RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ...
Transcript of RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ...
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 11 Tahun 2011 Tanggal : 25 Nopember 2011
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2005-2025
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1. Latar Belakang I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I - 2
1.3. Hubungan RPJP dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya
I - 5
1.4. Sistematika Penulisan I - 6
1.5. Maksud dan Tujuan I - 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
II – 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II - 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat II - 15
2.3. Aspek Pelayanan Umum II - 29
2.4. Aspek Daya Saing II - 53
BAB III ANALISIS ISU-ISU STARATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025
III - 1
3.1. Permasalahan Pembangunan III - 1
3.2. Isu-isu Strategis III - 12
BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2005 -2025
IV - 1
4.1. Visi IV - 1
4.2. Misi IV - 1
BAB V ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025
V - 1
5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2005-2025
V - 1
5.2.Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2005-2025
V - 38
BAB VI PENUTUP VI - 1
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 I - 1
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan pelaksanaannya diperlukan suatu pedoman yang memberikan
arah pembangunan yang hendak dilaksanakan untuk meningkat
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan
meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan diselenggarakan dengan
berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan materil dan spirituil. Untuk itu diperlukan suatu
dokumen perencanaan, yang disusun melalui lima pendekatan dalam seluruh
rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4)
atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Selain itu
Perencanaan Pembangunan Daerah perlu disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menentukan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi,
dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan
RPJP Nasional. Secara lebih teknis RPJP Daerah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
RPJP ini merupakan kesinambungan dari perencanaan pembangunan
daerah yang ada sebelumnya yang memberikan arah, acuan dan sebagai
landasan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dala kurun waktu
dua puluh tahun ke depan.
Pendahuluan Bab 1
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 I - 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan jangka
panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 I - 3
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4690);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 I - 4
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekosentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 I - 5
1.3. Hubungan RPJP dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), mengaturkan bahwa penyusunan RPJP
daerah harus dilakukan dengan mengacu pada RPJP Nasional. Hal ini guna
menjamin sinergisitas antar pembangunan nasional dan pembangunan
daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan nasional.
Dilain sisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
adalah merupakan acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) disamping dengan memperhatikan RPJM
Nasional. Secara grafis, keterkaitan antara RPJP Nasional dengan RPJP dan
RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.
15
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
PedomanDijabar
kanPedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pem
erin
tah
Pu
sat
Pem
erin
tah
Da
era
h
UU KN
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 I - 6
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung
Barat tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan RPJP dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan
Lainnya 1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing BAB III ANALISIS ISU-ISU STARATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG TAHUN 2005-2025
3.1. Permasalahan Pembangunan 3.2. Isu-isu Strategis
BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2005 -2025
4.1. Visi 4.2. Misi
BAB V ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025
5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2005-2025
5.2.Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2005-2025
BAB VI PENUTUP
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 I - 7
1.5. Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud
memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
penyusunan RPJMD, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan
yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku
pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu
dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di
Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan
dan antara 103o23’ – 104o21’ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten
Tebo.
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Gambaran Umum Kondisi Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Bab 2
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 2
Sebelum dilakukan pemekaran, secara administrasi dan politik,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergabung dengan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, yang ketika itu terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan
120 (seratus dua puluh) desa/kelurahan. Setelah dilakukan pemekaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu
Kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ulu, Pengabuan, Betara dan Merlung
dengan jumlah desa sebanyak 52 (lima puluh dua) desa dan 5 (lima)
kelurahan. Luas wilayah keseluruhan adalah seluas 5.503,5 Km2 atau sekitar
± 26,68 % dari total luas Provinsi Jambi.
Dan untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat per kecamatan dan jumlah Kelurahan/Desa dapat dilihat pada Tabel
berikut.
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sebelum Pemekaran Kecamatan Tahun 2007.
No Kecamatan Ibukota Luas Penduduk Kelurahan/Desa
(Km) (Jiwa) Kel. Desa Jml.
1 Tungkal Ulu PelabuhanDagang 1.576,40 55.411 1 16 17
2 Merlung Merlung 1.601,60 32.036 - 19 19
3 Tungkal Ilir Kuala Tungkal 252,90 44.799 4 7 11
4 Pengabuan Teluk Nilau 1.197,80 81.621 - 8 8
5 Betara Mekar Jaya 874,80 31.593 - 9 9
Jumlah 5.503,50 245.460 5 59 64
Sumber : Tanjab Barat dalam Angka 2007
Kondisi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1. merupakan
pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum
pemekaran kecamatan. Setelah pemekaran kecamatan dalam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Perda
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi,
Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara
Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan
Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang. Jumlah kecamatan dimekarkan
menjadai 13 kecamatan, dan desa dimekarkan menjadi 70 desa/kelurahan
seperti terlihat pada Tabel 2.2 dibawah.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 3
Tabel 2.2.
Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Setelah Pemekaran Kecamatan Tahun 2008.
Kecamatan Ibu Kota
Kecamatan Luas (Km2)
Penduduk (Jiwa)
Desa Kelurahan Jumlah
1. Tungkal Ulu Pelabuhan Dagang 345,69 12,049 6 1 7
2. Merlung Merlung 311,65 12,986 7 1 8
3. Batang Asam Kebun Dusun 1.042,37 17,209 5 1 6
4. Tebing Tinggi Tebing Tinggi 342,89 23,659 4 1 5
5. Renah Mendaluh Lubuk Kambing 473,72 10,568 5 1 6
6. Muara Papalik Rantau Badak 336,38 8,191 4 1 5
7. Pengabuan Teluk Nilau 440,13 23,392 3 1 4
8. Senyerang Senyerang 426,63 22,147 6 1 7
9. Tungkal Ilir Tungkal IV Kota 100,31 62,210 2 4 6
10. Bram Itam Bram Itam Kiri 312,66 15,762 3 1 4
11. Seberang Kota Tungkal V 121,29 9,932 3 1 4
12. Betara Mekar Jaya 570,21 20,982 3 1 4
13. Kuala Betara Betara Kiri 185,89 11,659 3 1 4
Jumlah 5.009,82 250,746 54 16 70
Sumber : Tanjab Barat dalam Angka 2008
Setelah pemekaran kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2008,
jumlah kecamatan meningkat dari 5 kecamatan menjadi 13 kecamatan, jumlah
kelurahan meningkat dari 5 kelurahan menjadi 16 kelurahan, sedangkan
jumlah desa berkurang dari 59 menjadi 54 desa. Namun secara keseluruhan
jumlah desa/kelurahan meningkat dari 64 desa/kelurahan menjadi 70
desa/kelurahan.
Adapun jumlah kecamatan dan desa/kelurahan setelah pemekaran
adalah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 4
Tabel 2.3. Nama dan Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
NO KECAMATAN IBU KOTA DESA/KELURAHAN
1 TUNGKAL ILIR Tungkal IV Kota 1. Kel. Tungkal IV. Kota
2. Kel. Tungkal III
3. Kel. Tungkal Harapan
4. Kel. Tungkal II
5. Desa Tungkal I
6. Desa Teluk Sialang 2 SEBERANG KOTA Tungkal V 1. Kel. Tungkal V
2. Desa Tungkal IV. Desa
3. Desa Kuala Baru
4. Desa Teluk Pulai Raya 3 BRAM ITAM Bram Itam Kiri 1. Desa Bram Itam Kiri
2. Desa Bram Itam Kanan
3. Desa Tanjung Senjulang
4. Desa Pembengis 4 TUNGKAL ULU Pelabuhan Dagang 1. Kel. Pelabuhan Dagang
2. Desa Badang
3. Desa Tanjung Tayas
4. Desa Kuala Dasal
5. Desa Pematang Pauh
6. Desa Taman Raja
7. Desa Brasau 5 TEBING TINGGI Tebing Tinggi 1. Desa Tebing Tinggi
2. Desa Purwodadi
3. Desa Suka Damai
4. Desa Adi Jaya
5. Desa Kelagian 6 BATANG ASAM Kebun -Dusun 1. Desa Dusun Kebun
2. Desa Sri Agung 3. Desa Suban 4. Desa Tanjung Bojo 5. Desa Kampung Baru 6. Desa Lubuk Bernal
7 MERLUNG Merlung 1. Desa Merlung 2. Desa Lubuk Terap 3. Desa Penyabungan 4. Desa Tanjung Paku 5. Desa Tanjung Benanak 6. Desa Bukit Harapan 7. Desa Adi Purwa 8. Desa Pinang Gading
8 RENAH MENDALUH Lubuk Kambing 1. Desa Lubuk Kambing 2. Desa Pulau Pauh 3. Desa Rantau Benar 4. Desa Lampisi 5. Desa Cinta Damai 6. Desa Sungai Rotan
9 MUARA PAPALIK Rantau Badak 1. Desa Rantau Badak 2. Desa Dusun Mudo 3. Desa Intan Jaya 4. Desa Bukit Indah 5. Desa Kemang Manis
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 5
NO KECAMATAN IBU KOTA DESA/KELURAHAN
10 BETARA Mekar Jaya 1. Desa Mekar Jaya 2. Desa Makmur Jaya 3. Desa Pematang Lumut 4. Desa Serdang Jaya
11 KULATA BETARA Betara Kiri 1. Desa Betara Kiri 2. Desa Sungai Dualap 3. Desa Betara Kanan 4. Desa Sungai Gebar
12 PENGABUAN Teluk Nilau 1. Kel. Teluk Nilau 2. Desa Parit Pullin 3. Desa Sungai Serindit 4. Desa Mekar Jati
13 SENYERANG Senyerang 1. Desa Senyerang 2. Desa Sungai Kayu Aro, 3. Desa Teluk Ketapang 4. Desa Sungai Rambai 5. Desa Margo Rukun 6. Desa Lumahan 7. Desa Kempas Jaya
Sumber: Setda Kab. Tanjung Jabung Barat, 2009
Secara topografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di daerah
dataran rendah dengan ketinggian antara 10–500 meter dari permukaan laut.
Tabel 2.4.
Rata-rata Ketinggian Ibukota Kecamatan dari Permukaan Air Laut Dirinci menurut Wilayah Tanah Usaha dalam Km2 Tahun 2008.
Kecamatan
Ketinggian dari Permukaan Laut Jumlah 0-25 m
(Ha) 25-500 m
(Ha) >500 m
(Ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Tungkal Ulu - 160.529 4.870 165.399
2. Merlung - 98.783 7.040 105.823
3. Batang Asam * * * *
4. Tebing Tinggi * * * *
5. Renah Mendaluh * * * *
6. Muara Papalik * * * *
7. Pengabuan 87.1553 - - 87.155
8. Senyerang * * * *
9. Tungkal Ilir 56.255 - - 56.255
10 Bram Itam * * * *
11. Seberang Kota * * * *
12. Betara 76.650 - - 76.650
13. Kuala Betara * * * *
Jumlah 220.060 259.312 11.910 491.282
% 44,79 52,78 2,42 100,00
*) Data masih bergabung dengan kecamatan induk Sumber : 1.Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Barat
2.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2008
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 6
Berdasarkan lereng dan ketinggian, maka disusunlah Wilayah Tanah
Usaha yang merupakan arahan teknis, areal-areal mana yang dapat dan
boleh diusahakan tanpa mengganggu dan merusak sumber daya alam,
terutama tanah dan air.
Untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis
pertanian dengan orientasi agribisnis dan agroindustri yang bermuara pada
Ekonomi Kerakyatan, maka kabupaten ini dibagi dalam 3 (tiga) wilayah.
1. Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, sayur-sayuran, palawija
tambak/kolam keramba dan pengembangan peternakan unggas, terutama
bebek.
2. Wilayah Basah/Kering, pengembangan padi, palawija termasuk sayur-
sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam.
3. Wilayah Kering, pengembangan ternak besar dan perkebunan.
Berdasarkan klasifikasi dan luas lereng, maka wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dapat dibagi menjadi empat klasifikasi kemiringan yaitu
0 - 2% dimana wilayah yang terluas berada di Kecamatan Pengabuan dan
Betara, total luas wilayah dengan kemiringan tersebut adalah 269.055 Ha
atau 54,77 persen dari total wilayah. Klasifikasi 2-15% seluas 147.830 Ha
atau 30,09 persen dari total wilayah, kemudian klasifikasi 15-40% seluas
53.857 Ha atau 10,96 persen dan klasifikasi diatas 40 persen seluas 20.540
Ha atau 4,18 persen dari total wilayah.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 7
Tabel 2.5. Klasifikasi dan Luas Lereng Menurut Kecamatan di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2008.
Kecamatan
Klasifikasi dan Luas Lereng Jumlah
(Ha) 0 - 2 % (Ha)
2 – 15 % (Ha)
15 – 40 % (Ha)
> 40 % (Ha)
1. Tungkal Ulu 58.780 64.819 23.370 18.430 165.399
2. Merlung 630 74.546 28.537 2.110 105.823
3. Batang Asam * * * * *
4. Tebing Tinggi * * * * *
5. Renah Mendaluh * * * * *
6. Muara Papalik * * * * *
7. Pengabuan 86.735 420 - - 87.155
8. Senyerang * * * * *
9. Tungkal Ilir 51.070 4.855 330 - 56.255
10 Bram Itam * * * * *
11. Seberang Kota * * * * *
12. Betara 71.840 3.190 1.620 - 76.650
13. Kuala Betara * * * * *
Jumlah 269.055 147.830 53.857 20.540 491.282
% 54,77 30,09 10,96 4,18 100,00
*) Data masih bergabung dengan kecamatan induk Sumber : 1.Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Barat
2.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2008
Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat jenis tanah dan
penyebarannya di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Sebagian besar atau 65,03 persen jenis tanah di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat adalah jenis tanah podzolik, kemudian 14,52 persen adalah
jenis tanah organosol dan 11,98 persen adalah tanah endapan sebagaian
besar jenis tanah ini terdapat Kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara.
Jenis tanah ini relatif lebih subur, sehingga sesuai untuk sektor pertanian,
terutama untuk padi, sayur-sayuran dan tanaman muda lainnya. Selanjutnya
untuk jenis tanah gleisol luasnya hanya 8,47 persen atau 41.630 Ha,
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 8
sedangkan untuk jenis tanah andosol dan latosol tidak terdapat diseluruh
kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Tabel 2.6.
Penyebaran Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008.
Kecamatan
Jenis Tanah
Jumlah
Organosol Tanah
Endapan Podzolik Gleisol Andosol Latosol
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tungkal Ulu 20.000 12.000 125.249 8.150 - - 165.399
2. Merlung - - 105.823 - - - 105.823
3. Batang Asam * * * * * * *
4. Tebing Tinggi * * * * * * *
5. Renah Mendaluh * * * * * * *
6. Muara Papalik * * * * * * *
7. Pengabuan 30.600 - 29.525 27.030 - - 87.155
8. Senyerang * * * * * * *
9. Tungkal Ilir 11.130 28.105 15.070 1.950 - - 56.255
10 Bram Itam * * * * * * *
11. Seberang Kota * * * * * * *
12. Betara 9.620 18.737 43.793 4.500 - - 76.650
13. Kuala Betara * * * * * * *
Jumlah 71.350 58.842 319.460 41.630 - - 491.282
% 14,52 11,98 65,03 8,47 100
*) Data masih bergabung dengan kecamatan induk Sumber : 1.Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Barat
2.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2008
Kabupaten ini beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26.9o C,
suhu minimun adalah 21,9oC dan maksimum 32o C. Curah hujan rata-rata
berkisar antara 2000– 3500 mm/tahun atau rata berkisar antara 223–241,6
mm/bulan dengan hari hujan berkisar antara 11–13 hari/bulan. Artinya
distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada
bulan Nopember– Januari dan bulan kering pada bulan Juni sampai dengan
Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di Provinsi Jambi.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari
kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 9
a. Kawasan Lindung
Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya
binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan
yang berkelanjutan.
Luas kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
45.831,72 Ha, atau 8,33 % dari luas areal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Luas dan penyebaran masing-masing kawasan lindung dapat dilihat pada
Tabel 2.7. dibawah ini.
Tabel 2.7. Luas Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Barat
NO JENIS KAWASAN PERKIRAAN LUAS (HA)
% THD LUAS KAB.
I KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA
15.965,00 2,90
1 Hutan Lindung Gambut 15.965,00 2,90
II KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
20.989,00 3,81
1 Sempadan Pantai 14.000,00 2,54
2 Sempadan Sungai 6.989,00 1,27
III KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA
8.877,72 1,62
1 Taman Nasional Bukit Tigapuluh 8.790,72 1,60
2 Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur 87,00 0,02
LUAS KAWASAN LINDUNG 45.831,72 8,33
LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
500.982,00
Sumber : Hasil Analisis, 2010
b. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 10
Tabel 2.8. Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat
No Jenis Kawasan Perkiraan Luas (Ha)
% thd luas Kab.
1 Hutan Produksi 171.165,14 31,53
2 Hutan Produksi Terbatas 44.082,69 8,12
3 Pertanian dan Non Pertanian 302.853,60 55,78
LUAS KAWASAN BUDIDAYA 518.101,43 95,43
LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
500.982,00
Sumber : Hasil Analisis, 2010
Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang
merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan
kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan
perekonomian daerah.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Menurut data/informasi yang diperoleh bencana alam yang
dikategorikan besar dan yang menimbulkan korban jiwa belum pernah
terjadi, dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Secara umum wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikenali memiliki beberapa potensi
bahaya yang dapat menimbulkan bencana yakni potensi bencana banjir yang
sering terjadi di Desa Lubuk Bernai dan sepanjang sungai di Betara Kiri, serta
potensi bencana kebakaran yang sering dialami di Kota Kuala Tungkal.
2.1.4. Demografi
Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan,
namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan
kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu
masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga
dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan.
Pada tahun 2007 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat
berjumlah 245.460 jiwa. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, tingkat
pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif tinggi,
dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2003-2007 sebesar 1,90%. Mengenai
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 11
jumlah dan perkembangan penduduk Tanjung Jabung Barat per kecamatan
dapat digambarkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.9.
Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat perkecamatan Sebelum Pemekaran Kecamatan Tahun 2002-2007
No Kecamatan Penduduk (Jiwa) Pert.
Rata-rata (%) 2003 2004 2005 2006 2007
1 Tungkal Ulu 50.833 52.641 54.907 55.297 55.411 2,18
2 Merlung 27.747 26.995 30.046 32.684 32.036 3,66
3 Tungkal Ilir 43.332 78.526 78.545 80.934 44.799 0,84
4 Pengabuan 76.749 44.694 44.727 44.781 81.621 1,55
5 Betara 29.027 31.957 33.022 31.528 31.593 2,14
Jumlah 227.688 234.813 241.247 245.224 245.460 1,90
Sumber: BPS Kabupaten Tanjab Barat tahun 2007
Dilihat dari pertumbuhan penduduk perkecamatan, antara satu
kecamatan dengan yang lainnya tidak sama, dengan tingkat pertumbuhan
tertinggi berada di Kecamatan Merlung (3,66) dan terendah di Kecamatan
Tungkal Ilir (0,84%). Secara umum tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2003-2007 dapat
dikatakan cukup tinggi yaitu sebesar 1,90% pertahun. Sedangkan
pertumbuhan penduduk selama periode 2003-2008 sebesar 1,95%, artinya
pertumbuhan rata-ratanya lebih tinggi dibanding periode 2003-2007.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini tidak saja disebabkan oleh tingkat
kelahiran, akan tetapi juga disumbang oleh migrasi penduduk dari luar ke
dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai akibat semakin
membaiknya kondisi perekonomian dan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
Setelah dilakukan pemekaran kecamatan pada tahun 2008,
penyebaran penduduk per kecamatan semakin baik, hanya Kecamatan
Tungkal Ilir yang kepadatan penduduknya relatif tinggi yaitu 620,18 jiwa per
KM2 dengan penyebaran penduduk sebesar 24,81 persen dari total penduduk
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada di Kecamatan Tungkal Ilir.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 12
Tabel 2.10. Banyaknya Penduduk, Kepadatan dan Penyebaran Penduduk serta Luas
Wilayah Menurut Kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat 2008.
Kecamatan
Penduduk
Kepadatan Penduduk Per Km2
Penyebaran Penduduk
(%)
Luas Daerah/Area
(Km2)
1. Tungkal Ulu 12.049 34,85 4.81 345,69
2. Merlung 12.986 41,67 5.18 311,65
3. Batang Asam 17.209 16,51 6.86 1.042,37
4. Tebing Tinggi 23.659 69,00 9.44 342,89
5. Renah Mendaluh 10.568 22,31 4.21 473,72
6. Muara Papalik 8.191 24,35 3.27 336,38
7. Pengabuan 23.392 53,15 9.33 440,13
8. Senyerang 22.147 51,91 8.83 426,63
9. Tungkal Ilir 62.210 620,18 24.81 100,31
10. Bram Itam 15.762 50,41 6.29 312,66
11. Seberang Kota 9.932 81,89 3.96 121,29
12. Betara 20.982 36,80 8.37 570,21
13. Kuala Betara 11.659 62,72 4.65 185,89
Jumlah Total
250.746 50,05 100.00 5.009,82
Sumber: BPS Kabupaten Tanjab Barat tahun 2009.
Perkembangan jumlah penduduk yang cepat akan berpengaruh
terhadap tingkat kepadatan pada suatu wilayah. Berkenaan dengan hal ini,
dengan luas wilayah 5.503,5 km2, dan jumlah penduduk pada tahun 2008
sebesar 250.746 jiwa, maka dilihat dari sisi kepadatannya termasuk daerah
yang belum padat penduduknya, yaitu rata-rata 50 jiwa per Km.
Meskipun demikian dilihat dari trend perkembangannya cenderung
semakin meningkat kepadatannya, dimana pada tahun 2007 tingkat
kepadatan penduduknya sebesar 44,6 penduduk per km2, pada tahun 2008
meningkat menjadi 50,05 per km2. Perkembangan kepadatan penduduk di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel
berikut.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 13
Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tanjab Barat
Tahun 2003-2008.
No Tahun Jumlah Penduduk Kepadatan
1 2003 227.688 41,4
2 2004 234.813 42,6
3 2005 241.247 43,8
4 2006 245.224 44,6
5 2007 245.460 44,6
6 2008 250.746 50,05
Sumber : BPS Kabupaten Tanjab Barat tahun 2009
Dilihat dari sisi jenis kelamin dan kelompok umur, perkembangan
penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2003-2008 dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel. 2.12.
Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjab Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2003-2008.
No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2003 122.481 105.207 227.688
2 2004 118.779 116.034 234.813
3 2005 129.019 112.228 241.247
4 2006 126.351 118.873 245.224
5 2007 125.298 120.162 245.460
6 2008 132.113 118,633 250.746
Sumber : BPS Kabupaten Tanjab Barat tahun 2009
Berdasarkan data tersebut, maka perkembangan penduduk berdasar
jenis kelamin menunjukkan, bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar di
banding dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2006 penduduk
perempuan terdiri dari 48,48% sedang penduduk laki-laki 51,52%, kemudian
pada tahun 2007 jumlah penduduk perempuan persentasenya meningkat
menjadi 48,95%, sedangkan penduduk laki-laki menurun menjadi 51,05% dari
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 14
total penduduk. Pada tahun 2008 rasio penduduk laki-laki meningkat menjadi
52,69 persen, sedangkan rasio penduduk perempuan menurun menjadi 47,31
persen.Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk laki-laki
secara signifikan dibandingkan penduduk laki-laki.
Dilihat dari kelompok umur, penduduk Kabupten Tanjung Jabung
Barat pada tahun 2008 dapat digambarkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Kab.Tanjab Barat Berdasarkan Jenis Kelamin dan kelompok umur Tahun 2008.
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
0 - 4 14.501 13.942 28.443
5 - 9 13.291 12.802 26.093
10 - 14 13.713 11.566 25.279
15 - 19 13.531 12.545 26.076
20 - 24 11.729 11.353 23.082
25 - 29 11.121 11.086 22.207
30 - 34 11.617 10.720 22.337
35 - 39 10.906 8.864 19.770
40 - 44 8.567 7.248 15.815
45 - 49 6.772 5.154 11.926
50 - 54 5.906 4.670 10.576
55 - 59 3.268 2.726 5.994
60 - 64 2.963 2.071 5.034
65 - 69 1.761 1.526 3.287
70 - 74 1.273 1.190 2.463
75 + 1.194 1.170 2.364
Jumlah Total
132.113 118.633 250.746
Sumber: BPS Kabupaten Tanjab Barat tahun 2009
Berdasarkan data di atas, maka sebagian besar penduduk Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tergolong dalam kelompok penduduk usia remaja
10-14 tahun 11,73%, balita 0-4 tahun sebesar 10,74% dan anak-anak 5-9
tahun sebesar 10,32%. Jika dikaitkan dengan usia produktif dapat dikatakan,
bahwa sebagian besar penduduk merupakan kelompok penduduk pada usia
tidak produktif. Di sisi lain sebagian besar merupakan penduduk usia sekolah
dan rentan terhadap masalah kesehatan.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Perekonomian Daerah
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak
kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari
pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung
menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah,
indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah
dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang
akan datang.
Kondisi ekonomi makro pada tahun 2007 dan 2008 telah memberikan
fondasi yang relatif baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Tanjung Jabung Barat pada tahun 2009 ini. Pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2007 sebesar 7,94%, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan
karena krisis global dimana harga terhadap komoditi perkebunan mengalami
penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi
5,99%. Demikian juga pertumbuhan sektoral kelompok primer diperkirakan
juga meningkat dari 9,65% tahun 2007 menjadi 9,76% tahun 2008.
Pertumbuhan sektoral kelompok sekunder dan tersier diperkirakan juga
meningkat masing-masing dari 6,18% dan 8,10% tahun 2007 menjadi 6,27%
dan 8,31% tahun 2008.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun
2004-2008, yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
atas dasar harga konstan tahun 2000 rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,42
persen dengan migas. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB tanpa migas
selama periode yang sama sebesar 6,60 persen pertahun.
Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan kontribusi sektor
migas telah berkontribusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan
PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 dengan dan tanpa migas
periode 2004-2008.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 16
Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2008 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008
1. Pertanian 344.268,56 368.162,18 397.001,08 430.208,43 459.866,69
2. Pertambangan & Penggalian 157.000,42 184.166,50 208.379,04 233.571,07 252.264,49
3. Industri Pengolahan 531.197,88 548.550,22 579.419,89 612.610,09 632.890,23
4. Listrik, Gas & Air Bersih 6.446,05 7.297,83 8.168,86 8.898,96 9.678,91
5. Bangunan 13.344,25 15.634,12 18.450,55 21.962,35 24.998,89
6. Perdag., Hotel & Restoran 231.185,72 251.572,45 278.077,93 307.421,43 333.294,80
7. Pengangkutan & Komunikasi 51.060,73 55.176,45 60.060,16 65.601,50 71.662,80
8. Keu. Persewaan, & Jasa Persh 31.177,97 32.400,30 33.620,15 34.921,91 37.152,97
9. Jasa-Jasa 135.348,68 155.303,40 163.020,65 170.140,82 176.440,33
PDRB Dengan Migas 1.501.030,26 1.618.263,45 1.746.198,31 1.885.336,56 1.998.250,11
PDRB Tanpa Migas 1.357.157,28 1.449.331,08 1.545.346,83 1.657.842,69 1.752.229,76
Sumber: BPS Kab. Tanjab Barat, 2009
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan migas menurut harga
konstan, tahun 2004 adalah sebesar Rp 1.501,03 milyar, tahun 2008 sebesar
Rp. 1.998,25 milyar, atau naik sebesar Rp 497,22 milyar atau angka ini naik
sebesar 33,13 % dibandingkan dengan tahun 2004 atau naik rata-rata
sebesar 7,42 % pertahun, sedangkan PDRB tanpa migas menurut harga
konstan pada tahun 2004 sebesar Rp 1.357,16 milyar, pada tahun 2008
meningkat menjadi Rp.1.752,33 milyar, atau tumbuh rata-rata sebesar 6,59%
pertahun .
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 17
Tabel. 2.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (%)
LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
1. Pertanian 5,40 6,94 7,83 8,36 6,89 7,51
2. Pertambangan & Penggalian 35,96 17,30 13,15 12,09 8,00 12,59
3. Industri Pengolahan 2,00 3,27 5,63 5,73 3,31 4,48
4. Listrik, Gas & Air Bersih 13,57 13,21 11,94 8,94 8,76 10,70
5. Bangunan 32,29 17,16 18,01 19,03 13,83 16,99
6. Perdag., Hotel & Restoran 4,64 8,82 10,54 10,55 8,42 9,58
7. Pengangkutan & Komunikasi 7,80 8,06 8,85 9,23 9,24 8,84
8. Keu. Persewaan, & Jasa Persh 7,32 3,92 3,76 3,87 6,39 4,48
9. Jasa-Jasa 18,17 14,74 4,97 4,37 3,70 6,85
PDRB Dengan Migas 7,95 7,81 7,91 7,97 5,99 7,42
PDRB Tanpa Migas 5,46 6,79 6,62 7,28 5,69 6.60
Keterangan GR = Pertumbuhan Rata-rata (%) Sumber: BPS Kab.Tanjab Barat, 2009
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tahun 2003-2007 untuk PDRB dengan Migas rata-rata sebesar 7,91% dan
tanpa Migas sebesar 6,54%. Laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor
bangunan rata-rata sebesar 21,47%, sektor pertambangan dan Penggalian
rata-rata sebesar 19,26%, sementara Industri Pengolahan mengalami laju
pertumbuhan terendah selama periode 2004-2008 yaitu rata-rata sebesar
4,14% pertahun.
Jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi, dengan Migas, selama tahun
2004-2008, maka pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat lebih tinggi
yaitu rata-rata sebesar 7,42 persen, sedangkan Provinsi Jambi hanya
mencapai 5,91 persen. Namun pertumbuhan PDRB harga konstan tanpa
migas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi relatif lebih tinggi yaitu rata-rata
sebesar 6,66 persen, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanpa
migas rata-rata sebesar 6,54 persen pertahun pada periode yang sama.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 18
Tabel. 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanjung Jabung Barat dan
Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah).
Uraian PDRB 2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dgn Migas 1.501.030,26 1.618.263,45 1.746.198,31 1.885.336,56 1.998.250,11 7,42
Pert. (%) 7,95 7,81 7,91 7,97 5,99
Tp Migas 1.357.157,28 1.449.331,08 1.545.346,83 1.657.842,69 1.752.229,76 6,60
Pert. (%) 5,46 6,79 6,62 7,28 5,69
Provinsi Jambi
Dgn Migas 11.953.885 12.619.972 13.363.622 14.275.161 15.296.726,8 6,36
Pert. (%) 5,38 5,57 5,89 6,82 7,16
Tp Migas 10.509.102 11.175.333 11.788.959 12.775.067 13.715.412,4 6,88
Pert. (%) 6,47 6,34 5,49 8,36 7,36
Keterangan GR = Pertumbuhan Rata-rata (%) Sumber: BPS Kab.Tanjab Barat, 2009 dan BPS Provinsi Jambi, 2009
Tabel 2.17. memperlihatkan bahwa persentase kontribusi sektor migas
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih tinggi di banding dengan Provinsi
Jambi, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menjadi modal
utama bagi pengembangan daerah, namun perlu upaya peningkatan
infrastruktur untuk dapat meningkatkan investasi di sektor tersebut.
b. Struktur Ekonomi
Perubahan struktur ekonomi pada hakekatnya muncul sebagai
konsekuensi logis dari adanya perbedaan laju pertumbuhan antara sektor
produksi dan komponen permintaan agregat. Proses perubahan struktur itu
sendiri dapat diidentifikasi melalui pergeseran kegiatan ekonomi, yakni dari
sektor primer ke sektor industri, utilitas dan jasa. Keempat kelompok sektor
utama ini masing-masing memiliki tingkat produktivitas, laju pertumbuhan
produksi, dan laju pertumbuhan proporsi terhadap PDRB yang berbeda satu
sama lainnya. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Atas
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2008.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 19
Tabel 2.17. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2008 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008
1. Pertanian 577.052 656.449 719.865 832.114 1.007.712
2. Pertambangan & Penggalian 321.477 519.664 620.387 798.722 1.003.418
3. Industri Pengolahan 764.753 897.221 987.772 1.136.901 1.260.245
4. Listrik, Gas & Air Bersih 15.189 18.748 22.331 27.571 32.809
5. Bangunan 21.579 27.272 39.689 51.349 64.492
6. Perdag., Hotel & Restoran 338.321 380.740 422.500 494.634 628.693
7. Pengangkutan & Komunikasi 80.690 91.349 106.633 122.901 143.648
8. Keu. Persewaan, & Jasa Persh. 60.921 75.701 80.683 89.436 104.469
9. Jasa-Jasa 266.799 318.204 355.647 393.469 434.316
PDRB Dengan Migas 2.446.780 2.985.348 3.355.506 3.947.097 4.679.802
PDRB Tanpa Migas 2.148.625 2.493.907 2.767.435 3.184.801 3.720.954
Sumber: BPS Kab. Tanjab Barat, 2009
PDRB dengan migas atas harga berlaku pada tahun 2004 sebesar Rp
2.446,78 milyar, tahun 2008 sebesar 4.679,80 milyar, atau meningkat Rp
2.233,02 milyar selama kurun waktu 5 tahun. Sedangkan PDRB tanpa migas
tahun 2004 sebesar Rp 2.148,63 milyar, tahun 2008 sebesar Rp 3.720,95
milyar atau meningkat Rp 1.572,33 milyar. Perbandingan ini menunjukkan
bahwa ekploitasi sumberdaya minyak dan gas yang selama ini diupayakan
oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat bekerjasama dengan pihak swasta telah berkontribusi walaupun relatif
masih kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tabel
berikut dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku
Periode 2004-2008.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 20
Tabel. 2.18. Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat
Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku Periode 2004-2008 (%).
LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008 SR (%)
1. Pertanian 23,58 21,99 21,45 21,08 21,53 21,93
2. Pertambangan & Penggalian 13,14 17,41 18,49 20,24 21,44 18,14
3. Industri Pengolahan 31,26 30,05 29,44 28,80 26,93 29,30
4. Listrik, Gas & Air Bersih 0,62 0,63 0,67 0,70 0,70 0,66
5. Bangunan 0,88 0,91 1,18 1,30 1,38 1,13
6. Perdag., Hotel & Restoran 13,83 12,75 12,59 12,53 13,43 13,03
7. Pengangkutan & Komunikasi 3,30 3,06 3,18 3,11 3,07 3,14
8. Keu. Persewaan, & Jasa Persh 2,49 2,54 2,40 2,27 2,23 2,39
9. Jasa-Jasa 10,90 10,66 10,60 9,97 9,28 10,28
PDRB Dengan Migas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PDRB Tanpa Migas 87,81 83,54 82,47 80,69 79,51
Sumber: BPS Kab.Tanjab Barat, 2009. Keterangan SR= Kontribusi rata-rata (%)
Selama periode 2004-2008 telah terjadi pergeseran struktur ekonomi
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Urutan tiga besar sektor terbesar
pembentuk PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004 adalah
sektor industri pengolahan (31,26%), sektor pertanian (23,58%), sektor
perdagangan, hotel dan restoran (13,83%). Pada tahun 2008 urutan tiga
besar adalah sektor industri pengolahan (29,30%), sektor pertanian
(21,93%), dan sektor pertambangan dan penggalian (18,14%).
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat selama periode 2004-2008, maka kontribusi sektor juga
mengalami perkembangan yang relatif cepat, hal ini dapat dilihat dari
kontribusi sektor pertanian dari 23,58 persen tahun 2004 menurun menjadi
21,93 persen tahun 2008. Sedangkan sektor pertambangan mengalami
kenaikan dari 13,14 persen tahun 2004 menjadi 18,14 persen tahun 2008.
Keadaan ini memperlihatkan terjadi pergeseran struktur ekonomi di sektor
primer. Kontribusi sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari
31,26 persen tahun 2004 menjadi 29,30 persen tahun 2008, namun satu hal
yang menggembirakan kontribusi sektor jasa mengalami peningkatan dari
10,90 persen pada tahun 2004 menjadi 10,28 persen pada tahun 2008, sektor
lain yang mengalami peningkatan adalah sektor bangunan dari 0,88 persen
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 21
tahun 2004 menjadi 1,13 persen tahun 2007, sedangkan sektor lainnya
kontribusinya relatif tetap.
Disisi lain kontribusi sektoral kelompok primer pada tahun 2008 relatif
meningkat yaitu dari 40,52% tahun 2007 meningkat menjadi 40,52% tahun
2008. Demikian juga kelompok tersier meningkat dari 28,29% tahun 2007
menjadi 28,31% tahun 2008. Namun kontribusi sektoral kelompok sekunder
menurun dari 31,27% tahun 2007 menjadi 31,17% tahun 2008.
Keadaan ini menggambarkan terjadi perubahan kontribusi sektoral
yang mengarah kepada peningkatan sektor primer terutama tambang dan
sektor jasa. Hal ini berarti terjadi perubahan kesempatan kerja dari sektor
pertanian ke sektor jasa. Jika hal ini berjalan sesuai dengan teori, maka
tingkat penyerapan tenaga kerja akan lebih tinggi yang juga dibarengi dengan
peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
Penurunan kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dari 23,46% tahun 2003 menjadi 21,40% tahun 2007, yang
disebabkan antara lain dari kurang bergairahnya sektor pertanian dewasa ini
karena tidak seimbangnya biaya produksi dengan pendapatan petani akibat
menurunnya nilai tukar komoditi pertanian terhadap produk manufaktur,
sementara alat-alat dan kebutuhan pertanian semakin mahal, disisi lain
subsidi input maupun subsidi output di tingkat petani semakin berkurang
bahkan terjadi penghapusan subsidi di beberapa sektor pertanian.
Sektor Pertambangan dan Penggalian dari tahun ketahun
menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dalam kontribusi PDRB
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 6,41% tahun 2003 meningkat menjadi
19,05% pada tahun 2007 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
17,47% selama periode 2003-2007. Hal ini disebabkan banyaknya investor
asing yang berminat menanamkan investasinya dalam sektor Pertambangan
dan Penggalian di Kabupaten Tanjung Barat.
Kontribusi sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan dengan
kontribusi rata-rata 30,65% tetapi sektor ini masih sebagai sektor
penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kebutuhan masyarakat akan Listrik, Gas dan Air Bersih terus
meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 22
Barat. Hal ini disebabkan masyarakat ingin mendapatkan kehidupan yang
layak nyaman dan sejahtera. Berkenaan dengan itu pertumbuhan dibidang
Listrik, Gas dan Air Bersih mengalami peningkatan kontribusi pada PDRB dari
0,44% tahun 2003 menjadi 0,71% pada tahun 2007 atau kontribusi rata-rata
sebesar 0,65%.
Kontribusi di sektor Bangunan terhadap PDRB Kabupaten Tanjung
Jabung Barat relatif konstan, namun dari pembangunan gedung-gedung di
Merlung, Tebing Tinggi dan Kota Kuala Tungkal cukup pesat, terutama
kebutuhan akan bangunan perumahan untuk hunian, bangunan gedung-
gedung perkantoran, industri, pertokoan dan lain-lain. Pertumbuhan sektor ini
juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak dan retribusi
bangunan.
Kontribusi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tidak mengalami
pertumbuhan yang berarti, bahkan mengalami penurunan yaitu dari 16,75%
pada tahun 2003, turun menjadi 12,73% di tahun 2007 atau kontribusi rata-
rata sebesar 13,40%. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi masih
berdampak pada sektor perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pengangkutan dan Komunikasi merupakan salah satu penunjang bagi
meningkatnya perekonomian daerah. Masyarakat membutuhkan sarana
pengangkutan dan komunikasi dalam melakukan interaksi dengan daerah lain
untuk memasarkan produk-produk unggulan serta potensi yang ada di daerah
tersebut. Namun jalan Jambi-Kuala Tungkal yang rusak berat telah
menurunkan arus barang dan jasa dari Jambi ke Kuala Tungkal dan
sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi di sektor Pengangkutan dan
Komunikasi pada PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami
penurunan dari 3,45% tahun 2003 menjadi 3,16% pada tahun 2007 dengan
kontribusi rata-rata sebesar 3,23%. Dengan demikian infrastruktur jalan yang
rusak tersebut telah berpengaruh pada sektor perdagangan, hotel dan
restoran serta sektor pengangkutan dari Kuala Tungkal ke kota lainnya.
Kontribusi di sektor Keuangan Persewaan dan Jasa persewaan
mengalami sedikit peningkatan terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Hal ini dikarenakan penerimaan retribusi daerah dan penerimaan pajak
daerah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 23
Pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 2,38%, dimana pada tahun
2003 kontribusinya sebesar 2,04% dan naik menjadi 2,30% pada tahun 2007.
Banyaknya Jasa Industri, Jasa Tenaga Kerja dan Nilai Investasi yang
terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah meningkatkan nilai PDRB
bagi daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor jasa rata-rata
pertahunnya sebesar 10,44%, dimana kontribusinya pada tahun 2003
sebesar 8,25% meningkat menjadi 10,10% pada tahun 2007.
Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu potensi yang besar bagi
modal dasar pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan
kekayaan alam itu banyak investor luar dan dalam negeri berniat
menanamkan modalnya di daerah tersebut. Hal ini akan mendatangkan
devisa yang besar bagi pemerintah daerah pada masa mendatang.
c. PDRB Per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat
PDRB per kapita sebagai satu salah indikator untuk mengetahui tingkat
kesejahteraan masyarakatnya. Lebih jauh penggunaan indikator ini dapat
memberi pentunjuk sampai sejauhmana keberhasilan pemerintah daerah
dalam memanfaatkan anggaran pembangunan dan belaja daerah (APBD)
secara efektif dan efisien untuk meningkat pendapatan perkapita
masyarakatnya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat selama tahun 2003-2007 PDRB perkapita menunjukkan perkembangan
yang sangat berarti, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB
perkapita, kemampuan keuangan daerah, tingkat investasi, perkembangan
industri dan sebagainya. Namun demikian harus dilihat hubungan kemajuan
ekonomi tersebut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Pada Tabel 2.15. dibawah ini dapat dilihat perkembangan PDRB
perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik berdasarkan harga berlaku
maupun harga konstan tahun 2000.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 24
Tabel. 2.19. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2004 - 2008 (Ribu Rupiah)
PDRB Perkapita Harga Berlaku
2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
Dengan Migas 10,420 12,375 13,683 16,080 18,664 15,69
Pertumbuhan (%) 24,68 18,76 10,58 17,52 16,06
Tanpa Migas 9,150 10,338 11,285 12,975 14,840 12,85
Pertumbuhan (%) 11,59 12,97 9,17 14,97 14,37
PDRB Perkapita Harga Konstan 2000
2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
Dengan Migas 6,392 6,708 7,121 7,681 7,969 5,67
Pertumbuhan (%) 6,98 4,93 6,16 7,86 3,75
Tanpa Migas 5,780 6,008 6,302 6,754 6,988 4,86
Pertumbuhan (%) 1,45 3,94 4,90 7,18 3,47
Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2008 Ket. GR = Pertumbuhan rata-rata (%)
PDRB perkapita harga berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan migas pada tahun 2003 mencapai Rp 8.541,7 juta meningkat menjadi
Rp 15.516,8 juta tahun 2007 atau tumbuh rata-rata sebesar 16,09 persen
pertahun, sedangkan tanpa migas hanya tumbuh sebesar 19,53 persen. Hal
ini menunjukkan peranan sektor migas dalam pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif besar dan terus meningkat.
PDRB perkapita harga konstan tahun 2000 Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan migas pada tahun 2003 sebesar Rp 6.107,2 juta
meningkat menjadi Rp 7.936,7 juta tahun 2007 atau tumbuh rata-rata sebesar
6,77 persen pertahun selama periode tersebut. Kemudian PDRB perkapita
tanpa migas pada tahun 2003 sebesar Rp 2.160 juta meningkat menjadi Rp
6.979 juta tahun 2007 atau tumbuh rata-rata sebesar 34,07 persen pertahun.
Keadaan ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung
Jabung Barat sebesar 7,91 persen pertahun telah mampu meningkat PDRB
perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik dengan harga berlaku
maupun harga konstan ataupun baik tanpa migas ataupun dengan migas.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 25
d. Kestabilan Harga (Inflasi)
Tingkat kestabilan harga (inflasi) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
pada tahun 2006 menurun tajam dibanding inflasi tahun 2005 yang mencapai
16,62 persen. Dengan mengacu pada Indeks Harga 9 Bahan Pokok pada
bulan Januari tahun 2006 sebesar 130,77. Indeks harga 9 bahan pokok
tersebut terus mengalami peningkatan dan pada bulan desember tahun 2006
sebesar 138,50 atau meningkat sebesar 7,73 atau pertumbuhan indeks harga
9 bahan pokok di Kuala Tungkal meningkat rata-rata 0,59 persen perbulan.
Kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 dan bulan Mei
tahun 2008 juga telah mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga secara
kumulatif inflasi tahun 2005 mencapai 16,50 persen. Namun laju inflasi tahun
2006 telah turun menjadi 10,66 persen, dan tingkat inflasi pada tahun 2007
sebesar 6,50 persen, penurunan tingkat inflasi ini didorong oleh faktor-faktor
eksternal yang semakin baik. Laju inflasi tahun 2008 ini diperkirakan lebih
tinggi dari tahun 2006 yaitu sekitar 8,5 persen, namun tingkat inflasi Tanjung
Jabung Barat ini lebih rendah dari tingkat inflasi Provinsi Jambi. Kondisi ini
didorong oleh pertumbuhan sektor produksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang relatif baik serta didorong oleh faktor-faktor eksternal yang semakin baik
dibandingkan Provinsi Jambi. Pada tabel berikut dapat dilihat tingkat
kestabilan harga pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2004-2008.
Tabel 2.20.
Kestabilan Harga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
DESKRIPSI Realisasi
2004 2005 2006 2007 2008
Kestabilan Harga:
- Inflasi Nasional (%)
- Inflasi Provinsi Jambi
- Inflasi Kab. Tanjung Jabung Barat
6,40
7,25
7,45
17,11
16,50
16,62
6,60
10,66
7,73
6,50
7,44
6,50
11,10
11,57
8,30
Sumber : BPS Indonesia, BPS Provinsi Jambi 2007, 2008 dan 2009
Kenaikan harga BBM sebesar 20-30% pada bulan Mei tahun 2008,
secara langsung telah meningkatkan harga-harga kebutuhan bahan pokok,
biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya, sekaligus juga telah meningkatkan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 26
jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun
2008 ini yang telah mencapai 17.701 rumah tangga. Kenaikan harga-harga ini
secara langsung telah mendorong peningkatan inflasi, sehingga tingkat inflasi
tahun 2008 ini akan lebih tinggi dari tahun 2007. Oleh karena itu Pemerintah
Daerah perlu mengkaji dan menerapkan strategi dan kebijakan yang tepat
untuk menekan kenaikan tingkat inflasi melalui manajemen inflasi yang tepat.
Pemerintah daerah harus dapat menahan laju kenaikan inflasi dan secara
bertahap diharapkan dapat diturunkan menjadi 5 - 6 persen pada tahun 2011,
sehingga tingkat inflasi menjadi rendah. Dengan tingkat inflasi yang rendah
dan stabil diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih tinggi
dan berkualitas, sehingga dapat mengurangi jumlah rumah tangga miskin.
Pencapaian sasaran inflasi tersebut harus didukung oleh relatif stabilnya
harga-harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal
ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah relatif stabil dan tingkat suku
bunga yang relatif rendah dan stabil.
Inflasi pada tahun 2008 ini diperkirakan akan meningkat dampak dari
krisisis global yang bermula dari Negara Amerika Serikat, pada bulan Oktober
2008 ini nilai kurs rupiah sudah berada diatas Rp 10.000,- perdollar dan
tingkat inflasi nasional sudah diatas 2 digit. Demikian juga dengan tingkat
inflasi Provinsi Jambi sampai bulan Oktober 2008 ini sudah mencapai 12
persen, namun tingkat inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan
pada tahun 2008 ini tidak melampaui 2 digit atau dibawah 10 persen.
2.2.2. Pendidikan
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek
pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan
hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus
menjadi perhatian penting. Program pembanguan SDM yang dilakukan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama ini telah mampu meningkatkan
kualitas SDM menjadi semakin baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya
indek pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dari
68,2 di tahun 2002 menjadi 70,2 di tahun 2004, 71,06 tahun 2006 dan 71,44
pada tahun 2007 (Sumber BPS, 2008).
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 27
Meskipun terjadi peningkatan IPM Kabupten Tanjung Jabung Barat,
namun perkembangan tersebut sangat rendah, di tambah lagi dilihat dari
baseline pertumbuhannya memang masih rendah, akibatnya dibandingkan
dengan IPM Kabupaten lainnya dalam provinsi Jambi, IPM Kabupaten
Tanjung Jabung Barat berada pada posisi menempatai urutan ke 5 dari
sepuluh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Rendahnya IPM Kabupaten
Tanjung Jabung Barat membawa konsekuensi pada rendahnya kualitas dan
produktifitas penduduk. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah
bagaimana meningkatkan pembangunan, terutama pembangunan di bidang
kependudukan, kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan
masyarakat.
Taraf pendidikan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dilihat dari indikator angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah dan
partisipasi pendidikan berdasarkan usia sekolah. Mengenai angka melek
huruf penduduk usia 10 tahun ke atas, pada tahun 2007, angka melek huruf
penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata sebesar 97,90%. Rata-
rata lama bersekolah penduduk usia 10 tahun ke atas, pada tahun 2007
mencapai selama 7,50 tahun. Kemampuan membaca masyarakat Tanjung
Jabung Barat 2008 dapat dilihat pada Tabel 2.153.
Tabel 2.21. Kemampaun membaca penduduk berumur 10 tahun ke atas Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tahun 2008
Kemampuan Membaca
Jenis Kelamin
Jumlah %
Laki-Laki % Perempuan %
Huruf Latin 90.199 51,58 84.656 48,42 174.855 89.37
Huruf Arab 48.814 52,55 44.076 47,45 92.890 4.75
Huruf Lainnya 1.596 67,61 765 32,39 2.361 1.21
Tidak Dapat 1.919 20,97 7.233 79,03 9.151 4.68
(Sumber : Susenas 2008, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 28
2.2.3. Kepemudaan dan Budaya
Untuk bidang kepemudaan dan olahraga belum adanya prestasi
tingkat nasional ataupun internasional yang berhasil dicapai oleh atlet dan
pemuda dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk itu program
pembangunan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan
capaian prestasi olahraga dan serta menciptakan kualitas dan partisipasi
pemuda dalam pembangunan.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kekayaan budaya yang
sangat beragam dan potensial untuk dikembangkan sehingga budaya
tersebut kedepan dapat menjadi penciri dan cermin kemajuan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
2.2.4. Agama
Agama memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan,
oleh karean itu pembangunan kehidupa beagama terus digalakkan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan agama merupakan salah satu pilar
dalam pembangunan Tanjung Jabung Barat. Mengeni komposisi pemeluk
agama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan sebagai
berikut. Jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai tahun
2007 berjumlah 245.460 jiwa, berdasarkan agama yang dianut, terdapat
jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 20.7828 jiwa (85%), yang
beragama Kristen Katolik sebanyak 967 jiwa, Kristen Protestan 2136, yang
beragama Budha dan Hindu sebanyak 912 jiwa dan lain-lain sebanyak
Khonghuchu 1.021 jiwa.
Sampai dengan tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat telah membantu sebanyak 270 Masjid dan 256 Mushola, 3 buah Gereja
dan 1 Vihara serta memberikan bantuan oprasional kepada sekolah MI dan
Pesantren serta memberikan insentif terhadap penyelenggaraan pengajian
antara Magrib dan Isya dan juga memberikan bantuan insentif untuk imam,
khatib, bilal, dan odim masjid di ibu kota kecamatan dalam Kaupaten Tanjung
Jabung Barat.
Jumlah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang
melaksanakan ibadah haji dari tahun ke tahun sesuai dengan jumlah koata
yang diperoleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2005, jumlah
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 29
jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 367 orang,
selanjutnya pada tahun 2006 dan 2007 naik masing-masing sebanyak 241
dan 254 orang.
Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan
dibidang keagamaan, namun dalam upaya penciptaan kualitas kehidupan
beragama masih ditemui berbagai permasalahan seperti: a) Masih
kurangnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran Agama di
Masyarakat; b) Belum optimalnya Pelayanan Kehidupan Beragama; c)
Kurang berperannya lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan d) Belum
optimalnya kerukunan antar dan intern umat beragama.
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Pendidikan
Sebaran jumlah sekolah, murid dan Guru berdasarkan tingkat sekolah
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan pada Tabel 2.155. Dari data
tersebut terlihat bahwa terjadi kesenjangan yang sangat tajam antara jumlah
murid Taman Kanak-kanak (TK) dengan murid Sekolah Dasar. Jumlah murid
TK jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan murid SD sehingga dapat
diduga bahwa akses untuk mendapatkan pendidikan dini (TK) masih sangat
terbatas di Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini diperkuat dengan jumlah
sekolah TK yang juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah SD.
Perbandingan antara jumlah murid SD dan SMTP juga jauh berbeda,
dapat diduga bahwa angka putus sekolah setelah menamatkan SD cukup
tinggi di Tanjung Jabung Barat. Demikian juga dengan murid yang
melanjutkan pendidikan dari SMTP ke SMTA. Data ini juga didukung bahwa
lama bersekolah rata-rata penduduk Tanjung Jabung Barat adalah 7,50 tahun
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 30
Tabel 2.22. Banyaknya Gedung Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat Sekolah
dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2007/2008
Tingkat Sekolah Sekolah Murid Guru
Taman Kanak-kanak 30 1.349 93
Sekolah Dasar 203 36.534 2.082
S M P 47 7.256 524
S M A 18 4.196 350
Jumlah
2007/2008 298 49.335 3.049
2006/2007 296 48.863 …
2005/2006 290 48.672 2.299
2004/2005 270 44.157 2.071
2003/2004 261 44.938 2.102
2002/2003 258 43.227 2.044
(Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Sebaran sekolah, gedung dan ruang belajar pada masing-masing
kecamatan di Tanjung Jabung Barat disajikan pada Tabel 2.157. Dari Tabel
tersebut terlihat bahwa fasilitas pendidikan dari tingkat TK hingga SMTA
terbanyak ditemukan di Kecamatan Tungkal Ilir dan Tungkal Ulu. Kecamatan
yang paling sedikit memiliki fasilitas pendidikan adalah Muara Papalik, Bram
Itam, Seberang Kota dan Kuala Batara.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 31
Tabel 2.23. Banyaknya Gedung dan Ruang Belajar
Menurut tingkat Sekolah (Negeri dan Swasta) dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2007/2008.
Kecamatan
J u m l a h Sekolah Dasar
J u m l a h SLTP
J u m l a h SLTA
Gedung Ruang Gedung Ruang Gedung Ruang
1. Tungkal Ulu 11 64 7 * * *
2. Merlung 10 77 6 * * *
3. Batang Asam 12 64 2 * * *
4. Tebing Tinggi 16 110 2 * * *
5. Renah Mendaluh 10 59 3 * * *
6. Muara Papalik 10 74 0 * * *
7. Pengabuan 25 123 7 * * *
8. Senyerang 23 469 1 * * *
9. Tungkal Ilir 31 225 9 * * *
10. Bram Itam 11 62 - * * *
11. Seberang Kota 10 53 - * * *
12. Betara 18 97 7 * * *
13. Kuala Betara 17 82 1 * * *
Jumlah 2007/2008 204 1.559 * * * *
2006/2007 200 1.205 36 313 18 126
2005/2006 203 1.206 - 17 99
2004/2005 201 1.111 18 114 17 89
2003/2004 195 1.078 20 206 15 67
2002/2003 195 1.392 15 163 12 68
)* data tidak tersedia (Sumber: Tanjung Jabung Dalam Angka, 2009)
Tanjung Jabung Barat dalam Angka tahun 2008 menunjukkan bahwa
jumlah ruang belajar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih didominasi
oleh ruang belajar tingkat Sekolah Dasar yang diikuti oleh Sekolah Tingkat
Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). Walaupun demikian,
perbandingan antara ruang belajar untuk usia dini, dasar dan menengah
masih sangat jauh. Untuk itu perlu kembali dibangun fasilitas fisik sekolah
khususnya ruang belajar untuk sekolah menengah (SLTP dan SLTA) dan
pendidikan usia dini.
Kecuali sarana fisik berupa ruang belajar, sekolah baik yang baru
dibangun ataupun yang telah ada harus juga dilengkapi dengan fasilitas
perpustakaan dengan koleksi buku yang mencukupi, ruang praktikum dengan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 32
peralatan yang memadai dan tenaga pengajar yang memenuhi secara
kualitas dan kuantitas.
Data Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2007, menunjukkan
perbandingan antara murid dan guru untuk sekolah dasar di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat masih cukup tinggi dimana rata-rata satu orang guru
harus membimbing 20 murid. Sedangkan untuk tingkat pendidikan usia dini,
SLTP dan SLTA sudah lebih baik yaitu 12 : 1 untuk Taman Kanak-Kanak; 17 :
1 untuk tingkat SLTP dan 7 : 1 untuk SLTA. Tetapi harus diingat bahwa
perbandingan yang cukup baik ini bukan dikarenakan oleh jumlah guru yang
telah mencukupi tetapi lebih dikarenakan jumlah siswa pada tingkat
pendidikan tersebut yang masih sedikit. Dengan adanya upaya peningkatan
peran pendidikan pada usia dini, dan sekolah menengah khususnya maka
penambahan tenaga guru masih diperlukan.
Untuk Pendidikan Tinggi telah berdiri satu Sekolah Tinggi dengan
nama Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah di Kuala Tungkal, sampai
tahun 2008 telah diterima sebanyak 677 orang mahasiswa yang kuliah di
Tanjung Jabung Barat dengan rincian sebagai mana disajikan pada Tabel
2.157. Data tersebut menunjukkan bahwa cukup besar minat masyarakat
Tanjung Jabung Barat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Tabel 2.24.
Banyaknya Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007/2008
Tahun Masuk Laki-laki Perempuan Jumlah 2000 / 2001 32 19 51
2001 / 2002 30 15 45
2002 / 2004 31 10 41
2004 / 2005 22 8 30
2005 / 2006 49 22 71
2006 / 2007 115 87 202
2007/ 2008 102 135 237
Jumlah 381 296 677
(Sumber: Tanjung Jabung Dalam Angka, 2009)
Selain pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan
Nasional, terdapat sistem pendidikan lain yang dibina oleh Departemen
Agama. Data Gedung dan ruang belajar pada masing-masing tingkat
pendidikan masdrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) disajikan pada
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 33
Tabel 2.158. Dari data tersebut terlihat bahwa pendidikan yang dibina oleh
Departemen Agama ini cukup diminati oleh masyarakat. Sedangkan data
mengenai pesantren, jumlah Guru dan Santrinya di Tanjung Jabung Barat
ditampilkan pada Tabel 2.158.
