RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) TAHUN 2015 …...Indonesia (RI) yang melaksanakan visi dan misi Presiden...
Transcript of RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) TAHUN 2015 …...Indonesia (RI) yang melaksanakan visi dan misi Presiden...
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 i
RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
TAHUN 2015 – 2019 (REVISI 2) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III PANGKALPINANG
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 ii
KATA PENGANTAR
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG
Rencana Aksi Program P2P mendukung pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik
Indonesia (RI) yang melaksanakan visi dan misi Presiden RI yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini
adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 agenda prioritas
yang dikenal dengan NAWA CITA. Program P2P mempunyai peran
dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif. Sehubungan hal
tersebut, maka Kantor Kesehatan Pelabuhann (KKP) Kelas III Pangkalpinang sebagai
salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI ikut berkontribusi dalam mewujudkannya.
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif yang menguraikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
2015-2019. Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini maka uraian
rencana kegiatannya disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Rencana
Aksi Kegiatan ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang
merupakan pejabaran lebih rinci dari indikator Program P2P serta perkiraan anggaran
yang dibutuhkan. Dalam upaya mencapai indikator tersebut, maka perlu melibatkan lintas
sektor dan unit yang terkait khususnya di lingkungan kerja KKP Kelas III Pangkalpinang
meliputi Sub Bagian tata Usaha (Subag TU), Seksi Pengendalian Karantina dan
Surveilans Epidemiologi (PKSE) dan Seksi Pengendalian Risiko Lingkungana dan
Kesehatan Lintas Wilayah (PRL & KLW).
Terima kasih.
Pangkalpinang, Januari 2019
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Pangkalpinang
Sirjon Sihotang, SKM NIP 196105151984021002
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 iii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL .................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
A. Latar Belakang .................................................................................................... 1
B. Kondisi Umum ..................................................................................................... 3
C. Dasar Hukum ...................................................................................................... 5
D. Struktur Organisasi danWilayah Kerja................................................................ 7
E. Potensi dan Permasalahan ................................................................................. 9
F. Lingkungan Strategi ............................................................................................ 13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI ........................................... 20
A. Visi dan Misi ........................................................................................................ 20
B. Tujuan ................................................................................................................. 21
C. Sasaran Strategis................................................................................................ 21
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................. 23
A. Arah Kebijakan .................................................................................................... 23
B. Strategi ................................................................................................................ 24
BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN ................................................................ 29
A. SUB Bagian Tata Usaha ..................................................................................... 29
B. Seksi PKSE ......................................................................................................... 32
C. Seksi PRL & KLW ............................................................................................... 33
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI ...................................................................... 36
A. SUB Bagian Tata Usaha .................................................................................... 37
B. Seksi PKSE ......................................................................................................... 37
C. Seksi PRL & KLW ............................................................................................... 38
BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 39
LAMPIRAN
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun
2015 dan Renstra Kemenkes RI 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan
(Kepmenkes) nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Ditjen P2P menyusun Rencana
Aksi Program (RAP) tahun 2015-2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kemenkes
dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan Tupoksi Ditjen P2P
termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun
mendatang.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-
2019 kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun RAK
dengan periode waktu yang sama yakni tahun 2015–2019 sesuai dengan Tupoksinya
masing-masing. Dengan demikian, RAK KKP Kelas III Pangkalpinang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen P2P dan Renstra KemenkesTahun 2015-
2019.
Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang ini menguraikan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019 untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen P2P. Disamping uraian kegiatan, RAK ini juga
dilengkapi dengan indikator-indikator yang merupakan penjabaran lebih rinci dari
indikator Program P2P, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Untuk
memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini, maka uraian rencana
kegiatannya disusun berdasarkan Tupoksi dari bagian yang ada di KKP Kelas III
Pangkalpinang.
Wilayah yang menjadi wewenang KKP dalam Tupoksinya adalah Pelabuhan,
Bandara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD), dimana merupakan pintu gerbang
negara yang berperan sebagai kontak pertama dengan dunia luar dan merupakan
etalase dari suatu wilayah negara. Pelabuhan, Bandara dan PLBD tidak hanya
berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, alat angkut, jasa dan manusia
tetapi sudah berkembang menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak
tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata dan tempat umum lainnya. Beragam
permasalahan yang timbul sebagai dampak dari peran pelabuhan, bandara dan
PLBD yang demikian penting dalam tatanan ekonomi dan peradaban manusia.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 2
Dengan banyaknya orang yang terlibat didalam aktivitas di Pelabuhan, Bandara dan
PLBD, maka merupakan risiko mudah terjadinya penyebaran penyakit menular dari
satu orang kepada orang lain dan/atau dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan
antar negara.
Peran KKP sangat penting dalam melakukan cegah tangkal penyakit sebagai
garda terdepan dari Kemenkes untuk menangkal masuknya penyakit dari luar negeri
dan mencegah keluarnya penyakit ke negara lain sebagai suatu kewajiban dalam
mengamankan jalannya lalu lintas internasional. Disamping melakukan cegah tangkal
penyakit, KKP juga berkewajiban untuk mengendalikan/menghilangkan faktor risiko
kesehatan yang muncul sebagai dampak dari meningkatnya aktifitas di bandara,
pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit
potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).
Dalam menjalankan tugasnya, KKP tidak hanya mengacu kepada peraturan
perundangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mengacu kepada komitmen
internasional yakni International Health Regulation (IHR) 2005. Di dalam IHR 2005
diberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan
Persyaratan Kapasitas Inti bagi Pelabuhan, Bandara dan PLBD; agar setiap saat (a)
menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas
diagnostik dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan
perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan
kerja yang memadai; (b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk
pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c)
menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin
lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang
ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas
katering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat
yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan
pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel
terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoar didalam dan disekitar pintu
masuk.
International Health Regulation juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat
merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC (Public Health Emergency of
International Concern) dengan kapasitasnya : (a) menyediakan respon emergensi
kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 3
rencana kontingensi emergensi kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan
koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan
kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan
perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang
tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian,
pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan
ruangan yang memadai dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk
mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana
diagnosis, dan bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih
baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan tindakan
yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus, hapus hama,
dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan
paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini. (f)
menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan (g)
menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih
dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam melakukan rujukan bagi pelaku
perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang sebagai leading sektor
pembangunan kesehatan di wilayah pelabuhan/bandara mempunyai peran yang
sangat penting dalam mewujudkan kondisi pelabuhan/bandara yang sehat di wilayah
kerjanya. Untuk itu, KKP Kelas III Pangkalpinang perlu meningkatkan profesionalisme
agar mampu berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pencapaian
program/ sasaran pembangunan kesehatan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya ikut
berkontribusi dalam pencapaian RAP Ditjen P2P yang mempunyai peran dan
berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif. Rencana Aksi
Program P2P mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi
dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”
B. KONDISI UMUM
Pelabuhan dan Bandara merupakan point of entry (pintu masuk) negara yang
berpotensi besar untuk masuk dan keluarnya penyakit dari dan atau ke
negara/daerah lain, sehingga mempunyai faktor risiko terjadinya penularan penyakit
antar negara/daerah. Dewasa ini masyarakat dunia tengah mengalami
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 4
perkembangan dan perubahan cepat yang memberikan berbagai akibat pada umat
manusia, baik yang berdampak positif maupun negatif. Perubahan dan
perkembangan di dunia serta pengaruh dari berbagai factor kerusakan lingkungan
tersebut akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang penyakit
menular. Permasalahan tersebut antara lain munculnya penyakit menular tertentu
atau Penyakit Infeksi Emerging (PIE) seperti Flu Burung, Pes, Ebola, MERS,
Meningitis Meningokokus dan penyakit infeksi emerging baru. Pada saat ini MERS-
CoV, Flu Burung, Zika dan Yellow fever masih berjangkit. Disamping itu
bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya ”overcrowding” mempercepat
penularan penyakit dari orang ke orang. Faktor pertumbuhan dan mobilitas penduduk
ini juga mempengaruhi perubahan gambaran epidemiologis serta virulensi dari
penyakit menular tertentu.
International Health Regulation tahun 2005 menuntut setiap Negara mampu
mencegah, melindungi dan menanggulangi penyebaran PHEIC antar Negara tanpa
memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu. Dengan
semakin cepatnya perkembangan penyakit baik New Emerging disease dan
Emerging Infection Desease, maka pelabuhan sebagai pintu masuk dari dan keluar
daerah/ Negara merupakan tempat yang potensial dalam penyebaran/transmisi faktor
risiko maupun penyakit itu sendiri.
