Rangkuman Capaian Pembangunan Nasional 2010 Kendala Dan ...
Transcript of Rangkuman Capaian Pembangunan Nasional 2010 Kendala Dan ...
- ii -
Kata Pengantar
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)--yang kemudian dijabarkan ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan--mengamanatkan agar Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana. Kegiatan evaluasi itu sendiri, masih menurut UU 25/2004, merupakan satu dari empat tahapan yang harus dilalui dalam siklus perencanaan, yaitu: penuyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Tahun 2010 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Setelah satu tahun pelaksanaan
RPJMN 2010-2014, banyak sasaran pembangunan yang telah dapat dicapai atau on-track. Namun demikian, harus diakui terdapat pula sasaran yang masih memerlukan usaha yang lebih intens dan perhatian yang lebih sungguh-sungguh karena capaiannya masih belum sebagaimana yang diharapkan. Terlalu terburu-buru jika hendak dikatakan bahwa capaian sasaran yang bermasalah itu sudah pasti akan gagal mencapai sasaran di penghujung periode RPJMN. Ini karena masih tersisa waktu yang cukup hingga akhir 2014--atau 3 tahun lagi--untuk melakukan deteksi terhadap permasalahan yang ada seraya merumuskan solusinya. Dalam konteks tersebut, buku ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam peringatan dini untuk mendeteksi sasaran-sasaran pembangunan apa saja yang capaiannya masih bermasalah, sehingga pada akhir periode RPJMN nanti, sasaran-sasaran tersebut benar-benar dapat tercapai dengan baik.
Sesuai judulnya, buku Capaian Pembangunan Nasional tahun 2010 ini merupakan kumpulan matriks capaian dari sasaran-sasaran utama
pembangunan nasional yang sebagian telah secara eksplisit tercantum pada bagian narasi Buku I RPJMN 2010-2014. Penting untuk diingat bahwa RPJMN 2010-2014 terdiri atas 3 buah buku, yaitu: Buku I yang berisi Prioritas-prioritas Nasional, Buku 2 yang berisi prioritas-prioritas bidang, dan Buku 3 yang berisi strategi pembangunan dengan dimensi spasial-kewilayahan. Selain data capaian, matriks-matriks tersebut juga dilengkapi dengan permasalahan pencapaian dan tindak lanjut yang diperlukan. Dengan begitu, buku ini tidak berhenti hanya pada menyediakan informasi apakah sasaran pembangunan tercapai (on track) atau tidak, melainkan secara komprehensif juga memberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa capaian sasaran tidak atau belum sesuai harapan, kendala apa saja yang ditemui, dan tindak lanjut seperti apa yang mungkin dapat dilakukan di waktu mendatang.
Matriks capaian--yang merupakan bagian utama dari rangkuman ini--sudah pernah dipresentasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam
Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI pada tanggal 7 Juni 2011. Dalam kesempatan Raker tersebut, Anggota DPR-RI memberi apresiasi yang cukup tinggi terhadap matriks capaian yang dipaparkan karena bersifat komprehensif dan mencakup hampir seluruh bidang pembangunan yang penting dan strategis. Untuk itu, Anggota DPR-RI berharap matriks capaian semacam ini diproduksi setiap tahun sehingga dapat diketahui tren dan kemajuan pelaksanaan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu, hingga RPJMN 202-2014 berakhir.
Akhirnya, sekecil apapun, mudah-mudahan buku Rangkuman Capaian Pembangunan Nasional 2010 ini dapat berkontribusi dalam upaya kita
bersama dalam mensukseskan target dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010-2014.