Tabel 2.25. Banyaknya Gedung dan Ruang Belajar Menurut tingkat Sekolah
Madrasah dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006/2007
Kecamatan
Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah
Gedung Ruang Gedung Ruang Gedung Ruang
Tungkal Ulu 20 68 3 12 1 3
Merlung 9 31 1 3 1 3
Tungkal Ilir 53 230 15 59 7 39
Pengabuan 63 218 14 42 5 16
Betara 38 140 10 31 3 9
Jumlah
2006/2007 183 687 43 147 17 70
2005/2006 182 717 46 153 16 68
2004/2005 182 593 45 144 16 62
2003/2004 179 988 45 165 16 62
2002/2003 174 989 33 156 14 56
(Sumber: Tanjung Jabung Dalam Angka, 2008)
2.3.2 Kesehatan
Gambaran umum derajat kesehatan masyarakat kecuali dapat dilihat
dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan juga dapat dilihat dari
sebaran dan pola penyakit. Berkenaan dengan penyakit yang diderita
masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat bervariatif. Dari
sepuluh jenis penyakit yang menonjol terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, didominasi oleh ISPA sebesar 27,4 % diikuti oleh penyakit kulit akibat
alregi dan infeksi serta tekanan darah tinggi. Diare menempati posisi enam
dengan persentase 7,1% (Tanjung Jabung Dalam Angka, 2009).
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 34
Data Kesehatan Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa
perkembangan pembangunan sarana kesehatan selama tahun 2004-2008
tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, hanya jumlah puskemas yang
bertambah dari 10 menjadi 16 buah. Jumlah dan sebaran klinik KB,
puskemas, dan puskesmas pembantu pada masing-masing kecamatan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.149.
Tabel 2.26. Banyaknya Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Menurut Kecamatan di
KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2008.
Kecamatan Klinik KB Puskesmas Puskesmas Pembantu
1. Tungkal Ulu 1 1 5
2. Merlung 1 1 5
3. Batang Asam 3 1 4
4. Tebing Tinggi 3 2 5
5. Renah Mendaluh 2 1 4
6. Muara Papalik 3 2 4
7. Pengabuan 1 1 5
8. Senyerang 2 1 7
9. Tungkal Ilir 7 2 7
10. Bram Itam 2 1 6
11. Seberang Kota - 1 4
12. Betara 3 1 7
13. Kuala Betara 3 1 5
Jumlah 2008 31 16 68
2007 31 10 68
2006 31 10 68
2005 31 10 66
2004 31 10 66
(Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Dari data tersebut telihat bahwa penyebaran saran kesehatan berupa
klinik KB, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu yang cukup merata pada
semua kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sementara rumah
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 35
sakit umum dapat ditemukan di kecamatan Tungkal Ilir sebagai ibukota
Kabupaten.
Tabel 2.27. Banyaknya Bidan dan Dokter Praktek Menurut Kecamatan dan Status di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008.
Kecamatan Bidan
Praktek Dokter
Perawat Umum Spesialis Gigi
1. Tungkal Ulu 27 14 0 4 31
2. Merlung 16 8 0 1 7
3. Batang Asam * * * * *
4. Tebing Tinggi * * * * *
5. Renah Mendaluh * * * * *
6. Muara Papalik * * * * *
7. Pengabuan 15 6 0 0 15
8. Senyerang * * * * *
9. Tungkal Ilir 47 8 2 5 45
10. Bram Itam * * * * *
11. Seberang Kota * * * * *
12. Betara 17 4 0 0 18
13. Kuala Betara * * * * *
Jumlah
2008 122 40 2 10 116
2007 … 36 2 13 77
2006 4 22 2 5 …
2005 23 15 2 3 36
2004 33 23 0 6 122
* Data masih tergabung ke dalam data kecamatan induk (Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Secara umum, tenaga kesehatan terutama Dokter spesialis dan Dokter
gigi masih sangat terbatas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk
seluruh Kabupaten hanya terdapat 2 orang dokter spesialis dan 10 dokter
gigi. Jumlah dokter gigi ini menurun dari tahun 2007 sebanyak 13 orang.
Meskipun terjadi peningkatan jumlah tenaga (SDM) kesehatan terutamabidan
dan perawat, tetapi jumlah yang ada saat ini masih belum memadai untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah dokter umum yang ada di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 40 orang dengan jumlah penduduk
di tahun 2008 sebanyak 250.746 jiwa, berarti satu dokter melayani hampir
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 36
6269. Rata-rata rasio jumlah penduduk dan dokter ini sedikit meningkta dari
tahun 2007 sebesar 6.818 orang penduduk; jumlah dokter spesialis 2 orang
sehingga satu orang dokter spesialis melayani 125373 orang; jumlah dokter
gigi 13 orang sehingga satu orang dokter gigi harus melayani 25074 orang,
naik dari tahun 2007 sebesar 18881,54 orang. Dengan perbandingan yang
sedemikian adalah mustahil masyarakat Tanjung Jabung Barat akan
mendapat pelayanan kesehatan yang baik.
Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan sarana kesehatan dan
penempatan tenaga medis terutama dokter spesialis merupakan program
prioritas untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sehingga masyarakat dapat
memperoleh layanan kesehatan yang baik yang menjadi hak mereka.
Penambahan dokter ini juga akan secara langsung meningkatkan pelayanan
rumah sakit daerah Tanjung Jabung Barat sehingga masyarakat tidak perlu
lagi keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
dan keterbatasan tenaga paramedis yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat juga dapat dilihat dari jumlah bayi yang dilahirkan dengan pertolongan
dukun yang masih sangat tinggi. Pada tahun 2007 terdapat 16.777 bayi yang
mendapat pertolongan dukun pada saat kelahiran atau 63,66% dari jumlah
bayi yang lahir pada tahun tersebut. Terjadi perubahan prilaku masyarakat
pada tahun 2008 dimana terjadi penurunan persentase bayi yang
kelahirannya ditolong oleh dukun menjadi 55,28% sebaliknya terjadi
peningkatan jumlah bayi yang dalam proses persalinannya ditolong oleh
Dokter dan Bidan. Walaupun demikian persentase bayi yang lahir dengan
bantuan Dukun masih cukup tinggi.
Jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) tahun 2008 di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat adalah sebanyak 44.277 orang. Jumlah ini meningkat
dari 39.714 orang pada tahun 2007. Data tersebut menunjukkan bahwa 70,65
keluarga yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi peserta
program Keluarga Berencana (KB). Jumlah ini meningkat dari 68,8% pada
tahun 2007. Jumlah ini masih harus ditingkatkan sehingga pertambahan
penduduk dapat lebih ditekan dan kualitas hidup masyarakat dapat lebih
meningkat. Penyebaran jumlah akseptor KB pada masing-masing kecamatan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 37
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel
2.28.
Tabel 2.28. Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Alat Kontrasepsi
yang Digunakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003 – 2007
Kecamatan IUD Pil Kondom Suntikan Implant MO Jumlah
1. Tungkal Ulu 117 1.096 20 1.162 459 31 2.885
2. Merlung 240 507 7 684 235 30 1.703
3. Batang Asam 72 1.106 21 1.412 482 31 3.124
4. Tebing Tinggi 121 1.120 23 1.662 476 36 3.438
5. Renah Mendaluh 82 516 6 876 251 28 1.759
6. Muara Papalik 86 521 7 841 249 32 1.736
7. Pengabuan 209 1.470 30 1.357 642 14 3.722
8. Senyerang 292 1.472 43 1.556 682 16 4.061
9. Tungkal Ilir 309 2.524 57 2.133 329 47 5.399
10. Bram Itam 303 2.616 61 2.217 339 50 5.586
11. Seberang Kota 316 2.706 63 2.175 341 46 5.647
12. Betara 107 1.100 38 779 474 6 2.504
13. Kuala Betara 136 1.121 47 912 491 6 2.713
Jumlah 2008 2.390 17.875 423 17.766 5.450 373 44.277
2007 2.368 15696 377 15.999 4.900 374 39.714
2006 2.444 17.279 327 16.343 4.461 357 41.229
2005 2.441 15.277 241 15.367 4.109 356 37.791
2004 2.436 14.399 274 14.906 3.779 359 36.149
(Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
2.3.3 Infrastruktur Daerah
a. Infrastruktur transportasi
Panjang jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2008
adalah 1.545,975 Km. Terdiri dari jalan dalam kondisi baik 238,261 Km, jalan
sedang 564,951 Km, jalan rusak 470,029 Km, dan jalan rusak berat 238,604
Km (Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009). Dari data terlihat bahwa
secara umum kondisi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kondisi
sedang dan rusak. Jalan dalan kondisi baik hanya 15,41% dari total panjang
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 38
jalan yang ada sedangkan jalan yang rusak dan rusak berat mencapai
45,84%.
Di lihat dari persentase jalan yang rusak dan rusak berat yang cukup
tinggi dan panjang jalan dengan permukaan tanah yang masih dominan maka
kedepan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap harus
memperioritaskan perbaikan dan peningkatan prasarana jalan. Sebaran
kondisi jalan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 2.28.
Tabel 2.28. Panjang Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Kecamatan
(km) dan Kondisi Jalan Tahun 2008
Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah
1. Tungkal Ulu 95,670 232,950 324,488 38,824 689,332
2. Merlung 72,430 91,360 34,272 5,420 209,582
3. Batang Asam * * * * *
4. Tebing Tinggi * * * * *
5. Renah Mendaluh * * * * *
6. Muara Papalik * * * * *
7. Pengabuan 22,055 52,485 26,500 92,520 199,050
8. Senyerang * * * * *
9. Tungkal Ilir 25,242 77,420 27,820 68,500 215,462
10 Bram Itam * * * * *
11. Seberang Kota * * * * *
12. Betara 22,864 110,736 56,949 39,340 232,549
13. Kuala Betara * * * * *
Jumlah 2008 238,261 564,951 470,029 238,604 1.545,975
2007 190,976 513,210 461,773 256,174 1.456,263
2006 176,912 470,480 427,490 235,948 1.349,870
2005 162,738 464,336 411,090 226,650 1.294,514
2004 - - - - 1.225,549
*) Data masih bergabung dengan kecamatan induk (Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Sementara itu panjang jalan kabupaten menurut jenis permukaannya
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan. Pada tahun
2004 panjang jalan memiliki jenis permukaan aspal hanya sekitar 262,00 Km
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 39
permukaan kerikil 278,56 Km, dan yang masih memiliki jenis permukaan
tanah sekitar 670,27 Km. Sedangkan untuk tahun 2008 panjang jalan yang
memiliki jenis permukaan aspal meningkat menjadi 387,17 km, jenis
permukaan kerikil sepanjang 473,50 km dan jenis permukaan tanah turun
menjadi 639,88 km.
Tabel 2.29.
Panjang Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan Tahun 2008.
Kecamatan Aspal Kerikil / Koral
Tanah Beton Jumlah
1. Tungkal Ulu 171,157 209,778 300,400 8,000 689,335
2. Merlung 88,427 73,120 42,330 5,700 209,577
3. Batang Asam * * * * *
4. Tebing Tinggi * * * * *
5. Renah Mendaluh * * * * *
6. Muara Papalik * * * * *
7. Pengabuan 20,720 27,800 138,400 12,130 199,050
8. Senyerang * * * * *
9. Tungkal Ilir 70,646 49,243 80,300 15,273 215,462
10. Bram Itam * * * * *
11. Seberang Kota * * * * *
12. Betara 36,220 113,559 78,450 4,320 232,549
13. Kuala Betara * * * * *
Jumlah 2008 387,17 473,500 639,880 45,423 1.545,973
2007 356,119 456,761 603,930 39,453 1.456,263
2006 327,396 442,324 546,950 33,200 1.349,870
2005 310,871 416,493 537,450 29,700 1.294,514
2004 262,006 278,564 670,274 15,705 1.225,549
*) Data masih bergabung dengan kecamatan induk (Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Tabel 2.29. menunjukkan sebaran jenis permukaan jalan pada setiap
kecamatan di Kabuten Tanjung Jabung Barat tahun 2008. Dari Tabel tersebut
terlihat bahwa kecamatan Tungkal Ulu, Pengabuan dan Tungkal Ilir
merupakan kecamatan yang memiliki persentase jalan dengan permukaan
tanah masih dominan. Jalan dengan jenis permukaan kerikil/koral juga masih
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 40
cukup banyak ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai
473,30 km (30,63%). Untuk pembangunan ke depan kondisi jalan yang
sedemikian harus mendapat perhatian.
Kecuali ruas jalan, untuk menunjang kelancaran transportasi barang
dan jasa juga diperlukan infrastruktur jembatan yang memadai. Sampai
dengan tahun 2008 jumlah jembatan dengan kontruksi besi/beton di
kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 63 buah, dan jembatan dengan
konstruksi kayu masih sebanyak 127 buah. Sedangkan gorong-gorong
dengan konstruksi besi/beton mencapai 852 buah dan 129 buah gorong-
gorong dengan konstruksi kayu. Untuk sebaran jumlah jembatan dan gorong
berdasarkan konstruksinya di masing-masing kecamatan di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.30. Pada Tabel tersebut
terlihat bahwa masih cukup banyak jembatan yang memiliki konstruksi kayu.
Jembatan jenis ini harus ditingkatkan kemampuannya dan masih perlunya
dibangun jembatan-jembatan baru untuk memperlancar transportasi barang
dan jasa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Tabel 2.30.
Banyaknya Jembatan dan Gorong-Gorong Menurut Kecamatan dan Jenis Konstruksi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Kecamatan
Jembatan Gorong-gorong
Konstruksi Besi/Beton
Konstruksi
Kayu
Konstruksi Besi/Beton
Konstruksi
Kayu
1. Tungkal Ulu 11 11 86 -
2. Merlung 17 8 108 -
3. Batang Asam * * * *
4. Tebing Tinggi * * * *
5. Renah Mendaluh * * * *
6. Muara Papalik * * * *
7. Pengabuan 2 54 164 55
8. Senyerang * * * *
9. Tungkal Ilir 23 23 376 28
10 Bram Itam * * * *
11. Seberang Kota * * * *
12. Betara 10 31 118 46
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 41
13. Kuala Betara * * * *
Jumlah 2008 63 127 852 129
2007 56 125 850 129
2006 46 102 740 113
2005 44 94 596 113
2004 41 89 587 113
*) Data masih bergabung dengan kecamatan induk (Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009).
Selain transportasi darat, transportasi sungai dan laut juga penting bagi
perkembangan dan kemajuan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Hal ini
disebabkan sebagian banyak wilayah dan desa-desa di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat berada di pinggiran sungai dan laut. Data kegiatan Lalu Lintas
Kapal, Penumpang dan Barang Melalui Dermaga LLASDP di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2008, ditampilkan pada Tabel 2.163.
Tabel 2.31. Lalu Lintas Kapal, Penumpang dan Barang Melalui Dermaga LLASDP di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008.
Bulan
Kapal (Buah)
Penumpang (Orang)
Barang (Ton)
Datang
Berangkat
Datang
Berangkat
Bongkar
Muat
Januari 1.320 1.326 12.580 12.627 755 572
Februari 1.361 1.363 14.699 14.873 758 501
Maret 1.369 1.375 15.013 14.706 795 677
April 1.468 1.451 17.463 17.367 997 783
Mei 1.446 1.458 14.868 14.319 1197 1.317
Juni 1.342 1.315 13.026 12.941 868 1.169
Juli 1.327 1.306 12.661 12.585 769 1.052
Agustus 1.302 1.310 12.644 12.241 779 681
September 1.557 1.562 26.951 25.909 1637 1.590
Oktober 1.389 1.382 22.685 22.296 1418 1.393
November 1.444 1.453 24.326 22.209 1515 1.530
Desember 1.217 1.218 22.436 21.704 1318 1.314
Jumlah 2008 16.542 16.519 209.352 203.777 12.806 12.579
2007 11.681 11.663 200.298 180.069 17.664 18.192
2006 4.417 4.482 37.876 37.755 229.687 223.007
2005 2.654 2.568 25.798 27.725 128,9 139,3
2004 4.079 4.058 20.492 19.534 4.183 3.833
(Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 42
Data Tabel 2.31. menunjukkan bahwa kegiatan transportasi baik
barang maupun penumpang sepanjang tahun 2008 cukup ramai. Hal ini
berarti bahwa transportai sungai dan laut sangat penting dalam menunjang
perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Biaya
transportasi sungai dan laut relatif lebih murah dibandingkan dengan alat
transportasi lain. Keunggulan komperatif ini jika dimanfaatkan dengan baik
akan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat. Dengan biaya
transportasi yang murah maka harga jual hasil usaha masyarakat akan lebih
tinggi sementara harga komoditi konsumsi masyarakat akan lebih rendah.
Keuntungan dua sisi ini akan sangat membantu meringankan beban ekonomi
masyarakat.
b. Perhubungan
Upaya peningkatan kualitas transportasi baik darat (jalan), sungai dan
laut harus diikuti oleh upaya peningkatan manajemen pengelolaan
transportasi. Peningkatan ini kecuali untuk menekan tingkat kerusakan
fasilitas infrastruktur transportasi juga untuk memberikan pelayanan publik
yang lebih baik. Peningkatan pelayanan ini kecuali untuk meningkatkan
kenyamanan juga untuk meningkatkan keselamatan pemakai jalan.
Keselamatan ini menjadi penting karena peningkatan kualitas jalan biasanya
akan diikuti dengan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dan
pelanggaran oleh pengguna jalan.
Untuk tahun 2008, terjadi kecelakaan lalulintas sebanyak 57 kali
dengan rincian korban 38 orang luka ringan, 36 orang luka berat dan 44
orang meninggal dunia. Angka ini meningkat dari tahun 2007 dimana terjadi
34 kali kecelakaan lalulintas dengan rincian korban 11 orang luka ringan, 13
orang luka berat dan 27 orang meninggal dunia (Tanjung Jabung Barat dalam
Angka, 2009).
c. Infrastruktur air bersih, listrik dan telepon
Berdasarkan data Tanjung Jabung Barat dalam Angka tahun 2009,
Kemampuan produksi air bersih tahun 2008 mencapai 585.414 m3. Produksi
ini meningkat dibandingkan dengan produksi tahun 2007 sebesar 568.664
m3. Produksi air bersih tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan 1720
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 43
rumah tangga (2,75%). Akses untuk mendapatkan air minum yang memadai
hanya dinikmati oleh 6.301 rumah tangga atau 10,16 % dari jumlah rumah
tangga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai 62.670 KK. Sumber
air minum tersebut antara lain Ledeng, sumur pompa dan air kemasan.
68,86% rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih
memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih (Tabel 2.32).
Permasalahan ini harus segera dipecahkan dengan penyediaan sarana
air bersih yang terjangkau bagi seluruh masyarakat karena air bersih
merupakan kebutuhan vital yang akan menentukan tingkat kesehatan
masyarakat.
Tabel 2.32.
Rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut sumber air minum tahun 2008
Sumber Air Minum Jumlah Persentase
1. Ledeng/Pompa/Air Kemasan 6.301 10,16
2. Sumur/Mata Air terlindung 5.378 8,67
3. Sumur/Mata Air Tak Terlindung 3.782 6,10
4. Air Sungai 3849 6,21
5. Air Hujan 42710 68,86
Total 62.020 100,00
(Sumber : Susenas 2009, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
Pembangunan sarana dan jaringan air bersih tentu harus menjadi
prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat lima tahun
kedepan. Apalagi jika dilihat bahwa terjadi pertumbuhan jumlah penduduk
yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Tanjung Jabung
Barat mencapai 250.746 jiwa. Dengan pertambahan penduduk dalam kurun
waktu 2000 – 2007 rata-rata 2,43% pertahun (Tanjung Jabung Barat dalam
Angka, 2009), maka kebutuhan air bersih tentu semakin bertambah.
Penyediaan air bersih tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
tetapi juga akan memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha. Dengan
semakin berkembangnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipicu oleh
perkembangan dunia usaha dan industri tentu harus diimbangi dengan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 44
penyediaan air bersih yang mencukupi baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.
Kecuali air bersih, listrik juga merupakan kebutuhan dasar saat ini.
Penggunaan energi listrik untuk penerangan di wilayah pedesaan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih relatif sedikit. Berdasarkan data
tahun 2007, Jumlah daya listrik yang di produksi PLN (Perusahaan Listrik
Negara) sebesar 29.180.580 Kwh. Produksi ini meningkat menjadi
31.630.134 kwh pada tahun 2008. Sementara jumlah pelanggan mencapai
15.280 termasuk industri dan perkantoran (Tanjung Jabung Barat Dalam
Angka, 2009). Pengguna energi listrik PLN menurut jumlah rumah tangga di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2008 baru mencapai 37,89 % yang
meningkat dari 22,27 % di tahun 2007. Sedangkan 30,02% rumah tangga
menggunakan listrik non PLN sisanya menggunakan sumber energi lain untuk
penerangan (Susenas 2009, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
Berdasarkan data tersebut walaupun terjadi peningkatan dari tahun
2007, terlihat bahwa masih sangat terbatas kemampuan Pemerintah Tanjung
Jabung Barat dalam menyediakan tenaga listrik bagi kebutuhan masyarakat.
Padahal listrik tidak hanya penting bagi kebutuhan rumah tangga tetapi
sangat vital bagi industri dan dunia usaha. Pengusaha dan penanam modal
biasanya menjadikan ketersediaan tenaga listrik sebagai salah satu
pertimbangan utama dalam menentukan usahanya pada suatu daerah.
Perkembangan sarana kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dilihat pada Tabel 2.33. berikut:
Tabel 2.33.
Perkembangan Sarana Kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004 – 2008
2004 2005 2006 2007 2008
Produksi Terjual (Kwh)
28.409.951 26.335.340 29.791.456 29.180.580 31.630.134
Jumlah Pelanggan
* 12.713 13.335 14.729 15.280
(Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Telepon memegang peranan penting dalam peningkatan arus
informasi serta menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 45
masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemakaian fasilitas telepon di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mencapai 8,5% atau 5.303 rumah
tangga sedangkan pemakai telpon seluler mencapai 59,30% atau 36.778
rumah tangga (Susenas 2009, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Data
ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sarana komunikasi
telpon terutama telpon kabel masih sangat terbatas. Sedangkan pemakain
telepon seluler mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan
dengan tahun 2007.
d. Perumahan
Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (2,43%) di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka kebutuhan akan perumahan akan
semakin tinggi pula. Sementara kemampuan pemerintah daerah untuk
menyediakan perumahan masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyak
terdapat perumahan yang tidak layak huni terutama bagi golongan penduduk
miskin. Rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya
memiliki rumah dengan dinding tembok hanya 15,49%, rumah dengan dinding
kayu mencapai 83,88% dan rumah dengan dinding bambu 0,26% (Susenas
2009, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Untuk itu peran pihak
pemerintah dan swasta dalam pembangunan perumahan sangat dibutuhkan
untuk menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk.
Disamping itu menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman khususnya daerah perkotaan dan meningkatnya kawasan
kumuh juga menjadi permasalahan yang harus diantisifasi ke depan. Untuk
memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk maka tantangan yang
dihadapi adalah: harga rumah semakin mahal akibat dari naiknya harga
bahan bangunan. Masyarakat umumnya lebih memilih membangun lokasi
permukiman di tepi sungai dan dipinggir jalan raya sehingga akan
menimbulkan hunian yang kumuh dan tidak bersih, yang berakibat dapat
menurunkan kualitas lingkungan perumahan.
Data hasil SUSENAS 2009 menunjukkan bahwa 74,24 % rumah
tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki rumah sendiri
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 46
sedangkan sisanya mengontrak dan menyewa (8,15%); 8,80% tinggal di
rumah dinas; dan 3,80 % tinggal di rumah milik orang tua atau saudara.
Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kabupaten Tanjung Jabung
Barat tahun 2007 didominasi oleh pembangunan tempat usaha sebanyak 104
yang diikuti oleh rumah tinggal sebanyak 31 dan bangunan pertokoan 23 izin.
Walaupun demikian masih sangat sedikit penduduk Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam membangun rumah untuk tahun tersebut yang hanya 26
buah. Data jumlah IMB yang dikeluarkan selama tahun 2003 - 2008 di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan jenis bangunannya dapat
dilihat pada Tabel 2.34.
Tabel 2.34. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang Dikeluarkan oleh Kantor
Pengelolaan Pasar, Kebersihan, dan Tata Bangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Bangunan Pertokoan
Bangunan Tempat Usaha
Bangunan Tempat Tinggal
2008 10 88 43
2007 23 104 31
2006 6 119 25
2005 34 162 31
2004 45 99 47
2003 42 99 47
(Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam Angka, 2009)
Data SUSENAS 2008 juga menunjukkan bahwa hanya 73,88% rumah
tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki fasilitas buang air
besar sendiri. Sisanya sebanyak 2,91% menggunakan fasilitas tersebut
secara bersama;1,94% menggunakan fasilitas buang air besar umum dan
21,27% tidak memiliki fasilitas untuk buang air besar. Dari data tersebut
diatas terlihat bahwa masih banyak upaya pembangunan yang harus
dilakukan untuk menciptakan rumah yang sehat dengan lingkungan yang
sehat pula.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 47
e. Pemerintahan Umum
1. Perangkat Dareah
Sebagai penjabaran PP No. 41 Tahun 2007, di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat telah dibentuk tiga Perda, yaitu Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Tabel 2.35. Nama dan Jumlah Kelembagaan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2008.
NO KATAGORI NAMA LEMBAGA
I Dinas Daerah 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum; 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah; 5. Dinas Perhubungan, Informatika & Komunikasi; 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Promosi
Daerah; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata; 11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 12. Dinas Perikanan dan Kelautan; 13. Dinas Kehutanan; 14. Dinas Perkebunan; 15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 16. Dinas Peternakan.
II Lembaga Teknis Daerah
1. Inspektorat ; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal ; 3. Badan Kepegawaian Daerah ; 4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan; 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat; 6. Badan Lingkungan Hidup Daerah; 7. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 48
8. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah; 9. Kantor Ketahanan Pangan; 10. Kantor Penanggulangan Kebakaran; 11. Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Tata
Bangunan; 12. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan,
Kearsipan dan Dokumentasi; 13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; 14. Rumah Sakit Umum Daerah.
III Sekretariat Daerah 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD
Berdasarkan 3 (tiga) Perda kelembagaan daerah tersebut di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini terdapat 16 dinas daerah, 14
lembaga teknis daerah, dan 2 sekretariat, dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga
pulu dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jumlah SKPD tersebut
mengalami penambahan jika dibanding kelembagaan daerah yang ada
sebelumnya. Banyaknya jumlah SKPD di satu sisi merupakan kebutuhan
untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam rangka
pelayanan masyarakat, namun di sisi lain dapat berdampak pada peningkatan
anggaran opersional.
2. Jumlah Pegawai
Pegawai atau aparatur pemerintah daerah merupakan ujung tombak
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, oleh
karena itu kecukupan julah dan kualitas sangat vital untuk jalannya
pemerintahan daerah. Sesusai dengan perkembangan urusan dan pelayanan
pemerintah daerah, maka jumlah aparatur pemerintah daerah cenderung
berkembang jumlahnya. Mengenai keadaan perkembangan jumlah pegawai
pemda kab. tanjung jabung barat digambarkan dalam Tabel 2.36. berikut.
Tabel 2.36.
Jumlah Pegawai Pemda Kab. Tanjung Jabung Barat Menurut Status Kepegawaian Tahun 2005 – 2008.
Tahun Jumlah Pegawai
Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah
2005 33 887 1932 225 3077
2006 27 803 2040 276 3146
2007 58 1.115 2.007 640 3820
2008 64 1166 1999 705 3934
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 49
Dalam rangka pelayanan publik rasio jumlah pegawai dengan jumlah
penduduk menjadi penting. Karena semakin tinggi rasionya maka akan
semakin banyak jumlah masyarakat yang terlayani. Dari data jumlah pegawai
pada Tabel 2.37. tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
Kabupaten Tanjung Barat, maka rasionya adalah sebagaimana terlihat dalam
tabel berikut.
Tabel 2.37. Rasio Jumlah Pegawai Pemda dengan Jumlah penduduk Kab. Tanjung
Jabung Barat Menurut Status Kepegawaian Tahun 2005 – 2008
Tahun Jumlah
Penduduk Jumlah Pegawai Rasio
2005 241.247 3077 1:78
2006 245.224 3146 1:77
2007 245.460 3820 1:64
2008 250,746 3934 1:63
Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio jumlah penduduk dengan
jumlah pegawai daerah adalah 1:78 pada tahun pada tahun 2005, 1:77 pada
tahun 2006, 1:64 pada tahun 2007 dan 1:63 pada tahun 2008. Kondisi ini
menunjukkan tren peningkatan rasio pegawai daerah dibanding dengan
jumlah penduduk.
Berkenaan dengan kelembagaan daerah dan aparatur daerah, terdapat
dua persoalan mendasar, pertama, apakah dengan jumlah pegawai daerah
telah memapu mengisi kelembagaan daerah yang bertambah? Jika tidak
maka akan ditemui beberapa posisi dalam struktur kelembagaan daerah yang
tidak terisi. Apakah dengan jumlah kelembagaan dan pegwai daerah tersebut
telah mempu memberikan pelanyanan publik secara baik, yang biayasanya
diukur dengan menggunakan indek kepuasan masyarakat (IKM)? Dua hal
tersebut merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan.
f. Ketentraman dan Ketertiban
Ketertiban dan ketentraman (tamtib) merupakan prasyarat bagi
terselenggaranya kegiatan pembangunan dan menjamin terpeliharanya hasil-
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 50
hasil pembangunan. Oleh karena itu pemeliharaan trantib senatiasa menjadi
perhatian. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi tantib, khususnya
kejahatan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung masih
tinggi dengan dan berkembang secara fluktuatif. Dengan angka tertinggi
pada tahun 2006, yaitu mencapai 234 kejadian, namun kondisi tersebut turun
sedikit pada tahun 2007 demikian pula pada tahun 2008 menjadi 219. Secara
lengkap perkembangan Tramtib dari tahun 2003-2008 adalah mana tertuang
dalam tabel berikut.
