 226
Tranportasi Laut 260 0 238 93 591
Tranportasi Udara 64 5 50 25 144
Tranportasi Sungai dan Ferri 37 0 10 0 47
Tranportasi Perkotaan 61 15 5 5 86
Listrik 120 0 445 435 1000
Minyak dan gas 4.3 0 152 352 507
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (ICT)
15 15 27 223 280
Sumber Daya Air 196 68 7 180 451
Air Minum dan Sanitasi 131 198 44 30 403
Perumahan 184 44 13 87 328
Total Funding needs 1.433.3 545 1.067 1.752 4.796
Allocation Percentage 29,88% 11,37% 22.23% 36.52% 100%
Sumber: RPJMN 2015-2019
Dengan memperhatikan tantangan yang ada sebagaimana tersebut di
atas, serta untuk mencapai target yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019
maka peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah melakukan
koordinasi dan sinkronisasi percepatan pelaksanaan kebijakan bidang
infrastruktur yang menjadi prioritas, agar pelaksanaan program dapat berjalan
sesuai dengan yang direncanakan.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 12
1.2.1. Potensi
Beberapa potensi yang menjadi pendorong untuk mempercepat
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan
infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain:
a. Tersedianya Regulasi Pendukung Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Adanya peraturan perundang-undangan dan turunannya dapat
meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di
bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Beberapa regulasi yang
menjadi potensi dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yaitu
adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
yang memberikan potensi peningkatan efektivitas kewenangan Pemerintah
Daerah dalam pembangunan infrastruktur, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi payung dalam pelaksanaan
kegiatan keairan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang yang menjadi dasar pengaturan di bidang penataan ruang dan
kawasan strategis ekonomi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah yang berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam pembentukan bank sampah, Perpres Nomor 96 tahun 2014 tentang
Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang memberikan acuan dalam
pengembangan telematika ke depan sehingga membantu percepatan
pembangunan ekonomi melalui perluasan jenis lapangan pekerjaan,
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan,
Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan
Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 13
b. Tersedianya Sumber Daya Eksisting yang Mendukung Pengembangan
Infrastruktur ke Depan
Dari sisi sumber daya, pada periode bulan basah dan bulan kering
Indonesia secara umum memiliki kecukupan air. Potensi tersebut dapat
dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung ketahanan air, ketahanan
pangan, dan ketahanan energi. Indonesia memiliki waduk dan irigasi eksisting
yang masih berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan
dan ketahanan energi. Selain itu dalam bidang telematika, adanya Sulawesi
Maluku Papua Cable System dapat menjadi potensi bagi percepatan
pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur dan tingkat adopsi serta
penetrasi penggunaan internet dan telepon seluler.
c. Tersedianya Alternatif-alternatif Pembiayaan di Luar Sumber Dana
APBN/APBD
Adanya alternatif pembiayaan investasi yang berasal dari perbankan,
CSR, lembaga keuangan bank/non-bank, Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU), peran serta masyarakat, dan alternatif skema
pembiayaan investasi/skema creative financing lainnya merupakan potensi
sumber dana yang dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam pengembangan
infrastruktur. Selain itu keringanan sistem pembiayaan perumahan melalui
subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, dan bantuan stimulan,
menjadikan keunggulan untuk mendorong pencapaian target infrastruktur di
Indonesia.
d. Adanya Penggabungan Beberapa Kementerian/Lembaga yang Memiliki
Tugas dan Fungsi yang Sama
Penggabungan beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas
dan fungsi yang sama berpotensi terhadap efektivitas koordinasi dan
sinkronisasi ke depan dalam hal pencapaian target RPJMN 2015-2019.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 14
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang solid
akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan
wilayah yang menjadi prioritas.
e. Kemampuan BUMN yang Semakin Membaik
Keberadaan BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang
perekonomian. Keterlibatan BUMN yang didukung dengan kapasitas dan
kemampuan yang semakin baik ke depan akan menjadi daya ungkit dalam
percepatan pembangunan Indonesia, mengingat bahwa BUMN yang didirikan
oleh pemerintah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)
melakukan peran dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor
perekonomian, yaitu mengelola cabang-cabang produksi dan sumber
kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebagai contoh, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara,
PT. Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya akan semakin berperan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk
mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang
menguntungkan.
