RENCANA KinERJA TAHUNAN SEKRETARIAT PROVINSI RIAU SEKDA 2016.pdf · visi, misi, tujuan, sasaran,...

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah

dan karunia-Nya Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

merupakan acuan dan tuntunan bagi setiap penanggung jawab kegiatan

kesekretariatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien

dengan memperhatikan kondisi lokal dan kepentingan nasional untuk jangka waktu 1

(satu) tahun kedepan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan yang berisi

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, sebagai

rencana kegiatan untuk dilaksanakan pada satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Sekretariat Daerah tahun 2016, terdiri dari 4 Bab, yaitu Bab I berisi Latar

belakang, Bab II memuat visi, misi, tujuan dan sasaran , Bab III terdiri dari Strategi,

Kebijakan Program dan Kegiatan, Bab IV sebagai Penutup serta dilengkapi dengan

matrik Formulir Rencana Kinerja Tahunan yang disesuaikan dengan RPJMD.

Semoga dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Tahun

2016 diharapkan bermanfaat dan menuju peningkatan kinerja Sekretariat Daerah

Provinsi Riau.

Pekanbaru, April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

M. Y A F I Z Pembina Utama Madya NIP. 19560601 197808 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT PROVINSI RIAU 2016

ii

Ba

b. I

Pe

nd

ah

ulu

an

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………..…….…….....…… i

DAFTAR ISI………………………………………..………………..…..….…. ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………………………………………..….. 1

B. Tujuan.....................................................…… 1

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi….........................……………………………….. 2

B. Misi...……….....……………................................ 2

C. Tujuan......................................................... 2

D. Sasaran....................................................... 3

BAB III PERENCANAAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. perencanaan Strategis…….........………………… 5

B. Program Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun

2016........................................................... 5

C. Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun

2016............................................................ 7

BAB IV PENUTUP………................................................. 19

LAMPIRAN

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kerangka akuntabilitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (SAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja,

dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih

luas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dalam ranah akuntabilitas

publik. Mantapnya kinerja instansi Pemerintah memerlukan dukungan dan

peran serta aktif seluruh satuan organisasi sebagai unsur dan pendorong

utama dalam akuntabilitas publik sebagai perwujudan pelaksanaan SAKIP

sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Sebagai bagian dari SAKIP, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan

program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) yang dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan

Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja

Tahunan Sekretariat, yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen

Penetapan Kinerja (PENJA).

B. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai

penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau 2014-2019,

bertujuan untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi

perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi

yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Riau.


2

Ba

b. I

I V

isi,

Mis

i,T

uju

an

da

n S

ara

n

BAB II

Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran

A. Visi

Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah Yang

Profesional, Akuntabel dengan Kepastian Hukum

B. Misi

Misi Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian

administrasi pembangunan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

transparan dan akuntabel.

2. Optimalisasi penataan dan pembinaan sektor ekonomi dan SDA Daerah serta

pelayanan administrasi perekonomian pada setiap sektor ekonomi.

3. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat

secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan

teknologi.

4. Memberikan pelayanan informasi secara professional, efektif, efisien, dan

akuntabel.

5. Menetapkan kebijakan pengembangan kesejahteraan rakyat yang sinergis

dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah

kabupaten/kota.

6. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah, kepastian hukum dan

perlindungan hak asasi manusia.

7. Menyelenggarakan tugas dan pelayanan umum pemerintahan yang

bersinergi dan terkoordinasi.

8. Meningkatkan kualitas organisasi pemerintahan menjadi terdepan sesuai

dengan Reformasi Birokrasi.

9. Menetapkan Kebijakan dan Koordinasi Pengembangan Kemasyarakatan yang

sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dengan

pemerintah Kabupaten/ Kota.


3

Ba

b. I

I V

isi,

Mis

i,T

uju

an

da

n S

ara

n

C. Tujuan

Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta pemantapan reformasi birokrasi.

2. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada

kepentingan publik.

3. Terwujudnya profesionalisme aparatur dalam penyelenggaran administrasi

dan kebijakan pemerintahan.

