RENCANA KERJA TAHUN 2017 -...
Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2017 -...
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2017
JL. Dharma Praja No. 07 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kode Post. 72171
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PERUMAHAN, PERTANAHAN DAN PERMUKIMAN
Alamat Kantor : Jalan Dharma Praja N0. 7, Kode Pos 72171, Kel. Gunung Tinggi , Kec. Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan
Telp/Fax – 0518 6076001
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR :
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun Rencana 2017;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu
dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 33).
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 34).
25. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 624 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kesatu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2017.
KESATU : Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Renja- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Bab IV Penutup.
KETIGA : Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun Rencana 2015 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan inii akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Di tetapkan di Batulicin
Pada tanggal 2016
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,
HAMALUDDIN TAHIR, S. Pd. MM
Pembina TK. I
Nip. 197010051996021002
Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di Simpang Empat 3. Pertinggal.
i
Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 03 J uni 2016
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 ini merupakan
rencana yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) ini merupakan
dokumen perencanaan yang wajib disusun SKPD guna mendukung kelangsungan tugas pokok dan fungsi
sehari-hari. dimana penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan
amanat Undang-undang Dasar 1945, dimana dengan melaksanakan fungsi penyusunan dokumen berarti SKPD
telah menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi
otonomnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan SKPD teknis
dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD
nya sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, dimana dokumen ini biasa disebut dengan Renja Tahunan SKPD
yang berguna untuk menjamin pelaksanaan kegiatan SKPD selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2017.
Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalan Dokumen ini masih banyak kekurangan dan
jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dan dapat menjadi
perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhir
kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menghantarkan kita agar dapat
melayani masyarakat Tanah Bumbu sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menambah pengetahuan dan
pandangan yang baik bagi semua pihak. dan taklupa pula ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua
pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini.
Batulicin, 2016 KEPALA DINAS,
HAMALUDDIN TAHIR, S. Pd. MM Pembina TK. I Nip. 197010051996021002
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum .............................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan ...................................... 6
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................... 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ........................................................... 16
dan Fungsi Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................................... 19
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ……………………….. 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................................... 29
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD .................................................................... 39
3.3 Program dan Kegiatan ...................................................................................... 39
BAB IV PENUTUP................................................................................................................... 40
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja ........................................................ 9
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 ........................................... 20
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku ................................................. 23
Kepentingan Tahun 2017
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 ....................................... 43
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017
atas perubahan nomenklatur baru berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan PP
No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah disusun dari penjabaran gabungan 3 Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yaitu :
- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
dimana Renja ini merupakan penjabaran Tahun kedua perencanaan RPJMD Kabupaten Tanah
Bumbu Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Rencana Strategis juga didasarkan pada RKPD
Tahun bersangkutan, dimana prioritas pelapon anggaran sementara dan rencana kegiatan SKPD
diakomodir dari dokumen dimaksud. Dalam penyusunan Renja ini disamping mengacu pada hal
tersebut diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan juga memperhatikan aspirasi maupun
masukan dari Stokeholder dan Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang mana sesuai dengan hasil
musrenbang kabupaten di tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu hal ini karena merupakan
pilihan yang telah menjadi komitmen kita bersama sehingga dalam pencapaian pembangunan nantinya
kita lakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan kelompok-kelompok
masyarakat.
Beranjak dari hal tersebut diatas, maka perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah
kebijakan merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting yang didalamnya terkandung tujuan
dan sasaran bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama pula. Perencanaan pembangunan yang
baik tentunya akan menghasilkan capaian pembangunan yang baik pula, serta diharapkan akan dapat
memberikan manfaat dan dampak yang jauh lebih baik pula sehingga Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan sendirinya menjalankan tugas dan tanggung
jawab yang dilimpahkan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hal ini dimaksudkan
agar proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis,
sinergis sehingga selaras dan mengarah pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang
dituangkan lebih sempit kedalam visi dan misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu yang akan ditetapkan melalui Renstra SKPD .
2
Agar upaya untuk mensyuksekan pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana, kedepan
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dituntut agar dapat lebih mampu dan dapat
menterjemahkan setiap kegiatan-kegiatan kami kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi SKPD hal ini dimaksudkan agar
perencanaan yang dibuat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat
Kabupaten Tanah Bumbu.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan TA. 2017 ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang pembentukan, kedudukan,
tugas pokok dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Adapun maksud disusunnya Renja ini adalah untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan
pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran
kedepan, dimana SKPD didalam menyusun perencanaan kegiatan nantinya akan mempedomani renja ini,
hal ini agar anggaran yang disusun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di Tahun
Anggaran 2017.
B. Tujuan
Sedangkan tujuan dari Penyusan Renja ini adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kegiatan Pembangunan;
2. Sebagai instrument dalam mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, permukiman dan
Pertanahan selama 1 (satu) tahun;dan
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan pada tahun 2017.
4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika ini berisikan susunan garis besar dokumen dan gambaran pokok bahasan dari
Rancangan Awal Renja ini yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:
KATA PEGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan:
A. Maksud
B. Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya masih mengacu pada capaian Dinas Tata
Bangunan dan kebersihan tahun 2016 hal ini karena Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan baru
efektif pada tahun 2017 .
Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
6
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
No
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2016
(%)
Unit SKPD Penanggung jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
12=8+9+10+11 13=12/7x100%
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
-
1.03.1.03.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.
