RENCANA AKSI BKTM 2020-2024Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Transcript of RENCANA AKSI BKTM 2020-2024Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah
SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya
kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen
Rencana Aksi Balai Kesehatan Tradisional
Masyarakat (BKTM) Makassar Tahun 2020-2024
Rencana Aksi BKTM Makassar merupakan rencana
pembangunan di bidang kesehatan masyarakat khususnya bidang
kesehatan tradisional selama lima tahun yang disusun untuk menjadi
pedoman dan arahan bagi seluruh pelaksana kegiatan BKTM Makassar
dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan
masyarakat khususnya bidang kesehatan tradisional yang telah
ditetapkan.
Dokumen Rencana Aksi merupakan dokumen yang berisi analisis
situasi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai
tujuan/sasaranya dlm kurun waktu tahun 2020-2024. Dengan adanya
dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan
dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat, mulai dari
penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
program / kegiatan tahun 2020-2024.
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak
yang telah berpartisipasi mewujudkan Rencana Aksi BKTM Makassar
Tahun 2020 -2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga
dokumen perencanaan ini bemanfaat bagi semua pihak yang
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
iii
berkepentingan dalam pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan
kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan
masyarakat.
Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita
semua khususnya dalam mengevaluasi kinerja Balai Kesehatan
Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar.
Makassar, September 2019 Dr. dr. Anna Khuzaimah, M.Kes NIP 197104062002122001
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................ 3
C. Landasan Hukum .................................................................... 3
D. Hubungan Rencana Aksi BKTM Makassar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ....................................................................... 4
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI ................................. 6
A. Struktur Organisasi ................................................................ 6
B. Jenis dan Kedudukan ............................................................. 8
C. Tugas pokok dan Fungsi ......................................................... 8
D. Pembagian Tugas ......................................................................... 9
BAB III VISI, MISI, TUJUAN ................................................................ 11
A. Visi dan Misi .......................................................................... 11
B. Tujuan ................................................................................... 12
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN ................................................... 15
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ............................. 15
B. Faktor-Faktor Pendukung ..................................................... 18
C. Analisa Situasi ...................................................................... 19
D. Strategi ....................................................................................... 22
E. PROGRAM PRIORITAS ....................................................... 23
BAB V PENUTUP ............................................................................... 26
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–
2025, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi–tingginya dapat terwujud. Pembangunan
kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan,
pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta
pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada
penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut
dan keluarga miskin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut
pemeliharaan kesehatan secara tradisional dengan baik dan benar
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna.
Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka
menengah yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan
RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di
berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan
bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
2
(Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat
program-program pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan
Rencana Kerja Pemerintah.
Oleh karena hingga saat ini Renstra Kementerian
Kesehatan belum disahkan, maka penyusunan Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) BKTM Makassar Tahun 2020-2024 ini mengacu
pada dokumen Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan RI
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (RPM tentang
Renstra Kemenkes) Tahun 2020-2024. Monitoring terhadap RAK
2020-2024 tetap dilaksanakan secara berkala menunggu
disahkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2020-2024. Dengan demikian, revisi terhadap RAK BKTM
Makassar 2020-2024 akan dilakukan mengikuti adanya revisi
dokumen RPM tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 atau
disahkannya Renstra kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
Rencana Aksi BKTM Makassar memuat program–program
kesehatan tradisional yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 yang merupakan
penjabaran dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan RI
tentang Rencana Strategis Kemterian Kesehatan (RPM tentang
Renstra Kemenkes ) Tahun 2020-2024.
Rencana Aksi ini bersifat dokumen perencanaan jangka
menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama
dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya,
sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan instansi dan menjadi
acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
3
Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan lingkup Balai Kesehatan Tradisional
Masyarakat (BKTM) Makassar maka rencana aksi kegiatan ini
memuat: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta
indikator yang selanjutnya diuraikan di dalam program dan
kegiatan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan rencana aksi kegiatan ini dimaksudkan sebagai
acuan bagi penanggung jawab kegiatan di lingkup Balai
Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar dalam
pelaksanaan kegiatan selama periode tahun 2020-2024.
2. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan BKTM Makassar tahun 2020-
2024 yaitu mendukung dan selaras dengan arah tujuan dari
Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan masyarakat sehat,
produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong.
