RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035
description
Transcript of RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONALTAHUN 2015-2035
Kementerian PerindustrianJakarta, 4 September 2014
Disampaikan pada acara:Focus Group Discussion Pembahasan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
tahun 2015-2035
2
DAFTAR ISI
I PendahuluanII Visi dan Misi Pembangunan Industri III Sasaran, Strategi Dan Tahapan Pembangunan IndustriIV Bangun Industri NasionalV Perwilayahan IndustriVI Pembangunan Sumber Daya IndustriVII Pembangunan Sarana dan Prasarana IndustriVIII Pemberdayaan Industri
3
RIPIN
PP
20 Thn
UU 3 TAHUN 2014 TTG PERINDUSTRIAN
KINPERPRES
5 Thn
RENJA PEMBANGUNAN
INDUSTRI
RIPIN paling sedikit meliputi :a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;c. bangun Industri nasional;d. pembangunan sumber daya Industri;e. pembangunan sarana dan prasarana Industri;f. pemberdayaan Industri; dang. perwilayahan Industri.
PERMEN
KIN paling sedikit meliputi :a. sasaran pembangunan Industri;b. fokus pengembangan Industri;c. tahapan capaian pembangunan Industri;d. pengembangan sumber daya Industri;e. pengembangan sarana dan prasarana; f. pengembangan perwilayahan Industri;g. fasilitasi dan kemudahan.
RIPIN paling sedikit memper hatikan :a. potensi sumber daya Industri;b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di
masyarakat;c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;d. perkembangan Industri dan bisnis baik nasional maupun
internasional;e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun
internasional; f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
1 Thn
Pasal 12 ayat 2
Pasal 9 ayat 2
Pasal 9 ayat 1
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL (RIPIN)
4
OUTLINE LAMPIRAN RPP TENTANG RIPIN
I. PendahuluanII. Visi dan Misi Pembangunan Industri III. Sasaran, Strategi Dan Tahapan Pembangunan IndustriIV. Bangun Industri Nasional
A. Kerangka Pikir Pembangunan Industri NasionalB. Penetapan Industri PrioritasC. Industri Prioritas Tahun 2015-2035D. Pentahapan Pembangunan Industri Prioritas
V. Perwilayahan IndustriA. Sasaran Pengembangan Perwilayahan IndustriB. Lingkup Perwilayahan Industri
1. Wilayah Pengembangan Industri2. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri4. Pembangunan Kawasan Industri5. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
C. Program Pengembangan
5
OUTLINE LAMPIRAN RPP TENTANG RIPIN
VI. Pembangunan Sumber Daya IndustriA. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) IndustriB. Pemanfaatan Sumber Daya AlamC. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi IndustriD. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan InovasiE. Penyediaan Sumber Pembiayaan
VII. Pembangunan Sarana dan Prasarana IndustriA. Standardisasi IndustriB. Infrastruktur Industri C. Sistem Informasi Industri Nasional
VIII. Pemberdayaan IndustriA. Industri Kecil Dan Industri Menengah B. Industri HijauC. Industri StrategisD. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri E. Kerjasama Internasional Dalam Bidang Industri
6
I. PENDAHULUAN
7
LATAR BELAKANGA
1. Masih lemahnya daya saing industri nasional,2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional,3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor
industri.
Permasalahan Sektor Industri :
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri:1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan
lingkungan;4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan
8
Perubahan jumlah dan komposisi penduduk, serta peningkatan
kesejahteraan
Perkembangan teknologi
Globalisasi proses produksi
Kelangkaan energi
Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan
Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup
Peningkatan kebutuhan pangan
Paradigma manufaktur
Alih daya produksi dan kolaborasi
Ketersediaan tenaga kerja kompeten
1. Dinamika Sektor lndustri
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGISB
9
2. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
perjanjian kerjasama perdagangan multilateral
perjanjian kerjasama perdagangan regional
perjanjian kerjasama perdagangan bilateral
10
Permasalahan internal
•Lambannya birokrasi, •sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, •regulasi yang tidak pro bisnis, •pembagian kewenangan yang tidak dilaksanakan, •Lemahnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, •Rendahnya kualitas SDM aparatur, •turn over pejabat pembina industri yang tinggi, serta•penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kompetensinya
Permasalahan eksternal
•ketersediaan infrastruktur dan lahan industri
3. Kebijakan Otonomi daerah
11
II. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
12
A. VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi
1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau
penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
B. MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
13
III. SASARAN, STRATEGI DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
14
a. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 digit pada tahun 2035 sehingga share industri terhadap PDB mencapai 30 persen.