Berdasarkan kegiatan surveilans alat angkut, orang dan barang di KKP Kelas III
Pangkalpinang, diketahui bahwa rata-rata kedatangan dan keberangkatan kapal
setiap bulannya masing-masing sebanyak 1.390 kapal yang meliputi 1.354 kapal
(97,4%) dari domestik dan 40 kapal (2,6%) dari luar negeri.. Rata-rata kedatangan
dan keberangkatan crew/ABK kapal sebesar 2.945 orang, sedangkan rata-rata
kedatangan penumpang kapal sebesar 2.201 orang dan keberangkatan sebesar
1.894 orang. Rata-rata jumlah jama’ah umroh sebesar 412 orang/bulan.
Gambaran kondisi umum yang ada saat ini, dapat teridentifikasi dan dianalisa
berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas III Pangkalpinang. Beberapa
peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional,
hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan
masyarakat, berlakunya IHR revisi 2005 dan terbitnya Permenkes RI Nomor :
356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011;
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 5
Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis
kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen P2P dan Kemenkes mulai meningkat.
Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen
P2P Kemenkes RI sehingga tidak menjadi urusan pemerintah daerah dan tidak
berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah
adalah sebagai institusi perwakilan Kemenkes yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal dan berpedoman
pada ketentuan yang berlaku.
Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan
semakin meningkatnya aktifitas di bandara dan pelabuhan. Hal ini menyebabkan
meningkatnya peluang transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya
yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.
Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah
kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang
berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan
percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak
optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak
terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan
pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya
sistem deteksi, respon dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan
kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis
masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka diperlukan RAK KKP Kelas III
Pangkalpinang sebagai penjabaran dari rencana aksi program P2P yang diharapkan
dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan pelayanan kesehatan
pelabuhan di wilayah kerjanya. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan
pelaksanaan kegiatan/anggaran ini dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada
peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, maka
rencana yang telah disusun diharapkan dapat terlaksana sesuai rancangan.
C. DASAR HUKUM
1. UU Nomor : 1 Tahun 1962tentang Karantina Laut;
2. UU Nomor : 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;
3. UU Nomor : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 6
4. UU Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. UU Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. PP Nomor : 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. PP Nomor : 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Inpres Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang
untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
10. Permenkes Nomor : 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat
Menimbulkan Wabah;
11. Permenkes Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor
48/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja kKP;
12. Kepmenkes
13. Nomor : 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan
Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Pelabuhan Laut Utama Keppel
ADPEL;
14. Kepmenkes Nomor : 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan
Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan;
15. Kepmenkes Nomor : 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Terpadu;
16. Kepmenkes Nomor : 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
17. Kepmenkes Nomor : 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kemenkes;
18. Kepmenkes No. : 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi
SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;
19. Kepmenkes No. : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Karantina Kesehatan pada Penanggulangan KKKMMD;
20. Keputusan Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan
Kantor Kesehatan Pelabuhan;
21. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan
epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
22. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara;
23. International Health Regulation (IHR) 2005.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 7
KEPALA KANTOR
Sirjon Sihotang, SKM
KASUBAG TU
Sahabudin, SKM, MPH
KASI PRL & KLW
Jhonson S, SKM
KASI PKSE
Nuryanto, SKM, MPH
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA
1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan tata kerja KKP Kelas III Pangkalpinang mengacu
pada Permenkes RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor
2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
Gambar 1. Struktur Organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2018
Berdasarkan Permenkes RI Nomor: 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja KKP, sebagaimana telah diubah dengan Permenkes
RI Nomor 2348 tahun 2011 tentang Perubahan atas permenkes Nomor 356
tahun 2008, maka Struktur Organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang adalah
sebagai berikut: Kepala Kantor, Kasub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi PKSE,
Kepala Seksi PRl & KLW, Instalasi, Wilayah Kerja, dan Kelompok Jabatan
Fungsional. Menurut peta jabatan pegawai KKP Kelas III Pangkalpinang
berjumlah 54 orang, terdiri dari, Eselon III : 1 orang, Eselon IV : 3 orang, Jabatan
fungsional tertentu: 3 orang, dan Jabatan fungsional umum : 47 orang.
INSTALASI 1. Poliklinik 2. Laboratorium Klinik 3. Farmasi
KELOMPOK JABATAN 1. Entomolog 2. Epidemiolog 3. Sanitarian 4. Dokter 5. Perawat
WILAYAH KERJA 1. Pangkalbalam 2. Tanjung Pandan 3. Manggar 4. Muntok 5. Belinyu 6. Sungai Selan 7. Bandara Depati Amir
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 8
2. Wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang
Berdasarkan Permenkes Nomor: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes
Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan :
a. Pelabuhan Pangkalbalam
Pelabuhan Pangkalbalam merupakan pelabuhan Internasional terbesar yang
berada di Jantung Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Jl.
Yos Udarso No 47 Pangkalpinang 33115, dibangun tahun 1981, luas tanah
720 m2, bangunan 217 m2, status tanah milik PT. Pelindo (persero), status
bangunan milik Kemenkes RI.
b. Pelabuhan Muntok
Pelabuhan Muntok merupakan pelabuhan Internasional yang berada di
wilayah Muntok Kabupaten Bangka Barat, tepatnya berlokasi di Pelabuhan
Muntok, dibangun tahun 2006, luas tanah 112 m2 luas bangunan 65 m2,
status tanah milik PT. Pelindo (Persero).
c. Pelabuhan Belinyu
Pelabuhan Belinyu merupakan pelabuhan Internasional yang berada
Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, tepatnya berlokasi di Pelabuhan laut
Belinyu (Status masih menumpang dengan KSOP (Kesyahbandaran dan
Otoritas pelabuhan Belinyu/Kementerian perhubungan).
d. Pelabuhan Sungai Selan
Pelabuhan Sungai Selan merupakan pelabuhan rakyat (lokal) yang berada di
Kecamatan Sungai Selan Kabupataen Bangka Tengah, tepatnya berlokasi di
Pelabuan Sungai Selan, luas tanah 50 m2,luas bangunan 45 m2 status tanah
dan bangunan milik PT. Pelindo (Persero).
e. Pelabuhan Tanjung Pandan
Pelabuhan Tanjung Pandan merupakan pelabuhan Internasional yang
berada di Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, tepatnya berlokasi di
Pelabuhan Tanjung Pandan, dibangun tahun1997, luas tanah 116 m2, luas
bangunan 112 m2, status tanah milik PT. Pelindo (Persero), status bangunan
milik Kemenkes RI. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki Pos
pengawasan di Bandara Hanandjoedin.
f. Pelabuhan Manggar
Pelabuhan Manggar merupakan pelabuhan Internasional yang berada di
Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, tepatnya berlokasi di
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 9
Pelabuhan Manggar, dibangun tahun 2006, luas tanah 154 m2, luas
bangunan 68 m2, status bangunan Kementerian Kesehatan, status tanah
milik Kementerian Perhubungan
g. Bandara Depati Amir Pangkalpinang
Bandara Depati Amir merupakan Bandara yang berada di Kota
Pangkalpinang, Pos Wilayah Kerja Bandara Depati Amir, Luas Ruang 10 m2
kepemilikan tanah dan bangunan PT. Angkasa Pura (Persero)
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN
1. Potensi
a. Letak Geografis KKP Kelas III Pangkalpinang
Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah Propinsi di Indonesia yang
terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Belitung serta pulau-
pulau kecil seperti pulau Lepar, Pongo, Mendanaw, dan pulau selat Nasik.
Total pulau yang telah bernama berjumlah 472 buah dan yang berpenghuni
hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian Timur Pulau Sumatera,
dekat dengan Propinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung di kenal sebagai
daerah penghasil timah. Bangka Belitung terdiri 7 daerah kabupaten/kota
yaitu, Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka
Selatan, Belitung Timur dan Pangkalpinang. Batas wilayah sebelah utara
dengan laut Natuna, sebelah timur selat Karimata, sebelah selatan dengan
laut Jawa, Sebelah barat dengan selat Bangka. Jumlah penduduk Babel
(2010) sebanyak 1.223.296 jiwa, terdiri dari laki-laki 935.635.094 jiwa dan
perempuan 588.202 jiwa dan luas wilayah 18.725,14 km2.
Letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang besar dan
strategi bagi pelayaran dan penerbangan (domestik dan Internasional), perlu
diwaspadai dalam upaya cegah tangkal penyakit menular di pintu masuk
negara, mengingkat dari 50 Pulau berpenghuni yang menjadi pintu masuk
baru terdapat 7 pintu masuk yang diawasi secara inten.
b. Sumber Daya Manusia
Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan
kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian
terhadap setiap perkembangan yang terjadi disekelilingnya. Upaya
pengembangan SDM di KKP Kelas III Pangkalpinang dilakukan dengan
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 10
memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang
pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini
memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim
yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi. Jumlah pegawai Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang sampai dengan tanggal 31
Desember 2016 sebanyak 54 orang ditambah tenaga pramubakti (satpam,
sopir dan cleaning service) 6 orang dengan rincian sebagai berikut :
1) Menurut Jabatan:
a) Jabatan Struktural : 4 orang
b) Staf/Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Tertentu : 3 orang
Jabatan Fungsinal Umum : 47 orang
2) Menurut Golongan:
a) Golongan II : 18 orang
b) Golongan III : 35 orang
c) Golongan IV : 1 orang
3) Menurut Pendidikan:
a) SD : - orang
b) SLTP : - orang
c) SLTA : 7 orang
d) D3 : 19 orang
e) D4 : 1 orang
f) S1 : 24 orang
g) S2 : 3 orang
c. Sarana dan Prasarana
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang memiliki 5 (lima)
buah gedung guna mendukung keberhasilan kegiatan. Adapun bengunan
tersebut meliputi : Banguan KKP Induk (Pelabuhan Pangkalbalam) dengan
luas bangunan 418 m² (tanah milik PT. Pelindo II), bangunan wilker Muntok
60 m2 (tanah milik PT. Pelindo II), bangunan wilker Tanjung Pandan 110 m2
(tanah milik PT. Pelindo II), bangunan wilker Manggar seluas 68 m2 (tanah
milik Kemenhub).
Sarana dan Prasarana di Wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang
lainnya masih terus dilakukan pengembangan dan pembenahan demi
pelaksanaan tupoksi KKP secara maksimal. Wilayah Kerja yang telah
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 11
memiliki tanah yakni di Wilayah Pelabuhan Pangkalbalam yaitu seluas 1.720
m2 (pengadaan) di wilayah Ketapang dan 3.211 m2 (hibah dari Pemerintah
Provinsi). Untuk wilayah kerja yang lain belum memiiki tanah sendiri.Untuk
Kendaraan Operasional penunjang kegiatan terdiri dari Roda 2 (dua)
sebanyak 13 unit (rusak berat sebanyak 1 unit) dan Roda 4 (empat)
sebanyak 10 unit diantaranya Ambulance sebanyak 3 unit (rusak berat
sebanyak 1 unit) dan 7 unit kendaraan khusus operasional (rusak berat
sebanyak 2 unit).
d. Anggaran
Tabel 1. Perbandingan Realisasi Anggaran KKP Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2016-2017
No Uraian Belanja
Pagu Realisasi
2016 2017 2016 2017
Jml % Jml %
1 Pegawai 3.314.221.000 5.469.962.000 2.500.904.143 75,46 5.051.894.693 92,36
2 Barang 5.278.653.000 3.086.109.000 2.929.263.333 55,49 2.513.483.238 81,45
3 Modal 1.155.499.000 2.255.593.000 377.727.112 32,69 2.148.946.844 95,27
Total 9.748.373.000 10.811.664.000 5.807.894.588 59,58 9.714.324.775 89,85
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa, terjadi kenaikan total
pagu anggaran dari tahun 2016 ke 2017 yaitu sebesar 9,8%. Realisasi
anggaran juga terjadi peningkatan sebesar 33.7%, dimana pada tahun 2017
sebesar 89,85% dan tahun 2016 sebesar 59,58%. Realisasi anggaran Tahun
2016 dan 2017 tersebut tidak memenuhi target (realisasi lebih kecil dari
target). Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam penyerapan anggaran (dari
standar biaya khusus) dan tidak maksimalnya penyerapan anggaran belanja
barang dan modal (terdapat sisa).
e. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)
KKP Kelas III Pangkalpinang dalam melaksanakan tugasnya mengacu
kepada peraturan perundangan yang berlaku baik tingkat nasional maupun
internasional (lihat pada BAB I Subbab Dasar Hukum). Di samping itu KKP
Kelas III Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan
Kemenkes yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal P2P, maka dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu
kepada pedoman pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal P2P. Adapun pedoman - pedoman tersebut antara lain
adalah Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Standar Sumber
Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 12
f. Kemitraan dan Jejaring Kerja
Kemitraan dan jejaring kerja dengan instansi-instansi yang
berkepentingan (stakeholders) yang berada di pelabuhan/bandara dalam
suatu jaringan kerja diperlukan dalam penanganan masalah kesehatan di
wilayah pelabuhan/bandara, agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
dapat dilaksanakan dengan maksimal. Secara de facto, jejaring kerja sudah
dilaksanakan antar instansi terkait di dalam pelabuhan, namun secara yuridis
formal belum semuanya dibakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.
Pembentukan jejaring kerja tidak terbatas hanya di lingkungan pelabuhan/
bandara saja, tetapi juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan instansi
lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan
Jejaring dalam Rangka Kekarantinaan termasuk dalam mengatasi penyakit
yang baru muncul maupun penyakit lama yang muncul kembali; Pertemuan
Jejaring dalam Rangka Surveilans Epidemiologi; Pertemuan Jejaring dalam
Rangka Pengendalian Vektor; dan Pertemuan Jejaring dalam Rangka
Pengendalian Risiko Lingkungan.
2. Permasalahan
a) Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur
Keterampilan serta pemahaman terhadap prosedur pelayanan/kegiatan
sebagian SDM di KKP Kelas III Pangkalpinang masih perlu ditingkatkan
untuk melaksanakan tugas pokok maupun untuk mengatasi/menghadapi
kejadian kejadian PHEIC.
b) Lemahnya Koordinasi
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara instansi
terkait di wilayah pelabuhan. Sebagai contoh adalah kurangnya koordinasi
antara KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi
OMKABA di pelabuhan. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa
pelayaran, penerbangan, dll.
c) Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (New Emerging Diseases
& Re-emerging Diseases)
Era globalisasi mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas di
pelabuhan dan bandara. Transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit
lainnya yang berpotensi menimbulkan KKMMD turut meningkat sejalan
dengan hal tersebut. Penyakit-penyakit yang penyebarannya sangat cepat
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 13
kepenjuru dunia (termasuk Indonesia) meliputi New Emerging Disease,
seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, dan
Paragoniasis Pulmonallis. Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan
penyakit menular lainnya seperti Dengue Haemorragic Fever, Chikungunya,
Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis. Selain Itu, penyebaran penyakit MERS
CoV dan penyakit menular lainnya melalui jamaah umrah juga menjadi
perhatian dan perlu diwaspadai. Re-emerging disease antara lain : Pes,
TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan Rabies.
F. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Lingkungan Strategis Nasional
Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai
dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif,
yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia
nonproduktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk
Indonesia pada tahun 2015 adalah 256.461.700 orang. Dengan laju
pertumbuhan sebesar 1,19% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2019
naik menjadi 268.074.600 orang.Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari
tahun 2015 yang diperkirakan sebanyak 68,1 juta menjadi 71,2 juta pada tahun
2019. Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 5 juta ibu hamil setiap tahun. Angka
ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah bayi lahir, yang juga
menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan neonatus/bayi.
Penduduk usia kerja yang meningkat dari 120,3 juta pada tahun 2015 menjadi
127,3 juta pada tahun 2019. Penduduk berusia di atas 60 tahun meningkat, yang
pada tahun 2015 sebesar 21.6 juta naik menjadi 25,9 juta pada tahun 2019.
Jumlah lansia di Indonesia saat ini lebih besar dibanding penduduk benua
Australia yakni sekitar 19 juta. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap
sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan
tersier, (2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya
biaya kesehatan.
Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi
masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini
menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi
mereka. Tahun 2014 pemerintah harus memberikan uang premium jaminan
kesehatan sebanyak 86,4 juta orang miskin dan mendekati miskin. Data BPS
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 14
menunjukkan bahwa ternyata selama tahun 2013 telah terjadi kenaikan indeks
kedalaman kemiskinan dari 1,75% menjadi 1,89% dan indeks keparahan
kemiskinan dari 0,43% menjadi 0,48%. Hal ini berarti tingkat kemiskinan
penduduk Indonesia semakin parah, sebab semakin menjauhi garis kemiskinan,
dan ketimpangan pengeluaran penduduk antara yang miskin dan yang tidak
miskin pun semakin melebar.
Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang
menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan
memegang porsi yang besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun
demikian, walaupun rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin
meningkat, tetapi angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9
tahun. Menurut perhitungan Susenas Triwulan I tahun 2013, rata-rata lama
sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 8,14 tahun.