Jakarta, Desember 2011 Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas Yohandarwati Arifiyatno
Bagian 1 Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disingkat RPJMN) 2010-2014 adalah rencana pembangunan berjangka lima tahun
ke-2 dari empat RPJMN yang perlu disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang berjangka 20 tahun. Dalam Buku I RPJMN 2020-2014, ditetapkan 14 Prioritas Pembangunan (terdiri atas 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya), yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, (12) Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, (13) Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian, dan (14) Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Selain prioritas nasional berikut sasarannya, dalam Buku I RPJMN 2010-2014 juga terdapat Sasaran Utama Pembangunan Nasional yang berlevel
dampak (impact) dan dikelompokkan ke dalam tiga klaster, sebagai berikut: 1. Pembangunan kesejahteraan rakyat, terdiri atas 6 bidang: (a) ekonomi, (b) pendidikan, (c) kesehatan, (d) pangan, (e) energi, dan (f)
infrastruktur; dengan sasaran utama masing-masing adalah: (a) Ekonomi.
i. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun, dan sebelum tahun 2014, tumbuh 7%. ii. Inflasi rata-rata 4 - 6 persen pertahun. iii. Tingkat pengangguran terbuka 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014. iv. Tingkat kemiskinan 8 - 10 persen pada akhir tahun 2014.
(b) Pendidikan. i. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,50 tahun (2008) menjadi 8,25 tahun (2014). ii. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 5,97% (2008) menjadi 4,18% (2014). iii. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A dari 95,14% (2008) menjadi 96,0% (2014). iv. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B dari 72,28% (2008) menjadi 76,0% (2014). v. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C dari 64,28% (2008) menjadi 85,0% (2014). vi. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun dari 21,26% (2008) menjadi 30,0% (2014). vii. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. (c) Kesehatan.
i. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun (2008) menjadi 72,0 tahun (2014). ii. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 (2008) menjadi 118 (2014). iii. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 (2008) menjadi 24 (2014). iv. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita dari 18,4% (2008) menjadi lebih kecil dari 15,0%
(2014). (d) Pangan
i. Produksi padi tumbuh 3,22 persen per tahun. ii. Produksi jagung tumbuh 10,02 persen per tahun. iii. Produksi kedelai tumbuh 20,05 persen per tahun.
1
iv. Produksi gula tumbuh 12,55 persen per tahun. v. Produksi daging sapi tumbuh 7,30 persen per tahun.
(e) Energi. i. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik, 3.000 MW pertahun. ii. Meningkatnya rasio elektrifikasi, pada tahun 2014 mencapai 80 persen. iii. Meningkatnya produksi minyak bumi, pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari. iv. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi, pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW.
(f) Infrastruktur. i. Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dengan
sasaran utama hingga tahun 2014 mencapai sepanjang 19.370 km. ii. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem
Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda, ditargetkan selesai tahun 2014. iii. Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur , ditargetkan selesai sebelum tahun 2013. iv. Perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan), ditargetkan selesai tahun 2014.
2. Perkuatan pembangunan demokrasi, yakni meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, dengan sasaran utama berupa:
(a) Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
(b) Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dengan indeks rata-rata 70 pada akhir tahun 2014. (c) Menyelenggarakan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, dengan tingkat partisipasi politik rakyat 75% dan
berkurangnya diskriminasi hak dipilih dan memilih. (d) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi. (e) Selain itu, RPJMN 2010-2014 menargetkan Indeks Demokrasi Indonesia mencapai angka 73 pada tahun 2014.
3. Pembangunan penegakan hukum, yakni tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum, dengan sasaran utama berupa: (a) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat
pelayanan dari para penegak hukum. (b) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum. (c) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen. (d) Selain itu, RPJMN 2010-2014 menargetkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 (meningkat dari 2,8 pada tahun 2009). Sasaran-sasaran utama pembangunan di atas perlu terus dikawal agar di akhir periode pelaksanaan RPJMN 2020-2014 nanti, semua dapat
tercapai sebagaimana diharapkan. Pada tahun 2011 baru berhasil dipotret capaian tahun 2010, yang berarti baru satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun demikian, dari situ diharapkan sudah dapat ditemukenali sasaran-sasaran mana yang sudah on track (sehingga tinggal meneruskan yang sudah ada dengan akselerasi yang sudah barang tentu harus terus dijaga) dan sasaran-sasaran mana yang masih off track (sehingga dapat segera dicari penyebab atau kendala untuk kemudian dirumuskan tindak lanjutnya). Oleh karena itu, pemantauan terhadap capaian dari sasaran utama pembangunan perlu dilakukan, bahkan sejak satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, agar dapat diketahui potensi pencapaian pada akhir periode pelaksanaan rencana, sekaligus menjadi alat deteksi terhadap masalah dan kendala yang muncul sedini mungkin.
