RENCANA KERJA BANTEN 2016 (RENJA) - … · Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah...

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015

RENCANAKERJA(RENJA)

2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 telah dapat tersusun. Pada dasarnya Rencana Kerja BKD Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan BKD Provinsi Banten pada tahun 2016.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bagian pembahasan yang meliputi: Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2014; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; serta Penutup.

Akhir kata, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

ttd

Drs. H. CEPI SAFRUL ALAM, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19570803 197811 1 002

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

LAMPIRAN

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................i DAFTAR ISI ....................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ..................................................I - 1 1.1. Latar Belakang ................................................I - 1 1.2. Landasan Hukum ...........................................I - 3 1.3. Maksud dan Tujuan .......................................I - 6 1.4. Sistematika Penyusunan .................................I - 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 II - 1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan

Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2015 II - 1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .............................II - 3 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi BKD Provinsi Banten ...........................II - 9 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......II -11 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan ......II -13 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan

Provinsi ...........................................................III - 1 3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja ..............................III - 2 3.3. Program dan Kegiatan ....................................III - 3 BAB IV PENUTUP ...........................................................

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. ................................................................................. II – 7 Tabel 2.2. ................................................................................. II – 8 Tabel 2.4. ................................................................................. II – 9 Tabel 3.1. ................................................................................. III – 2 Tabel 3.2. ................................................................................. III - 2 Tabel 4.1. ................................................................................. IV - 1 Tabel 5.1. ................................................................................. V - 4

ii

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. ............................................................................. II - 2 Gambar 2.2. ............................................................................. II - 7

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BANTEN NOMOR

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2014

KEPALA BADAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Unit Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2014

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepehawaian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014;

12. Peraturan Gubernur Banten No. 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Daerah Provinsi Berah Provinsi Banten Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kepegawaian tahun 2014 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : April 2014

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Rencana Kerja Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Pendahuluan I.1

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Renja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten merupakan pelaksanaan tahun keempat dari

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten Tahun 2012 – 2017. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan

pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008

BAB

I

PENDAHULUAN

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Pendahuluan I.2

serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan

Daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka

menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program,

dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi,

harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan

yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana

kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai

fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan

karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah

kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam

pelaksanaan pembangunan

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui Forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Kepegawaian dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan bidang kepegawaian pada tahun sebelumnya. Lebih

lanjut Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten juga

diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2016 dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Rencana Strategis (Renstra) Badan

Tahun 2012-2017, hal ini sejalan dengan Pasal 4 dan Undang –

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Rencana Kerja Tahun 2015, Badan Kepegawain Daerah Provinsi Banten

Pendahuluan I.3

pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan

pemerintahan daerah lainnya serta mempunyai hubungan wewenang,

keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

Sumber Daya lainnya.

Rapat koordinasi bidang kepegawaian berfungsi sebagai forum

untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan

tentang rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi

sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Renja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten serta stakeholder dalam

pencapaian tujuan pembangunan bidang kepegawaian.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mempunyai kedudukan yang

strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh

karena itu Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah

kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan dan program

kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Sebagai

rencana operasional, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas

Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Pendahuluan I.4

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Pendahuluan I.5

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan



Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);


tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Pendahuluan I.6

Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Banten Nomor 41);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan

dalam kurun waktu tahun 2016 yang berisi program – program

prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah

Provinsi Banten dengan harapan dapat mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten;

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan

evaluasi rencana pembangunan tahunan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penyusunan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Pendahuluan I.7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2015

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 II.1

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN

RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena

itu Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2014

juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi 3 (tiga)

hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan

program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber dana yang akan

digunakan serta pengalokasiannya;

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

BAB

II

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bagian

pelaksanaannya;

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point

dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah –

masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Pencapaian

Renstra periode Tahun 2012-2017 sampai dengan Tahun 2015,

bahwa untuk Urusan Wajib Bidang Kepegawaian, Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mengelola 4 (empat) program

yaitu:

1. Program Pembinaan Karir dan Administrasi Kepegawian

Aparatur;

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah;

3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Apartur;

4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2014 capaian Program

Pembinaan Karir dan Administrasi Kepegawian Apartur adalah

sebesar 98,52%, dengan indikator kinerja Rasio Pembinaan dan

Kesejahteraan PNS Provinsi Banten sebesar 100%, Rasio Pelayanan

Administrasi Kepegawaian sebesar 97,07% dan Rasio pengembangan

Sumber Daya Aparatur sebesar 99,48%, Program Peningkatan

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah sebesar 100%,

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



dengan indikator kinerja Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan sebesar 100% dan Rasio Ketersediaan

Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi laporan

keuangan sebesar 100% dan capaian Program Peningkatan Sarana,

Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur sebesar 97,47%

dengan indicator kinerja Rasio Penyediaan Barang dan Jasa

Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan sebesar 99,86%, Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

sebesar 95,00% dan Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan,

Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

Sedangkan capaian kinerja Program Penyediaan Data Pembangunan

Daerah sebesar 100%, dengan indicator kinerja Rasio Ketersediaan

Data dan Informasi Pembangunan sebesar 100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pada pelaksanaan RPJMD 2012-2017 Pemerintah Provinsi

Banten dalam rangka memenuhi visi dan misi Provinsi Banten yang

telah ditetapkan. Bersama lembaga lainnya dilingkungan Pemerintah

Provinsi Banten, Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan

tupoksinya dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur

berusaha mewujudkan salah satu misi RPJMD tersebut yaitu

”Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga

pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata

pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang

berorientasi pada pelayanan publik”.