f. Tersedianya Berbagai Inovasi Teknologi Infrastruktur yang Dikuasai
Tenaga Ahli Lokal
Inovasi teknologi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur
Indonesia ke depan. Adanya berbagai terobosan inovasi di berbagai bidang
misalnya keairan, jalan, dan jembatan serta permukiman berwawasan ramah
lingkungan dan mengedepankan nilai sosial menjadi potensi yang
mendukung percepatan pembangunan yang efektif, efisien, dan
berkelanjutan. Secara kompetensi, kemampuan tenaga ahli lokal yang
menguasai teknologi juga menjadi kekuatan yang tidak diragukan lagi.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 15
Sebagai contoh, penanganan jembatan dan pembangunan rumah tahan
gempa yang ditangani secara komprehensif oleh para ahli lokal telah
memberikan solusi rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang.
1.2.2. Permasalahan
Dalam tahapan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur,
selain potensi yang menjadi pendorong dan penguat pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, juga terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan
realisasi infrastruktur di Indonesia. Adapun permasalahan yang dimaksud
meliputi:
a. Permasalahan dalam Pendistribusian Kewenangan dan Pengambilan
Keputusan
Pembagian tanggung jawab Pemerintah Daerah pada dasarnya telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki
tanggung jawab untuk menentukan rencana pembangunan dan tata ruang,
menyediakan fasilitas dan infrastruktur publik, dan memegang kendali atas
dampak lingkungan. Ketika kebutuhan dasar infrastruktur tidak dapat
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, pada dasarnya Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan untuk memberikan hukuman dan sanksi kepada Pemerintah
Daerah, namun tidak terdapat pedoman yang jelas bagi Pemerintah Pusat
terutama bagi Kementerian untuk memberikan hukuman dan sanksi tersebut.
Kondisi ini menyebabkan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan
infrastruktur terhambat.
Selain kendala pada Pemerintah Daerah, belum terciptanya koordinasi
lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah di tingkat pusat juga turut
menghambat proses pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, penetapan skala
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 16
prioritas seringkali tidak dikoordinasikan antar Kementerian/Lembaga di
tingkat pusat yang mengakibatkan pelaksanaan proyek mengalami
penundaan bahkan pembatalan karena tidak memperoleh dukungan dari
seluruh instansi terkait.
b. Ketidaksesuaian Perencanaan Pendanaan dengan Kebutuhan
Implementasi
Hambatan dalam penyediaan infrastruktur juga mencakup
pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan implementasi proyek.
Besarnya anggaran yang dibutuhkan seringkali membuat sebuah proyek
infrastruktur memperoleh pendanaan dari beberapa sumber. Sebagai contoh,
sebuah proyek menggunakan sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan
Badan Usaha. Tidak sinkronnya jadwal realisasi anggaran dalam setiap
tahapan pelaksanaan proyek, misalnya dalam hal pengadaan tanah dan lelang
badan usaha dapat mengakibatkan terhambatnya penyediaan proyek.
Perencanaan yang baik terkait proyek dan sumber pendanaannya
sangatlah penting agar APBN dan APBD dapat dialokasikan untuk penyediaan
infrastruktur yang kritikal, sedangkan infrastruktur yang terindikasi
menguntungkan dapat digunakan untuk menarik investasi swasta.
c. Sulitnya Proses Pengadaan dan Pembebasan Lahan
Pelaksanaan pengadaan dan pembebasan lahan hampir selalu
menjadi salah satu permasalahan dalam penyediaan infrastruktur. Proses yang
panjang memberikan kesempatan bagi para spekulan tanah untuk
meningkatkan harga tanah sehingga dana yang telah disiapkan oleh
Pemerintah seringkali tidak mencukupi saat pelaksanaan proses pembayaran
uang ganti rugi. Kurang memadainya kapasitas personel dan ketersediaan
teknologi untuk melakukan pendataan dan pendaftaran juga turut
memperlambat proses pengadaan lahan proyek.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 17
d. Kurangnya Kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung
Jawab Proyek dalam Penyediaan Infrastruktur terutama yang
Dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU)
Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas yang kurang memadai
dalam menyiapkan, melaksanakan, dan memelihara infrastruktur di daerah
serta minimnya anggaran untuk infrastruktur seringkali menjadi hambatan
dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Hal ini semakin mengkhawatirkan
mengingat tidak adanya keharusan Pemerintah Daerah mengalolasikan
dananya untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan guna
mendukung perekonomian daerah.