2
Pada praktiknya, tidak mudah untuk menyediakan data capaian yang bersifat dampak (impact) pada tahun pertama implementasi rencana pembangunan jangka menengah, karena dua hal. Pertama, data dalam level impact seringkali berdasarkan hasil survey yang pengumpulannya tidak bersifat tahunan. Kedua, sesuai karakternya, impact pada hakikatnya merupakan akibat lanjutan dari gabungan beberapa outcome yang membutuhkan waktu untuk terjadi. Artinya, impact yang datanya tersedia dalam rangkuman capaian ini sangat boleh jadi sesungguhnya merupakan hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya.
PP No. 39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, terutama Pasal 12 Ayat (4), menyatakan
bahwa: “Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali, dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana”. Klausula “paling sedikit satu kali” mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan agar pelaksanaan RPJMN 2010-2014 terus dipantau dan secara berkala dievaluasi. Amanat peraturan perundang-undangan tersebut sejalan pula dengan harapan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam beberapa kesempatan Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas meminta Bappenas melaporkan sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 telah dicapai. Dalam konteks inilah rangkuman capaian pembangunan tahun 2010 ini disusun.
3
Bagian 2 Capaian Pembangunan Tahun 2010
Rangkuman capaian pembangunan tahun 2010 ini dikelompokkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya (14 Prioritas), dengan berfokus pada sasaran-sasaran utama pembangunan yang ada dalam Buku I RPJMN 2010-2014. Cara yang digunakan adalah dengan mengelompokkan sasaran-sasaran utama pembangunan, sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian 1, ke dalam 14 Prioritas. Masalahnya, sasaran-sasaran utama pembangunan tersebut tidak terbagi secara merata ke dalam 14 Prioritas, dalam arti ketika seluruh sasaran utama pembangunan telah terbagi habis, terdapat beberapa Prioritas Nasional yang tidak memiliki sasaran utama pembangunan. Prioritas nasional yang tidak secara eksplisit memiliki sasaran utama pembangunan antara lain adalah: (i) Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (ii) Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan; (iii) Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (iv) Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; (vi) Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; (vii) Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Untuk melengkapi Prioritas Nasional yang secara eksplisit tidak memiliki sasaran utama pembangunan, Rangkuman Capaian Pembangunan Tahun
2010 ini kemudian mengadopsi sasaran-sasaran pembangunan yang relevan, baik yang secara eksplisit tercantum dalam matriks Buku I maupun secara implisit ada di bagian lain dalam Buku RPJMN dan dirumuskan kembali oleh sektor terkait di Bappenas.
Bagian 2 ini menyajikan tabel-tabel Capaian Pembangunan Tahun 2010 untuk setiap Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 berisi data dan
informasi yang terdiri atas: (1) sasaran utama pembangunan, (2) target yang hendak dicapai pada tahun 2014, (3) indikator, (4) capaian tahun 2009, (5) target tahun 2010, (6) capaian tahun 2010, (7) kendala pencapaian, dan (8) tindak lanjut ke depan. Secara singkat, capaian pembangunan tahun 2010 untuk ke-14 Prioritas RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Capaian yang telah diraih dalam Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola hingga tahun 2010 antara lain adalah sebagai berikut. Dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, telah ditetapkan sasaran untuk terus meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), hingga menjadi skor 5 pada tahun 2014 yang akan datang. Hingga tahun 2010, Indonesia baru berada pada skor 2,8 (atau masih sama dengan skor pada tahun 2009). Lambatnya peningkatan IPK Indonesia ini ditengarai karena terkendala oleh: (1). Peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi masih banyak yang belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003; (2). Upaya-upaya pemberantasan korupsi belum terintegrasi dengan baik; dan (3). Masih adanya pelayanan perizinan yang belum transparan dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu, juga ditetapkan sasaran berupa meningkatnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) hingga 100% pada tahun 2014. Sampai dengan tahun 2010, Opini WTP audit BPK atas LKKL baru mencapai 56,41% (atau meningkat dari 41,46% pada tahun 2009). Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah: (1). Masih rendahnya integritas SDM aparatur; (2). Praktek pengadaan barang dan jasa publik masih dibayangi praktek KKN; (3). Masih terbatasnya kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun program dan laporan keuangannya; (4). Sistem pengendalian intern pemerintah belum dilaksanakan dengan baik; dan (5). Pengelolaan keuangan negara dan manajemen aset belum optimal.