4. Terwujudnya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

D. Sasaran

Merujuk pada tujuan seperti yang diuraikan di atas, sasaran Sekretariat Daerah

Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

3. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota;

4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum;

5. Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Tersedianya Dukumentasi dan Naskah Hukum Daerah;

7. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah;

8. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;

9. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan

Transmigrasi;

11. Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan,

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan

perlindungan anak dan narkoba;

12. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pemahaman nilai–nilai Keagamaan;

13. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik;

14. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peran Pemuda dan

Olahraga;


4

Ba

b. I

I V

isi,

Mis

i,T

uju

an

da

n S

ara

n

15. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

dan Komunitas Adat;

16. Meningkatnya Pengembangan Perekonomian;

17. Meningkatnya Investasi dan Kerjasama Ekonomi;

18. Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam

Non Hayati dan Sumber Daya Buatan;

19. Menguatnya tata Ekonomi Makro dan Informasi Ekonomi;

20. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan

APBN;

21. Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan

Akuntabel

22. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Usaha Umum dan Rumah

Tangga Pimpinan;

23. Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah;

24. Meningkatnya Tertib Administrasi kebutuhan barang Sekretariat Daerah;

25. Meningkatnya Peran Protokol dan Persandian;

26. Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang Cepat, Tepat dan Akurat.


5

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS, PROGRAM

DAN KEGIATAN

A. Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, diamanatkan agar setiap

Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

Pengelolaan sumberdaya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan

perencanaan strategis (strategis Planning) yang diharapkan melalui rencana

strategis masing-masing SKPD. Sekretariat Daerah merupakan salah satu SKPD yang

mempunyai peran yang sentral dalam pelaksanaan pemerintahan.

Perencanaan Strategis Daerah Provinsi Riau disusun dalam rangka

mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan mengacu pada konsep visi dan

misi Provinsi Riau, Maka Visi Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yaitu “Terwujudnya

Koordinasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Profesional, Akuntabel

dan Kepastian Hukum”..

B. Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Pengurusan Izin Keluar Negeri Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Riau

- Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

b. Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Pengurusan Izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota

- Pengelolaan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota


6

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Bupati/ Wakil Bupati , Walikota/Wakil Walikota

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

- Pelayanan administrasi dan ketatausahaan biro

- Penyusunan LPPD Provinsi Riau

- Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Provinsi Riau

- Penyelenggaraan Pembinaan Otonomi Daerah

- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau

- konsolidasi hubungan antar lembaga dan asosiasi pemerintah daerah

- Penyediaan Penunjang dan penguatan Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah

- Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Provinsi Riau

- Penguatan Implementasi Pencapaian IPM sebagai Indikator Otonomi Daerah

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah

- Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dalam Fungsi Keamanan Daerah, Sosial Budaya dan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana

- Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota

- Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Riau Dengan Pemerintah Lainnya

d. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah

- Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi

- Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat se-Provinsi Riau

- Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Workshop Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

- Pembinaan Penerapan Regulasi Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Evaluasi Kinerja Kecamatan)


7

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Sinkronisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Riau

- E-Tata Kelola Pemerintahan

e. Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi

- Persiapan Pengadaan Tanah se Provinsi Riau

- Penataan Wilayah Administrasi dan Penguatan Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

- Sosialisasi Permendagri Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

- Workshop Persiapan Panduan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- Penyelesaian Konflik Pemerintahan Umum dan Pertanahan Se- Provinsi Riau

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi

- Pembinaan PATEN Kecamatan Provinsi Riau

- Penataan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam Provinsi Riau

- Seminar Pemekaran Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Riau Prediksi s/d 2025

- Rakor TOPONIMI Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dalam Provinsi Riau

2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

a. Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan

- Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan

- Penyusunan Kebijakan di Bidang Keagamaan

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Ponpes dan TPA/ MDA

- Monitoring Kegiatan Magrib mengaji di Kab/Kota se Provinsi Riau

- Pendataan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu (S1)

- Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan

b. Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama

- Bimbingan Manasik Haji Bagi Calon Jemaah Haji bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Riau


8

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Silaturahmi Pemerintah Provinsi Riau dengan Mubalihg, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim

- Kegiatan Aktifitas Keagamaan se Provinsi Riau tentang Aliran Sempalan yang tersebar di Kab/Kota se Provinsi Riau