Permasalahan yang menghambat penyediaan infrastruktur di daerah
tidak lepas dari lemahnya peran Pemerintah Pusat dalam memastikan
peningkatan kapasitas dan sumber daya dari pusat ke daaerah sehingga
terjadi inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur.
e. Lambatnya Proses Penyusunan Peraturan dan Keberadaan Peraturan
yang Tumpang Tindih Sehingga Menghambat Investasi
Kendala dalam penyusunan dan implementasi kebijakan dan
peraturan masih menjadi hambatan besar dalam penyediaan infrastruktur.
Kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan
peraturan seringkali menghambat proses penetapan suatu peraturan yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Suatu proyek seringkali mundur dari
jadwal yang telah ditetapkan karena belum terbitnya peraturan yang dijadikan
landasan hukum pelaksanaan proyek.
Selain itu, masih terdapat peraturan yang tumpang tindih atau
bertentangan satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan kebingungan
pihak penanggung jawab. Proses penyusunan revisi peraturan yang akan
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 18
mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan koordinasi dan
pengendalian yang lebih baik.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 19
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. Visi
Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah adalah:
“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan
ekonomi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang efektif
dan berkelanjutan”
Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah ini mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, yakni “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Visi
tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi
itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang
profesional, berintegritas, bekerjasama, inovatif, dan bertanggungjawab.
Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada
pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat
diwujudkan. Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan
sinkronisasi, yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan
persepsi, pemikiran, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan.
Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi
yang penekanannya pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban diupayakan
dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif
dan efisien. Kata “efektif” mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan
sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 20
pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata
“berkelanjutan” mempunyai arti bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus
menerus dan proaktif agar pelaksanaan pembangunan perekonomian yang
dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergis sehingga
pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkesinambungan.
2.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan
nyata dengan menetapkan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu sebagai
berikut:
“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah”
Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mengupayakan/
memastikan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu
“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”, yang
pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang infrastruktur
dan pengembangan wilayah. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk
menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan dari berbagai
intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan
terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan
dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan
kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21
yang timbul dalam proses pencapaian kinerja, sehingga progres kinerja dalam
melaksanakan kebijakan/program di bidang infrastruktur dan pengembangan
wilayah berjalan dengan optimal.
2.3. Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu:
“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
melalui percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah”
Agar tujuan tersebut di atas dapat tercapai, pelaksana kebijakan/program
sektor/lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah harus
mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya secara
optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud,
maka target sasaran kinerja di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan di
bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah demi mewujudkan
kesejahteraan rakyat akan tercapai.
Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah tersebut di atas, maka sasaran strategis yang akan
dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019) disusun
dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan
organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2015-2019. Untuk
mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan sasaran strategis
dan indikatornya.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 22
2.4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2015–2019 adalah
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015–2019
Sasaran Strategis/Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Sasaran Strategis
(Outcome) 1:
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang percepatan
infrastruktur dan pengembangan wilayah
Indikator
Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan percepatan
pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah
4
4
4
4
4
Sasaran Strategis
(Outcome) 2:
Terwujudnya pengendalian kebijakan di
bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah
Indikator
Persentase rekomendasi kebijakan
percepatan pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah yang
diimplementasikan
80%
80%
80%
80%
85%
Sasaran Strategis
(Outcome) 3:
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 23
Sasaran Strategis/Indikator Target
Terwujudnya pengembangan kawasan
strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa
Indikator:
Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK,
kawasan industri) di luar Pulau Jawa
4
3
7
3
3
Sasaran Strategis
(Outcome) 4:
Tercapainya penetapan proyek
infrastruktur prioritas yang diusulkan
Indikator:
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional
yang ditetapkan oleh Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
6
7
10
12
13
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 24
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka
mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan
nasional maupun program–program prioritas nasional dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan dilaksanakan
melalui strategi koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/
kajian/ telaahan, dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong peningkatan
kinerja sektor/ lintas sektor menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien.
Meningkatnya kinerja pengelolaan sektor/ lintas sektor dimaksud
diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/
lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya
target-target sektor/ lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi
dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan
ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN
2015-2019.