C. Landasan Hukum
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
4
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang di Bidang Kesehatan RI 2005 - 2025
7. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
2358/MENKES/PER/XI/2011, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat.
Struktur organisasi.
9. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Rencana
Strategis Kemterian Kesehatan (RPM tentang Renstra
Kemenkes ) Tahun 2020-2024
D. Hubungan Rencana Aksi Kegiatan BKTM Makassar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Hubungan Rencana Aksi Kegiatan BKTM Makassar dengan
dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa dokumen
tersebut disusun dengan berpedoman RPJM Bidang Kesehatan
dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI dan menjadi
pedoman bagi dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan
kabupaten/ kota maupun lintas sektor terkait dalam menyusun
program/kegiatan kesehatan tradisional.
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
5
RPJM-K RENCANA STRATEGIS
KEMKES RI
RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
BKTM MAKASSAR
DINKES PROV. JEJARING, SP3T
DINKES KAB/KOTA
LINTAS PROGRAM LINTAS SEKTOR
Diagram 1 Hubungan Rencana Aksi BKTM Makassar dengan dokumen
perencanaan lainnya
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
6
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
2358/MENKES/PER/XI/2011, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat.
Struktur Organisasi Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat
Makassar terdiri dari :
1. Kepala
2. Subbagian Tata Usaha
3. Instalasi dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Instalasi yang ada di BKTM Makassar yaitu Instalasi
Pengembangan Model Pelayanan dan Instalasi Kemitraan dan
Fasilitasi Rujukan Penapisan yang dipimpin oleh kepala instalasi.
Kepala Instalasi Pengembangan Pelayanan Model dibantu oleh
Koordinator Keterampilan, Ramuan, dan Gizi. Sementara Kepala
Instalasi Kemitraan dan Fasilitasi Rujukan Penapisan dibantu oleh
Koordinator Kemitraan dan Koordinator Penapisan. Untuk lebih
jelasnya struktur organisasi BKTM Makassar dapat dilihat pada
diagram berikut ini:
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
7
KEPALA BKTM
KOORDINATOR FASILITASI RUJUKAN
PENAPISAN
KOORDINATOR KEMITRAAN
INSTALASI KEMITRAAN DAN
FASILITASI RUJUKAN PENAPISAN
INSTALASI PENGEMBANGAN PELAYANAN MODEL
KASUBAG TU
KOORDINATOR RAMUAN
KOORDINATOR GIZI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN APOTEKER
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
LABORATORIUM KESEHATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PROMKES
KOORDINATOR KETERAMPILAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
ADMINKES
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Gambar 1 Struktur Organisasi BKTM Makassar
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
8
B. Jenis dan Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 2358/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan
Tradisional Masyarakat, BKTM Makassar secara administratif dibina
oleh Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 64 tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
maka saat ini BKTM Makassar berada dibawah naungan Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat, secara administratif dibina oleh
Sekertariat Direktorat Kesehatan Masyarakat.
C. Tugas pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Tugas pokok dari (BKTM) Makassar adalah melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.
2. Fungsi
a. Penyusunan rencana program kegiatan pemantauan dan
evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan
komplementer;
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan
kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
c. Fasilitas pengembangan dan penerapan model dan metode
pelayanan kesehatan tradisional;
d. Fasilitas rujukan penapisan kesehatan tradisional, alternatif,
dan komplementer;
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
9
e. Pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan
tradisional, alternatif, dan komplementer;
f. Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional,
alternatif, dan komplementer, dengan lintas program dan
lintas sektor terkait termasuk dunia usaha; dan
g. Pelaksanaan urusan ketata usahaan.
D. Pembagian Tugas
1. Kepala BKTM
a. Kepala balai mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala
balai secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal
Kesehatan Masyarakat.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian
yang mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan program
dan laporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha,
perlengkapan dan rumah tangga.
3. Instalasi
Instalasi dipimpin oleh seorang kepala sebagai jabatan
nonstruktural yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan
fasilitas pelayanan pada instansi.