Tabel 2.38. Banyaknya Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003-2008
Tahun Dilaporkan Diselesaikan Tingkat
Penyelesaian(%)
Trend (%)
2003 155 108 69,67 -
2004 244 138 54,91 + 36,47
2005 382 210 54,97 + 36,12
2006 234 155 66,23 - 38,74
2007 231 145 62,77 -1,29
2008 219 157 71,68 -5,47
Sumber : POLRES Kabupaten Tanjung Jabung
Dari data tersebut dalam Tabel 2.38., dari sisi perkembangan jumlah
kriminalitas dari tahun 2003-2005 terjadi peningkatan jumlah kriminalitas,
masing-masing 36,47% pada tahun 2004 dan 36,12% pada tahun 2005.
Namun sejak tahun 2006 sampai tahun 2007 terus mengalami penurunan
jumlah kriminalitas masing-masing 38,74% pada tahun 2006 dan 1,29% pada
tahun 2007. Pada tahun 2008 menurun lagi sebesar 5,47%. Sedangkan dari
sisi tingkat penyelesaian kasus-kasus kriminalitas dari tahun 2003 dan 2004
mengalami penurunan prosentase penyelesaian, yaitu dari 69,67 menjadi
54,91. namun semenjak tahun 2004 terus mengalami peningkatan menjadi
54,97 pada tahun 2005 dan. 66,23 pada tahun 2006. Sayangnya pada tahun
2007 kembali mengalami penurunan menjadi 62,77. Namun pada tahun 2008
meningkat menjadi 71,68.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 51
Gambaran di data tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk,
maka dapat diukur indek kriminalitas sebagai berikut :
Tabel. 2.39.
Indek Kriminalitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2008.
Tahun Jumlah
Penduduk Julah Kejahatan
Dilaporkan Indek
Kejahatan
2005 241.247 382 15,83
2006 245.224 234 9,54
2007 245.460 231 9,41
2008 250,746 219 8,74
Berdasarkan Tabel 2.39. tersebut terlihat ada kecenerungan
penurunan indek kejahatan di Kabupaten Tajung Jabung Barat dari 15,83
tahun 2005 menjadi 9,54 tahun 2006 menjadi 9,41 di tahun 2007. Pada tahun
2008 mencapai 8,74 yang merupakan angka terendah selam lima tahun
terakhir. Angka tersebut terjadi karena didukung dengan kondisi sosial
ekonomi yang juga cendrung membaik. Namun kondisi tersebut dapat saja
berubah ketika faktor sosial ekonomi dan politik kurang kondusif.
Berkenaan dengan kegiatan trantib, salah satu unsur penunjang adalah
adanya aparat trantib. Berkenaan dengan aparat Tramtib di Kabupaten
Tanjung Barat dapat digambarkan pada tabel berikut.
Tabel 2.40. Banyaknya Anggota Linmas, Kamra, Wanra Dan Hansip Pada Kawamil
Hansip Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2008
Tahun Matrik Linmas PAM Pimilu
2004 2.517 60 2.437
2005 - 60 1.305
2006 - 352 -
2007 3.620 249 -
2008 - 287 1198
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 52
g. Perizinan
Diantara pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah
adalah pelayanan perizinan. Dari berbagai jenis perizinan yang diberikan di
antaranya adalah izin bangunan. Mengenai realisasi perizinan dapat dilihat
perkembangannya berdsarkan Tabel. 2.40. berikut ini.
Tabel. 2.40. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh
Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan, dan Tata Bangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003 – 2008.
Tahun Jenis Bangunan
Bangunan Pertokoan
Bangunan Tempat Usaha
Bangunan Tempat Tinggal
2003 42 99 47
2004 45 99 47
2005 34 162 31
2006 6 119 25
2007 23 104 31
2008 10 88 43
Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Tata Bangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berkenaan dengan perizinan, yang menjadi persoalan adalah
mengenai kemudahan dan kejelasan prosedur, waktu penyelesaian dan
biaya. Berkenaan dengan perizinan ini terdapat sejumlah Perda yang menjadi
landasan bagi prosedur dan pungutan daerah dalam perizinan. Pada saat ini
belum setiap perizinan dirasakan mudah dan dapat menunjang inverstasi
daerah. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana supaya setiap
Perda perizinan ramah terhadap kegiatan investasi.
h. Pertanahan
Tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan daerah. Sebagai
daerah agraris masyarakat masih sangat tergantung dengan keberadaan dan
kepemilikan tanah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini masih
banyak ditemui konflik yang berobyekkan tanah. Hal ini terkait degan
tataguna tanah dan status hukum penguasaan atau pemilikan tanah. Oleh
karena itu adanya kejelasan mengenai hal tersebut menjadi penting.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 53
Berkenaan degan hal tersebut, dalam rangka tertib administrasi
pertanahan telah diberikan status penguasaan tanah, yang
perkembangannya dapat dilihat pada tabel Tabel. 2.176. berikut.
Tabel. 2.41. Banyaknya Persil Tanah yang Diberikan Berdasarkan
Surat Keputusan Hak Pakai, Hak Guna Banagunan, Hak Milik Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003-2008
Tahun
Hak Milik Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Banyaknya Persil
Luas Tanah (m2)
Banyaknya Persil
Luas Tanah (m2)
Banyaknya Persil
Luas Tanah (m2)
2003 1.923 1.468.239 2 171.579 10 274.642
2004 1.299 125.997 4 72.067 4 54.015
2005 34 33,5883 4 38.061 12 101.428
2006 511 3.104.942 3 168.770 16 99.651
2007 219 1.285.065 3 10.085 25 250.340
2008 1.561 2.637.469 3 3.309 6 40.207
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.4. Aspek Daya Saing
2.4.1. Pertanian
a. Kontribusi Sektor Pertanian
Seberapa jauh peran sektor pertanian dalam pembangunan Kabupaten
Tanjab Barat, dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Tanjab Barat, sebagaimana tercermin pada Tabel 2.41 di
dibawah terlihat bahwa walaupun tidak terlalu dominan kontribusi sektor
pertanian masih cukup berperan dalam mendukung perekonomian wilayah
Kabupaten Tanjab Barat selama kurun waktu 2000-2008. Pada tahun 2000
sektor pertanian mampu menyumbang sebesar 23,85% dari total PDRB
Kabupaten Tanjab Barat dan sampai pada tahun 2007 terlihat menurun
menjadi 22,82%. Walaupun kontribusi sektor pertanian ini terus menurun,
namun secara riil PDRB nya terus meningkat dari Rp. 266.243,18 juta tahun
tahun 2000 menjadi Rp. 459,866.69 juta tahun 2008 dengan rata-rata
pertumbuhan mencapai 7,07%.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 54
Kalau ditelusuri lebih lanjut dalam sektor pertanian sampai tahun 2008
ternyata sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 21,3 terhadap
Produk Domestik Regional Bruto kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat
atas dasar harga berlaku rata-rata. Sumbangan sub sektor perkebunan
memberikan kontribusi tertinggi di sektor pertanian dengan sumbangan rata-
rata sebesar 10,19 pada tahun 2008. Kalau dilihat lebih jauh peningkatan
kontribusi ini tidak terlepas dari perkembangan yang siknifikan dari
perkebunan sawit, kelapa, karet dan pinang.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II - 55
Tabel 2.41. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2008 (Juta rupiah)
LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006**) 2007***) 2008 GR (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. PERTANIAN 266.243,58 284.243,48 309.197,40 326.642,35 344.268,56 368.162,18 397.001,08 430.208,43 459,866.69 8,34
a. Tanaman Bahan Makanan 73.733,41 75.307,04 80.308,89 86.412,37 91.389,72 92.543,77 99.287,24 107.546,42 117,968.56 6,51
b. Tanaman Perkebunan 97.957,29 109.894,90 124.325,46 142.013,29 161.162,97 184.349,43 198.942,01 215.935,66 225,964.56 14,11
c, Peternakan dan Hasil-hasilnya 16.143,14 16.506,05 18.075,59 20.531,94 22.324,46 23.185,60 25.257,93 27.605,45 30,135.56 9,37
d. K e h u t a n a n 48.253,15 48.229,28 47.945,08 37.019,38 27.379,81 25.400,33 26.753,06 28.272,56 30,315.65 -8,54
e. Perikanan 30.156,58 34.306,22 38.542,37 40.665,37 42.011,60 42.683,05 46.760,85 50.848,34 55,482.36 9,12
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-56
Tabel 2.42. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2008
LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006**) 2007 ***) 2008 GR
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. PERTANIAN 23,85 22,21 23,46 24,73 23,58 21,99 21.40 21.08 21.53 -1,79
a. Tanaman Bahan Makanan 6,6 6,02 6,1 5,85 5,52 5,05 4.96 4.98 5.29 -4,34
b. Tanaman Perkebunan 8,77 8,71 9,77 10,96 11,38 11,06 10,62 10.39 10.19 3,12
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 1,45 1,27 1,24 1,25 1,23 1,16 1.22 1,23 1,31 -2,45
d. K e h u t a n a n 4,32 3,61 3,4 2,73 1,86 1,56 1,49 1,42 1,48
-16,76
e. Perikanan 2,7 2,6 2,94 3,94 3,59 3,16 3,11 3,06 3,26 2,39
Tabel 2.43. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2007
LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006**) 2007***)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. PERTANIAN 100,00 106,76 116,13 122,69 129,31 138,28 149,11 161,58
a. Tanaman Bahan Makanan 100,00 102,13 108,92 117,20 123,95 125,51 134,66 145,86
b. Tanaman Perkebunan 100,00 112,19 126,92 144,97 164,52 188,19 203,09 220,44
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 100,00 102,25 111,97 127,19 138,29 143,63 156,46 171,00
d. K e h u t a n a n 100,00 99,95 99,36 76,72 56,74 52,64 55,44 58,59
e. Perikanan 100,00 113,76 127,81 134,85 139,31 141,54 155,06 168,61
Tabel 2.44. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2007
LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006**) 2007***)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. PERTANIAN - 112,93 125,00 127,96 119,99 113,76 109,66 109,59
a. Tanaman Bahan Makanan - 110,58 119,93 116,31 118,82 111,61 110,55 111,91
b. Tanaman Perkebunan - 120,33 132,81 136,10 130,69 118,57 108,19 108,78
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya - 106,47 115,95 122,17 123,51 114,70 119,45 111,54
d. K e h u t a n a n - 101,41 111,31 97,48 85,88 102,21 107,77 105,81
e. Perikanan - 116,51 134,08 162,80 114,46 107,50 110,73 109,74
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-57
Tabel 2.45. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2000-2007
LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006**) 2007***)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. PERTANIAN - 106,76 108,78 105,64 105,40 106,94 107,83 108,36
a. Tanaman Bahan Makanan - 102,13 106,64 107,60 105,76 101,26 107,29 108,32
b. Tanaman Perkebunan - 112,19 113,13 114,23 113,48 114,39 107,92 108,54
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya - 102,25 109,51 113,59 108,73 103,86 108,94 109,29
d. K e h u t a n a n - 99,95 99,41 77,21 73,96 92,77 105,33 105,68
e. Perikanan - 113,76 112,35 105,51 103,31 101,60 109,55 108,74
Sedangkan pada sektor tanaman pangan dan bahan makanan yang
menunjukkan sumbangannya dalam menopang perekonomian yang terus
menurun dari 6,60% sejak tahun 2000 menjadi 5,29% pada tahun 2008 atau
rata penuruan mencapai 1,79%. Penurunan ini kelihatannya perlu mendapat
perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Tanjab Barat ke depan.
Sedangkan untuk sektor Kehutanan kontribusinya terlihat PDRB riil
terlihat menurun dari Rp. 48.253,15 juta tahun 2000 menjadi Rp. 30,315.65
tahun 2008 atau turun sampai -8,54%. Sedangkan kontribusinya juga terlihat
kecendrungan sangat menurun dari 4,32% tahun 2000 menjadi 1,48% tahun
2008. Keadaan penurunan ini juga seiring dengan kontribusi sector kehutanan
provinsi Jambi pada tahun 2007 dalam menopang perekonomian. Penurunan
ini juga memberikan “early warning” (peringatan dini) bagi kita bahwa dimasa
mendatang kita tidak bisa berharap banyak lagi dari sector kehutanan ini
dalam menopang perekonomian daerah. Terlebih lagi sangat menguatnya
issu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dewasa ini. Kondisi kritis
kehutanan kita selama ini pada hakekatnya tidak terlepas dari sisitim
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-58
pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada Produksi tanpa
memperhatiakan rehabilitasi dan konservasi hutan sehingga mempengaruhi
‘water balance’ atau keseimbangan pasokan air. Konservasi dan rehabilitasi
hutan merupakan pilihan prioritas yang tidak dapat ditawarkan lagi pada
sector kehutanan ini.
Kegiatan sub-sektor peternakan dalam 8 tahun terakhir (2000-2008)
terlihat perkembangannya secara riil PDRB nya terus meningkat dari Rp.
16.143,14 juta tahun tahun 2000 menjadi Rp. 30,135.56 juta tahun 2008
namun kontribusinya terhadap nilai tambah sektor pertanian cenderung
menurun dalam kurun waktu 2000-2008 dari 1,45% menjadi 1,31% atau
secara rata-rata terus menurun yakni mencapai -2.45. Penurunan kontribusi
sektor peternakan ini disebabkan sangat pesatnya peningkatan kontribusi
sektor-sektor lain. Untuk sektor perikanan merupakan sektor yang
memperlihatkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dengan
meningkatnya pertumbuhan riil PDRB perikanan dari dari Rp. 30.156,58
juta menjadi Rp. 55,482.36 juta tahun 2008 atau 9,12%. Kenaikan ini seiring
dengan meningkatanya kontribusi sektor ini dari 2,7% tahun 2000 menjadi
3,26% tahun 2008 atau naik secara rata-rata 2,39%.
b. Tanaman Pertanian dan Tanaman Pangan
Luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan ladang
Kabupaten Tanjab Barat dapat dilihat pada Tabel 2.46..
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-59
Tabel 2.46. Luas panen, Produksi dan Produkstivitas Padi Sawah dan Ladang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003-2008.
Keterangan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pert.
Rata-rata (%)
Jumlah Pddk Tanjab Barat
227.688 229.737 235.700 237.547 245.460 250,746 1,95
Luas Panen Sawah (Ha)
14.362 13.929 13.902 14.291 17.473 17.519 4,05
Luas Panen Ladang (Ha)
1.148 1.711 1.427 1.647 1.791 1.554 6,24
Total Luas Panen 15.510 15.640 15.329 15.938 19.264 19.073 4,22
Produksi padi Sawah (ton)
49.190 48.564 48.247 49.297 61.990 60.686 4,29
Produksi padi Ladang (ton)
2.715 4.280 3.343 3.771 4.131 3.680 6,27
Total produksi padi GKG (ton)
51.905 52.844 51.590 53.068 66.121 64.366 4,40
Produktivitas sawah (ton/Ha)
3,43 3,49 3,47 3,45 3,55 3,46 0,17
Produktivitas ladang (ton/Ha)
2,36 2,50 2,34 2,29 2,31 2,0 -3,26
Sumber: Tanjab Barat dalam Angka 2003-2007
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah
penduduk Kabupaten Tanjab Barat dari 227.688 jiwa tahun 2003 menjadi
250,746 jiwa tahun 2008 dengan laju pertumbuhan 1,95% pertahun.
Peningkatan jumlah penduduk ini terlihat seiring dengan meningkatnya
kinerja hasil pertanian (padi, sawah dan ladang) terutama di tahun 2007.
Kenaikan ini tidak terlepas dari naiknya produktivitas padi sawah dan
meningkatnya luas panen padi sawah dan ladang dari 15.510 Ha pada tahun
2003 menjadi 19.073 Ha tahun 2008 dengan laju kenaikan mencapai 4,22%.
Kenaikan ini sangat berkontribusi terhadap total produksi padi yang naik dari
51.905 ton GKG tahun 2003 menjadi 64.366 ton tahun 2008 atau naik secara
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-60
rata-rata 4,40%. Kenaikan ini sangat mendukung program swasembada di
Kab. Tanjung Jabung Barat.
Untuk ke depan adanya gejolak harga pangan dunia terutama beras
peningkatan produksi padi ini harus dipertahankan.
c. Ketersedian Beras di Konsumsi
Kalau ditelusuri lagi dalam hal penyedian beras yang tersedia
dikonsumsi untuk masyarakat Kabupaten Tanjab Barat, terlihat bahwa sejak
tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 sudah mencukupi kebutuhannya
sendiri sebagaimana terlihat pada Tabel 2.47. dibawah ini bahkan cendrung
surplus.
Pada Tabel 2.47. terlihat bahwa sampai akhir tahun 2007 perbandingan
antara beras kebutuhan 28.147 Ton tahun 2007 dengan tersedia dikonsumsi
mencapai 41.048 ton tahun 2007 menjadikan Kabupaten Tanjab Barat
mengalamii kelebihan sebanyak 12.901 ton beras untuk tahun 2007. Surplus
tersebut menjadikan Kabupaten Tanjab Barat masih layak dikatakan lumbung
beras di Provinsi Jambi. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa
hasil pertanian khusus padi sawah yang diperoleh selama periode tahun 2003
sampai 2007 sangat berlebih sehingga terjadinya surplus beras.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-61
Tabel 2.47.
Ketersedian Beras Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2003-2008.
Keterangan 2003 2004 2005 2006 2007
2008 Pert.
Rata-rata (%)
Jumlah Pddk Tanjab Barat
227.688 229.737 235.700 237.547 245.460 250,746 1,90
(Pertengahan Tahun)
Produksi Padi (GKG) 51.905 52.844 51.590 53.068 66.121 64.366 6,24
Produksi beras (ton) 32.804 33.397 32.605 33.539 41.788 40.679,36 6,24
Tersedia beras dikonsumsi di rumah tangga (Ton)
32.223 32.806 32.028 32.945 41.048 6,24
Kebutuhan beras Konsumsi (TON) per tahun
28.743 29.002 29.755 27.240 28.147 -0,52
Plus/minus (Ton) 3.490 3.163 2.273 5.705 12.901 38,66
Persentase kelebihan dari kebutuhan konsumsi (%)
12,14 10,67 7,64 20,94 45,83 39,39
Tersedia beras dikonsumsi/kap/thn (kap/thn/kg)
12,14 10,67 7,64 20,94 45,83 39,39
Tersedia beras dikonsumsi/kap/thn (kap/thn/kg)
141,52 126,24 135,89 138,69 167,23 4,26
Kabupaten Tanjab Barat
Kebutuhan beras Konsumsi dikonsumsi/kap/thn (kg)-
126,24 126,24 126,24 114,67 114,67 -2,37
Provinsi Jambi
Sumber: Tanjab Barat dalam Angka 2003-2008
Dari perspektif swasembada pangan (beras) kondisi tersebut perlu
dipertahankan, karena dalam terminologi swasembada pangan yang ideal
adalah ketersediaan beras sampai tingkat rumah tangga paling tidak 90-95%
harus dapat disediakan secara mandiri di Kabupaten Tanjab Barat. Dengan
capaian ini, untuk ke depan diperlukan strategi dan upaya untuk mencukupi
mempertahankan prestasi dari sisi ketersediaan pangan khususnya beras di
masa mendatang.
Berdasarkan Tabel 2.48. terlihat daerah yang sangat potensial untuk
menghasilkan beras secara berturut-turut adalah Kecamatan Pengabuan dan
diikuti oleh Kecamatan Betara dan Tungkal Ilir.
Untuk melihat secara rinci daerah penghasil beras di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.48. dibawah ini.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-62
Tabel 2.48.
Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008.
No Kecamatan
Luas Panen Produksi (Ton) Produksi
(Ha) GKG (Ton) GKG
Sawah Ladang Ladang+
Sawah Ladang Sawah+
Sawah Ladang
1 Tungkal Ulu 1.461 339 1.800 5.147 885 6.032
2 Merlung 6 1.215 1.221 19 2.795 2.814
3 Tungkal Ilir 2.613 0 2.613 8.910 0 8.910
4 Pengabuan 10.509 0 10.509 36.707 0 36.707
5 Betara 2.930 0 2.930 9.903 0 9.903
Jumlah 17.519 1.554 19.073 60.686 3.680 64.366
Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam angka 2008
Dalam rangka swasembada pangan terutama beras di Kabupaten
Tanjab Barat, ke depan diperlukan upaya intensifikasi padi disamping usaha
ekstensifikasi salah satunya bisa saja dengan pemanfaatan lahan tidur untuk
meningkatkan produksi padi terutama di lima kecamatan potensial penghasil
padi di Kabupaten Tanjab Barat.
d. Luas Panen, Produksi dan Produkstivitas Palawija
Untuk melihat luas panen dan produksi palawija dapat dilihat pada
Tabel 2.49. Kalau diperhatikan kecenderungan perkembangan luas panen
palawija di Kabupaten Tanjab Barat (Tabel 2.49), secara umum dapat
dikatakan terjadi kenaikan luas panen palawija di Kabupaten Tanjab Barat
Kenaikan luas panen ini berdampak terjadinya kenaikan produksi
palawija secara keseluruhan. Namun kenaikan ini tidak selalu diikuti oleh
kenaikan produktivitas palawija dimana produktivitas ubi kayu, ubi jalar,
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-63
kacang hijau dan kacang tanah mengalami penurnan. Penrunan ini
diperkirakan terkait tidak digunakannya bibit unggal dalam pertanian palawija.
Namun kondisi demikian dari perspektif ketahanan pangan introduksi
bibit unggul dan dengan pertanian yang tepat perlu dipkirkan dimasa
mendatang.
Tabel 2.49.
Luas Panen Palawija di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003 – 2008
Uraian Produksi Rata-rata
Pert. (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Luas Panen (Ha)
a. Jagung 300 387 427 333 445 684 17,92
b. Kedelai 120 74 39 112 203 408 27,73
c. Ubi Kayu 174 154 169 142 204 218 4,61
d. Ubi Jalar 53 63 63 60 77 77 7,76
e. Kacang Hijau 26 25 25 19 30 31 3,58
f. Kacang Tanah 31 36 34 39 64 66 16,32
g. Sayur-sayuran 270 456 441 453 556 667 19,83
Produksi (kw)
a. Jagung 6368 8370 8850 7140 9500 14.830 18,42
b. Kedelai 1156 820 420 1.078 1.980 5.040 34,24
c. Ubi Kayu 15.397 13.240 14.210 10.107 17.310 18.240 3,45
d. Ubi Jalar 3822 4563 4557 4.342 5450 5.390 7,12
e. Kacang Hijau 260 260 270 190 299 310 3,58
f. Kacang Tanah 333 390 37 420 685 720 16,67
g. Sayur-sayuran 4442,5 7620 7590 11.874 15.593 13.488 24,87
Produktivitas (Kw/Ha)
a. Jagung 21,2 21,6 20,7 21,44 21,35 21.68 0,45
b. Kedelai 9,6 11,1 10,8 9,62 9,75 12.35 5,17
c. Ubi Kayu 88,4 86 84 71,18 84,85 83.67 -1,09
d. Ubi Jalar(kw/Ha) 72,11 72,4 72,3 72,36 70,78 70.00 -0,59
e. Kacang Hijau 10 10,04 10,8 10.00 9,97 10.00 0,00
f. Kacang Tanah 10,74 10,8 10.90 10,7 10,7 10.91 0,31
g. Sayur-sayuran (kw/Ha)
16,45 16,7 12,7 26,21 28,04 20.22 4,21
Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam angka 2003-2007
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-64
Untuk ke depan permasalahan penurunan luas panen palawija ini perlu
dicarikan solusinya misalnya dengan subsidi output produk palawija agar
petani bergairah lagi untuk menanamnya dan sekaligus dapat meningkatkan
pendapatan petani dan kesejahteraannya.
Berdasarkan Tabel 2.50. terlihat bahwa untuk penanaman jagung
cukup tersebar dan terbanyak ditanam di Kecamatan Merlung dan diikuti oleh
kecamatan Tungkal Ilir dan Tungkal Ulu. Sedangkan untuk komoditi Kedele
terbesar terdapat di Kecamatan Merlung. Untuk kacang hijau sebanyak 228
Ha di tanam di kecamatan Merlung. Untuk ke depan dalam rangka
meningkatan ketahanan pangan (swasembada) dapat dilakukan peningkatan
produksi dan produktivitas palawija di daerah potensial penghasil palawija
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman palawija.
Tabel 2.50.
Produksi Panen Palawija Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
No Kecamatan
Luas Panen (Ha)
Jagung Kacang Kedelai
Ketela Pohon
Ketela Rambat
Kacang Tanah
Kacang Hijau
1 Tungkal Ulu 1.660 350 4.720 1760 310 50
2 Merlung 2.630 1.070 4.930 2880 294 228
3 Tungkal Ilir 2.460 560 2.360 380 61 0
4 Pengabuan 1.310 0 4.380 430 0 21
5 Betara 1.440 0 920 0 20 0
Jumlah 9.500 1.980 17.310 5450 685 299
Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam angka 2008
2.4.2. Peternakan
a. Populasi Ternak
Berdasarkan Tabel 2.51. terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi sapi
dari 6.554 ekor tahun 2003 menjadi 8.726 ekor tahun 2008 dengan laju
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-65
kenaikan 5,89% per tahun. Namun untuk ternak kerbau dimana juga terjadi
penurunan populasi ternak kerbau dari 1.169 ekor tahun 2003 menjadi 1004
ekor tahun 2008 dengan laju penurunan -3,00% per tahun. Penurunan juga
terjadi pada ternak babi dengan penurunan -5,48% rata-rata per tahun.
Kenaikan populasi ternak juga terjadi pada kambing dari 9.906 ekor
tahun 2003 menjadi 19.485 ekor tahun 2008 dengan laju kenaikan 14,49% per
tahun. Hal yang sama juga terjadi pada Domba dimana terjadi kenaikan dari
798 ekor tahun 2003 menjadi 1.041 ekor tahun 2008 dengan laju kenaikan
5,46% per tahun Terjadinya peningkatan populasi ini perlu dipertahankan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani di Kabupaten Tanjab
Barat.
Tabel 2.51.
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003- 2008 (Ekor)
JENIS TERNAK
(Ekor)
TAHUN Pert. Rata-rata
(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sapi 6.554 6.737 7.048 7.493 7.959 8.726 5,89
Kerbau 1.169 1087 972 982 838 1004 -3,00
Kambing 9.906 10.499 10.099 12.516 16.218 19.485 14,49
Domba 798 668 522 653 912 1.041 5,46
Babi 786 318 490 561 636 593 -5,48
Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam angka 2008
Sedangkan untuk populasi Unggas secara umum terjadi penurunan
dengan penurunan terendah terjadi pada Ayam buras dimana pada tahun
2003 menjacapai 571.762 ekor menjadi 505.675 ekor pada tahun 2008.
Penurunan ini terjadinya karena merebaknya kasus flu burung yang juga
berjangkit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-66
Tabel 2.52 Jumlah Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2000- 2008 (Ekor)
Jenis Ternak Tahun
GR (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pedaging 195.464 248.244 357.822 119.739 95.418 100.189 -12,51
Petelur - - 1.805 555 855 -
Buras 571.762 306.945 306.072 443.354 601.731 505.675 -2,43
Itik 313.785 725.217 144.900 167.514 201.601 98.352 -20,71
Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam angka 2008
b. Pemotongan dan Produksi daging ternak
Sapi
Berdasarkan Tabel 2.53. terlihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup
tinggi pada sapi, kerbau dan kambing kecuali untuk ternak Domba dan Babi.
Untuk kerbau terjadi tingkat pemotongan yang sangat tajam dari 21 ekor tahun
2003 menjadi 188 ekor tahun 2008 atau terjadi kenaikan 55,02%. Sedangkan
untuk sapi juga terjadi kenaikan dari 806 ekor tahun 2003 menjadi 2032 ekor
tahun 2008 atau naik sebesar 20,31%. Terutama untuk kerbau kenaikan
angka pemotongan ini juga akan berakibat terjadinya penurunan populasi
kerbau di Kabupaten Tanjung Barat.
Disamping itu dalam hal pemotongan ini yang perlu diwaspadai adalah
terjadinya pemotongan hewan betina produktif yang akan dapat
mempengaruhi percepatan penurunan populasi ternak.
Tabel 2.53.
Jumlah Pemotongan Ternak (Ekor) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2003-2008.
Jenis Ternak Tahun
2003 2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
Kerbau 21 54 972 126 168 188 55,02
Sapi 806 803 963 1.286 1.890 2032 20,31
Kambing 1.051 1.041 1,955 2.730 1.245 4280 32,42
Domba 71 55 70 129 22 103 7,72
Babi 300 596 705 158 125 144 -13,65
Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam angka 2003-2008
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-67
Tabel 2.54. Jumlah Pemotongan Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Menurut Jenis Ternak Tahun 2008
Kecamatan District
Kerbau Buffalo
S a p i Cattle
Kambing Goat
Domba Sheep
Babi Pig
1. Tungkal Ulu 161 541 995 0 94
2. Merlung 24 72 985 75 0
3. Tungkal Ilir 3 1.155 1050 3 50
4. Pengabuan 0 169 1100 0 0
5. Betara 0 95 150 25 0
Jumlah 2008 188 2032 4280 103 144
Selanjutnya untuk kedaan tahun 2008 pemotongan ternak kerbau
terbanyak terdapat kecamatan Tungkal Ulu, sapi terbanyak di Tungkal Ilir,
sedangan untuk kambing terbanyak di Pengabuan, ternak domba di Merlung,
dan Babi terbanyak di Tungkal Ulu.
