REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama...

36
REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA INTERNASIONAL LPP RRI 2010-2015

Transcript of REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama...

Page 1: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA

INTERNASIONAL LPP RRI 2010-2015

Page 2: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Pengantar

Kerjasama internasional bagi RRI diperlukan atas tiga tujuan dan pertimbangan: (a)

Pelayanan hak dasar informasi bagi warga negara yang berada di luar negeri, (2) Diplomasi kebudayaan, ekonomi dan politik dalam kerangka check n balances atas arus informasi internasional yang tidak seimbang, (3) Suatu formula pertukaran informasi antarnegara melalui RADIO secara resiprokal, yang muaranya akan membangun kesalingpahaman keduabelah pihak dan citra positif bangsa.

RRI adalah satu-satunya media publik yang menjalankan tugas ini sejak tahun 1940-an melalui voice of free Indonesia dan sekarang melalui saluran Voice of Indonesia dengan 8 bahasa dan siaran 24 jam melalui livestreaming.

Memasuki tahun 2011, oleh momentum regenerasi RRI, menguatnya regionalisme, konvergensi media dan informasi sebagai pilar kekuasaan, maka RRI semakin dituntut melakuan transformasi dan agreif melakukan kerjasama kelembagaan dan konten. Diperlukan pemahaman dan adopsi baru atas fenomena globalisasi: tarik menarik kekuatan pemerintah-korporasi global dan individu, prinsip hubungan antarnegara dan prioritas kebijakan negara Indonesia atas berbagai isu global. Trend platform ke media sosial yang pesat, menyebabkan arus informasi kian ketat, sehingga agenda setting kerjasama RRI diperlukan agar mendapat tempat yang memadai, sesuai visi menjadi lembaga penyiaran publik berkelas dunia.

Benchmarking kerjasama internasional selalu diperlukan dengan mencermati pengalaman dari beberapa radio berkelas dunia: BBC, ABC, VOA, DW, RNW, CRI. Hingga 2015, setidaknya RRI dapat setara dengan radio publik di Asia yang berpengaruh: NHK, KBS dan RCI. Buku kumpulan regulasi dan direktori kerjasama internasional ini dimaksudkan sebagai pusat data dan pedoman yang harus dicermati semua pihak untuk merumuskan tindakan bersama di masing-masing Satker RRI. Salam diplomasi Indonesia. Sekali di udara tetap di udara.

Jakarta, 26 September 2011 Masduki Direktorat Program dan Produksi LPP RRI

Page 3: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

DAFTAR ISI

No Isi Hal

PENGANTAR

STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL

ROAD MAP KERJASAMA INTERNASIONAL

ROAD MAP PERWAKILAN LUAR NEGERI

STANDAR PERWAKILAN LUAR NEGERI

SOP KERJASAMA DAN PERJALANAN INTERNASIONAL

DATA KONTRIBUTOR LUAR NEGERI

PEMETAAN KERJASAMA INTERNASIONAL 2011

Page 4: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Strategi Kerjasama Internasional RRI

Visi: Berjaringan Terluas: Jaringan dengan Stakeholder Global. Berkelas Dunia: minimal

pelayanan untuk ASEAN dan 21 negara Citizen Service Indonesia. Membangun Karakter Bangsa: Penguatan kepercayaan diri dalam diplomasi internasional.

Prinsip: 1. Resiprocity (Ada Pertukaran Program) 2. Equality (Ada Kesetaraan Posisi) 3. Mutual Benefit (Ada Keuntungan Bersama)

Adapun tiga bidang kerjasama meliputi:

Secara khusus content sharing dengan Lembaga Penyiaran luar negeri sangat dibatasi

Page 5: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Langkah-langkah yang ditempuh dalam membuka kerjasama:

1. Identifikasi mitra strategis global dan prioritas kawasan 2. Pemetaan kebutuhan kerjasama di Satuan Kerja 3. Disain Road Map kerjasama internasional 5 tahun 4. Penerbitan regulasi dan direktori kerjasama termasuk bank MOU 5. Monitoring, evaluasi dan inovasi implementasi kerjasama

Internasionalisasi RRI akan ditempuh dalam beberapa tahapan yang tergambar sejak lingkaran luar hingga lingkaran dalam/paling bawah sebagai berikut:

Page 6: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Adapun strategic plan kerjasama internasional Radio Republik Indonesia adalah:

Perkembangan tindakan yang telah dilakukan hingga Oktober 2011 adalah:

1. Pengembangan berbagai MOU dan visitasi internasional 2. Siaran reguler di SLN RRI dengan 8 bahasa (SW dan streaming) 3. Siaran insidental/live on location “Kampung Halaman” via Pro-3 RRI di

Hongkong, Taiwan, Malaysia, Brunei, Jepang, Eropa. 4. Pelatihan radio broadcasting RRI di Taiwan, Jepang, Suriname

Page 7: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Secara khusus, strategi kerjasama RRI dengan Kedutaan Besar RRI/Lembaga

Swasta di luar negeri adalah:

Page 8: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Road Map Kerjasama Internasional RRI 2011-2015

YEAR SECTOR

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Content

MAPPING,

REVIEW,

INITIATE

FOLLOW UP,

ENHANCEMENT

&

IMPROVEMENT

MAINTAINING

&

EXTENTION

REVIEW

&

EVALUATION

HRD

MAPPING,

REVIEW,

INITIATE

FOLLOW UP,

ENHANCEMENT

&

IMPROVEMENT

MAINTAINING

&

EXTENTION

REVIEW

&

EVALUATION

Awareness

/ Branding

MAPPING,

REVIEW,

INITIATE

FOLLOW UP,

ENHANCEMENT

&

IMPROVEMENT

MAINTAINING

&

EXTENTION

REVIEW

&

EVALUATION

Networking MAPPING,

REVIEW,

INITIATE

FOLLOW UP,

ENHANCEMENT

&

IMPROVEMENT

MAINTAINING

&

EXTENTION

REVIEW

&

EVALUATION

Tahun 2011-2012: MAPPING, REVIEW, INITIATE

I. Existing Networking:

1. Lembaga Penyiran:

RTM, RTB, ABC, KBS, RCI, RNW, DW, SR, CRI, NHK, BBC, VOV, SLOVAC RADIO, TRT

Page 9: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

2. Lembaga Lainnya: AIBD, ABU, IFES, FES, SIDA,UNIC

II. Existing Content:

1. Siaran Berjaringan (Live):

RTM, RTB

2. Produksi Bersama: RTM, RTB

3. Pertukaran Program:

ABC

III. Existing HRD:

1. Pelatihan SDM:

SR, AIBD, ABU, CRI,

2. Pertukaran SDM:

KBS, CRI, NHK

Iv. Existing BRANDING:

1. Kunjungan:

BBC, RTI

2. Event

CU (CHUNHUA UNIV. TAIPEI), TOKYO

Page 10: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Tahun 2012-2013: FOLLOW UP, ENHANCEMENT & IMPROVEMENT

I. Networking:

1. Lembaga Penyiran: Focus: ASIA-PACIFIC Lembaga Penyiaran ASEAN: RTM, Media Corp. Singapore, RTB, TPBS (Thai Public Broadcasting Services), PBS (Philippine Broadcasting Service), KBS (Korea Broadcasting Services),

2. Lembaga Lainnya: Lembaga-lembaga UN (FAO, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO), ASEAN SECRETARIAT

II. Content:

1. Siaran Berjaringan (Live):

RTM, RTB

2. Produksi Bersama: Radio-radio negara ASEAN

3. Pertukaran Program:

Radio-radio negara ASEAN

III. HRD:

1. Pelatihan SDM:

SR, AIBD, ABU, CRI, RNTC, DW, ABC, BBC (Penambahan 4 Lembaga)

2. Pertukaran SDM:

KBS, CRI, NHK, BBC, RTM, DW, RTB

Page 11: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

IV. BRANDING:

1. Kunjungan:

BBC, RTI

2. Pelatihan dan Seminar

Pelatihan: Myanmar, Laos, Kamboja

Seminar: Focus Negara-negara ASEAN

Tahun 2013-2014: MAINTAINING & EXTENTION

Tahun 2014-2015: REVIEW & EVALUATION

Road Map Perwakilan RRI di Luar Negeri

YEAR

SECTOR

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Content

MAPPING, REVIEW, INITIATE

FOLLOW UP, ENHANCEMENT

& IMPROVEMENT

MAINTAINING &

EXTENTION

REVIEW &

EVALUATION

HRD

MAPPING, REVIEW, INITIATE

FOLLOW UP, ENHANCEMENT

& IMPROVEMENT

MAINTAINING &

EXTENTION

REVIEW &

EVALUATION

Awareness / Branding

MAPPING, REVIEW, INITIATE

FOLLOW UP, ENHANCEMENT

& IMPROVEMENT

MAINTAINING &

EXTENTION

REVIEW &

EVALUATION

Networking MAPPING, REVIEW, INITIATE

FOLLOW UP, ENHANCEMENT

& IMPROVEMENT

MAINTAINING &

EXTENTION

REVIEW &

EVALUATION

Page 12: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Tahun 2011-2012: MAPPING, REVIEW, INITIATE

I. Existing:

1. Kontributor:

a. SLN: Paris, Mesir, Berlin, Beijing, Tokyo, Taiwan, Selandia Baru, Melbourne, Moscow

PRO3: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, RRC, Thailand, Vietnam, Philippine, Malaysia, Brunei, Singapore, Australia, Pakistan, Usbekistan, Mesir, Lybia, Tunisia, Sudan, Iran, Yordania, Yaman, Saudi Arabia.

2. Koresponden: 9 Koresponden (prioritas di Arab Saudi, Australia, Hong Kong).

3. Perwakilan RRI di Luar Negeri: Menunjuk / membentuk 1 perwakilan di Kuala Lumpur. Didahului dengan penetapan kriteria dan eselonisasinya serta penetapan personilnya. Menentukan alasan-alasan pemilihan yang menjadi pertimbangan penentuan lokasi perwakilan.

Tahun 2012-2013: FOLLOW UP, ENHANCEMENT & IMPROVEMENT

I. PERSEBARAN SDM

1. Kontributor:

a. SLN: Paris, Mesir, Berlin, Beijing, Tokyo, Taiwan, Selandia Baru, Melbourne, Moscow + New York, Washington, Brazil, Cape Town.

b. PRO3: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, RRC, Thailand, Vietnam, Philippine, Malaysia, Brunei, Singapore, Australia, Pakistan, Usbekistan, Mesir, Lybia, Tunisia, Sudan, Iran, Yordania, Yaman, Saudi Arabia Moscow + New York, Washington, Brazil, Cape Town.

2. Koresponden: 9 KBRI + seluruh negara ASEAN dan asia pacific.

3. Perwakilan: 1 di Kuala Lumpur + 1 di Timur Tengah + 1 di Eropa (Berlin) II. PENINGKATAN KAPASITAS Evaluasi dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kwalitas liputan dan format berita, serta rotasi untuk perwakilan yang sudah ada.

Page 13: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Tahun 2013-2014: MAINTAINING & EXTENTION

I. PERSEBARAN SDM

1. Kontributor: Selain di berbagai negara kontributor RRI juga terdapat di berbagai organisasi Internasioal

2. Koresponden: 9 KBRI + seluruh negara ASEAN dan asia pacific menjadi 5 Benua

3. Perwakilan: 1 di Kuala Lumpur + 1 di Timur Tengah (ABU DABHI) + 1 di Eropa (Brussel) + Washington DC + Jeneva

II. PENINGKATAN KAPASITAS Evaluasi dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kwalitas liputan dan format berita, serta rotasi untuk perwakilan yang sudah ada.

Tahun 2014-2015: REVIEW & EVALUATION

Kebijakan, Konten, Persebaran Kawasan.

Page 14: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

STANDAR PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pengertian

a. Perwakilan Luar Negeri RRI adalah individu atau lembaga yang mewakili RRI secara keseluruhan di negara lain, di luar Indonesia, atau pada lembaga internasional.

b. Perwakilan RRI di Luar Negeri terdiri atas: kontributor, koresponden, dan perwakilan tetap. Kontributor adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang hanya memiliki kewajiban jurnalistik, menyampaikan laporan kepada RRI berdasarkan permintaan dari RRI. Koresponden adalah warga negara Indonesia yang hanya memiliki kewajiban jurnalistik, menyampaikan berita secara teratur akan tetapi tidak terikat secara permanen dengan RRI. Perwakilan tetap adalah warga negara Indonesia yang memiliki tugas dan kewajiban secara paripurna, baik jurnalistik maupun non-jurnalistik.

c. Kegiatan Perwakilan Luar Negeri RRI mencakup semua kepentingan RRI dan wilayah kerjanya, meliputi seluruh wilayah negara penerima atau wilayah kerja suatu oganisasi internasional, misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa.

d. Kantor Perwakilan luar negeri RRI dapat bersifat permanen atau tidak permanen, dapat dikerjasamakan dengan Kedutaan Republik Indonesia di negara setempat atau organisasi masyarakat Indonesia dan masyarakat lokal di negara setempat.

Dasar Pembentukan

Landasan hukum pembentukan Perwakilan LPP RRI di luar negeri adalah PP 12/2005 pasal 16 yang menyebutkan: “RRI dapat membentuk sejumlah Perwakilan di Luar Negeri sesuai kebutuhan.”

Tujuan Operasional

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi tentang Indonesia di luar negeri dan mengenai situasi di luar negeri, khususnya yang mempunyai kedekatan (proximity) dengan masyarakat di Indonesia.

b. Menyebarluaskan informasi dalam perspektif ke-Indonesiaan untuk menghadapi persaingan media global serta mendorong keseimbangan tata informasi dunia.

c. Mendukung strategi diplomatik dan agenda strategis pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terkait hubungan diplomatik.

d. Mewujudkan keterlibatan RRI dalam mendukung hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asing, sebagai bagian dari kegiatan diplomasi total bangsa.

Status dan Kedudukan

a. Perwakilan luar negeri merupakan unit fungsional, yang berada dibawah kendali Direktorat Program dan Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan secara operasional disupervisi oleh Stasiun Siaran Luar Negeri.

Page 15: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

b. Perwakilan luar negeri bertanggung jawab kepada Direktur Program dan Produksi LPP RRI dan secara operasional berada di bawah koordinasi Kepala RRI Siaran Luar Negeri.

c. Perwakilan luar negeri dibentuk beradasarkan asas kebutuhan khalayak, kepentingan diplomasi pemerintah Indonesia dan kemampuan sumber daya yang dimiliki LPP RRI.

d. Pejabat pelaksana perwakilan luar negeri dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPP RRI atau bukan PNS.

e. Perwakilan luar negeri ditetapkan dengan Surat Tugas dari Direktur Utama LPP RRI atas rekomendasi dari Direktur Program dan Produksi

f. Masa kerja pejabat perwakilan luar negeri diatur minimal enam bulan.

a. Selain pengirim berita RRI untuk siaran nasional maupun internasional, Perwakilan luar negeri, terutama perwakilan tetap adalah penghubung RRI dengan stakeholders di negara setempat, termasuk sebagai perintis dan pengembang Kelompok Pemerhati RRI di luar negeri.

Prinsip dan Bentuk

a. Equality, Independen dan Resiprokal (mutual benefit) dengan menempatkan Direktorat Program dan Produksi sebagai traffic center

b. Pertukaran Program dan SDM broadcaster (SLN, PUSPEM dan RRI Jakarta/RRI Daerah sebagai leading sector)

c. Peningkatan Kapasitas SDM/Institusi (Puslitbangdiklat sebagai leading sector) d. Pencitraan/Jaringan/Layanan Publik di luar negeri (Direktorat Layanan dan

Pengembangan Usaha sebagai leading sector) Kategorisasi

a. Kontributor (Mahasiswa, TKI, Pejabat Deplu, Dll yang ditunjuk oleh RRI, Pasif) b. Koresponden (Mahasiswa, TKI, Pejabat Deplu, Dll yang ditunjuk oleh RRI, Aktif) c. Kepala Biro (Jurnalis senior RRI yang di seleksi dan ditempatkan dalam masa

satu tahun pada negara mitra strategis) Hak Perwakilann luar negeri berhak atas honor dan tunjangan operasional yang secara rinci

akan diatur dalam ketentuan yang dibuat Direktorat Program dan Produksi. Kewajiban Bidang Jurnalistik

a. Membuat berita dan tulisan yang diminati pendengar di tanah air dan di luar negeri.

b. Memberitakan masalah internasional dengan perspektif dan kepentingan Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI.

c. Setiap pekan aktif mengirim rencana liputan mingguan dan setiap hari kerja mengirimkan rencana liputan harian ke Kepala Siaran Luar Negeri.

Page 16: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Second Track dan atau Press Diplomacy

a. Berkewajiban melakukan langkah-langkah diplomasi informasi Indonesia

b. Membantu diplomat dan perwakilan luar negeri Indonesia, terutama terkait media dan menjadi penghubung KBRI dengan kelompok lain seperti NGO, oposisi, peminta suaka, opinion leader, atau kalangan universitas.

Administrasi Perwakilan

a. Melaksanakan korespondensi secara aktif dengan kantor pusat LPP RRI.

b. Mengatur administrasi dan keuangan dengan efektif, melaporkan dengan pembukuan yang rapi, terbuka bertanggungjawab (good corporate governance).

c. Membuka rekening bank atas nama perwakilan untuk memperlancar lalu-lintas keuangan kantor.

Kerja Sama dan Kehumasan

a. Mengusahakan pembiayaan operasional diluar sumber pendanaan RRI secara efisien dan menjaga asset kantor dengan penuh tanggung jawab

b. Melakukan kegiatan penunjang seperti penerbitan koran/majalah, terkait Indonesia termasuk kegiatan warga Indonesia di negara setempat.

c. Mengkoordinir penyelenggaraan siaran berjaringan, sindikasi program dan afiliasi/mitra dengan lembaga penyiaran atau institusi di luar negeri .

d. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perwakilan luar negeri secara periodik.

Kriteria Berita dan Informasi

a. Memiliki korelasi dengan wilayah dan penduduk Indonesia, kepentingan Indonesia atau berita dan nformasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap Indonesia.

b. Menyangkut citra Indonesia di luar negeri yang berasal dari artikel, editorial, komentar, baik dalam media cetak maupun elektronika.

c. Berita-berita penting lain yang menjadi menu utama media-media ”mainstream” setempat, terutama televisi dan media cetak.

d. Jumlah berita dan informasi yang harus diproduksi perwakilan luar negeri adalah sekurang-kurangnya 3 berita perhari, terdiri atas 2 berita yang berasal dari kutipan media setempat dan 1 berita yang berasal dari reportase langsung, serta 1 artikel setiap minggunya.

e. Selain berita dan tulisan, dalam kaitan tugas jurnalistik, perwakilan luar negeri wajib mengirimkan ”background informasi” minimal seminggu sekali, bisa berupa suatu ”situasi” yang berhubungan dengan kepentingan Indonesia atau yang berhubungan dengan politik dan ekonomi di negara setempat.

Page 17: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Tahapan Pengembangan Pembentukan dan pengembangan perwakilan luar negeri RRI melalui tahap-tahap:

1. Inventarisasi Kebutuhan. Studi kelayakan atas keberadaan masyarakat Indonesia di luar negeri, dimensi berita, hubungan diplomatik dan kepentingan negara, adanya potensi ketersediaan mitra sumber anggaran dan sarana.

2. Seleksi dan Pelatihan SDM: Seleksi untuk kontributor/koresponden dilakukan langsung dan terbuka di luar negeri, sedangkan seleksi untuk kepala perwakilan dilakukan secara terbuka di dalam negeri (prioritas dari SDM terbaik LPP RRI). Pelatihan/pembekalan SDM dilakukan langsung di kantor pusat atau melalui saluran internet.

3. Uji coba: Tahap ini berlangsung satu hinga tiga bulan, terhitung sejak perwakilan ditetapkan, meliputi uji coba peliputan jurnalistik dan fungsi perwakilan lainnya.

4. Peresmian Kantor Perwakilan oleh Direktur Utama LPP RRI

5. Operasionalisasi dan evaluasi secara periodik

Rencana Pembentukan Pembentukan perwakilan LPP RRI di luar negeri dilakukan secara bertahap

dengan skala prioritas kawasan yang mengacu kepentingan diplomasi Indonesia. Untuk kawasan Asia: Malaysia, Taiwan, Hongkong, Korea, Jepang. Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika: Jedah, Kairo. Untuk kawasan Eropa : Swiss, London. Kawasan Amerika: New York, Suriname. Australia: Sidney.

Pengembangan Perwakilan Luar Negeri RRI TAHUN 2011-2015 adalah:

Kawasan Negara/Kota Status Jadwal Asia Pasifik Jepang/Tokyo Koresponden 2011/2012 Eropa Swiss/Jenewa Koresponden 2011/2012 Amerika AS/New York Koresponden 2011/2012 Afrika-Timur Tengah Mesir/Kairo Koresponden 2011/2012 Asia Tenggara Malaysia/Kuala Lumpur Koresponden 2011/2012

Untuk tahun 2011 ditargetkan terbentuk 3 perwakilan luar negeri RRI yang berlokasi di

kawasan mitra strategis RRI seperti Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, China, India, Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. Kawasan Asia Pasifik adalah pilihan prioritas karena merupakan kawasan terbanyak mobilitas penduduk dari Indonesia dan sekaligus RRI mendukung Keketuaan ASEAN yang diemban Indonesia tahun 2011.

Page 18: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Pembiayaan Perwakilan Pembiayaan operasional perwakilan luar negeri dibebankan kepada DIPA kantor pusat

LPP RRI yang ditempatkan pada satuan kerja Siaran Luar Negeri. Alokasi pembiayaan akan meliputi: sewa kantor/rumah tinggal, honorarium karya, biaya konsumsi dan transportasi yang diatur berdasarkan hasil studi kelayakan. Kerjasama pembiayaan dan sarana dengan pihak lain dapat dilakukan perwakilan sepanjang tidak memengaruhi kebijakan pemberitaannya.

Target Kegiatan 2011

Kerjasama Permanen dengan Kemenlu RI Kerjasama Program dengan Kemkominfo Pembuatan Regulasi/Kebijakan Terpadu Pusat Informasi dan Koordinasi Kerjasama Internasional RRI dan Bank MOU Inisiasi Pendirian Perwakilan RRI Seminar/Layanan Publik Untuk Pencitraan

Informasi/Catatan Penting

a. Sebagai salah satu benchmark: LKBN ANTARA mengalokasikan anggaran ± US$ 5.000,- perbulan untuk menopang kebutuhan operasional perwakilan luar negeri

b. Tugas Perwakilan luar negeri harus dikaitkan dengan upaya kaderisasi jabatan struktural sampai tingkat puncak (“kawah candradimuka”)

c. Kesempatan bertugas di luar negeri akan memperluas wawasan dan pengetahuan, penguasaan bahasa asing dalam persaingan media penyiaran berkelas dunia.

d. Networking yang terbina di luar negeri akan menjadi human capital untuk menjadi pimpinan sekembalinya ke tanah air. Modal sosial relasi ini harus dijaga.

e. Perwakilan luar negeri harus memanfaatkan penugasan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian, misalnya kursus, pelatihan, atau kuliah.

f. Di Malaysia, ada 1,2 juta Tenaga Kerja Indonesia dan 15.000 pelajar/mahasiswa. Di Amerika Serikat ada sekitar 1 juta WNI.

Page 19: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

TUPOKSI PERWAKILAN LUAR NEGERI RRI

A.1. Kontributor RRI di Luar Negeri Adalah Warga Negara Indonesia dan atau Luar Negeri yang menyampaikan

laporan kepada RRI berdasarkan permintaan dari RRI. Kualifikasi :

Warga Negara Indonesia atau warga Negara setempat yang menetap di

Negara bersangkutan.

Latarbelakang profesi mereka adalah : Mahasiswa tingkat lanjut, Pegawai

KBRI atau Perwakilan Indonesia di Negara tersebut, Tenaga Kerja Indonesia

di Negara tersebut dalam criteria serendah-rendahnya adalah pekerja sektor

formal atau informal dengan pendidikan serendahnya setingkat SMA.

Mampu membuat laporan berita, tulisan, foto, audio, dan bila diperlukan

video sesuai prinsip-prinsip jurnalistik radio dan website.

Mampu membuat laporan berita, tulisan, foto, audio, dan bila diperlukan

video dikirimkan ke RRI, dalam prespektif Indonesia dan kepentingan

nasional Indonesia.

Mampu mengoperasikan alat-alat kelengkapan kerja untuk kegiatan liputan,

produksi siaran, dan pengiriman digital, menggunakan fasilitas internet.

Mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Memiliki kapabilitas untuk melafadzkan tiap kata secara baik dan benar

(tidak cacat. Misalnya cacat penyebutan konsonan ‘rrr’)

Memiliki wawasan dan pemahaman tentang Visi dan Misi RRI.

Memiliki wawasan dan pemahaman tentang posisi politik luar negeri

Indonesia, masalah atau peristiwa yang terjadi di Negara tersebut dan yang

terjadi di Indonesia.

Ikut dan lulus seleksi yang dilakukan oleh RRI.

Ditetapkan oleh RRI.

Tugas

Melakukan Koordinasi dan Mengusulkan rencana liputan / laporan kepada

Pusat Pemberitaan / Siaran Luar Negeri.

Melaksanakan permintaan liputan dan pembuatan laporan dari Pusat

Pemberitaan / Siaran Luar Negeri.

Mencari, mengumpulkan, menulis, memproduksi, dan mengirimkan hasil

laporan liputannya kepada Pusat Pemberitaan RRI (siaran Radio Pro3 RRI),

website : www.rri.co.id , dan Siaran Luar Negeri RRI (Voice of Indonesia)

dalam bentuk Teks, Data, Audio, Foto, dan Video.

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pusat Pemberitaan dan

Siaran Luar Negeri.

Page 20: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Hak

Mendapatkan kompensasi honorarium atas hasil liputan dan laporan yang

disiarkan atau diberitakan melalui siaran Pro3 RRI, website : www.rri.co.id

atau Voice of Indonesia.

Besarnya Honorarium ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi RRI yang

berlaku nasional.

Mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh RRI atau

mitra RRI didalam dan luar negeri.

Mendapatkan SK penunjukkan dari RRI.

Mendapatkan dan menggunakan ID Card RRI, sepanjang untuk keperluan

tugas jurnalistiknya.

Mendapatkan perlindungan hukum yang terkait dengan kegiatan

jurnalistiknya.

A.2. Koresponden RRI di Luar Negeri Kualifikasi :

Warga Negara Indonesia atau warga Negara setempat yang menetap di

Negara bersangkutan.

Latarbelakang profesi mereka adalah Jurnalis, diprioritaskan jurnalis radio

dan website:

Mampu membuat laporan berita, tulisan, foto, audio, dan bila diperlukan

video sesuai prinsip-prinsip jurnalistik radio dan website.

Mampu membuat laporan berita, tulisan, foto, audio, dan bila diperlukan

video dikirimkan ke RRI, dalam prespektif Indonesia dan kepentingan

nasional Indonesia.

Mampu mengoperasikan alat-alat kelengkapan kerja untuk kegiatan liputan,

produksi siaran, dan pengiriman digital, menggunakan fasilitas internet.

Mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Memiliki kapabilitas untuk melafadzkan tiap kata secara baik dan benar

(tidak cacat. Misalnya cacat penyebutan konsonan ‘rrr’)

Memiliki wawasan dan pemahaman tentang Visi dan Misi RRI.

Memiliki wawasan dan pemahaman tentang posisi politik luar negeri

Indonesia, masalah atau peristiwa yang terjadi di Negara tersebut dan yang

terjadi di Indonesia.

Ikut dan lulus seleksi yang dilakukan oleh RRI.

Ditetapkan oleh RRI.

Page 21: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Tugas

Melakukan Koordinasi dan Mengusulkan rencana liputan / laporan kepada

Pusat Pemberitaan / Siaran Luar Negeri.