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
10
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
11
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN,
A. Visi dan Misi
1. Visi
Memperhatikan visi kedua Presiden RI “Pembangunan
SDM dengan menjamin Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Usia
Sekolah“ dan Visi kementerian Kesehatan “Terwujudnya
Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan untuk
menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” serta
berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka dirumuskan
Visi Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)
Makassar berikut :
2. Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan
misi sebagai berikut:
1. Kami adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan
Tradisional Masyarakat
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara holistic
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui integrasi
pelayanan kesehatan konvensional dan tradisional
“ Pusat Penggerak Pembangunan dan Pengembangan Pemanfaatan
Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia”
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
12
3. Berkontribusi dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat,
mandiri, dan berkeadilan
4. Berjuang mewujudkan generasi unggul dan berdaulat
B. Tujuan
1. Tujuan
Tujuan adalah target yang akan dicapai dalam jangka waktu
lima tahun. Adapun tujuan BKTM Makassar dalam mendukung
Visi dan Misi yaitu akselerasi integrasi pelayanan kesehatan
konvensional dan tradisional dalam rangka mewujudkan
masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan.
2. Sasaran
Dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu akselerasi integrasi
pelayanan Kesehatan tradisional, maka BKTM Makassar
berupaya agar pelayanan kesehatan tradisional dapat
diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan konvensional. Pada
tahap awal BKTM Makassar berupaya integrasi pelayanan
kesehatan tradisional dilaksanakan di fasyankes dasar yaitu
puskesmas. Dengan demikian ditetapkan sasaran yaitu
tersedianya puskesmas di wilayah kerja BKTM Makassar yang
melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional.
3. Indikator
Sesuai dengan sasaran BKTM Makassar maka disusun
indicator yang dapat digunakan untuk menilai tercapainya
sasaran. Untuk menilai sasaran puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatan tradisional maka digunakan indicator
jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan
tradisional di wilayah kerja BKTM Makassar. Definisi
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
13
operasional puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kesehatan tradisional yaitu puskesmas yang memenuhi kriteria:
a. Melakukan pelayanan kesehatan tradisional seperti
akupresur atau konseling ramuan;
b. Melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan
tradisional;
c. Melakukan pendataan penyehat tradisional;
d. Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk tanaman obat.
Adapun target tahunan indicator tahun 2020-2024 ditampilkan
pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Target Indikator Kegiatan BKTM Makassar
Tahun 2020 – 2024
No
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Puskesmas yang
menyelenggarakan
pelayanan
Kesehatan
tradisional
121
puskes
mas
145
puskes
mas
169
puskes
mas
193
puskes
mas
217
puskes
mas
Sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 64
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan maka mulai tahun 2016 BKTM Makassar berada di
bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
yang secara teknis administratif dibina oleh Sekertariat Jenderal
Kesehatan Masyarakat. Sehingga selain indicator kinerja di
bidang Kesehatan tradisional, BKTM Makassar juga mengikuti
indikator kinerja Sekertariat Jenderal Kesehatan Masyarakat
yaitu :
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
14
1) Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
2) Presentasi kinerja RKAKL pada Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
Sasaran program/ kegiatan, indikator kinerja, dan target
per tahun dirincikan pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 Target Indikator Kinerja Balai Kesehatan Tradisional
Masyarakat Makassar Tahun 2020 – 2024 NO SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
1 Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
58% 59% 59% 60% 60%
2 Presentasi kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
80% 82,5% 85% 87,5% 90%
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
15
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan
penjabaran operasional dari kebijakan dan program sebagai upaya
pencapaian target unit kerja. Oleh karena itu dalam mencapai
tujuan dan sasaran dari BKTM Makassar diperlukan kebijakan-
kebijakan sebagai sebuah strategi untuk mencapai target dari
indikator kinerja yang telah ditentukan.
Tujuan BKTM Makassar yaitu akselerasi integrasi pelayanan
kesehatan konvensional dan tradisional dalam rangka mewujudkan
masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan. Untuk itu ditetapkan
sasaran tersedianya puskesmas di wilayah kerja BKTM Makassar
yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional. Untuk menilai
tercapainya sasaran maka ditetapkan indicator jumlah puskesmas
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional.
Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indicator pengukuran
tercapainya sasaran ditampilkan pada tabel berikut ini:
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator Balai Kesehatan Tradisional
Masyarakat Makassar Tahun 2020 – 2024
Tujuan Sasaran Indikator
Mewujudkan integrasi
pelayanan kesehatan
konvensional dan
tradisional dalam
rangka mewujudkan
masyarakat sehat,
mandiri, dan
berkeadilan
Tersedianya puskesmas
di wilayah kerja BKTM
Makassar yang
melaksanakan
pelayanan kesehatan
tradisional.
