Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
-
Upload
bob-navarro -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 1/30
(
,l
I A *i1i4 lfu,
REG
ULASI
TER
KAIT
DEA.TGAN
HAK
PE'I\I
GEL
O
L Ar+^f
(HPt)
KE]TfEAIIERIA
N
A
GRA RIA
DA N
T
AT A
R
LIA
NG.BADA.N
P
E R"TAN
AIIAN NA
SI O NAL
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 2/30
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1950
tentang
Peraturan
Dasar
Pokok-Pokok
Agra
ria
Pasal
2 avat
(21
Hak
menguasai dari
Negara
termaksud
dalam ayat (1)
pasal
ini
memberi wewenang
untuk
:
:'
mengatur
dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan
dan
pemeliharaan
i-
bumi,
air
dan
ruang
angkasa
tersebut;
fi*;
menentukan
dan
mengatur
hubungan-hubungan
hukum antara
orang-orang
dengan
bumi,
air
.,r::i
dan
ruang
angkasa;
menentukan
dan
mengatur
hubungan-hubungan
hukum antara
orang-orang dan
perbuatan-
perbuatan hukum
yang
mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
Penielasan
Umum Angka
ll Nomor
2
Negara
dapat memberikan
tanah
yang
demikian
itu kepada
seseorang
atau
badan hukum
dengan
sesuatu
hak menurut
peruntukan
dan
keperluannya,
misalnya
hak milik, hak
guna
usaha,
hak
guna
bangunan
atau hak
pakai
atau memberikannya
dalam
pengelolaan
kepada
sesuatu
Badan
Penguasa
(Departemen,
Jawatan
atau
Daerah
Swatantra)
untuk
dipergunakan
bagi
pelaksanaan
tugasnya
masing-masing.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 3/30
Undang-undang
Nomor
20
Tahun
2000
tentang
perubahan
Atas
undang-undang
Nomor
21
Tahun
1997
Tentang
Bea
perotehan
Hak
Atas
Tanah
dan
Bangunan
Penielasan
Pasal
2
avat
(3)
huruf
f
Hak
pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
Negara yang
kewenangan
,,,*+
pelaksanaannya
sebagian
dilimpahkan
kepada pemegang
haknya,
antara
lain,
berupa
perencanaan
peruntukan
dan
pengtunaan
tanah,
penggunaan
tanah
untuk
keperluan
pelaksanaan
tugasnya, penyerahan
bagian-bagian
dari
tanah
tersebut
kepada
pihak
ketiga
dan
atau
bekerja
sama
dengan
pihak
ketiga.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 4/30
,,l.:n
undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2011
tentang
Rumah
susun
Pasal
1
Angka
11
sertifikat
hak
milik
sarusun
yang
selanjutnya
disebut
SHM
sarusun
adalah
tanda
bukti
kepemilikan
atas
sarusun
di
atas
tanah
hak
milik,
hak
guna bangunan
atau
hak
pakai
di
atas
tanah
negara,
serta
hak
guna bangunan
atau
hak pakai
di
atas
tanah hak pengelolaan'
Pasal
17
numah
susun
dapat
dibangun
di
atas
tanah:
a.
hak
milik;
b.
hak
guna
bangunan
atau
hak
pakai
atas
tanah
negara;
dan
c.
hak
guna bangunan
atau
hak
pakai
di
atas
hak
pengelolaan'
Pasal
22
avat
(3)
Dalam
hal
pembangunan
rumah
susun dilakukan
di
atas
tanah hak guna
bangunan
atau
hak
pakai
di
atas
hak
pengelolaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
17
huruf c'
pelaku
pembangunan
wajib
menyelesaikan
status
hak
guna
bangunan
atau
hak
pakai
di atas
hak
pengelolaan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebelum
menjual
sarusun
Yang
bersangkutan.
Pasal
47
avat
(1)
S"b"C"itr"d"
bukti
kepemilikan
atas
sarusun
di
atas
tanah
hak
hak
pakai
di
atas
tanah
negara,
hak
guna
bangunan
atau
pengelolaan
diterbitkan
SHM
sarusun'
milik,
hak
guna bangunan,
atau
hak
pakai di
atas
tanah
hak
\
\'1
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 5/30
,\
r,'A
Undang-undang
Nomor
2
Tahun
zoLzrentang
pengadaan
Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
Pasal 1
Angka
7
Hak
Pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
negara
yang
kewenangan pelaksanaannya
sebagian
dilimpahkan
kepada
pemegangnya.
Penielasan
Pasal
tl()
Pemberian
Ganti
Kerugian
pada
prinsipnya
harus
diserahkan
langsung
kepada
pihak
yang
Berhak
atas Ganti
Kerugian.
Apabila
berhalangan,
Pihak
yang
Berhak
karena
hukum
dapat
memberikan
kuasa
kepada pihaklain
atau
ahli waris'
Penerima
kuasa
hanya
dapat
menerima
kuasa
dari
satu
orang
yang
berhak
atas
Ganti
Kerugian.
Yang
berhak
antara
lain:
a.
pemeg-ang
hak
atas
tanah;
b.
pemegang
hak
pengelolaan;
c. nadzir,
untuk tanah
wakaf;
d.
pemilik tanah
bekas
milik
adat;
e.
masyarakat
hukum
adat;
f.
pihakyang
menguasai
tanah
negara
dengan
itikad
baik;
g. pemegang
dasar
penguasaan
atas
tanah;
dan/atau
h.
pemilik
bangunan,
tanaman
atau
benda
lain
yang
berkaitan
dengan
tanah.
Pada
ketentuannya,
Ganti
Kerugian
diberikan
kepada
pemegang
Hak
atas
Tanah.
untuk
hakguna
bangunan
atau hak
pakai
yang
berada
di
atastanah
yang
bukan
miliknya,
Ganti
Kerugian
diberikan
kepada
pemeganghak
guna
bangunan
atau
hak
pakai
atas
bangunan,
tanaman,
atau
bendalain
yang
berkaitan
dengan
tanah
yang
dimiliki atau
dipunyainya,sedangkan
Ganti
Kerugian
atas
tanahnya
diberikan
kepada
pernegang
hakrnilik
atau
hak
pengelolaan.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 6/30
A,rA
Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
1996
tentang Hak
Guna
usaha,
Hak
Guna
Bangunan
dan
Hak
pakai
Atas
Tanah
Pasal 1
angka
2
Hak
Pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
Negara
yang
kewenangan pelaksanaannya
sebagian
dilimpahkan
kepada
pemeganBnya.
Pasal
22
(L)
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Negara
diberikan
dengan
keputusan
pemberian
hak
oleh
Menteri
atau
pejabat
yang
ditunjuk.
(2)
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak
Pengelolaan
diberikan
dengan
keputusan
pemberian
hak
oleh
Menteri
atau
pejabat
yang
ditunjuk
berdasar-kan
usul
pemegang
Hak
pengelolaan.
(3)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
dan
syarat
permohonan
dan
pemberian
diatur
lebih
lanjut
dengan
Keputusan
Presiden.
Pasal
26
arrat
(2)
Hak
Guna
Bangunan atas
tanah
Hak
Pengelolaan
diperpanjang
atau diperbaharui atas
permohonan
pemegang
Hak
Guna
Bangunan
setelah
mendapat
persetujuan
dari
pemegang
Hak
pengelolaan.
Pasal
30 huruf
d
Pemegang
Hak
Guna
Bangunan
berkewajiban
:
menyerahkan
kembali
tanah
yang
diberikan
dengan Hak
Guna
Bangunan
kepada
Negara,
pemegang
Hak
Pengelolaan
atau
pemegang
Hak
Milik
sesudah
Hak
Guna
Bangunan
itu
hapus;
trasal
34 ayat
(7)
Peralihan
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak Pengelolaan
harus
dengan
persetujuan
tertulis
dari
pemegang
Hak
Pengelolaan.
'r- r
'
. t
ll_.*t --
..--.
-:---
.:---
'
l
l
\\ \)
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 7/30
t)
Pasal 35
(L)
Hak
Guna Bangunan
hapus
karena
:
berakhirnya
jangka
waktu
sebagaimana
ditetapkan
dalam
keputusan
pemberian
atau
perpanjangannya
atau
dalam
perjanjian
pemberiannya;
dibatalkan
oleh
pejabat
yang
berwenang,
pemegang
Hak Pengelolaan
atau
pemegang
Hak
Milik
sebelum
jangka
waktunya
berakhir,
karena
:
1) tidak
dipenuhinya
kewajiban-kewajiban
pemegang
hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
30,
pasal
31
dan
pasal
32;
atau
2)
tidak
dipenuhinya
syarat-syarat
atau
kewajiban-kewajiban
yang
tertuang
dalam
perjanjian
pemberian
Hak
Guna
Bangunan
antara
pemegang
Hak
Guna
Bangunan
dan
pemegang
Hak
Milik
atau
perjanjian
penggunaan
tanah
Hak
pengelolaan;
atau
3)
putusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum
yang
tetap;
Pasal 35
(1)
Hapusnya
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Negara
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
35
mengakibatkan
tanahnya
menjadi
tanah
Negara.
(2)
Hapusnya
Hak Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak
Pengelolaan
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal
35
mengakibatkan
tanahnya
kembali
ke
dalam
penguasaan
pemegang
Hak
pengelolaan.
(3)
Hapusnya
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak
Milik
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
35
mengakibatkann
tanahnya
kembali
ke dalam
penguasaan
pemegang
Hak
Milik.
Pasal
38
Apabila
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak
Pengelolaan
atau
atas
tanah
Hak
Milik hapus
sebagaimana
dimaksud
Pasal
35,
maka
bekas
pemegang
Hak
Guna Bangunan
wajib
menyerahkan
tanahnya
kepada
pemegang
Hak
Pengelolaan
atau
pemegang
Hak
Milik
dan
memenuhi
ketentuan
yang
sudah
disepakati
dalam
perjanjian
penggunaan
tanah
Hak
Pengelolaan
atau
perjanjian
pemberian
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah Hak
Milik.
l
ri
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 8/30
Pasal
55
ayat
(1)
(1)
Hak Pakai
hapus
karena
:
berakhirnya
jangka
waktu sebagaimana
ditetapkan
dalam
keputusan
pemberian
atau
perpanjangannya
atau
dalam
perjanjian
pemberiannya;
dibatalkan
oleh
pejabat
yang
berwenang, pemegang
Hak
pengelolaan
atau
pemegang
Hak
Milik
sebelum
jangka
waktunya
berakhir,
karena
:
1)
tidak
dipenuhinya kewajiban-kewajiban
pemegang
hak
dan/atau
dilanggarnya
ketentuan-ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
50,
pasal
51 dan
pasal
52; atau
2) tidak
dipenuhinya
syarat-syarat
atau
kewajiban-kewajiban
yang
tertuang
dalam
perjanjian
pemberian
Hak
Pakai
antara
pemegang
Hak Pakai
dan
pemegang
Hak
Milik atau
perjanjian
penggunaan
Hak
Pengelolaan;
atau
3)
putusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum
yang
tetap.
Pasal
55
(1)
Hapusnya
Hak
Pakai
atas
tanah
Negara
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
55 mengakibatkan
tanahnya
menjadi
tanah
Negara.
(2)
Hapusnya
Hak
Pakai
atas tanah Hak
Pengelolaan sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
55
mengakibatkan
tanahnya
kembali
dalam
penguasaan
pemegang
Hak
pengelolaan.
(3)
Hapusnya
Hak
Pakai
atas
tanah
Hak
Milik
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
55
mengakibatkan
tanahnya
kembali
dalam
penguasaan
pemegang
Hak
Milik.
Pasal 58
Apabila
Hak
Pakai
atas
tanah
Hak
Pengelolaan
atau
atas
tanah
Hak
Milik
hapus
sebagaimana
dimaksud
Pasal
55, bekas
pemegang
Hak
Pakai
wajib
menyerahkan
tanahnya
kepada
pemegang
Hak
pengelolaan
atau
pemegang
l-lak
Milik
dan
memenuhi
ketentuan
yang
sudah disepakati
dalam
perjanjian
penggunaan
tanah
Hak
Pengelolaan
atau
perjanjian
pemberian
Hak
Pakai atas
tanah
Hak
Milik.
,\r'4,
\\[
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 9/30
Peraturan
Pemerintah
Nom
or 24
Tahun
1997
tentang
Pendaftaran
Tanah
Pasal
1
angka
4
Hak
pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
Negara
yang
kewenangan
pelaksanaannya
sebagian
dirimpahkan
kepada
pemegangnya.
