Rencana Aksiditjenpktn.kemendag.go.id/app/repository/upload/AGENDA...• Strategi Perlindungan...
Transcript of Rencana Aksiditjenpktn.kemendag.go.id/app/repository/upload/AGENDA...• Strategi Perlindungan...
Rencana Aksi
Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Departemen Perlindungan Konsumen OJK
Jakarta, 18 September 2017
Agenda
01
02
Penjelasan Singkat
• Dasar Hukum PK di Sektor Jasa Keuangan
• Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen (RAN PK)di Sektor Jasa Keuangan
Dasar Hukum PK di Sektor Jasa Keuangan
Tujuan OJK (UU OJK, Ps. 4)
Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan :
a. Terselenggara secara teratur, adil,transparan, dan akuntabel
b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. Mampu melindungi kepentingankonsumen dan masyarakat
Lingkup PK (UU OJK, Ps. 28-31)
a. Tindakan Pencegahan Kerugian
b. Pelayanan Pengaduan danPenyelesaian Sengketa
c. Pembelaan Hukum
d. Penyusunan Kebijakan
OECD/G20 High-LevelPrinciples on FinancialConsumer Protection
World Bank Good Practices for Financial Consumer Protection
OECDWorld Bank
Ketentuan UU OJK yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen merupakan lex specialis derogat legi generalis terhadap UU Perlindungan Konsumen
Lex specialis
Transparansi
Perlakuan yang adil
Keandalan
Kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen
Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau
UU Perlindungan Konsumen
UU No 8
/ 1999
5 Prinsip PK OJK
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Penyusunan SPKK : mensinergikan upaya OJK dengan perlindungan konsumen oleh Pemerintah
01
Pilar 5Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres No. 82/ 2016)
02
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!
03
Sektor Jasa Keuangan merupakan salah satu sektor prioritas Pemerintah dalam Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK)
04
Amandemen UU No. 8 Tahun 1999 tentang
PerlindunganKonsumen
FinTech Informasi asimetris
Tingkatliterasi& inklusirendah
Regulasi &kebijakanPK belumterintegrasi
Maraknya penawaran
investasi ilegal
Perlindungan Konsumen Keuangan di Indonesia
Penerapan pengawasan
market conduct
Keamanan data
konsumen
Cross-border transaction
TantanganIsu Strategis
Tantangan & Isu Strategis PK di Sektor Jasa Keuangan
AMANAH
UU OJK
ISU
STRATEGIS TANTANGAN
SINERGIPEMERINTAH
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Strategi Perlindungan
Konsumen Keuangan
2013 - 2027
Tahap I : Tahun 2013 s.d. 2017
PEMBANGUNAN (AWARENESS)
Tahap II : Tahun 2018 s.d. 2022
PENGEMBANGAN
Tahap III : Tahun 2023 s.d. 2027
AKSELERASI
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Target Pilar I
1
Tersedianya saluran komunikasi yang mudah diakses oleh konsumen dan masyarakat yang dapat mendukung layanan konsumen dan meningkatkan literasi masyarakat
2Terwujudnya penanganan pengaduan konsumen keuangan yang responsif dan efektif oleh LJK (IDR)
3Tersedianya penyelesaian sengketa oleh LAPS (ADR) di SJK yang handal dan dapat dipercaya
4Tersedianya sistem dan database perlindungan konsumen yang komprehensif
5
Terwujudnya peran OJK sebagai regulator yang aktif memonitor penanganan pengaduan konsumen sekaligus melakukan analisis dan menyusun kebijakan perlindungan Konsumen secara berkelanjutan
Strategi Pilar I
1Membangun sistem layanan konsumen keuangan terintegrasi OJK yang mudah diakses dan digunakan oleh konsumen dan masyarakat
2Penyediaan regulasi dan/atau kebijakan terkait pelayanan pengaduan di SJK, baik melalui IDR dan EDR
3 Mewujudkan LAPS di SJK yang handal dan terpercaya
4Membangun sistem informasi yang mendukungpelaksanaan perlindungan konsumen
5Melaksanakan monitoring dan evalusasi penangana pengaduan konsumen sebagai bahan analisis dan perumusan kebijakan perlindungan konsumen
Pembangunan infrastruktur perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk segera disediakan mengingat OJK merupakan lembaga baru yang melayani langsung konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan
Pilar I : Infrastruktur
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Capaian Tahap I (2013 s.d 2017)Pilar I :
Infrastruktur
• Saluran Komunikasi OJK (FCC Terintegrasi) dengan fasilitas Traceable dan Trackable
• Layanan di 35 KR/KOJK di Seluruh Indonesia
Internal Dispute ResolutionLembaga Jasa Keuangan wajib memiliki dan
melaksanakan mekanisme pelayanan dan
penyelesaian pengaduan bagi konsumen
• Unit kerja dan/atau fungsi pengaduan
• Prosedur dan SDM yang kompeten
• Penyampaian laporan penanganan pengaduan
setiap 3 bulan kepada OJK
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Capaian Tahap I (2013 s.d 2017)Pilar I :