Ternak Unggas
Produksi Daging Unggas ternak terlihat meningkat sangat tajam dari
1.437.591 kg tahun 2003 menjadi 2.167.744 kg tahun 2007 atau naik 10,81%,
kemudian terjadi penurunan lagi menjadi menjadi 1.975.621 sehingga secara
rata-rata terjadi peningkatan sampai tahun 2008 menjadi 6,56%. Keadaan
yang sama terjadi pada komoditas telur, juga terjadi kenaikan produksi dari
5.739.602 butir tahun 2003 menjadi 13.777.839 butir tahun 2007 atau naik
24,47%, dan kemudian terjadi penurunan kembali tahun 2008 menjadi
10.333.890. Penurunan produksi ini kalau kita lihat mulai terjadi sejak tahun
2006.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-68
Tabel 2.55. Produksi Daging Ayam Dan Telur Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2003-2008 (Ekor)
Komoditi
Tahun GR (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Daging (Kg) 1.437.591 1.016.095 703.387 520.425 2.167.744 1.975.621 6,56
Telur (Butir) 5.739.602 13.842.798 3.867.444 14.585.016 13.777.839 10.333.890 12,48
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tabel 2.56. Produksi Daging Ternak Unggas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2003-2008 (Kg)
Jenis Ternak Tahun
GR (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ayam Buras 565.476 102.478 101.886 223.433 323.649 436.856 -5,03
Pedaging 872.115 739.188 601.501 296.992 1.174.083 1.538.765 12,03
Itik 29.065 6.927 20.231 63.032 79.569 64.223,88 17,18
Produksi ayam daging dari ayam pedaging dan Itik terjadi kenaikan
yang sangat signifikan dimana untuk pedaging meningkat dari 872.115 kg
menjadi 1.538.765 kg atau naik 12,03% tahun 2008. Kenaikan ini seiring
dengan produksi daging itik dari 20.065 kg menjadi 64.223,88 kg atau naik
17,18% tahun 2008 (namun terlihat ada gejala penurunan produksi yang
cukup signifikan dari tahun 2007 ke tahun 2008).
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-69
Tabel 2.57. Produksi Daging Ternak Unggas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Tahun 2008 (Kg)
Kecamatan Ayam Buras Ayam
Pedaging Ayam
Petelur Itik
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Tungkal Ulu 94.864 230.000 - 14.266.63
2. Merlung 157.299 102.048 - 23.750
3. Tungkal Ilir 81.979 1.122.527 - 10.532.25
4. Pengabuan 48.302 12.756 - 9.500
5. Betara 54.412 71.434 - 6.175
Jumlah 2008 436.856 1.538.765 … 64.223,88
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tabel 2.58.
Produksi Daging Ternak Besar (Kg) Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut KecamatanDan Jenis Ternak Tahun 2003-2008
Komoditi Tahun
2003 2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
Kerbau 3.801 8.889 12.674 20.739 276.528 30.418,08 51,58
Sapi 131.834 125.028 204.156 200.261 294.273 316.344 19,13
Kambing 46.789 11.597 21.778 30.412 13.695 47.080 0,12
Domba 3.934 606 771 1.421 243 1.102 -22,47
Babi 28.429 28.310 32.538,50 7.505 5.937 6.840 -24,79
Selanjutnya untuk produksi daging ternak besar terlihat terjadi kenaikan
pada kerbau dan Sapi. Untuk Kerbau produksi dagingnya meningkat dari
3.801 kg tahun 2003 menjadi 30.418,08 kg tahun 2008. Sedangkan untuk sapi
terjadi peningkatan dari 131.834 kg tahun 2003 menjadi 316.344 kg tahun
2008 atau naik sebesar 19,13%. Kenaikan produksi daging ini erat kaitannya
dengan meningkatnya jumlah pemotongan kerbau dan sapi.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-70
Tabel 2.59. Produksi Daging Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di
KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2008
Kecamatan District
Kerbau Buffalos
(Kg)
Sapi Cattle (Kg)
Kuda Horse
(Kg)
Kambing Goat (Kg)
Domba Sheep (Kg)
Babi Pig (Kg)
(1) (2) (3) (4) (2) (3) (4)
1. Tungkal Ulu 26.434.76 84.195 0 10.945 0 4.465
2. Merlung 3.983.32 11.280 0 10.835 826.5 0
3. Tungkal Ilir 0 179.834 0 11.550 0 2.375
4. Pengabuan 0 26.321 0 12.100 0 0
5. Betara 0 14.714 0 1.650 275.5 0
Jumlah 2008 30.418,08 316.344 0 47080 1102 6840
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.4.3 Perkebunan
a. Luas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tanjab Barat
Untuk melihat perkembangan luas tanaman perkebunan di
Kabupaten Tanjab Barat dapat dilihat pada Tabel 2.60. di bawah ini.
Pada Tabel 2.60. secara umum dapat dikatakan bahwa telah terjadi
penurunan luas lahan beberapa komoditi perkebunan di kabupaten Tanjab
Barat seperti karet dan kelapa. Komoditi yang menunjukkan indikasi positif
dalam perkembangan luas lahannya adalah kelapa sawit dan Pinang. Hal
yang menarik terjadi pada komoditi pinang dimana terjadinya kenaikan
perkembangan luas lahan yang sangat signifikan dari 2.508,8 Ha tahun 2005
menjadi 8,309.6 Ha tahun 2008 dengan laju pertumbuhan 48,47% per tahun.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-71
Tabel 2.60. Jumlah Luas dan ProduksiTanaman Perkebunan di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2005 – 2008
Uraian
Produksi ( Ton)
2005 2006 2007 2008 Rata-rata Pert.(%)
Luas Tanam (Ha)
a. Karet 15.458 15.317,5 16.697,1 16,214.5 1,59
b. Kelapa 55.610,6 51.501,1 54.663,7 53,475.1 -1,28
c. Kelapa Sawit 13.332,9 14.600,5 25.595,5 28,644.0 28,70
d. Kopi 2.378,8 2.100,3 2.306,8 2,304.3 -1,05
e. Pinang 2.508,8 2.634,7 7.936,5 8,309.6 48,47
Produksi (ton)
a. Karet 4.511,7 9.544,7 5.888 14,026.6 45,40
b. Kelapa 59.763,1 79.585,1 50.742,9 58,810.9 -0,53
c. Kelapa Sawit 10.961,7 80.230,4 28.836,1 29,514.9 38,66
d. Kopi 1.054,3 2.234,8 948,2 943.7 -3,59
e. Pinang 2.640,5 4.933,2 12.222,2 9,903.1 80,99
Sumber: Tanjung Jabung Barat dalam angka 2005-2008
Seiring dengan peningkatan luas lahan ini juga terjadi peningkatan
produksi hampir semua komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat kecuali kelapa dan kopi. Hal terlihat dengan meningkatkatnya produksi
karet dari 4.511,70 ton tahun 2005 menjadi 14,026.6 ton tahun 2008 dengan
laju pertumbuhan 45,40% per tahun. Peningkatan produksi yang sangat
signifikan terjadi pada kelapa sawit dari 10.961,70 ton tahun 2005 menjadi
29,514.9 ton tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada produski pinang
yang meningkat dari 2.640,5 ton tahun 2005 menjadi 9,903.1 ton tahun 2008
(terjadi peningkatan yang sangat peningkatan dengan angka rata-rata 80,99%
per tahun). Perkembangan ini cukup menarik disimak dan diperkirakan
perkembangan yang pesat dari luas tanaman pinang ini dapat disebabkan
masih membaiknya harga pinang di pasaran global.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-72
Tabel 2.61 Pendapatan Bruto Petani Perkebunan Tahun 2006
No Komoditi Produksi
(Ton)
Harga Rata-Rata Di Tingkat
Petani ( Rp/Kg )
Pendapatan Bruto Petani ( Rp X 000 )
Bentuk Produksi
1. Karet 5.981 5.500 32.895.500 Slab
2. Kelapa
Sawit 99.083 1.200 118.899.600 TBS
3. K e l a p a 51.959 850 44.165.150 Kopra
4. Cassiavera - - - -
5. K o p i 1.393 15.000 20.895.000 Biji Kering
6 Pinang 2.561 2.500 6.402.500 Biji Kering
JUMLAH 160.977 25.050 223.257.750
Tabel 2.62 Pendapatan Bruto Petani Perkebunan Tahun 2007.
No. Komoditi Produksi
(Ton)
Harga Rata-Rata Di Tingkat
Petani ( Rp/Kg )
Pendapatan Bruto Petani ( Rp X 000 )
Bentuk Produksi
1. Karet 8.537 6.500 55.490.500 Slab
2. Kelapa
Sawit 183.200 1.400 256.480.00
TBS
3. K e l a p a 50.743 900 45.668.700 Kopra
4. Cassiavera - - - -
5. K o p i 94.813 1.400 132.738.200 Biji Kering
6 Pinang 3.343 4.500 15.043.500 Biji Kering
JUMLAH 340.636 14.700 505.420.900
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-73
Tabel 2.63 Pendapatan Bruto Petani Perkebunan Tahun 2008
No. Komoditi Produksi
(Ton)
Harga Rata-Rata Di Tingkat
Petani ( Rp/Kg )
Pendapatan Bruto Petani ( Rp X 000 )
Bentuk Produksi
1. Karet 6.315 7.500 47.362 Slab
2. Kelapa Sawi 180.165 650 117.107.250 TBS
3. K e l a p a 51.960 1000 51.960.00 Kopra
4. Cassiavera - - - -
5. K o p i 1.393 16.000 22.288.00 Biji Kering
6 Pinang 3.343 4.500 15.043.500 Biji Kering
JUMLAH 243.176 29.650 253.761.250
Namun walaupun terjadi saat ini pada tahun 2008 dengan adanya
krisis global sehingga permintaan CPO dunia menurun menjadikan
pendapatan bruto petani juga sangat menurun di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dari 505, 42 miliar tahun 2007 menjadi 253, 761 miliar tahun 2008 atau
turun sebanyak 49,79%. Keadaan ini berakibat berganda sehingga
mempengaruhi perekonomian di Prov. Jambi umumnya dan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat khususnya.
2.4.4. Kehutanan
Untuk melihat perkembangan luas lahan kawasan hutan dan produksi
hasil hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel
2.130. dan Tabel 2.64. berikut ini.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-74
Tabel 2.64. Jumlah Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2003-2008
NO Fungsi Hutan Luas (Ha)
GR (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Hutan PPA/Suaka Marga Satwa -
2 Hutan lindung Gambut 16.056 16.056 16.056,10 16.056,10 16.056,10 16.056.10 0,00
3 Hutan Produksi Terbatas 41.955 41.955 41.955 41.955 41.955 41.955 0,00
4 Hutan Produksi Tetap 182.091 178.605,60 178.605,60 178.605,60 178.605,60 178.605.6 -0,39
5 Kawasan Budidaya Perta. & Non Pertanian
297.520 297.520,00 - - - -
6 Taman Nasional Berbak - - - - -
7 Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) - - - - -
8 Cagar Alam Pantai Timur 85 85 85 85 85 85 0,00
9
Taman Nasioanal Bukit Tiga Puluh 12643 12643 9900 9900 9900 9.900 -4,77
550.350 550.350 246.601,70 246.601,70 246.601,70 246.601.7 -14,83
Tabel 2.65. Produksi Kayu Hutan, Hasil Hutan dan Jenis Produksi di Kabupaten
TanjungJabung Barat Tahun 2003 – 2008
Jenis Produksi Produksi Hasil Hutan (Ton)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
Kayu Bulat (btg) 45.048,50 9.667,64 7.447,26 10.359,23 22.742,50 607.40 -57,74
Bahan Baku Serpih (btg) 1.237.125,37 1.997.821 1.338.862,30 2.199.075,74 262.293,91 199.4194.49 10,02
Kayu Gergajian (kpg) 9.993,73 4.030,11 1.738,24 3.505,45 5.121,24 849,0058 -38,93
Kayu Lapis (kpg) 189.587,95 101.654,40 106.347,13 153.978,53 72.820,55 50.245,1389 -23,32
-
Black Surf Film (kpg) - - - -
Moulding (kpg) 326,1505 49,6327 195,3157 316,2727 - -1,01
Block Board/Lamin Board Nihil Nihil 1.416,19 1.295,69 - -8,51
Block Board/Lamin Board (kpg) Nihil Nihil 1.416,19 1.295,69 - -8,51
Container Flooring (kpg) 252.750,29 133.505,34 334,522 75.259,10 57.116,61 28.786,7178 -35,24
Pulp (ton) 982.594,74 671.714,27 601.057,00 616.244,00 565.859,00 586.846,89 -9,80
Multilayer Engginering -
Eucalyptus 44.298,65
Arang (ton) --
Tissue (ton) 6.929.299,25 3.682,0340 -100,00
Rotan (ton) -
Film Fice 12.320,62 19.567,01 15.279,84 21.368,25 30.535,1724 19,93
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-75
Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa jumlah Hutan produksi tetap
mengalami penurunan dari 182.091Ha tahun 2003 menjadi 178.605.6 Ha
tahun 2008 dengan laju pertumbuhan -0,39% per tahun, Cagar alam pantai
timur luas masih tetap 85 Ha sampai tahun 2008, serta Hutan lindung Gambut
juga tetap 16.056 Ha sampai tahun 2008. Penurunan jumlah hutan produksi
terbatas ini tidak terlepas dari sifat pengelolaannya yang tidak berwawasan
lingkungan tanpa memperhatikan keberlanjutannya.
2.4.5. Perikanan
Produksi ikan di Tanjung Jabung Barat terlihat bahwa secara umum
terjadi peningkatan produksi dari 21.597 ton tahun 2003 menjadi 23.711,2 ton
tahun 2008.
Tabel 2.66. Perkembangan Pencapaian Hasil Perikanan Tahun 2003-2008
No Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pertumb.
(%)
Produksi (ton)
a. Perikanan Laut 19.875,9 20.265,5 20.017,5 20.471,8 21.254,1 21.077.5 1,18
b. Perikanan Perairan Umum 643,50 685,00 641,8 673,3 717,6 739.8 2,83
c Budidaya Kolam 50,2 47,1 52,2 56,6 60,01 287.3 41,75
d Budiaya Tambak 1.028,00 1.080,00 1035,8 1074,9 1103,9 1.606.6 59,48
Jumlah 21.597,60 22.077,60 21.747,30 22.276,60 23.135,61 23.711,2 1,88
Sumber : Tanjab Barat Dalam Angka; 2008
Untuk Produksi Perikanan Laut meningkat dari 19.875,9 ton tahun 2003
menjadi 21.077.5 tahun 2008 atau naik 1,18%. Sedangkan Untuk Ikan
Perairan umum meningkat dari 643,50 ton tahun 2003 menjadi 739.8 ton
tahun 2008 atau naik sebesar 2,83%. Hal yang sama juga terjadi pada
Budidaya Ikan Kolam dimana terjadi kenaikan dari 50,2 ton tahun 2003
menjadi 287,3 ton tahun 2008 atau naik 41,75%. Kemudian produksi ikan
budidaya tambak juga terjadi kenaikan dari 1.028 ton tahun 2003 menjadi
1.606.6 ton tahun 2008 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 59,48% tiap
tahun.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-76
Tabel 2.67. Jumlah Alat Tangkap Perikanan Laut Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Jenis Alat Kecamatan
Jumlah Tungkal Ilir Betara
1. Lamparan Dasar 82 0 82
2. Dogol 54 13 67
3. Sondong 66 105 171
4. Fish Net 11 0 11
5. Jaring Insang Hanyut 333 160 493
6. Jaring Insang Tetap 37 0 37
7. Bagan/Kelong 10 6 16
8. Togok 221 46 267
9. Rawai 0 0 0
10 Pengumpul Kerang 14 0 14
11 Alat Lainnya 0 0 0
Jumlah 2008 791 330 1.121
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tabel 2.68. Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2008
No Kecamatan Produksi (Ton) GR
(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2088
1 Tungkal Ilir 18.260,2 18.599,5 18.665,5 19.065,9 19.787,3 14.872.5 -4,02
2 Betara 1.615,7 1.666,0 1.352 1.405,4 1.466,8 62.04.8 107,43
Total Kabupaten
19.875,9 20.265,5 20.017,5 20.471,8 21.254,1 21.077.5 1,18
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-77
Tabel 2.69 Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Jenis Ikan Kecamatan
Jumlah Tungkal Ilir Betara
(1) (2) (3) (4)
1 Tenggiri 847.2 353.4 1,200.6
2 Bawang Putih 235.2 98.1 333.3
3 Bawang Hitam 291.1 121.4 412.5
4 Sebelah 1,007.4 420.3 1,427.7
5 Parang-parang 897.0 374.2 1,271.2
6 Gulama 835.6 348.6 1,184.2
7 Cepak 16.5 6.9 23.4
8 Senangin 314.3 131.1 445.4
9 Rucah 666.4 278.0 944.4
10 Malung 17.3 7.2 24.5
11 Belanak 16.7 7.0 23.7
12 Kembung 7.7 3.2 11.0
13 Kerang 100.9 42.1 143.1
14 Ikan Lain 1,943.9 811.0 2,754.9
15 Udang Dogol 2,155.8 899.4 3,055.2
16 Udang Putih 150.4 62.7 213.1
17 Udang Kapur 538.1 224.5 762.7
18 Udang Potong 230.5 96.2 326.7
19 Udang Kuning 590.8 246.5 837.3
20 Udang Peci 95.5 39.9 135.4
21 Udang Es 179.4 74.8 254.3
22 Udang Ketak 377.7 157.6 535.3
23 Udang Rebus 152.9 63.8 216.7
24 Udang Pepay 157.0 65.5 222.4
25 Udang Tenggek 136.9 57.1 194.0
26 Udang Agogo 77.6 32.4 110.0
27 Udang Galah 3.0 1.3 4.3
28 Udang Lain 1,402.3 585.0 1,987.3
29 Cumi-cumi 1,427.4 595.5 2,022.9
30 Udang Es 179.4 74.8 254.3
31 Udang Ketak 377.7 157.6 535.3
Jumlah 2008 14.872.5 6.204.8 21.077.5
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-78
a. Luas Areal Usaha Perikanan
Perkembangan usaha perikanan di Kabupaten Tanjung Barat dapat
dilihat pada Tabel 2.70 dibawah ini.
Tabel 2.70.
Perkembangan Usaha Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2000-2004
No Jenis Alat 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
A R.Tangga Perikanan (RTP) 651 651 651 668 719 788 3,89
B Armada (buah)
1 Jukung 112 116 116 116 120 139 4,41
2 - Perahu Kecil 287 291 291 297 319 329 2,77
- Perahu Besar 106 109 109 126 146 156 8,03
3 Motor Tempel / Kapal Motor 62 62 62 66 71 79 4,97
4 Tanpa Perahu 84 84 84 84 84 88 0,93
Berdasarkan Tabel 2.70. terlihat terjadinya peningkatan jumlah RTP
perikanan dari 651 tahun 2003 menjadi 788 RTP tahun 2008 atau naik
sebesar 3,89. Seiring dengan peningkatan RTP perikanan ini juga terjadi
peningkatan jumlah perahu kecil dari 287 buah tahun 2003 menjadi 329 buah
tahun 2008 atau naik 2,77%. Hal yang sama juga terjadi pada motor tempel
dari 62 buah tahun 2003 menjadi 79 buah tahun 2008 atau naik sebesar
3,97%.
Tabel 2.71. Rumah Tangga Perikanan Perairan Umum Menurut Kecamatan Dan Jenis
Alat Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Uraian Kecamatan
Jlh Tkl Ilir
Betara Pengabuan Tkl Ulu
Merlung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. RUMAH TANGGA PERIKANAN (RTP)
165 168 138 162 155 788
B. ARMADA (BUAH) 170 173 130 162 156 791
1. Jukung 18 25 22 26 48 139
2. Perahu
- Kecil 98 85 44 29 73 329
- Sedang 26 37 47 31 15 156
3. Motor Tempel / Kapal Motor
28 26 17 8 0 79
4. Tanpa Perahu 0 0 0 68 20 88
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-79
b. Produksi Perikanan
Perkembangan Alat Tangkap ikan di Kabupaten Tanjung Barat dapat
dilihat pada Tabel 2.71. di bawah ini
Tabel 2.71.
Perkembangan Alat tangkap Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2003 – 2008
No
Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GR (%)
1 Jaring Insang Hanyut 249,90 262,40 209 201 768 221 -2,43
2 Jaring Insang Tetap 25,90 24,90 33 44 201 100,00
3 Anco 6,90 12,70 21 30 46 75 61,15
4 Serok 12,10 7,20 12 55 41 100,00
5 Rawai / Pancing 20,90 22,00 32 51 68 107 38,63
6 Sero / Belat 213,50 222,00 92 92 73 105 -13,23
7 Jermal 0,00 0,00 - - 92
8 Bubu 55,80 60,50 114 114 118 141 20,37
9 Alat lainnya 71,00 72,40 149 129 129 171 19,22
Jumlah 656,00 684,10 662 716 1536 820 4,56
Perkembangan alat tangkap meningkat dari 656,00 buah tahun 2003
menjadi 1535 buah tahun 2007 atau naik rata-rata sebesar 23,70, tetapi
kemudian terjadi penurunan pada tahun 2008 menjadi 820 buah, sehingga
pertumbuhan rata-rata menjadi hanya sebesar 4,56% pertahun sampai tahun
2008. Penurunan yang cukup besar ini perlu diwaspadai oleh dinas terkait di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
Tabel 2.72. Jumlah Alat Tangkap Perairan Umum, Produksi Dan Jenis Alat Menurut
Kecamatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Uraian Kecamatan
Jumlah Tkl Ilir Betara Pengabuan Tkl Ulu Merlung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. Banyaknya Alat (Unit) 246 258 118 119 79 820
1. Jaring Insang Hanyut 89 56 26 22 28 221
2. Anco 28 29 18 0 0 75
3. Togok 35 46 0 0 0 81
4. Jala 55 35 0 0 0 90
5. Rawai / Pancing 14 18 29 28 18 107
6. Sero / Belat 25 55 25 0 0 105
7. Bubu 0 19 20 69 33 141
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-80
Produksi Ikan perairan umum
Dari Tabel 2.73 terlihat jumlah produksi ikan perairan umum meningkat
dari 643,50 ton tahun 2003 menjadi 739.8 ton tahun 2008, dimana produksi
tertinggi terjadi di kecamatan Betara dan di Tungkal Ilir, seperti disajikan pada
Tabel 2.143.
Tabel 2.73. Jumlah Produksi Jenis Ikan Perairan Umum di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2003-2008
No Jenis Ikan Produksi (Ton)
Gr (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Baung 65,40 68,40 65,3 66,2 70,5 100.4 8,62
2 Sepat Siam 18,40 20,70 22,0 26,4 28,4 141.5 50,38
3 Gabus 28,30 28,20 30,6 36,0 37,9 71.4 20,33
4 Toman 21,30 22,00 26,8 33,9 36,4 74.8 28,56
5 Lele 43,10 55,40 48,6 49,0 52,3 21.2 -13,23
6 Jelawat 11,30 11,90 13,1 13,3 14,6 4.7 -16,09
7 Betutu 2,10 3,50 5,1 5,4 5,9 31.7 72,09
8 Tambakan 22,10 23,20 22,6 25,8 28,3 24.8 2,33
9 Belida 20,10 21,50 24,6 25,1 26,5 48.9 19,46
10 Lais 48,30 49,50 48,9 47,9 53,5 53.1 1,91
11 Ikan Lainnya 193,30 172,90 168,1 164,2 173,1 19.8 -36,60
12 Udang Galah 105,10 112,70 97,4 101,6 106,5 128.2 4,05
13 Udang Lainnya 64,70 69,50 68,7 78,5 83,7 19.3 -21,49
Jumlah 643,50 685,00 641,8 673,3 717,6 739.8 2,83
Selanjutnya produksi perikanan di perairan umum menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanjab Barat dapat dilihat pada table 2.144. dibawah ini.
Tabel 2.74. Jumlah Produksi Perikanan di Perairan Umum Menurut Kecamatan di
Kab. Tanjab Barat Tahun 2003-2008
No Kecamatan Produksi (Ton)
2003 2004 2005 2006 2008 GR % 1 Tungkal Ulu 86,50 118,50 106,8 116,2 126.0
7,81
2 Merlung 66,40 77,80 69,2 73,7 121.9 12,92
3 Tungkal Ilir 168,10 169,30 158,60 161,5 174.6 0,76
4 Pengabuan 110,70 112,10 106,7 124,0 148.3 6,02
5 Betara 211,80 207,30 200,5 197,9 169.0 -4,41
Total Kabupaten 643,50 685,00 641,8 673,3 739.8 1,51
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-81
Ikan Budidaya Kolam
Secara umum terlihat produksi Ikan Budidaya Kolam dapat terlihat
pada Tabel 2.75 berikut ini. Pada Tabel 2.145. Terlihat bahwa terjadi
kenaikan produksi Ikan Kolam dari 50,2 ton tahun 2003 menjadi 287,3 ton
tahun 2008 atau terjadi kenaikan rata-rata pertahun sebesar 41,75%.
Tabel 2.75. Produksi Budidaya Kolam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2003-2008
No Budidaya
Kolam Produksi (Ton)
GR (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produksi (Ton)
50,2 47,1 52,2 56,6 60,01 287.3 41,75
Tabel 2.76. Rumah Tangga Budidaya Kolam dan Luas Pemeliharaan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Uraian
Kecamatan
Jumlah
Tkl Ilir Betara Pengabuan Tkl Ulu Mer lung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. Rumahtangga Perikanan (RTP) 142 149 165 247 317 1020
a. s/d 0,1 Ha 110 126 131 194 283 844
b. 0,1 – 0,3 Ha 24 15 28 41 25 133
c. 0,3 – 0,5 Ha 6 7 2 10 3 28
d. > 0,5 Ha 2 1 4 2 6 15
B. Luas Pemeliharaan (Ha) 9.8 10.2 10.7 17.0 17.3 65.0
a. s/d 0,1 Ha 4.2 2.9 3.0 5.6 10.7 26.4
b. 0,1 – 0,3 Ha 2.6 3.2 3.9 6.3 2.5 18.5
c. 0,3 – 0,5 Ha 1.9 2.1 1.7 3.1 1.1 9.9
d. > 0,5 Ha 1.1 2.0 2.1 2.0 3.0 10.2
C. Produksi (Ton) 56.0 63.1 52.7 53.2 62.3 287.3
a. Mujair 0,11 0,42 0,85 0,64 0,85 2,87
b. Gurami 0,32 0,42 0,74 1,38 0,95 3,81
c. Nila 3,81 4,45 4,56 9,87 9,23 31,92
d. Sepat Siam 0,95 0,95 0,85 0,42 0,32 3,49
e. Tambakan 0,11 0,32 0,74 1,17 0,74 3,08
f. Patin/Lele 2,22 1,91 2,65 3,50 1,70 11,98
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-82
Produksi Ikan Budidaya Tambak
Berdasarkan Tabel 2.77. di bawah ini untuk produksi ikan di
Kabupaten Tanjab Barat terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 1028
ton ton tahun 2003 menjadi 11.03,9 Ton tahun 2007 atau terjadi kenaikan
sebesar 1,80%. Kenaikan ini terlihat disebabkanterjadinya kenaikan produksi
ikan Bandeng dari 244,10 ton tahun 2003 menjadi 420,5 ton tahun 2007 atau
naik sebesar 14,56%. Pada tahun 2008 tidak diperoleh data rinci per jenis
ikan seperti pada tahun 2007, namun terlihat kenaikan yang cukup tinggi pada
ikan bandeng, namun ada juga penurunan pada produksi udang putih.
Tabel 2.77. Jumlah Produksi Ikan Budidaya Tambak di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2003 – 2008
No Jenis Ikan Produksi (Ton)
Gr (%)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Bandeng 244,10 258,90 336,0 373,4 420,5 1.285.4 39,41
2 Belanak 45,90 48,20 54,9 57,2 45 - -0,49
3 Kakap 35,00 37,00 46,4 43,5 29,5 - -4,18
4 Ikan Lain 83,30 92,90 67,9 68,5 57,6 - -8,81
5 Udang Windu 187,20 195,60 83,3 59,1 45,7 - -29,71
6 Udang Putih 247,90 255,80 265,2 277,3 306,2 240.9 -0,57
7 Udang Api-api 184,60 191,60 182,1 195,9 199,4 - 1,95
8. Ikan Lainnya 80,3
Jumlah 1.028,00 1.080,00 1035,8 1074,9 1103,9 1,80
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-83
Tabel 2.78. Jumlah Rumah Tangga Perikanan, Luas Pemeliharaan dan Produksi Budidaya Tambak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Uraian Kecamatan
Jumlah Tungkal Ilir Betara
(1) (2) (3) (4)
A. Rumah Tangga Perikanan (RTP) 335 79 414
a. < 2 Ha 17 7 24
b. 2-5 Ha 298 69 367
c. 5-10 Ha 20 3 23
B. Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 670 158 828
C. Luas (Ha) 842.2 177.8 1020.0
a. < 2 Ha 20.4 12.6 33.0
b. 2-5 Ha 704.3 138.2 842.5
c. 5-10 Ha 117.5 27.0 144.5
D Produksi 1194.9 411.7 1606.6
Bandeng 956 329.4 1285.4
Ikan Lainnya 59.7 20.6 80.3
Udang Putih 179.2 61.7 240.9
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.4.6. Pertambangan
Potensi lain yang dimiliki Tanjung Jabung Barat adalah sumberdaya
tambang yang meliputi jenis bahan galian terdapat di daerah ini dan tersebar
di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Tanjung jabung Barat. Meski
demikian, hanya sebagian kecil potensi tambang tersebut yang sudah diolah,
antara lain minyak di kecamatan Betara dan Pengabuan serta batu dan pasir
di kecamatan Tungkal Ulu. Pemanfaatannya terkesan kurang optimal, bahkan
terdapat kecenderungan penguasaan yang tidak berkeadilan dan
mengabaikan lingkungan, padahal jika prasarana dan sarana menuju sentra
produksi cukup baik dan lancar serta didukung oleh infrastruktur yang jelas,
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-84
sektor ini akan dapat memberikan sumbangan yang semakin besar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Potensi pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang paling
menonjol adalah terdiri dari Minyak Bumi, Gas dan Batubara. Bahan tambang
tersebut termasuk kategori golongan Bahan Galian Golongan ”A”. Bahan
tambang yang sudah diexploitasi adalah Minyak Bumi, sedang bahan
tambang lainnya masih dalam tahap penelitian dan inventarisasi potensi.
a. Minyak Bumi
Lokasi tambang Minyak yang berproduksi adalah terletak di Kecamatan
Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas cadangan
Potensi Deposit sebesar 12.712.537,74 m3 sedangkan lokasi lainnya masih
dalam tahap explorasi.
b. Gas
Lokasi tambang Gas yang berproduksi juga terletak di Kecamatan Betara
dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas cadangan Potensi
Deposit sebesar 890.000 MMSCF sedangkan lokasi lainnya masih dalam
tahap explorasi.
c. Batu Bara
Lokasi tambang Batu Bara yang masih dalam tahap Eksplorasi terletak di
Kecamatan Merlung yaitu di Desa Lubuk Kambing dengan luas areal
sekitar 2.044,796 Ha dan Kecamatan Tungkal Ulu yaitu di Desa Lubuk
Bernai dengan luas areal sekitar 5.151 Ha.