Dalam konteks kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta pemantapan reformasi birokrasi, salah satu sasaran pembangunan yang
ditetapkan adalah meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel yang ditunjukkan oleh persentase instansi pemerintah yang kinerjanya berada dalam kategori baik. Hingga tahun 2010, baru 38,79% instansi yang berkinerja baik. Angka ini masih jauh dari target akhir RPJMN 2010-2014, yakni
4
80% pada tahun 2014. Pencapaian sasaran pembangunan ini terkendala antara lain oleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih belum berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah.
Terkait dengan data kependudukan, RPJMN 2010-2014 menargetkan penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem
Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011. Untuk tahun 2010, 497 Kabupaten/Kota telah memberikan NIK kepada setiap penduduk, dan 4,2 juta jiwa di 6 kab/kota telah menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari. Namun hingga tahun 2010, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan NIK dan SIAK masih dalam proses persiapan. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan terkait data kependudukan ini adalah masih perlunya penyempurnaan grand design administrasi kependudukan, disamping terdapatnya perbedaan sistem e-KTP beberapa daerah yang sudah berjalan. 2. Pendidikan
Pada Prioritas 2. Pendidikan, RPJMN 2010-2014 telah menetapkan beberapa sasaran, di antaranya sebagai berikut:
(a) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A hingga 96,0% pada tahun 2014. Untuk tahun 2010, capaian APM SD/SDLB/ MI/Paket A adalah 95,41%. Angka ini sudah lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan untuk tahun yang sama, yaitu sebesar 95,20%;
(b) Meningkatnya APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B, yang ditahun 2010 ditetapkan target sebesar 99,30%. Capaian untuk tahun 2010 adalah 98,20%, yang berarti bahwa target masih belum tercapai. Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B ini antara lain adalah: masih terdapat disparitas partisipasi pendidikan pada jenjang SMP/sederajat antarkelompok status sosial ekonomi, gender, dan antarwilayah; masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; dan terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
(c) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C hingga 85,0% pada tahun 2014. Hingga tahun 2010, APK SMA/SMK/ MA/Paket C masih berada di angka 70,53%. Angka ini lebih rendah dari target tahun yang sama, yakni 73,00%. Tidak tercapainya target APK SMA/SMK/ MA/Paket C ini ditengarai karena terkendala oleh: masih terbatasnya akses memperoleh pendidikan menengah, antara lain karena belum semua lulusan jenjang SMP/MTs/sederajat tertampung dalam jenjang pendidikan menengah; masih terdapat disparitas partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah antarkelompok status sosial ekonomi, gender, dan antarwilayah, masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; dan masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan menengah.
(d) Meningkatnya APK PT/PTA, termasuk UT usia 19-23 tahun hingga 30,0% pada tahun 2014. Tahun 2010, capaian APK PT/PTA, termasuk UT usia 19-23 tahun adalah 26,34 tahun. Angka ini sudah lebih tinggi dari target untuk tahun yang sama, yaitu 24,80%.
3. Kesehatan Untuk Prioritas 3. Pendidikan, RPJMN 2010-2014 telah menetapkan beberapa sasaran utama, diantaranya terkait dengan umur harapan hidup
(UHH), angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB). Sasaran-sasaran utama tersebut adalah: (a) Meningkatnya UHH menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014. BPS memproyeksikan, UHH orang Indonesia adalah 70,9 tahun pada tahun 2010. Target
RPJMN ini terkendala oleh dua masalah, yaitu: (1) Terjadinya double burden of diseases (di satu pihak penyakit menular masih merupakan masalah, di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat); (2) Pembangunan kesehatan selama ini masih cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek sehingga partsipasi aktif masyarakat dalam upaya kesehatan masih kurang.