Keadaan tersebut erat kaitannya dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), yakni
persentase jumlah murid sekolah di berbagai jenjang pendidikan terhadap
penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.
Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan
masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar
tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, danantar perkotaan-pedesaan masih
cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan
termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka
kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah
pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat
pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk
di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Disparitas Status Kesehatan Antar Wilayah. Beberapa data kesenjangan
bidang kesehatan dapat dilihat pada hasil Riskesdas 2013. Proporsi bayi lahir
pendek, terendah di Provinsi Bali (9,6%) dan tertinggi di Provinsi NTT (28,7%)
atau tiga kali lipat dibandingkan yang terendah. Kesenjangan yang cukup
memprihatinkan terlihat pada bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan,
antara lain adalah keteraturan penimbangan balita (penimbangan balita >4 kali
ditimbang dalam 6 bulan terakhir). Keteraturan penimbangan balita terendah di
Provinsi Sumatera Utara (hanya 12,5%) dan tertinggi 6 kali lipat di Provinsi DI
Yogyakarta (79,0%). Ini menunjukkan kesenjangan aktivitas Posyandu antar
provinsi yang lebar. Dibandingkan tahun 2007, kesenjangan ini lebih lebar, ini
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 15
berarti selain aktivitas Posyandu makin menurun, variasi antar provinsi juga
semakin lebar.
Upaya imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang masih
terkendala oleh wilayah dan kondisi geografis. Berdasarkan hasil Riskesdas
2013, persentase imunisasi dasar lengkap di perkotaan lebih tinggi (64,5%)
daripada di perdesaan (53,7%). Universal Child Immunization (UCI) desa yang
kini mencapai 82,7% perlu ditingkatkan hingga mencapai 92% di tahun 2019.
Dari data rutin cakupan imunisasi dasar lengkap, persentase lebih tinggi terdapat
di wilayah bagian barat dibanding wilayah timur.
Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta
jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua
penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage -
UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses
dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
maupun fasilitaskesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan
pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran negara yang
diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat
yang bersifat promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan tidak
mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN ternyata cukup baik. Sampai
awal September 2014, jumlah peserta telah mencapai 127.763.851 orang
(105,1% dari target). Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan
peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang
bila tidak segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.
Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu
ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif
bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan
(2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi
reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa
mendatang. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia telah meningkat dari
63,94 pada tahun 2004 menjadi 68,52 pada tahun 2012. Peningkatan IPG
tersebut pada hakikatnya disebabkan oleh peningkatan dari beberapa indikator
komponen IPG, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup.
Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah
disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap desa dari
77.548 desa yang ada, akan mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 16
tahun. Dengan simulasi APBN 2015 misalnya, ke desa akan mengalir rata-rata
Rp 1 Miliar. Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi
pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan
pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan
lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup
tersedianya sarana¬sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling
factors).
Menguatnya Peran Provinsi. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun
2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah
administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang telah diatur
oleh Menteri Kesehatan, maka UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang baru ini telah memberikan peran yang cukup kuat bagi provinsi
untuk mengendalikan daerah-daerah kabupaten dan kota di wilayahnya.
Pengawasan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dapat diserahkan
sepenuhnya kepada provinsi oleh Kementerian Kesehatan, karena provinsi telah
diberi kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota berkaitan
dengan pelaksanaan SPM.
Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pada tahun
2014 juga diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem
Informasi Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka
untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Lingkungan Strategi Regional
Saat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif
pada tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN Community yang
mencakup total populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang
(akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi
ASEAN Economic Community, yang mencakup liberalisasi perdagangan barang
dan jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya meningkatkan
daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam
negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari
segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari
segi manajemennya perlu digalakkan.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 17
Terjadinya perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak akan
berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (emerging diseases) dan/atau
penyakit yang selama ini sudah bukan masalahkesehatan (re-emerging
diseases), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi
menimbulkan masalah kesehatan. Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan
dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi,
sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang
dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan
penyakit menular berpotensi wabah lainnya. Implementasi International Health
Regulation (IHR) 2005 merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa
anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya penyebaran enyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). IHR tahun 2005
mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus dilaksanakan
lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalulintas barang/tidak menghambat
arus perekonomian atau perdagangan.
3. Lingkungan Stratgi Global
Dengan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada
tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai
pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
pembangunan masyarakat.Khususnya dalam bentuk dukungan politik.Kelanjutan
program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17
goals.Dalam bidang kesehatan fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat
memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat
berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya.
Pemberantasan malaria telah berhasil memenuhi indikator MDG’s yaitu API
< 1 pada tahun 2015.Pada SDG’s pemberantasan malaria masuk dalam goals
ke 3.3 yaitu Menghentikan epidemi AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit
Terabaikan serta Hepatitis, Water Borne Diseases dan Penyakit menular lainnya.
Aksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) merupakan respon global yang paling
kuat terhadap tembakau dan produk tembakau (rokok), yang merupakan
penyebab berbagai penyakit fatal. Sampai saat ini telah ada sebanyak 179
negara di dunia yang meratifikasi FCTC tersebut. Indonesia merupakan salah
satu negara penggagas dan bahkan turut merumuskan FCTC. Akan tetapi
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 18
sampai kini justru Indonesia belum mengaksesinya. Sudah banyak desakan dari
berbagai pihak kepada Pemerintah untuk segera mengaksesi FCTC. Selain
alasan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat, juga demi menjaga nama baik
Indonesia di mata dunia. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam
konteks WTO - Khususnya General Agreement on Trade in Service, Trade
Related Aspects on Intelectual Property Rights serta Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklores (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk
komitmen global yang juga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Prioritas
yang dilakukan adalah mempercepat penyelesaian MoU ke arah perjanjian yang
operasional sifatnya, sehingga hasil kerjasama antar negara tersebut bisa
dirasakan segera. Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty
Agenda/GHSA) dicanangkan di Washington DC dan Gedung PBB Genewa
secara bersamaan pada tanggal 13 Februari 2014. PertemuanGHSA
pertamadilaksanakan pada tanggal 5-6 Mei 2014 diHelsinki, Finlandia. Pada
awalnya, inisiatif GHSA digagas oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju
dengan melibatkan multistakeholders dan multi-sektoral. Selain itu juga dukung
badan-badan dunia dibawah PBB diantaranya World Health Organisation (WHO),
Food and Agriculture Organisation (FAO), dan World Organisation for Animal
Health(OIE). Di Helsinki, GHSA membahas rancangan GHSA Action
Packagesand Commitments yang diharapkan dapat dijadikan rujukan bersama di
tingkat global dalam mengatasi ancaman penyebaran penyakit infeksi. Komitmen
ini antara lain juga dimaksudkan untuk memperkuat implementasi International
Health Regulation-IHR yang telah dicanangkan WHO sebelumnya.
Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty
Agenda/GHSA) juga sebagai bentuk komitmen dunia yang telah mengalami dan
belajar banyak dalam menghadapi musibah wabah penyakit menular berbahaya
seperti wabah Ebola yang telah melanda beberapa negara Afrika, Middle East
Respiratory Syndrome (MERS-Cov) di beberapa negara Timur Tengah, flu H7N9
khsusunya di Tiongkok, flu babi di Meksiko, flu burung yang melanda di berbagai
negara, dan wabah flu Spanyol tahun 1918. Rangkaian kejadian tersebut seakan
menegaskan bahwa wabah penyakit menular berbahaya tidak hanya
mengancam negara yang bersangkutan, namun juga mengancam kesehatan
masyarakat negara lainnya termasuk dampak sosial dan ekonomi yang
ditimbulkannya.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 19
Termasuk elemen penting dari GHSA adalah zoonosis.Sebagai bentuk dari
perwujudan atas elemen penting (komitmen) tersebut, Pemerintah Indonesia,
yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian membahas lebih
jauh berbagai aspek dari penyakit zoonosis dalam kaitan pencegahan,
pendeteksian lebih dini, dan upaya merespon atas munculnya ancaman dari
penyakit tersebut.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 20
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
A. VISI DAN MISI
Program P2P mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh
Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
upaya preventif dan promotif. KKP Kelas III Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawahi dan bertanggung jawab
kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian
program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya
preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja
KKP Pangkalpinang.
Dalam Rencana Aksi Program P2P 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi
Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program P2P mendukung pelaksanaan Renstra
Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi
pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang
ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 21
2. Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2015-2019 Page 21
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal
penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan
kesehatan.
2. Tujun Khusus
a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;
b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular & penyakit
menular potensial wabah;
c. Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;
d. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;
e. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
C. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang dalam
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019 merupakan sasaran strategis sesuai
denganRencana Aksi Program Ditjen P2PL yang disesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan.
1. Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Sasaran dari kegiatan ini yaitu Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan
kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 22
sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB. Untuk mencapai sasaran tersebut
KKP Kelas III Pangkalpinang menguraikan pada beberapa indikator kinerja
kegiatan :
a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan
b. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan kKP
c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit
d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
e. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah
f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
g. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi
2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Sasaran Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) adalah
Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area. Untuk mencapai sasaran tersebut KKP Kelas III Pangkalpinang
menguraikan pada indikator capaian kegiatan yaitu Pencegahan dan
penanggulangan penyakit bersumber binatang, melalui indikator kinerja kegiatan :
Jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.
3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Sasaran Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) adalah
Menurunnya penyakit menular langsung. Untuk mencapai sasaran tersebut KKP
Kelas III Pangkalpinang menguraikan pada indikator capaian kegiatan yaitu
menurunya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung,
melalui indikator kinerja kegiatan : Jumlah orang yang melakukan skrining
penyakit menular langsung di wilayah pelabuhan dan bandara
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sasaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah
meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,
melalui indikator kinerja kegiatan :
a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
b. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
c. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 23
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
(RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan,
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tinggi dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan
perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
Sasaraan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tahun 2025 adalah
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukan oleh meningkatnya
Umur Harapan Hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian
ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan kesehatan, strategi pembangunan kesehatan 2005-2025
yaitu; 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan, 2) pemberdayaan
masyarakat dan daerah, 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, 4)
pengembangan dan pemberdayaan SDMK dan, 5) penanggulangan keadaan darurat
kesehatan.
Arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019, KKP Kelas III
Pangkalpinang, tidak terlepas dari arah kebijakan unit utama Ditjen PP dan PL
Kemenkes, yaitu : 1. Peningkatan SE faktor risiko penyakit 2. Peningkatan
perlindungan keompok berisiko 3. Peningkatan kualitas kesling dan pengendalian
faktor risiko lingkungan 4. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan mata rantai
penularan 5. Pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah 6. Pemberdayaan dan
peningkatan pengetahuan masyarakat
Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan
optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif dalam rangka
pengendalian penyakit
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 24
B. STRATEGI
Untuk mendukung Rencana Aksi Program P2P serta mendukung pelaksanaan
Renstra Kemenkes mewujudkan visi dan misi Presiden RI yaitu “Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
royong”, maka perlu dirumuskan strategis bagi KKP Kelas III Pangkalpinang, dengan
mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di atas. Strategi ini juga
berguna untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi dalam memberikan
pelayanan.
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP Kelas III
Pangkalpinang ditempuh dengan cara : a. Mengusulkan penambahan tenaga yang
dibutuhkan sesuai dengan standar ketenagaan dan kebutuhan di lapangan;
b.Dengan menyertakan/mengirim petugas untuk mengikuti diklat baik baik teknis
maupun diklat manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
profesionalitas pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan
yang dihadapi di lapangan dengan cepat dan tepat. Di samping itu juga perlu
dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berjenjang dari masing
masing pejabat di lingkungan KKP Kelas III Pangkalpinang.
2. Melengkapi sarana dan prasarana
Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan,
langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang antara lain
melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang
berupa komputer, menambah kendaraan operasional (roda 4), serta peralatan lain
pendukung kegiatan. Setiap wilker diusulkan secara bertahap agar memiliki
bangunan perkantoran dan peralatan pendukung yang memadai.
3. Memperbaiki Manajemen Program
Manajemen program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen program akan berjalan baik bila disusun
secara terencana sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang dilakukan dalam
perbaikan manajemen program ini meliputi penyusunan rencana secara sistematis
dan berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu (jangka pendek, menegah
dan panjang) dan bersifat button up. Selanjutnya untuk mengetahui dan menilai
hasil kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Disamping
itu untuk keseragaman dalam operasional kegiatan akan disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan secara tertulis yang dapat diketahui
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 25
dan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga mutu pelayanan
dapat ditingkatkan.
4. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi
Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan
penyakit menular berpotensi wabah melalui pelabuhan, maka penerapan
surveilans epidemiologi yang efektif perlu dilakukan. Penerapan system surveilans
epidemiologi yang efektif akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan system
kewaspadaan dini dan upaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan
penyakit menular berpotensi wabah. Hal ini dimungkinkan bila dilakukan oleh
tenaga yang terampil dibidangnya dan didukung fasilitas yang memadai. Langkah
yang akan dilakukan dalam mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi
adalah dengan melakukan pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data
secara kontinue serta melakukan analisa dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya
hasil analisa data tersebut dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam
mengambil suatu kebijakan dan tindakan lanjutan yang akan dilakukan terhadap
objek yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit.
5. Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Pelabuhan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga
eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap positif
terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah :
a. Melaksanakan pengujian kesehatan dengan sasaran utama pada anak buah
kapal dan nakhoda;
b. Melaksanakan kier kesehatan terhadap TKMB (Tenaga Kerja Bongkar Muat)
dan penjamah makanan, mengingat golongan ini sangat rentan terhadap
penularan penyakit;
c. Menjamin ketersediaan vaksin terutama vaksin meningitis karena vaksin ini
sangat dibutuhkan oleh Jama’ah Umroh, sementara pengadaannya masih
sangat tergantung droping pusat;
d. Melengkapi sarana pengangkutan orang sakit/jenazah dengan menyediakan
ambulans yang sesuai dengan standar internasional;
6. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan
Upaya kekarantinaan merupakan langkah terdepan dalam melaksanakan
cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan penyakit menular tertentu lainnya.
Lemahnya upaya kekarantinaan ini akan berdampak luas pada upaya kesehatan
yang lain. Dengan keluarnya Permenkes RI No. 356/Menkes/ PER/IV/2008 Jo
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 26
Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Struktur Organisasi KKP
telah memberi peluang yang lebih besar terhadap upaya kekarantinaan. Konsisten
dengan hal ini upaya kekarantinaan KKP Kelas III Pangkalpinang dilaksanakan
dengan meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut beserta muatannya.
Upaya pengawasan dilaksanakan melalui pengetatan prosedur kekarantinaan dan
prosedur penerbitan dokumen kesehatan tetapi tidak mengurangi aspek
kelancaran, meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa lapangan serta
menegakan hukum terhadap pelanggaran UU Karantina.
7. Meningkatkan Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan
Upaya pengendalian risiko lingkungan menjadi perhatian utama KKP Kelas III
Pangkalpinang mengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah pelabuhan
Pangkalpinang disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan. Upaya-upaya
ini meliputi :
a. Pengembangan Program Pelabuhan Sehat
Pelaksanaan pelabuhan sehat adalah suatu upaya terobosan untuk
mempercepat terwujudnya kondisi pelabuhan yang secara nyata memenuhi
kriteria sehat yang telah ditentukan. Beberapa kriteria pelabuhan sehat antara
lain terciptanya kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat dan
dapat menurunkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan yang
ditularkan melalui lingkungan Pelabuhan. Program tersebut masih akan
dievaluasi dan terus dikembangkan. Program takkan berjalan jika tidak
didukung oleh pihak-pihak terkait yang ada di Pelabuhan. KKP sebagai UPT
dari Kemenkes yang diberi amanah untuk menangani kesehatan di wilayah
Pelabuhan/Bandara sudah seharusnya menciptakan dan mengembangkan
program-program baru demi tercapainya tujuan serta tugas pokok dan
fungsinya sebagai unit cegah tangkal penyakit di Wilayah Pelabuhan/Bandara.
a. Pemberantasan Tikus DiDarat Dan Di Kapal
Upaya pemberantasan tikus di kapal dilaksanakan dengan mencegah
naiknya tikus darat ke kapal melalui pemasangan rat guard kapal dan
menaikkan tangga kapal pada malam hari, memberikan penyuluhan tentang
kesehatan pada ABK, serta melaksanakan pemberantasan tikus di kapal.
Sedangkan pemberantasan tikus didarat dilakukan dengan mengaktifkan
pemasangan perangkap tikus pada tempat-tempa tyang potensial terdapat
tanda-tanda kehidupan tikus.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 27
b. Pemberantasan serangga
Tujuan pemberantasan serangga dimaksudkan untuk menekan laju
populasi nyamuk Aides aegypti terutama didaerah perimeter dan buffer area.