00
121,087,0
35,000
100.00
21,956,8
55,000
100.00
22,956,7
09,000
25
4,887,285,240
25
5,724,643,002
25
5,142,083,407
25
5,463,02
0,837
100
21,217,0
32,486
100.00%
92.42%
100.00
21,217,0
32,486
100.00
17.52
1.03.1.03.04.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya tagihan rekening kantor (Bulan)
60.00
50,789,50
0,500
12.00
6,796,83
0,000 12
7,829,51
0,000
3
1,816,095,759
3
1,710,209,683
3
1,189,016,334
3
2,611,57
9,079
12
7,326,90
0,855
100.00%
93.58%
12.00
7,326,90
0,855 20.00
14.43
1.03.1.03.04.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasionalrlengkapan kantor (Bulan)
60.00
7,411,512
,500
12.00
3,684,03
5,000 12
2,470,29
0,000
3
603,432
,245
3
577,315
,819
3
597,765
,164
3
395,388,
058
12
2,173,90
1,286
100.00%
88.00%
12.00
2,173,90
1,286 20.00
29.33
1.03.1.03.04.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan (%)
60.00
1,230,260
,000
12.00
239,020,
000 12
254,490,
000
3
50,060,
000
3
90,460,
000
3
58,002,
000
3
51,684,0
00
12
250,206,
000
100.00%
98.32%
12.00
250,206,
000 20.00
20.34
1.03.1.03.04.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan kantor (bulan)
60.00
41,875,00
0
12.00
8,375,00
0 12
8,375,00
0
3
2,815,0
00
3
894,000
3
4,120,0
00
3
536,000
12
8,365,00
0
100.00%
99.88%
12.00
8,365,00
0 20.00
19.98
7
No
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2016
(%)
Unit SKPD Penanggung jawab
Ket
1.03.1.03.04.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Tahun)
5.00
68,900,000
1.00
9,600,00
0 12
12,300,0
00
-
4,225,0
00
-
4,050,0
00
-
900,000
1
970,000
1
10,145,0
00
8.33%
82.48%
1.00
10,145,000
20.00 14.7
2
1.03.1.03.04.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kebutuhan kantor (Bulan )
60.00
463,937,0
00
12.00
91,681,0
00 12
93,064,0
00
3
25,853,
150
3
15,987,
600
3
30,970,
650
3
9,099,00
0
12
81,910,4
00
100.00%
88.02%
12.00
81,910,4
00 20.00
17.66
1.03.1.03.04.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berkas kebutuhan kantor (tahun)
60.00
156,000,0
00
12.00
29,620,0
00 12
37,720,0
00
3
8,350,0
00
3
4,695,0
00
3
9,330,5
00
3
12,070,0
00
12
34,445,5
00
100.00%
91.32%
12.00
34,445,5
00 20.00
22.08
1.03.1.03.04.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (tahun)
60.00
2,214,150
,000
12.00
192,360,
000 12
547,510,
000
3
9,045,0
00
3
200,987
,000
3
86,329,
000
3
124,194,
000
12
420,555,
000
100.00%
76.81%
12.00
420,555,
000 20.00
18.99
1.03.1.03.04.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (tahun)
60.00
4,455,200
,000
12.00
1,281,45
9,000 12
747,850,
000
3
239,388
,586
3
57,365,
400
3
124,599
,759
3
7,472,20
0
12
428,825,
945
100.00%
57.34%
12.00
428,825,
945 20.00 9.63
1.03.1.03.04.01.19
Penyedia jasa tenaga non PNS
Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS (orang)
452.00
52,992,75
0,000
1.00
9,198,47
5,000 452
10,752,3
50,000
-
2,085,720,500
-
3,009,278,500
-
3,005,050,000
452
2,241,62
8,500
452
10,341,6
77,500
100.00%
96.18%
452.00
10,341,6
77,500
100.00
19.52
1.03.1.03.04.01.22
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dalam daerah (tahun)
60.00
1,262,950
,000
12.00
425,400,
000 12
203,250,
000
3
42,300,
000
3
53,400,
000
3
36,000,
000
3
8,400,00
0
12
140,100,
000
100.00%
68.93%
12.00
140,100,
000 20.00
11.09
22,956,709,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.95
% 92.42%
Predikat kinerja
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
8
No
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2016
(%)
Unit SKPD Penanggung jawab
Ket
1.03.1.03.04.03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.
00
303,150,0
00
0.00
-
0.00
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%
0.00%
0.00
- 0.00 0.00
1.03.1.03.04.03.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional
100.00
203,150,0
00
0.00
-
0.00
- 0.00 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung/Kantor
100.00
100,000,0
00
0.00
-
0.00
- 0.00 0.00
- Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0.00%
0.00%
Predikat kinerja
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
1.03.1.03.04.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100.
00
170,000,0
00
85.00
27,000,0
00 100
34,000,0
00
85
34,000,
000
85
34,000,0
00
85.00%
100.00%
85.00
34,000,0
00 85.00
20.00
1.03.1.03.04.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus yang tersedia (Stel)
2260.00
170,000,0
00
85.00
27,000,0
00 100
34,000,0
00
85
34,000,
000
-
-
-
-
-
-
85
34,000,0
00
85.00%
100.00%
85.00
34,000,0
00 3.76
20.00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00
% 0.00
%
Predikat kinerja
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
1.03.1.03.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.
00
200,000,0
00 0
-
0.00
% 0.00
% 0.00
-
0.00 0.00
1.03.1.03.04.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan PNS (Kali)
60.00
200,000,0
00 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%
0.00%
0.00
- 0.00 0.00
9
No
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2016
(%)
Unit SKPD Penanggung jawab
Ket
- Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0.00%
0.00%
Predikat kinerja
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.05.1.03.04.17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1,46
15,384,067,844
44,29
354,800,
000
1.01
202,450,
000
0.35
26,850,
000
0.33
25,000,
000
0.30
22,050,
000
0.03
6,700,00
0
1.01
80,600,0
00
100.00%
39.81%
1.01
80,600,000
#VALUE!
0.52
Pasilitasi Peingkatan Peran Serta Mayarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
44,29
354,800,
000 0.00
-
#DIV/0!
#DIV/0!
1.05.1.03.04.17.07
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah peserta sosialisasi IMB (orang)
6000.00
1,742,760
,000 0
5,100,00
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%
0.00%
0.00
- 0.00 0.00
1.05.1.03.04.17.09
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan *)
Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian (Buah)
5125.00
13,475,20
7,844 1065
147,350,
000
350
26,450,
000
330
24,800,
000
300
22,050,
000
85
6,700,00
0
1,06
5
80,000,0
00
100.00%
54.29%
1065.00
80,000,0
00 20.78 0.59
1.05.1.03.04.17.10
Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan *)
Jumlah Perda yang direvisi (Buah)
2.00
166,100,000
1
50,000,000
-
400,000
-
200,000
-
-
-
-
-
600,000
0.00%
1.20%
0.00
600,000 0.00 0.36
202,450,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 72.78
% 39.81%
2
Predikat kinerja Seda
ng
Sangat
Rendah
3
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10
No
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2016
(%)
Unit SKPD Penanggung jawab
Ket
1.04.1.03.04.20
Program pengelolaan areal pemakaman
Luas Tempat Pemakaman Umum Tertata
10.25
370,150,0
00
10.25
370,150,
000
-
50,650,
000
-
1,200,000
10.2
5
101,500,
000
10.2
5
153,350,
000
100.00%
41.43%
10.25
153,350,
000
100.00
41.43
1.04.1.03.04.20.06
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah tempat pemakaman umum tertata (Buah)
10.25
370,150,0
00
10.25
370,150,
000
-
50,650,
000
-
1,200,000
10.2
5
101,500,
000
10.2
5
153,350,
000
100.00%
41.43%
10.25
153,350,
000
100.00
41.43
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00
% 0.00
%
4
Predikat kinerja
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
5
Lingkungan Hidup
1.08.1.03.04.15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
75,8
5
36,229,76
2,500
2,470,57
4,500 1333
3,916,69
5,000
7.27
60,132,
000
7.43
390,302
,000
7.23
283,260
,000
19.8
0
775,600,
000
41.7
3
1,509,29
4,000
3.13%
38.53%
41.73
1,509,29
4,000
#VALUE!