Berdasarkan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

(tahun 2014) sebanyak 48 SKPD terdiri atas 9 biro, 1 Sekretariat, 16

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Dinas Daerah, 16 Lembaga Teknis Daerah, dan 6 lembaga/instansi

lainnya. Keseluruhan 48 SKPD tersebut terdiri atas Eselon I

sebanyak 0 kotak jabatan, Eselon II. A sebanyak 37 kotak jabatan,

Eselon II.B sebanyak 10 kotak jabatan, Eselon III.A sebanyak 236

kotak Jabatan, Eselon III.B sebanyak 8 kotak Jabatan, eselon IV

sebanyak 652 kotak jabatan dan jumlah PNS fungsional umum

sebanyak 2.382 orang dan fungsional khusus sebanyak 461 orang

(grafik-1).

A. Komposisi Jabatan Struktural, Fungsional Khusus dan Umum

Grafik-1. Jumlah Kotak Jabatan Struktural dan Jumlah Fungsional

Tahun 2014

Sumber: Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



B. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasar Golongan

Pangkat dan Golongan Ruang merupakan kedudukan PNS

dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai

dasar penggajian dan pengangkatan jabatan.

Jumlah PNSD Provinsi Banten Tahun 2014 sebanyak 3.786

orang tersebut, dapat diklasifikasikan berdasar Golongan, terdiri atas

PNS Golongan I sebanyak 8 orang, PNS Golongan II sebanyak 645

orang, PNS Golongan III sebanyak 2.601 orang dan PNS Golongan IV

sebanyak 532 orang (Grafik 2).

Grafik-2. PNS Berdasarkan Golongan, Tahun 2014

Sumber : Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

C. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Golongan

Ruang.

Jumlah PNSD Provinsi Banten Tahun 2014 sebanyak 3.786 orang

tersebut, dapat diklasifikasikan berdasar Golongan Ruang, terdiri

atas PNS Golongan IV/e sebanyak 1 orang, PNS Golongan IV/d

sebanyak 18 orang , PNS Golongan IV/c sebanyak 23 orang , PNS

Golongan IV/b sebanyak 164 orang dan PNS Golongan IV/a

sebanyak 326 orang, dan PNS Golongan III/d sebanyak 559

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



orang, PNS Golongan III/c sebanyak 500 orang , PNS Golongan

III/b sebanyak 951 orang dan PNS Golongan III/a sebanyak 591

orang dan PNS Golongan II/d sebanyak 195 orang, PNS Golongan

II/c sebanyak 210 orang, PNS Golongan II/b sebanyak 170 orang,

PNS Golongan II/a sebanyak 70 orang, sedangkan PNS Golongan

I/d sebanyak 5 orang , PNS Golongan I/b sebanyak 3 orang

(grafik-3)

Grafik-3. PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014

Sumber : Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

D. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan

Kualitas sumber daya aparatur berkorelasi positif dengan tingkat

pendidikan pegawai. Semakin tinggi pendidikan PNS, maka

diharapkan semakin berkualitas hasil kerjanya

Jumlah pegawai PNS Provinsi Banten pada Tahun 2014 sebanyak

3.786 orang, yang terdiri dari berpendidikn SD sebanyak 12 orang,

berpendidikn SLTP sebanyak 8 orang, berpendidikn SLTA sebanyak

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



582 orang, berpendidikn D-I sebanyak 38 orang, berpendidikn DII

sebanyak 67 orang, berpendidikn DIII sebanyak 401 orang,

berpendidikn SM sebanyak 13 orang, berpendidikn D-IV sebanyak 49

orang, berpendidikn S-1 sebanyak 1995 orang, berpendidikn S-2

sebanyak 616 orang dan berpendidikn S-3 sebanyak 5 orang (grafik-

4)

Grafik-4. PNS Berdasar Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

E. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Kelompok

Umur.


3.786 orang, yang terdiri dari kelompok umur 21-25 sebanyak 3

orang, kelompok umur 26-30 sebanyak 219 orang, kelompok umur

31-35 sebanyak 659 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 984

orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 735 orang, kelompok umur

46-50 sebanyak 524 orang, kelompok umur 51-55 sebanyak 498

orang, kelompok umur 56-60 sebanyak 160 orang, dan kelompok

umur 61-65 sebanyak 4 orang (grafik-5).

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Grafik-5. PNS Berdasar Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

F. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin.


3.786 orang, yang terdiri dari laki - laki sebanyak 2.379 orang, dan

perempuan sebanyak 1.407 orang (grafik-6)

Grafik.-6.Jumlah PNS Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



G. PNS Pemerintah Provinsi Banten Berdasarkan Agama.


3.786 orang, yang terdiri dari Agama Islam sebanyak 3.746 orang,

Agama Hindu sebanyak 1 orang, Agama Katholik sebanyak 11

orang dan Agama Protestan sebanyak 28 orang (grafik-7)

Grafik -7 Jumlah PNS provinsi Banten Berdasarkan Agama Tahun 2014

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Isu kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini,

masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri

ditengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani

tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS

sudah terlalu banyak yang terkonsentrasi di pulau Jawa dan kota-

kota besar (distribusi dan alokasi) saja dan PNS yang ada tidak

berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang

diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak terdayagunakan secara

optimal (under employment), dan kinerjanya rendah (under

performance). Persepsi masyarakat terhadap kondisi PNS sebagai

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



tersebut jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS sampai dengan

saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat

mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat. Sistem

manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem atau

komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan

dicapainya kondisi PNS yang diinginkan.