b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, penolong dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri.
c. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia.
d. Terwujudnya peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
e. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.g. Kuatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan antara yang
berbasis sumber daya alam
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRIA
1. Sasaran Kualitatif Pembangunan Industri
15
2. Sasaran kuantitatif Pembangunan Industri
NO Indikator Pembangunan Industri Satuan 2014 2015 2020 2025 2035
1 Pertumbuhan sektor Industri Non Migas % 5,7 6,8 8,5 9,1 10,5
2 Share Industri non migas terhadap PDB % 20,8 21,2 24,9 27,4 30,0
3Share ekspor produk industri terhadap total ekspor
% 66,5 67,3 69,8 73,5 78,4
4 Jumlah tenaga kerja di sektor industriJuta
orang 14,88 15,44 18,44 21,73 29,19
(Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja)
% 13,7 14,1 15,7 17,6 22,0
5Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri non migas
% 43,5 43,1 26,9 23,0 20,0
6Realisasi Nilai Investasi sektor industri (Total PMA & PMDN)
Rp Trilyun 210 270 618 1.000 1.930
7Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa
% 29,00 30,00 32,00 35,00 40,00
Sumber : Kementerian Perindustrian, 2014
16
a. Stabilitas politik dan ekonomi mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6-9 persen per tahun
b. Perkembangan ekonomi global dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri
c. Iklim yang mendorong peningkatan investasi dan pembiayaan di sektor industrid. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran
distribusi e. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan
penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industrif. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi
industri secara optimal g. Koordinasi antar Kementerian / Lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam
pembangunan industri
3. Asumsi Penentuan Sasaran Kuantitatif
17
1. Mengembangkan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam2. Pengendalian Ekspor Bahan Mentah dan Sumber Energi3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas SDM industri.4. Mengembangkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI), Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.
5. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas
6. Pembangunan sarana dan prasarana Industri 7. Pembangunan industri hijau8. Pembangunan industri strategis 9. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 10. Kerjasama internasional bidang industri
STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONALB
18
Tahap I 2015-2020Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam
Tahap II 2020-2025Keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan
Tahap III 2025-2035Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh
Catatan :Pentahapan pembangunan industri prioritas sejalan dengan tahapan pembangunan industri dalam RPJPN 2005-2025.
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PRIORITASC
19
IV. BANGUN INDUSTRI NASIONAL
20
Industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang, yang memiliki keunggulan komparatif berupa potensi
sumber daya alam, dan keunggulan kompetitif berupa sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
INDUSTRI ANDALAN
Industri prioritas yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
INDUSTRI PENDUKUNG
Industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
INDUSTRI HULU
Industri Prioritas1. Industri Andalan2. Industri Pendukung3. Industri Hulu
Modal Dasar1. Sumber daya alam2. Sumber daya manusia3. Teknologi, kreativitas dan
inovasi
Prasyarat1. Infrastruktur2. Kebijakan dan Regulasi3. Pembiayaan
BANGUN INDUSTRI NASIONAL
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONALA
21
Faktor-faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi :a. Sumber daya alam b. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja c. Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri,
kreativitas serta inovasi
MODAL DASAR
kondisi ideal yang dibutuhkan sebagai syarat agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai:a. Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau
di dalam kawasan peruntukan Industri;b. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi
sektor industri;c. Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk
pembangunan industri nasional
PRASYARAT
22
1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor (Memiliki pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri).
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja (Berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif).
3. Memiliki daya saing internasional (memiliki daya saing di pasar global).
4. Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan di dalam negeri (Memiliki prospek untuk tumbuh pesat dalam kemandirian).
5. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri.6. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku dan
teknologi.
1. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.2. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi.3. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.