Infrastruktur
LAPS melakukan fungsi mediasi, ajudikasi dan arbitrase (penyelesaian di luar pengadilan)
Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi
Indonesia
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
Badan Mediasi Dana Pensiun
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Badan Arbitrase & Mediasi Perusahaan
Penjaminan Indonesia
Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia
LAPS terbentuk sebelum OJK berdiri LAPS yang beroperasi sejak 2016
• Aksesibilitas
• Independensi
• Keadilan
• Efisiensi dan efektivitas
Prinsip-prinsip LAPS
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Target Pilar II
1
Ketersediaan, pengembangan, dan penguatan regulasi dan/atau kebijakan perlindungan konsumen dan/atau masyarakat di SJK melalui pendekatan perilaku ekonomi (behavioural economic) dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sesuai international best practice
2
Terwujudnya harmonisasi regulasi dan/atau kebijakan perlindungan konsumen dan/atau masyarakat di SJK, termasuk harmonisasi pengaturan prudential conduct dan market conduct dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sektor industri jasa keuangan
Strategi Pilar II
1
Penyusunan regulasi dan/atau kebijakan yang mendukung kegiatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat pengetahuan, pemhaman dan keyakinan masyarakat terhadap produk/layanan LJK
2Menyusun regulasi dan/atau kebijakan yang mendukung pelayanan konsumen di SJK sekaligus memperkuat implementasi IDR dan ADR
3
Menyusun regulasi dan/atau kebijakan terkait pembelaan hukum perlindungan konsumen dan mekanisme pengajuan gugatan perdata dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau LJK
4Menyusun regulasi dan/atau kebijakan terkait pengawasan market conduct dan penyelarasannya ke dalam pengawasan prudential
5Mengukur keberdayaan konsumen keuangan secara berkala untuk mengetahui kebermanfaatan penerapan regulasi atau kebijakan
• Sesuai amanah UU OJK, maka diperlukan regulasi dan kebijakan terkait perlindungan konsumen• Perlindungan konsumen merupakan isu lintas sektoral sehingga membutuhkan upaya
harmonisasi
Pilar II : Regulasi
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Pilar II : Regulasi
Capaian Tahap I (2013 s.d 2017)
POJK
• Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di SJK
• Peningkatan literasi dan Inkluisi keuangan di SJK bagi Konsumen dan/atau masyarakat
SEOJK
• Pelaksanaan Edukasi
• Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada PUJK
• Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan
• Perjanjian Baku
• Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
• Pedoman Penilaian LAPS
• Monitoring LAPS
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Target Pilar III
1 Ketersediaan fungsi pengawasan market conduct
2Ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pengawasan market conduct
3Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan pengawasanmarket conduct dengan pengawasan prudential
4Terciptanya pemahaman tentang pola perilakukonsumen keuangan (behaviuor pattern)
Strategi Pilar III
1Penyiapan SDM yang akan melaksanakan fungsi pengawasan market conduct
2Penyediaan sistem informasi untuk mendukung pengawasan market conduct
3Mensinergikan pelaksanaan pengawasan market conductdengan pengawasan prudential
Memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan yang saat ini telah dilakukan, dengan melengkapipengawasan prudential yang selama ini telah dilakukan dengan pengawasan market conduct
Pilar III :
Pengawasan
Market Conduct
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Capaian Tahap I (2013 s.d 2017)Pilar III :
Pengawasan
Market Conduct
Self Assessment
• Proses pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di SJK melalui pengisian kertas kerja oleh LJK
• Penilaian kertas kerja :
1. Pelaksanaan edukasi
2. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen
3. Penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk atau layanan Perjanjian baku
4. Kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadu konsumen
Pemantauan Tematik (Thematic Surveillance)
Pemantauan perlindungan konsumen melalui mystery shopping, customer testimony, indepth interview dengan tema :
• Telemarketing• Kredit Union• Unitlink• Kredit mikro• Kredit pensiun• Kredit kendaraan• Kartu kredit• Kredit Tanpa Agunan• Iklan penawaran produk• Perjanjian baku• IDR• Investasi ilegal
Framework PengawasanMarket Conduct
• Pengawasan tematik terhadap individual LJK sebagai kelanjutan hasil kegiatan mystery shopping, customer testimony, indepth interview.