Adapun kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terkait dengan
bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah:
1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Prioritas; dan
2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 25
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai target yang diamanatkan dalam
RPJMN 2015-2019 dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
lintas sektor yang lebih efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk mencapai koordinasi dan sinkronisasi yang efektif di bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah, maka arah kebijakan Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber
Daya Air;
2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas;
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Transportasi Multimoda;
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang ;
5. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan
Strategis Ekonomi;
6. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perumahan ;
7. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertanahan;
8. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan
Infrastruktur; dan
9. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas.
Arah-arah kebijakan tersebut akan dicapai melalui strategi sebagai berikut:
1. Mendahulukan dan fokus pada penanganan kebijakan infrastruktur prioritas
dan berdampak luas;
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 26
2. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk memenuhi target yang telah
ditetapkan dalam RPJMN;
3. Menginisiasi penyusunan regulasi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan
kebijakan (debottlenecking).
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan sasaran program Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, maka
sesuai tugas dan fungsinya unit kerja eselon I akan menetapkan keluaran-
keluaran, antara lain berupa koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
dan program kerja/kegiatan lintas sektor/sektor serta meningkatkan pemahaman
pemangku kepentingan (sosialisasi kebijakan). Keluaran-keluaran ini diyakini akan
dapat mengupayakan meningkatnya pengelolaan program kerja/kegiatan
sektor/lintas secara efektif dan efisien bagi Kementerian/Lembaga yang
dikoordinasikan (sebagai pelanggan). Keberhasilan kinerja unit eselon I yang
berupa sasaran kegiatan yang disebut juga keluaran (outcome) akan diukur
dengan indikator kinerja.
Kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh masing-masing unit
eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 27
Tabel 5. Kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh Asisten
Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program/Sasaran Kegiatan/Indikator
Kinerja
Target Unit
Organisasi
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019
Koordinasi Kebijakan Bidang
Infrastruktur Sumber Daya Air
Asdep
Infrastruktur
Sumber Daya
Air
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
dalam rangka percepatan
pembangunan Infrastruktur Sumber
Daya Air
Indikator:
Persentase (%) Koordinasi Kebijakan
Urusan Kebijakan Urusan
Infrastruktur Sumber Daya Air yang
ditindaklanjuti
85 85 85 90 90
Persentase (%) Rekomendasi
Pengendalian Urusan Infrastruktur
Sumber Daya Air yang dilaksanakan
85 85 85 90 90
Persentase (%) Pemahaman peserta
terhadap materi Sosialisasi
Kebijakan Bidang Infrastruktur
Sumber Daya Air
85 85 85 85 85
Sasaran kegiatan (output) 2
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 28
dalam rangka Peningkatan JWG
Indonesia-Singapura untuk
Pengembangan BBK (Batam-Bintan-
Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi
Khusus) lainnya di Indonesia
Indikator:
Persentase (%) Rekomendasi
Kebijakan dalam rangka
peningkatan JWG Indonesia-
Singapura untuk Pengembangan
BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
lainnya di Indonesia yang
ditindaklanjuti
85 85 85 90 90
Persentase (%) Rekomendasi
Pengendalian Kebijakan dalam
rangka peningkatan JWG
Indonesia-Singapura untuk
Pengembangan BBK (Batam-Bintan-
Karimun) dan KEK (Kawasan
Ekonomi Khusus) lainnya di
Indonesia
90 90 90 95 95
Sasaran kegiatan (output) 3
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
dalam rangka Percepatan
Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota
Negara Indonesia
Indikator:
Persentase (%) Rekomendasi hasil 75 80 80 80 80
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 29
koordinasi, sinkronisasi dan
harmonisasi Kebijakan Percepatan
Pembangunan Terpadu Pesisir
Ibukota Negara Indonesia
Persentase (%) Rekomendasi
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan
Pembangunan Terpadu Pesisir
Ibukota Negara Indonesia
75 80 80 80 80
Persentase (%) Pemahaman peserta
terhadap Materi Sosialisasi
Kebijakan Percepatan
Pembangunan Terpadu Pesisir
Ibukota Negara Indonesia
85 85 85 85 85
Koordinasi kebijakan bidang telematika
dan utilitas
Asdep
Telematika
dan Utilitas
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan
Telematika dan Utilitas yang