Terlibat dalam proses pelaksanaan Agenda Setting, termasuk menyampaikan

latarbelakang permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya.

Melaksanakan permintaan liputan dan pembuatan laporan dari Pusat

Pemberitaan / Siaran Luar Negeri.

Melakukan kegiatan Mencari, mengumpulkan, menulis, memproduksi, dan

mengirimkan hasil laporan liputannya secara reguler.

Memproduksi dan mengirimkan materi liputan minimal dua item per hari

untuk Pusat Pemberitaan (radio Pro3 RRI) dan satu item per hari untuk

Siaran Luar Negeri (VoI), serta website : www.rri.co.id dalam bentuk Teks,

Data, Audio, Foto, dan Video.

Menjalin hubungan dan melakukan registrasi reporter atas nama RRI pada

isntansi kepresidenan , kementerian, lembaga-lembaga Negara bersangkutan,

serta perwakilan Indonesia yang ada di Negara tersebut.

Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kepada Pusat Pemberitaan

dan Siaran Luar Negeri.

Hak

Mendapatkan kompensasi honorarium atas hasil liputan dan laporan yang

disiarkan atau diberitakan melalui Pro3 RRI, website : www.rri.co.id atau

Voice of Indonesia.

Besarnya Honorarium ditetapkan berdasarkan kesepakatan MOU dengan

Direksi LPP RRI.

Mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh RRI atau

mitra RRI di dalam dan luar negeri.

Mendapatkan SK penunjukkan dan jangka waktu penugasan dari RRI

berdasarkan kontrak kerja yang disepakati dengan mengacu pada hukum

yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Mendapatkan dan menggunakan ID Card RRI, sepanjang untuk keperluan

tugas jurnalistiknya, sesuai jangka waktu penugasannya.

Dapat menggunakan atribut RRI untuk keperluan tugas jurnalistiknya.

Mendapatkan asuransi kecelakaan dan kesehatan serta hak libur dan cuti.

Mendapatkan perlindungan hukum kegiatan jurnalistiknya.

Page 22: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

A.3. Perwakilan RRI di Luar Negeri Kualifikasi :

Pegawai RRI, baik unsur PNS maupun Pegawai Bukan PNS.

Latarbelakang profesi mereka diprioritaskan berasal dari Pemberitaan,

Siaran (dalam negeri), dan Siaran Luar Negeri.

Mampu membuat laporan berita, tulisan, foto, audio, dan bila diperlukan

video sesuai prinsip-prinsip jurnalistik radio dan website.

Mampu membuat laporan berita, tulisan, foto, audio, dan bila diperlukan

video dikirimkan ke RRI, dalam prespektif Indonesia dan kepentingan

nasional Indonesia.

Mampu mengoperasikan alat-alat kelengkapan kerja untuk kegiatan liputan,

produksi siaran, dan pengiriman digital, menggunakan fasilitas internet.

Mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Memiliki kapabilitas untuk melafadzkan tiap kata secara baik dan benar

(tidak cacat. Misalnya cacat penyebutan konsonan ‘rrr’)

Memiliki wawasan dan pemahaman tentang Visi dan Misi RRI.

Memiliki wawasan dan pemahaman tentang posisi politik luar negeri

Indonesia, masalah atau peristiwa yang terjadi di Negara tersebut dan yang

terjadi di Indonesia.

Untuk ditetapkan sebagai perwakilan, PNS RRI minimal menduduki jabatan

struktural eselon IV.a, atau minimal berpangkat III.c. untuk pejabat

fungsional maupun non structural. Sedangkan bagi PB PNS, minimal telah

bekerja di RRI selama 10 tahun.

Ikut dan lulus seleksi oleh Direksi RRI, khusus untuk calon pelaksana

perwakilan RRI di luar negeri.

Perwakilan Luar Negeri RRI, dapat terdiri atas seorang pimpinan dan

dilengkapi dengan staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan penganggaran RRI.

Bersedia ditempatkan di luar negeri minimal 1 (satu) tahun.

Besaran tunjangan, jumlah crew, dan hak-hak lain yang diperlukan,

ditetapkan oleh Direksi RRI.

Tugas Keperluan Jurnalistik

Melakukan Koordinasi dan Mengusulkan rencana liputan / laporan kepada

Pusat Pemberitaan / Siaran Luar Negeri.

Terlibat dalam proses pelaksanaan Agenda Setting, termasuk menyampaikan

latar belakang permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya.

Melaksanakan permintaan liputan dan pembuatan laporan dari Pusat

Pemberitaan / Siaran Luar Negeri.

Page 23: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Melakukan kegiatan Mencari, mengumpulkan, menulis, memproduksi, dan

mengirimkan hasil laporan liputannya secara regular untuk siaran Pro3 RRI,

website : www.rri.co.id, dan VoI.

Memproduksi dan mengirimkan materi liputan minimal dua item per hari

untuk Pussat Pemberitaan dan dua item per hari untuk Siaran Luar Negeri,

dalam bentuk Teks, Data, Audio, Foto, dan Video.

Menjalin hubungan dan melakukan registrasi reporter atas nama RRI pada

isntansi kepresidenan , kementerian, lembaga-lembaga Negara bersangkutan,

serta perwakilan Indonesia yang ada di Negara tersebut.

Melakukan koordinasi dan penugasan kepada contributor, koresponden atau

reporter yang bertugas berada pada lingkup daerah kerjanya.

Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kepada Pusat Pemberitaan

dan Siaran Luar Negeri.

Second Track dan Press Diplomacy

Berkewajiban melakukan “press diplomacy” atau “second track -diplomacy”

Membantu diplomat dan perwakilan RI di luar negeri, terutama dalam kaitan media dan dan menjadi penghubung KBRI dengan kelompok

lain di Negara setempat seperti NGO, oposisi, peminta suaka, opinion leader, atau kalangan universitas

Administrasi Perwakilan

Melakukan perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran atas Anggaran, Perlengkapan kantor, dan perlengkapan produksi.

Untuk penetapan pertama perwakilan luar negeri, kepala perwakilan juga

harus mengkoordinasikan penyiapan kantor perwakilan yang fungsional namun juga representatif.

Mengatur adminstrasi dan keuangan dengan efektif, melaporkan dengan

pembukuan yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan Mengusahakan pembiayaan operasional secara efisien dan menjaga asset

kantor dengan penuh tanggung jawab. Membuka rekening bank atas nama perwakilan untuk memperlancar lalu

lintas keuangan. Perwakilan RRI di luar negeri harus tertib administrasi, tertib anggaran,

tertib keuangan (good corporate governance)

Page 24: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap

pelaksaksanaan tugas perwakilan RRI di Luar Negeri secara periodik.

Mengkoordinir penyelenggaraa siaran berjaringan, sindikasi program dan

afiliasi/mitra dengan lembaga penyiaran atau institusi di Luar Negeri.

Setiap pekan harus mengirimkan rencara liputan mingguan dan setiap

hari kerja mengirimkan menu/agenda liputan ke Pusat Pemberitaan dan

Siaran Luar Negeri.

Kerja Sama dan Kehumasan

Perwakilan RRI di Luar Negeri selain bertugas untuk mencari berita, juga

bertugas mencari dana yang dialokasikan untuk menambah kebutuhan

biaya operasional harian.

Perwakilan luar negeri dapat melakukan kegiatan penunjang seperti

penerbitan Koran/majalah, terkait pelayanan informasi Indonesia

termasuk kegiatan mereka sendiri bagi warna Indonesia di Negara

setempat. Di Malaysia ada 1,2 juta Tenaga kerja Indonesia dan 15.000

pelajar/mahasiswa. Di Amerika Serikat ada sekitar 1 juta WNI.

Hak

Mendapatkan anggaran pengelolaan perwakilan, meliputi anggaran

penyediaan dan pemeliharaan kantor, operasional liputan dan siaran,

operasional kantor (Listrik, telepon, internet, dan air), perlengkapan kantor,

perlengkapan liputan dan siaran, biaya operasional produksi, dan biaya

operasional siaran.

Besarnya pendapatan perwakilan, baik pimpinan maupun staf, ditetapkan

berdasarkan penetapan oleh Direksi RRI.

Bagi PNS RRI, selama bertugas sebagai perwakilan, hak – hak

kepegawaiannya, termasuk gaji dan tunjangan keluarganya tidak dihentikan.

Bagi PB PNS, selama bertugas sebagai perwakilan, hak gajinya menjadi

bagian dari Gaji saat penugasannya di luar negeri.

Sesuai fungsi pekerjaannya, Mendapatkan kompensasi honorarium sebagai

hasil liputan dan laporan yang disiarkan atau diberitakan melalui Pro3 RRI,

website : www.rri.co.id atau Voice of Indonesia.

Besarnya pendapatan (PB PNS), Honorarium dan tunjangan (PNS) selama,

ditetapkan berdasarkan penetapan oleh Direksi RRI.

Mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh RRI.

Mendapatkan SK penunjukkan dan jangka waktu penugasan dari RRI

berdasarkan kontrak kerja yang disepakati dengan mengacu pada hukum

yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Page 25: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Mendapatkan dan menggunakan ID Card RRI, sepanjang untuk keperluan

tugas jurnalistiknya, sesuai jangka waktu penugasannya.

Dapat menggunakan atribut RRI untuk keperluan tugas jurnalistiknya.

Mendaptkan asuransi kecelakaan dan kesehatan serta hak libur dan cuti.

Mendapatkan perlindungan hukum yang terkait dengan kegiatan

jurnalistiknya.

Mendapatkan hak perumahan, hak tunjangan khusus keluarga dengan

maksimal 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak.

Mendapatkan hak biaya perjalanan berangkat dan kembali ke tanah air,

sesuai penetapan jangka waktu tugasnya.

DATA KONTRIBUTOR LUAR NEGERI LPP RRI 2011

No Nama Negara Kontak

1 Citra Ayu Novitasari & Panca

Cina +8613073082623

+8615902010439 2 Bayu Indrawan, Sidik Permana

dan Dodik Kurniawan

Jepang +819017235403 +818033871215

3 Nadia Cahyani dan Susi Utomo

Hongkong

+85293494353

4 Aiman (PPI Dunia)

Mesir

+20222625698

5 Early Rahmawati Jerman

6 Muhammad Yusuf

USA

+19256818776

7 Denni Kessa, Eti Nurswandini, dan Hazziq

Taiwan -

8 Anazkia dan Astuti Malaysia

9 Bagus Handoko Brunei

10 Darmohoetomo dan Marciano Dasai

Suriname

+597 08552559, +597 08733548

11

Arab Saudi, Mesir, Yordania

Page 26: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

12

Awee Amir Arab Saudi

13

Andi Tirta dan Hadi Teguh Yudistira

Korea Selatan

14

Achmad Adithya Belanda

Page 27: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Standard Operational Procedure (SOP) Kerjasama dan Perjalanan Internasional

PENDAHULUAN Untuk meningkatan kapasitas RRI sebagai LPP yang berkelas dunia, maka kerjasama internasional, perjalanan internasional dan sejenisnya merupakan keniscayaan yang perlu dibuka untuk semua Satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia dan karenanya perlu diatur oleh sebuah regulasi agar terjadi pemerataan, efisiensi dan fokus kepada tujuan kolektif. Pengertian kerjasama dan perjalanan internasional meliputi:

1. Penugasan liputan (berdasarkan tupoksi dan kriteria penugasan) 2. Undangan pertemuan kelembagaan internasional 3. Inisiatif penelusuran kerjasama Asas dan prinsip yang diterapkan:

a. Keadilan b. Keterbukaan c. Efisiensi d. Efektif e. Penghargaan Prestasi

PERJALANAN INTERNASIONAL

1. Perjalanan internasional yang dilakukan Satuan Kerja RRI di pusat dan daerah

harus sejalan dengan visi dan misi RRI tahun 2010 – 2015.

2. Satker di pusat dan daerah dapat dilibatkan untuk perjalanan internasional

sepanjang memiliki relevansi dan potensi tindak lanjut yang konkret

3. Kerjasama dan perjalanan internasional akan selalu dievaluasi setiap tahun

melalui forum yang khusus diadakan untuk itu.

4. Setiap pegawai LPP RRI mempunyai hak yang sama untuk melakukan perjalanan

internasional ke luar negeri

5. Setiap pegawai LPP RRI dimungkinkan mengikuti perjalanan internasional

menggunakan biaya sendiri setelah diizinkan oleh Direktur Utama, sebanyak-

banyaknya 1 kali dalam 1 tahun dan diperhitungkan masa cutinya

6. Setiap pegawai LPP RRI yang melakukan perjalanan internasional dengan

menggunakan biaya lembaga maupun atas biaya hasil kerjasama, tidak

diperbolehkan mengikutsertakan orang lain kecuali dengan biaya sendiri dan

tidak mengganggu pelaksanaan tugas.

Page 28: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

KERJASAMA INTERNASIONAL

1. RRI dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional, baik yang terkait

dengan penyiaran maupun non penyiaran.

2. Kerjasama internasional RRI dengan lembaga-lembaga internasional bersifat

resiprokal, independen dan setara.

3. Perjalanan internasional dapat dirancang sendiri oleh RRI secara proaktif atau

memenuhi undangan pihak luar.

4. Kerjasama antar lembaga keradioan atau antar pemerintah ditandai dengan

pembuatan MoU yang berlaku minimal satu tahun. MoU berguna sebagai payung

hukum kerjasama internasional.

5. Kerjasama internasional yang telah memiliki MoU dapat dimanfaatkan oleh

semua satuan kerja RRI di seluruh Indonesia.

6. Setiap Satker yang melakukan perjanjian kerjasama wajib menyampaikan

laporan ke Direktorat Program dan Produksi.

7. Kerjasama harus ditandai dengan pembuatan naskah (MOU) yang mengacu

kepada standar MOU di lembaga pemerintah Indonesia.

8. Kerjasama lokal dan regional dapat dilakukan oleh Semua Satuan Kerja, sedang

kerjasama internasional hanya dapat dilakukan melalui atau oleh Satuan Kerja di

pusat dan berlaku secara nasional atau regional tertentu.

9. Kerjasama di tingkat lokal (provinsi/kab/kota) dan regional (antar propinsi)

ditandatangani Kepala Satuan Kerja setempat, sedang kerjasama nasional dan

internasional ditandatangani oleh Direktur Utama.

KEWAJIBAN DALAM PERJALANAN INTERNASIONAL

1. Sedapat mungkin tidak menggunakan DIPA LPP RRI.

2. Harus meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan.

3. Meningkatkan potensi kerjasama pertukaran program siaran.

4. Meningkatkan potensi kerjasama pengembangan SDM.

5. Meningkatkan potensi kerjasama pencitraan lembaga/jaringan.

6. Selambat-lambatnya dua minggu setibanya di tanah air, mereka yang terlibat

dalam perjalanan Internasional diwajibkan untuk membuat laporan kunjungan

kepada Pusat Data Kerjasama Direktorat PP.

7. Tindak lanjut dari perjalanan internasional harus segera direalisasikan, dalam

bentuk siaran dan yang lainnya pada tahun berjalan.

Page 29: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

AGENDA PERJALANAN INTERNASIONAL

Setiap perjalanan Internasional, harus mengagendakan kegiatan berikut:

1. Penyelenggaraan kunjungan resmi kelembagaan.

2. Penyelenggaraan dialog interaktif dengan warga Indonesia.

3. Pembekalan warga Indonesia mengenai keradioan.

4. Pembekalan kepada Warga Indonesia tentang empat pilar bangsa.

5. Penunjukan kontributor lokal untuk LPP RRI.

6. Memfasilitasi kegiatan Advokasi untuk WNI di luar negeri

7. Kegiatan pencitraan dalam berbagai bentuk

ANGGARAN PERJALANAN INTERNASIONAL

1. Setiap perjalanan internasional sedapat mungkin tidak menggunakan DIPA LPP

RRI, sehingga diperlukan dukungan oleh sponsor yang dilakukan per kegiatan

untuk jangka waktu tertentu.

2. Satuan Kerja LPP RRI daerah yang berhasil mendapatkan sponsor berhak

mengikuti perjalanan internasional tersebut secara proporsional (anggaran,

jumlah personil dan tupoksi) dan mendapat persetujuan Direksi.

3. Pemanfaatan dana sponsor harus tetap mengacu kepada peraturan penggunaan

Jasinonsi yang berlaku di RRI.

4. Kepala Satker diberi kewenangan untuk mengelola pembagian anggaran LPP RRI

setempat untuk digunakan perjalanan Internasional.

PRIORITAS TUJUAN KUNJUNGAN

Negara/kawasan yang menjadi tujuan kerjasama internasional sepanjang tahun 2011-2015 diprioritaskan adalah :

ASEAN

Asia Pasific (Australia, Jepang, Korea, China, Taiwan)

Timur Tengah (Saudi Arabia, Yordania, Uni Emirates)

Eropa (Belanda, Jerman, Inggris, Perancis)

Amerika (Amerika Serikat, Suriname)

Afrika (Mesir)

Lembaga internasional yang menjadi prioritas kerjasama 2011-2015 adalah :

ABU/ AIBD/ ITU

UNESCO, UNIC

Universitas-Universitas di luar negeri

Page 30: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

PENUGASAN REPORTER KE LUAR NEGERI

1. Harus dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh Direktorat PP

2. Para reporter di setiap Satker mempunyai kesempatan yang sama untuk

melakukan perjalanan ke luar negeri dengan syarat memiliki prestasi siaran

yang ditentukan oleh Direktorat PP

3. Reporter yang penugasannya berbasis pada kerjasama Internasional

mendapatkan kesempatan ke luar negeri maksimal 2 kali dalam setahun.

PUSAT DATA KERJASAMA

1. Dalam upaya mensinergikan kerjasama internasional yang sudah, sedang dan

akan dijalin LPP RRI baik di pusat maupun daerah, dibentuk Pusat Informasi

yang dikoordinasikan melalui Pusat Data Kerjasama.

2. Pusat Informasi kerjasama berfungsi sebagai pusat rujukan data, pertukaran

informasi dan koordinasi awal pelaksanaan kegiatan, melakukan inventarisasi

perjalanan internasional, membuat perencanaan/road map.

3. Setiap satuan kerja yang akan melakukan perjalanan internasional dan atau

kerjasama internasional wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pusat

Data Kerjasama Internasional.

4. Pusat Data Kerjasama pada Direktorat Program dan Produksi merupakan pusat

informasi kerjasama dan berkewajiban mensosialisasikan setiap MoU yang

dilakukan oleh LPP RRI ke seluruh Satker.

Page 31: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

PEMETAAN KERJASAMA LUAR NEGERI 2011

No Para Pihak Perkembangan

1

RRI-RTM MOU G to G antara RRI (Kemenkominfo) dan Malaysia tahun 1984.

Telah dibuat dan dibahas draft baru G to G oleh Kemenlu namun belum ditandatangani.

Ada joint commission meeting (RRI-RTM, Antara, Bernama. Program kerjasama dengan RTM tidak lagi berjalan, diputuskan sepihak.

Program produksi bersama tiga negara tetap berjalan, tig kali dalam setahun bergiliran. Bintang Radio dan program lainnya.

2 RRI-RTB

Tidak ada MOU. Namun ada draft dari Kemenkominfo dengan arahan Kemenlu.

Hubungan baik dengan RTB: Titian Senada, Hubungan Muhibah,

Ada program kerjasama tiga negara (RRI-RTM-RTB)

3 RRI – Radio Australia

Tidak jelas ada MOU atau tidak tetapi banyak stasiun RRI daerah yang m RRI menyiarkan program bahasa Inggris ‘Kang Guru”

Ada MOU antara Radio Australia dan RRI Denpasar, di tandatangani tahun 2005/2006

Tim produksi PRO 3 setiap minggu rutin mengirimkan program siaran “Discovery Indoesia” , duransi 10 menit, berbahasa Indonesia ke Radio Australia dengan biaya dari Direktorat PP

Radio Australia pernah melakukan kunjungan ke RRI & menyampaikan program siaran dalam CD untuk disiarkan (belum terlaksana)

4 RRI-Swedish Radio

Ada MOU (B to B) kedua belah pihak Tahapan kerja sama (2000-2009) :

Tahap 1 : pengenalan radio publik dan prinsip-prinsipnya. Tahap 2 : Implementasi prinsip-prinsip radio publik. Tahap 3 : Establisment of National news. Tahap 4 : Jika SIDA menyetujui kerjasama, maka tahap ini difokuskan pada letter of intent untuk meneruskan kerjasaa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Saran : Jika kerjasama berlanjut, sebaikanya diawali dengan seminar/presentansi Radio Swedia di depan Dewas dan Direksi

5 RRI-China radio Ada MOU (B to B)

Page 32: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

International (CRI)

CrogRI rutin mengadakan program-program baik seminar, lokakarya dll atas biaya CRI

Setelah penandatanganan MOU, staf VOI dari desk Bahasa mandarin rencananya dikirim ke CRI sebagai pertukaran program

Bentuk program lain belum berjalan Catatan : format MOU kurang lazim

6 RRI-KBS world Ada MoU G to G antara Kementrian Komunikasi dan Informatika RI dan Dubes Korea untuk Indonesia (RRI tidak dilibatkan dalam penyusunan MoU

MoU B to B : tidak jelas ada atau tidak Program pengiriman staf RRI untuk bekerja di

KBS terus berlangsung hingga kini. RRI sedang menunggu kepastian dari KBS

tentang kontribusi dana untuk mengaktifkan kembali siaran bahasa korea di VOI

7 RRI- Turkish radio and Television

(TRT)

Ada MoU G to G antara departemen perdagangan RI dan counter part dari pemerintah Turki dan MoU B to B antara RRI dan TRT, di Ankara Turkey, September 2008

Belum ada tindak lanjut MoU Catatan : TVRI baru menandatangani MoU B to

B bulan Juni/Juli 2010, tapi program kerjasama sudah terealisasi.

8 RRI-Slovak Radio Belum ada penandatanganan MoU Pihak Slovak Radio telah mengirim I st draft

dan Rri telah mengirim counter draft Counter draft RRI telah mendapat tanggapan

dari Kemenlu. Rapat kooedinasi dengan Kemlu sudah

dilakasanakan bulan Desember 2010 : membahas kunjungan presiden Slovak ke Indonesia bulan Mei 2011 & penandatanganan MoU yang tertunda

9 RRI-ABU Tidak perlu MoU, RRI merupakan anggota permanen dari ABU

RRI berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ABU : ABU Radio Prizes anggaranya dibebankan kepada direktorat PP

Selain kegiatan point 2, RRI juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seminar/short course yang diselenggarakan oleh Abu dengan anggaran dari kantor pusat.

April 2011, Direktorat PP mengundang Mrs.Vijay Shandu ke Jakarta, sebagai narasumber ABU prizes.

10

RRI-AIBD Tidak perlu MOU, RRI anggota permanen AIBD RRI berpartisipasi dalam berbagai kegiatan

Page 33: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

pertemuan internasional, radio prizes, anggaran dibebankan ke Direktorat PP, short courses di Indonesia atau negara lain dan RRI juga mengundang expert AIBD ke RRI

11

RRI-Media Corp Singapore

Dibawah payung G to G Kemenkominfo, masih berupa draft

20-21 Oktober RRI diundang ke Singapura untuk membahas kerjasama, namun tidak dapat hadir. Pada tahun 2011, RRI mengirim delegasi Kepala Puspem untuk membicarakan kerjasama di Singapura.

12 RRI-Uzbekistan

MOU masih dalam bentuk draft

13

RRI-Suriname MOU dalam bentuk draft. Kerjasama dengan radio komunitas Garuda masih belum maksimal.

Duta Besar Suriname untuk Indonesia pernahh diwawancarai Pro3 dan VOI tahun 2011 terkait 120 tahun migrasi Jawa ke Suriname, Agustus 2010

September 2011, RRI mengirim delegasi, Direktur PP mengikuti INDOFAIR, memberi kursus singkat keradioan, menunjuk koresponden dan melakukan kerjasama dengan radio lokal berbahasa Jawa

14

RRI-Jepang MOU masih dalam bentuk draft RRI kerapkali mengirim delegasi untuk ke

NHK studi banding dan workshop. Tahun 2011, Dirut RRI dan Ketua Dewas

berkunjung ke Jepang untuk seuah konferensi dan meresmikan perwakilan RRI di Jepang

15

RRI-Vietnam Masih dalam bentuk draft Sudah dilakukan kunjungan resmi RRI ke

kantor Voice of Vietnam disela-sela AMS AIBD di Hanoi, Mei 2011 dilanjutkan delegasi RRI menghadiri ulang tahun VOV September 2011

16

RRI-Radio Mesir Difasilitasi kedutaan Mesir untuk Indonesia, sedang diproses kembali MOU

17

RRI-Radio Ceko Sedang ditawarkan skema kerjasama melalui Kemenlu RI. Presiden Ceko rencana akan ke Indonesia untuk MOU tahun 2011.

18

Negara lainnya RRI dan MNB Mengolia sedang dalam proses, tindaklanjut AIBD GE 2011.

RRI dan Radio Publik Thailand

Page 34: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Ringkasan Kerjasama Internasional RRI Berdasarkan Kawasan Dunia

Kawasan Negara Posisi Kontributor Ket.

ASEAN

Malaysia Program bersama

Ada

Brunei

Program bersama

Ada

Singapura

MOU

Vietnam

MOU

Belum: Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Timor

Leste, Myanmar, Papua Nugini

ASIA dan Pacipik

Jepang Pelatihan Ada

Korea Selatan

Program Bersama,

Pertukaran SDM

Ada

Hongkong - Ada

Taiwan Program Bersama

Ada

China

Pertukaran SDM

Ada

Rusia MOU

Arab Saudi Program Bersama

Ada

Belum: India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Yordania,

Yaman, Israel, Iran, Irak, UEA, Uzbekistan, Bhutan,

Libanon, Suriah, Korea Utara, Nepal, dll

Eropa

Inggris Pelatihan, Program Bersama

Swedia

Pelatihan, Program Bersama

Turki, Slovak, Ceko MOU

Page 35: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Belanda Pelatihan

Belum: Swiss, Jerman, Spanyol, Perancis,

Portugal, Denmark, Finlandia, Belgia, dll

Ada di Perancis

Amerika USA

Pelatihan, Program Bersama

Ada

Suriname Pelatihan, Program Bersama

Ada

Kanada Pelatihan

Belum: Meksiko, Brazil, negara-negara di

Amerika Latin

Afrika

Mesir Ada

Belum: Afrika Selatan, Alzajair, Libya, Uganda,

Nigeria, Kenya, dll.

Australia

Australia Pelatihan, Program Bersama

Belum: Selandia Baru dan negara terdekat

Badan Internasional

ABU Semua

AIBD

Semua

UNESCO Pelatihan

Rencana pengembangan perwakilan permanen RRI: Malaysia dan Australia (Oktober-November 2011)

Page 36: REGULASI DAN DIREKTORI KERJASAMA …pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/Regulasi Kerjasama Internasional.pdf · Indonesia yang secara rinci diatur dalam kebijakan redaksional RRI. ...

Alamat Tiga Radio Publik di ASEAN:

1. Radio Publik di Singapura MediaCorp Radio Caldecott Broadcast Centre, Andrew Road, Singapore 299939 Tel: (65) 6333 3888. Fax: (65) 6251 5628 Web: http://www.mediacorpradio.sg/

2. Radio Publik di Thailand Thai Public Broadcasting Service 145 Viphavadi Rangsit Rd., Talat Bangkhen, Laksi Bangkok 10210 Thailand, Telp. +66 2790 2000 Fax. +66 2790b2020 Web: www.thaipbs.or.th/en

3. Radio Publik di Filipina PHILIPPINE BROADCASTING SERVICE 4/F Media Center Building, Visayas Avenue Quezon City, Philippines Tel. # (632) 920-3968, 920-3961 Email address: [email protected]