Di daerah perimeter angka indek harus 0 % sedangkan didaerah buffer tidak
lebih dari 1 %. Pemberantasan ini sebagai tindak lanjut dari IHR 2005 (pasal
20). Langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan kegiatan PSN di
wilayah pelabuhan secara teratur, sehingga akhirnya akan mencegah dan
memberantas penyakit DBD. Disamping itu KKP akan proaktif dan
bekerjasama dengan masyarakat pelabuhan melaksanakan pemberantasan
vektor dengan cara mechanical control, environmental control, biological dan
chemical control.
c. Pengawasan Air Bersihh
Air untuk keperluan manusia harus bebas dari organisme dan bahan-
bahan kimia dalam konsentrasi yang dapat menganggu kesehatan.S elain itu
air harus jernih tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Salah satu
upaya KKP dalam pengendalian risiko lingkungan adalah mengawasi kualitas
air tersebut, mulai dari sumber hingga pada si pemakai (komsumen). Langkah
pengawasan akan dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air di darat dan
dikapal. Pemeriksaan air di darat dilakukan dengan pemeriksaan rutin sebulan
sekali dan lebih sering bila ada hal-hal yang perlu perbaiki. Hal ini dilakukan
pada reservoar, hydran, tongkang air dan mobil air.
d. Pengawasan Makanan & Minuman
Makanan yang tidak bersih dan tidak saniter merupakan wahana yang
potensi bagi penularan penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh makanan
yang tidak memenuhi syarat kesehatan sangat beragam jenisnya : thypus,
diare, hepatitis dll. Untuk mencegah dan menjaga agar makanan tidak
menjadi sumber penularan penyakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan
KLB, langkah yang akan dilakukan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang adalah
meningkatkan pengawasan makanan didarat dan di kapal penumpang.
Pengawasan makanan di darat dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan
kesehatan terhadap para penjamah makanan, keadaan sanitasi rumah makan
dan kualitas makanan yang dihidangkan. Selanjutnya pengawasan makanan
di kapal penumpang dilaksanakan dengan memperketat prosedur
pemeriksaan persediaan bahan makanan yang akan dibawa kapal. Bahwa
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 28
makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan tidak diperbolehkan untuk
dikonsumsi oleh ABK dan penumpang kapal.
e. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan Dan Jejaring Kerja
Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan
mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Koordinasi lintas
program dilaksanakan setiap bulan sekali sedangkan lintas sektor
dilaksanakan pada saat coffe morning yang diadakan KSOP, PT. Pelindo dan
PT. Angkasa Pura II. Disamping itu akan dilaksanakan kemitraan dan jejaring
kerja antar instansi yang ada di Pelabuhan maupun bandara, guna
menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang
berkembang.
f. Melaksanaan Promosi Kesehatan
Untuk bisa dikenal dengan baik oleh masyarakat, maka KKP perlu
melakukan promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui pembuatan
brosur dan leaflet.
g. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SOP
Pegawai KKP Kelas III Pangkalpinang dalam bekerja senantiasa dituntut
melaksanakan tugas dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang berlaku.
h. Kemitraan Dengan Lintas Sektor
Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan KKP Kelas III Pangkalpinang
diarahkan sebesar-besarnya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan
masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui upaya cegah
tangkal penyakit sesuai tupoksinya. Dengan demikian kemitraan dengan
pemerintah daerah senantiasa dijalin dan ditingkatkan guna memperkuat
sinergi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam banyak hal, peran
dan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan guna eksistensi dalam
pelaksanaan tugas. Misalnya dukungan logistik dalam penanggulangan
bencana dan masalah kesehatan, dukungan dalam tugas pelayanan
kesehatan embarkasi haji, jejaring surveilans epidemiologi dan dukungan
infrastruktur seperti tanah dan bangunan untuk pembangunan gedung KKP.
i. Bekerjasama Dengan Instansi Lain
Dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi, diperlukan
adanya kerjasama lintas sektor dan lintas program terkait. Misalnya dalam hal
rujukan kasus/pasien dengan rumah sakit rujukan..
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 29
BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Berdasarkan PermenkesNomor : 356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes
Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, maka KKP
Kelas III Pangkalpinang menjalankan fungsi sebagai berikut : Pelaksanaan
kekarantinaan; Pelaksanaan pelayanan kesehatan; Pelaksanaan pengendalian risiko
lingkungan di bandara, pelabuhandan lintas batas darat negara; Pelaksanaan
pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang
muncul kembali; Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan
kimia; Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang
berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional; Pelaksanaan, fasilitasi
dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan
bencana, bidang kesehatan serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan
haji dan perpindahan penduduk; Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di
lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara; Pelaksanaan pemberian
sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif
(OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan impor; Pelaksanaan
pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; Pelaksanaan pemberian pelayanan
kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan
lintas batas darat negara; Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di
bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara; Pelaksanaan kajian kekarantinaan,
pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan; Pelaksanaan
pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang dalam menyelenggarakan
kegiatan sesuai dengan fungsinya dibagi berdasarkan Bagian yang secara rinci sebagai
berikut :
A. SUB BAGIAN TATA USAHA
1. Program dan Laporan
a. Tujuan : Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan program kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Pangkalpinang.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 30
b. Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan, penganggaran
dan informasi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang
c. Kegiatan :
1) Penyusunan plan of action (POA) / perencanaan operasional;
2) Penyusunan penetapan kinerja;
3) Penyusunan profil;
4) Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
5) Penyusunan lakip;
6) Penyusunan perencanaan kegiatan;
7) Konsultasi penyusunan program dan rencana;
8) Penyusunan program dan rencana kerja anggaran (RKAKL);
9) Konsultasi penyusunan RKAKL;
10) Penyusunan rencana aksi kegiatan;
11) Monitoring dan evaluasi program;
12) Penyusunan tata hubungan kerja;
13) Penyebarluasan informasi melalui website.
2. Keuangan dan Umum
a. Tujuan : Terselenggaranya ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP
Kelas III Pangkalpinang.
b. Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian,kualitas
pengelolaan keuangan dan barang serta pengelolaan kerumahtanggaan KKP
Kelas III Pangkalpinang.
c. Kegiatan :
1) Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium;
2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran :
a) Pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran
b) Pemeliharaan gedung dan bagunan
c) Pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin
d) Pemeliharaan kendaraan
e) Perbaikan peralatan fungsional
f) Pemenuhan langganan daya dan jasa
g) Pengiriman surat dinas
h) Pembayaran honor
i) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh;
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 31
j) Pengadaan pakaian dinaspegawai/ satpam/sopir/ dokter/pakaian
kerja;
k) Pembayaran pas pelabuhan/bandara;
l) Sewa gedung/tanah/rumah jabatan
m) Pertemuan /jamuan delegasi misi/tamu;
n) Kalibrasi alat-alat kesehatan;
o) Asuransi kesehatan satpam dan sopir
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
a) Tanah dan bangunan (kantor dan rumah jabatan);
b) Kendaraan khusus;
c) Alat pengolah data;
d) Alat komunikasi;
e) Meubelair;
f) Alat rumah tangga perkantoran;
g) Renovasi/rehablitasi bangunan/kantor
h) Alat/bahan-bahan kesehatan;
4) Pembinaan Sumber Daya Manusia
a) Pendidkan dan Pelatihan Teknis
b) Pendidikan Pelatihan Ketatausahaan
c) Peningkatan Kesehatan Jasmani bagi petugas dan masyarakat
pelabuhan/bandara
d) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5) Pembinaan administrasi laporan Keuangan:
a) Rekonsiliasi SAKPA;
b) Penyetoran Dana PNBP
c) Konsultasi/koordinasi keuangan ke KPPN
d) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan PNBP di wilayah kerja;
e) Konsultasi keuangan ke pusat;
6) Pembinaan administrasi Barang Milik Negara (BMN)
a) Pertemuan SAI
b) Pertemuan SIMAK BMN
c) Kordinasi pengelolaan BMN;
d) Inventarisasi Aset/Barng di Wilayah Kerja
7) Layanan Administrasi Kepegawaian
a) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 32
b) Pertemuan/Rapat Kerja/Konsultasi pimpinan
c) Pertemuan/Rapat Kerja/Konsultasi ketatausahaan
d) Konsolidasi internal;
e) Jejaring kerja/pertemuan koordinasi dengan lintas sektor;
B. SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
1. Pengendalian Karantina
a. Tujuan untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap keluar dan masuknya
penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui alat angkut
kapal, orang dan barang.
b. Sasarannya yaitu: Terlaksananya pengawasan kesehatan kapal yang datang
dari dalam dan luar negeri, Terbebasnya kapal, alat angkut beserta
muatannya dari sumber penularan penyakit, Terbebasnya kapal dari infestasi
tikus dan sumber penularan penyakit lainnya dan Terawasinya lalu lintas
ekspor dan impor produk OMKABA dari sumber penularan penyakit.
