RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT...
-
Upload
trinhthien -
Category
Documents
-
view
242 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT...
2
RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU Alamat : Jl. Dharma Praja No. 01 Telp/Fax (0518)6076053 Kec. Batulicin
Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan
2018
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan
penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah
dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan
berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu LAKIP yang setidaknya
memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta menyediakan
ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami
sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu
sepenuh hati dalam penyusunan LAKIP ini.
Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan
ini kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan
untuk kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa
mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi mengarah
pada penyempurnaan LAKIP berikutnya.
Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data
penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah
Bumbu di masa yang akan datang.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Desember 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH,
Ir. ERNO RUDI HANDOKO Pembina Utama Muda
NIP. 19580507 198503 1 009
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................................... 2
1.3 Maksud danTujuan ................................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU ............................................................................................................... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ................................................. 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ........................................ 6
2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas danFungsi
Bagian Sekretariat Daerah ..................................................................... 21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................................... 23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................... 26 3.1 TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional ................................................. 26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja..................................................................... 26
3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................... 29
3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
Rumusan program dan kegiatan ................................................. 29
3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan ....................................................................................... 29
3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan
Awal RKPD ........................................................................................... 32
3.5 Rancangan Program dan Kegiatan ........................................................ 32
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 33
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Nomor
29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut terbentuklah Bagian
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian maka
disusunlah Rencana Kerja Satuan Organisasi Daerah (Renja SKPD).
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai arti yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke
dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
2
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja Sekretariat
Daerah Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:
1. Disusun berdasarkan Program prioritas serta Tugas dan Fungsi SKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program
dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam
forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan
Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun
Rencana Kerja Tahun 2018.
Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran
SKPD.
1.2 Landasan hukum
Adapun Landasan Hukum yang menjadi dasar dan digunakan dalam
penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Aset Negara (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Aset Negara (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Aset Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Aset
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4
1.3 Maksud dan tujuan
Maksud dan tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arah,
pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kebijakan-
kebijakan dan program-program SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan adanya arah, pedoman dan landasan operasional tersebut,
diharapkan dapat terwujud penyusunan program perekonomian yang
berkualitas, efektif dan efisien. Melalui Rencana kerja ini dapat diketahui
kebutuhan riil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan
serangkaian kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di
dalam mencapai tujuan dan sasaran.
1.4 Sistematika penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
BAB.I PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian
renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan
awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan
sasaran renja.
BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB.V PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tahun lalu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, perlu adanya gambaran kinerja pelaksanaan program kegiatan yang
telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau
realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD.
6
Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2018 memuat hasil evaluasi
pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2017 terlihat pada Tabel
2.1.
Pada tabel tersebut terlihat jelas ada beberapa kegiatan rutin yang
masih belum mencapai target hal ini di karenakan pada penganggaran sudah
tersedia akan tetapi tergantung kondisi di lapangan dan sesuai dengan
kebutuhan. Misalnya pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik realisasi keuangan sebesar 73.61%, kegiatan Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar 36.25%, dan
kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan pekerjaan kantor realisasi
keuangan sebesar 72,58 %, sedangkan pada kegiatan di Bagian Hukum ada
beberapa kegiatan yang tidak mencapai target pada realisasi keuangan karena
pada tahun 2017 tersebut tidak banyak mengeluarkan produk hukum yang
yang disahkan baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.
2.2 Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut disajikan tugas
dan fungsi dari Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, yaitu :
1. Sekretaris Daerah
(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.
(2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah;
b. Penyusunan program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
7
c. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan umum dan
pemerintahan desa, hubungan masyarakat serta kesejahteraan rakyat;
f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang perekonomian
dan pembangunan yang meliputi perekonomian dan layanan pengadaan;
g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi
umum yang meliputi organisasi, hukum, umum dan protokol serta
kesekretariatan;
h. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh
perangkat daerah;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah kabupaten; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugas.