ditindaklanjuti
Indikator:
Persentase (%)
Rekomendasikebijakan Telematika
dan Utilitas yang ditindaklanjuti
80 80 80 80 80
Persentase (%) Rekomendasi
hasilPengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Telematika dan Utilitas
80 80 80 80 80
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 30
yang ditindaklanjuti
Persentase (%) Pemahaman peserta
terhadap Materi Sosialisasi
Kebijakan Telematika dan Utilitas
75 75 75 75 75
Koordinasi Kebijakan Sistem TransportasiMultimoda
Asdep
Transportasi
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya rekomendasi kebijakan
dalam Percepatan Pembangunan
Transportasi Multimoda
Indikator:
Persentase (%) rekomendasi
kebijakan Sistem Transportasi
Multimoda
85 80 85 85 85
Persentase (%) Rekomendasi
Pengendalian Pelaksanaan
kebijakan Sistem
TransportasiMultimoda
85 80 85 85 85
Persentase (%) Pemahaman peserta
terhadap Materi Sosialisasi
kebijakan TransportasiMultimoda
85 80 85 85 85
Sasaran kegiatan (output) 2
Tersusunnya rekomendasi kebijakan
dalam percepatan Pengembangan
Sistem Transportasi JABODETABEK
Indikator:
Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan Percepatan
PengembanganSistem Transportasi
JABODETABEK
85 80 85 85 85
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 31
Persentase (%)
RekomendasiPengendalian
Pelaksanaan kebijakan Percepatan
Pengembangan Sistem
Transportasi JABODETABEK
85 80 85 85 85
Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang
dan Kawasan Strategis Ekonomi
Asdep
Penataan
Ruang dan
Kawasan
Strategis
Ekonomi
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan
Penataan Ruang dan Kawasan Strategis
Ekonomi
Indikator:
JumlahRekomendasi Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
kebijakan Bidang Penataan Ruang
dan Kawasan Strategis Ekonomi
yang ditindaklanjuti
9 9 9 10 10
JumlahRekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Penataan
Ruang dan Kawasan Strategis
Ekonomi
8 8 8 8 8
Persentase (%) Pemahaman
peserta terhadap materi sosialisasi
Kebijakan Penataan Ruang dan
Kawasan Strategis Ekonomi
80 80 80 85 85
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 32
Koordinasi Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Asdep
Penataan
Ruang dan
Kawasan
Strategis
Ekonomi
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Dalam Rangka Mendorong Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
Indikator:
Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan MP3EI yang
ditindaklanjuti
80 80 80 80 80
Persentase (%) Rekomendasi Hasil
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Proyek-Proyek P3EI yang
akan ditindaklanjuti
80 80 80 80 80
Persentase (%) Pemahaman
peserta terhadap Materi Sosialisasi
/desiminasi kebijakan MP3EI
80 80 80 80 80
Koordinasi Kebijakan Perumahan,
Pertanahan, dan Pembiayaan
Infrastruktur
Asdep
Perumahan,
Pertanahan,
dan
Pembiayaan
Infrastruktur
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan
Perumahan, Pertanahan &Pembiayaan
Infrastruktur yang ditindaklanjuti
Indikator:
Persentase (%) Rekomendasi
Kebijakan Perumahan, Pertanahan
dan Pembiayaan Infrastruktur
80 85 90 90 90
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 33
ditindaklanjuti
Persentase (%) Rekomendasi
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Perumahan, Pertanahan
dan Pembiayaan Infrastruktur
ditindaklanjuti
80 85 90 90 90
Persentase (%) Pemahaman
peserta terhadap Materi Sosialisasi
Kebijakan Perumahan, Pertanahan
danPembiayaan Infrastruktur
80 85 90 90 90
Koordinasi kebijakan percepatan
penyediaan infrastruktur prioritas
Asdep
Perumahan,
Pertanahan,
dan
Pembiayan
Infrastruktur
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang
tindaklanjuti
Indikator:
Persentase (%) Rekomendasi
Kebijakan Ekonomi Terkait
Penyediaan Infrastruktur Prioritas
yang ditindaklanjuti
80 80 85 90 90
Persentase (%) Pre FS/Revisi Pre FS
Proyek Infrastruktur Prioritas yang
ditindaklanjuti
80 80 85 90 90
Persentase (%) Rekomendasi
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Penyediaan Infrastruktur
80 80 85 90 90
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 34
3.3. Kerangka Regulasi
Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur
dan pengembangan wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah memerlukan tidak hanya regulasi yang bersifat
teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu ditunjang dengan adanya
regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat yang bersifat
administratif dan strategis.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah dalam hal ini berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan regulasi
untuk menghindari tumpang tindihnya regulasi yang ditetapkan oleh sektor dan
memastikan kebijakan yang telah diputuskan dapat diakomodir dalam suatu
regulasi. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis yang mendorong
partisipasi dan keterlibatan yang sehat dari pemangku kepentingan dan dunia
usaha yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan
pengembangan wilayah.