KRITERIA KUANTITATIF (BERDASARKAN PAST
PERFORMANCE)
KRITERIA KUALITATIF (BERDASARKAN VISI
KEDEPAN)
PENETAPAN INDUSTRI PRIORITASB
23
Industri Pangan
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
Industri Alat Transportasi
Industri Elektronika dan Telematika (ICT)
Industri Pembangkit Energi
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan
Penolong dan Jasa Industri
Industri Hulu Agro
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan
Batubara
INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035C
24
Industri Hulu AgroIndustri Hulu Agro Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan LogamIndustri Logam Dasar dan
Bahan Galian Bukan LogamIndustri Kimia Dasar Berbasis
Migas dan BatubaraIndustri Kimia Dasar Berbasis
Migas dan Batubara
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
Industri Farmasi, Kosmetik dan
Alat Kesehatan
Industri Farmasi, Kosmetik dan
Alat Kesehatan
Industri Alat TransportasiIndustri Alat Transportasi
Industri Elektronika &
Telematika (ICT)
Industri Elektronika &
Telematika (ICT)
Prasyarat
Industri Pendukung
Industri Andalan
Modal Dasar
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki
dan Aneka
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki
dan Aneka
VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Industri PanganIndustri Pangan
PembiayaanPembiayaanInfrastrukturInfrastruktur Kebijakan & RegulasiKebijakan & Regulasi
Teknologi, Inovasi & KreativitasTeknologi, Inovasi & KreativitasSumber Daya AlamSumber Daya Alam Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia
Industri Pembangkit
Energi
Industri Pembangkit
Energi
Industri Hulu
BANGUN INDUSTRI NASIONALD
25
V. PERWILAYAHAN INDUSTRI
26
TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRIA
Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sasaran sebagai berikut:
1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa dari 28% : 72 % pada tahun 2013 menjadi 40% : 60% pada tahun 2035.
2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan non-migas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional.
3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan yang memerlukan ketersediaan dengan lahan sekitar luas 50.000 Ha yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2035.
4. Pembangunan Sentra IKM baru minimal 1 Sentra IKM per Kabupaten/Kota, terutama di luar Jawa.
27
1. Wilayah Pengembangan Industri (WPI)
Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan
keterkaitan backward dan forward sumberdaya dan fasilitas
pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan
pembangunan industri.
No. Wilayah Pengembangan Industri No Provinsi
1 Papua 1 Papua 2 Papua Barat 2 Papua Barat 3 Sulawesi Bagian Utara dan
Maluku 3 Sulawesi Utara 4 Gorontalo 5 Sulawesi Tengah 6 Sulawesi Tenggara 7 Maluku 8 Maluku Utara
4 Sulawesi Bagian Selatan 9 Sulawesi Barat 10 Sulawesi Selatan
5 Kalimantan Bagian Timur 11 Kalimantan Utara 12 Kalimantan Timur
6 Kalimantan Bagian Barat 13 Kalimantan Barat 14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan
7 Bali dan Nusa Tenggara 16 Bali 17 Nusa Tenggara Barat 18 Nusa Tenggara Timur
No. Wilayah Pengembangan Industri No Provinsi
8 Sumatera Bagian Utara 19 Aceh 20 Sumatera Utara 21 Sumatera Barat 22 Riau 23 Kep. Riau
9 Sumatera Bagian Selatan 24 Jambi 25 Bengkulu 26 Bangka Belitung 27 Sumatera Selatan 28 Lampung
10 Jawa 29 Banten 30 Jawa Barat31 DKI Jakarta32 DI Jogjakarta33 Jawa Tengah34 Jawa Timur
LINGKUP PERWILAYAHAN INDUSTRIB
28
2. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
Suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu yang akan berperan
sebagai penggerak utama (prime mover) bagi pengembangan wilayah tersebut serta membawa peningkatan pertumbuhan industri dan ekonomi pada wilayah lain di sekitarnya dalam suatu wilayah regional atau provinsi
dengan batas-batas yang jelas.