4.17
1.08.1.03.04.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Jumlah sampah yang dikelola (%)
20.00
11,805,63
5,000 1333
1,798,54
5,000
7,269
60,132,
000
7,43
0
390,302
,000
7.23
283,260
,000
19.8
0
775,600,
000
14,7
26
1,509,29
4,000
1104.73%
83.92%
14726.03
1,509,29
4,000
73630.15
12.78
Target terlalu tinggi karena kesalahan dalam penginputan.target yang seharusnya adalah 0.22
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan Kebersihan
Jumlah Sarana Yang Terpelihara
53.00
7,478,387
,500 0.00
-
0.00 0.00
1.08.1.03.04.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah (Kali)
34.00
1,096,250
,000
6.00
99,859,0
00 1
31,850,0
00
-
1,800,0
00
-
-
-
-
1
22,780,0
00
1
24,580,0
00
100.00%
77.17%
1.00
24,580,000
2.94 2.24
11
No
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2016)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2016
(%)
Unit SKPD Penanggung jawab
Ket
1.08.1.03.04.15.13
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA (ton)
45000.00
15,849,49
0,000
43,
456
2,370,71
5,500
3503851
2,086,30
0,000
508.06
303,800
,000
683.25
406,259
,922
411.85
245,229
,030
438
260,950,
000
2,04
1
1,216,23
8,952
0.06%
58.30%
2041.42
1,216,23
8,952 4.54 7.67
3,916,695,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 508.1
4% 70.22%
Predikat kinerja
Sangat
Tinggi
Sedang
1.08.1.03.04.24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio Ruang Terbuka Hijau Yang Dikelola
7.12
22,755,692,450
16,795,170,944
7.12
22,755,692,450
0.13
406,030
,000
1.32
4,213,675,800
1.42
4,528,481,265
3.32
10,601,798,885
6.18
19,749,9
85,950
86.83%
86.79%
6.18
19,749,985,950
86.83 86.7
9
1.08.1.03.04.24.05
Penataan RTH Jumlah RTH
yang tertata (ha)
93.00
2,705,850
,000
219.00
1,755,73
5,494 93
2,705,85
0,000
4.77
138,825
,000
43.5
1
1,266,056,000
10.1
0
293,967
,000
7.20
209,331,
500
65.5
8
1,908,17
9,500
70.52%
70.52%
65.58
1,908,17
9,500 70.52
70.52
1.08.1.03.04.24.07
Pengembangan taman rekreasi
Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun (ha)
550.00
1,906,142
,450
30.00
13,529,8
01,350 550
1,906,14
2,450
2.34
8,100,0
00
2.25
7,800,0
00
19.2
1
66,560,
000
467.27
1,619,43
2,450
491.
07
1,701,89
2,450
89.28%
89.28%
491.07
1,701,89
2,450 89.28
89.28
1.08.1.03.04.24.11
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)
Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang (Titik)
610.00
16,329,65
0,000
500.00
273,581,
000 610
16,329,6
50,000
0.16
4,200,0
00
102.878
2,754,047,800
144.09
3,857,287,240
304.72
8,157,30
8,960
551.
84
14,772,8
44,000
90.47%
90.47%
551.84
14,772,8
44,000 90.47
90.47
1.08.1.03.04.24.12
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara (Titik)
1300.00
1,814,050
,000
1,236,05
3,100 1300
1,814,05
0,000
182.67
254,905
,000
13.129
185,772
,000
222.633
310,667
,025
441.246
615,725,
975
859.680
1,367,07
0,000
66.13%
75.36%
859.68
1,367,07
0,000 66.13
75.36
22,755,692,450
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 86.06
% 86.79%
1500.00 Predikat kinerja Tingg
i Ting
gi
12
A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
Ada beberapa program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yang tingkat
realisasinya tidak dapat memenuhi target kinerja (keluaran) yang direncanakan pada tahun 2016,
sebagai berikut:
1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Kegiatan Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan capaian target 1
kali tidak dapat drealisasikan.atau 0%
- Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang target 1000 orang juga tidak dapat
drealisasikan atau 0%
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan dari target
tersedianya sarana dan prasarana pengendalian sebanyak 1.065 buah juga tidak dapat
terealisasi atau 0%
2. Program pengelolaan areal pemakaman
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dari target 10 buah dapat
terealisasi 1 buah atau 10 %
3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Kegiatan Pengembangan taman rekreasi dari target 5 ha dapat terealisasi 0,43 ha atau
8.62%
B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
Sedangkan keluaran atau hasil yang direncanakan dan telah memenuhi target kinerja
SKPD pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan
Dimana capaian target (output) Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah sebanyak 1 kali
dapat dilaksanakan 1 kali atau 100 %.
- Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dari target 13,33
% dapat drealisasikan 13,33% atau 100%.
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA dari target 35.038,51
ton dapat direalisasikan 29.774,7 ton atau 84,97%.
2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Kegiatan penataan RTH dari target jumlah RTH yang tertata sebanyak 93 ha dapat dapat
direalisasikan 93 ha atau 100%..
13
C. Realisasi program/kegiatan yang melibihi target kinerja.
1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan ,Dimana capaian target (output)
Jumlah meteresasi PJU yang terpasang ditargetkan sebanyak 610 titik, dapat
direalisasikan 864 titik atau 141,64%
- Kegiatan Pemeliharaan PJU target capaian 1300 titik dapat direalisasikan sebanyak
1328 titik atau 102,15%
D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan.
*) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
Dari capaian program/kegiatan diatas factor penyebab tidak memenuhinya target
pada dasarnya adalah efesiensi anggaran sehubungan defisit anggaran pada tahun
berkenaan.
*) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
Perencanaan yang baik dan terorganisir dengan jelas dalam penyusunan rencana
kinerja dan aktualisasinya akan dapat membatu SKPD dalam mencapai tujuan SKPD sesuai
harapan, sehingga koordinasi dan pemahaman serta implementasi tugas sangat dibutuhkan
guna keseimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang disusun tersebut, sehingga
tercipta relevansi antara program dan anggaran yang tersedia.
*) Faktor penyebab melebihi target kinerja
Adapun factor penyebab melebihinya target kinerja pada kegiatan Pemasangan
lampu penerangan jalan karena adanya addendum penambahan pekerjaan di tiga lokasi
kegiatan, sedangkan pada kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan faktor penyebab
melebihinya target adalah penghematan pemeliharaan atas lampu yang drencanakan.