Pasal
9
avat
(1)
Huruf
b
Obyek
pendaftaran
tanah
meliputi
:
b.
tanah
hak
pengelolaan
Il A
I'
r)
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 10/30
rllll
Peraturan
Pemerintah
Nomor
112
Tahun
2000
tentang
pengenaan
Bea
Perolehan
Hak
Atas
Tanah
dan
Bangunan
karena
pemberian
Hak
pengelolaan
Pasal
1
Dalam Peraturan Pemerintah
ini,
yang
dimaksud dengan Hak
pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
Negara
atas
tanah
yang
kewenangan
pelaksanaannya
sebagian
dilimpahkan
kepada
pemegang
haknya
untuk
merencanakan
peruntukan
dan
penggunaan
tanah,
menggunakan
tanah
untuk
keperluan
pelaksanaan
tugasnya,
menyerahkan
bagianbagian
tanah
tersebut
kepada
pihak
ketiga
dan
atau
bekerja
sama
dengan
pihak
ketiga.
Pasal
2
Besarnya
Bea
Perolehan
Hak
atas
Tanah
dan
Bangunan
karena
pemberian
Hak
pengelolaan
adalah
sebagai
berikut
:
0%
(nol
persen)
dari
Bea
Perolehan
Hak
atas
Tanah
dan
Bangunan yang
seharusnya
terutang,
dalam
hal
penerima Hak
Pengelolaan
adalah
Departemen, Lembaga Pemerintah
Non
Departemen,
pemerintah
Daerah
Propinsi,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota,
lembaga pemeri.ntah
lainnya,
dan
perusahaan
Umum
Pembangunan
perumahan
Nasional
(perum
perumnas);
5o%
(lima
puluh
persen)
dari
Bea
Perolehan
Hak
atas
Tanah
dan
Bangunan
yang
seharusnya
terutang
dalam
hal
penerima
Hak
pengelolaan
selain
dimaksud
pada
huruf
a.
Penielasan
Pasal
2
Huruf
a
Yang
dimaksud
dengan
lembaga
pemerintah
lainnya
antara
lain otorita
pengembangan
Daerah
lndustri
Pulau
Batam'
Badan
Pengelola
Gelanggang
olahraga
Senayan,
dan
lembaga pemerintah
sejenis
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
presiden.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 11/30
Peraturan
Pemerintah
Nomor
11
Tahun
2010
tentang
penertiban
dan
Pendayagunaan
Tanah
Tertantar
Pasal
1
angka
2
ffi
Hak
pengerolaan
adarah
Hak
Menguasai
dari
Negara
yang
kewenangan
pelaksanaannya
sebagian
ffi
dilimpahkan
kepada
pernegangnya.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 12/30
it;:1i,:
'.1
.:
'
't':i:i:
Peraturan
Presiden
Republik
rndonesia
Nomor
71
Iiahun
zolz
Tentang
Penyelenggaraan
pengadaan
Tanah
Bagi
pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
Pasal
1
Aneka
7
Hak
Pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
negara yang
kewenangan
pelaksanaannya
sebagian
dilimpahkan
kepeda pemegangnya.
Pasal
17
(1)
Pihak
yang
Berhak
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
16
berupa perseorangan,
badan
hukum,
badan
sosial'
badan
keagamaan,
atau
instansi
pemerintah
yang
memiliki
atau
menguasai
obyek
Pengadaan
Tanah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(21
Pihak yang
Berhak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
1i;
metiputi:
a.
pemegang hak
atas
tanah;
b.
pemegangpengelolaan;
c'
nadzir
untuk
tanah
wakaf;
Pusat
Hukum
dan
Hubungan
Masyarakat
BpN
Rl
Bidang
sJDl
Hukum
d.
pemilik
tanah
bekas
milik
adat;
e.
masyarakat
hukum
adat;
f.
pihakyang
menguasai
tanah
negara
dengan
itikad
baik;
C.
pemegang
dasar penguasaan
atas
tanah;
dan/atau
h'
pemilik
bangunan,
tanaman,
atau
benda
lain
yang
berkaitan
dengan
tanah
Pasal
19
Pemegang
hak
pengelolaan
sebagaimana
dimaksud
datam
pasal
menguasai
dari
negara yang
kewenangan
pelaksanaannya
berdasarka
n
ketentuan
peratu
ra
n
peru
n dang_undangan.
L7
ayat (2)
huruf
b
merupakan
hak
dilimpahkan
kepada
pemegangnya
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 13/30
Peraturan
Menteri
Agraria
Nomor
9
riahun
lgos
tentang
Pelaksanaan
Konversi
Hak
penguasaan
Atas
Tanah
Negara
dan
Ketentuan-Ketentuan
tentang
Kebijaksanaan
selanjutnya
Pasal
1
Hak
penguasaan
atas
tanah
Negara
sebagai
dimaksud
dalam
peraturan
pemerintah
No.
g
tahun
953'
yang
diberikan
kepada
Departemen-departemen,
Direktorat-direktorat
dan
daerah-daerah
swatantra
sebelum
berlakunya
Peraturan
ini
sepanjang
tanah-tanah
tersebut
hanya
dipergunakan
untuk
kepentingan
instansi-instansi
itu
sendiri
dikonversi
menjadi
hak
pakai,
sebagai
dimaksud
alam
Undang-undang
Pokok
Agraria,
yang
berlangsung
serama
tanah
tersebut
dipergunakan
untuk
keperluan
itu
oleh
instansi
yang
bersangkutan.
Pasal
2
Jika
tanah
Negara
sebagai
dimaksud
pasal
1,
selain
dipergunakan
untuk
kepentingan
instansi-
nstansi
itu
sendiri,
dimaksudkan
juga
untuk
dapat
diberika-n
dengan
sesuatu
hak
kepada pihak
ketiga'
maka
hak penguasaan
tersebut
diatas
dikonversi
menjadi
hak pengelolaan
sebagai
irnaksud
dalam
pasal
5
dan
6,
yang
i"rlangsung
selama
tanah
tersebut
dipergunakan
untuk
epertuan
itu
oleh
instansi
yang
bersangkutan.
Pasat
5
Apabila
tanah-tanah
Negara
sebagai
dimaksud
dalam pasal
4
di
atas,
selain
dipergunakan oleh
nstansi-instansi
itu
sendiri,
luga
dimaksudkan
untuk
diberikan
dengan
sesuatu
hak
kepada
pihak
etiga'
maka
oleh
Menteri
Agraria
tanah-tanah
tersebut
akan
diberikan
kepada
instansi
tersebut
engan
hak
pengelolaan.
,.+
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 14/30
Pasal 6
(1)
Hak
pengelolaan
sebagaidimaksud
dalam
pasal
2
dan
pasal
5 di
atas
memberikan
wewenang
kepada
pemegangnya
untuk
:
a.
Merencanakan
peruntukkan
dan
penggunaan
tanah
tersebut;
b.
Menggunakan
tanah
tersebut
untuk
keperluan pelaksanaan
tugasnya;
c.
Menyerahkan
bagian-bagian
dari
tanah
tersebut
kepada
pihak ketiga dengan hak
pakai
yang
berjangka
waktu
6
(enam)
tahun;
d.
Menerima
uang
pemasukan/ganti-rugidan/atau
uang
wajib
tahunan;
{2)Wewenang
untuk
menyerahkan
tanah
kepada
pihak
ketiga
sebagai
dimaksud
dalam
ayat
1
huruf
c
di
atas
terbatas
pada
:
a. Tanah
yang
luasnya
maksimum
1.000
m2
(seribu
meter
persegi)
;
b-
Hanya
kepada
warganegara
lndonesia
dan
badan-badan
hukum
yang
dibentuk
menurut
hukum
lndonesia
dan
berkedudukan
di
lndonesia
;
c'
Pemberian
hak
untuk
yang
pertama
kali
saja,
dengan
ketentuan
bahwa
perubahan,
perpanjangan
dan penggantian
hak
tersebut
akan
dilakukan
oleh
instansi
agraria
yang
bersangkutan,
dengan
pada
azasnya
tidak
mengurangi penghasilan
yang
diterima
sebelumnya
oleh
pemegang
hak.
Pasal
7
Selain
kepada
instansi-instansitersebut
pada
pasal
4
hak
pengelolaan
oleh
Menteri
Agraria
dapat
diberikan
pula
kepada
badan-badan
lain
yang
untuk
melaksanakan
tugasnya
memerlukan
penguasaantanah-tanah
Negara
dengan
wewenang-wewenangtersebut
pada
pasal
6.
Pasal
8
Pemberian
hak
pakai
dan
hak
pengelolaan
tersebut
dalam
pasal
4
dan
pasal
5 di atas
disertai
syarat-syarat
khusus
yang
akan
ditetapkan
di
dalam
surat
keputusan
pemberiannya.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 15/30
Peraturan
Menteri
Agraria
Nornor
l
Tahun
1966
tentang
Pendaftaran
Hak
pakai
dan
Hak
pengelolaan
Pasal
1
selain hak
milik,
hak
guna
usaha
dan
hak
guna
bangunan
akan harus pula
didaftarkdn
menurut
ketentuan-ketentuan
Peraturan
pemerintah
no.10
tahun
1961
(1.N.
1961
No.28)
:
a.
semua
hak
pakai, termasuk
yang diperoleh
Departemen-Departemen,
dalam
Peraturan
Menteri
Agraria
No.9
tahun
19G5.
b'
Semua
hak
Pengelolaan
sebagai
dimaksud
dalam
peraturan
-
Menteri
Agraria
No.9
tahun
1965.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 16/30
Peraturan
Menteri
Datam
Negeri
Nomor
5
Tahu
n
Lgr4tentang
Ketentuan-Ketentuan
Mengenai
penyediaan
dan
pemberian
Tanah
untuk
Kepertuan
perusahaan
Pasal
3
Dengan
mengubah
seperlunya
ketentuan
dalam
Peraturan
Menteri
Agraria
No.
g
rahun
1g65
tentang
"Pelaksanaan
Konversi
Hak
Penguasaan
atas
tanah
Negara
dan
Ketentuanketentuan
tentang
Kebijaksanaan
selanjutnya",
hak
pengelolaan
sebagai
yang
dimaksudkan
dalam pasal
2
ayat
t
huruf
a berisikan
wewenang
untuk:
a'
Merencanakan
peruntukan
dan
penggunaan
tanah
yang
bersangkutan;
b'
Menggunakan
tanah
tersebut
untuk
keperluan
peraksanaan
usahanya;
c'
Menyerahkan
bagian-bagian
daripada
tanah
itu
kepada
pihak
ketiga
menurut persyaratan
yang
ditentukan
oreh
perusahaan
pemegang
hak
tersebut,
yang
meriputi
segi_segi
peruntukan,
penggunaan,
jangka
waktu
dan
keuangannya,
dengan
ketentuan
bahwa
pemberian
hak
atas
tanah
kepada
pihak
ketiga
yang
bersangkutan
dilakukan
oleh
pejabat-
pejabat
yang
wewenang
menurut
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
No.
6
Tahun
1g72
tentang
"Pelimpahan
wewenang
Pemberian
Hak
atas
Tanah",
sesuai
dengan
peraturan
perundangan
agraria
yang
berlaku.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 17/30
Peraturan
Menteri
Dalam
Nomor
1
Tahun
1977
tentang Tata
egeri
Cara Permohonan
dan
Penyelesaian
Pemberian
Hak
Atas
Bagian-Bagian
Tanah
Hak
pengelolaan
serta
pendaftarannya
(Telah
dicabut
menjadi
Peraturan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
pertanahan
Nasional
Nomor
9
Tahun 1999)
Pasal 1
Yang dimaksud
dengan "Hak
pengelolaan,,
dalam
peraturan
ini adalah:
(1)
Hak
pengelolaan,
yang
berisi
wewenang
untuk:
a. Merencanakan peruntukan
dan
penggunaan
tanah
yang
bersangkutan;
b. Menggunakan
tanah
tersebut
untuk
keperruan
pelaksanaan
usahanya;
c.
Menyerahkan
bagian-bagian
daripada
tanah
itu
kepada
pihak
ketiga
menurut
persyaratan
yang
ditentukan
oleh
perusahaan
pemegang
hak tersebut,
yang
meliputi
segi-segi
peruntukan,
penggunaan,
jangka
waktu
dan
keuangannya,
dengan ketentuan bahwa pemberian
hak
atas
tanah
kepada
pihak
ketiga
yang
bersangkutan
dilakukan
oleh
pejabat-pejabat
yang
berwenang,
sesuaI
dengan
peraturan
perundangan
yang
berlaku.
(2)
Hak
pengelolaan
yang
berasal
dari
pengkonversian
hak
penguasaan
berdasarkan
peraturan
Menteri
Agraria
No. 9/1965
tentang
"Pelaksanaan
konversi
hak
penguasaan
atas
tanah
Negara
dan ketentuan
tengang
kebijaksanaan
selanjutnya"
yang
memberi
wewenang
sebagaimana
tersebut
dalam
ayat
1
di
atas dan
yang
telah didaftarkan
di
Kantor
Sub
Direktorat
Agraria
setempat
serta
sudah
ada
sertipikatnya.
Pasal 2
Bagian-bagian
tanah
hak
pengelolaan
yang
diberikan
kepada
Pemerintah
Daerah,
Lembaga,
lnstansi
dan
atau
Badan/Badan Hukum (milik) Pemerintah
untuk
pembangunan
wilayah
permukiman,
dapat
diserahkan
kepada
pihak
ketiga
dan
diusulkan
kepada
Menteri
Dalam
Negeri
atau
Gubernur
Kepala
Daerah
yang
bersangkutan
untuk diberikan
dengan
hak
milik,
hak
guna
bangunan,
atau
hak
pakai,
sesuai
dengan
rencana
peruntukan
dan
penggunaan
tanah
yang
telah
dipersiapkan
oleh
pemegang
hak
pengelolaan
yang
bersangkutan.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 18/30
Peraturan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
pertanahan
Nasional
Nomor
9
Tahun
1999
tentang
Tata
Cara
pemberian
dan
Pembatalan
Hak
Atas
Tanah
Negara
dan
Hak
pengeroraan
Pasal
1
aneka
3
'
Hak
Pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
negara
yang
kewenangannya
sebagian
dilimpahkan
it,
kepada
pemegangnya
,;.:
r
Pasal
4
avat
{2}
i ?:Il t'-]:.l"n,vang
dimo.hon
merupakan
tanah
Hak
pengetotaan.
pemohon
harus
tertebih
#
ahulu
memperoleh
penunjukan
berupa
perjanjian
penggunaan
tanah
dari
pemegang
Hak
Pengelolaan
Pasal
57
(L)
Hak
Pengelolan
dapat
diberikan
kepada
:
a.
lnstansi
Pemerintah
termasuk
pemerintah
Daerah,.
b.
Badan
Usaha
Milik
Negara;
c.
Badan
Usaha
Milik
Daerah;
d.
PT.
Persero;
e.
Badan
Otorita;
f.
Badan-badan hukum pemerintah
rainnya yang
ditunjuk
pemerintah.
(2)
Badan-badan
hukum
sebagaimana
dimaksud
pida
ayat
(i)
aapat
diberikan
Hak
pengelolaan
sepanjang
sesuai
dengan
tugas pokok
dan
fungsinya
berkaitan
dengan
pengelolan
tanah.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 19/30
Pasal
68
(1)
Permohonan
Hak
pengeroraan
diajukan
secara
terturis.
(2)
Permohonan
Hak
pengeroraan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1)
memuat:
1'
Keterangan
mengenai
pemohon:
Nama badan hukum,
tempat
kedudukan,
akta
atau
peraturan
pendiriannya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
yang
berlaku.
2.
Keterangan
mengenaitanahnya
yang
meliputi
data
yurisis
dan
data
fisik:
a'Bukti
pemilikan
dan
bukti perolehan
tanah
berupa
sertpikat,
penunjukan
atau
penyerahan
dari
pemerintah,
pelepasan
kawasan
hutan
dari
instansi
yang
b'berwenang,
akta pelepasan
bekas
tanah
milik
adat
atau
bukti perolehan
tanah
c.lainnya;
d'Letak,
batas-batas
dan
luasnya
(jika
ada
Surat
Ukur
atau
Gambar
situasi
sebutkan
tanggal
dan
nomornya);
e.Jenis
ta
nah (perta
nian,/non
perta
nian);
f. Rencana
penggunaan
tanah;
g.Status
tanahnya
(tanah
hak
atau
tanah
negara);
3.
Lain-lain:
a'Keterangan
mengenaijumlah
bidang,
luas
dan
status
tanah-
tanah yang
dimiliki
oleh pemohon, ternasuk
bidang
tanah
yang
dimohon;
b.Keterangan
lain yang
dianggap
perlu.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 20/30
Pasal
69
Permohonan
Hak
Pengelolaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
6g
ayat (1)
dilampiri
dengan:
'
Foto
copy
identitas
permohonan
atau
surat
keputusan
pembentukannya
atau
akta
pendirian
erusahaan
sesuai
dengan
peratura
n
perundang-undangan
yang
berra
ku;
.
Rencana
pengusahaal
tanah;angka
penOek
dan
jangka
panjang;
: 5#:ff:::;:::::i["ff;:.,tri
r"nr*n,"n
tanah atau surat izin
pencadangan
tanah
sesuai
d'
Bukti
pemilikan
dan
atau
bukti
,"Lr"h"n
tanah
berupa
sertifikat,
penunjukan
atau penyerahan
ari
pemerintah
perepar"n
tr*"r"n
hutan
d".i
;;;;;;
lr-ng
u"r*"nang,akta
perepasan
bekas
anah
milik
adat
atau
surat_surat
bukti
perolehan
tanah
lainnya;
;
*:::
:il:,i]ffi::"":
rekomendasi
Jari
instansi
te,r"it
"p"[ira
diperrukan,.
g'
surat pernyataan
atau
bukti
bahwa
seruruh
modalnya
dimiriki
oleh
pemerintah.
Pisal
70
Permohonan
Hak
Pengelolaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
6g
ayat (1)
diajukan
kepada
Menteri
;::lfl-[:f''
Kantor
lvilavah
-p"""n"hr"
yans
Jr"r"i-r"rirnr.
meriputiretak
tanah
yans
Pasal
71
Setelah
berkas
permohonan
diterima,
Kepala
Kantor
pertanahan
:
a'
Memeriksa
dan
meneriti
kerengkapai
J"a" yuridis
dan
data
fisik.
.
Mencatatpada
formulir
i.irn
rlru.i.ontoh
lampiran
4.
c'
Memberikan
tanda
terima
berkas
purrohon.n
,"rrri
forrrlir
isian
sesuai
contoh
lampiran
5.
'
Memberitahukan
kepada
o"*oiln"'u*rt
."mb"y".
-
biaya-biaya
yang
diperrukan
untuk
[il:J:
-;:il
ff
:'Tff
'*::,l"J::H
l;:U;;;;,i"
J"'."
i,
"'
ket
e
n
t
u an
o-".,i
u."
n
p
e
r
u
n
d a
n
g-
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 21/30
ifll
Pasal
72
(1)
Kepala
Kantor
Pertanahan
meneliti
kelengkapan
dan
kebenaran
data yuridis
dan
data
fisik
permohonan
Hak
Pengelolaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
6g
ayat
(1)
dan
memeriksa
kelayakan
permohonan
tersebut
untuk
diproses
lebih
lanjut
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang_undangan
yang
berlaku.
(2)
Dalam
hal
tanah
yang dimohon
Lelum
ada
surat
ukurnya.
Kepala
Kantor
pertanahan
memrintahkan
kepada
kepala
Seksi
Pengukuran
Dan
pendaftaran
Tanah
untuk
mempersiapkan
surat
ukur
atau
melakukan
pengukuran.
(3)
selanjutnya
Kepara
Kantor
pertanahan
memerintahkan
kepada:
a-
Kepala
Seksi
H.ak
Atas
Tanah
atau
petugas
yang
ditunjuk
untuk
memeriksa
b'permohonan
hak
terhadap
tanah yang
sudah
terdaftar,
sepanjang
data
yuridis
dan
data
fisiknya
telah
cukup
untuk
mengambil
keputusan
yang
dituangkan
dalam
Risalah
Pemeriksaan
Tanah (konstatering
Rapport),
sesuai
contoh
Lampiran
7;
atau
c'
Tim
Penelitian
Tanah
untuk
memeriksa permohonan
hak terhadap tanah
yang
belum
terdaftar
yang
dituangkan
daram
berita
acara,
sesuai
contoh
Lampiran
g;
atau
d'
Panitia
Pemeriksa
Tanah
A
untuk
memeriksa
permohonan
hak
terhadap
tanah
selain
yang
diperiksa
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
a
dan
huruf
b,
yang
dituangkan
dalam
Risalah
Pemeriksaan
Tanah
sesuai
contoh
Lampiran
9.-.
(4)
Dalam
hal
data yuridis
dan
data
fisik
belum
lengkap
Kepala
Kantor
pertanahan
memberitahukan
kepada
pemohon
untuk
melengkapinya.
(5)
Setelah permohonan
telah
memenuhi
syarat.
rlpata
Kantor
pertanahan
yang
bersangkutan
menyampaikan
berkas
permohonan
tersebut
kepada Kepala
Kantor
wilayah
disertai pendapat
dan
pertimbangannya,
sesuai
contoh
Lampiran
L0.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 22/30
Pasal
73
(1)
setelah
menerima
berkas
permohonan
yang
disertai
pendapat
dan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
72
ayat
(5),
Kepala
Kantor
wilayah
memerintahkankepada
Kepala Bidang
Hak-hak
Atas
Tanah
untuk:
a.
Mencatat
dalam
formulir
isian
sesuaicontoh
Lampiran
L1.
b'
Memeriksa
dan
meneliti
kelengkapan
data
yuridis
dan
data
fisik,
dan
apabila
belum
lengkap
segera
meminta
Kepala
Kantor
pertanahan
yang
bersangkutan
untuk
melengkapinya.
(2)
Kepala
Kantor
wilayah
meneliti
kelengkapan dan kebenaran data
yuridis
dan
data
fisik
atas
tanah
YanE
dimohon
beserta
pendapat
dan
pertimbangan
Kepala
Kantor
pertanahan
sebagaimana
dimaksud
datam
Pasal
72
ayat
(5)
dan
memeriksa
kerayakan
permohonan
Hak
Pengelolaan
tersebut
untuk
diproses
lebih
raniut
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
(3)
setelah
permohonan
telah
memenuhi
syarat.
Kepara
Kantor
wilayah
yang
bersangkutan
menyampaikan berkas permohonan
tersebut
kepada
Menteri
disertai
pendapat
dan
pertimbangannya.
Sesuai
contoh
Lampiran
12.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 23/30
PasalT4
(1)
Setelah
menerima
berkas
permohonan
yang
sebagaimana
dimaksud
daiam
pasal
73
ayat
Pejabat
yang
ditunjuk
untuk:
disertai
pendapat
dan
pertimbangan
(1),
Menteri
memerintahkan
t"pJUa
a'
Mencatat
daram
formutir
isian
sesuai
contoh
Lampiran
13.
b'
Memeriksa
dan
meneliti
kelengkapan
data
vrriJiJ"n
data
fisik,
dan
apabila
belum
engkap
segera
meminta
repala
rantor
wir.v.r,
yang
bersangkutan
untuk
elengkapinya.
(2)
Menteri
meneliti
kelengkapan
dan
kebenaran
data yuridis
dan
data
fisik
atas
tanah
ang
dimohon
dengan
memperhatikan
pendapat
dan
pertimbangan
Kepala
Kantor
ilayah
sebagaimana
dimakzud
dalam
pasat
iilr.itrt
dan
seranjutnya
memeriksa
elayakan
permohonan
tersebut
dapat atau
tidaknya
dikabulkan sesuai
dengan
etentua
n
peratu
ran peru
ndang_undanga
n
yang
berlaku.
(3)
setelah
memp.ertimbangkan
i"no"p.i ai.
-p"rtiru.ng.n
Kepata
Kantor
wirayah
ebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal.
73
ayat
(3),
Menteri
menerbitkan
keputusan
5::Hlt::l:;::;';5;:ff:j"n'r'
v"'c
ii'nl".,on'"'"u
keputusan
penota*an
vans
Pasal
75
Keputusan pemberian atau penolakan pemberian
Hak
pengelolaan
sebagaimana
dimaksud
alam
Pasal
74
ayat
(3)
disampaikan
t<epaaa
pemohon
me]alui
surat
tercatat
atau
dengan
ara
lain yang
menjamin
sesampainya
keputusan
tersebut
kepada
yang
berhak
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 24/30
Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
Repubtik
lndonesia
Nomor
3
Tahun
2oo7
Tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
peraturan
presiden
Nomor
36
Tahun
2005
Tentang
Pengadaan
Tanah
Bagi
Pelaksanaan
pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum
sebagaimana
Telah
Diubah
Dengan
pera
Turan
presiden
Nomor
55 Tahun
2006
Tentang Perubahan Atas
peraturan
presiden
Nomor
36
Tahun
2005
Tentang
Pengadaan
Tanah
Bagi
Pelaksanaan
pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
Pasal
43
(1)
yang
berhak
atas
ganti
rugi
adalah:
a'
pemegang
hak
atas
tanah
atau
yang
berhak
sesuai
dengan
peraturan
perunda ng-undangan;
b.
atau
nazhir
bagi
harta
benda
wakaf.
(2)
Dalam
haltanah
hak
pakai
atau
hak
guna
bangunan
di
atas
tanah
hak
milik
atau
di
atas
tanah
hak
pengelolaan,
yang
berhak
atas
ganti
rugi
adalah
pemegang
hak
milik
atau pemegang
hak
pengelolaan.
(3)
Ganti
rugi
atas
bangunan
dan/atau
tanaman
dan/atau
benda-benda
lain
yang
berkaitan
dengan
tanah
di
atas
tanah
hak
pakai
atau
tanah
hak
guna
bangunan
yang
diberikan
di
atas
tanah hak milik
atau
tanah hak
pengelJlaan
diberikan
kepada
pemilik
bangunan
dan/atau
tanaman
dan/atau
benda-benda
lain
yang
berkaitan
dengan
tanah.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 25/30
Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
Nomor
1
Tahun
zaLltentang
pelimpahan
Kewenangan
pemberian
Hak
Atas
Tanah
dan
Kegiatan
pendaftaran
Tanah
Tertentu
rr;:.1
:ii:i
Pasal
1
aneka
3
*,
Hak
Pengelolaan
adalah
hak
menguasai
dari
Negara
yang
uiri
kewenangan
pelaksanaannya
sebagian
dilimpahkan
kepada
pemegangnya.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 26/30
Keputusan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
pertanahan
Nasional
Nomor
9
Tahun
Lggr
tentang
pemberian
Hak
Milik
Atas
Tanah
untuk
Rumah
sangat
sederhana
(RSS)
dan
Rumah
Sederhana
(RS)
Pasal
1
anFka
3
Hak
pengelolaan
adatah
hak
mensuasai
dari
Negara
yang
kewenangan
petaksanaannya
sebagian
dilimpahkan
kepada
pemegangnya.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 27/30
Surat
Edaran
Nomor
630.1_
3433
tentang
Agunan
sertipikat
di
atas
tanah
Hak
pengetoraan
t.
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku
Hak
Pengerolaan
pada
dasarnya
adarah
kewenangan
untuk
elaksanakan
sebagian
dari
hak
,"rru.r"idari
Negara
atas
tanatr yang
dilimpahkan
kepada
rnstansi
i:T:tT'-:ffi:i:::
H[rJ:[;::H#',-
Pengeroraan,.oii,,-
Kewenangan
vangdirimpahkan
badan
hukum
u.",
i-.",ng
yang
diberi
n.u
,XliffJ,irJi":il:lr:.::lff"li,i:lTfl?"HTT:I
tertentu
sesuai
UUPA'
misalnya
Hak
Guna
Bangunan.
Daram
hal'demikian
maka
semua
ketentuan
engenai
Hak
Guna
Bangunan
pada
umumnya
berlaku
put.
o"gil-r.k
Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak
engelolaan
dengan
ketentuan
bahwa
r"p"ni"ns
mengenai
p"urugrn""nnya
setiap
pemegang
Hak
una
Bangunan,
baik
pemegang
Hak
Guna
Banlunan
p"*"*,
irng
memperorehnya
berdasarkan
erjanjian
pemberian
penggunaan
tanah
dari
pemegang
Hak
cuna
bangunan
pertama,
terikat
oreh
syarat
penggunaan
yang
ditentukan
dalam
perjanjian
pemberian
penggunaan
tanah
antaraemegang
Hak pengeroraan
dengan
pemegang
Hak
Guna
Bangunan
pertama.
Berdasarkan
halyang
diuraikan
oi"i"r,
,}.,
orl.,
il;il;""**
kemungkinan
dibebankannya
Hak
anggungan
pada
Hak
Guna
Bangun.n
"t*
t"n"h
Hak
pengelotJi
uap"t
aijelasakan
sebagai
berikut:
'
sesuai
dengan
ketentuan
daram
UUpA
maupun
Undang-Undang
Hak
ranggungan
(UU
Nomor
4
ahun
1995)
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak
eengetJta"n
Japat
aiuebani
Hak
Tanggungan;
'
Dalam
Pasal
34
Peraturan
p"n]".intrt]
Nomor
ao
r"hun
1gg5
tentang
ditentukan
bahwa
engalihan
Hak
Guna
Bangunan
atas
tanah
Hak
Pengelolaan
m"m"rrukan
persetujuan
terturis
ari
pemegang
Hak
Pengelolaan'
sehubunga.n
dengan-itu
mengingat
kemungkinan
dialihkan
Hak
una
Bangunan
tersp.but
daram
rangka .eksekus]
H"k
i";;;ungan,
maka pembebanan
Hak
anggungan
atas
Hak
Guna
Bangunrrj,,
juga
memertut"i'p?r"tujuan
tertulis
dari
pemegang
ak
Pengelolaan
yang
akan
berliku
sebagai
persetujuan
untuk
pengalihannya
apabila
kemudianiperbukan
dalam
rangka
eksekusi
ff"t
funggrng"n
2.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 28/30
surat
Edaran
Nomor
500-4352
tentang
penyampaian
peraturan
Menteri
egara
Agraria/
Kepata
B;;;,
pertanahan
wasionar
No.9
Tahun
1999
entang
rhta
cara
pemoeiiri'orn
pembatatan
uak
Atas
Tanah
Negara
dan
Hak
pengelotaan
1'
Peraturan
ini
merupakan
kelanjutan
dari
peraturan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
ertanahan
Nasaionar
Nomor
3
-Tahun
lggg
yang
o"*r;r"n
agar
ada
keseragaman
x::il::r::,iT
rata
cara
p",nou,.iln
Hak
Atas
ranah
dan
pembataran
Hak
Atas
ranah,
tentang
Ketentua
gai
pengganti
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
5
Tahun
1g73
;"j::":,T"I;::i:::r;:;'.#ilff
T:#il":*fu
ll*lni:t*":r,,m
p
e
m b
e
ri
a
n
n,
n
",i,
o,l:T
::,
j
:j
ff
]ff
:TJ:"'
il
i
:1ffi;
[
:
]
*ff
::ill
#,,:;T:
ang
diatur
diberbagai
peratur"n
a.n
t"prtrr.n
.uo"n,lu.rtrr.n
Menteri
Daram
Negeri
omor
1
Tahun
1977
tentang
Tdta
Cara
Permohonan
dan
penyeresaian
pemberian
Hak
Atas
IU1,tiil::f':n
r'ntr'
uak
eengelotaan
serta
pendaftarannya,
peraturan
Menteri
Daram
proyek
Departem:1lT"H:::"T::-
#1nT
r;:**r,*,""
ranah
r"r,.
J,"*om
dan
Pertanahan
Nasional
Nomor
r
rahun
1993
tentang
Tata
a",
*"t"t'
Agraria/Kepata
Badan
pem
ba
ha ru
a
n
Hak
Gu
na
Ba
ngu
n,
n
a.L,
Kawasa
n_ka*.
r,
"i
j;H;':Tr:r?#x?ff
i
"1i:
:""fi:ill":entuan
rain
vang
tiaat
surrai
dengan
ketentuan
daram
peraturan
ini,
dinyatakan
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 29/30
2.
Didalam
peraturan
ini.diadopsi
kembali
pemberian
hak
secara
individual
dan
pemberian
hak
secara
umum'
Pemberian
hak
secara
individual
merupakan
pemberian
hak
atas
sebidang
tanah
kepada
seseorang
atau
sebuah
badan
hukum
secara
bersama
sebagai
penerima
hak
bersama
yang
dilakukan
dengan
satu penetapan
sedangkan
pemberian
secara
kolektif
merupakan
pemberian
hak
atas
beberapa
bidangtanah
masing-masing
kepada
seseorang
atau
sebuah
badan
hukum
sebagai penerima
hak
yanidilakukan
dJngan
r.-,u
p"n",rpan.
pemberian
hak
secara
umum
merupakan
pemberian
hak
atas
sebidang
tanah yang
memenuhi
kriteria
tertentu
)xang
ilakukan
dengan
satu penetapan
pemberian
hak,
seperti
pemberian
hak
milik
atas
tanah
untuk
rurnah
tinggal
yang
diatur
dalam
Keputusan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
pertanahan
Nasional
Nomor
6
Tahun
199g.
Dalam
hal
pemeriksaan
tanah
terhadap
permohonan
hak
terhadap
tanah
yang
sudah
terdaftar
dan
data
yuridis
dan
data pisiknya
sudah
jelas
dan
cukup
untuk
mengambil
keputusan,
tidak
perlu
dilakukan
pemeriksaan
tanah
oleh
Panitia
Pemeriksa
Tanah
A
namum
cukup
dituangkan
dalam
risalah
Pemeriksaan
Tanah
{Konstatering Rapport). Demikian
juga terhadap
tanah-tanah
yang belum terdaftar,
yang
sudah
jelas
dan
iiart
'ra.'tagi
ku."gu-raguan
dalam
mengambil
keputusan
pemberian
haknya
,"p".ti
tanah-tanah
kapling
matang
dapat
diproses
melalui
konstatering
rapport
atau
untuk
rumah
pegawai
negeri
yang
sudah
dibeli
dari
pemerintah
dilakukan
melalui
sK
Konfirmasi
saja
bukan
melalui
panitia
pemlriksaan
Tanah
A,
dan
terhadap
permohonan
tanah-tanah
Yang
dimiliki
lnstansi
Pemerintah
yang
belum
terdaftar
tetap
di akukan
Pemeriksaan
tanahnya
yang
dituangkan
dalam
berita
acara yangliseaiakan
dalam peraturan
ini.
Ada
beberapa
ketentuan
baru
yang
sebelumnya
tidak
diatui
misalnya
mengenai
Daftar
lsian,
Daftar
lsian
dimaksud
diharapkan
akan
menciptakan
tertib
administrasi
dalam pemberian
dan
pembatalan hak
atas
tanah.
Peraturan
ini
selain mengatur
tata
cara
pemberian
Hak
Milik,
Hak
Pakai'
Hak
Guna
Bangunan
Juga
mengatur
tata
cara
pemberian
Hak
pengelolaan
dan
sekaligus
mengatur
kewajiban-kewajiban
yang
harus
dipenuhi
oleh
penerirna
hak
atas
tanah.
Dalam
pelaksanaannya
hendaknya
disesuaikin
dengan
kondisi
diwirayah
Saudara.
4.
7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)
http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 30/30
5.
6.
ljin
Peralihan
hak
atas
tanah
diberlakukan
terhadap
tanah-tanah
yang
diberikan
kepada
badan
hukum
keagamaan,
badan
hukum
sosial
dan
badan
hukum
lainnya yang
ditunjuk
oleh
Pemerintah'
Hak
Guna
Usaha,
Hak
Pakai
tanah pertanian
diatas
tanah
Negara
dan
hak-hak
rain
yang
didaram
sertipikatnya
dicatat
memerrukan
ijin.
Disamping mengatur
tata
cara pemberian
hak
atas
tanah
negara
peraturan
ini
juga
memberikan
landasan
hukum
dan
mengatur
tata
cara
pembatalan
hak
atas
tanah
yang
selama
ini
belum
ada
ketentuan
yang
mengaturnya.
Bahwa peraturan
ini
memberikan
diskripsi
dan
limitasi
kewenangan
hukum
bagi
Badan
pertanahan
Nasional
Untuk
mengambil
keputusan
pembataran
hak
atas
tanah,
disamping juga
memberikan
kemudahan
prosedur
dan
pemangkasan
birokrasi
daram
hal
permohonan
pembatalan
hak atas
tanah'
Dalam
hal
permohonan
pembatalan
hak dalam
proses
penelitian,
hendaknya
Buku
Tanah
distatus
Quo
(
diblokir
).
Perlu
ditegaskan
yang
dimaksud
limitasi
adalah
bahwa
batas
waktu
penelitian
permohonan
pembatalan
agar
ditetapkan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundangan
yang
berlaku,
dan
apabila
permohonan
pembatalan
tidak
beralasan
maka
permohonan
tersebut
harus
ditotak
dan
status quo
(
blokir
)
diangkat.
Perlu
diperhatikan,
dalam
pelaksanaannya
berkas
permohonan yang
telah
diterima
setelah peraturan
ini
berlaku,
dan
telah
dilaksanakan
sidang
panitia,
atau
Konstatering
Raport
atau penelitian
hendaknya
terus
dilanjutkan
sesuai
dengan
peraturan
yang
lama
7.