• Penilaian/pengukuranconduct risk terhadap LJK
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Target Pilar IV
1Terciptanya konsumen dan masyarakat yang cakap terhadap produk dan jasa keuangan
2Terciptanya sikap dan perilaku keuangan konsumen dan masyarakat yang bijak
Strategi Pilar IV
1
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan masyarakat terhadap SJK serta pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap SJK
2Mendorong masyarakat untuk memiliki tujuan dan perencanaan keuangan serta meningkatkan kemampuan pengelolaan masyarakat
• Masih rendahnya tingkat literasi keuangan (29,66%) dan inklusi keuangan (67,82) di Indonesia
• Maraknya penawaran produk keuangan yang tidak berijin dan berpotensi merugikan masyarakat
Pilar IV :
Edukasi & Komunikasi
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
Capaian Tahap I (2013 s.d 2017)
Pilar IV :
Edukasi & Komunikasi
TAHUN INDEKS LITERASI INDEKS INKLUSI
2013 21,84% 59,74%
2016 29,66% 67,82%
Kampanye Edukasi OJKsikapiuangmu.ojk.go.id
Upaya Inklusi OJK
Simolek
Buku Seri Literasi Keuangan untuk SD, SMP, SMA,dan PerguruanTinggi
Buku Perencanaan Keuangan untuk Ibu Rumah Tangga, Profesi, Pensiun
Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK)
OJK mendukung Stranas PK khususnya pada Pilar 1 dan Pilar 3
Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK)
35% Tingkat literasi konsumen sektor jasa keuangan
Tersedianya sistem informasi terpadu OJK untuk konsumen keuangan
60% Penyelesaianpengaduan
sektor jasa keuangansesuai dengan SLA
Target Perlindungan Konsumen Sektor Prioritas Tahun 2017-2019, Sektor Jasa Keuangan
Kondisi /capaian saat ini
29,66% (survei 2016)
http://sikapiuangmu.ojk.go.id & PELAKU
69,6 % (OJK) & 74,2% (PUJK)
RAN PK Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017 (1)
Pilar 1 Efektivitas Peran Pemerintah
No Sasaran Kegiatan Keluaran
1 200 anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan (SJK) telah mengikuti pendidikan dasar dan/atau mediator
Sertifikasi mediator, ajudikator dan/atau arbiter LAPS SJK
40 anggota LAPS SJK mendapatkan sertifikat
2 Pemetaan kesesuaian regulasi dan kebijakan pada 3 (tiga) sektor prioritas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pemetaan kesesuaian regulasi di sektor jasa keuangan, perumahan, jasa telekomunikasi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
3 (tiga) laporan hasil pemetaan
3 26 kali peningkatan efektivitas koordinasiantar lembaga
Pertemuan anggota Working Group Sektor Jasa Keuangan terkait Layanan Konsumen
2 kali pertemuan
Pertemuang anggota Working GroupLAPS SJK
12 kali pertemuan
4 Penguatan 1.315 orang SDM perlindungan konsumen di bidang pengawasan
Pelatihan Pengawas Market Conduct 100 calon pengawas Market Conduct
RAN PK Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017 (2)
Pilar 3 Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha
No Sasaran Kegiatan Keluaran
1 30% tingkat literasi konsumen sektorjasa keuangan
Meningkatnya literasi keuanganmasyarakat
2% kenaikan tingkat literasi
2 Sistem Informasi terpadu OJK untuk konsumen keuangan
Pengembangan Sistem Informasi Terpadu OJK untuk Konsumen Keuangan (PELAKU)
Pengembangan dan Uji Coba Sistem Informasi Terpadu OJK
3 40% Penyelesaian pengaduan sektorjasa keuangan sesuai dengan ServiceLevel Agreement (SLA)
Penerapan Standar Internal Dispute Resolution (IDR) secara optimal di seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
40% kasus diselesaikan sesuaiSLA
Penguatan peran unit kerja penanganan pengaduan pada PUJK
Pembentukan unit kerja penanganan pengaduan di seluruh sektor jasa keuangan dan monitoring unit kerja penanganan pengaduan di sektor perbankan, asuransi dan pembiayaan