DEFINISI WPPI
1. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas) 2. Kelengkapan sistem logistik dan transportasi 3. Kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa 4. Penguatan dan pendalaman rantai nilai 5. Kualitas dan kuantitas SDM 6. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas
bumi, air) 7. Memiliki potensi sumber daya air industri 8. Memiliki potensi dalam pewujudan industri hijau 9. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi
KRITERIA WPPI
29
DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI WPPI
No Lokasi Provinsi1 Lhokseumawe Aceh
2 Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie (KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)
Aceh
3 Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai
Sumatera Utara
4 Karo-Simalungun-Batubara Sumatera Utara
5 Dumai-Siak Riau6 Batam-Bintan Kep. Riau7 Muara Enim Sumatera Selatan
8 Banyuasin Sumatera Selatan
9 Lampung Bagian Selatan (Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Selatan)
Lampung
10 Cilegon-Serang-Tangerang Banten11 Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-
KarawangJawa Barat
12 Cirebon-Indramayu-Majalengka Jawa Barat 13 Kendal-Semarang-Demak Jawa Tengah
14 Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan
Jawa Timur
No Lokasi Provinsi15 Pontianak-Landak-Sanggau-
Ketapang Kalimantan Barat
16 Tanah Bumbu-Kotabaru (KAPET BATULICIN)
Kalimantan Selatan
17 Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara (KAPET SASAMBA)
Kalimantan Timur
18 Bontang-Kutai Timur Kalimantan Timur
19 Tarakan Kalimantan Utara
20 Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara (KAPET MANADO BITUNG)
Sulawesi Utara
21 Morowali-Konawe-Pomala (Morowali + KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)
Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara
22 Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (KAPET PALAPAS)
Sulawesi Tengah
23 Makassar-Maros-Gowa Sulawesi Selatan
24 Takalar-Jeneponto-Bantaeng Sulawesi Selatan
25 Halmahera Timur-Halmahera Tengah Maluku Utara
26 Pulau Morotai Maluku Utara
27 Mimika Papua
28 Teluk Bintuni Papua Barat
30
3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Industri penggerak utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya
haruslah dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW masing-
masing kabupaten/kota. KPI adalah tempat berlokasinya kawasan
industri dan industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan
industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI dan
tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak
secara teknis dan ekonomis, pengembangan industrinya dapat
dilakukan sepanjang berada di dalam KPI.
31
4. Pembangunan Kawasan Industri
Pembangunan kawasan industri akan diprioritaskan pada daerah-
daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang
mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang
diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka
percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah
membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri
di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan
industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat
komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.
32
5. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra
IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal
sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat
berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota
yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak
layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri
dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan
baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan
dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang
menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.
33
VI. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
34
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INDUSTRIA
1. Pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Industri.
2. Sasaran yang akan dicapai meliputi:a. Sasaran penyerapan tenaga kerja industri pengolahan nonmigas
berdasarkan jenis pekerjaan (manajerial dan teknisi)b. Sasaran Pembangunan Infrastruktur Kompetensi (SKKNI, asesor, LSP, TUK,
lembaga pendidikan berbasis komunitas)3. Program Pengembangan :
a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis Kompetensi b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensic. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk
melengkapi unit pendidikan dan balai diklat melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.
35
Uraian Tahun
2015 2020 2035Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan Non Migas
15.439.320 18.435.206 29.185.712
1. Manajerial 1.836.478 2.257.644 3.918.182
2. Teknis 13.602.842 16.177.563 25.267.530
No Infrastruktur kompetensi 2015-2020 2020-2025 2025-20351 SKKNI bidang industri (standar) 100 100 200
2 Asesor kompetensi dan asesor lisensi (orang) 750 750 1.000
3 Lembaga Sertifikasi Profesi / LSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK (unit) 50 50 100
4 Tenaga kerja industri terampil di bidang industri berbasis kompetensi (ribu orang)
130 150 350
5 Tenaga kerja industri ahli di bidang industri yang tersertifikasi (ribu orang)
20 25 50
6 Lembaga Pendidikan / akademi komunitas berbasis kompetensi (unit)
20 25 50
Sasaran penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan menurut jenis pekerjaan
Sasaran Pembangunan Infrastruktur Kompetensi
36
1. Pemanfaatan sumber daya alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk:a. pendalaman dan penguatan struktur Industri, b. peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan sumber daya alam;
danc. memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan Industri
2. Untuk mencapai tujuan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, maka diproyeksikan kebutuhan dan pasokan sumber daya alam untuk industri hulu berbasis mineral tambang, migas dan batubara, serta agro .