c. Kegiatannya berupa:
1) Pemeriksaan Kesehatan Kapal
2) Melaksanakan Tindakan Karantina
3) Pemeriksaan dan Penerbitan Dokumen Kesehatan
4) Membuat Proses Verbal terhadap Pelanggaran UndangUndang
Kekarantinaan (laut dan Udara)
5) Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ekspor dan Impor OMKABA f)
Pengawasan Lalu Lintas Jenazah
6) Simulasi dan Diklat di Bidang Kekarantinaan
2. Surveilans Epidemiologi
a. Tujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari penularan penyakit
baik antar negara maupun antar wilayah.
b. Sasarannya yaitu Terawasinya orang sakit melalui pelabuhan/bandara,
Terlaksananya sistem kewaspadaan dini KLB bidang kesehatan, Tersedianya
akses informasi tentang penyakit.
c. Kegiatannya berupa : Pengamatan keluar/masuknya orang yang sakit melalui
terminal penumpang, Survailans kesehatan kapal, Pemberian dan
pemantauan kartu kewaspadaan, Jejaring kerja surveilans epidemiologi,
Pengamatan kesehatan penumpang melalui pernyataan yang dibuat oleh
nahkoda tentang keadaan kesehatan ABK/penumpang di atas kapal serta
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 33
pengamatan penyakit menular di daerah Buffer Pelabuhan han dilakukan
melalui analisis data terhadap laporan.
C. SEKSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN DAN KESEHATAN LINTAS
WILAYAH
1. Pengendalian Risiko Lingkungan
a. Pengendalian vektor dan binatang penularan penyakit
1) Tujuan mengendalikan populasi vektor dan binatang penular penyakit di
Pelabuhan/bandara.
2) Sasarannya yaitu: a) Terwujudnya lingkungan pelabuhan yang bebas
dari binatang penular penyakit, pinjal dan vektor b) Terciptanya
pengawasan yang optimal terhadap lingkungan yang potensial terhadap
kehidupan tikus dan vector.
3) Kegiatannya berupa: a) Pemetaan tempat perindukan potensial vektor b)
Pemantauan jentik nyamuk c) Melaksanakan pemasangan perangkap
tikus di gudang perkantoran, dan rumah makan d) Melaksanakan
identifikasi tikus dan pinjal e) Melaksanakan larvasida f) Melaksanakan
pemberantasan nyamuk dewasa (fogging) g) Melaksanakan kajian vektor
h) Melaksanakan pengawasan terhadap fumigasi/deratisasi i)
Melaksanakan disinseksi alat angkut j) Pengawasan dan pemberantasan
lalat dan kecoa serta penyuluhan kesehatan dan jejaring kerja di bidang
pengendalian vektor penyakit.
b. Sanitasi Lingkungan dan Dampak Risiko Lingkungan
1) Tujuan menciptakan lingkungan pelabuhan dan alat angkut yang
terbebas dari sumber penularan penyakit dan dampak risiko lingkungan.
2) Sasarannya yaitu : a) Terwujudnya kesehatan lingkungan pelabuhan dan
alat angkut yang saniter b) Terlindunginya masyarakat pelabuhan/ABK
dari penyakit bawaan makanan c) Tersedianya air bersih yang cukup dan
memenuhi syarat kesehatan d) Terlindunginya masyarakat pelabuhan
dari pencemaran air, tanah dan udara e) Terbebasnya lingkungan
pelabuhan dan kolam pelabuhan dan pembuangan sampah, kotoran dan
limbah.
3) Kegiatannya berupa : a) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan air
bersih di wilayah pelabuhan dan bandara b) Melaksanakan pengambilan,
pemeriksaan dan rujukan sampel makanan, minuman dan bahan pangan
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 34
c) Kursus penjamah makanan d) Bimbingan teknis bagi penjamah
makanan di kapal penumpang e) Melakanakan pengawasan hygiene
sanitasi lingkungan pelabuhan f) Melaksanakan pengawasan tempat
pengolahan makanan (TPM) di wilayah pelabuhan g) Melaksanakan
pengawasan hygiene sanitasi kapal/pesawat h) Pemeriksaan air di kapal
dan sertifikasi air bersih bagi alat angkut i) Menciptakan pengawasan
hygiene dan sanitasi gedung/bangunan dan perusahaan di wilayah
pelabuhan j) Mengidentifikasi pencemaran air, tanah dan udara termasuk
kajian k) Melakukan analisa dampak kesehatan lingkungan pelabuhan l)
Melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan pelabuhan m)
Melaksanakan penyehatan kawasan pelabuhan n) Penyuluhan
kesehatan.
c. Kesehatan Lintas Wilayah
1) Pencegahan dan Pelayanan kesehatan
a) Tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan pekerja Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM), para penjamah makanan, Anak Buah Kapal
(ABK), buruh pabrik, karyawan pelabuhan dan lain-lain, yang ada di
wilayah pelabuhan.
b) Sasarannya yaitu: a) Terlaksananya pengujian kesehatan bagi
nakhoda, anak buah kapal dan penjamah makanan b) Terlaksananya
pelayanan kesehatan di dalam gedung dan luar gedung c)
Terwujudnya pelayanan kesehatan kerja bagi buruh dan para pekerja
di pelabuhan d) Terlaksananya sistem informasi kesehatan kerja e)
Terawasinya kesehatan buruh dan para pekerja di dalam wilayah
pelabuhan f) Terlaksananya pengawasan persediaan obat/alat P3K
kapal g) Tersedianya obat/alat P3K kapal yang berkualitas dan
kuantitasnya mencukupi yang disesuaikan dengan jumlah
ABK/penumpang di kapal h) Meningkatnya ketrampilan dan
kecakapan petugas i) Terlaksananya kegiatan penemuan dan
tatalaksana IMS/HIVAIDS
c) Kegiatannya berupa: a) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan
pelaut/ABK, buruh dan pekerja diwilayah pelabuhan b) Melaksanakan
pelayanan poliklinik di dalam dan luar gedung c) Melaksanakan
rujukan kasus/pasien ke rumah sakit d) Melaksanakan diseminasi
informasi penyakit e) Menerbitkan surat keterangan sehat bagi
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 35
pelaut/ABK, dan penjamah makanan f) Melaksanakan pemeriksaan
laboratorium klinis dasar g) Melakukan pemeriksaan obat/alat
kesehatan di atas kapal h) Menerbitkan sertifikat obat P3K kapal i)
Melaksanakan kesehatan kerja serta melaksanakan Diklat bagi
tenaga medis dan paramedis
2) Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
a) Tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
masyarakat pelabuhan dalam menghadapi kondisi matra yang
berubah secara bermakna serta mampu mengatasi permasalahan
secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain.
b) Sasarannya yaitu: a) Terciptanya kesehatan matra di wilayah
pelabuhan b) Terselenggaranya pelayanan vaksinasi/imunisasi
sesuai prosedur c) Terwujudnya masyarakat pelabuhan yang mampu
bertahan dalam kondisi matra yang berubah secara bermakna. d)
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan kesehatan pada
kondisi matra.
c) Kegiatannya berupa: a) Melaksanakan pelayanan kesehatan haji
selama embarkasi dan debarkasi b) Monitoring dan evaluasi
pengelolaan vaksin di wilayah kerja c) Pengawasan ICV/pelaksanaan
vaksinasi di kapal d) Kesiapsiagaan tim kegawatdaruratan e)
Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (hari raya idul fitri, natal
dan tahun baru) f) Memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana
g) Memberikan pelayanan kesehatan dalam gangguan kamtibmas h)
Terlaksananya imunisasi/vaksinasi bagi masyarakat yang akan
mengunjungi daerah terjangkit i) Memberikan pelayanan
imunisasi/vaksinasi terhadap masyarakat yang membutuhkan j)
Menerbitkan ICV (International Certivicate of Vaccination) k)
Melaksanakan pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 36
BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan dilakukan agar dapat menyesuaikan keseluruhan proses kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat
dilakukan perbaikan dan pencegahan kemungkinan adanya penyimpangan ataupun
ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran. Pemantauan dimaksudkan agar mengidentifikasi
jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut
penyelesaiannya.