Terkait Isu Straegis bidang Pemerintahan yaitu dalam

mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus

permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan

tentang keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama

antara lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan

(legislatif) dalam penentuan perencanaan dan kebijakan

penganggaran pembangunan daerah.

2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan

layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah

yang dilaksanakan.

3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih

terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai.

4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi

atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan.

5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap

menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat.

6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum

optimal.

Permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

yang berkaitan dengan pelaksanaaan Tugas pokok dan fungsi harus

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya

adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

lembaga masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas

dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana

prasarana kerja yang memadai;

2. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum

didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan,

dan Pola Karier PNS yang jelas;

3. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS

berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar

kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai

secara tidak merata;

4. Regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-

undangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan;dan

5. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan

manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan

informasi (database) kepegawaian yang memadai.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan harus

berpijak kepada kebijakan pemerintah provinsi secara umum, yang

terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun

berjalan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang

diselaraskan antara perencanaan secara umum Pemerintah Provinsi

Banten dengan perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu :

yang difokuskan kepada:(1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan

pengurangan tingkat pengangguran; (2) Perlindungan social dan

pemeberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial; (3)

Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

produktivitas pangan, peningkatan keamanan pangan dan penguatan

logistik pangan; (4) Peningkatan daya saing dan pemasaran investasi

dan komoditas; (5) Peningkatan konektivitas dan daya dukung

kawasan pusat pertumbuhan; (6) Peningkatan kapasitas pendidikan

berbasis kopetensi pasar kerja ; (7) Optimalisasi infrastruktur

pelayanan kesehatan dan integritas peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat; (8) Pengendalian tata ruang, kelestarian

lingkungan hidup dan sumber daya air,mitigasi, dan adaptasi

bencana; (9) Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintah daerah dan (10) Mensukseskan pelaksanaan pilkada

banten.

Dalam rangka peningkatan sinergitas terhadap fokus pembangunan

pada tahun 2016 tersebut, tema rencana kerja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten, yaitu :

difokuskan kepada: (1) Meningkatkan kinerja, disiplin dan

profesionalitas aparatur daerah; (2) meningkatkan pelayanan

administrtasi kepegawaian dan (3) Menata regulasi manajemen

kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur.

“PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING SDM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERDAULAT, MANDIRI, BERKEPRIBADIAN DAN BERKEADILAN “

“MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK BERSIH DAN EFESIEN”

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Dalam menyusun rencana program kegiatan pembangunan di Badan

Kepegawaian Daerah tidak terlepas dari peran serta segenap

komponen masyarakat yang diformulasikan kedalam usulan dari

Kabupaten dan Kota melalui Badan yang membidangi kepegawaian.

Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program

kegiatan melalui mekanisme Rapat Penyusunan Rancangan Kerja

dilanjutkan dengan pemantapan pada Forum SKPD serta

ditindaklanjuti membawa usulan program kegiatan yang telah

diverifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan

Kepegawaian Daerah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten.

Program Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, baik

dalam RKPD Tahun 2016 maupun RPJMD Provinsi Banten tahun

2012-2017 usulan program kegiatan yang disampaikan sesuai

dengan isu-isu penyelenggaraan pembangunan di bidang

kepegawaian.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Rencana Kerja Tahun 2016, Badan Kepegawaian Provinsi Banten

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan III.1

3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

DAN PROVINSI

Rencana Kerja Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional serta bagian dari sistem perencanaan Pembangunan

Provinsi Banten. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten bersinergi dengan dokumen

perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJM Nasional

Tahun 2015-2019, RKP Nasional Tahun 2015; maupun di tingkat

Provinsi, seperti RPJMD Provinsi Banten 2012–2017 dan RKPD

Provinsi Banten 2016.

Dalam kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Nasional

Tahun 2015-2019, Urusan Kewenangan yang terdapat pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berupa Urusan Wajib

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB

III

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Arah kebijakan pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dalam RPJMD Provinsi Banten

tahun 2012-2017,diarahkan untuk pencapaian Misi ke-5 berupa

Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah yang

berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

melalui Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan

disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten adalah:

a. Menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi

bidang dan subbid/subbag Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten;

b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran

(RKA) tahun 2016;

c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 kedalam rencana Program

kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2016;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program

dan kegiatan diantara bidang dan subbid/subbag di lingkup

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

alokasi anggaran yang ada dalam Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di

bidang kepegawaian berdasarkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta memperhatikan potensi

peluang dan kendala yang dihadapi.

Program kegiatan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor

38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan meliputi:

1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dan Persandian

Merupakan urusan pemerintahan yang berkenaan dengan

peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan

dan evaluasi program kegiatan serta administrasi keuangan

dinas

2. Urusan Wajib Statistik

Merupakan urusan pemerintahan yang berkenaan dengan

peningkatan ketersediaan data dan informasi hasil

pembangunan daerah

Program kegiatan Tahun 2016 yang akan dilaksanakan oleh

Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten difokuskan

melalui 4 program dan 17 kegiatan diantaranya adalah:

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Daerah;

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset;

b. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur;

a. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

c. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Perkantoran;

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

e. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar

Daerah;

3. Program Pembinaan Karir dan Administrasi Kepegawaian

Aparatur;

a. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS

Provinsi Banten;

b. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan

Pembinaan Mental Pegawai;

c. Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan

Persiapan PNS Masa Purna Tugas;

d. Kegiatan Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian;

e. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang

Baperjakat;

f. Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten;

g. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

h. Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian;

i. Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan

Kepegawaian.

