REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
description
Transcript of REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
1
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
Direktorat Pembinaan PK BLU
Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
2
Dasar Hukum
PP 23 tahun 2005 Pasal 36:
1. Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme;
2. Remunerasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota
PMK 10/PMK.02/2006 jo PMK No 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi BLU.
Sampai saat ini dari 133 Satker BLU baru 8 satker yang telah mempunyai remunerasi
3
Sesuai pasal 1 PP 23 tahun 2005 : Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada rinsip efisiensi dan produktivitas;
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.;
Dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas maka satker BLU juga merupakan salah satu bentuk dan sekaligus menjadi sasaran dari reformasi birokrasi;
Kedudukan BLU pada Kementerian/Lembaga/Pemda :
4
Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.
Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik.
Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan.
Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah.Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.
Latar Belakang Perlunya Reformasi Birokrasi
5
BLU SEBAGAI BAGIAN REFORMASI BIROKRASI
BLU merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Melalui bentuk BLU, satker diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya
Sesuai pasal 36 PP 23 tahun 2005, Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi
6
Kriteria Pemberian Remunerasi
Remunerasi dapat diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
Bentuk remunerasi yaitu berupa imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun
Penetapan remunerasi mempertimbangkan: prinsip proporsionalitas, kesetaraaan, kepatutan, dan kinerja operasional BLU.
7
Pertimbangan Penetapan Besaran Remunerasi
Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;
Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
Kepatutan, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;
Kinerja Operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
8
Analisa &Uraian Jabatan
Struktur Remunerasi
Penilaian Prestasi
Kerja
Penilaian Jabatan
Data Pasar Survai
Remunerasi
AdministrasiRemunerasi
Siklus Manajemen Remunerasi
Komunikasi&
Evaluasi
Performance
Management System
9
Substansi Usulan Remunerasi
Usulan remunerasi memuat: Penyusunan struktur dan skala gaji Penentuan indikator kinerja Kebijakan remunerasi Analisa remunerasi
10
Contoh Penyusunan Struktur dan Skala Gaji
1. Pembuatan Bobot Jabatan Analisis Jabatan (Job Analysis) Dokumentasi Jabatan (Job Description) Evaluasi Jabatan (Job Evaluation)
2. Pembuatan Struktur dan Skala Upah Jenjang Bobot Jabatan Struktur Upah Skala Upah
STRUKTUR UPAH MEMPERLUKAN SEBUAH JENJANG BOBOT JABATAN
Analisa Jabatan
Dokumentasi Jabatan
Evaluasi Jabatan
Struktur Upah
Jenjang Bobot Jabatan
Skala Upah
Analisa Jabatan (Job Analysis)
Adalah proses secara sistimatis untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting dan relevan mengenai suatu Jabatan Mengidentifikasikan Jabatan-jabatan dan
me”review” dokumentasi yang ada Menjelaskan prosesnya kepada para
manager dan pekerja Melaksanakan Analisa Jabatan Mendokumentasikan Uraian dan Spesifikasi
Jabatan Maintain dan Update Uraian Jabatan
Dokumentasi Jabatan (Job Description)
Menjelaskan : mengenai apa yang harus
dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan dan secara ringkas bagaimana
mengerjakannya
Spesifikasi Jabatan (Job Specification)
Knowledge: Berkaitan dengan aspek mental
Skill:Berkaitan dengan aspek manual
Abilities: Berkaitan dengan bakat (natural talent)
Penilaian Jabatan (Job Evaluation)
Adalah proses secara sistematis untuk menilai besar-kecilnya atau bobot (secara relatif) jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi
CONTOH JENJANG BOBOT JABATAN
JABATAN BOBOT JABATAN
Direktur 920
Kepala Divisi Produksi 700
Manajer Pemasaran 650
Supervisor HR 510
Accountant 340
Administrator 265
Sekertaris 200
Clerk 156
Operator Produksi 125
Security 95
Office Boy 78
Tujuan Struktur dan Skala UpahTujuan strategis: mendukung filosofi
perusahaanTujuan kesetaraan internal: menerapkan
prinsip keadilan (equity)Tujuan kesetaraan eksternal: merekrut
dan mempertahankan pegawaiTujuan administrasi: mencapai
kesederhanaan pelaksanaan
CONTOH STRUKTUR & SKALA UPAH
19
Tata Cara Penyusunan Remunerasi
Alur Penyusunan Remunerasi Penyusunan Usulan remunerasi Penelaahan Usulan remunerasi Penetapan Usulan remunerasi
20
Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi
I. PENDAHULUAN Latar Belakang Urgensi dan pertimbangan pengusulan
remunerasi
II. Karakteristik Satker BLU Visi, misi, tujuan, dan budaya organisasi Tupoksi, struktur organisasi, uraian jabatan Jumlah pegawai PNS dan Profesional Non PNS
21
III. Identifikasi Faktor-faktor Penentu Remunerasi (Position, Performance) Analisa (Job Description) dan evaluasi jabatan
(Job Evaluation) Pembentukan struktur dan skala gaji (Grading) Pengukuran indikator kinerja
IV Kinerja BLU (Kinerja Operasional ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga) Keuangan Layanan
Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi
22
V. Usulan Remunerasi Kebijakan Remunerasi yang sudah berjalan Remunerasi yang diusulkan (Gaji, tunjangan. Insentif
dengan komposisi yang bisa memacu kinerja individu dan organisasi sejalan dengan reformasi. Juga mekanisme insentif dan disinsentif)
VI. ANALISA Remunerasi Analisa remunerasi terhadap faktor proporsionalitas Analisa remunerasi terhadap faktor kesetaraan Analisa remunerasi terhadap faktor kepatutan Analisa remunerasi terhadap faktor kinerja operasional
VII. PENUTUP
Lampiran-Lampiran
Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi
23
Penelaahan Usulan Remunerasi
Penelaahan Usulan Remunerasi di Kementerian/Lembaga.
Penelaahan Usulan melalui trilateral meeting yang melibatkan Satker BLU, Kementerian/Lembaga & Tim Remunerasi Kementerian Keuangan . Titik berat di analisa 4 aspek (proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja operasional BLU)
24
DATA PENDUKUNG USULAN REMUNERASI
Usulan remunerasi dilengkapi dengan data pendukung antara lain:1. Realisasi pendapatan BLU tahun sebelumnya dan
proyeksi pendapatan yang akan datang2. Neraca tahun sebelumnya dan proyeksi neraca tahun
yang akan datang3. Kinerja BLU tahun sebelumnya4. Struktur organisasi dan uraian jabatan5. Standard kompetensi Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas, dan Pegawai BLU6. Beban kerja Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai secara
umum7. Hasil survei remunerasi industri sejenis (bisa diperoleh
dari lembaga penyedia informasi)8. Hasil penelaahan dari Menteri/Pimpinan lembaga atas
usulan remunerasi BLU
25
ALUR PENETAPAN REMUNERASI
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Pembahasan usulan remunerasi, selanjutnya diajukan ke Menkeu
Pimpinan BLU mengajukan usulan remunerasi
Menteri Keuangan menetapkan tarif melalui KMK
Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasimelakukan penilaian usulan remunerasi
Remunerasi Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLU, serta Dewan Pengawas
26
Sekian Terima Kasih