2. Asisten
Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah,
terdiri dari :
2.1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta harmonisasi urusan
perangkat daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;
8
b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang
pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang
pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
2.1.2 Bagian Pemerintahan
(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan yang meliputi otonomi daerah, pemerintahan umum serta
kerjasama dan batas wilayah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan batas
wilayah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
c. Sub Bagian Kerjasama dan Batas Wilayah.
9
2.1.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan
pengoordinasian penyelenggaraan bidang kesejahteraan, bidang
pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan
keagamaan;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kemasyarakatan;
dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a. Sub Bagian Kesejahteraan;
b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan
c. Sub Bagian Kemasyarakatan
2.2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
(1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasian
pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang ekonomi dan
pembangunan serta serta harmonisasi urusan perangkat daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten
Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang
perekonomian dan pembangunan;
10
c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang
perekonomian dan pembangunan;
d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang perekonomian dan
pembangunan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan
terdiri atas :
2.2.1. Bagian Perekonomian
(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan dan bahan koordinasi bidang bina usaha dan produksi, BUMD
dan perekonomian rakyat serta pengendalian pembangunan daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina usaha dan
produksi;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang BUMD dan
perekonomian rakyat;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Perekonomian terdiri dari :
a. Sub Bagian Bina Usaha Produksi;
b. Sub Bagian BUMD dan Perekonomian Rakyat; dan
b. Sub Bagian Pengendalian
11
2.2.2. Bagian Layanan Pengadaan.
(1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan
pengoordinasian kegiatan dibidang layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kontruksi;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, jasa
konsultasi dan jasa lainnya;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan
pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari:
a. Sub Bagian Pengadaan Jasa Kontruksi;
b. Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya; dan
c. Sub Bagian Dukungan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.
2.3. Asisten Bidang Administrasi Umum
(1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas di bidang organisasi, pengelolaan kepegawaian,
hukum dan umum serta keuangan lingkup Sekretariat Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten
Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi
perangkat daerah;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;
12
c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan
protokol; dan
d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;
dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
2.3.1. Bagian Organisasi
(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang organisasi perangkat
daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata laksana;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan
formasi jabatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Organisasi terdiri dari:
a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Tata Laksana; dan
c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
2.3.2. Bagian Hukum
(1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan
peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan
Dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan
13
Hak Azasi Manusia (HAM).
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum
dan perundang-undangan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi
dan informasi hukum;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak
azasi manusia; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Hukum terdiri dari:
a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.3.4. Bagian Umum dan Protokol.
(1) Bagian Umum dan protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan
pemantauan penyelenggaraan dan pengadministrasian urusan umum dan
rumah tangga, protokol dan TU pimpinan serta pemeliharaan dan
perlengkapan lingkup sekretariat daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan protokoler dan TU
pimpinan
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan
perlengkapan lingkup sekretariat daerah;
14
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Umum terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Protokol dan TU Pimpinan; dan
c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan
2.3.5. Bagian Kesekretariatan.
(1) Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan
kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan lingkup sekretariat
daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan
lingkup sekretariat daerah;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan
kepegawaian lingkup sekretariat daerah;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pelaporan lingkup sekretariat daerah.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Kesekretariatan terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
15
2.4. Staf Ahli Bupati
Adapun susunan Staf Ahli Bupati terdiri dari :
1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah
sebagai berikut :
1. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan
kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat
Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1,
Bagian Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan
Lingkup Sekretariat Daerah;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan tata
usaha Lingkup Sekretariat Daerah;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
3. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 1
dan poin 2 Bagian Kesekretariatan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan
keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta perencanaan dan
pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta
perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;
16
c. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang
pengelolaan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang
kepegawaian dan tata usaha Lingkup Sekretariat Daerah;
e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang
perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan
Lingkup Sekretariat Daerah;
g. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;
h. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Lingkup Sekretariat Daerah;
i. menyelenggarakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Lingkup
Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
ketentuan yang berlaku;
j. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang
Lingkup Sekretariat Daerah;
k. mengatur dan mengevaluasi pengelolaan kepegawaian Sekretariat
Daerah;
l. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi, surat masuk dan
surat keluar serta urusan tata usaha dan rumah tangga serta
kearsipan;
m. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif Lingkup
Sekretariat Daerah;
n. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan Sekretariat
Daerah;
o. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP);
17
p. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan penyusunan
rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan DPA perubahan
Lingkup Sekretariat Daerah;
q. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi urusan perangkat daerah
sesuai kewenangan yang dimiliki;
r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di
bidang tugasnya;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Bagian Kesekretariatan terdiri dari:
1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan
pengoordinasian serta penyelenggaraan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah.
Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan Sekretariat
Daerah;
c. menyiapkan bahan, pembinaan dan melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas unit kerja Lingkup Sekretariat Daerah di
bidang pengelolaan keuangan;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan
keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;
e. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;
f. memeriksa dan meneliti kelengkapan serta mengesahkan SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya di LingkupSekretariat Daerah;
18
g. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah membayar (SPM)
Lingkup Sekretariat Daerah;
h. menyelenggarakan pegawai baik PNS/CPNS atau sebutan
lainnya, PTT/Honor/kontrak atau sebutan lainnya Lingkup
Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan
sesuai ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan pemotongan gaji/honor sesuai ketentuan yang
berlaku dan menyetorkan ke kas negara;
j. menyelenggarakan pembukuan realisasi anggaran secara
sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
k. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang
Lingkup Sekretariat Daerah;
l. menyelenggarakan pengelolaan terhadap surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
m. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat
perbendaharaan Lingkup Sekretariat Daerah;
n. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan
perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;
o. menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan
Sekretariat Daerah;
p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di bidang tugasnya;
q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman,
petunjuk teknis dan pengoordinasian urusan tata usaha dan
kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah.
19
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian Lingkup
Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha dan
kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah;
c. menghimpun dan mengolah surat masuk, surat keluar,
ketatausahaan, kearsipan dan ekspedisi serta telekomunikasi;
d. memberikan pelayanan pengiriman dan penyampaian
telekomunikasi;
e. menyelenggarakan pemberian penomoran Surat Perintah Tugas
(SPT);
f. memberikan pelayanan administratif kepada staf ahli bupati dan
seluruh pegawai struktural serta fungsional Lingkup Sekretariat
Daerah;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
kepegawaian Sekretariat Daerah;
h. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif
Lingkup Sekretariat Daerah;
i. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi
budgeting, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai;
j. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi
pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, cuti dan
pemindahan serta memproses pemindahan pegawai di Lingkup
Sekretariat Daerah;
k. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
l. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi
(LP2P) Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah;
20
m. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata
naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan
kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
n. menyiapkan daftar absensi apel bersama dan melaksanakan
evaluasi absensi apel pagi serta absensi harian pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah;
o. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang
berhubungan dengan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;
p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha
dan kepegawaian;
q. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan
perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki
r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di bidang tugasnya;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan
perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah, serta koordinasi
penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis (Renstra) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat
Daerah.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan
Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
21
c. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan
DPA perubahan LingkupSekretariat Daerah;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian-bagian
LingkupSekretariat Daerah;
e. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengindentifikasi
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
kegiatan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah di
bidang perencanaan dan pelaporan;
f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan
perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di bidang tugasnya;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Dari tufoksi di atas sudah terlihat jelas bahwa ruang lingkup Sekretariat
Daerah yang terdiri dari 8 bagian yang meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian
Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Layanan Pengadaan,
Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Protokol dan Bagian
Kesekretariatan.
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Bagian Sekretariat Daerah .
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Sekretariat
Daerah berisikan uraian mengenai :
1. Kurangnya koordinasi antar bagian sehingga menghambat dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian yang ada dilingkup Sekretariat
Daerah.
22
2. Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak
dapat mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis
menghambat semua kegiatan dan kurang maksimal.
3. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bagian Sekretariat Daerah dalam
hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah tahapan
pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030. RPJMD
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) setiap tahun.
Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu
dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara
partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai
pemangku kepentingan.Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan
pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang
disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas
(topdown – bottom up).
Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu di
tindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama priode
berikutnya, untuk itulah Bagian Sekretariat Daerah mulai menyusun Rencana
Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 yang berpedoman pada Renstra
Sekretariat DaerahTahun 2016-2021 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah
kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga
23
mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan
Program dan Kegiatan pada bagian-bagian Sekretariat Daerah yang
sifatnya normatif, terkait tugasnya sebagai pelayanan bagi perangkat daerah
pada Tahun Anggaran 2018 hanya mempunyai 12 Program dan 51 Kegiatan
yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
g. Penyediaan alat tulis kantor;
h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;
m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;
n. Penyediaan peralatan rumah tangga;
o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;
p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.
q. Penyediaan Alat dan Bahan kebersihan Kantor
24
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan mebeleur;
c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
b. Penyelenggaraan system pelayanan Publik kecamatan
c. Penyusunan Laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
d. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan standar satuan harga
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SPM
7. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;
a. Legislasi Peraturan Per-UU;
b. Sosialisasi Peraturan Per-UU;
c. Publikasi Peraturan Per-UU;
d. Penyuluhan Hukum;
e. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;
f. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah.
25
8. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;
b. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;
c. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal
Batas antar Kecamatan dan Desa;
9. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur SKPD;
b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.
10. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;
e. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;
f. Pelaksanaan Kegiatan Safari Keagamaan;
g. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.
11. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan
12. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
b. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
c. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
e.Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Produksi Daerah.
Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat
Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang
akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan.
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017 Ringkasan realisasi (%)
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100 31,21 100 73,61% 0,74 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 60,18 100 36,25% 0,36 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara (unit) 100 59,23 100 95,22% 0,95 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Administrasi keuangan
(bulan) 100 50,34 100 96,40% 0,96 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor
(bulan) 100 29,26 100 94,41% 0,94 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 12,08 100 72,58% 0,73 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 100 66,27 100 96,43% 0,96 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (bulan) 100 70,57 100 98,06% 0,98 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik dan alat penerangan
bangunan 100 72,08 100 100,00% 1,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor (bulan) 100 60,18 100 96,97% 0,97 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga di
lingkup Sekretariat Daerah (bulan) 100 21,42 100 99,28% 0,99 Penyediaan makanan dan minuman Penyedian Makan dan Minum (bulan) 100 79,66 100 99,76% 1,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah (orang / kali) 100 48,82 100 85,05% 0,85 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 100 82,85 100 85,84% 0,86 Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan Faslitiasi sewa gedung kantor dan rumah
jabatan (unit) 100 63,58 100 91,89% 0,92 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah * jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah
(orang / kali) 100 60,14 100 98,36% 0,98 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) Tersedianya alat dan bahan kebersih kantor
(bulan) 100 - 100 100,00% 1,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan sarana dan prasaran aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya sarana prasarana gedung (unit) 100 - 100 99,30% 0,99
Pengadaan Mebeleur Pemenuhan kebutuhan meubeulair pejabat (set) 100 - 100 92,26% 0,92
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 100 66,25 100 88,61% 0,98 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung
kantor (bulan) 100 52,27 100 63,64% 0,89 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Terpeliharanya
Peralatan/Perlengkapan Kantor (bulan) 100
38,87 100 84,17% 0,64
Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Penyediaan Pakaian dinas dan Kelengkapannya (bulan) 100 52,13 100 96,91% 1,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan pengadaan barang / jasa 100 1,45 100 75,77% 0,76
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *) Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 20,84 100 63,34% 0,63
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 70,87 100 97,70% 0,98 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 100 - 100 83,25% 0,83
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2018Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2018
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Program ( Renstra SKPD) Thn 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2017)
Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Thn
2017)
(3) (3) (8) (9)(1) (2) (3) (3) (3)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPersentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 100 -
Penyusunan Standar Satuan Harga 100 2,27 100 91,39% 0,91 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Daerah
Persentase Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
100 100 - Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM 100 50,33 100 75,45% 0,75 Program penataan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum DaerahKoordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Sengketa Hukum
yang ditangani 100 21,77 100 47,52% 0,48 Legislasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Naskah Akademik yang
dihasilkan 100 13,76 100 99,77% 1,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah produk Hukum yang
dipublikasikan 100 50,00 100 100,00% 1,00 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan 100
12,52 100 100,00% 1,00
Penyuluhan Hukum Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 100 - 100 100,00% 1,00
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan*) Jumlah Sosialisasi Produk Hukum yang dilaksanakan 100 - 100 98,79% 0,99
Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia*) Jumlah Dokumen Suvervisi Rencana Hak Asasi Manusia 100 - 100 77,65% 0,78
Program Penataan Daerah Otonomi BaruTingkat Penataan Daerah
Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah 100 - 100 77,20% 0,77 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi 100 - 100 69,86% 0,70 Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa Jumlah Batas Desa yang
terselesaikan 100 39,96 100 82,90% 0,83 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Prosentase dokumen pembinaan
dan pengembangan aparatur 100 100 - Analisa dan Review Standard Operasional Procedure SKPD Jumlah Dokumen Laporan SOP SKPD 100 - 100 96,06% 0,96 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Jumlah Dokumen Informasi Jabatan
SKPD 100 39,17 100 99,67% 1,00
Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Tingkat hubungan pemerintah dengan masyarakat 100 100 -
Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji 100 76,81 100 95,87% 0,96
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksankaan 100 40,99 100 76,19% 0,76
Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*) Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 100 99,78 100 100,00% 1,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*) Jumlah Peserta Pelatihan 100 23,05 100 31,12% 0,31 Program Peningkatan Wawasan Pendidikan 100 100 - Koordinasi dan Kosultasi Unsur Lembaga dan Organisasi Keagamaan 100 - 100 - Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase koordinasi kebijakan
pembangunan bidang ekonomiKoordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah data perencanaan
pembangunan bidang ekonomi 100 24,88 100 99,64% 1,00 Koordinasi pengendalian inflasi daerah*) Dokumen koordinasi pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu 100 - 100 99,47% 0,99 Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*) Dokumen laporan evaluasi Perusda secara berkala 100 - 100 100,00% 1,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring koordinasi kebijakan ekonomi 100 69,52 100 97,16% 0,97 Kordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Produksi Daerah*) Dokumen koordinasi pengembangan produksi daerah 100 - 100 99,19% 0,99
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (11) (12) (13)
1
Persentase kerja sama ekonomi dan investasi daerah yang ditandatangani
- - Dokumen 100 2 2 1 1 100 2 2 2 1
2
Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan yang memenuhi standar
- - Dokumen 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3
3
Persentase sarana dan prasarana keperluan kantor dan rumah tangga serta fasilitasi perjalanan pimpinan KADA WAKADA lingkup Sekretariat
- - Persentase 100 85 100 100 100 76,03 66,69 70,24 100 100
4Persentase produk hukum daerah kabupaten Tanah Bumbu yang disahkan
- - Dokumen 41 45 60 55 55 26 21 35 60 55,00
5Persentase dokumen dan tata kelola permintaan yang baik
- - Dokumen 100 5 5 5 5 100 5 5 5 5
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 s.d 2018
No Indikator Kinerja Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
2016
Realisasi Capaian Tahun Proyeksi
Catatan Analisis2015 2016 2017 2018 2015 2017 2017
Merupakan IKU bersama. Bag.
Ortal 3 dokumen dan Bag.
Pemerintahan ada 2 dokumen
2019 2018
(14)
26
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah.
Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat
pusat dan daerah.
Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan
prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah Dokumen
Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Terkait dengan kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah adalah “menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang
baik, efektif dan bersih”.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Sekretariat Daerah
memiliki tujuan yaitu Terjalinnya Koordinasi Dan Fasilitasi Lintas Sektor sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor
20 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
27
Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dan
sebagai indikator tujuan adalah Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Semua
Sektor dari SKPD dikarenakan Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.
3.1 Sasaran
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas
berkualitas, maka sasaran Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Koordinasi
dan Fasilitasi Semua Sektor. Adapun penjabaran dari sasaran tersebut dapat
dilihat dari indikator sasaran yang akan dicapai, yaitu :
1. Persentase Kerjasama Ekonomi dan Investasi Daerah
2. Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi
standar
3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah Tangga
serta Fasilitasi Perjalanan Dinas kada wakada
4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
5. Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan
6. Persentase Kepuasan Layanan Publik
3.2 Strategi
1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang
ekonomi.
2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi
standar.
3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan
prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.
4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program
peningkatan kesadaran hukum.
28
5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah
dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,
khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan
informasi.
6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan
layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada
masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan
pengadaan yang transparan.
3.3 Kebijakan
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada
tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah
SKPD, adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang
ekonomi.
2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi
standar.
3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan
prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.
4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program
peningkatan kesadaran hukum.
5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah
dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,
khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan informasi.
6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan
layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada
masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan
pengadaan yang transparan.
29
3.3 Program dan Kegiatan
3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.
2. Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu.
3. RPJMD dan RKPD.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP).
3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
g. Penyediaan alat tulis kantor;
h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;
m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;
n. Penyediaan peralatan rumah tangga;
o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;
p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan mebeleur;
c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;
30
d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;
f. Pengadaan tanah kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan standar satuan harga
6. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;
b. Kegiatan Keagamaan;
c. Kegiatan Safari Keagamaan;
d. Kegiatan MTQ;
e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.
7. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan
8. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;
b. Legislasi Peraturan Per-UU;
c. Sosialisasi Peraturan Per-UU;
d. Publikasi Peraturan Per-UU;
f. Penyuluhan Hukum;
g. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;
h. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah.
31
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD;
b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.
12. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Fasiltasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah;
b. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;
c. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;
d. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal
Batas antar Kecamatan dan Desa;
e. Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar
Kecamatan dan Desa.
13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur;
b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM.
15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
32
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*);
d. Koordinasi pengendalian inflasi daerah*);
f. Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi;
g. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*);
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan*;
i. Koordinasi Pengembangan Produksi Daerah*).
3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal
RKPD Program dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan rancangan Awal
RKPD, sehingga tidak ada yang perlu disesuaikan kembali.
3.5 Rancangan Program dan Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Kesekretariatan Tahun 2018
yang rencananya akan maju pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber Dana Target
Capaian Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Tersedia Layanan Administrasi perkantoran
100 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD Terbayarnya Rekening Kantor Pemda 12 bulan 2.170.650.000 12 bulan 2.387.715.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara (unit)47 unit 717.280.000 52 unit 794.553.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya jasa Administrasi keuangan 12 bulan 7.566.087.600 12 bulan 8.311.180.360
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 42 unit 31.581.500 43 unit 38.649.650
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 540.298.288 12 bulan 589.015.067
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 469.902.500 12 bulan 508.845.800
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SKPD Tersedianya alat listrik dan alat penerangan
bangunan12 bulan 3.560.000 12 bulan 3.916.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42 unit 5.420.070.000 42 unit 5.961.837.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di lingkup SETDA
12 bulan 82.300.000 12 bulan 90.530.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bulan 10.380.000 12 bulan 10.818.000
Penyediaan makanan dan minuman SKPD Penyediaan Makan dan Minum 968 orang/kali 3.847.150.000 968 orang/kali 4.231.315.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
362 orang/kali 3.598.365.750 414 orang/kali 3.916.067.325
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) SKPD Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 2.901 orang/bulan 5.212.650.000 2.901 orang/bulan 5.733.915.000
Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan
SKPDTersedianya Prasarana berupa sewa gedung, kantor, penginapan dan rumah dinas jabatan
12 unit 2.744.450.000 18 unit 3.112.395.000
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPD jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah 2.946 orang/kali 456.708.500 3.269 orang/kali 492.194.350
Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) SKPD bahan jasa kebersihan kantor 100 % 95.282.000 100 % 86.840.100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin Aparatur 100 % 456.829.000 100 % 521.132.950
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya SKPD Penyediaan pakaian dinas dan kelengkapannya
12 bulan 448.450.000 12 bulan 493.295.000
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu SKPD Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu 12 bulan 8.379.000 12 bulan 27.837.950
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan dan barang jasa
100 % 520.925.000 100 % 300.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan 2 Kali 270.925.000 0 Kali 0
Tabel 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/KegiatanLokasi Detail Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
RENCANA TAHUN 2018 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N +1)
KABUPATEN TANAH BUMBU
(6) (11) (12)(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan SKPD - 0 - 0
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *) SKPD Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan PATEN
12 Kecamatan 250.000.000 12 Kecamatan 300.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100 % 210.000.000 100 % 4.966.075.000
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya SKPD Terlaksananya koordinasi dengan pusat dan
provinsi0 Tahun 0 1 Tahun 329.945.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah SKPD terlaksananya medical check-up Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah1 Tahun 60.000.000 1 Tahun 66.000.000
Peningkatan Pelayanan Kebutuhan atau Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah SKPD
Tersedianya kebutuhan/keperluan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
0 Tahun 0 1 Tahun 1.615.130.000
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah SKPD Tingkat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
100 % 150.000.000 100 % 2.955.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Produk hukum Daerah 50 Buah 1.111.660.000 50 Buah 930.462.500
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Dokumen Sengketa Hukum yang
tertangani1 Dokumen 239.650.000 1 Dokumen 239.650.000
Legislasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan 5 Dokumen 257.150.000 5 Dokumen 257.150.000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan
0 kali 0 0 kali 0
Publikasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah Produk Hukum Daerah yang terpublikasi
4.000 Buku 172.650.000 4.000 Buku 172.650.000
Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah SKPD
Jumlah dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah yang dihasilkan
26 Dokumen 181.197.500 0 Dokumen 0
Penyuluhan Hukum SKPD Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan
10 kali 97.650.000 10 kali 97.650.000
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan*) SKPD Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan
20 kali 150.487.500 20 kali 150.487.500
Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia*) SKPD Jumlah Dokumen Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang dihasilkan
1 Dokumen 12.875.000 1 Dokumen 12.875.000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tingkat penataan daerah 100 % 102.050.000 100 % 110.545.000
Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah SKPD Dokumen Penyelenggaraan Proses
Pemekaran Daerah0 % 0 0 % 0
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi SKPD Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi Kabupaten0 % 0 0 % 0
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa SKPD Dokumen Penyelesaian tapal batas antar
kecamatan dan desa0 Dokumen 0 0 Dokumen 0
Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah SKPD Jumlah Kecamatan yanag Terbentuk 0 Kecamatan 0 2 Kecamatan 40.095.000
Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi SKPD Terlaksananya pertemuan penyelesaian batas 1 Dokumen 42.000.000 1 Dokumen 18.000.000
Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa SKPD Jumlah Batas Desa yang terselesaikan 100 Desa 60.050.000 20 Desa 52.450.000
Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
Tingkat hubungan pemerintah dengan masyarakat
100 % 7.095.334.000 100 % 11.632.101.990
Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah SKPD Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji
1 Kali 724.860.000 1 Kali 835.970.000
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan SKPD Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksankaan
17 kali 3.613.316.000 17 kali 4.417.752.990
Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*) SKPD Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 20 Desa 614.970.000 20 Desa 725.080.000
Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*) SKPD Terlaksananya pelatihan Tilawatil Qur'an 9 bulan 2.142.188.000 12 bulan 3.253.299.000
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan aktifitas keagamaan SKPD Jumlah Peserta melakukan koordinasi 0 orang 0 350 orang 2.400.000.000
Program Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Bidang Ekonomi
Persentase koordinasi kebijakan pembangunan bidang ekonomi
0 % 0 100 % 912.070.000
Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi SKPD Dokumen koordinasi pengawasan terhadap peredaran barang bersubsidi
0 Dokumen 0 1 Dokumen 20.000.000
Koordinasi pengendalian inflasi daerah SKPD Dokumen koordinasi pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu
0 Dokumen 0 2 Dokumen 68.000.000
Evaluasi dan pembinaan perusahaan daerah SKPD Dokumen laporan evaluasi Perusda secara berkala
0 Dokumen 0 2 Dokumen 55.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Terlaksananya monitoring koordinasi kebijakan ekonomi
0 Dokumen 0 1 Dokumen 60.000.000
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi daerah SKPD Dokumen koordinasi pengembangan produksi daerah
0 Dokumen 0 1 Dokumen 649.070.000
Koordinasi pembangunan bidang ekonomi daerah SKPD Laporan koordinasi pengembangan data dan informasi perekonomian
0 Laporan 0 1 Laporan 60.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Daerah
Persentase Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
0 % 0 100 % 390.742.000
Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan SPM SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) dan SPM
0 Dokumen 0 2 Dokumen 147.644.200
Pembinaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah SKPD
Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan
0 Dokumen 0 20 Dokumen 84.920.000
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS SKPD Jumlah SKPD yang menyusun Dokumen Informasi Jabatan
0 SKPD 0 44 SKPD 113.588.200
Analisa dan review Standar Operasional Prosedur SKPD Jumlah SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah
0 SKPD 0 44 SKPD 44.589.600
Program Pengadaan Barang dan Jasa Melalui BLP Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
0 % 0 100 % 539.500.000
Pendampingan perencanaan pengadaan barang dan jasa SKPD Jumlah SKPD yang di dampingi dalam proses pengadaan Barang dan Jasa
0 SKPD 0 52 SKPD 10.500.000
Pengelolaan SPSE dan Infrasturukturnya SKPD Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik
0 % 0 100 % 48.000.000
Bimbingan teknis dan pelatihan pengadaan barang dan jasa SKPD Jumlah Peserta Bimtek dan pelatihan
pengadaan Barang dan Jasa0 Orang 0 320 Orang 250.000.000
Survey harga barang dan jasa SKPD Tersedianya Buku harga Survey dan Buku Standard satuan harga
0 Dokumen 0 2 Dokumen 75.250.000
Klarifikasi dan pembuktian kebenaran dokumen lelang
SKPDJumlah Dokumen hasil klarifikasi penyedia barang dan jasa yang sesuai standard Dokumen lelang
0 Dokumen 0 1 Dokumen 155.750.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj) dan SPM
3 % 300.000.000 4 % 300.000.000
Penyusunan Laporan LKPJ dan LPPD SKPD Jumlah Dokumen LPPD/LKPJ 2 Dokumen 300.000.000 2 Dokumen 300.000.000
33
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun
dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD,
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Berdasarkan program dan kegiatan yang diemban oleh Sekretariat
Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan maka
tersusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Perencanaan program dan kegiatan yang disusun sudah terkoordinasi
namun belum sistematik dan berkesinambungan, untuk itu masih diperlukan
sosialisasi dan pemaparan yang tersistem dan terprogram untuk mengkaitkan
semua aspek ke perencanaan pembangunan yang ditetapkan.
Kerjasama yang terorganisir dan kemampuan sumber daya manusia
dalam memahami, menjabarkan, melaksanakan program, dan kegiatan serta
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dengan baik akan memudahkan
arah kerja seluruh staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang
diinginkan.
Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, maka
penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi
dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, antar sesama SKPD Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
34
Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini disusun dengan segala
kekurangannya dan sangat diharapkan adanya masukan, kritik yang
membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini.
Batulicin, 2018 Plt.SEKRETARIS DAERAH,
Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19580507 198503 1 009