Jumlah puskesmas
yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional.
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
16
Indikator yang ditetapkan untuk menilai tercapainya sasaran
BKTM Makassar tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut
ini:
Tabel 4 Indikator Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar
Tahun 2020 – 2024
Indikator Status Awal Target 2024
Jumlah puskesmas
yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional.
193 kab./kota
(data LKj 2019)
121 puskesmas
Berdasarkan target indicator kinerja pada tahun 2019, pada
saat itu BKTM Makassar menggunakan indicator presentase
cakupan kab./kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tradisional, target tahun 2019 ditetapkan 80% kab/kota di wilayah
kerja BKTM Makassar yang telah menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tradisional. Artinya dari 241 kab/kota yang berada di
wilayah kerja BKTM Makassar yang ditargetkan untuk
menyelenggarakan yankestradkomp sebanyak 193 kab/kota.
Adapun definisi operasional kab/kota yang telah menyelenggarakan
pelayanan kesehatan tradisional yaitu kab./ kota yang memiliki
puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan
tradisional.
Selain itu di RPJMN 2015-2019 BKTM makassar memiliki
indicator presentase cakupan kab/kota yang telah menggerakan
masyarakat untuk pemanfaatan asuhan mandiri kesehatan
tradisional di puskesmas. Di tahun 2019 ditetapkan target 50%
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
17
kab./kota yang telah menggerakan masyarakat untuk pemanfaatan
asuhan mandiri kesehatan tradisional di puskesmas. Artinya dari
241 kab/kota yang berada di wilayah kerja BKTM Makassar yang
ditargetkan untuk menggerakan masyarakat untuk pemanfaatan
asuhan mandiri kesehatan tradisional di puskesmas sebanyak 121
kab/kota.
Kedua nilai tersebutlah yang digunakan untuk menetapkan
target awal di tahun 2020. Definisi operasional dari puskesmas
yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional yaitu
puskesmas yang memenuhi kriteria:
a) Melakukan pelayanan kesehatan tradisional;
b) Melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan
tradisional;
c) Melakukan pendataan penyehat tradisional;
d) Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk tanaman obat.
Definisi operasional puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatan tradisional selain telah melaksanakan
pelayanan kesehatan tradisional juga harus melaksanakan
pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional. Oleh
karena itu data kab./kota yang telah menggerakan masyarakat
untuk pemanfaatan asuhan mandiri kesehatan tradisional di
puskesmas di tahun 2019 harus dipertimbangkan untuk
menetapkan target di tahun 2020. Dengan asumsi sebanyak 121
kab./kota yang telah menggerakan masyarakat untuk pemanfaatan
asuhan mandiri kesehatan tradisional di puskesmas, berarti di
setiap kab./kota telah terdapat 1 puskesmas yang telah
menggerakan masyarakat untuk pemanfaatan asuhan mandiri
kesehatan tradisional. Dengan demikian bisa dikatakan terdapat
121 puskesmas yang telah menggerakan masyarakat untuk
pemanfaatan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Oleh karena itu
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
18
sebagai target awal di tahun 2020 ditetapkan sebanyak 121
puskesmas di wilayah kerja BKTM Makassar yang telah melakukan
pelayanan Kesehatan tradisional. Guna mencapai indicator tersebut
maka ditetapkan strategi BKTM Makassar yaitu :
1. Penguatan kelembagaan Balai kesehatan Tradisional
Masyarakat (BKTM) Makassar
2. Sosialisasi dan advokasi regulasi dan NSPK penyelenggaraan
pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer
3. Peningkatan dan penguatan jejaring kemitraan dengan lintas
program/lintas sektor termasuk institusi pendidikan dan dunia
usaha
4. Penguatan sumber daya BKTM Makassar baik kuantitas dan
kualitas
5. Penguatan sumber daya daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan tradisional. alternatif dan komplementer
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan
kesehatan mandiri melalui pemanfaatan TOGA.