E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan implikasi yang timbul dari aktualisasi program dan
kegiatan terhadap target capaian program dan kegiatan Renstra SKPD, dimana adanya peningkatan
dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud yang
tercantum dalam rencana strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
14
F. Kebijakan /tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil.
Adapun kebijakan /tindakan yang diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk
pelaksanaan rencana program dan kegiatan adalah dengan mengadakan pendekatan dan
penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan didukung oleh
pemberian argumentasi dan pemahaman-pemahaman serta gambaran terkait program dan kegiatan
SKPD, sehingga nantinya dapat diterima umum dan dapat dianggarkan untuk pelaksanaan program
dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat.
15
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan
sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonomi dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor
19 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya, dimana dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah
Bumbu melaksanakan dalam lingkup tugasnya dalam hal Perumahan, Permukiman dan Pertanahan .
Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat berikut ini:
1. Tugas Pokok:
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan, permukiman
dan pertanahan..
2. Fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
16
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
adalah :
1. Belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
3. Tupoksi yang masih tumpang tindih;
4. Keterbatasan Data
B. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program
nasional/internasional
1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses
pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan;
2. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan
masyarakat belum terlaksana secara optimal.
C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
1. Tantangan
Adapun faktor-faktor lingkungan yang dapat mengancam eksistensi dan kelancaran
tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu:
a. SDM Aparatur tentang standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operional dan minimnya dana
pembangunan serta pemeliharaan;
c. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan;
d. Belum optimalnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten;
2. Peluang
Sedangkan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan Dinas Perumahan ,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat diidetifikasikan sebagai berikut:
a. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan
kualitas SDM Aparatur;
b. Banyaknya sumber daya manusia atau tenaga yang mendukung pekerjaan;
c. Tingginya Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah;
d. Tersedianya bantuan program pembangunan melalui pemerintah pusat.
17
D. Isu, program dan kegiatan strategis diprioritaskan
Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan dibidang Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual dilapangan, inventarisasi
permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, maka isu strategis Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:
1. Belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
3. Tupoksi yang masih tumpang tindih;
Sedangkan beberapa hal yang pokok dan menjadi program serta kegiatan prioritas Dinas
adalah sebagai berikut:
1. Bidang Perumahan
a. Seksi Pembangunan:
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat,
Sub Kegiatan:
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan:
Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan,
Sub Kegiatan :
- Belanja Pembuatan PERDA Penyelengaraan Perumahan;
Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan,
Sub Kegiatan :
- Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2. Bidang Kawasan Permukiman
a. Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman:
Kegiatan Penataan RTH
Sub Kegiatan:
- Pemeliharaan taman dan tanaman
- Pemasangan lampu pohon dan lampu tugu
b. Seksi Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman:
Kegiatan Pemasangan lampu PJU
Sub Kegiatan:
- Pemasangan lampu PJU
Kegiatan Pemeliharaan lampu PJU
Sub Kegiatan:
- Pemeliharaan lampu PJU
18
3. Bidang Pertanahan
a. Seksi Pengurusan hak-hak atas tanah dan penyuluhan pertanahan:
Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
Sub Kegiatan:
- Belanja Pengadaan sertifikasi dan Pengadaan tanah.
b. Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan tanah dan Penanganan masalah
Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan,
Sub Kegiatan :
- Fasilitas penanganan konflik-konflik pertanahan.
19
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan Awal Renja SKPD yang merupakan penyesuaian rencana kegiatan SKPD sesuai
dengan perencanaan kinerja SKPD. Perencanaan Kinerja dimaksud merupakan proses penjabaran dari
sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan ,
Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum) Kabupaten Tanah Bumbu
dan dijabarkan dalam rencana Program dan kegiatan Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan
tahun rencana 2017.
Dokumen Rancangan Awal RKPD merupakan dokumen yang memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai oleh setiap SKPD, dimana terdapat indikator kinerja dan rencana capaiannya
yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Disamping itu dokumen RKPD juga memuat
informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sehingga
melalui dokumen ini akan dapat diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan
programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD secara
keseluruhan.
20
Tabel 2.2 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2016 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program /Kegiatan
Lokasi Indikator /Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan
Lokasi Indikator /Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Luas area
pemukiman tertata Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Meningkatnya
pengendalian pemanfaatan ruang
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah sosialisasi perda IMB 1000 org 180.100.000
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kab. Tanah Bumbu
- 0
5.100.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian
2 Jenis 147.350.000,
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian
0
147.350.000
Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan
Jumlah Perda yang direvisi
1 bh 72.385.000
Penyusunan /Revisi Kebijakan Perda Ijin Mendirikan Bangunan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Penyusunan /Revisi Perda IMB
0 72.385.000
2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kab. Tanah Bumbu
Persentase Sampah yang dikelola
75 %
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kab. Tanah Bumbu
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
21
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Kab. Tanah Bumbu
Persentase Sampah yang dikelola
21998 ton
1.598.545.000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah sampah yang dikelola
1.798.545.000
Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1 kali 31.850.000
Sosialisasi Kebijakan pengelolaan persampahan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1 kali 31.850.000
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah sampah yang ditangani .
83.15 ton/hr
2.086.300.000
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah sampah yang ditangani ..
35.038,51 ton
2.086.300.000
3 Program pengelolaan areal pemakaman
Luas tempat pemakaman umum persatuan jumlah penduduk
Program pengelolaan areal pemakaman
Luas tempat pemakaman umum persatuan jumlah penduduk
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah tempat pemakaman umum tertata
10 bh 824.750.000
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah tempat pemakaman umum tertata
1 bh 370.150.000
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rasio ruang terbuka hijau
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola
Penataan RTH Kab. Tanah Bumbu
Luas RTH yang tertata
1210 ha
3.574.750.000 Penataan RTH Kab. Tanah
Bumbu Luas RTH yang tertata
93 ha
2.705.850.000
Pengembangan Taman Rekreasi
Kab. Tanah Bumbu
Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun
5 ha 3.962.292.450 Pengembangan Taman Rekreasi
Kab. Tanah Bumbu
Luas taman yang dibangun 5,5 ha
1.906.142.450
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah materisasi Lampu PJU terpasang
610 ttk 19.446.550.000 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah materisasi Lampu PJU terpasang
610 ttk 16.329.650.000
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara
1300 ttk 1.614.050.000 Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara
1300 ttk 1.814.050.000
22
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program dan Kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
akan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya sehingga usulan masyarakat pada SKPD awal Dinas
Tata Bangunan dan Kebersihan sebagian tidak bisa diakomodir karena sudah menjadi tupoksi SKPD lain
diantaranya :
a. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
= Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir sementara dan akhir (TPS dan TPA).
= Pengadaan Alat Daur Ulang Sampah Plastik
= Pengadaan Alat Transportasi Sampah
= Bank Sampah
Adapun beberapa usulan kegiatan masyarakat untuk Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
dalam Tahun 2017 dapat dilihat di tabel berikut:
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan
persampahan
1 RT 06 Kec. Angsana Pembuatan Tempat
Pembuangan Akhir 2 Ha 100.000.000
bukan prioritas
SKPD
2 Kecamatan Angsana Pengadaan Mobil
Pengangkut Sampah 1 unit 350.000.000
bukan prioritas
SKPD
3 Desa Mekar Jaya Kec.
Angsana
Pengadaan Alat Transportasi
Sampah 1 unit 300.000.000
bukan prioritas
SKPD
4 Kecamatan Angsana Pengadaan Amrol dan
Operasional 5 buah 150.000.000
bukan prioritas
SKPD
5 Kecamatan Karang Bintang Pengadaan Alat Daur Ulang 1 paket 10.000.000 bukan prioritas
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
Sampah Plastik SKPD
6
Desa Al-Kautsar Kec. Satui Bank Sampah
1 paket
50.000.000 bukan prioritas
SKPD
7
RT 12 Kec. Batulicin Pengadaan Tempat Sampah
Sementara 10 buah 5.000.000
bukan prioritas
SKPD
8
SMP 1 Batulicin Pengadaan Tempat Sampah
Sementara 8 buah 4.000.000
bukan prioritas
SKPD
9
Desa Teluk Kepayang RT 05
Kecamatan Kusan Hulu Tempat Sampah MI/MTs 1 paket 5.000.000
bukan prioritas
SKPD
10
J. Pasar Sabtu RT 10 Kec.
Simpang Empat
Pembuatan Penampungan
Sampah 1 buah 5.000.000
bukan prioritas
SKPD
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
bukan prioritas
SKPD
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengendalian Izin
Mendirikan Bangunan
bukan prioritas
SKPD
11
Kecamatan Angsana Pembangunan Patok GSB 1 paket 100.000.000
bukan prioritas
SKPD
Program pengelolaan
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
areal pemakaman
Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
12
RT 08 Kecamatan Angsana Pembangunan Pagar Makam 400 M 400.000.000
bukan prioritas
SKPD
13 Desa Sumber Sari RT 10 Kec.
Angsana Pembangunan Pagar Makam 250 M 200.000.000
Sudah Termasuk ke
Dalam Renja SKPD
14 Desa Margo Mulyo RT 03 Kec.
Angsana Pembangunan Pagar Makam 250 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
15 Pematang Ulin RT 06 Kec.
Karang Bintang
Pembangunan Bangsal
Makam 2x6 M 24.000.000
Sudah Termasuk ke
Dalam Renja SKPD
16 Desa Sungai Dua Laut RT 004
Kec Sungai Loban
Pembangunan Pagar
Kuburan Muslim 400 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
17 Desa Sungai Dua Laut RT 004
Kec Sungai Loban
Pembangunan Pendopo
Kuburan Muslim 8x4 M 56.000.000
bukan prioritas
SKPD
18 Desa Damar Indah RT 01 Kec.
Sungai Loban
Pembangunan Siring Jalan
Menuju Makam 400 M 60.000.000
bukan prioritas
SKPD
19 Desa Damar Indah RT 01 Kec.
Sungai Loban
Pembangunan 1 Buah
Jembatan Menuju Makam
uk.4x3
M 60.000.000
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
20 Desa Sumber Makmur RT 004
Kec. Sungai Loban
Pembangunan Pagar
Kuburan 300 M 300.000.000
bukan prioritas
SKPD
21 Desa Sumber Makmur RT 004
Kec. Sungai Loban Pendopo Kuburan 48 M2 140.000.000
bukan prioritas
SKPD
22 Desa Batu Meranti Kec.
Sungai Loban Pagar Makam 400 M 200.000.000
Sudah Termasuk ke
Dalam Renja SKPD
23 Desa Tri Mulya RT 05 Kec.
Sungai Loban
Pembangunan Pagar
Kuburan 1.000 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
24 Desa Marga Mulya RT 05 Kec.
Sungai Loban
Pemagaran Lokasi Kuburan
300 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
25 Desa Dwi Marga Utama RT
02, 05, 09 Kec. Sungai Loban Pagar Makam 49 unit 35.000.000
bukan prioritas
SKPD
26 Desa Rejosari Kec. Mantewe Pemagaran Makam 400 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
27
Desa Bulurejo Kec. Mantewe
Pagar Makam
300 M
200.000.000
bukan prioritas
SKPD
28
Desa Marga Mulia Kec.
Mantewe
Pembangunan Pagar Makam
150 M
275.000.000
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
29 Desa Sidomulyo Kec Mantewe Pembangunan Pagar Makam 250 M 275.000.000
Sudah Termasuk ke
Dalam Renja SKPD
30 Desa Sepakat Kec. Mantewe Pembangunan Pagar Makam 200 M
200.000.000
bukan prioritas
SKPD
31 Desa Sarimulya Kec. Mantewe Pembangunan Pagar Makam 200 M 150.000.000
bukan prioritas
SKPD
32 Desa Maju Makmur Kec.
Batulicin
Pembangunan Pagar
Kuburan 2 unit 50.000.000
Sudah Termasuk ke
Dalam Renja SKPD
33 Desa Api-Api RT 03 Kec.
Kusan Hilir Pemagaran Kuburan Muslim 300 M 200.000.000
Sudah Termasuk ke
Dalam Renja SKPD
34 Desa Bakarangan RT 03 Kec.
Kusan Hulu Pagar Kuburan 300 M 140.000.000
bukan prioritas
SKPD
35 Desa Binawara RT 04 Kec.
Kusan Hulu
Pagar, Jalan, dan Pendopo
Kuburan Muslimin 1 buah 25.000.000
bukan prioritas
SKPD
36 Desa Manuntung RT 02 Kec.
Kusan Hulu Pagar Makam 150 M 220.000.000
bukan prioritas
SKPD
37
Desa Karang Sari RT 05 Kec.
Kusan Hulu
Pembangunan Pendopo
Makam 5x5 M 135.000.000
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
38 Desa Karang Sari RT 05 Kec.
Kusan Hulu
Pembangunan Siring Makam
dan Tanah Uruk 100 M 10.000.000
bukan prioritas
SKPD
39
Desa Karang Intan Dusun II
RT 09 Kec. Kuranji
Pembuatan Pagar Permanen
untuk Makam Muslimin +
Pendopo
1 titik
150.000.000
bukan prioritas
SKPD
40
Kecamatan Kuranji Pagar Makam 400 M 100.000.000
Sudah Termasuk ke
Dalam Renja SKPD
Program pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH
41
RT 03 dan RT 06 Kecamatan
Angsana Pembangunan RTH 2 paket 500.000.000
bukan prioritas
SKPD
42
Desa Karang Indah RT 01, 05,
06 Kec. Angsana Pembangunan RTH 1 paket 1.500.000.000
bukan prioritas
SKPD
43
Desa Sari Utama Blok B1
Kec.Sungai Loban Pembangunan RTH 0,5 ha 45.000.000
bukan prioritas
SKPD
44 Desa Kerta Buana Kec.
Sungai Loban
Penghijauan di Tepi-Tepi
Jalan Desa
1.000
pohon 50.000.000
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
45 Desa Batu Meranti Kec.
Sungai Loban Pembuatan RTH 400 M2 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
46 Desa Marga Mulya RT 01 s/d
RT 06 Kec. Sungai Loban Penghijauan Desa
50.000
pohon 62.500.000
bukan prioritas
SKPD
47 Desa Marga Mulya RT 01 s/d
RT 06 Kec. Sungai Loban Pembangunan Taman Desa 25x50 M 62.500.000
bukan prioritas
SKPD
48 Desa Tri Mulya Kec. Sungai
Loban Pembuatan RTH - 150.000.000
bukan prioritas
SKPD
49 Desa Suka Damai Kec.
Mantewe Pembuatan Taman Desa 1 paket
200.000.000
bukan prioritas
SKPD
50
Kota Pagatan Kec.Kusan Hiir Penghijauan Kota Wilayah
Kec. Kusan Hilir 1 paket
bukan prioritas
SKPD
Pengembangan taman
rekreasi
52 RT 01 dan RT 02 Kec.
Angsana
Pembangunan Pintu
Gerbang Batas Kecamatan 1 paket 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
53
Desa Damar Indah RT 06 Kec.
Sungai Loban Pembangunan Taman Desa
Uk.
30x100
M
30.000.000
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
54 Desa Sebamban Lama Kec.
Sungai Loban
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sanitasi
Lingkungan
1 unit 50.000.000
bukan prioritas
SKPD
55 Desa Sebamban Lama RT
01/07 Kec. Sungai Loban
Pembangunan dan
Pemeliharaan Taman Desa 2 unit 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
56 Desa Emil Baru Kec. Mantewe
Pembangunan Pintu
Gerbang dan Batas
Kabupaten
1 paket 500.000.000
bukan prioritas
SKPD
57 Kecamatan Batulicin RT 07 Pembangunan Gapura 1 unit 120.000.000
bukan prioritas
SKPD
58
Kecamatan Batulicin RT 11
dan RT 12 Pembuatan Pintu Gerbang 2 unit 40.000.000
bukan prioritas
SKPD
59 Desa Serdangan RT 01 Kec.
Kusan Hilir
Pembangunan Pintu
Gerbang Desa 4x8 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
60 Desa Pejala RT 01 Kec.
Kusan Hilir
Pembangunan Pintu
Gerbang Desa 4x8 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
61 Desa Pakatelu-Api Api RT 04
Kec. Kusan Hilir
Pembangunan Pintu
Gerbang Desa 4x8 M 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
62 Desa Pacakan RT 04 dan RT
06 Kec. Kusan Hulu Pembangunan Gapura Jalan 2 buah 40.000.000
bukan prioritas
SKPD
63 Desa Harapan Jaya RT 02
Kec. Kusan Hulu
Pembangunan Gedung
Pesraman (Hindu) 5x9 M 160.000.000
bukan prioritas
SKPD
64 Desa Harapan Jaya RT 10
Kec. Kusan Hulu Pembuatan Tugu Desa 1 unit 160.000.000
bukan prioritas
SKPD
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan
65 Desa Makmur RT 01 s/d 05
dan RT 07 Kec. Angsana Penerangan Jalan Umum 60 titik 300.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
66 Desa Mekar Jaya Kec.
Angsana Penerangan Jalan Umum 10 titik 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
67 Desa Purwodadi Jalan Poros
Kec. Angsana Penerangan Jalan umum 29 unit 170.000.000
bukan prioritas
SKPD
68 Desa Maduretno RT 01 sd RT
12 Kec. Karang Bintang
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Desa 40 unit 20.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
69 Desa Sari Mulya Kec. Sungai
Loban Penerangan Jalan Umum 17 unit 170.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
70
Desa Wanasari Kec. Sungai
Loban Penerangan Jalan Umum 17 unit 170.000.000
bukan prioritas
SKPD
71 Desa Kerta Buana Kec.
Sungai Loban Penerangan Jalan umum 30 titik 100.000.000
bukan prioritas
SKPD
72
Desa Sumber Makmur RT 01,
02 dan RT 04 Kec. Sungai
Loban
Penerangan Jalan Poros
Desa 30 titik 67.500.000
bukan prioritas
SKPD
73 Desa Sumbe Sari RT 07 dan
RT 08 Kec. Sungai Loban
Pemasangan lampu jalan
Desa 20 titik 20.000.000
bukan prioritas
SKPD
74 Desa Tri Mulya Kec. Sungai
Loban Penerangan Jalan umum 1 Paket 100.000.000
bukan prioritas
SKPD
75 Desa Sumber Makmur RT 01
sd RT 04 Kec. Sungai Loban
Pemasangan Jaringan Listrik
Bagi Keluarga Miskin 49 unit 220.500.000
bukan prioritas
SKPD
76 Desa Rejosari Kec. Mantewe Penerangan Jalan Umum 21 titik 200.000.000 bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
77 Desa Bulurejo Kec. Mantewe Penerangan Jalan Umum 15 titik 50.000.000 Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
78 Desa M. Mulia Kec. Mantewe Penerangan Jalan Umum 10 titik 150.000.000 bukan prioritas
SKPD
79 Desa Sidomulyo Kec.
Mantewe Penerangan Jalan Umum 20 Titik 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
80 Desa Sepakat Kec.Mantewe Penerangan Jalan Umum 20 Titik 200.000.000 bukan prioritas
SKPD
81 Desa Satui Timur Kec. Satui Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan 75 unit 150.000.000
bukan prioritas
SKPD
82 Desa Tegalsari Kec. Satui Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan 3 KM 150.000.000
bukan prioritas
SKPD
83 Desa Makmur Mulia Kec. Satui
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Menuju Kantor Camat
2 km 100.000.000 Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
84 Kecamatan Batulicin RT 01 sd
RT 03
Penyediaan Lampu
Penerangan Jalan 20 titik 50.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
85 Kecamatan Batulicin RT 01 sd
RT 03 Lampu Penerangan Jalan 300 titik 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
86 Kecamatan Batulicin RT 02 Penambahan Tiang Listrik 10
batang 30.000.000
bukan prioritas
SKPD
87 Desa Pakatellu RT 01 sd RT
04 Kec. Kusan Hilir
Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan 25 titik 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
88 Kota Pagatan RT 01
Kecamatan Kusan Hilir Pemasangan GPU/PJU 8 unit 24.000.000
bukan prioritas
SKPD
89 Saring S Bambu RT 02 sd RT
05 Kec. Kusan Hilir Penerangan Lampu Jalan 2.000 M 300.000.000
bukan prioritas
SKPD
90 Desa Manurung Kec. Kusan
Hilir Pengadaan Lampu Jalan 50 titik 250.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
91 Kota Pagatan – Pasar Baru
Kec. Kusan Hilir
Pemindahan Tiang Listrik Jl.
7 Februari, Jl. HM Nurung, Jl.
Pemerintahan, Jl. A Yani, Jl.
Arung Abdul Rahim, Jl.
Kusuma Negara, Jl. HM
Badri
1 Paket
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
92 Muara Pagatan RT 01 sd RT
04 Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 4 KM 100.000.000
bukan prioritas
SKPD
93 Desa Batuah RT 2, 3, 4 dan
RT 8 Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 70 buah 700.000.000
bukan prioritas
SKPD
94 Desa Betung RT 01 sd RT 06
Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 20 buah 200.000.000
bukan prioritas
SKPD
95 Desa Karya Bakti RT 01 dan
RT 02 Kec. Kusan Hilir Pengadaan Lampu Jalan 30 buah 300.000.000
bukan prioritas
SKPD
96 Desa Anjir Baru Kec. Kusan
Hulu Penerangan Lampu Jalan 1 paket 150.000.000
bukan prioritas
SKPD
97 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan 23 titik 500.000.000
bukan prioritas
SKPD
98 Desa Harapan Jaya RT 01 sd
RT 10 Kec. Kusan Hulu
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan 1 Paket 100.000.000
bukan prioritas
SKPD
99 Desa Mangkalapi Kec. Kusan
Hulu Pemasangan PJU 25 titik 100.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
100 Desa Binjai RT 01 sd RT 03
Kec. Kusan Hulu
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Desa 30 titik 9.000.000
bukan prioritas
SKPD
101 Desa Binawara RT 04 Kec.
Kusan Hulu
Penerangan Jalan
Lingkungan 20 buah 50.000.000
bukan prioritas
SKPD
102 Desa Binawara RT 07 Kec.
Kusan Hulu Penerangan Lampu Jalan 30 buah 50.000.000
bukan prioritas
SKPD
103 Desa Binawara RT 09 Kec.
Kusan Hulu Penerangan Lampu Jalan 10 buah 40.000.000
bukan prioritas
SKPD
104 Desa Anjir Baru Kec. Kusan
Hulu
Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Desa 1 paket 75.000.000
bukan prioritas
SKPD
105 Desa Manuntung RT 01 sd RT
04 Kec. Kusan Hulu
Penerangan Lampu Jalan
Desa 100 unit 250.000.000
bukan prioritas
SKPD
106 Desa Guntung RT 02
Kecamatan Kusan Hulu Penerangan Lampu Jalan 6 buah 60.000.000
bukan prioritas
SKPD
107 Jalan Pelita I dan Pelita II RT
04 Kec. Simpang Empat Penambahan Lampu Jalan 10 buah 100.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
108 Desa Rangkil Kecamatan
Kuranji Penerangan Lampu Jalan 60 titik 100.000.000
bukan prioritas
SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu Usulan
Pagu yg
Disetujui
Alasan
Diterima/Ditolak
109 Desa Karang Intan Kec.
Kuranji
Pengadaan Lampu Jalan
(Penerangan Jalan Umum) 25 titik 25.000.000
Sudah Termasuk Ke
Dalam Renja SKPD
Non Program
110 Kecamatan Batulicin Bantuan Mesin Potong
Rumput 2 unit 4.000.000
bukan prioritas
SKPD
38
Berdasarkan usulan diatas program kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD,
maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat
mengakomodir usulan bidang kebersihan karena sudah menjadi Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan
akan memprioritaskan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan
- Pembuatan PERDA Penyelengaraan Perumahan;
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan ;
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kegiatan Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan
perumahan
- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah;
3. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Kegiatan Penataan RTH
- Belanja Peralatan Kebersihan
- Belanja Air untuk Penyiraman Tanaman;
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman;
- Belanja Pupuk ( bahan Kimia) u/ Pemeliharaan Taman;
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan;
Kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan
- Pemasangan Lampu PJU di Jalan Lingkar;
- Pengadaan / Pemasangan KWh PJU;
- Pemasangan lampu sorot;
- Pemasangan lampu PJU di Desa Sarigadung Kec Simpang Empat;
- Pemasangan lampu PJU di Pagatan;
Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
- Belanja pemeliharaan rutin PJU;
39
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam menentukan rumusan program dan kegiatan Kabupaten hendaknya mesesuaikan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan yang didasarkan pada tingkat
urgensi serta relevansinya, sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guna
memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD didalam pelaksanaan
pembangunan daerah.
Sehingga arah pembangunan daerah dapat menguraikan kebijakan nasional yang dapat
berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, disamping juga daerah perlu
melakukan telaahan atas kebijakan provinsi, dimana dalam tahap ini kabupaten/kota dapat selaras
dengan kebijakan yang direncanakan oleh provinsi yang bisa berupa arah kebijakan dan fokus
pembangunan di wilayah provinsi. Dimana kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang
telah dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap
penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi SKPD, dimana tujuan
dimaksud merupakan hasil akhir atau keadaan dimasa yang akan datang yang ingin dicapai oleh SKPD
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau akhir tahun 2017.
Sehingga dengan demikian dapat kami jabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu sebagai berikut:
a. Terwujudnya Perumahan layak huni
b. Meningkatkan efektifitas penangganan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan
yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah
c. Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi pertanahan serta penataan,
penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu
d. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya
Sedangkan sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2011:7).
Sehingga jelaslah bahwa sasaran itu merupakan target atau hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2017. Beranjak dari pengertian
dimaksud, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merumuskan sasarannya sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas perumahan kumuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
40
2. Terlaksananya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang
efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah di Kabupaten Tanah Bumbu
4. Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam
menjalankan tugas kedinasan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Dinas Peumahan, Permukiman dan pertanahan yang
dilaksanakan dalam Tahun 2017 ini selain untuk mencapai visi dan misi SKPD, juga merupakan
pelaksanaan pencapaian target SPM. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peumahan,
Permukiman dan pertanahan sangatlah penting dan prioritas. Dari sejumlah Target SPM yang
ditetapkan pemerintah, setidaknya terdapat 6 (enam) target yang dijalankan Dinas Peumahan,
Permukiman dan pertanahan. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan SKPD ini dalam
membangun kabupaten ini, diantaranya:
a. Cakupan ketersedian rumah layak huni; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
b. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan;
c. Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola; Jumlah Titik PJU yang terpasang; Luas Taman/
Pertamanan yang terkelola
d. Pesentase kasus yang ditangani
e. persentase tanah pemerintah daerah
f. Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran ini Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menjalankan
sedikitnya 6 (enam) Program unggulan yang dibagi kedalam 21 (dua puluh satu) kegiatan . Dimana
program dan kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan non rutin,
diantaranya:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan alat tulis kantor
41
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Penyedia jasa tenaga non PNS
l. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
2. Program Pengembangan Perumahan
a. Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan
b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan:
a. Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan;
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH):
a. Penataan RTH;
b. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;
c. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan;
5. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan:
a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
6. Program Pengadaan Tanah:
a. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
Kegiatan rutin dimaksud merupakan kegiatan SKPD yang penyebarannya hanya
terfokus pada SKPD saja, namun dampaknya ada yang secara langsung dan ada pula yang
secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sedangkan kegiatan non rutin ini
merupakan kegiatan yang bisa dalam bentuk fisik maupun juga dalam bentuk non fisik yang
dampaknya secara langsung berpengaruh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,
dimana dari semua kegiatan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk kesejahterakan masyarakat.
C. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD
Program dan Kegiatan yang dianggarkan pada Renja Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan usulan rencana Program dan Kegiatan dari
tiga SKPD yaitu Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan
dan Dinas Pekerjaan umum yang diakomodir dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2017, namun
besaran pagu indikatif yang diusulkan dalam Renja SKPD ini lebih kecil pagu indikatif yang
ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu.
Namun usulan ini juga masih memungkinkan untuk tereliminasi ketika pada saat Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melakukan proses Assistensi bersama TIM Anggaran
Eksekutive, hal ini agar didapatkan kewajaran anggaran yang diusulkan.
42
D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Lebih jelas mengenai kedudukan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:
43
TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Belanja
53,842,105,321.00 -
-
-
65,506,853,818.00
Belanja Tidak Langsung
3,538,776,321.00
3,789,219,818.00
Belanja Langsung
50,303,329,000.00 -
-
-
61,717,634,000.00
-
Non Urusan
-
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
100% 100%
0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Terbayarnya Rekening Kantor
12 Bulan 11,003,043,000 Pendapatan Daerah
- 12 Bulan 10,399,710,000
0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan
Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara
21 unit 347,950,000 Pendapatan Daerah
- 21 unit 543,350,000
44
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pertanahan)
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 bln 250,890,000 Pendapatan Daerah
- 0 bln 249,490,000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
12 bln 3,230,000 Pendapatan Daerah
- 0 bln 8,375,000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
45 unit 19,700,000 Pendapatan Daerah
- 45 unit 12,300,000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Tersedianya alat tulis kantor
12 bln 62,561,000 Pendapatan Daerah
- 0 bln 93,064,000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bln 30,320,000 Pendapatan Daerah
- 0 bln 30,320,000
45
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
SKPD (SKPD) Tersedianya komponen listrik kantor
12 bln 6,810,000 Pendapatan Daerah
- 12 bln 3,000,000
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
53 unit 100,700,000 Pendapatan Daerah
- 53 unit 472,860,000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
69 ok 427,500,000 Pendapatan Daerah
- 69 ok 907,375,000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS
139 ob 3,316,225,000 Pendapatan Daerah
- 139 ob 11,091,150,000
0 0 1 22 Rapat Koordinasi dalam Daerah
Kabupaten (Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan)
Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah
1.195 ok 179,250,000 Pendapatan Daerah
- 1.195 ok 209,675,000
1 Wajib
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
46
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan
Cakupan ketersedian rumah layak huni; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
50 %;61,9 %
66,67 %;66,23
%
1 4 15 1 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan
Kabupaten (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan)
Jumlah Perda yang dibuat
1 bh 55,400,000 Pendapatan Daerah
0 bh 548,625,000
1 4 15 7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kabupaten (Kabupaten Tanah Bumbu)
Persentase perumahan tertata
10% 587,600,000 Pendapatan Daerah
- 10% 1,000,000,000
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan
7% 8%
1 4 16 1 Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
Kabupaten (Kabupaten
Peningkatan jalan lingkungan
1.000 mtr 38,250,000 Pendapatan Daerah
- 1.500 mtr 261,600,000
47
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kebijakan tentang pembangunan perumahan
Tanah Bumbu) perumahan
4
4 11 Lingkungan Hidup
4 11 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio ruang terbuka hijau yang dikelola; Jumlah Titik PJU yang terpasang; Luas Taman/ Pertamanan yang terkelola
0 %;426 Titik;6,1
%
0 %;426 Titik;6,7
%
4 11 24 5 Penataan RTH Kabupaten (Tanah Bumbu)
Jumlah RTH yang tertata
1.212 ha 1,558,200,000 Pendapatan Daerah
- 1.214 ha 2,372,590,000
4 11 24 11 Pemasangan lampu penerangan jalan
Kabupaten (Tanah Bumbu)
Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
560 titik 1,398,050,000 Pendapatan Daerah
- 560 titik 11,214,150,000
4 11 24 12 Pemeliharaan lampu penerangan jalan
Kabupaten (Tanah Bumbu)
Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
500 titik 795,300,000 Pendapatan Daerah
- 1.500 titik 2,200,000,000
4 10 Pertanahan
4 10 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Pesentase kasus yang ditangani
100% 100%
4 10 17 11 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Kabupaten, SKPD (Tanah
Jumlah kasus yang ditangani
20 kasus 151,050,000 Pendapatan Daerah
20 kasus 100,000,000
48
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bumbu)
4 10 19 Program Pengadaan Tanah persentase tanah pemerintah daerah
100% 100%
4 10 19 19 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Kabupaten, SKPD (Tanah Bumbu)
Luas Pengadaan tanah
115.000 M²
29,971,300,000 Pendapatan Daerah
115.000 M²
20,000,000,000
TOTAL 50,303,329,000 61,717,634,000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Pembina TK. I
Nip. 197010051996021002
49
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017 ini menjadi acuan dan arah pembangunan SKPD satu tahun kedepan. Dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana kerja merupakan langkah awal dalam melakukan
pengukuran kinerja, oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renja memerlukan dukungan dari
pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi, sehingga visi, misi, tujuan dan
sasaran SKPD akan mudah dicapai dan tentunya dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur seandainya ketersediaan anggaran menjadi pokok
permasalahan;
b. Peka terhadap kebutuhan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pada tercapainya tujuan
organisasi;
c. Memegang teguh komitmen bahwa transparansi diseluruh kegiatan yang pelaksanaannya diterapkan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2017 nanti, Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu memilih 6 program dan 21 ( dua puluh satu) Kegiatan. Sedangkan
jumlah anggaran untuk menunjang kegiatan yang dibutuhkan tersebut guna terselenggaranya seluruh program
dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 53.842.105.321,-( Lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta
seratus lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan prakiraan maju pada tahun 2018 sebesar Rp.
65.506.853.818,- (Enam puluh lima milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus
delapan belas rupiah).
Batulicin, 2016 KEPALA DINAS,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Pembina TK. I
Nip. 197010051996021002
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 2016
PRA RKA-2017