- Penyelenggaraan Safari Ramadan

- Infentarisasi Peninggalan Sejarah Islam di Kab/Kota se Provinsi Riau

- Riau Berzikir Bersempena dengan Perayaan Ulang Tahun Provinsi Riau

- Penyelenggaraan Sholat IED di Kantor Gubernur Riau

- Tim Pemandu/Pembimbing Haji Daerah (TPHD) Provinsi Riau

- Makan Minum CJH Provinsi Riau Di Embarkasi Batam

- Training Center (TC) Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional

- Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional

c. Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- Penyusunan Perumusan Kebijakan dibidang Kesehatan dan KB

- Penyusunan Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

- Penyusunan Perumusan Kebijakan bidang Perlindungan Anak dan Narkoba

- Koordinasi Bidang Kesehatan dan KB se Provinsi Riau

- Forum Tukar Pengalaman Remaja (Genre)

- Monitoring dan Evaluasi UKS Kab/Kota se Provinsi Riau

- Forum Koordinasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau

- Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Bahaya HIV / AIDS di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

- Akselerasi Usaha kesehatan Se Provinsi Riau

- Forum Koordinasi Penyelenggaraan kerjasama dan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

- Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak dan Narkoba Se- Provinsi Riau

- Forum Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Bagi Siswa / Mahasiwa Provinsi Riau


9

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Forum Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa / Mahasiswa Provinsi Riau

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

- Forum Koordinasi Pelaksanaan Kesetaraan Gender Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

d. Program Pembinaan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial

- Penyusunan Perumusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Rapat Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat se Provinsi Riau

- Koordinasi Bidang Sosial se Provinsi Riau

- Koordinasi Tenaga Kerja se Provinsi Riau

- Penyediaan Jasa Prestasi Tim Verifikasi Hibah dan Bansos

- Pelayanan dan Ketata Usahaan Biro

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial

- Monitoring Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Biro Administrasi Kemasyarakatan

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

- Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

- Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

- Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perekotaan di Provinsi Riau

- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

b. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

- Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemuda dan Olahraga

- Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemuda dan Olahraga

- Kajian dan Pengembangan Wawasan tentang Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Riau

- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga

- Pelayanan Ketatausahaan Biro Administrasi Kemasyarakatan


10

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

c. Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

- Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Biro Administrasi Pembangunan

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Promosi dan Publikasi LPSE

- Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- Sosialisasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari dana APBN

- Percepatan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Provinsi Riau

- Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Riau

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPSE se- Provinsi Riau.

- Penguatan Sekretariat Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Provinsi Riau

- Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau

- Rapat Koordinasi ULP se-Provinsi Riau

- Pelaksanaan dan Penataan LPSE Provinsi Riau

- Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Riau TA 2016 di 12 kab/Kota se-Provinsi Riau

- Pengendalian kegiatan APBN Provinsi Riau TA 2016 di 12 kab/Kota se-Provinsi Riau

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015

- Inventarisasi Hasil - hasil Pembangunan se-Provinsi Riau

- Rakortek Pengelola LPSE Se- Provinsi Riau

b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

- Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengelola Kegiatan Dana APBD/APBN

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara LPSE


11

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro Administrasi Pembangunan

- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terkait Pengadaan Barang/Jasa

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

- Pelayanan administrasi dan ketatausahaan biro

- Standarisasi LPSE Provinsi Riau

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur

- Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

e. Program Pengembangan Data/Informasi

- Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setda Provinsi Riau

- Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan

- Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan APBD/APBN Lingkup Setda Prov. Riau

5. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pembinaan, koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pentaaan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non Pemerintah

- Rekonsialisasi Pengelolaan Penerimaan Daerah dari Kekayaan yang dipisahkan

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Beras Miskin se Provinsi Riau

- Penyusunan Program dan Pelaporan Biro Administrasi Perekonomian

- Rekonsiliasi Penataan Usahaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Industri Ekstraktif

- Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Pengelolaan Sitem Data dan Informasi Perekonomian Provinsi Riau

- Penyusunan Buletin Perekonomian Riau


12

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati

- Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Non Hayati

- Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Sumber Daya Buatan

- Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Provinsi Riau

- Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

- Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Kerjasama Ekonomi Riau

- Analisis Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Bidang Penanaman Modal di Daerah