3. Program Pengembangan :a. Pengelolaan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan
berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik b. Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alamc. Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAMB
37
Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Sumber Daya Alam Industri Hulu
NO KELOMPOK
/ J ENIS INDUSTRI
KEBUTUHAN DAN PASOKAN SUMBER DAYA ALAM
KAPASITAS PRODUKSI (ton per tahun)
KEBUTUHAN BAHAN BAKU (ton per tahun) KETERSEDIAAN
BAHAN BAKU (J uta TON) 2015-2020 2020-2025 2025-2035 2015-2020 2020-2025 2025-2035
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I INDUSTRI HULU BERBASIS MINERAL TAMBANG
1 Besi Baja Dasar 12 juta 17 juta 25 juta 20 juta 28 juta 40 juta
Cadangan bijih besi / pasir besi : 1.217 * Konsentrat dengan kandungan besi 62%
2 Nikel 200 ribu 250 ribu 300 ribu 11 juta 14 juta 17 juta
Cadangan bijih nikel : 2.905 * Total kandungan nikel Bahan baku nickel ore (1,8%)
3 Tembaga 500 ribu 750 ribu 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta Cadangan bijih Tembaga : 3.044 * Kadar konsentrat 25%
4 Aluminium 300 ribu 600 ribu 1 juta 600 ribu 1,2 juta 2 juta
Cadangan bauksit : 1.129 * Bahan baku alumina kadar minimum 50%
38
Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Sumber Daya Alam Industri Hulu
NO KELOMPOK
/ J ENIS INDUSTRI
KEBUTUHAN DAN PASOKAN SUMBER DAYA ALAM
KAPASITAS PRODUKSI (ton per tahun)
KEBUTUHAN BAHAN BAKU (ton per tahun) KETERSEDIAAN
BAHAN BAKU (J uta TON) 2015-2020 2020-2025 2025-2035 2015-2020 2020-2025 2025-2035
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
II INDUSTRI HULU BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA;
1 Industri Petrokimia Hulu (olefin)
15,7 juta 20,5 juta 30 juta Gas : 7,3 juta
Batubara : 12,4 juta
Gas : 13,5 juta
Batubara : 23 juta
Gas : 19,7 juta
Batubara : 33,5 juta
Minyak bumi : 3,7 Milyar Barrel (503 juta ton)
Gas bumi : 152,89 TCF (3.142 juta ton)
CBM : 453,3 TCF (9.315 juta ton)
Shale gas : 574 TCF (11.796 juta ton)
Batubara : 21.131,84 juta ton
2 Industri Petrokimia Hulu (aromatik)
3,5 juta 4,2 juta 5,6 juta Minyak bumi : 71 juta
Minyak bumi : 82,3 juta
Minyak bumi :
105 juta
III INDUSTRI HULU BERBASIS AGRO
1 Industri Bahan Penyegar (kakao)
0,80 juta 1,05 juta 1,37 juta 0,90 juta 1,42 juta 1,85 juta Biji kakao: 2015-2019 : 1,36 2020-2024 : 2,04 2025-2035 : 2,86
2 Industri Oleofood, Oleokimia dan Kemurgi (kelapa sawit)
42,9 juta 59,5 juta 75 juta 25,3 juta 37,4 juta 47,5 juta CPO : 2015-2019 : 40 2020-2024 : 50 2025-2035 : 60
39
1. Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional
2. Dalam rangka pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, maka perlu dipetakan kebutuhan teknologi yang akan dikembangkan untuk masing-masing kelompok industri prioritas.
3. Program Pengembangan :a. Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara balai-balai industri
dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi.
b. Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis.
c. Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri melalui kerjasama dengan lembaga penjamin resiko pemanfaatan teknologi yang ditunjuk pemerintah.
d. Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri.