7. Mendukung pencapaian SDG’s baik secara langsung maupun
tidak langsung
B. Faktor-Faktor Pendukung
1. Internal
a) hasil Riset Kesehatan dasar pada tahun 2017 menunjukkan
bahwa 30,4% rumah tangga telah memanfaatkan pelayanan
kesehatan tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan
dan memelihara kesehatanya
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
19
b) Amanat UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 48
agar 17 jenis Pelayanan (termasuk Pelayanan Tradisional)
terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Formal
c) Rencana Strategis (Renstra) kemenkes 2020-2024 Integrasi
Pelayanan Kesehatan Tradisional pada 475 puskesmas
d) Riset/Produk tentang Ramuan dan Keterampilan telah
banyak ditapis di Sentra P3T, Libangkes, LIPI, dan PT.
Swasta
2. Eksternal
a) Trend gaya hidup kembali kea lam (back to nature)
b) Cina dan Jerman : Aplikasi obat herbal secara paralel dan
komplementer dengan obat modern
c) Pasar herbal dunia : Asia (39%), diikuti oleh Eropa (34%),
Amerika Utara (22%) dan belahan dunia lainnya sebesar
5%
C. Analisa Situasi
Berdasarkan latar belakang yang ada dilakukan analisa
Strength, Weakness, Opourtunities dan Treath (SWOT) dan
kecenderungan faktor internal ditinjau dari kemampuan pemerintah
dan situasi di daerah sebagai berikut :
1) Kekuatan
a) Amanat UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 48
agar 17 jenis Pelayanan (termasuk Pelayanan Tradisional)
terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Formal
b) Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2020-2024 Integrasi
Pelayanan Kesehatan pada 50% Kab/Kota dan 70 RSU
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
20
Pemerintah (Visi Kemenkes : Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan)
c) Komitmen Internasional dalam pengembangan Pelayanan
Kesehatan Tradisonal, Alternatif dan Komplementer
d) Riset/Produk tentang Ramuan dan Keterampilan telah
banyak ditapis di Sentra P3T, Badan Litbangkes, LIPI, dan
PT. Swasta
e) hasil Riset Kesehatan dasar pada tahun 2013 menunjukkan
bahwa 30,4% rumah tangga telah memanfaatkan pelayanan
kesehatan tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan
dan memelihara kesehatanya
f) Sekitar 30 ribu jenis tanaman dapat tumbuh tersebar di
seluruh tanah air (Kesesuaian Agroklimat), sekitar 960
spesies berhasiat obat dan 300 spesies diantaranya
digunakan sebagai bahan baku obat tradisional oleh industri
obat tradisional yang saat ini semakin berkembang cukup
pesat.
g) Pendidikan formal kesehatan tradisional, alternatif dan
komplementer sudah ada dibeberapa provinsi
h) Beberapa kab/kota sudah berinisiatif untuk mengembangkan
pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan
komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan.
2) Kelemahan
a) Kebijakan dan regulasi bidang pelayanan kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer masih terbatas.
b) Jumlah dan jenis SDM bidang pelayanan kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer masih sangat
terbatas
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
21
c) Dukungan system pembiayaan nasional lemah
d) Infrastruktur belum memadai
e) Sistem informasi, komunikasi dan database terbatas
f) Pengaturan Pengobat Tradisional Asing belum optimal
g) Jaringan program pada semua tingkatan masih rendah
h) Kemitraan dan advokasi belum optimal
3) Peluang
a) Trend gaya hidup kembali kea lam (back to nature)
b) Cina dan Jerman : aplikasi obat herbal secara parallel dan
komplementer dengan obat modern
c) Pasar herbal dunia : Asia (39%), diikuti oleh Eropa (34%),
Amerika Utara (22%) dan belahan dunia lainnya sebesar 5%
d) Saintifiasi Jamu mempercepat penyediaan jumlah dan jenis
Obat Herbal Terstandar (OHT)
e) Potensi pasar local dan global obat tradisional cenderung
meningkat
f) Penyerapan tenaga kerja dalam industri obat tradisional
g) Pengembangan sektor lain : pertanian, kehutanan dan
perkebunan serta parawisa
h) Dukungan swasta, LSM dan masyarakat
i) Mendukung pencapaian target SDGs
4) Ancaman
a) Maraknya produk herbal asing masuk ke Indonesia
b) Adanya produk jamu yang mengandung bahan kimia
c) Jenis/metode pengobat berbagai macam cara
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
22
d) Praktek Batra semakin meingkat
e) Pengobat belum terorganisir dengan baik
D. Strategi
1. Tahun 2020
Akselerasi menuju Integrasi/sinergi di bidang Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer pada pelayanan
kesehatan nasional melalui penguatan regulasi, perluasan
jejaring/kemitraan, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan
dengan mengedepankan aspek promotif dan preventif
2. Tahun 2021
Akselerasi pencapaian sasaran Renstra Kemenkes di bidang
Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer pada
pelayanan kesehatan nasional melalui implementasi regulasi,
perluasan jejaring/kemitraan, peningkatan kualitas SDM dan
pelaksanaan program prioritas yang mendukung pencapaian
SDGs serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui
TOGA
3. Tahun 2022
Akselerasi pencapaian sasaran Renstra Kemenkes di bidang
Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer pada
pelayanan kesehatan nasional melalui pemantapan regulasi,
perluasan jejaring/kemitraan, peningkatan kualitas SDM dan
pelaksanaan program prioritas yang mendukung pencapaian
SDGs serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui
TOGA
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
23
4. Tahun 2023
Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer sasaran renstra
Kemenkes bidang kesehatan Kesehatan Tradisional, Alternatif
dan Komplementer dan pemantapan regulasi, peran
jejaring/kemitraan, peningkatan kualitas SDM, dan pelaksanaan
program prioritas yang mendukung pencapaian SDGs serta
peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui TOGA.
5. Tahun 2024
Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer sasaran renstra
Kemenkes bidang kesehatan Kesehatan Tradisional, Alternatif
dan Komplementer dan pemantapan regulasi, peran
jejaring/kemitraan, peningkatan kualitas SDM, dan pelaksanaan
program prioritas yang mendukung pencapaian SDGs serta
peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Asuhan
Mandiri.
E. PROGRAM PRIORITAS
1. Tahun 2020
a) Pengembangan SDM dalam penguatan kelembangaan.
b) Sosialisasi dan Advokasi Program BKTM.
c) Kerja sama kemitraan lintas program dan lintas sektor untuk
penguatan pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan
komplementer.
2. Tahun 2021
a) Pengembangan SDM dalam penguatan kelembangaan.
b) Sosialisasi dan Advokasi di Bidang Upaya Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
24
c) Kerja sama kemitraan lintas program dan lintas sektor untuk
penguatan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan
komplementer.
3. Tahun 2022
a) Pengembangan SDM dalam penguatan kelembangaan.
b) Sosialisasi dan Advokasi di Bidang Upaya Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
c) Kerja sama kemitraan lintas program dan lintas sektor untuk
penguatan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan
komplementer.
d) Pengembangan dan Penerapan Model Pelayanan
Yankestradkom
4. Tahun 2023
a) Peningkatan kualitas SDM di bidang upaya kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer.
b) Sosialisasi dan Advokasi di bidang upaya kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer.
c) Penerapan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
upaya kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
d) Kerja sama kemitraan lintas program dan lintas sektor untuk
penguatan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan
komplementer.
5. Tahun 2024
a) Peningkatan kualitas SDM di bidang upaya kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer.
b) Sosialisasi dan Advokasi di bidang upaya kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer.
c) Penerapan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
upaya kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
25
d) Kerja sama kemitraan lintas program dan lintas sektor untuk
penguatan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan
komplementer
RENCANA AKSI BKTM MAKASSAR 2020-2024
26
BAB V
P E N U T U P
Rencana Aksi Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)
Makassar Tahun 2020-2024 merupakan komitmen perencanaan yang
memuat visi, misi,tujuan, sasaran, dan strategi serta Indikator program
dan kegiatan. Dokumen ini sekaligus memberikan arah kepada
pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah kerja bKTM Makassar
untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan tradisional.
Rencana Aksi BKTM Makassar akan menjadi acuan di dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKTM Makassar di bidang
kesehatan tradisional. Evaluasi terhadap Rencana Aksi akan
dilaksanakan setiap tahunnya melalui pengukuran kinerja dan secara
keseluruhan akan dievaluasi pada akhir periode. Hasil dari evaluasi
tersebut akan menjadi bahan untuk pengembangan instansi dimasa
yang akan datang.
Rencana Aksi ini merupakan komitmen bersama seluruh
pimpinan dan staf pada lingkup BKTM Makassar. Oleh karena itu perlu
adanya tanggung jawab bersama untuk melaksanakannya.