Rencana Aksi Program Ditjen yang dijadikan pedoman adalah RAP Ditjen P2P
tahun 2015. Pada tahun 2016 terjadi perubahan SOTK Kementerian Kesehatan. Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) berubah menjadi Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P). Ditjen P2P mempunyai komitmen kuat untuk mencapai
sasaran, indikator dan target program P2P sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-
2019. Dengan berlakunya SOTK baru Kementerian Kesehatan, maka Menteri Kesehatan
telah menetapkan kebijakan untuk melakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan
2015 2019 yang disesuaikan dengan SOTK baru tersebut. Ditjen P2P telah
menyampaikan usulan revisi indikator dan target program P2P 2015-2019 dalam revisi
Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 ke Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan. Usulan revisi indikator dan target program P2P 2015-2019 dalam revisi
Renstra Kementerian Kesehatan dijadikan dasar dalam penyusunan draft revisi Rencana
Aksi Program Ditjen P2P tahun 2015-2019. Penyusunan draft RAP Ditjen P2P dilakukan
sebagai langkah antisipatif (percepatan) jika dalam waktu dekat Revisi Renstra
Kementerian Kesehatan ditetapkan. Draft revisi RAP Ditjen P2P masih memerlukan
pembahasan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim perumus. Termasuk beberapa
usulan penambahan/pengurangan indikator.
Review RAK KKP Kelas III Pangkalpinang menghasilkan perubahan/pengurangan
beberapa indikator dari RAK yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Adapun
indikator yang ditetapkan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang adalah untuk mendukung
pencapaian sasaran/indikator program Ditjen P2P sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kantor Kesehatan Pelabuhan. Penilaian kinerja kegiatan dilaksanakan berdasarkan
bagian yang ada di lingkungan KKP Kelas III Pangkalpinang.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 37
A. BAGIAN TATA USAHA
1. Kegiatan :
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program
pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Indikator pencapaian :
a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya merupakan
akumulasi dokumen RKAK/L, laporan tahunan, laporan keuangan, laporan
BMN, LAKIP, Profil, Proposal PNBP, dokumen kepegawaian, E-Monev DJA,
E-Monev Bappenas dan LEB. Target tahun 2017 s.d 2019 yaitu sebanyak 40
dokumen.
b. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, tahun 2017 sebanyak 5
orang dan meningkat menjadi 9 orang pada tahun 2019.
c. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana, tahun 2017 s.d 2019 yaitu
masing-masing sebanyak 40 unit, 49 unit dan 42 unit.
B. SEKSI PENGENDALIAN KARATINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
1. Kegiatan :
Surveilans dan Karantina Kesehatan.
2. Indikator pencapaian :
a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan merupakan
akumulasi dari penerbitan dokumen PHQC dan SSCEC. Target tahun 2017
sebanyak 14.000 sertifikat dan meningkat menjadi 15.500 sertifikat tahun
2019.
b. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan kKP. Target tahun 2017 s.d 2019 yaitu sebesar 100%.
c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit merupakan akumulasi dari penerbitan dokumen COP dan GENDEC.
Target tahun 2017 sebanyak 275 sertifikat dan menjadi 450 sertifikat tahun
2019.
d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus. Target tahun 2017 s.d
2019 yaitu sebanyak 6 layanan.
e. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah. Target tahun 2017 s.d 2019 yaitu sebanyak 2
dokumen.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 38
f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
merupakan akumulasi jumlah penerbitan izin laik terbang, izin angkut orang
sakit, izin angkut jenazah dan ICV. Target tahun 2017 sebanyak 3.800
sertifikat dan menjadi 6000 sertifikat tahun 2019.
g. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi. Target
2016 sebanyak 6 pelabuhan/bandara dan meningkat menjadi 12
pelabuhan/bandara tahun 2019.
C. SEKSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN DAN KESEHATAN LINTAS
WILAYAH
1. Kegiatan :
a. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Indikator pencapaian : Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada
wilayah perimeter dan buffer area dengan indikator jumlah wilayah kerja yang
melakukan pengendalian vektor terpadu. Target tahun 2017 sebanyak 4
pelabuhan/bandara dan menigkat menjadi 12 pelabuhan/bandara tahun 2019.
b. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Indikator pencapaian : Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit
menular langsung dengan indikator Jumlah orang yang melakukan skrining
penyakit menular langsung meliputu HIV dan TB. Target tahun 2017
sebanyak 200 orang dan meningkat menjadi 600 orang tahun 2019.
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 39
BAB VI
PENUTUP
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan
dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019). Semua rencana yang telah disusun
tentunya diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan target dapat tercapai. Rencana
Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang ini sebagai peta jalan (road map) untuk
mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi bersama Presiden Republik
Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong”. Indikator-indikator pencapaian sasaran akan tercapai
apabila kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai dasar Pegawai
Negeri Sipil yakni adanya nilai Akuntabilitas/tanggung jawab, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta penuh dedikasi, koordinasi, bekerjasama yang
keras dari segenap staf KKP Kelas III Pangkalpinang. Kerjasama dengan lintas program
dan lintas sektor baik di lingkungan pelabuhan/bandara maupun di luar
pelabuhan/bandara juga turut mendukung pelaksanaan kegiatan.
Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapaiannya
dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP
Kelas III Pangkalpinang. Selanjutnya, laporan kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi
pelaksanaan kegiatan untuk digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya. RAK ini
juga mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (midterm review).
Berdasarkan hasil review, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan (revisi) terhadap substansi dari RAK KKP Kelas III
Pangkalpinang ini sesuai dengan perkembangan, tuntutan pelayanan dan dinamika
pembangunan kesehatan.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RAK ini, disampaikan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 1
MATRIK RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2015-2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG
NO
KEGIATAN SASARAN IKK INDIKTOR SATKER TARGET SATUAN ALOKASI
TOTAL ALOKASI
PJ
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG
1 Pwmbinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra
Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
Jumlah alat angkut angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
Jumlah penerbitan PHQC
12.500 13.000 14.000 14.482 15.500 93.465.000 119.876.000 127.970.000 15.478.000 16.750.000 373.539.000
Kasi PKSE Jumlah penerbitan SSCEC
Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
Jumlah respon dan penanggulangan KLB/PHEIC < 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 276.543.000 310.470.000 238.386.000 337.675.000 214.395.000 1.377.469.000 Kasi PKSE
Jumlah deteksi dini dalam rangkka cegsh tangkal masuk dan keluarnya penyakit
Jumlah penerbitan COP
200 250 275 300 450 93.465.000 119.876.000 127.970.000 14.455.000 16.750.000 372.516.000
Kasi PKSE Jumlah penerbitan GENDEC
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
6 6 6 6 6 40.980.000 46.150.000 63.640.000 61.950.000 111.030.000 323.750.000 Kasi PKSE
Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah pelabuhan/ Bandara yang memiliki dokumen rencana kontijensi
0 0 2 2 2 0 0 0 123.517.000 113.352.000 236869000 Kasi PKSE
Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
Jumlah penerbitan izin layak terbang
3.600 3.600 3.800 3.952 6.000 0 0 0 12.758.000 16.750.000 560.619.000
Kasi PKSE
Jumlah penerbitan izin orang sakit
Jumlah penerbitan izin angkut jenazah
Jumlah penerbitan dokumen ICV
Jumlah pelabuhan/bandaa yang memenugi syarat-syarat sanitasi
Jumlah pelabuhan /bandara yang memiliki TPM memenuhi syarat
4 4 4 4 12 10.650.000 24.840.000 15.980.000 20.634.000 40.740.ooo 72.104.000
Kasi PKSE Jumlah pelabuhan/ bandara yang memiliki PAB memenuhi syarat
2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
Persentase wilayah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian vektor terpadu
4 4 6 6 12 421.987.000 489.788.000 349.727.000 789.000.000 587.999.000 2.638.501.000 Kasi
PRLKLW
3. Pengendalian Penyakit Menular langsung
Menurunnya penyakit menular langsung
Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung meliputu HIV dan TB
200 200 200 230 600 278.976.000 26.280.000 135.223.000 130.000.000 157.815.000 728.294.000 Kasi
PRLKLW
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan
Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu
Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu
7 7 7 0 0 297.854.000 42.819.000 134.221.000 0 0 474.894.000
Kasi PRLKLW Jumlah tempat kerja
yang melaksanakan implementasi KTR di
1
Lampiran 1
RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 2
penyakit tidak menular Wilayah kerja KKP
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
Menigkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
Jumlah dokumen RKAK/L
40 40 40 40 40 4.788.806.437 6.419.380.000 9.799.516.000 8.724.557.000 8.441.178.000 38.173.437.437
Kasubag TU
Laporan tahunan
Laporan keuangan
Laporan BMN
Lakip
Prpfil
Proposal PNBP
Dokumen kepegawaian
E monev DJA
E monev Bappenas
LEB
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
40 40 40 46 42 Kasubag TU
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti
5 5 5 5 9 67.780.000 100.870.000 87.351.000 94.650.000 55.860.000 406.511.000 Kasubag TU
Kepala Kantor,
Sirjon Sihotang, SKM NIP 196105151984021002
2