- Koordinasi Pemantapan Perekonomian Daerah

- Koordinasi Pengembangan Industri dan Perdagangan Se- Provinsi Riau

e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

- Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Pemantapan Pelaksanaan Program Ekonomi Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

6. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan (Penyebarluasan Perda Melalui Mass Media, Cakra Padat (CD)

- Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Provinsi Riau

- Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Se Provinsi Riau

- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM se Provinsi Riau

- Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Se- Provinsi Riau

- Penguatan HAM di Provinsi Riau

b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau


13

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau) Wilayah I

- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau) Wilayah II

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau) Wilayah I

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau) Wilayah II

- Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemahaman Hukum bagi Aparatur Pemerintah Se Provinsi Riau

- Sosialisasi Perda Bantuan Hukum

- Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Pada 12 Kabuapten/Kota Se Provinsi Riau

- Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah se Provinsi Riau

- Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah MoU dan Kerjasama

- Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau

- Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau

- Pemberian Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan Negara Tetangga

- Penanganan Perkara Perdata Serta Tata Usaha Negara di Pengadilan

- Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Pemerintah Provinsi Riau

- Pendataan dan Pembahasan Pengaduan Permasalahan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

- Monitoring Pembinaan MoU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau

- Bimtek Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

- Konsultasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

- Rapat Koordinasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se- Provinsi Riau


14

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur

- Penataan dan Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

- Perencanaan Program/Kegiatan Dan Administrasi Ketatausahaan Biro Hukum Dan HAM

7. Biro Organisasi

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

- Pengukuran Kinerja SKPD

- Peningkatan Sistem Aplikasi Pengumpulan Data Kinerja SKPD (E-Performance)

d. Program Penataan Kelembagaan

- Pembinaan Anjab se Provinsi Riau

- Pembinaan Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai

- Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se-Provinsi Riau

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota Se Provinsi Riau

- Penataan Organisasi Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Tata Cara Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

- Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Organisasi

e. Program Penataan tatalaksana

- Peningkatan Penunjang Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi


15

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Pembinaan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota

- Pembinaan SOP Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi Program dan kegiatan Bidang Organisasi dan Tatalaksana

- Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi

- Penyusunan SOP SKPD Provinsi Riau

f. Program Reformasi Birokrasi

- Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah provinsi riau

- Pembinaan Reformasi Birokrasi Se-Provinsi Riau

- Rakor Pemantapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

- Peningkatan Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau

g. Program Pelayanan Publik

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) se Provinsi Riau

- Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Riau

- Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se Provinsi Riau

- Pembinaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Provinsi Riau

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik Kabupaten / Kota se Provinsi Riau

8. Biro Umum


- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah


16

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

- Perjalanan Dinas Gubernur

- Perjalanan Dinas Wakil Gubernur

- Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah

- Penyediaan Makanan dan Minuman Gubernur

- Penyediaan Makanan dan Minuman Wakil Gubernur

- Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretaris Daerah

- Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Pengamanan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

- Pengadaan Pakaian Dinas Gubernur

- Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Gubernur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan Dan Pelatihan Formal

e. Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

- Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah

- Pembinaan Kerjasama Daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat dan Pemerintah

- Pelayanan Kepada Tamu-tamu Pemerintah Daerah

- Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan

- Peningkatan Fungsi Peran Aparatur dalam melayani tamu Pemerintah Provinsi Riau


17

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Gubernur

- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Wakil Gubernur

- Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur

- Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Wakil Gubernur

f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Biro Hubungan Masyarakat


- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

- Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Buku Saku Informasi Riau)

- Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose Gubenur Riau

- Pendistribusian Informasi Pembangunan se Provinsi Riau

- Penyusunan buku agenda dan kalender

- Pembuatan dokumentasi/visualisasi hasil liputan kegiatan Pemprov Riau

- Penyusunan dan tatakelola database informasi kehumasan

- Updating Teknologi Informasi Kehumasan

- Monitoring Issu Publik pada Media Massa

- Forum Group Discussion (FGD) Media Massa

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Majalah Puan dan Riau Makmur)

c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

- Peningkatan dan Pemantapan Kemampuan Teknis Tenaga Peliput se Provinsi Riau

d. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

- Publikasi Media cetak baleho dan spanduk

- Publikasi Media Elektronik

- Publikasi Advetorial/iklan di media cetak


18

Ba

b. I

II P

ere

nca

na

an

Str

ate

gis

, Pro

gra

m

da

n K

eg

iata

n

- Publikasi galeri foto di media cetak


19

BAB IV

PENUTUP

Dokumen ini merupakan pedoman resmi bagi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

dalam menjalankan aktifitas pada Tahun Anggaran 2016. Ada pun prioritas kegiatan

dalam kisaran waktu tersebut adalah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT),

menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian terget yang akan

dilaksanakan selama satu tahun melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah

direncanakan secara optimal, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya

aparatur yang lebih baik, melengkapi data yang akurat dan up to date, baik manual

maupun elektronik, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Riau, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis

daerah.

Dengan demikian kedudukan lembaga Sekretariat Daerah adalah sebagai

sentral administrasi pemerintahan daerah yang melaksanakan koordinasi

penyusunan kebijakan pemerintahan, pembagunan dan pelayanan masyarakat, serta

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah

disusun bisa memperlancar kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2016, sehingga dapat menghasilkan keluaran (output) yang optimal.

Semoga Allah SWT memberkati rencana dan usaha kita.


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1. Nilai Predikat LPPD

10 Besar

2. Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Kabupaten/Kota

50 %

3. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota

1 Dokumen (Laporan)

2. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota

1. Jumlah Peraturan Daerah yang diharmonisasi

19 Perda

2. Jumlah Peraturan Gubernur yang diharmonisasi

60 Pergub

3. Jumlah Keputusan Gubernur yang diharmonisasi

900 Kepgub

3 Meningkatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM

1. Jumlah Gugatan/Perkara yang ditangani

20 Perkara



(1) (2) (3) (4)

4. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah

2. Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

43 SKPD

5. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksana Perangkat Daerah.

1. Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

14 SKPD

2. Jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap SPP

5 SKPD

6. Penguatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Nilai AKIP B

7. Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Jumlah kebijakan tentang permasalahan Sosial.

1 Rekomendasi

2. Jumlah kebijakan tentang Permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Rekomendasi



(1) (2) (3) (4)

8. Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba

1. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB

1 Rekomendasi

2. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan

1 Rekomendasi

3. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba

1 Rekomendasi

9. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Dokumen

10. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

1. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan Masyakat

1 Dokumen



(1) (2) (3) (4)

11. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian

1. Jumlah data dan rekomendasi Kebijakan KUMKM dan ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri

Data dan 1 Rekomendasi

2. Jumlah data dan rekomendasi penataan non pemerintah

1 Data dan Rekomendasi

12. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan

1. Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan Provinsi Riau


2. Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif


13. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN

1. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Prov. Riau

80%



(1) (2) (3) (4)

2. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Prov. Riau

80%

3. Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi

80%

14. Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel

1. Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE

1500 Paket

2. Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

80 Aparatur

3. Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE

43 SKPD

15 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan

1. Persentasi Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan

100%



(1) (2) (3) (4)

16 Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah

2. Jumlah SPM yang diterbitkan

3500 SPM

3. Jumlah Persetujuan Verifikasi Dokumen Pertanggung Jawaban

3500 Persetujuan

17 Peningkatan Pelayanan Informasi Kehumasan yang cepat, tepat dan akurat

1. Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa

- Photo - Buku - DVD - CD - Majalah

- 6 Paket Studio foto

- 1200 Foto,10R - 2160 foto,4R - 3300 - 247 - 100 - 12 edisi 2000

eksemplar

2. Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang dipublikasikan di Media Massa Melalui TV, Radio, Koran, dan Online

- 12 bulan - 263 Galeri Foto

RENCANA KinERJA TAHUNAN SEKRETARIAT PROVINSI RIAU SEKDA 2016.pdf · visi, misi, tujuan, sasaran,...

Documents

Transcript of RENCANA KinERJA TAHUNAN SEKRETARIAT PROVINSI RIAU SEKDA 2016.pdf · visi, misi, tujuan, sasaran,...