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi IndustriC
40
3. Program Pengembangan (lanjutan) :e. Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil
temuannya dimanfaatkan secara komersial di industrif. Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project)
apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri. g. Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA melalui skema
insentif pajak (double tax deductable) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat.
h. Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.
i. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.
j. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri.
k. Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.
l. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri
41
1. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.
2. Ruang lingkup Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi meliputi:a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan
berinovasi; b. Pengembangan sentra Industri kreatif; c. Pelatihan teknologi dan desain; d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar
negeri
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan InovasiD
42
3. Program Pengembangan:a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan
berinovasi (Pembangunan techno park, pusat animasi dan pusat inovasi) b. Pengembangan sentra Industri kreatif (Bantuan mesin peralatan dan bahan
baku/penolong, Pembangunan UPT, Bantuan desain dan tenaga ahli, serta Fasilitasi pembiayaan)
c. Pelatihan teknologi dan desain (Pelatihan desain dan teknologi, dan Bantuan tenaga ahli)
d. Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI, serta Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta dan desain industri)
e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif (Promosi dan pameran di dalam negeri, Promosi dan pameran di luar negeri, dan Penyediaan fasilitas trading house di luar negeri)
43
No SasaranPeriode
2015-2020 2020-2025 2025-2035
1 Bertambahnya ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi
10
12 23
2 Pengembangan Sentra Industri kreatif (% dari total sentra IKM yang dikembangkan/dikuatkan) 30 30 30
3 Terlatihnya SDM IKM di bidang teknologi dan desain (orang) 200 240 460
4 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Industri kecil : a. paten 25 30 75b. desain industri 30 35 100c. hak cipta 30 35 100d. Merk 1.200 1.500 3.250
5 Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk Industri kreatif:
a. luar negeri 11 15 24b. dalam negeri 29 40 60
Sasaran Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi
44
1. Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.
2. Berdasarkan UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri.
Penyediaan Sumber Pembiayaan E
InvestasiTahun
2013 2015-2020 2020-2025 2025-2035
PMA (US$ Milyar) 15,9 119,4 203,2 706,9
PMDN (Rp Trilyun) 51,2 497,2 848,8 2.942,7
Proyeksi Penyediaan Sumber Pembiayaan secara kumulatif
45
VII.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
46
STANDARDISASI INDUSTRIA
1. Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor.
2. Pengembangan Standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan Pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC)
3. Sasaran pengembangan standardisasi industri meliputi a. Penyusunan rancangan dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman
Tata Carab. Pembentukan Lembaga sertifikasi produk untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian c. Penyediaan Laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk
pelaksanaan penilaian kesesuaiand. Peningkatan Auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi
untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian e. Peningkatan kuantitas Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Industri (PPNS-I)4. Program Pengembangan :
a. Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri
b. Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar
47
No UraianTarget
2015-2020 2020-2025 2025-20351 Tersusunnya Rancangan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau
Pedoman Tata Cara sesuai kebutuhan industri prioritas (judul)
500 1.000 2.000
2 Diberlakukannya SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib untuk kelompok industri prioritas (regulasi)
50 50 100
3 Terbentuknya Lembaga sertifikasi produk untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian (unit)
10 10 20
4 Tersedianya Laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian (unit)
15 15 30
5 Meningkatnya jumlah auditor/ asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian (orang)
500 500 1.000
6 Meningkatnya jumlah Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara (orang)
500 1.000 2.000
Sasaran penambahan kebutuhan standardisasi industri
48
Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.
INFRASTRUKTUR INDUSTRI B
No Jenis Energi Tahun2014 2020 2025 2035
1 Listrik (GWh) 70.777 123.554 178.845 446.993 2 Gas (Milyar MBTu) 482.937 621.712 782.691 1.559.8313 Batubara (ribu ton) 33.571 45.238 58.571 83.095
Proyeksi Kebutuhan Energi untuk Industri Tahun 2014-2035
1. Energi
Untuk mendukung pertumbuhan industri nasional yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri meliputi:a. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan
energi untuk mendukung pembangunan industri;b. Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;c. Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi; d. Pengembangan sumber energi yang terbarukan;e. Diversifikasi dan konservasi energi; danf. Pengembangan industri pendukung pembangkit energi.
49
Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah a. memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau
siap bangun, b. jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, c. tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau d. kemudahan dalam mendapatkan perizinan. Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:e. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang
terkait pertanahan.f. Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan
dan penyusunan rencana induk (masterplan).g. Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (Land Bank) untuk
pembangunan kawasan industri. h. Pembangunan kawasan industri. i. Koordinasi antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kementerian/lembaga
terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten /Kota.
j. Melakukan review terhadap pengembangan KPI
2. Lahan Industri
50
Uraian Tahun2015-2020 2020-2025 2025-2035
Kebutuhan lahan kawasan industri (Ha) 6.000 9.000 35.000
Kebutuhan lahan non-kawasan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri (Ha)
4.000 6.000 25.000
Total Kebutuhan Lahan Industri (Ha) 10.000 15.000 60.000
Jumlah Kawasan Industri yang akan dibangun (unit)
4 6 26
Proyeksi Kebutuhan Lahan Kawasan Industri dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035
Uraian 2015-2020 2020-2025 2025-2035
Total Kebutuhan Lahan Industri (Ha) 10.000 15.000 60.000Daya Listrik (MW per tahun) 600 900 3.900Air baku (juta m3 per tahun) 50 75 325Telekomunikasi (ribu sst) 300 450 1.800Kapasitas Angkut (TEUs per tahun) 80.000 120.000 480.000
Proyeksi Tambahan Kebutuhan Daya Listrik, Air Baku, Telekomunikasi dan Kapasitas Angkut untuk Industri Tahun 2015-2035
51
a. Tujuan Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) :i. Menjamin ketersediaan, keamanan/kerahasiaan, kualitas, dan akses terhadap data dan/atau
informasi industri ii. Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan / pemrosesan, analisis,
penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu
iii. Meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri
b. Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi:i. Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online.ii. Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi
industri.iii. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders.iv. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal.v. Terkoneksinya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang
dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam rangka pertukaran data.
vi. Tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional.vii. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada seluruh stakeholders.viii. Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala
3. Sistem Informasi Industri Nasional
52
c. Institusi-institusi pemilik sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Industri Nasional secara garis besar terdiri atas: i. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.ii. Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan insitusi yang membidangi perindustrian.iii. Institusi di negara lain atau organisasi internasional
d. Tahapan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional i. Tahap Perencanaan (2015-2016)ii. Tahap Pengembangan Sistem (2015-2018)iii. Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (2015-2020)iv. Tahap Pengembangan Interkoneksi (2016-2020)
53
VIII. PEMBERDAYAAN INDUSTRI
54
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH (IKM)A
1. Pemberdayaan IKM dimaksudkan untuk untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk pasar dalam negeri dan ekspor.
2. Program yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan IKM meliputi :a. Penguatan kapasitas kelembagaan bagi IKMb. Pemberian fasilitas bagi IKM
3. Kebijakan afirmatif untuk IKM meliputi:a. Pengembangan IKM yang sejalan dengan penguatan struktur industri dengan
memperbesar keterkaitan antara industri besar dengan IKMb. Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaanc. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk
menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama
d. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM.
e. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.
f. Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil
55
No Sasaran Periode2015-2020 2020-2025 2025-2035
I PENGUATAN KELEMBAGAAN 1 Penguatan Sentra IKM (sentra) 1.090 1.305 2285
2 Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) 110 260 685
3 Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (orang) 1.000 1.200 2.100
4 Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah (orang) 590 649 1282
Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM
56
No Sasaran Periode
2015-2020 2020-2025 2025-2035II PEMBERIAN FASILITAS 1 Peningkatan kompetensi SDM (Orang) 545 760 14152 Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM) 8805 14290 39350
3 Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong (unit IKM) 600 975 2300
4 Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM) 815 1165 26655 Pengembangan produk (unit IKM) 2065 2650 6390
6 Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM) 85 135 365
7 Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM) 1150 1500 2200
8 Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM) 5200 6300 12600
9 Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan) 10 10 15
10 Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM) 145 280 790
11 Fasilitasi HKI terhadap IKM (unit IKM) 1250 1500 3250
12 Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM) 2500 3000 6000
Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM
57
1. Industri hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
2. Lingkup penerapan industri hijau meliputi standardisasi, sertifikasi dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.
3. Strategi pengembangan industri hijau akan dilakukan yaitu: a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan b. membangun industri baru dengan menerapkan standar industri hijau
5. Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau :a. Penetapan standar industri hijaub. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang
terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijauc. Pemberian bantuan prasarana dan fasilitas untuk industri hijau
INDUSTRI HIJAUB
58
NO URAIANPERIODE
2015-2020 2020-2025 2025-20351 Tersusunnya standar industri hijau (jenis
industri) 50 50 200
2 Terakreditasinya lembaga sertifikasi (unit) 25 30 603 Tersertifikasi auditor industri hijau (orang) 100 200 300
4 Bantuan prasarana industri hijau pada sentra IKM (unit) 50 50 100
5 Bantuan fasilitasi untuk sertifikasi industri hijau (kegiatan) 20 20 50
Sasaran Pengembangan Industri Hijau
59
1. Industri strategis adalah Industri yang :a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat
hidup orang banyak; b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara
2. Industri strategis dikuasai oleh negara melalui :a. pengaturan kepemilikan; b. penetapan kebijakan; c. pengaturan perizinan; d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan e. pengawasan.
3. Strategi pembangunan industri strategis sebagai berikut:a. Mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah
sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional;
b. Mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
c. Mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif.
d. Mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
INDUSTRI STRATEGISC
60
4. Program pengembangan industri strategis sebagai berikut:a. Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentub. Pembentukan usaha patungan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan
industri strategisc. Pengalihan sebagian modal yang dimiliki pemerintah pada industri strategis kepada
pemerintah daerahd. Pemberian Fasilitas kepada Industri Strategis yang melakukan:
i. pendalaman struktur;ii. penelitian dan pengembangan teknologi;iii. pengujian dan sertifikasi;iv. restrukturisasi mesin dan peralatan;
e. Renegosiasi kepemilikan industri strategis oleh pemerintah yang dimiliki oleh swasta nasional atau asing.
f. Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan
61
1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk:a. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan
usaha dan masyarakat. b. Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik,
mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
c. Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.
2. Sasaran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi:a. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Kementerian / Lembaga
Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta maupun masyarakat.
b. Peningkatan capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). c. Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN.d. Peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI D
62
3. Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri :a. Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak,
pameran dan talk show.b. Pemberian insentif sertifikasi TKDN.c. Program membangun kecintaan, kebanggaan dan kegemaran penggunaan produk
dalam negeri melalui pendidikan.d. Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan
produk dalam negeri.e. Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam
negeri.f. Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa. g. Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan
penguatan struktur industri.
UraianTahun
2020 2025 2030 2035Persentase Belanja Modal Pemerintah untuk pengadaan barang/jasa produksi Dalam Negeri (persen)
25 30 35 40
Sasaran Penggunaan Belanja Modal dari APBN untuk pengadaan barang/jasa produksi Dalam Negeri
63
1. Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk :a. melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri;b. membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan
daya saing industri dalam negeri;c. meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global,
dan;d. meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
2. Lingkup kerja sama internasional di bidang industri meliputi:a. Pemanfaatan akses pasar produk industri;b. Peningkatan kapasitas sumber daya industri;c. Pemanfaatan rantai suplai global, d. Peningkatan investasi industri, dan e. Pengolahan data dari kegiatan industrial intelligence di Negara akreditasi.
3. Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri antara lain:a. Perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industrib. Peningkatan Akses Sumber Daya Industri yang dibutuhkan dalam mendukung
peningkatan produktivitas Industri Dalam Negeric. Pengembangan jaringan rantai suplai global d. Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri
KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM BIDANG INDUSTRIE
64
Sasaran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri
No Sasaran Periode
2015-2020 2020-2025 2025-2035
1 Penambahan jumlah negara sebagai pasar utama / main countries produk industri (negara)
2 2 5
2 Meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik (kerjasama)
5 5 10
3 Meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global (rantai suplai)
5 5 10
4 Terselenggaranya forum investasi industri diluar negeri (forum)
15 15 30
Kementerian PerindustrianGedung Kementerian Perindustrian Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta SelatanTelp/Fax : (021) 5255509 Website :
http://kemenperin.go.id
TERIMA KASIH