4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

a. Kegiatan Penyediaan Data dan informasi Pembangunan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Program kegiatan tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten yang mengacu kepada visi dan misi, sebagai berikut:

“ Menjadikan PNS Provinsi Banten yang Profesional,

Netral dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“

Badan Kepegawaian Provinsi Banten menetapkan Misi yang harus

diemban pada tahun 2012-2017, sebagai berikut:

1) Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pegawai Negeri Sipil

2) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil

3) Mewujudkan tertib administrasi dan pelayanan prima

bidang kepegawaian

4) Mewujudkan pengelolaan arsip dan dokumen serta sistem

informasi manajemen kepegawaian yang akurat

5) Mewujudkan dukungan teknis administrasi dan manajemen

internal BKD

Tujuan dan Sasaran BKD dalam Renstra 2012-2017 adalah:

1. Tujuan Misi - 1 : Mewujudkan Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

adalah terwujudanya manajemen pembinaan karier PNS

berdasarkan sistem merit dengan prinsip keadilan, obyektivitas,

kemampuan, dan keterampilan kinerja.

Sasaranya adalah : (1).Meningkatnya kualitas Perencanaan dan

Pengembangan SDM PNS berbasis kompetensi dan kinerja

dalam rangka mewujudkan sistem merit; (2). Pengembangan

sistem sistem perencanaan PNS yang didasarkan pada

kebutuhan jabatan organisasi.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



2. Tujuan Misi - 2 : Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan

Pegawai Neger Sipil adalah terwujudnya PNS yang semakin

disiplin dan sejahtera yang didukung reward and punishment

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Sasarannya adalah: (1). Meningkatnya kualitas kedisiplinan

dan kinerja Pegawai Negeri Sipil; (2). Meningkatnya

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

3. Tujuan Misi - 3: Mewujudkan Tertib Administrasi dan

Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian adalah terwujudnya

Penyelenggaraan tertib administrasi dan pelayanan prima

bidang kepegawaian.

Sasarannya adalah: Meningkatnya kualitas pelayanan bidang

kepangkatan/mutasi, pensiun, dan status kedudukan

kepegawaian kepada PNS, agar mampu meningkatkan proses

produk/jasa.

4. Tujuan Misi – 4 : Mewujudkan Pengelolaan Arsip dan

Dokumen serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang

Akurat, adalah terwujudnya pengelolaan arsip dan dokumen

serta sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan

langkah upaya revitalisasi seluruh sumber daya dalam sistem

informasi manajemen kepegawaian yang lengkap, akurat, dan

terkini.

Sasaranya adalah: (1) Meningkatnya pengelolaan arsip

kepegawaian secara manual dan elektronik; (2) Terswedianya

sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

5. Tujuan Misi - 5 : Mewijudkan Dukungan Teknis Administrasi

dan Manajemen Internal BKD, adalah terwujudnya kapasitas

BKD yang ideal sesuai kebutuhan organisasi dalam

pengembangan tugas dan fungsinya.

Sasarannya adalah: Meningkatnya efektifitas koordinasi

perencanaan program dan kegiatan, dan Optimalisasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



pengelolaan sumber dana dan sumber daya BKD yang

mencakup SDM pegawai, organisasi, dan tatalaksananya;

Indikator kinerja sasaran Misi yang sesuai tugas dan fungsi

sampai dengan tahun 2016 perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Pembinaan dan kesejahteraan PNS Provinsi Banten

100%

2. Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100%;

3. Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur 100%;

4. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan 100 %;

5. Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian

dan Evaluasi laporan keuangan 100 %;

6. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi

Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100 %;

7. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

didalam dan Keluar Daerah 100 %;

8. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %;

9. Rasio Pembinaan Dan peningkatan Pelayanan, Tata Usaha

dan Administrasi Kepegawaian 100 %;

10. Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)

Kebijakan dan strategi Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kepegawaian, serta

mendukung arah kebijakan pembangunan bidang aparatur adalah

sebagai berikut:

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

SASARAN MISI STRATEGI KEBIJAKAN

1) Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengembangan SDM PNS berbasis kompetensi dan kinerja dalam rangka mewujudkan sistem merit;

2) Pengembangan sistem sistem perencanaan PNS yang didasarkan pada kebutuhan jabatan organisasi.

1) Peningkatan kualitas perencanaan berdasarkan analisis jabatan dan Pengembangan PNS yang didukung pola karir yang jelas

2) Peningkatan sistem perencanaan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi

1) Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karis yang jelas

2) Pengembangan sistem perencanaan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi

Misi 2 : Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

SASARAN MISI STRATEGI KEBIJAKAN 1) Meningkatnya

kualitas kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

2) Meningkatnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

1) Peningkatan kualitas dan pembinaan disiplin, kinerja Pegawai Negeri Sipil

2) Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

1) Meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang didukung reward dan punishment

2) Meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai norma, standar dan prosedur

Misi 3 : Mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima Bidang

Kepegawaian


kualitas pelayanan bidang kepangkatan/mutasi, pensiun, dan status kedudukan kepegawaian kepada PNS, agar mampu meningkatkan proses produk/jasa kepegawaian.

1) Peningkatan kualitas pelayanan bidang kepangkatan/ mutasi dan status kepegawaian PNS

2) Pengembangan sistem pelayanan administrasi kepegawaian

1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan standar pelayanan atau standar operasional prosedur (SOP)

2) Menerapkan pelayanan prima dalam pelayanan kepangkatan/mutasi, pensiun, peninjauan status dan kedudukan pegawai secara cepat, tepat, dan aman.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Misi 4 : Mewujudkan Pengelolaan Arsip dan Dokumen serta Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian yang akurat


pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik;

2) Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

1) Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian

2) Peningkatan sistem informasi dan dokumentasi data kepegawaian yang terintegrasi

1) Meningkatkan pengelolaan arsip dan data dokumen kepegawaian

2) Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data kepegawaian

Misi 5 : Mewujudkan Dukungan Teknis Administrasi dan Manajemen Internal

BKD


efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, dan Optimalisasi pengelolaan sumber dana dan sumber daya BKD yang mencakup SDM pegawai, organisasi, dan tatalaksananya;

1) Meningkatkan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan

2) Meningkatkan Sumber Daya Pegawai, kinerja dan akuntabilitas BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian

3) Optimalisasi pemanfaatan sumber dana, dimaksudkan agar mampu mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas BKD

1) Meningkatkan dayaguna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Program Dan Indikasi Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Tahun 2012-2017

No Strategi Kebijakan Program Kegiatan

1. 3) Peningkatan kualitas perencanaan berdasarkan analisis jabatan dan Pengembangan PNS yang didukung pola karir yang jelas

4) Peningkatan sistem perencanaan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi

3) Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karis yang jelas

4) Pengembangan sistem perencanaan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi

1. Pembinaan Karir dan Administrasi kepegawaian Aparatur

1.1. Peningkatan Komptenesi PNS Provinsi Banten

1.2. Pengembangan jabatan Fungsional dan sidang Baperjakat

1.3. Penerimaan CPNSD Provinsi Banten

2. 3) Peningkatan kualitas dan pembinaan disiplin, kinerja Pegawai Negeri Sipil

4) Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

3) Meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang didukung reward dan punishment

4) Meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai norma, standar dan prosedur


1.1. Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten

1.2. Peningkatan kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN




3. 3) Peningkatan kualitas pelayanan bidang kepangkatan/ mutasi dan status kepegawaian PNS

4) Pengembangan sistem pelayanan administrasi kepegawaian

3) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan standar pelayanan atau standar operasional prosedur (SOP)

4) Menerapkan pelayanan prima dalam pelayanan kepangkatan/mutasi, pensiun, peninjauan status dan kedudukan pegawai secara cepat, tepat, dan aman.


1.1. Penataan, penempatan Kerja Pegawai dan Persiapan PNS Masa Purna Tugas

1.2. Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian

4. 3) Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian

4) Peningkatan sistem informasi dan dokumentasi data kepegawaian yang terintegrasi

3) Meningkatkan pengelolaan arsip dan data dokumen kepegawaian

4) Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data kepegawaia


1.1. Pelayanan Data dan Informasi kepegawaian

1.2. Peningkatan Manajemen penatausahaan kepegawaian

2. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

2.1 . Penyediaan Data dan informasi Pembangunan

5. 4) Meningkatkan perencanaan dan pelaporan program dan

2) Meningkatkan dayaguna seluruh komponen

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintaha

3.1. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN




kegiatan

5) Meningkatkan Sumber Daya Pegawai, kinerja dan akuntabilitas BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian

6) Optimalisasi pemanfaatan sumber dana, dimaksudkan agar mampu mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas BKD

internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

n Daerah 3.2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset

4. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

2.2.Pemeliharaan

sarana dan Prasarana kantor

2.3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2.4. Rapat

Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

2.5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Anggaran bagi pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp.

15.000.000.000,00 yang terbagi atas:

1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

a. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Daerah, anggaran sebesar Rp.1.525.000.000,00 yang

diperuntukan bagi pelaksanaan 2 (dua) kegiatan pada 2

(dua) sub. bag di Sekretariat;

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan

Kapaitas Aparatur, anggaran sebesar Rp. 3.129.722.500,00

yang diperuntukan bagi pelaksanaan 5 (lima) kegiatan pada

1(satu) subbag di Sekretariat;

c. Program Pembinaan Karir dan Layanan Administrasi

Kepegawaian Daerah, anggaran sebesar Rp.

10.295.277.500,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 9

(sembilan) kegiatan pada 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) sub

bid;

2. Urusan Wajib Statistik

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, anggaran

sebesar Rp. 50,000,000 yang diperuntukan bagi pelaksanaan

1(satu) kegiatan pada 1(satu) subbag program, evaluasi dan

pelaporan di Sekretariat

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun 2016 terdiri

dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dapat

dijelaskan pada tabel dibawah ini:

I. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Capaian Indikator Tercapainya Rasio ketersediaan Dokumen Penata Usahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % Tahun 2016

Jumlah Dana RP.250.000.000 Input Waktu 12 Bulan SDM 7 Orang

1 Pembinaan Internet Penatausahaan Keuangan Bagi PPTK dan Pembantu Administrasi BKD Propinsi Banten Tahun 2016

1 Kegiatan, 1 Dokumen

2 Penyusunan Validasi Data Laporan Keuangan Tahun 2016


3 Penyusunan Rekonsiliasi data Akuntansi SKPD dengan SKPD Tahun 2016


4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP)


5 Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Keuangan BKD Tahun 2016


6 Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 2016


Output 7 Verifikasi SPJ Kegiatan BKD Tahun 2016


8 Inventarisasi Laporan keuangan Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 2016


9 Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD


10 Fasilitas Pelaksanaan Pergub No. 10 Tahun 2010


11 Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 2016


12 Penyusun Laporan Prognonis dan Laporan Akhir Tahun 2016


13 PenyusunLRA, Neraca Kuangan dan CALK Kegiatan BKD Propinsi Banten Tahun 2016


14 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA 15 Sosialisasi Pajak Pada BKD Tahun

2016 1 Kegiatan, 1 Dokumen

Outcomes Meningkatnya Rasio ketersediaan Dokumen Penata Usahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % Tahun 2016

Benefit Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,94 % Tahun 2016

Opini Audit BPK WTP Tahun 2016

Impact Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten

75,13 Tahun 2016

2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Indikator Tercapainya Rasio Ketersediaan

Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 % Tahun 2016

Input

Jumlah Dana RP. 1.275.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 5 Orang

1 Forum SKPD Bidang Kepegawaian Tahun 2016

1 Kegiatan

2 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

1 Kegiatan 3 Dokumen

3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016


4 Penyusunan Lapora Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2016


5 Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi Banten Tahun 2015


6 Penyusunan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BKD Provinsi Banten Tahun 2016


7 Monitoring Pelaksanaan Kinerja

Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun 2016


8 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016


9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2016


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

10 Penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran Perubahan (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2017


Output 11 Penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten


12 Penyusun Usulan Standar Satuan Harga (SSH) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2017


13 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016


14 Penyusunan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten Tahun 2016


15 Rekornis Kepegawaian

Kabupaten/Kota se-Propinsi Banten

1 Kegiatan

16 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Terpadu Pelaporan Kegiatan Internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016

1 Kegiatan 1 Aplikasi

17 Penyusunan Profil Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016


18 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016


19 Penyusunan Pelaporan Kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2016


Outcomes Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 % Tahun 2016

Benefit Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD

80 % Tahun 2016


Impact Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

75,13 Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II. Program Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pembangunan,

Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2016

Input Jumlah Dana RP.429.722.500 Output 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 9 Paket

Outcomes Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2016

Benefit Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD

80 % Tahun 2016


75,13 Tahun 2016

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2016

Input Jumlah Data RP. 600.000.000

Output

1 Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket Kegiatan

2 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas

4 Paket Kegiatan

Outcomes Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2016

Benefit 1. Meningkatnya capaian sasaran RPJMD

80 % Tahun 2016

Impact 2. Opini Audit BPK WTP Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



3. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Perkantoran

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Indikator Tercapainya Rasio Penyediaan Barang

dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan

100 % Tahun 2016

Input Jumlah Dana RP.1.200.000.000

Output

1 Operasional Perkantoran Sarana Perkantoran Perkantoran

2 Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Daerah

Tersedianya informasi bagi kalangan publik

Outcomes Tercapainya rasio penyediaan barang

dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan

100 % Tahun 2016

Benefit Meningkatnya capaian sasaran RPJMD 80 % Tahun 2016


75,13 Tahun 2016

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pembinaan dan

Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100 % Tahun 2016

Input Jumlah Dana RP. 200.000.000

Output 1 Pembinaan Mental Aparatur 2 Paket

Outcomes Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100 % Tahun 2016

Benefit 1. Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,94 % Tahun 2016

2. Opini Audit BPK WTP Tahun 2016


75,13 Tahun 2016

5. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar

Daerah

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Indikator Tercapainya Rasio Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah

100 % Tahun 2016

Input Jumlah Dana RP. 700.000.000

Output

1 Kordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

1 Dokumen

2 Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1 Dokumen

Outcomes Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas 100 % Tahun 2016

Benefit 1. Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,94 5 Tahun 2016

2. Opini Audit BPK WTP Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III. Program Pembinaan Karir dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah 1. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS

Provinsi Banten INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten

100 % Tahun 2016

Input

Jumlah Dana RP. 750.000.000

Pelaksanaan 6 Orang

Waktu 12 Bulan

1 Penanganan Kasus Pelanggaran PP 53 Tahun 2010

4 Dokumen (kasus)

2 Penanganan Kasus Pelanggaran PP 32 Tahun 1979

4 Dokumen (kasus)

3 Penanganan Kasus Perceraian 3 Dokumen (kasus)

4 Penanganan Kasus Perkawinan 3 Dokumen (kasus)

5 Monitoring Kinerja Pegawai 2 Dokumen (2 SKPD)

6 Pembinaan PNS Propinsi Banten 4 Dokumen (11 SKPD)

Output 7 Evaluasi dan Pelaporan Absensi SKPD

3 Dokumen (45 SKPD)

8 Rakor Penanganan Kasus Disiplin PNS Kab/kota se Propinsi Banten

1 (60 orang)

9 Aistensi, Pengisian dan Pengumpulan LHKPN

1 Dokumen (45 orang)

10 Workshop Penanganan Kasus Disiplin

1 (50 orang)

11 Penyusunan Pelaporan kegiatan Pembinaan dan Penangannan Kasus Disiplin PNS Propinsi Banten

1 Dokumen (10 tolok ukur)

Outcomes Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten

100 % Tahun 2016




75,13 Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Dan Pembinaan Mental Pegawai

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pembinaan dan

Kesejahteraan PNS Provinsi Banten 100 % Tahun 2016

Input

Jumlah Dana RP. 1.056.506.600


Personil 7 Orang

1 Pembinaan Mental Pegawai BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota

45 Orang, (1 Kegiatan)

2 Pemberian Penghargaan/Tanda Kehormatan


3 Bantuan Bagi Pegawai yang Meninggal Dunia

14 Orang, (1 Kegiatan /4 kali)

4 Pembekalan Persiapan Masa Purna Tugas

30 Orang (2 Angkatan/Kegiatan)

5 Peringatan Hari Kesadaran Nasional 50 Orang ( 4 Kegiatan/12 kali)

6 Pelayanan Penerima Tamu Hari Besar Nasional (HUT RI) DAN (HUT Banten)


Output 7 Penyusunan pelaporan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai

1 Kegiatan

Outcomes Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten

100 % Tahun 2016




75,13 Tahun 2016

3. Kegiatan Penataan,Penempatan Kerja Pegawai dan Persiapan PNS Masa Purna Tugas

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pelayanan

Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2016

Input


Waktu 12 Bulan

SDM 6 Orang

1 Perpindahan Pns Antar Kabupaten/Kota Se Propinsi Banten

4 Kegiatan, 4 dokumen

2 Perpindahan Pns Kabupaten/Kota Se Propinsi Banten Dengan Pemerintah Propinsi Banten Atau Sebaliknya


3 Perpindahan Pns Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA 4 Perpindahan Pns

Kementrian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota/Kota Lain Ke Propinsi Banten/Kabupaten/Kota Se Propinsi Banten Atau Sebaliknya


5 Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Serang Ke Pemerintah Propinsi Banten


6 Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Serang Ke Pemerintah Propinsi Banten


Output 7 Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kota Cilegon Ke Pemerintan Propinsi Banten


8 Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Pandeglang Ke Pemerintah Propinsi Banten


9 Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Lebak Ke Pemerintah Propinsi Banten


10 Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru Dari Kabupaten Tangerang Ke Pemerintah Propinsi Banten


11 Penyelesaian Alih Status Pns Guru/Non Guru dari Kota Tangerang Ke Pemerintah Propinsi Banten

1 kegiatan, 1 dokumen

12 Penyelesaian Alih Status PNS guru/non Guru Dari Kota Tangerang Selatan ke Pemerintah Propinsi Banten


13 Pemberhentian pns Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) Dilingkungan pemerintah Propinsi Bnaten


14 Pemberhentian pns Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) Kabupaten Serang, Kota Serang Dan Kota Cilegon


15 Pemberhentian Pns Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak


16 Pemberhentian pns karena atas Permintaan Sendiri (APS) Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan


17 Pemberhentian Pns Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) GOL.IV/c Ke Atas


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA 18 Pemberhentian Pns Karena

Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) GOL.IV/b Ke Bawah


19 Pemberhentian Pns Karena Meninggal Dunia Gol/c ke Atas


20 Pemberhentian Pns Karena Meninggal Dunia Gol/b ke Bawah


21 Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai Dan Persiapan Masa Purna Tugas Tahun 2016

1 kegiatan 1 dokumen

Outcomes Rasio LayananAdministrasi Kepegawaian

100 % Tahun 2016

Benefit - Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,94 % Tahun 2016

- Opini Audit BPK WTP Tahun 2016


75,13 Tahun 2016

4. Kegiatan Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian


Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian

100 % Tahun 2016

Input



Personil 5 Orang

1 Rapat Kordinasi Persiapan Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun 2016

1 kegiatan, 86 orang

2 Rapat Kordinasi Evaluasi Kenaikan Pangkat PNSD Kabupaten/Kota se Propinsi Banten

1 kegiatan,30 orang

3 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Propinsi Banten Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 700 SK

4 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Serang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 100 SK

5 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Pandeglang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 225 SK

6 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Lebak Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 200 SK

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN




7 Pekayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Tangerang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 95 SK

Output 8 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Cilegon Periode 1 April 2016 Dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 75 SK

9 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 100 SK

10 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Serang Periode 1 April 2016 Dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 110 SK

11 pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Selatan Periode 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016

2 Kegiatan 65 SK

12 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016

4 Kegiatan, 150 SK

13 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CPNSD Provinsi Banten Formasi Umum 2014

1 Kegiatan, 143 SK

14 Pelayanan Pengambilan Sumpah PNSD & Penerbitan SK Peningkatan Status CPNSD Ke PNSD Provinsi Banten

1 Kegiatan, 558 SK

15 Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian

1 Kegiatan, 1 Dok

Outcomes Rasio Pelayanan Administrasi

Kepegawaian 100 % Tahun 2016


Opini Audit BPK 2.016 WTP shun 2016


75,13 Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



5. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA Capaian Indikator Tercapainya Rasio Pengembangan

Sumber Daya Aparatur 100 % Tahun 2016

Input

Jumlah Dana RP.2.225.000.000 Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 12 Orang

1 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Dilingkungan Pemerintah Propinsi Banten

2 (dua) Jabatan, 2 (dua) dokumen

2 Pemetaan Kompetisi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Propinsii Banten

264 (dua ratus enam puluh empat) Orang, 264 (dua ratus enam puluh empat) dokumen

3 Sidang BAPERJAKAT Struktural 6 (enam) Kegiatan, 6 (enam) dokumen

Output 4 Sidang BAPERJAKAT Pertimbangan Kepangkatan

2 (dua) Kegiatan,2 (dua) dokumen

5 Pelantikan Pejabat Struktural 4 (empat) Kegiatan, 4 (empat) dokumen

6 Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional

2 (dua) Kegiatan, 2 (dua) dokumen

7 Penyusunan laporan Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat

1 (satu) kegiatan, 1 (satu) Dokumen

Outcomes Meningkatnya Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur

100 % Tahun 2016

Benefit

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,94 %Tahun 2016

Opini Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian WTP Tahun 2016


75,13 Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten



Input

Jumlah Dana RP. 983.771.000 SDM 11 Orang

Waktu 12 orang

1 Pelaksana Seleksi Pantukhir Calon Praja IPDN

35 orang

2 Seleksi Calon Peserta dan Pengiriman diklat kepemimpinan

6 orang Pim II, 30 orang Pim III, 40 orang Pim IV

3 Bantuan Biaya Tugas Belajar S2 30 orang Tubel dan 4 orang Cosharing

Output 4 Pengiriman Bintek, Diklat, Sosialisasi, Semiloka dan Diklat lainnya

23 orang

Outcomes Pengembangan Sumber Daya Aparatur 100 % di Tahun 2016

Benefit Meningkatnya capaian sasaran RPJMD 80 % di Tahun 2016


75,13 di Tahun 2016

7. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)



Input

Jumlah Dana RP. 1.800.000.000 Waktu 12 Bulan

SDM 50 Orang

Dokumen Pendukung 1 Dokumen Reja BKD

1 Penyusunan Bezetting Pegawai Pemerintah Provinsi Banten

1 Dokumen Bezeting Prop. Banten

2 Penyusunan dan Penetapan Formasi CPNS Tahun 2016

1 Dokumen SK Penerapan Formasi

3 Sosialisasi Penerimaan CPNS dengan Sistem CAT

1 kegiatan

4 Persiapan Penerimaan CPNS 8 Kab./Kota se-Propinsi Banten

5 Penerimaan Berkas, Verifikasi dan Validasi Berkas Lamaran CPNS

15.000 Pelamar

Output 6 Pelaksanaan Tes CPNS dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT)

10.000 Peserta Tes

7 Pemberkasan Usulan NIP. CPNS 1 Kegiatan

8 Fasilitasi Penetapan NIP CPNS 1 Kegiatan

9 Penerbitan dan Penyerahan SKCPNS

1 kegiatan

Outcomes Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur

100 % Tahun 2016

Benefit Meningkatnya capaian sasaran RPJMD 80 % Tahun 2016


73,13 % Pada Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



8. Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian



Input

Jumlah Dana RP. 900.000.000 Waktu 12 Bulan

SDM 7 Orang

1 validasi dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten

2 Dokumen, 20 buku

2 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2016

1 dokuemen, 10 buku

3 Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) / SAPK

1 dokuemen, 10 buku

4 Bimbingan Teknis Penyusun Sasaran Kinerja Pegawai

100 orang, dokumen

5 Rapat Koordinasi Pengelola Data Kepegawaian Se-Wilayah Propinsi Banten

74 orang, 1 dokumen

6 Pengelola Website, dan Publikasi Informasi Kepegawaian Propinsi Banten

4 dokumen, 12 buku

Output 7 Bimbingan Teknis Operator SIMPEG Online

50 orang, 1 dokumen

8 Pengembangan Aplikasi SIMPEG Online

1 dokumen, 3 buku

9 Pengelola Data Pegawai Pelimpatan dari kab. Serang dan Kab. Pandeglang

2 dokumen, 6 buku

10 Pengelolaan Data Pegawai Pelimpatan dari Kab. Lebak dan Kab. Tangerang

2 dokumen, 6 buku

11 Pengelolaan Data Pegawai Pelimpatan dari Kota Cilegon dan Kota Serang

2 dokumen, 6 buku

12 Pengelolaan Data Pegawai Pelimpahan Dari Kota Tangerang dan Tangerang Selatan

2 dokumen, 6 buku

13 Evaluasi Hasil Penelitian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Pemerintah Propinsi Banten

1 dokumen, 3 buku

14 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian

3 dokumen, 4 buku

Outcomes Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015




75,13 Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



9. Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan

Kepegawaian



Input

Jumlah Dana RP. 850.000.000 Waktu 12 Bulan

SDM 6 Orang

1 Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip Kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten

2 kegiatan, 2 laporan

2 Inventarisasi Kelengkapan Dokumen Pegawai PNS Provinsi Banten

2 kegiatan, 3.000 berkas

3 Pelaksanaan Alih Media Dokumen Pegawai


4 Pengolahan Berkas Arsip Digital Kepegawaian


5 Up Grade Aplikasi Verifikasi Dan Validasi Arsip Digital Kepegawain

1 kegiatn, 1 dokumen

Output 6 Pengelolaan Arsip Dokumen Kepegawaian dalam Rangka Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PU PNS) di Lingkungan Pemerintah Propinsi banten

2 kegiatan, 4500 PNS

7 Penyelesaian KAPREG/KPE Pegawai Propinsi Banten

2 kegiatan, 500 Kartu

8 Penyelesaian Karis Pegawai Propinsi Banten

2 kegiatan, 300 Kartu

9 Penyelesaian KARSU pegawai Propinsi Banten

2 kegiatan, 200 kartu

10 Penyelesaian TASPEN Pegawai Provinsi Banten

2 kegiatan, 100 kartu

11 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai / ID Card Pegawai Provinsi Banten

2 kegiatan, 3.000 KTTP

12 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai / ID Card Pegawai Provinsi Banten

1 kegiatan, 45 orang

13 Bintek Kearsipan Penatausaha Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten


Outcomes Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2016




75,13 Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



IV. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyediaan Data dan informasi Pembangunan


Capaian Indikator Tercapainya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

1 Paket Tahun 2016

Jumlah Dana rp. 50.000.000 Input SDM 5 Orang Waktu 12 Bulan

1 Penyusunan Data Pembangunan

Bidang Kepegawaian Tahun 2016 1 Kegiatan 1 dokumen

Outcomes Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

41 Paket Tahun 2016

Benefit meningkatnya Capaian Sasara RPJMD 80 % Tahun 2016



75,13 Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Penutup IV.1

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten Tahun 2016, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Strategis tahun

2012-2017, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis

dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai

unit satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Banten dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan

daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun

2012-2017.

PENUTUP BAB

IV

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

RENCANA KERJA BANTEN 2016 (RENJA) - … · Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA BANTEN 2016 (RENJA) - … · Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah...