REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA - e...
Transcript of REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA - e...
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASIKEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAHPROVINSI JAWA BARAT
Hotel Takashimaya, Lembang Bandung Barat, 24 s.d. 26 September 2010
Kelembagaan
Sumber Daya ManusiaKetatalaksanaan
Bussiness Process
Standard Operating Procedures (SOP)
PENDAHULUAN1. Tantangan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat adalah
bagaimana menjalankan birokrasi kepemerintahan secara sistematis, sesuai aturan, tertata baik dan bersih.
2. Reformasi birokrasi merupakan syarat mutlak bagi peningkatan mutu kinerja di berbagai unit kerja, khususnya dalam memberikan pelayanan publik.
3. Presiden RI telah mencanangkan Reformasi Birokrasi, yang ditargetkan dapat selesai untuk seluruh tingkatkementerian/lembaga pemerintahan pada tahun 2011.
4. Sebagai bagian dari K/L, Reformasi Birokrasi di lingkunganKementerian Agama harus dapat selesai pada tahun 2011.
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025yang menyatakan “pembangunan aparatur negaradilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkanprofesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkantata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah,agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan.
2. KMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Percepatan ReformasiBirokrasi.
3. KMA Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi BirokrasiDepartemen Agama
TUJUANTUJUAN
Tujuan Reformasi Birokrasi di Kanwil Kemenag Prov. JawaBarat adalah:
1. Menciptakan aparatur Kementerian Agama yang bersih,profesional, dan bertanggungjawab.
2. Menciptakan birokrasi di Kementerian Agama yang efisiendan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publikyang optimal.
SASARAN1. Perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set)2. Perubahan sistem manajemen administrasi pemerintahan,
yaitu dari sisi:a.a. KELEMBAGAANKELEMBAGAAN:: terwujudnya organisasi yang ramping,
tepat fungsi dan tepat ukuran.b.b. BUDAYABUDAYA:: terciptanya budaya kerja aparatur yang
memiliki integritas dan kinerja yang tinggi.c.c. PROSEDURPROSEDUR KERJAKERJA:: tersusunnya Standard Operational
Procedure (SOP) yang jelas, efektif, efisien, terukur danmudah diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.
d.d. REGULASIREGULASI:: tersusunnya regulasi birokrasi yang lebihtertib, tidak tumpang tindih dan kondusif berdasarkanSOP yang sudah dibakukan.
e.e. SUMBERSUMBER DAYADAYA MANUSIAMANUSIA:: Optimalisasi kompetensidan pemerataan SDM berdasarkan formasi kebutuhan disetiap unit kerja.
RUANG LINGKUP
Rangkaian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi diKanwil Kemenag Prov. Jawa Barat dimulai dari:
1. Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM berdasarkan formasi kebutuhan nyata,
2. Penyusunan SOP, 3. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU), 4. Komunikasi Publik, dan5. Pelaksanaan monitoring kegiatan
PENATAAN ORGANISASI Mengusulkan Kepada Kementerian Agama RI untuk segera merevisi struktur Organisasi Pada Kanwil Kemenag dan Kanmenag kab./Kota berbasis kebutuhan masyarakat.
A. Tujuan Menciptakan aparatur yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab melalui peningkatan SDM dengan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.
B. Prinsip 1. Pengembangan SDM berbasis kompetensi;2. Penempatan SDM yang tepat pada tempat yang
tepat;3. Sistem pola karir yang jelas dan terukur;4. Keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM
sesuai kebutuhan manajemen.
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
C. Rencana Kerja 1. Menerapkan Absensi Sidik Jari (Finger Print) dan Wajah,
untuk meminimalisir kecurangan.2. Pengembangan Assessment Center di masing-masing
Kanmenag kab./Kota: a. Integrasi sistem aplikasi Assessment Center ke dalam
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), b. Penyusunan pedoman dan akselerasi pelaksanaan
Assessment Center, c. Penerapan hasil Assessment Center dalam
pengembangan SDM.2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis
Kompetensi.3. Penyusunan Pola Mutasi.4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya
Manusia
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)PROCEDURE (SOP)
A. Tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penerapan SOP.
B. Prinsip berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan danpenyempurnaan proses kerja sesuai dengan SOP yang telah dibakukan.
C. Rencana Kerja 1. Analisis dan Evaluasi Jabatan; termasuk dalam hal ini
melakukan evaluasi peringkat (Grading) terhadap seluruhPejabat dan Pelaksana.
2. Menyusun dan menetapkan Standard Operational Procedure(SOP); termasuk dalam hal ini melakukan: a. Identifikasi Standar Operasional Prosedur Layanan
Unggulan baru; b. Evaluasi SOP yang telah ada.c. Implementasi SOP yang sudah ditetapkan.
3. Analisis Beban Kerja; dalam hal ini melakukan:a. Analisis beban kerja pada Kanwil Kemenag Prov.Jabarb. Analisis beban kerja Terhadap Seluruh Satker di
Lingkungan Kanwil kemenag Prov. Jawa Barat4. Penyusunan Uraian Jabatan (Job Description)
PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)PROCEDURE (SOP)
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)(IKU)
A. Tujuan menyelaraskan seluruh kegiatan/program di seluruh level dan unit dengan peta strategi Kementerian Agama dalam rangka mendorong transformasi organisasi terkait dengan manajemen kinerja
B. Prinsip Keseimbangan antara indikator finansial dan non finansial, indikator internal dan eksternal, berdasarkan hubungan sebab akibat
C. Rencana Kerja 1. Penyempurnaan peta strategi, manual Indikator
Kinerja Utama dan inisiatif strategis untuk Kementerian Agama.
2. Pelatihan bagi pengelola kinerja berbasis balance score card (BSC)
3. Optimalisasi majalah MP sebagai saranapengembangan kinerja berbasis BSC
4. Pembuatan manual integrasi laporan perencanaan kinerja dan anggaran dalam Performance-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja)
5. Sosialisasi konsep balance score card (BSC).
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)(IKU)
KOMUNIKASI PUBLIKA.A. Tujuan
Tersosialisasikannya seluruh program reformasi birokrasi kepada masyarakat untuk meningkatkan citra KementerianAgama
B. Prinsip Penyampaian informasi yang terbuka, akurat, massif dan dapatdipertanggungjawabkan
C. Rencana Kerja 1. Pengembangan website Kanwil Kementerian Agama dan
Kanmenag Kab./Kota.2. Penerbitan artikel, editorial, dan berita serta booklet dan
leaflet yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi3. Sosialisasi lanjutan perkembangan Reformasi Birokrasi di
Kementerian Agama.4. Pembangunan jaringan komunikasi yang harmonis dengan
Media Massa
MONITORING DAN EVALUASIA. Tujuan
Memastikan terlaksananya program Reformasi Birokrasi di seluruh unit, mengidentifikasi tantangan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan alternatif solusinya
B. Prinsip Independence, accountable dan fairness
C. Rencana Kerja 1. Penyempurnaan pedoman monitoring dan evaluasi; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi
program Reformasi Birokrasi
PENUTUPPENUTUP1. Pelaksanaan Tolok Ukur Kinerja: Dengan diterapkannya
reformasi birokrasi maka seluruh kegiatan harus aplikatifdan terstruktur, sehingga kinerja individu maupunorganisasi dapat dinilai secara obyektif.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan: Penerapanreformasi birokrasi akan membawa konsekuensi perlunyapeninjauan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kondisi nyata yang berlaku.
3. Penataan Sistem Informasi dan Pemanfaatan TeknologiInformasi: Sebagai upaya menjawab tantangan yangmuncul dari masyarakat, dalam penerapan reformasibirokrasi juga harus memperhatikan unsur-unsurteknologi informasi, termasuk penggunaa data base.
Sumber : Kementerian Agama RI