Reformasi Anggaran Negara
-
Upload
septian-ind- -
Category
Documents
-
view
247 -
download
0
Transcript of Reformasi Anggaran Negara
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 1/15
ReformasiReformasiAnggaran NegaraAnggaran Negara
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 2/15
Reformasi SistemReformasi Sistem
PenganggaranPenganggarano Latar Belakang:Latar Belakang:
o Kelemahan di bidang peraturan perundang-Kelemahan di bidang peraturan perundang-
undangan;undangan;
o Kelemahan di bidang perencanaan danKelemahan di bidang perencanaan dan
penganggaran;penganggaran;
o Kelemahan di bidang perbendaharaan;Kelemahan di bidang perbendaharaan;
o Kelemahan di bidang auditingKelemahan di bidang auditing..
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 3/15
Landasan ReformasiLandasan Reformasi
PenganggaranPenganggaran
o Paket UU Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas:Paket UU Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas:
1.1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,
2.2. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara,UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara,
3.3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danUU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara :Tanggungjawab Keuangan Negara :
Paket UU tersebut merupakan :Paket UU tersebut merupakan :
o landasan hukum reformasi sistem pengelolaan keuanganlandasan hukum reformasi sistem pengelolaan keuangannegara guna memperbaiki kelemahan yang ada;negara guna memperbaiki kelemahan yang ada;
o memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi danmemperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi danotonomi daerahotonomi daerah
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 4/15
Pendekatan PenyusunanPendekatan Penyusunan
Anggaran Anggaran Penyatuan Anggaran Rutin danPenyatuan Anggaran Rutin dan
Pembangunan (Pembangunan (Unified Budget Unified Budget ))
Klasifikasi belanja negaraKlasifikasi belanja negara dibagidibagimenurut Organisasi, Fungsi, danmenurut Organisasi, Fungsi, danEkonomi (Jenis)Ekonomi (Jenis)
Penyusunan Anggaran BelanjaPenyusunan Anggaran BelanjaNegara Berjangka menengahNegara Berjangka menengah(MTEF)(MTEF)
Penyusunan Anggaran BerbasisPenyusunan Anggaran Berbasis
KinerjaKinerja
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 5/15
Penganggaran di IndonesiaPenganggaran di Indonesia
RPJM
RKP
APBN
Renstra KL
Ranc. Renja-KL
RKA-KL
5 Tahun5 Tahun
1 Tahun1 Tahun
1 Tahun1 Tahun
Platform Presiden
KEPPRES RINCIAN
APBN
DOK. PELAKSANAAN
ANGGARAN
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 6/15
Reformasi Anggaran NegaraReformasi Anggaran Negara
FORMAT LAMAFORMAT LAMA Klasifikasi Jenis BelanjaKlasifikasi Jenis Belanja
Dual Budgeting Dual Budgeting Belanja pusat terdiri dari 6 jenis belanjaBelanja pusat terdiri dari 6 jenis belanja
Klasifikasi OrganisasiKlasifikasi Organisasi
terdiri atas 53 Departemen/ Lembagaterdiri atas 53 Departemen/ Lembaga Klasifikasi Sektor Klasifikasi Sektor
terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor Program merupakan rincian dari sektor Program merupakan rincian dari sektor
pada pengeluaran rutin danpada pengeluaran rutin danpembangunanpembangunan
Nama-nama program antaraNama-nama program antarapengeluaran rutin dan pengeluaranpengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan agak berbedapembangunan agak berbeda Dasar AlokasiDasar Alokasi
Alokasi anggaran berdasarkan sektor, Alokasi anggaran berdasarkan sektor,subsektor dan programsubsektor dan program
FORMAT BARUFORMAT BARU Klasifikasi Jenis BelanjaKlasifikasi Jenis Belanja
Unified Budgeting Unified Budgeting Belanja pusat terdiri dari 8 jenisBelanja pusat terdiri dari 8 jenis
belanjabelanja
Klasifikasi OrganisasiKlasifikasi Organisasi Jumlah departemen/lembagaJumlah departemen/lembagasementara tetap samasementara tetap sama
Klasifikasi FungsiKlasifikasi Fungsi terdiri atas 11 fungsi dan 79terdiri atas 11 fungsi dan 79
subfungsisubfungsi Program pada masingProgram pada masing
Kementerian/lembaga digunakanKementerian/lembaga digunakan
sebagai dasar kompilasi klasifikasisebagai dasar kompilasi klasifikasifungsifungsi
Nama-nama program telahNama-nama program telahdisesuaikan dengan unified budgetdisesuaikan dengan unified budget
Dasar AlokasiDasar Alokasi Alokasi anggaran berdasarkan Alokasi anggaran berdasarkan
program kementerian/ lembagaprogram kementerian/ lembaga
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 7/15
77
Reformasi Anggaran
Negara
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
I. Penerimaan Dalam Negeri I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan 1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah II. Penerimaan HibahB. BELANJA NEGARA B. BELANJA NEGARA
I. Belanja Pemerintah Pusat I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran Rutin 1. Belanja Pegawai
a. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang
b. Belanja Barang 3. Belanja Modal
c. Pembayaran Bunga Utang 4. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi 5. Subsidie. Pengeluaran Rutin Lainnya 6. Belanja Hibah
2. Pengeluaran pembangunan 7. Bantuan Sosial8. Belanja lain-lain
II. Belanja Untuk Daerah II. Belanja Untuk Daerah
1. Dana Perimbangan 1. Dana Perimbangan
2. Dana Otsus & Penyesuaian 2. Dana Otsus & Penyesuaian
C. Keseimbangan Primer C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran D. Surplus/Defisit Anggaran
E. Pembiayaan E. Pembiayaan
FORMAT LAMA FORMAT BARU
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 8/15
88
Desentralisasi FiskalDesentralisasi Fiskal
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 9/15
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Sumber pendanaan
UU No.33/2004
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Belanja
Surplus/Defisit
Penerimaan
Pembiayaan
Lain-lain
Pendapatan
Dana
Perimbangan
PADUU No.34/2000
Tugas
Pembantuan
Pemerintah
Pusat kepada
Daerah/Desa
Dekonsentrasi
Desentralisasi
APBN
APBN
BHPHP danan BPBP
DAUAU
DAKAK
Kewenangan
UU No.32/2004
APBD
PelaksanaanKewenangan
Penjualan
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
Dana Cadangan
SILPA Tahun Lalu
Pinjaman Daerah
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 10/15
DekonsentraiDekonsentraiTugas
Pembantuan
Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah. .
Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa
atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan danmempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang
menugaskan.
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 11/15
Pelaksanaan Kewenangan
Kewenangan Daerah :
• Kewenangan Wajib
• Kewenangan Lainnya
Tujuan Otda dan Desentralisasi Fiskal :
• Mempercepat terwujudnya
kesejahteraan dan keadilan masyarakat• Mengurangi kesenjangan
• Mendorong investasi daerah
Melalui :
• Peningkatan Pelayanan (Public Service Obligation/PSO)
• Pemberdayaan Masyarakat
(partisipasi dan demokrasi)
• Peningkatan daya saing Daerah
Sarana :
• Good Governance• Reformasi Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah (Anggaran kinerja
dan pelaporan mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan/SAP)
• Standar Pelayanan Minimum (SPM)
• SAP
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 12/15
Penyelenggaraan OtonomiPenyelenggaraan Otonomi
DaerahDaerahPemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Penyerahan,
pelimpahan,
penugasan urusan
Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
secara adil, termasuk perimbangan
keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 13/15
Prinsip ”Money Follow Function”Prinsip ”Money Follow Function”
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkanPendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkanpembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahpembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan pusat
Urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah
A P B N A P B D
didanai dari didanai dari
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,
transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dantu as embantuan.
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan PemerintahanDaerah
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 14/15
Dana PerimbanganDana Perimbangan
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritasnasional.
Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus
5/12/2018 Reformasi Anggaran Negara - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/reformasi-anggaran-negara 15/15
TERIMA KASIHTERIMA KASIH