3.4. Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Prioritas yang ditindaklanjuti
Persentase (%) Pemahaman
peserta terhadap Materi Sosialisasi
Kebijakan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas yang ditindaklanjuti
80 80 85 90 90
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 35
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disebutkan bahwa
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur
dan pengembangan wilayah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kooordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dihadapkan dengan
berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di
bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dituntut untuk terus melakukan peningkatan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah
lintas Kementerian/Lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka
banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul lintas sektoral dapat
segera dikelola dengan baik.
Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi
dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang
tepat ukuran dan tepat fungsi (right size and right function).
Dengan organisasi yang ideal, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah diarahkan menjadi birokrasi yang
bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal
dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana
dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi.
Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan tata laksana
ke depan, yaitu sebagai berikut:
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 36
1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang
sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas
implementasi SOP dalam proses bisnis;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua
proses bisnis;
4. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga
dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder; dan
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 37
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan
program kerja sektor/lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan
wilayah secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut
merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi yang disampaikan oleh unit
eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada
Lementerian/Lembaga, sehingga memacu aktivitas Kementerian/Lembaga
tersebut, untuk mendorong peningkatan produktivitas di sektor/lintas sektor.
Oleh karena itu, rekomendasi yang ditetapkan unit eselon I merupakan
identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah
keluaran maupun jenis keluarannya. Untuk mewujudkan keluaran (output)
dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab
pelaksana pembuatan keluaran. Unit eselon II mengupayakan pembuatan
keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya
sesuai dengan waktu yang diharapkan.
4.2. Kerangka Pendanaan
Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada
keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara
proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah.
Pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome,
output, hingga komponen. Perhitungan prediksi dilakukan berdasarkan asumsi
kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 tahun ke depan (baseline budget)
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 38
dengan memperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan tahun
anggaran berjalan sebagai indeksnya.
Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan
antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif.
Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015-2019 adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 39
BAB V : PENUTUP
Rencana Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk periode
5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019, dengan
memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Dokumen ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang
diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan
strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Rencana program dan kegiatan tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan
memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit
organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, dengan harapan dapat mendukung upaya pencapaian rencana
yang telah ditetapkan secara optimal. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-
2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya
manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Oleh karena
itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan
dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015-2019, diharapkan menjadi acuan bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sehingga dapat
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 40
memaksimalkan peran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dalam upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Lampiran I
MANUAL KINERJA YANG AKAN DICAPAI OLEH DEPUTI KOORDINASI BIDANG PERCEPATAN
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Sasaran Strategis/Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Sasaran Strategis
(Outcome) 1:
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di
bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan
wilayah
Indikator
Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah
4 4 4 4 4
Sasaran Strategis
(Outcome) 2:
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang
percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Indikator
rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur
dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan
3
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Sasaran Strategis/Indikator Target
Sasaran Strategis
(Outcome) 3:
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi
baru di luar Pulau Jawa
Indikator:
Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, kawasan
industri) di luar Pulau Jawa
4
3
7
3
3
Sasaran Strategis
(Outcome) 4:
Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas
yang diusulkan
Indikator:
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan
oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP)
6
7
10
12
13
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Lampiran II
MANUAL KINERJA YANG AKAN DICAPAI OLEH MASING-MASING ASISTEN DEPUTI
DI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Program/Kegiatan Sasaran Program/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Unit
Organisas
i
Pelaksana
2015 2016 2017 2018 2019
Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
Asdep
Infrastrukt
ur Sumber
Daya Air
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
Indikator:
Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan
Infrastruktur Sumber Daya Air
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian Urusan Infrastruktur
Sumber Daya Air
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
Sasaran kegiatan (output) 2
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Peningkatan JWG Indonesia-Singapura Untuk Pengembangan
BBK (Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK (Kawasan Ekonomi
Khusus) Lainnya Di Indonesia
Indikator:
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan
JWG Indonesia-Singapura Untuk Pengembangan BBK
(Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK (Kawasan Ekonomi
Khusus) Lainnya Di Indonesia
4
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Dalam Rangka
Peningkatan JWG Indonesia-Singapura Untuk
Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK
(Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya Di Indonesia
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
Sasaran kegiatan (output) 3
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara
Indonesia (ngambil dari renja 2015 revisi)
Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan
Harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan
Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia
5
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir
Ibukota Negara Indonesia
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota
Negara Indonesia
2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika Dan Utilitas
Asdep
Telematika
dan
Utilitas
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika Dan Utilitas
Indikator:
Rekomendasi Hasil Kebijakan Telematika Dan Utilitas
2
rekomendasi
8
rekomendasi
8
rekomendasi
8
rekomendasi
8
rekomendasi
Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Telematika Dan Utilitas
2
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Telematika Dan
Utilitas 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
Asdep
Transporta
si
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Percepatan
Pembangunan Transportasi Nasional
Indikator:
Rekomendasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
4
rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Sistem Transportasi Multimoda
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendas
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Sistem
Transportasi Multimoda 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Sasaran kegiatan (output) 2
Catatan : Sasaran Kegiatan (output) Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air mengalami perubahan di tahun 2016. Pada tahun 2015 sasaran Kegiatan
“Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia” merupakan sasaran kegiatan (output) tersendiri
sedangkan pada tahun 2016 sasaran kegiatan (output) tersebut menjadi satu dalam sasarankegiatan “Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air” dansasaran kegiatan “Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Sumber Daya Air”
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Percepatan
Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK
Indikator:
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan
Sistem Transportasi JABODETABEK
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
2
rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi
JABODETABEK
1
rekomendasi
1
rekomendasi
1
rekomendasi
1
rekomendasi
1
rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan
Strategis Ekonomi
Asdep
Penataan
Ruang dan
Kawasan
Strategis
Ekonomi
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan
Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Indikator:
Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan
Strategis Ekonomi
9
rekomendasi
9
rekomendasi
9
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis
Ekonomi
8
rekomendasi
8
rekomendasi
8
rekomendasi
8
rekomendasi
8
rekomendasi
Laporan sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang dan
Kawasan Strategis Ekonomi(sesuai renja revisi 8laporan 8laporan 8laporan 8laporan 8laporan
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia
Asdep
Penataan
Ruang dan
Kawasan
Strategis
Ekonomi
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka
Mendorong Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia
Indikator:
Rekomendasi Kebijakan MP3EI
5
rekomendasi
6
rekomendasi
6
rekomendasi
6
rekomendasi
6
rekomendasi
Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Proyek-Proyek P3EI Yang Akan
Ditindaklanjuti
2
rekomendasi
6
rekomendasi
6
rekomendasi
6
rekomendasi
6
rekomendasi
Laporan Sosialisasi /desiminasi Kebijakan MP3EI 2laporan 2laporan 2laporan 2laporan 2laporan
Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan
Pembiayaan Infrastruktur
Asdep
Perumaha
n,
Pertanaha
n, dan
Pembiayaa
n
Infrastrukt
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan,
Pertanahan & Pembiayaan Infrastruktur
Indikator:
Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan
Pembiayaan Infrastruktur
4
rekomendasi
4
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
4
rekomendasi
4
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
5
rekomendasi
Renstra 2015-2019 Deputi VI
Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan,
Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur 2 laporan 2 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan
ur
Koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur
prioritas
Asdep
Perumahan,
Pertanahan,
dan
Pembiayan
Infrastruktu
r
Sasaran kegiatan (output) 1
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas Yang Tindaklanjuti
Indikator:
Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan
Infrastruktur Prioritas
9
rekomendasi
7
rekomendasi
9
rekomendasi
9
rekomendasi
9
rekomendasi
Rekomendasi Hasil Pre FS/Revisi Pre FS Proyek
Infrastruktur Prioritas
11
rekomendasi
7
rekomendasi
9
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas
1
rekomendasi
1
rekomendasi
1
rekomendasi
1
rekomendasi
1
rekomendasi
Laporan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas 1laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan