Rencana Aksi Nasional Penanggulangan AIDS pada Buruh ... · 4.2 Fokus Geografis BAB V KEBUTUHAN DAN...
Transcript of Rencana Aksi Nasional Penanggulangan AIDS pada Buruh ... · 4.2 Fokus Geografis BAB V KEBUTUHAN DAN...
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan AIDS pada Buruh Migrant
(2012 – 2016)
Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH Sekretaris - KPAN
Jakarta – 19 Juli 2011
2
Sistematika
1. Situasi Epidemi HIV & AIDS pada
Buruh Migrant
2. Isi Dokumen
3. Proses Penyusunan
4. Rencana Aksi Nasional 2012 - 2016
5. Penutup
SEKILAS HIV PADA CTKI/TKI Laporan HIPTEK (2009) pada pemeriksaan medis
CTKI di 10 sarkes besar anggota HIPTEK. Dari
162.027 yang diperiksa, terdapat 174 yang HIV+;
atau setara Prevalensi HIV 0.11 persen.
Data korban traficking (IOM-UNDP) persentase HIV
sebesar 1%.
Prevalensi HIV pada CTKI hanya kalah dari
Prevalensi HIV di Provinsi Papua (175 kasus per
100.000 penduduk).
Mayoritas CTKI/TKI adalah perempuan dari kampung
Sesuai data laporan HIPTEK & hasil berbagai penelitian
terkait kerentanan Buruh Migrant perlu respon
penanganan yang lebih baik perlu Rencana Aksi Nasional.
5
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Pendahuluan
1.2 Proses Penyusunan
BAB II SITUASI EPIDEMI &
PENANGGULANGAN AIDS
2.1 Situasi Epidemi HIV
2.2 Situasi Penanggulangan HIV dan
AIDS
2.3 Tantangan
2.4 Kajian
BAB III STRATEGI
PENANGGULANGAN HIV DAN
AIDS
3.1 Arah Kebijakan Nasional
3.2 Prinsip & Dasar Kebijakan
3.3 Tujuan
3.4 Strategi
BAB IV RENCANA AKSI NASIONAL
4.1 Area
4.2 Fokus Geografis
BAB V KEBUTUHAN DAN
MOBILISASI SUMBER DAYA
5.1 Sumber Daya Manusia
5.2 Pendanaan
5.3 Sarana dan Prasarana
BAB VI MONITORING DAN
EVALUASI
6.1 Target Tahunan Cakupan
6.2 Kerangka Kerja & Indikator
6.3 Meknisme Monev
6.4 Pengembangan Kapasitas
BAB VII PENUTUP
1. Pembentukan Tim Inti Penyusun [TIP]
2. Penyusunan Kerangka dalam Rapat Pokja Dunia Kerja
3. Penulisan dan Pengayaan berdasarkan Studi Dokumen.
4. Focus Group Discussion / Indepth Interview oleh TIP
5. Pertemuan Pokja Dunia Kerja [Unit MMP] untuk Pengayaan
6. Pertemuan untuk Review oleh Expert Panel (BNP2TKI,
Kemenaker, Kemkes, Kemlu, Aktivis Buruh Migrant, Aktivis
Peduli AIDS, PPTKIS dan Akademisi)
7. Lokakarya Nasional.
8. Konsinyering Draft Akhir oleh TIP & KPAN
9. Lokakarya di Daerah.
10.Finalisasi Dokumen oleh TIP untuk penyerahan ke KPAN.
Proses Penyusunan RAN
1. Perluasan Cakupan dan Perbaikan Kualitas Upaya
Pencegahan terhadap Kelompok Migrant
1. Perluasan edukasi HIV & AIDS pada semua siklus migrasi (termasuk
peran SKPD di daerah dan kewajiban / peran PPTKIS)
2. Perbaikan kualitas BLKLN (materi, instruktur dan sarana)
3. Perbaikan kualitas PAP (materi, instruktur dan sarana)
2. Perluasan Cakupan dan Perbaikan Kualitas Upaya Dukungan,
Pengobatan & Perawatan terhadap Kelompok Migrant
1. Pemamfaatan VCT & mandatory test HIV pada buruh migrant sebagai
kesempatan untuk peningkatan pengetahuan & akses layanan
2. Perbaikan penanganan buruh migrant HIV dan sistem rujukan ke
layanan CST di daerah dan perluasan ketersediaan akses layanan.
3. Peningkatan pemanfaatan asuransi TKI untuk mendanai CST pada TKI
3. Menghilangkan Praktek Test HIV yang Mandatory
1. Test HIV bukan sebagai syarat untuk pekerjaan
RAN Penanggulangan AIDS (1/3)
4. Penguatan Kolaborasi Multipihak
1. Perbaikan / harmonisasi peran lembaga pemerintah terkait (di pusat
dan di daerah)
2. Koordinasi & sinergi pemerintah dan masyarakat
5. Peningkatan Mobilisasi Sumber Dana
1. Koordinasi dalam perencanaan & penganggaran
2. Mobilisasi sumber dana untuk effektifitas penangangan respon AIDS
pada buruh migran (terutama peningkatan alokasi APBD)
6. Pengembangan Intervensi Struktural
1. Peningkatan atensi dan peran positif pemangku-kepentingan
2. Adanya kebijakan yang lebih baik dan bersifat kompherensif dan
mengikat semua pihak , termasuk antara lain:
• Pengaturan peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
• Perbaikan UU 39/2004 tentang Penempatan & Perlindungan TKI LN
RAN Penanggulangan AIDS (2/3)
7. Perencanaan Program Berbasis Data & SIM
1. Adanya prioritas program sesuai data / fakta yang ada
2. Institusionalisasi sistem manajemen dan informasi data (termasuk
pembangunan sistem database penempatan TKI yang handal)
3. Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan monitoring & evaluasi (Monev)
yang sistemik dan berkesinambungan.
8. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
1. Perbaikan kesepakatan bersama Indonesia dan negara penerima
terkait perlindungan dan akses layanan
2. Peningkatan pemahaman konsulat & diplomat RI di luar negeri tentang
isu HIV & AIDS pada buruh migrant ; dan optimalisasi peran kantor
KBRI dalam peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan pada
buruh migrant (perlindungan hak kesehatan)
3. Peningkatan dan sinergi kerjasama dengan NGO di negara setempat
RAN Penanggulangan AIDS (3/3)
PRIORITAS RAN
• Fokus Area –Pencegahan (edukasi CTKI) – Perawatan, Dukungan dan Pengobatan – Mitigasi Dampak Sosial & Ekonomi – Perbaikan Manajemen Respon & Penciptaan
Lingkungan Yang Kondusif
• Fokus Geografis – Daerah Asal pengirim buruh migran terbanyak
(documented dan undocumented MW) – Daerah transit buruh migrant (termasuk daerah
perbatasan langsung dan jalur migrasi)
FOKUS GEOGRAFIS
• Provinsi Pengirim: – Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa
Tengah, NTB, Sumsel, Sumatera Utara, NTT.
• Wilayah Transit: – DKI Jakarta, Kalbar, Kepri, Kaltim,
Banten.
PELAKSANA
1. Kemen Tenaga Kerja & Transmigrasi 2. BNP2TKI 3. Kementrian Kesehatan 4. Kantor Pemberdayaaan Perempuan & PA 5. Kementrian Luar Negeri 6. Kemen Hukum & HAM 7. Kementrian Pendidikan Nasional 8. Kementrian Sosial 9. Kemenko Kesra 10.Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
PELAKSANA
11.Asosiasi PJTKI / PPTKIS (APJATI, HIMSATAKI, dll) 12.Asosiasi Sarana Kesehatan (HIPTEK, GAMCA, dll) 13.Asosiasi Pelatihan TKI Swasta (AP2TKI, dll)
P e n u t u p
Bersama kita harus menyelamatkan buruh migrant luar negeri kita dari epidemi AIDS dan Narkoba.
Dibutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk draft RAN ini sehingga lebih effective menjawab masalah dan applicable dalam realisasi-nya.
15