Untuk lebih jelasnya penyebaran potensi tambang di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.79. dibawah ini.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-85
Tabel 2.79. Penyebaran Potensi Pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2008
No Kecamatan Kelurahan/
Desa Jenis
Tambang Keterangan
1. 2. 3. 4.
Tungkal Ulu Merlung Betara Tungkal Ilir
1 1. Lubuk Bernai
1. Lubuk Kambing 1. Betara 1. Teluk Nilau
1. Batu Bara 1. Batu Bara 1.Minyak Bumi 2. Gas 1.Minyak Bumi
Eksplorasi Eksplorasi Produksi Rencana Pemboran
Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Bara 2008
Pada tabel berikut dapat dilihat potensi bahan galian di masing-masing kecamatan
Tabel 2.80. Potensi Bahan Galian Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Kecamatan
Potensi Bahan Galian (M3)
Galian Tanah Urug
Galian Pasir
Galian Kerikil
Galian Batu Split
Jumlah
1. Tungkal Ulu - - - 50000 50.000
2. Merlung 28.402 7.000 33.002 - 68.404
3. Batang Asam - 14.000 10.000 64000 88.000
4. Tebing Tinggi 539.322,28 - - - 539.322.28
5. Renah Mendaluh 4.000 - 4.000 - 8.000
6. Muara Papalik - - - - -
7. Pengabuan - - - - -
8. Senyerang - - - - -
9. Tungkal Ilir - - - - -
10. Bram Itam - - - - -
11. Seberang Kota - - - - -
12. Betara 378.200 - - - 378.200
13. Kuala Betara - - - - -
Jumlah 2008 949.924,28 21.000 47.002 114000 1.131.926,28
2007 369.766,5 3.000 76.000 448.766,5 Sumber: Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2009
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-86
Tabel 2.81. Luas Potensi Bahan Galian Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2008
Kecamatan
Luas Potensi Bahan Galian (Ha) Jumlah Galian
Tanah Urug Galian Pasir
Galian Kerikil
Galian Batu Split
1. Tungkal Ulu - - - 10 10
2. Merlung √ √ √ - 14,47
3. Batang Asam - √ √ √ 17
4. Tebing Tinggi 20,44 - - - 20,44
5. Renah Mendaluh √ - √ - 2
6. Muara Papalik - - - - -
7. Pengabuan - - - - -
8. Senyerang - - - - -
9. Tungkal Ilir - - - - -
10. Bram Itam - - - - -
11. Seberang Kota - - - - -
12. Betara 23,79 - - - 23,79
13. Kuala Betara - - - - -
Jumlah 2008 87,7
Sumber: Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2009
2.4.7. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
pada tahun 2006 dan 2007 telah mampu mendorong perkembangan jumlah
koperasi dari 291 unit tahun 2006 meningkat menjadi 304 unit tahun 2007
atau tumbuh sebesar 4,47 % dan pada tahun 2009 diperkirakan tumbuh
sebesar 4,5 persen atau menjadi 318 unit. Sedangkan jumlah anggota
berdasarkan data BPS Tanjung Jabung Barat Tahun tidak mengalami
peningkatan dari tahun 2006 sehingga jumlahnya tetap 34.399 orang tahun
2007. Namun pada tahun 2009 jumlah anggota diperkirakan meningkat
sebesar 5% atau menjadi 36.119 orang. Pada Tabel dibawah dapat dilihat
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-87
perkembangan jumlah dan anggota Koperasi menurut kecamatan dan jenis
koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2004-2008.
Tabel 2.82.
Banyaknya Koperasi dan Anggota Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2008
Kecamatan Koperasi Anggota J u m l a h
KUD Non KUD K U D Non KUD
Koperasi Anggota
1. Tungkal Ulu 1 17 - 1.166 18 1.166
2. Merlung 5 7 3.023 144 12 3.167
3. Batang Asam 3 9 1.654 186 12 1.840
4. Tebing Tinggi 5 29 2.153 17.237 34 19.390
5. Renah Mendaluh 3 12 1.030 245 15 1.275
6. Muara Papalik 3 6 1.511 123 9 1.634
7. Pengabuan 1 8 26 167 9 193
8. Senyerang 3 10 116 223 13 339
9. Tungkal Ilir 1 132 26 2.904 133 2.930
10 Bram Itam - 14 - 283 14 283
11. Seberang Kota - - - - - -
12. Betara 1 22 64 481 23 545
13. Kuala Betara 1 12 22 264 13 286
Jumlah Total
2008 27 278 9.625 23.423 305 33.048
2007 27 277 10.456 23.943 291 34.399
2006 27 264 10.456 23.943 291 34.399
2005 27 257 9.721 23.335 284 33.056
2004 27 238 9.427 22.857 265 32.284
Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2009
Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat banyaknya koperasi, jumlah
simpanan, permodalan, volume usaha dan sisa hasil usaha menurut
kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2003-2007.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-88
Tabel 2.83. Banyaknya KUD, Jumlah Simpanan, Permodalan, Volume Usaha dan
Sisa Hasil Usaha Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2008
Kecamatan
KUD (Unit)
Simpanan (Rp.000)
Permodalan (Rp.000)
Volume Usaha (Rp.000)
S H U (Rp.000)
1. Tungkal Ulu 1 - - - -
2. Merlung 5 42.935 767.500 13.811.091 276.223
3. Batang Asam 3 59.176 400.503 8.286.655 165.733
4. Tebing Tinggi 5 63.894 834.563 11.064.341 221.287
5. Renah Mendaluh 3 73.844 97.657 8.033.761 160.675
6. Muara Papalik 3 36.932 304.305 8.883.388 177.668
7. Pengabuan 1 2.349 33.617 36.716 734
8. Senyerang 3 7.901 64.583 65.385 1.308
9. Tungkal Ilir 1 3.506 14.587 14.785 296
10 Bram Itam - - - - -
11. Seberang Kota - - - - -
12. Betara 1 8.603 43.717 47.737 955
13. Kuala Betara 1 8.914 28.818 29.918 598
Jumlah 2008 27 308.054 2.589.850 50.273.777 1.005.477
2007 27 392.511 2.808.001 67.005.334 559.214
2006 27 320.969 2.518.000 65.431.377 550.342
2005 27 305.008 2.122.200 61.715.978 490.742
2004 27 248.593 800.800 55.471.392 423.500
Sumber: BPS, Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2009
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-89
Tabel 2.84. Banyaknya Koperasi, Jumlah Simpanan, Permodalan, Volume Usaha dan
Sisa Hasil Usaha Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008.
Kecamatan
Koperasi (Unit)
Simpanan (Rp.000)
Permodalan (Rp.000)
Volume Usaha
(Rp.000)
S H U (Rp.000)
1. Tungkal Ulu 17 308.641 617.282 771.603 63.149
2. Merlung 7 154.281 308.562 385.704 21.571
3. Batang Asam 9 182.451 364.902 456.128 32.806
4. Tebing Tinggi 29 77.110 154.220 192.775 96.387
5. Renah Mendaluh 12 44.841 89.682 112.103 56.051
6. Muara Papalik 6 81.076 162.152 202.694 101.347
7. Pengabuan 8 93.364 186.728 140.046 28.009
8. Senyerang 10 112.481 140.601 168.722 48.303
9. Tungkal Ilir 132 772.688 965.860 1.156.032 33.180
10 Bram Itam 14 81.957 102.446 122.936 24.587
11. Seberang Kota - - - - -
12. Betara 22 110.601 138.251 165.902 3.318
13. Kuala Betara 12 60.339 75.424 90.509 1.083
Jumlah 2008 278 2.079.830 3.306.110 3.965.154 509.791
2007 277 1.150.686 1.124.621 5.274.897 273.696
2006 264 2.765.626 3.464.545 7.962.309 579.799
2005 284 2.441.830 2.208.926 4.854.727 452.084
2004 238 2.441.830 2.208.926 4.854.727 452.084
Jumlah permodalan mengalami penurunan dari Rp 3,464 milyar tahun
2006 menjadi Rp 1,124 milyar tahun 2007 atau turun sebesar 208,06%,
namun pada tahun 2009 jumlah modal diperkirakan dapat meningkat sebesar
Rp 6,5 miliar atau tumbuh sebesar 87,64% dari tahun 2006. Volume usaha
juga mengalami penurunan dari Rp 7,962 milyar tahun 2006 menjadi Rp 5,274
milyar tahun 2007 atau turun sebesar 33,75% dan pada tahun 2011
diperkirakan meningkat menjadi Rp 10 milyar atau naik 89,6% dari tahun
2007. Peningkatan jumlah koperasi, anggota, jumlah simpanan, permodalan,
volume usaha dan sisa hasil usaha pada tahun 2011 nanti diharapkan dapat
menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus dapat meningkatkan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-90
pemerataan pendapatan antar masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
2.4.8. Industri Kecil, Menengah dan Besar
Peranan industri kecil dalam perekonomian nasional dan daerah sangat
penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga
dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan
pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat
heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi, seperti
pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan
perdagangan serta jasa.
Heterogenitas usaha kecil seperti tersebut di atas cukup menyulitkan
bagi pendataannya, sehingga tidak mengherankan hingga saat ini masih
dirasakan Kelangkaan Data tentang usaha kecil. Kendati berdasarkan
beberapa penelitian sebelumnya telah dapat diidentifikasi paling tidak ada tiga
ciri khas usaha kecil yaitu: (1) mempunyai derajat kebebasan yang relatif lebih
tinggi dalam memilih masuk ke atau ke luar dari pasar dibandingkan dengan
usaha skala menengah dan besar; (2) mempunyai adaptasi relatif tinggi untuk
melakukan inovasi bisnis yang disesuaikan dengan perubahan pasar, kadang-
kadang dengan membuat barang tiruan; dan (3) dalam menjalankan
usahanya memiliki overhead costs yang relatif rendah sehingga survive
terhadap kompetisi. Pada tabel berikut dapat dilihat banyaknya perusahaan
industri menurut jenis industri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2004-2007.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-91
Tabel 2.85. Banyaknya Perusahaan Industri Menurut Jenis Industri di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2008
Jenis Industri 2004 2005 2006 2007 2008
1. Industri Formal 85 88 85 86 89
2. Industri Non Formal 125 139 200 208 210
2. Industri Kimia, Agro & Hasil Hutan Formal
159 154 148 158 159
4. Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Non Formal
295 329 656 737 839
5. Industri Besar 29 29 - - 3
Jumlah 693 739 1.089 1.189 1.300
Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2008
Di sektor Industri kecil dan menengah terjadi peningkatan jumlah
industri dari 1.089 unit pada tahun 2006 menjadi 1.189 unit pada tahun 2007
atau meningkat sebesar 9,18 %, jumlah tenaga kerja dari 3.048 orang pada
tahun 2006 menjadi 3.281 orang pada tahun 2007 atau meningkat 7,64 %.
Selanjutnya pada tahun 2011 jumlah industri kecil diperkirakan akan
meningkat sebesar 25% dari tahun 2007 sehingga menjadi 1.486 unit, jumlah
tenaga kerja diperkirakan meningkat sebesar 30% dari tahun 2007 sehingga
menjadi 4.265 orang.
Tabel 2.86. Banyaknya Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2008
Jenis Industri 2004 2005 2006 2007 2008
1. Industri Formal 220 227 205 207 215
2. Industri Non Formal 327 345 438 449 445
3. Industri Kimia, agro & hasil hutan formal
695 717 674 702 704
4. Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Non Formal
548 658 1.731 1.923 1.759
5. Industri Besar 2.870 2.870 - - 91
Jumlah 4.660 4.817 3.048 3.281 3.218
Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2007
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-92
Disadari bahwa terdapatnya sektor informal dan usaha kecil pada
hakekatnya adalah dampak proses pembangunan, yang dengan
meningkatnya sektor industri di daerah urban dan menyempitnya lahan
pertanian dan kesempatan kerja di daerah rural yang telah mendorong
“penganggur” mencari pekerjaan ke daerah perkotaan dan terdorong ke sektor
tersier (Mier, Gerald M. 1989, pp. 112: drifted into the tertiary sector and what
has come to be called the informal sector), maka sikap pertanian yang sangat
tergantung pada waktu dan perilaku tradisional masih inheren pada para
pengusaha kecil umumnya, yang misalnya melakukan perhajatan kalau
berhasil panen besar, yang ternyata menghambat pengembangan usaha kecil
dengan bantuan pinjaman keuangan perbankan sebagai panen besar.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah
relatif memiliki kekuatan dibandingkan usaha besar dalam menghadapi
goncangan. Oleh karena itu, upaya-upaya identifikasi peluang investasi pada
usaha berskala kecil dan menengah menjadi semakin penting. Pembangunan
sektor industri dengan isian impor (import content) yang tinggi telah membawa
kegagalan pada sektor industri di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan
sektor industri yang mengutamakan bahan-bahan lokal selain akan
menghemat devisa akan mempunyai kaitan (linkages) yang kuat baik
kebelakang maupun kedepan seperti misalnya pembangunan agrobisnis yang
sangat cocok dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.4.9. Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil SUSENAS Tahun 2007, jumlah penduduk usia kerja
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 198.751 orang yang terdiri dari
107.835 orang (54,26 persen) penduduk angkatan kerja dan sisanya 90.916
orang (45,74 persen) penduduk bukan angkatan kerja. Dari total penduduk
usia kerja 52,92 persen diantaranya bekerja (105.184 orang), mencari
pekerjaan sebesar 1,34 persen (2.651 orang), sedang sekolah sebesar 9,28
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-93
persen (18.436 orang), mengurus rumah tangga sebesar 32,01 persen
(63.627 orang) dan yang lainnya sebesar 4,45 persen (8.853 orang).
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan
antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Menurut hasil
SUSENAS Tahun 2007, TPAK Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat
54,26 persen. Dalam hal ini peran ganda perempuan baik dari segi reproduksi
maupun produksi mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam
angkatan kerja.
Tabel 2.87 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2006-2007
KARAKTERISTIK JUMLAH PENDUDUK PERSENTASE
ANGKATAN KERJA : 106.116 62,08
1. Bekerja 105.734 61,86
2. Mencari Pekerjaan 382 0,22
BUKAN ANGKATAN KERJA : 64.815 37,92
3. Sekolah 5.760 3,37
4. Mengurus Rumah Tangga 55.855 32,68
5. Lainnya 3.200 1,87
TOTAL 170.931 100,00
Pada tabel 2.87. dapat dilihat perkembangan ketenagakerjaan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2007.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-94
Tabel 2.88. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2006-2007
Sektor
Tahun Pertumbuhan (%)
2006 2007
Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh
Angkatan Kerja (AK) 77.904 34.512 112.416 67.801 40.034 107.835 0,12 16,0 4,08
Bekerja 72.508 29.920 102.428 81.597 23.587 105.184 12,15 (21,2) 2,7
Mencari Kerja 5.396 4.592 9.988 1.432 1.219 2.651 (73,46) (73,45) (73,46)
Bukan AK 9.708 49.940 59.648 14.797 76.119 90.916 52,4 53 27,6
Sekolah 6.136 5.960 12.096 9.352 9.084 18.436 52,4 52,4 52,4
Mengurus RT 184 41.560 41.744 280 63.347 63.627 52,17 52,4 52,42
Lainnya 3.388 2.420 5.808 5.164 3.689 8.853 52,42 52,44 52,42
Jumlah TK 87.612 84.452 172.064 111.977 86.774 198.750 27,8 2,75 15,51
TPAK 82,76 35,43 59,53 60,55 46,14 54,26 26,83 30,22 22,49
Unemployment 6,93 13,31 8,88 2,11 3,04 2,41 (69,46) (77,42) (72,2)
Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2008
Penduduk yang bekerja berdasarkan hasil SUSENAS Tahun 2007
berjumlah 105.184 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 70,73 persen
terserap pada sektor primer (sektor pertanian, peternakan, perkebunan,
kehutanan dan sektor pertambangan dan penggalian), 9,6 persen terserap
pada sektor tersier (sektor perdagangan, sektor keuangan, sektor
angkutan/komunikasi, dan sektor jasa), sedangkan sisanya sebanyak 19,7
persen bekerja pada sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik
gas, dan air minum serta sektor bangunan). Tidak ada peberbedaan yang
cukup berarti antara lapangan usaha yang pekerjanya laki-laki dengan pekerja
wanita kecuali lapangan usaha konstruksi, perdagangan, angkutan/
komunikasi dan jasa. Pada tabel 2.29 dapat dilihat kesempatan kerja menurut
lapangan usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006-2007.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-95
Tabel 2.89. Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2008
Lapangan Usaha Utama Jumlah Penduduk Persentase
1. Pertanian,perkebunan, kehutanan,
perburauan dan perikanan 64.670 61,16
2. Pertambangan dan penggalian 615 0,58
3. Industri pengolahan 4.127 3,90
4. Listrik, gas dan air minum 118 0,11
5. Kontruksi 2.907 2,75
6. Perdagangan, rumah makan dan jasa
akomodasi 16.624 15,72
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi 4.651 4,40
8. Lembaga keuangan, real estate, usaha
persewaan, jasa perusahaan 235 0,22
9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan
perorangan 9.440 8,93
10. Lainnya 2.348 2,22
Total 105.734 100,00
Tabel 2.90. Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2006-2007
Sektor
Tahun Pertumbuhan
2006 2007
Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh
1. Pertanian 53.760 18.684 72.444 52.662 21.731 74.393 (2,04) 16,3 2,69
2. Industri 13.316 6.844 20.160 14.556 6.047 20.703 9,31 (11,65) 2,69
3. Jasa 5.432 4.392 9.824 7.141 2.947 10.088 31,46 (32,9) 2,69
JUMLAH 72.508 29.920 102.428 74.359 30.725 105.184 2,55 2,69 2,69
Sumber: Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2007
Selanjutnya jika dilihat dari status pekerjaan, berdasarkan hasil
SUSENAS Tahun 2007 yang berusaha sendiri ada sebanyak 24,18 persen,
berusaha dibantu pekerja tidak tetap 17,12 persen, berusaha dibantu pekerja
tetap 6,17 persen, buruh / pekerja dibayar sebesar 3,13 persen, pekerja
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-96
bebas di pertanian 1,25 persen, pekerja bebas di non pertanian 1,90 persen
dan bekerja tidak dibayar 18,30 persen. Pada tabel 2.18 dapat dilihat
kesempatan kerja menurut status pekerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat tahun 2006-2007.
Tabel 2.91. Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2006-2007
Sektor
Tahun Pertumbuhan
2006 2007
Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh Lk Pr Jlh
1. Formal 11.652 7.668 19.320 11.966 7.878 19.840 2,69 2,69 2,69
2. Informal 60.856 22.252 83.108 62.493 22.851 85.344 2,69 2,69 2,69
JUMLAH 72.508 29.920 102.428 74.459 30.725 105.184 2,69 2,69 2,69
Sumber: (BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2008) Berdasarkan tabel 2.91 tersebut, total pekerja yang bekerja di sektor
formal pada tahun 2007 sebesar 18,86 persen atau sebanyak 19.840 orang,
sedangkan yang bekerja di sektor informal sebesar 81,14 persen atau
sebanyak 85.344 orang. Dengan demikian peranan sektor informal dalam
penyerapan tenaga kerja relatif besar dan terus meningkat yaitu dari 83.108
orang tahun 2006 meningkat menjadi 85.344 orang tahun 2007.
Indikator yang berhubungan dengan permasalahan ketenagakerjaan
selain kesempatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Secara
matematis TPT merupakan persentase jumlah penduduk yang mencari kerja
terhadap angkatan kerja. Jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2006 tercatat 9.450 orang,
atau dengan kata lain tingkat pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat adalah 5,11 persen, pada tahun 2007 jumlah penganggguran terbuka
menurun menjadi 9.200 orang atau 6,0 persen dari angkatan kerja, tingkat
pengangguran terbuka tahun 2008 diperkirakan sebesar 9.000 orang, atau
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-97
sekitar 5,00 persen dari angkatan kerja. Namun dengan krisis global pada
saat ini, diperkirakan tingkat pengangguran akan meningkat menyusul
anjloknya harga komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
seperti Kelapa sawit, Karet, Kelapa dan Pinang. Untuk lebih jelasnya data
tingkat penyerapan tenaga kerja dimasing-masing sektor serta kecamatan
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.92. Jumlah Pekerja Menurut Kecamatan dan Sektor Lapangan Usaha di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2007
Kecamatan Jumlah Pekerja
Pertanian Industri Jasa Lainnya Jumlah
1. Tungkal Ulu 15.380 1.148 1.337 6.115 23.980
2. Merlung 8.236 160 711 3.192 12.299
3. Tungkal Ilir 22.990 1.705 1.984 8.910 35.589
4. Pengabuan 12.676 940 1.094 4.913 19.623
5. Betara 8.619 439 3.341 744 13.143
Jumlah 2007 67.901 4.392 8.467 23.874 104.634
2006 67.460 4.949 6.107 25.647 104.163
Sumber: Tanjab Barat dalam Angka, 2007
Tabel 2.93.
Jumlah Pekerja Menurut Kecamatan dan Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008
Kecamatan District
Jumlah Pekerja Number of Employers
Pertanian Agricultures
Industri Industries
Jasa Services
Lainnya Others
Jumlah Total
1. Tungkal Ulu ... ... 2.145 ... ...
2. Merlung 1.559 260 ... ... 1.819
3. Batang Asam 249 ... ... ... 249
4. Tebing Tinggi 4.099 2.186 384 70 6.739
5. Renah Mendaluh ... ... ... ... ...
6. Muara Papalik ... ... ... ... ...
7. Pengabuan ... ... ... ... ...
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 II-98
8. Senyerang ... ... ... ... ...
9. Tungkal Ilir ... ... 166 118 566
10. Bram Itam ... ... ... ... ...
11. Seberang Kota ... ... ... ... ...
12. Betara ... ... 58 159 390
13. Kuala Betara ... ... ... ... ...
Jumlah Total
2008 ... ... ... ... ...
2007 67.901 4.392 8.467 23.874 104.634
2006 67.460 4.949 6.107 25.647 104.163
Sumber: Tanjab Barat Dalam Angka, 2008
Dengan target pertumbuhan optimis pada 8,15 persen yang disertai
dengan kebijakan makro ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka
diharapkan pada tahun 2009 sektor ekonomi mampu menyerap minimal
sekitar 500 – 700 tenaga kerja. Daya serap tenaga kerja tertinggi diperkirakan
tetap berada pada sektor pertanian yaitu sekitar 200-300 tenaga kerja.
Sedangkan sektor industri diharapkan mampu menyerap sekitar 200 tenaga
kerja. Yang perlu menjadi catatan disini adalah dengan perhatian penuh dari
pemerintah daerah dalam pengembangan industri agro untuk produk
sekunder berorientasi ekspor maka diharapkan sektor industri mampu
menyerap lebih banyak tenaga kerja. Disamping kedua sektor tersebut, sektor
perdagangan dan jasa juga diharapkan sebagai salah satu sektor prospek
yang memberi sumbangan meningkat dalam penyerapan tenaga kerja.
Diharapkan selama tahun 2009, sektor ini mampu menyerap sekitar 100
tenaga kerja.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 1
3.1. Permasalahan Pembangunan
3.1.1. Pertanian
Pembangunan sektor pertanian di Tanjung Jabung Barat
diprioritaskan terutama untuk peningkatan produksi guna memenuhi
kebutuhan daerah Tanjung Jabung Barat sendiri, dan juga untuk
memenuhi kebutuhan komoditas pertanian secara umum di Jambi.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pendapatan
yang dapat dilakukan tidak hanya melalui peningkatan produksi, tetapi
juga melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor (value
added) pertanian.
Adapun hasil identifikasi permasalahan sektor pertanian
secara umum di Tanjung Jabung Barat adalah :
1. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) yang
menunjukkan pertumbuhan yang negatif.
2. Semakin turunnya jumlah produksi pada sub sektor peternakan
terutama unggas dan sapi yang menujukkan tren penurunan
produksi. Hal ini akan berdampak serius karena disamping itu
semakin tinggi jumlah populasi ternak yang dipotong di daerah
Tanjung Jabung Barat. Hal ini akan mengakibatkan Tanjung
Jabung Barat akan kekurangan pada sub sector ini, dan diharuskan
mendatangkan komoditisa ternak dari daerah lain.
3. Sub sektor perkebunan mengalami penurunan produksi pada
komoditi kelapa dan kopi. Komoditi kelapa dan kopi adalah
komoditi yang banyak diusahakan oleh masyarakat pertanian kecil.
Penurunan produksi pada komoditi ini berarti penurunan tingkat
pendapatan rakyat. Hal yang sebaliknya terjadi pada komoditas
pekebunan lainnya seperti kelapa sawit atau karet (yang banyak
Analisis Isu-Isu Strategis
Pembangunan Jangka Panjang
Tahun 2005–2025
Bab 3
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 2
diusahakan oleh perusahaan perkebunan) yang menunjukkan tren
kenaikan yang cukup baik.
4. Pada sub sektor kehutanan terjadi penurunan yang sangat
significant pada hamper semua komodias kehutanan seperti kayu
bulat, bahan gergajian, kayu lapis, container flooring, pulp, dan
tissue. Hal ini berarti sektor kehutanan tidak lagi menjadi
penyumbang PDRB bagi Tanjung Jabung Barat, seharusnya sektor
ini cukup banyak menyerap tenaga kerja dan menghasilkan
pendapatan bagi masyarakat dan daerah Tanjabar sendiri.
5. Pada sub sektor perikanan Laut Tanjung Jabung Barat juga
menghadapi permsalahan secara umum pada penurunan produksi
terutama pada Kecamatan Tungkal Ilir. Walaupun pada
Kecamatan lain terjadi peningkatan produksi, namun peningkatan
tersebut tidak terlalu besar dibandingkan potensi perikanan daerah
ini.
6. Jumlah produksi budidaya tambak pada sektor perikanan
mengalami penurunan produksi yang cukup besar pada beberapa
jenis ikan seperti belanak, kakap, udang windu dan udang putih.
7. Keterbatasan dana yang tersedia menjadi salah satu masalah yang
dihadapi dalam mewujudkan berbagai kegiatan dalam
pembangunan Aspek Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan di
wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena keterbatasan
dana yang tersedia, belum semua keluarga miskin pada masing
masing desa tersebut menerima sentuhan pemberdayaan secara
langsung.
8. Upaya pemberdayaan desa sasaran belum sepenuhnya dapat
diharapkan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini
terutama karena upaya pemberdayaan masih terbatas dilakukan
oleh Badan Bimas Ketahanan pangan dan secara sporadis
didukung oleh sejumlah instansi dalam lingkup sektor pertanian,
itupun masih dengan kegiatan pemberdayaan yang masih sangat
terbatas. Peluang keterlibatan instansi terkait dalam melakukan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 3
pemberdayaan desa mandiri pangan sebenarnya sangat terbuka
sebab program aksi desa Mandiri Pangan secara legal dilakukan
oleh Pokja Ketahanan pangan yang beranggotakan seluruh SKPD
terkait dan telah dibentuk pada setiap tingkat pemerintahan. Upaya
pemecahan terhadap Permasalahan pokok pengembangan desa
Mandiri Pangan ini selanjutnya akan diupayakan melalui koordinasi
pokja ketahanan pangan yang lebih bersinergi sehingga semua
SKPD terkait memprogramkan kegiatannya pada Program Aksi
Desa Mandiri Pangan.
9. Masalah lainnya yang dihadapi dalam rangka memberdayakan
desa beresiko rawan pangan menjadi desa mandiri pangan adalah
masih rendahnya tingkat kesahihan hasil analisis cadangan pangan
masyarakat yang dilakukan. Permasalahan ini dapat terjadi karena
metode penghitungan dalam kegiatan analisis yang dilakukan
masih menggunakan metode konvensional. Upaya pemecahan
terhadap permasalahan ini akan diupayakan dengan cara
berkoordinasi dengan BPS.
10. Permasalahan utama yang dihadapi dalam aspek Distribusi dan
Stabilisasi Harga Komoditas Pangan Pokok di wilayah Kabupaten
Tanjab Barat adalah sistem perguliran dana yang belum dapat
terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Waktu jatuh tempo dan
periode pengembalian LUEP yang seringkali tidak konsisten
dengan waktu panen komoditi bahan pangan ditengarai sebagai
pemicu utama tidak tercapainya target perguliran dana LUEP
sebagaimana yang diharapkan. Upaya pemecahan masalah
ketidaklancaran perguliran dana yang dapat dilakukan diantaranya
adalah dengan menanamkan komitmen yang tinggi terhadap
pengguna dana LUEP sehingga proses pengembalian dana dapat
berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan lain yang dijumpai
dalam pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga Komoditas Primer
melalui DPM-LUEP adalah ketidak sinkronan waktu pencairan dana
dan kebutuhan dana. Sebagai misal, DPM-LUEP yang ditujukan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 4
untuk stabilisasi harga komoditas jagung terpaksa tidak
termanfaatkan dan dikembalikan ke Kas Daerah karena waktu
pencairan yang lebih lambat dari waktu panen. Permasalahan ini
tentunya akan dapat diatasi melalui percepatan proses pencairan
dana DPM-LUEP dengan memperhatikan waktu musim panen
komoditas primer yang membutuhkan stabilisasi harga.
11. Pada dasarnya kegiatan pengembangan pertanian penghasil
komoditas bebas residu (Prima-3) telah dilaksanakan dan
disosialisasikan kepada petani di sejumlah daerah di wilayah
Kabupaten Tanjab Barat. Namun karena sistem usaha tani ini
masih dilakukan dalam skala usaha yang relatif kecil sehingga
membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Dampak
ikutannya adalah biaya produksi rata-rata menjadi besar. Animo
masyarakat untuk mengkonsumsi Prima-3 yang belum sepenuhnya
muncul menyebabkan harga komoditas Prima-3 dirasakan masih
cukup mahal khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke
bawah.
3.1.2. Kelautan dan Perikanan
Salah satu sektor yang cukup potensi untuk meningkatkan
ekspor nonmigas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sektor
perikanan. Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki
potensi perikanan yang cukup besar. Sektor perikanan telah
menunjukkan eksistensinya selama krisis moneter terutama dalam
keberlanjutan bisnis dan penyerapan tenaga kerja. Dalam tiga tahun
terakhir jumlah unit pengolahan hasil perikanan secara nasional
meningkat hampir setengahnya.
Sedangkan untuk sarana dan prasarana perikanan di wilayah
Tanjung Jabung Barat potensinya cukup besar namun belum
dimanfaatkan secara optimal. Secara umum permasalahan dan
kendala yang dihadapi sektor perikanan saat ini dan ke depan adalah:
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 5
1. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan cukup
tingginya angka kemiskinan petani dan nelayan;
2. Semakin menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasasi
nelayan, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki
teringgal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan
Jambi;
3. Sangat terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM nelayan;
5. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan,
6. Terdapatnya penurunan hasil budidaya perikanan sedangkan
pemanfaatan hasil tangkapan perairan umum belum optimal, serta
7. Lemahnya infrastruktur yang ada di sektor perikanan,
8. Di bidang pemasaran, masih dihadapi masalah tingginya tingkat
kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersediannya
coldstroge untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut
kedaerah pemasaran.
9. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan,
seperti armada penangkapan, cold storge, jenis alat tangkap.
10. Sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional dan struktur
armada perikanan di domonasi oleh skala kecil.
11. Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya over fishing, serta pola
penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
12. Untuk sub sektor perikanan, peningkatan produksi baik untuk
perikanan laut maupun tambak yang mengalami penurunan
produksi perlu mendapat perhatian sehingga perolehan atau
produksi jauh dibawah potensi hasil yang seharusnya didapat.
Program yang dilakukan adalah memperbaiki alat tangkat
perikanan (kapal dan jaring) atau fasiltas laiinya. Hal yang sama
juda dilakukan pada perikanan budidaya tambak. Pemerintah
daerah dapat membantu dengan memfasilitasi pinjaman atau
memberikan penjaman dengan fasilitas bungan yang disub sidi.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 6
Sedangkan permasalahan khusus yang dihadapi adalah
sebagai berikut :
1. Masih ada oknum masayarakat yang menggunakan alat tangkap
ikan terlarang seperti menggunakan tuba/setrum dan pencurian
ikan di laut oleh Kapal Asing.
2. Keterbatasan modal usaha sehingga kegiatan usaha pembudidaya
ikan belum mencapai skala ekonomi
3. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi
budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas,
kuantitas dan kontinuitas.
4. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum
menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan
dalam pembinaan dan pengawasan.
5. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya
tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
6. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya
ikan masih rendah, baik keterampilan liar yang dilakukan oleh
oknum masyarakat.
7. Masih adanya kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh
oknum masyarakat (PETI).
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di bidang
perikanan ini adalah:
1. Lemahnya proses koordinasi dan sinkroniasi program/kegiatan
kurang efisien.
2. Terbatasnya jumlah petugas dan penyuluh yang berpendidikan
Kelautan dan Perikanan.
3. Panjang dan lamanya proses penyusunan kegiatan APBD sehingga
menyebabkan terlambatnya pencairan dana APBD dan kegiatan
dilapangan.
4. Tidak terealisasinya dana dekonsentrasi untuk Dana Penguatan
Modal (DPM) pengembangan budidaya sehingga pencapaian target
pegembangan mengalami kemunduran.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 7
3.1.3. Investasi dan Perdagangan
1. Hambatan iklim investasi dari kebijakan pemerintah (biokrasi),
maupun lingkungan usaha (perizinan investasi, peraturan daerah,
pemungutan liar dan gangguan keamanan)
2. Kurangnya dukungan prasarana infrastruktur pendukung investasi.
3. Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sebagian besar berkaitan dengan sumberdaya alam yang
berdampak pada lingkungan seperti industri pulp, migas dan
tambang.
4. Belum berkembangnya institusi kerjasama antar daerah dalam
menyaring investasi.
5. Pertumbuhan volume dan nilai ekspor secara rata-rata berfluktuasi
dan trendnya sedikit mengalami penurunan selama periode 2004-
2008.
6. Hambatan perdagangan intra wilayah yang disebabkan oleh
birokrasi dan infrastruktur.
7. Kinerja perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih
didominsi oleh komoditi primer perkebunan dan perikanan.
8. Masih lemahnya sistem kerja sama untuk pengembangan
sektor/komoditi unggulan daerah
9. Terbatasnya infrastruktur transportasi darat (kualitas & kuantitas)
untuk mendorong sistem distribusi barang dan meningkatkan
perdagangan antar provinsi dan intra kabupaten/kota (jalan Kuala
Tungkal – Jambi relatif jelek).
10. Mitra dagang utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Selatan sedangkan ekspor
sebagian besar ke Singapura dan Malaysia.
11. Kapasitas pelayanan Pelabuhan laut dan pelabuhan udara perlu
ditingkatkan menjadi pelabuhan internasional sehingga dapat
mendorong aktivitas ekspor-impor di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 8
Permasalahan pokok yang menyebabkan penurunan kinerja
ekspor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu berkenaan dengan :
1. Biaya ekonomi tinggi.
2. Rendahnya infrastuktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan
angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke
pelabuhan.
3. Ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah),
penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan
bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
4. Masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu
seperti Singapura
5. Keragaman ekspor yang masih rendah
6. Meningkatnya hambatan non tarif.
7. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi
8. Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur
9. Lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam
mendukung peningkatan daya saing ekspor.
3.1.4. Ketenagakerjaan
1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun
2007 telah mencapai sebesar 245.460 orang, dimana 111.762
orang atau 48 persen merupakan angkatan kerja.
2. Angkatan kerja yang bekerja relatif besar yaitu mencapai 106.713
orang, dengan tingkat pendidikan minimal SLTA/Sederajat
mencapai 16,65%.
3. Tenaga kerja di sektor perkebunan, tanaman pangan, perikanan
yang merupakan sektor basis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
mempunyai produktivitas yang relatif tinggi.
4. Tenaga kerja yang bekerja sebagian besar mempunyai tingkat
ketrampilan dan keahlian yang relatif rendah.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 9
5. Tingkat penguasaan teknologi masih relative rendah, disisi lain
penyerapan tenaga kerja lebih mengarah kepada penguasaan
informasi teknologi (IT).
6. Belum ada Balai Latihan atau Lembaga pelatihan tenaga kerja yang
berkompeten dalam meningkatkan ketrampilan dan skill tenaga
kerja di kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.1.5. Keuangan Daerah
1. Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat
masih relatif tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan
anggaran pembangunan daerah.
2. Sumber pendapatan daerah saat ini masih tergantung pada
aktivitas usaha disektor primer, sehingga nilainya relatif kecil.
3. Lemahnya SDM di bidang keuangan daerah, sehingga kurang
inovasi dan lemah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan
ataupun peraturan yang baru.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap
peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan
daerah.
3.1.6. Pendidikan, Kepemudaan dan Budaya
Secara umum, kondisi pendidikan, kepemudaan dan budaya di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam kategori rendah hal ini
ditandai dengan berbagai indikator dan permasalahan yang masih
banyak ditemui di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa
permasalahan bidang pendidikan secara umum adalah sebagai
berikut:
1. Indeks Pembangunan Manusia masih tergolong rendah; menempati
urutan ke 5 dari 10 Kabupaten/Kota di Jambi dan urutan 157 secara
nasional pada tahun 2006.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 10
2. Mayoritas penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya
berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar (54,71%)
3. Peserta didik untuk pendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA)
dan tinggi yang masih sangat terbatas.
4. Jumlah dan penyebaran tenaga pendidik yang masih kurang dan
tidak merata.
5. Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah,
laboratorium, perpustakaan yang masih sangat terbatas.
6. Belum adanya pencapaian prestasi olahraga dan bidang
kepemudaan lain ditingkat nasional dan internasional.
7. Budaya dan kesenian masih belum dikelola dan dikembangkan
dengan baik sehingga potensi yang ada belum termanfaatkan
secara aktual.
3.1.7. Kesehatan
Fakta dan permasalahan bidang kesehatan untuk Kabupaten
Tanjung Jabung Barat disajikan sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan
puskemas pembantu yang masih terbatas terutama untuk
kecamatan yang baru dimekarkan.
2. Jumlah tenaga medis yang masih terbatas bahkan beberapa
kecamatan belum ada sama sekali tenaga medis seperti bidan
desa, perawat apalgi dokter.
3. Jumlah tenaga Dokter terutama Dokter spesialis yang belum
mencukupi.
4. Animo masyarakat untuk berobat di puskemas masih rendah.
5. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan
puskesmas masih perlu ditingkatkan.
6. Peserta Keluarga Berencana baru mencapai 70,65% dari total
rumah tangga di tahun 2008.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 11
3.1.8. Infrastruktur Daerah
Fakta dan permasalahan bidang infrastruktur daerah di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:
1. Presentase jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat pada jalan
kabupaten di kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat tinggi.
2. Panjang jalan yang memiliki jenis permukaan aspal hanya 25,04%
sedangkan persentase jalan dengan permukaan tanah sebesar
41,39%. Sisanya merupakan jalan dengan jenis permukaan kerikil.
3. Penyebaran jalan dengan kualitas baik dengan permukaan aspal
masih belum merata untuk semua kecamatan dan desa di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sehingga masih banyak Desa
yang belum menikmati kelancaran transportasi terutama jika musim
penghujan.
4. Fluktuasi debit air sungai selama musim kemarau dan hujan sangat
tinggi. Sehingga menjadi faktor penghambat transportasi sungai.
5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung
trasnportasi yang lain seperti pelabuhan/dermaga untuk
transportasi laut/sungai dan jembatan.
6. Fasilitas LLAJ yang masih sangat terbatas
7. Persentase rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang menikrati fasilitas air minum, listrik dan telpon masih sangat
rendah.
8. Persentase Rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang memiliki rumah dengan dinding kayu dan bambu masih cukup
banyak (83,88%).
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 12
3.2. Isu-isu Strategis
Krisis keuangan global yang bermula dari krisis keuangan di Amerika
Serikat pada akhir tahun 2008, telah berdampak pada ekonomi nasional dan
daerah. Ekonomi masyarakat belum pulih benar akibat kenaikan harga BBM
pada awal tahun 2008, yang mencapai 30-80%. Walaupun diawal tahun 2009
pemerintah telah menurunkan harga BBM sekitar 20-30%, namun ekonomi
masyarakat masih stagnan karena tingkat suku bunga perbankan masih
relatif tinggi. Berkenaan dengan itu pemerintah melalui Bank Indonesia telah
berupaya menurunkan suku bunga, melalui penurunan SBI kelevel 6,25% di
akhir tahun 2009 ini. Penurunan tingkat suku bunga ini diharapkan dapat
menggairahkan sektor riil, sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan
kerja baru. Namun krisis keuangan global telah menciptakan satu siklus mata
rantai ekonomi yang berdampak juga pada sektor pertanian dan perkebunan
yang menjadi tulang punggung ekonomi (back bone) masyarakat terutama di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini ditandai dengan penurunan harga
TBS dan harga karet Bokar. Padahal kedua komoditas unggulan ini menjadi
motor penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan krisis ekonomi mulai muncul
kembali baik dipedasaan maupun perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
Melemahnya permintaan terhadap komoditi-komoditi primer seperti
CPO, Crumb rubber, kakao dan komoditi primer lainnya, telah menyebabkan
penurunan harga-harga hasil-hasil perkebunan seperti Tandan buah sawit
(TBS) dan Karet. Penurunan harga-harga telah mempengaruhi tingkat
pendapatan dan daya beli masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Disisi lain faktor pengungkit untuk mendorong peningkatan
ekonomi masyarakat belum tumbuh, karena masih rendahnya tingkat
investasi baik dari pemerintah maupun swasta. Rendahnya tingkat investasi
dan menurunnya tingkat permintaan dari komoditi perkebunan tersebut,
menyababkan sebagian tenaga kerja telah ada yang di PHK atau di
rumahkan, sehingga perluasan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran
menjadi isu strategis kedepan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenaikan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 13
BBM beberapa waktu yang lalu telah berkontribusi terhadap peningkatan
biaya transportasi yang pada akhirnya menjadi beban ekonomi masyarakat.
Pengaruh dari kenaikan harga BBM dan krisis keuangan global yang mulai
terjadi pada akhirnya akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya
masalah-masalah sosial. Dengan demikian masalah kemiskinan menjadi isu
yang strategis untuk diperhatikan sebagai dampak dari krisis tersebut baik
sekarang maupun dimasa datang. Implikasi kemiskinan akan mempengaruhi
derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat untuk mengikuti pendidikan
dasar. Oleh karena kemampuan ekonomi masyarakat menurun akibat krisis
yang akan masih berlangsung tersebut maka masalah gizi dan sanitasi
lingkungan yang buruk akan berdampak terhadap turunnya derajat kesehatan
masyarakat dan sebaliknya akan meningkat kasus-kasus gizi buruk dan daya
tahan kesehatan masyarakat terhadap penyakit. Disamping itu kemiskinan
juga akan menurunkan kemampuan masyarakat wajib belajar guna
memenuhi standar minimal pendidikan dasar.
Pada sisi Keuangan Daerah yang tercermin di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai
sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih
perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil
pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi
umun dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut
yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang
lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber
penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu
kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama ini dalam pembiayaan administrasi
pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari
pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih
diharapkan dari pemerintah pusat.
Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan menyebabkan
kurangnya dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik dasar.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 III - 14
Akibatnya infrastruktur fisik dasar seperti jalan raya telah menunjukan
penurunan kualitas sehingga menggangu percepatan aktivitas ekonomi dan
pengembangan wilayah. Kebutuhan akan infrastruktur dasar yang baik dan
berlanjut kualitas maupun kuantitasnya untuk saat sekarang dan masa datang
masih tinggi.
Pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan telah berdampak
rusaknya lingkungan hidup. Disamping itu eksploitasi sumberdaya alam yang
tidak memperhatikan lingkungan hidup juga telah merusak tatanan ekonomi
karena bersifat eksploratif sehingga nilai tambah yang dihasilkan minimal dan
hanya dapat dinikmati dalam waktu yang terbatas. Disamping itu biaya
pemulihan sumber daya alam akibat kerusakan tersebut dan perubahan
perilaku masyarakat membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
IV-1
4.1. VISI
Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Jabung pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang
dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan
modal dasar yang dimiliki dan amanat UU No 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi
Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, maka Visi
Pembangunan Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 adalah:
TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, BERDAYA SAING,
ADIL DAN SEJAHTERA
Visi Pembangunan Kabupten Tanjung Jabugn Barat ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dari visi Pembangunan Nasional
Propinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Visi Pembangunan Nasional Tahun
2005–2025 yang kesemuanya secara sistematik dan sinergis diarahkan
pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945.
4.2. MISI
Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 5
(lima) misi pembangunan Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berahlak mulia, dengan
mengedepankan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan berkeadilan, pengendalian jumlah penduduk,
meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, meningkatnya
kualitas kualitas kehidupan beragama, mengembangkan budaya yang
berbasis iptek dan kearifan lokal.
Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025
Bab 4
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
IV-2
2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas,
melalui pembangunan transportasi jalan, jembatan, terminal,
pelabuhan, pengairan, listrik, telpon, infrastruktur sosial dan infra
struktur ekonomi yang maju serta mampu mendukung kegiatan
perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang
berbasis pada agroindustri dan SDA, dengan memperkuat
perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing
wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan
sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi
kerakyatan yang berbasis agribisnis;
4. Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang baik dan menjunjung
tinggi supremasi hukum, melalui peningkatan kelembagaan dan
budaya demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat
sipil; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan
media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan
masyarakat; melakukan pembenahan substansi hukum, struktur
hukum dan mebudayakan budaya hukum serta menegakkan hukum
secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat
kecil dan dengan menjmin keamanan dan ketentraman.
5. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan
berwawasan lingkungan, dengan mengurangi kesenjangan sosial
secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan
wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara
bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap
berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan
menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan
termasuk diskriminasi gender. Menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, dengan
tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan
di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang
yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial
dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
IV-3
lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan
hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan
dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-1
5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung
Jabung Tahun 2005-2025
5.1.1. Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang
Tujuan pembangunan jangka panjang Tanjung Jabung Barat tahun
2005-2025 yang ingin dicapai adalah terwujudnya Tanjung Jabung Barat
yang maju, Berdaya Saing, adil dan sejahtera yang merupakan bagaian
integral dari tujuan pembangunan Propinsi Jambi dan pembangunan
nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Bertitik tolak dari tujuan pembangunan
tersebut, maka pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 20
tahun mendatang diarahkan pada tercapainya sasaran-sasaran pokok
sebagai berikut:
A. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berahlak
mulia, ditunjukkan oleh :
1. Meningkatnya kualitas SDM, termasuk peran perempuan dalam
berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan
meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) dengan nilai
indek 75,3 dan indek pembangunan jender (IPG), serta
menurunnya laju pertumbuhan penduduk dengan rata-rata
pertumbuhan 1,5%.
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, yang ditandai oleh
meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, toleran, dan mampu mengaktualisasikan niali-nialai
moralitas agama dalam kehiduan sehari-hari.
Arah, Tahapan, dan Prioritas
Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2006–2026
Bab 5
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-2
3. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dari
meningkatnya peradaban, harkat dan martabat serta kearifan lokal,
meningkatnya penghargaan terhadap keragaman budaya,
termasuk kesenian daerah dan meningkatnya budaya yang
berorientasi Iptek.
B. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang
berkualitas, ditandai oleh:
1. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan antar moda
(darat, sungai dan laut) yang handal dan terintegrasi satu sama
lain. Persentase jalan dalam kondisi baik mencapai 30%.
2. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang sesuai kebutuhan,
termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan
elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi dengan persentase rumah
tangga mencapai 85,20%.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur informasi dan komunikasi yang
mencapai seluruh wilayah kabupaten.
4. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga
keberlanjutan fungsi sumber daya air dan terpenuhinya kebutuhan
air bersih bagi penduduk. Persentase rumah tangga yang dapat
mengakses air bersih diproyeksikan mencapai 80,10% pada tahun
2026.
5. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi dan sosial yang
berkualitas.
C. Tewujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas
yang berbasis pada agroindustri dan SDA , ditunjukkan oleh:
1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
US$ 7.500, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah
penduduk miskin tidak lebih dari 2 persen, dan angka
pengangguran 3% dari angkatan kerja.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-3
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis
ekonomi kerakyatan dan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian
dalam arti luas dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi
yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas,
agro industri menjadi motor penggerak perekonomian, serta jasa
yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu
dan berdaya saing.
D. Terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang baik dan
menjunjung tinggi supremasi hukum, yang ditandai oleh:
1. Terwujudnya pemerintahan yang baik yang ditandai dengan
meningkatnya etika dan profesionalisme birokrasi, sehingga
mampu mendukung pembangunan daerah.
2. Terwujudnya demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik
yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan
hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil,
masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
3. Terwujudnya sistem hukum daerah, yang tercermin dari
pembentukan peraturan daerah yang mencerminkan nilai-nilai
sosial, hirarkhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas
hukum universal; struktur hukum yang efektif dan efisien dan
budaya hukum yang mantap.
4. Membaiknya ketaatan dan penghormatan terhadap hukum dan
HAM serta semakin kokohnya supremasi hukum yang
mencerminkan kebenaran, keadilan, dan aspiratif.
5. Membaiknya kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam
masyarakat yang tercermin dari meningkatnya kualitas layanan
terhadap korban; semakin efektifnya penangan kejahatan dan
pelanggaran serta menurunnya kejahatan dan pelanggaran.
E. Tewujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan
berwawasan lingkungan, ditandai oleh:
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-4
1. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah
Tanjung Jabung Barat.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah,
antar kelompok dan gender, serta terpenuhi kebutuhan hunian
yang layak bagi seluruh masyarakat.
3. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan
dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen
jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
4. Membaiknya pengelolaan, pendayagunaan SDA dan pelestarian
lingkungan hidup, yang tercermin dari terpeliharanya fungsi dan
daya dukung lingkungan, terjaminnya rehabilitasi dalam
mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi,
seimbang dan lestari.
5. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA
untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta
sebagai modal pembangunan daerah.
6. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat
dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
5.1.2. Rincian arah Umum Pembangunan Jangka Panjang
5.1.2.1. Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berahlak Mulia
Pembangunan SDM pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan
kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan IPG, serta
tercapainya penyebaran penduduk yang merata, tumbuh seimbang.
1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
diarahkan pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk melalui
peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju
terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Penataan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-5
persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran
penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan
ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan budaya serta
pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan
penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan
pelaksanaan serta mendorong terakomodasinya hak penduduk
dan perlindungan sosial.
2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat,
martabat dan kualitas manusia agar mampu produktif, mandiri,
dan berakhlak mulia serta mampu bersaing di era global.
Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan
jenjang disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan
pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
meminimalkan biaya pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan potensi
daerah, kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah di masa
depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Untuk
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk
usia produktif yang jumlahnya semakin besar disediakan
pendidikan dan latihan yang sesuai perkembangan iptek agar dapat
meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk. Angka
partisipasi murni (APM) dan Angka Partisipasi kasar (APK)
diproyeksikan mencapai 99,99% pada tahun 2026.
3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan,
pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan
kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika
kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan
lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat
kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-6
pada pengembangan budaya hidup sehat melalui peningkatan
perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif
dan preventif. Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih
ditahun 2026 diproyeksikan mencapai 92,10% dan rasio tenaga
paramedis 13,10%.
4. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan
pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta
kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang
pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan
kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk
penyediaan data dan statistik gender.
5. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan
partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di
bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Pembangunan
olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan
prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
6. Pembangunan iptek diarahkan untuk pada penguasaan dan
penerapan Iptek yang mampu mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah.
7. Pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk
mewujudkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan
etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos
kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna
mencapai kemajuan dalam pembangunan daerah. Pembangunan
kehidupan beragama diarahkan pula untuk memantapkan
kerukunan inter dan antar umat beragama dengan meningkatkan
rasa saling percaya dan harmonisasi antar dan inter umat
beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang
soleh, toleran, dan harmonis.
8. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan
budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memperhatikan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-7
nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta
mampu bersaing di era persaingan global, melalui pengembangan
budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar,
masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka
pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan itu diupayakan
merubah budaya konsumtif menjadi budaya produktif. Bentuk-
bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian
daerah, olah raga didorong untuk mewujudkan keseimbangan
aspek material, spiritual dan emosional.
5.1.2.2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Yang
Berkualitas
A. Pembangunan Transportasi secara umum sebagai katalisator
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan
wilayah dan pemersatu wilayah. Untuk itu pembangunan
transportasi daerah diarahkan:
a. Mendorong pemerataan pembangunan dengan melayani
kebutuhan transportrasi masyarakat luas dengan harga
terjangkau baik di perkotaan maupun di perdesaan.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi secara
efisien, andal, berkualitas, aman dan nyaman secara
berkesinambungan dan ramah lingkungan sesuai dengan
standart pelayanan yang di persyaratkan sehingga akan
melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa.
c. Terciptanya sistem distribusi regional dan nasional yang
mampu memberikan pelayanan pendistribusian hasil produksi
rumah tangga dan industri kecil maupun menengah sehingga
kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang terus,
d. Membuka sentra-sentra produksi yang berskala besar dan
daerah-daerah yang masih terisolasi sehingga akan
mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Dengan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-8
demikian akan tercapai pemerataan pembangunan keseluruh
wilayah.
e. Menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda
angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana
transportasi untuk meningkatkan jaringan transportasi antara
desa-kota dan antara daerah produksi-pemasaran secara
memadai yang akan memberikan dampak efesiensi dari segi
waktu dan biaya,
f. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala bagi jalan-jalan
yang sudah ada serta memelihara daerah milik jalan dan
memberikan rambu-rambu lalu-lintas yang cukup untuk
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna lalu-
lintas.
g. Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana seperti
longsoran, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya akan
dilakukan program rehabilitasi sarana dan prasarana
transportasi dan pembinaan sumber daya manusia yang
terpadu dengan program-program sektor lainnya dan rencana
pengembangan tata wilayah.
h. Membangun prasarana jembatan yang memadai untuk
mempermudah penyebrangan arus lalu-lintas yang dipisahkan
oleh sungai.
i. Membangun dermaga-dermaga penyebrangan untuk
mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang
dan penumpang bagi pengguna lalu-lintas angkutan sungai.
j. Mendorong seluruh stakeholders untuk berpartisipasi dalam
penyediaan pelayanan transportasi mulai dari tahap
perencanaan, pembangunan hingga pada pengoperasiannya,
k. Menghilangkan segala macam bentuk monopoli dan pungutan
liar agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna
jasa;
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-9
l. Mempertahankan keberpihakan pemerintah daerah sebagai
regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat,
m. Menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa
transportasi dalam konteks pelayanan transportasi yang
prima;
B. Pembangunan Perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian
bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat,
efisien, akuntabel, tidak diskriminatif dan terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan perumahan diarahkan
pada :
a. Peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan fasilitas dan
bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa
tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi.
b. Tersedianya perumahan dan lahan bagi masyarakat
berpendapatan rendah minimal tersedianya Rumah Sangat
Sederhana (RSS) , Rumah Sederhana (RS) dan rumah susun
sederhana sewa (Rusunawa)
c. Penyusunan Norma, Standart, Pedoman dan Manual (NSPM)
dalam pembangunan perumahan masyarakat miskin di
perkotaan.
d. Melakukan penataan, peremajaan dan revitalisasi bagi
daerah-daerah pemukiman yang kumuh sehingga akan
memberikan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana
dasar bagi kawasan rumah sederhana yang sehat, sebagai
dasar bagi pengembangan kawasan siap bangun.
e. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain
air minum yang bersih dan sanitasi yang sehat secara luas
dan merata.
f. Terciptanya iklim yang kondusif yang mampu menarik investor
maupun pengembang untuk membangun fasilitas perumahan
yang sehat , nyaman dan asri.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-10
g. Memfasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan
perumahan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu
pada masyarakat.
h. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana
lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir /
nelayan.
i. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan
efektif
j. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam
pembangunan perumahan dan permukiman pada semua
tingkatan pemerintahan serta fasilitasi pelaksanaan penataan
ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif.
k. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (tinggal) serta
fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang
tanggap terhadap bencana.
C. Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah
sampah yang berasal dari rumah tangga (domestik) dan non rumah
tangga yang dibuang kesungai merupakan salah satu kendala
dalam menciptakan hidup yang sehat. Oleh sebab itu, penanganan
persampahan dan drainase diarahkan :
a. Meningkatkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap
pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan
persampahan dan drainase,
b. Terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga
mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai saluran
air hujan dan berkurangnya genangan air permanen
c. Memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia
usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan
persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga
dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA).
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-11
d. Meningkatkan kualitas SDM pengelola persampahan melalui
pendidikan, pelatihan dan perbaikan pelayanan kesehatan,
e. Meningkatkan kinerja pengelola TPA dengan sistim sanitary
landfill
D. Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang
berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta
mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia
maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri.
Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan diarahkan;
a. Memprioritaskan pembangunan jalan yang kondisinya rusak
berat dan rusak ringan terutama di sentra-sentra produksi
berskala besar di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
b. Melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan
dan pertumbuhan arus lalu-lintas baik terhadap volume
maupun terhadap kemampuan daya dukung jalan, sehingga
mempermudah melakukan pemeliharaan dan peningkatan
pembangunan jalan tersebut.
c. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas,
maupun kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-
daerah yang perekonomiannya berkembang pesat.
d. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan-
jalan yang sudah ada di seluruh wilayah.
e. Peningkatan / pembangunan jalan-jalan arteri primer dan
strategis di kawasan perkotaan terutama untuk mengurangi
kemacetan arus lalu-lintas.
f. Meningkatkan kinerja pelayanan parasarana jalan dengan
mengoptimalkan potensi yang ada termasuk pembangunan
prasarana jalan dengan pemanfaatan teknologi
pengembangan jalan.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-12
g. Mensinkronkan keterpaduan sistim jaringan jalan dengan
kebijakan rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan
keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya.
h. Melakukan koordinasi yang jelas dan tepat secara terpadu
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk
memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan
prasarana jalan termasuk jalan Nasional, jalan Provinsi dan
jalan Kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat,
i. Mengembangkan sikap profesionalisme dan kemandirian
institusi serta SDM penyelengara prasarana jalan,
j. Memprioritaskan pembangunan jembatan yang dapat memicu
pengembangan wilayah dan membuka wilayah-wilayah yang
terisolir di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang
banyak dipisahkan oleh sungai.
k. Mengikut sertakan seluruh aspek dalam masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan
sehingga akan timbul kesadaran untuk memiliki dan rasa
tanggungjawab terhadap tersedianya prasarana jalan,
E. Transportasi Laut mempunyai peranan yang sangat penting dalam
perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk
meningkatkan peran dan pangsa pasar pelayaran nasional baik
pada angkutan dalam negeri maupun kegiatan ekspor-impor. Untuk
itu pembangunan transportasi laut diarahkan :
a. Meningkatkan peran dan standar pelayanan armada
Pelabuhan Kuala Tungkal menjadi pelayaran nasional baik
untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor sehingga
pelabuhan Kuala Tungkal menjadi pintu gerbang arus
perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
b. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang
ada di pelabuhan Kuala Tungkal.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-13
c. Mengurangi bahkan menghapuskan segala macam bentuk
pungutan-pungutan liar (tidak resmi) di pelabuhan dalam
proses bongkar muat barang.
d. Memenuhi standar pelayaran internasional guna
meningkatkan keselamatan pelayaran baik selama pelayaran
maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat barang di
pelabuhan Kuala Tungkal.
e. Merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan serta
kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan
kondisi yang mampu menarik minat investor dalam
pembangunan prasarana transportasi laut.
f. Pengembangan sistem informasi tentang kelayak-lautan kapal
serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dengan
pelatihan dan verifikasi kelayak-lautan kapal.
F. Air Bersih merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk
melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya
sehingga mampu hidup sehat, bersih dan produktif. Pembangunan
Sarana Air Bersih diarahkan :
a. Menjamin tersedianya air minum yang sehat, bersih dan layak
untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
b. Membangun dan meningkatkan sarana pendukung seperti
Water Treatment Project (WTP = Bangunan pengolahan air
bersih ) serta bangunan penyimpanan cadangan air bersih di
saat debit air rendah.
c. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi
rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan
perioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan
pertanian rakyat
d. Terkendalinya pemanfaatan air tanah dan mencegah
terjadinya pencemaran air sehingga menghindari terjadinya
potensi konflik air.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-14
e. Meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung
Barat terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan
kapasitas produksi dan pelayanan air minum.
f. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen seperti
harga jual yang murah dan terjangkau bagi golongan ekonomi
lemah,
g. Meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder terhadap
pentingnya peningkatan pelayanan serta pemakaian yang
efisien terhadap air minum,
h. Meningkatkan kinerja pengelola air minum PDAM atau BUMD
pengelola air minum dengan melakukan pengembangan
teknologi tepat guna dalam melayani kebutuhan masyarakat.
i. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan
informasi dilakukan secara terencana dan dikelola secara
berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang tepat
dan akurat sebagai acuan dasar untuk perencanaan
pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
j. Meningkatkan kualitas SDM pengelola air minum melalui
pendidikan dan pelatihan yang terpadu ,
k. Mengurangi tingkat kebocoran dan in-efisiensi baik teknis
maupun non teknis hingga mencapai ambang batas normal.
l. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan
sumber air lainnya untuk mewujudkan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya dalam rangka
mendukung program ketahanan pangan, sehingga
kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat
meningkat.
m. Pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam
pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan penampung air
sederhana lainnya seperti waduk untuk meningkatkan
pendapatan hasil pertanian.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-15
G. Pembangunan Kelistrikan diarahkan pada pengembangan
kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan
peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan
kebutuhan listrik diarahkan kepada;
a. Penyediaan energi listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat minimal
100 Watt setiap individu penduduk sesuai dengan kebutuhan
minimal standard Nasional,
b. Melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui
rehabilitasi dan repowering pembangkit yang sudah ada
maupun pembangunan pembangkit baru yang diarahkan pada
peningkatan efisiensi, penggunaan bahan bakar yang lebih
murah,
c. Peningkatan partisifasi investasi swasta, pemerintah daerah,
koperasi dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan
prasarana ketenagalistrikan.
d. Peningkatan sarana dan prasarana produksi, peningkatan
fungsi kelembagaan, peningkatan mutu sumber daya manusia
(SDM) dan penguasaan teknologi serta peningkatan peran serta
masyarakat akan kesadaran untuk hidup hemat akan energi.
e. Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis sampai
mencapai nilai keekonomiannya.
f. Mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk
dibangun pembangkit tenaga listrik termasuk penggunaan
mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah
pedesaan.
g. Membangun jaringan infrastruktur listrik sampai pelosok
pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan
jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan
industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat
terwujud secara lebih merata.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-16
h. Menghindari sekecil mungkin tingkat losses dan in-efisiensi
yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara.
H. Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi,
kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah
informasi mutlak dimiliki oleh suatu daerah untuk memicu
pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan daya saing
daerah. Untuk itu pembangunan Telematika diarahkan pada;
a. Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi yang
menjangkau seluruh wilayah sehingga akan menghilangkan
kesan masih adanya daerah yang terisolir.
b. Tersedianya jaringan dan saluran komunikasi, baik berupa
saluran telepon rumah tangga, telepon umum dan bekerjasama
dengan swasta dalam peningkatan kapasitas sambungan
telepon dan komunikasi berupa warung telekomunikasi (wartel),
telepon selluler dan beberapa produk telekomunikasi lainnya,
c. Memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat
terhadap perkembangan pembangunan sehingga terjadi
pemerataan informasi yang seimbang antara masyarakat desa
dan perkotaan,
d. Memberikan tingkat pendidikan non formal yang bermanfaat dan
bermutu terutama melalui siaran radio dan televisi sehingga
akan meningkatkan pengetahuan dan SDM bagi masyarakat
yang tidak mendapatkan pendidikan formal.
e. Memberikan informasi yang cepat, tepat, benar dan transparan
terhadap segala kejadian yang ada sehingga tidak menimbulkan
interpretasi yang berbeda dalam menyikapi issue-issue yang
berkembang di dalam masyarakat.
f. Meningkatnya arus globalisasi dan informasi dengan
berteknologi tinggi berimbas pada peningkatan pengetahuan
dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan
telematika sehingga masyarakat harus mampu menyerap dan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-17
memilih informasi yang bermanfaat dan benar bagi dirinya
sendiri.
g. Menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif, serta
menyehatkan dan meningkatkan kinerja penyelenggara
telematika
h. Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan
metode tepat guna dalam rangka mengurangi kesenjangan
digital.
I. Pembangunan Sarana dan Prasarana juga diarahkan pada;
a. Konsep pengembangan Tata Ruang akan memperluas
perkembangan dari pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat
kegiatan sentra produksi, dikaitkan dengan pengembangan
sistem transportasi yang mempunyai pengaruh kuat dalam
membentuk integritas wilayah khususnya dalam mendorong
pertumbuhan kawasan ini menjadi Kawasan Sentra Produksi
(KSP) secara terpadu dan terintegrasi guna mengantisipasi
potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
b. Pembangunan fisik dan non-fisik di daerah terpencil serta
peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan
komunikasi dari dan ke daerah-daerah terpencil sehingga akan
mengurangi keterisoliran daerah-daerah yang penduduknya
miskin dan terbelakang,
c. Dalam penataan pemanfaatan wilayah diarahkan pada
reorientasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW-K)
Tanjung Jabung Barat yang memperhatikan dampaknya
terhadap keberadaan suku terbelakang dalam kawasan
perencanaan.
d. Konsep Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan
sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah perlu
dilakukan peninjauan kembali dengan mengakomodasi
perubahan-perubahan yang terjadi baik perubahan ekonomi,
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-18
asumsi-asumsi, strategi maupun arah kebijakan dalam
pengelolaan ruang wilayah dan harus dilakukan dengan
mempertimbangkan keberkelanjutannya dengan tata ruang
yang baru.
5.1.2.3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan
Berkualitas Yang Berbasis Pada Agroindustri Dan SDA
1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian
daerah yang berorientasi pasar. Untuk itu dilakukan transformasi
bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA
menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi
antar wilayah didorong dengan membangun keterkaitan sistem
produksi, distribusi dan pelayanan prima. Upaya-upaya tersebut
dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara
berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui
penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi)
iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan; mengelola secara
berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik
terbaik dan kepemerintahan yang baik, dan mengelola SDA secara
berkelanjutan.
2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi
ekonomi dengan memperhatikan kepentingan daerah dan nasional
sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh
masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan
kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu
memperhatikan secara cermat dinamika pasar dengan
mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, menjaga
kemandirian perekonomian daerah.
3. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan
ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah
yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang
efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha
secara sehat dan meningkatkan perlindungan konsumen, daya
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-19
saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan,
penguasaan dan penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan
pengembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan daya
saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai
wilayah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan
ekonomi daerah serta memperkuat basis ekonomi.
4. Optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator,
dan katalisator pembangunan guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang
kondusif dan berdaya saing, serta terjaganya keberlangsungan
mekanisme pasar.
5. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan
sektor industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang
didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan
pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien,
modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif,
yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik,
agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Pengembangan iptek untuk perekonomian daerah diarahkan dalam
rangka mendukung daya saing daerah. Hal ini dilakukan melalui
peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas iptek di
dalam kegiatan ekonomi.
7. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya
sebanyak mungkin lapangan kerja formal dan informal serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pasar kerja yang kompetitif,
hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang
layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses
penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu,
pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga
dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui
pengelolaan pelatihan dan program-program pelatihan yang
strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga
kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar
pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-20
sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan
regional dan global.
8. Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah yang relatif tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas
dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif; mendorong
penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya
saing perekonomian daerah; serta meningkatkan kapasitas
infrastruktur fisik dan sarana pendukung lainnya.
9. Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai dan nilai tambah
sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, perikanan,
dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal,
regional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi
sektor primer di daerah. Hal ini merupakan faktor strategis untuk
mendorong pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan
dan keterbelakangan, dan ketahanan pangan. Semua ini harus
dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin
terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke
arah lebih maju dan lebih kokoh di era otonomi.
10. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah hasil pertanian
dalam arti luas dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan
agribisnis dan industri perikanan yang dinamis dan efisien, yang
melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Hal ini dicapai
melalui revitalisasi kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan
pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan
daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon
permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain
bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan
pada umumnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi
perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan
sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian daerah.
Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya perlindungan
terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-21
11. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri
berbasis agribisnis yang berdaya saing baik di pasar lokal, regional
maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan
berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi daerah.
Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan
dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi
pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan
prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (good
corporate governance). Struktur industri dalam hal skala usaha
akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah
sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh, dan
terintegrasi dalam matarantai pertambahan nilai dengan industri
hilirnya dan dengan industri berskala besar.
12. Agroindustri yang berdaya saing dibangun dengan basis
keunggulan komparatif yaitu sebagai daerah yang mempunyai
potensi SDA yang besar. Untuk itu pembangunan agroindustri
selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 5
(lima) tahap utama: (1) membangun landasan pertanian yang
kokoh melalui pengembangan subsistem agrobisnis hulu (up-
stream agribusiness); (2) mengembangkan subsistem usaha tani
(on-farm agribusiness) melalui pemberdayaan masyarakat
pertanian dalam pemanfaatan teknologi dan informasi pertanian,
pemnafaatan teknologi yang unggul dan berkelanjutan
(technoware); (3) mengembangkan subsistem agribisnis hilir (down-
stream agribusiness) yang dapat meningkatkan nilai tambah (added
value) dan daya saing produk pertanian; (4) mengembangkan
subsistem pemasaran (on-farm agribusiness) yang dapat
menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem
informasi pasar baik lokal maupun ekspor; (5) mengembangkan
sistem jasa penunjang (supporting institution) sehingga dapat
mendukung peningkatan produk pertanian terutama yang
berorientasi ekspor.
13. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara
global, perlu pembangunan agroindustri membangun fondasi
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-22
kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal)
yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat
dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) Pengembangan rantai
pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke
hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara
menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antarindustri yang
terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri
komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor
primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai
infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain
meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi,
energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana
pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas
(Metrology, Sandardization, Testing, and Quality/MSTQ); serta
sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
industri.
14. Jasa, termasuk jasa konstruksi dan perbankan daerah,
dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi
daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing regional dan global dengan menerapkan
sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan standar praktik
terbaik nasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan
serta nilai tambah perekonomian daerah, dan yang mampu
mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM
daerah dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi,
dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung
pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan
perekonomian perdesaan.
15. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung
perekonomian daerah agar mampu meningkatkan ekspor untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui: (a) peningkatan daya
saing dan akses pasar ekspor (b) pengembangan spesifikasi lokal,
standar produk barang dan jasa yang berkualitas ekspor yang
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-23
didukung dengan ketersediaan fasilitasi perdagangan internasional
yang representatif.
16. Perdagangan antar daerah diarahkan untuk memperkokoh sistem
distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian
berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan
persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas
perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi lokal, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah, dan
(d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang
terjangkau.
17. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan
ekonomi dan meningkatkan citra daerah, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja.
Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan
berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi
budaya daerah yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan
terkait dengan pengembangan budaya bangsa.
18. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi
pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdaya saing dalam
penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak,
sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam
perubahan struktural dan memperkuat perekonomian daerah.
Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui
peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan
peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya
peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan
dan penerapan teknologi tepat guna dalam iklim usaha yang sehat.
Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi
dalam agribisnis, termasuk yang mendukung ketahanan pangan,
serta perkuatan daya saing industri melalui pengembangan rumpun
agroindustri, penerapan teknologi tepat guna, dan peningkatan
kualitas SDM.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-24
19. Sektor perbankan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki
kemampuan dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk
peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam
penguatan permodalan, sesuai dengan kebutuhan investasi dan
karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya
lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih
banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
20. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem
anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat
menjamin peningkatan nilai guna. Dalam rangka meningkatkan
kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan dengan
pemerintah pusat dan pinjaman luar negeri perlu dikurangi secara
proporsional, sementara sumber pendapatan asli daerah terus
ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan
pemerintah daerah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan
yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik
baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana
fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing
ekonomi daerah.
5.1.2.4. Terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang baik dan
menjunjung tinggi supremasi hukum.
1. Penataan peran pemerintah daerah dan masyarakat
dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan penguatan
peran masyarakat, penataan pranata-pranata kemasyarakatan,
lembaga hukum dan lembaga politik daerah untuk membangun
kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik
sosial yang merusak.
2. Penataan proses politik dititikberatkan pada proses
pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan:
(a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan
mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka aspiratif dan adil bagi
para pejabat politik dan publik; (b) Mewujudkan komitmen politik
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-25
yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa,
keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat
setiap warga berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
3. Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada proses
penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui
penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik
demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai
persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui
berbagai wacana dan media.
4. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang
ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan
politik yang dilakukan dengan: (a) Mewujudkan kebebasan pers
yang lebih mapan, terlembaga, dan bertanggungjawab serta
menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol
jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas
dan demokratis; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih
luas dengan mendorong munculnya media-media massa daerah
yang independen; (c) Menciptakan jaringan informasi yang lebih
bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil
keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah
dipahami masyarakat luas; (d) Menciptakan jaringan teknologi
informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh
jaringan informasi yang ada di pelosok daerah.
5. Pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan
daerah diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum daerah
yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan
ketertiban, kedilan, kesejahteraan, dan sarana untuk melakukan
pembangunan, yang mencakup pembangunan materi hukum,
struktur hukum hukum, serta perwujudan budaya hukum yang
tinggi dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil
dan demokratis.
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dilalkukan
dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-26
kepentingan masyarakat luas serta dapat menjamin terciptanya
kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi
manusia, dan hirarkhi peraturan perundang-undangan baik vertikal
maupun horizontal, serta asas-asas hukum universal, dilakukan
secara terencana yang disusun dalam Program legislasi daerah
(Prolegda).
7. Pengembangan budaya hukum sehingga tercipta ketaatan dan
penghormatan terhadap hukum HAM dilakukan dengan melakukan
: (a) penyuluhan hukum secara intensif, mengembangkan hukum
adat; (b) keteladanan tokoh panutan (c) penerapan dan pelayanan
hukum secara adil; (c penegakan hukum yang tegas dan
manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum
serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
8. Pembangunan pemerintahan daerah diarahkan pada terwujudnya
tata pemerintahan yang baik dan bersih (good Governance and
clean Goverment), dengan aparat yang memiliki pofesionalisme
tinggi dan mampu memberikan pelayanan prima, serta
menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi,
dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua
kegiatan; pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
peningkatan instensitas dan efektivitas pengawasan aparatur
melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya
kerja serta pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip
ketatapemerintahan yang baik.
9. Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya
hukum, serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan
daerah, diupayakan melalui penataan sistem keamanan yang
handal, peningkatan kualitas aparat keamanan dan peningkatan
partisipasi masyarakat.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-27
5.1.2.5. Tewujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan
dan berwawasan lingkungan
1. Percepatan pembangunan daerah dan pertumbuhan kawasan
strategis didorong sehingga dapat mengembangkan daerah-
daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah
pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa
mempertimbangkan batas administrasi, tetapi lebih ditekankan
pada pertimbangan keterkaitan matarantai proses agroindustri.
Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk
unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam
mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
2. Pertumbuhan daerah perkotaan dikendalikan dalam suatu sistem
wilayah pembangunan perkotaan yang terpadu, nyaman, efisien
dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan
yang berkelanjutan, melalui: (1) Penerapan manajemen
perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan
ruang serta pengamanan zona penyangga; (2) Pengembangan
kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri
jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan lain-lain; serta
peningkatan kemampuan pembiayaan daerah perkotaan; dan (3)
Revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan
melalui membangun kembali kawasan; peningkatan kualitas
lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali
pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem
transportasi yang terintegrasi antarmoda.
3. Keberpihakan pemerintah daerah ditingkatkan untuk
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil
sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan
berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar
ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan
pembangunan yang perlu dilakukan melalui pembangunan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-28
infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat secara langsung
melalui skema pemberian kredit murah, termasuk jaminan
pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan
penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan
strategis dalam satu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi.
4. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditingkatkan, sehingga
diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor
penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun
dalam melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan
yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan
pelayanan dasar perkotaan seseuai dengan tipologi kota masing-
masing.
5. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan
dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara
sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan keterkaitan
dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem
wilayah pengembangan ekonomi’. Peningkatan keterkaitan
tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas
ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang
terkait dengan pasar di perkotaan.
6. Pembangunan perdesaan didorong melalui: pengembangan
agropolitan; peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya
dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;
pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan
produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat
dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi
yang saling komplementer dan saling menguntungkan;
peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan,
kesempatan kerja dan teknologi tepat guna; penggalian dan
pengembangan potensi masyarakat (SDM) sehingga kawasan
perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya
alamnya saja; pengendalian harga dan kebijakan perdagangan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-29
yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan
upah.
7. Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan
memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan
kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun
wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan
seimbang. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis
dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
8. Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif,
serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah
dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi,
demokrasi dan menghormati hak-hak adat. Selain itu, perlu
dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah serta penciptaan insentif/disinsentif
perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan
tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih
mudah mendapatkan hak atas tanah. Peningkatan upaya
penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan
administrasi, peradilan, maupun penyelesaian sengketa alternatif
(di luar pengadilan).
9. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan
melalui peningkatan kapasitas aparat, peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah
termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan
swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah; penguatan
lembaga legislatif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan
terus menerus ditingkatkan melalui: peningkatan pengetahuan
dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan
SDA; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi
terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan
mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk
mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan
kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-30
10. Peningkatan kerja sama antar daerah kabupaten/kota akan terus
ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif
maupun kompetitif masing-masing daerah; menghilangkan ego
pemerintah kabupten/kota yang berlebihan, serta menghindari
timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja
sama antar daerah melalui sistem jaringan antar daerah akan
sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling
berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun saling berbagi
dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional,
baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.
11. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan
dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan
kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan
ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik
dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan
terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang
beragam.
12. Pembangunan koperasi didorong berkembang luas sesuai
kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan
posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen
maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi,
sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam
upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi
pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok
masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan
kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta
sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan
pembinaan usaha.
13. Dalam rangka pembangunan yang berkeadilan, pembangunan
SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-31
pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk
masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal
dan wilayah bencana.
14. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan
jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas
termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta
penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
15. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana
pendukungnya diarahkan pada: (1) Penyelenggaraan
pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak
dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh
prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan
berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan
efisien; (2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta
prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri, mampu
membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari
masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta
meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan
(3) Pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana
dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup.
16. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara
bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non
diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan
hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman
tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan
mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari
upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
17. Pendayagunaan SDA yang terbarukan, seperti hutan, pertanian,
perikanan, dan perairan, dikelola dan dimanfaatkan secara
rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-32
mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
Pengelolaan SDA terbarukan yang berada dalam kondisi kritis,
diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya
dukungnya, selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa
lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan
kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang
berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari
pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna
menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan
pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun
generasi mendatang.
18. Pengelolaan SDA yang tidak terbarukan seperti bahan tambang,
mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak
dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai
input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan
nilai tambah yang optimal. Outputnya diarahkan untuk dijadikan
sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh
dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan
ekonomi dengan diinvestasikan pada sektorsektor lain yang
produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan
memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi
alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti
biomassa, biogas, mikro hidro, dan energi matahari yang lebih
ramah lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga
mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya
produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta
kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian,
pembangunan energi terus diarahkan kepada
penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan
memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan
energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi
penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi.
19. Pelestarian sumber daya air diarahkan untuk menjamin
keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-33
fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah;
mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan
melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi
air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk
meningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air;
memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan
keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
20. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang
unik dan khas. Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil
SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan
jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk
pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut
persaingan global. Arahan ini harus menjadi acuan bagi
pengembangan industri yang berbasis SDA, di samping tetap
menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus
meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus
diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses
yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang
ada di wilayahnya. Dengan demikian pembangunan ke depan
tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial
dan lingkungan.
21. Kebijakan pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah
dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta
memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung
pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi
masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan
hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai
institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan
terhadap hak-hak adat dan ulayat atas SDA. Pengelolaan SDA di
kawasan tertinggal diberikan perhatian khusus agar dapat
dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-34
wilayah, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi
generasi mendatang. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah
yang mantap disertai penegakan hukumnya untuk menjadi
pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
22. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan
ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem
deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini
terhadap ancaman kerawanan bencana alam berupa banjir dan
kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Untuk itu perlu
ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan
bencana banjir dan kebakaran agar dapat diantisipasi secara dini
sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar
bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap
manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang
peduli/peka terhadap bencana alam banjir dan kebakaran.
23. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam
rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik
diperlukan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang
berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan
ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang
ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya
degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan
rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya
untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang
pembangunan berkelanjutan.
24. Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA
dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil
dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan
konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika
lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap,
sehinggga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan
keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap
lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-35
didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan
konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam
kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta
pendidikan formal pada semua tingkatan.
25. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan
hidup diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta
SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan
lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu
berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep
pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
5.2. Tahapan dan Skala Priotas Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2005-2025
Pencapaian visi, misi dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang dilakukan melalui pentahapan dan skala prioritas yang akan
menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan
urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan secara
berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap
sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat
ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-
masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas
utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas
dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai
berikut.
5.2.1 RPJM ke-1
Pada intinya, tahap petama ini adalah tahap persiapan dan
pembentukan modal dasar pembangunan untuk tahap berikutnya.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dasarnya sudah melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan sejak awal terbentuknya. Oleh
karenanya, pemahaman pembentukan modal dasar pembangunan dalam
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-36
konteks ini, adalah persiapan dan pembentukan modal dasar
pembangunan guna mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2005-2025 yaitu Tanjung Jabung Barat Maju,
Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera.
Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap
sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun di
segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Tanjung Jabung Barat
yang maju dan berdaya saing, adil dan sejahtera.
Tanjung Jabung Barat yang adil dan sejahtera ditandai dengan
meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; terbentuknya
kelembagaan sosial politik yang demokratis, meningkatnya kesetaraan
gender di berbagai bidang pembangunan; meningktanya kesadaran akan
supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, pelayanan kepada
masyarakat makin membaik, konsistensi seluruh peraturan daerah dengan
peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya
kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata
kepemerintahan yang baik.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat
ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk
miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
berkurangnya kesenjangan antarwilayah; meningkatnya kualitas sumber
daya manusia, yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu
lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya
infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong
melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar
kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan,
terutama untuk sektor transportasi, energi dan kelistrikan, serta pos dan
telematika. Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi kelembagaan
pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain
kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan andalan.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-37
Tanjung Jabung Barat yang maju dan berdaya saing ditnadai oleh
peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai oleh
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks
pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun bangsa
yang berkarakter cerdas, adil dan beradab, berkepribadian nasional,
tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang
dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia
yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-
royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas
dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan
mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
Bersamaan dengan hal tersebut ditingkatkan Pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari
keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan
antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan
peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka
mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan
dampak bencana.
5.2.2 RPJM ke-2
Berlandaskan pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1,
RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali di
segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing perekonomian.
Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum,
tercapainya kesadaran akan supremasi hukum dan hak asasi manusia,
serta kelanjutan penataan regulasi daerah. Sejalan dengan itu, tatanan
sosial yang lebih demokratis semakin meningkat ditandai dengan
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-38
membaiknya pelaksanaan otonomi daerah serta kuatnya peran
masyarakat sipil dan partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat,
transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan
terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua unit organisasi
pelayanan publik.
Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh antara lain
meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan
tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;
meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender;
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan
anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya
kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan
antarwilayah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
potensial di perdesaan; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif
dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah sebagai
bagaian dari budaya bangsa.
Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri
hilir sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan
pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya serta
meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja
sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan
relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang
mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi
itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, dan
telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya
bioenergi, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta
pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan
permukiman.
Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan,
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-39
makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan
kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses
rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya
keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya
yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah,
serta modal pembangunan daerahl pada masa yang akan datang;
mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan
bencana serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan
yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan
meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang wilayah serta konsistensi
pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam
rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
5.2.3 RPJM ke-3
Berlandaskan pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2,
RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya
alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan
teknologi yang terus meningkat.
Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai
demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi
dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum
dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta
profesionalisme birokrasi daerah makin mampu mendukung
pembangunan daerah.
Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan
tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan
merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-40
sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas
dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan
didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan
efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang
optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi
penduduk tumbuh seimbang; dan budaya daerah sebagai bagaian dari
budaya bangsa.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap
dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan
pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan
pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya
kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin
mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.
Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif
dengan semakin terpadunya industri hilir pertanian, kelautan dan sumber
daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan
infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan
dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi,
produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat
dalam kegiatan perekonomian.
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang
ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi;
terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai
kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan
dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan
modern guna terciptanya masyarakat informasi; terwujudnya konservasi
sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya
air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan
air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu,
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-41
pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan,
terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu,
pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena
didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan
berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.
5.2.4 RPJM ke-4
Berlandaskan pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3,
RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Tanjung Jabung Barat yang
maju, berdaya saing, adil, dan sejahtera melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Kelembagaan politik dan hukum di tingkat lokal telah tercipta
ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam
berbagai aspek kehidupan politik serta penghargaan terhadap supremasi
hukum dan hak-hak asasi manusia. Terwujudnya tata kepemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi
yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat
politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya
kemandirian daerah dalam konstelasi nasional dan regional.
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh
makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan
jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain
ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan
relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya
manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek;
meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan
anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan
penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa,
sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh,
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-42
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan
perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap
keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek.
Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat
mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan
berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan
daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya
keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam,
dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata,
serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara
pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga
mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta
berkembangnya usaha dan investasi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan
ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai
sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai US$ 7.500,
dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin
tidak lebih dari 2%, dan angka pengangguran kurang dari 3% jika dihitung
dari angkatan kerja. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan
terselenggaranya jaringan transportasi dan telematika yang andal bagi
seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh pelosok wilauah
kabupaten; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah
tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung
oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan,
efisien, dan akuntabel.
Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan,
keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara
dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya
saing dan keunggulan daerah serta meningkatkan modal pembangunan
daerah pada masa yang akan datang.
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
V-43
Rancangan RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
VI-1
Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 yang berisi, visi, misi
dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah
daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 20 tahun ke depan sebagai bagian
integral dari pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan nasional.
RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima
tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
Keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dalam mewujudkan visi TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, BERDAYA
SAING, ADIL DAN SEJAHTERA perlu didukung oleh : (1) Komitmen
yang kuat dari kepemimpinan yang bersih, baik dan demokratis; (2)
Konsistensi dalam kebijakan dan implementasinya; (3) Partisipasi
masyarakat dan dunia usaha secara aktif.
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Penutup
Bab 6