(b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan (AKI) menjadi 118 kasus per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Menurut SDKI 2007, AKI untuk tahun 2010 masih berada pada kisaran angka 228. Indikator proksi yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan ini adalah: (1). Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/PN); dan (2).
5
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat/K4). Menurut Riskesdas 2010, angka PN untuk tahun 2010 adalah 82,2% (atau sudah lebih baik dari angka tahun 2009 yg diperoleh dari Susenas 2009, yakni 77,34%); sedangkan angka K4 untuk tahun 2010 adalah 61,4%, jauh lebih rendah dari target untuk tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yaitu 84%.
(c) Menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. SDKI 2007 mencatat, tahun 2010 AKB di Indonesia masih berada pada angka 34 (atau masih di bawah target RPJMN, yaitu 26). Indikator proksi untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan ini adalah: (1) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Menurut Riskesdas 2010, angka KN1 pada tahun 2010 adalah 71,4 atau masih di bawah target 2010, yakni 84; dan (2). Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap, di mana menurut Riskesdas 2010, capaiannya adalah 53,8 pada tahun 2010, atau masih di bawah target, yakni 80. Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran menurunnya AKB (dan AKI) antara lain adalah: (1) Masih rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; (2) Rendahnya tingkat sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor-faktor budaya, rendahnya akses ke fasilitas kesehatan, sulitnya transportasi, dan kurangnya pemerataan tenaga profesi kesehatan terlatih, terutama bidan.
4. Penanggulangan Kemiskinan Untuk mewujudkan sasaran Prioritas 4. Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan program-program nasional seperti: Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK); dengan sasaran sebagai berikut: (a) Untuk PNPM Perdesaan, sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya keswadayaan masyarakat di 4,805 kecamatan yang tercakup penerapan
PNPM-MP dan Penguatan PNPM. Program ini telah mencapai hasil sebagaimana dikehendaki, meski dalam praktiknya masih terkendala oleh bebarapa masalah, yaitu: (1). Terdapat beberapa lokasi khususnya di perdesaan dimana proses perencanaan tidak dapat menghasilkan dokumen perencanaan desa, sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan program; (2). Khusus PNPM Perdesaan terdapat kasus korupsi dilevel kelompok masyarakat dan fasilitator; (3). Terdapat pemekaran kecamatan/desa sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan alokasi sebelumnya; (4). Partisipasi perempuan meningkat, terutama dari kalangan menengah/atas, tetapi dominasi laki-laki masih ada; (5). Meski dianggap sangat bermanfaat, Dana Bergulir hanya berasal dari BLM pada tahun anggaran berjalan, bukan berasal dari tabungan dana bergulir yang ada di masyarakat; dan (6). Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan pada program open menu dan dana bergulir masih sebatas formalitas.
(b) Untuk PISEW, sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE. Tahun 2010, terdapat 237 kecamatan (dari 237 kecamatan yang ditargetkan) yang telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW. Kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian sasaran adalah: (1). Data-data realisasi pembangunan infrastruktur dari sumber dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi sulit diperoleh di daerah terutama dari SKPD terkait, terutama untuk memperoleh gambaran besarnya activity sharing dari pembangunan di wilayah KSK; (2). Data-data realisasi peranserta dan keswadayaan masyarakat serta kelembagaan dari kecamatan dan desa masih rendah akurasinya karena lemahnya backup administrasi pelaksanaannya.
(c) Untuk P2DTK, sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya peningkatan kemampuan sistem, organisasi, dan SDM Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan good governance. Tahun 2010, 186 kecamatan (dari 186 yang ditargetkan) telah mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan, mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan mendapatkan bantuan stimulant untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPM-P2DTK). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian saaran program ini adalah masih terdapatnya pekerjaan fisik yang terhambat karena belum adanya Financial Management Specialist (FMS) dan belum adanya SK Satker di masing-masing Kabupaten meskipun anggaran sudah terserap di rekening masyarakat.
6
5. Ketahanan Pangan Pencapaian sasaran utama Prioritas 5. Ketahanan Pangan pada tahun 2010 antara lain: meningkatnya produksi bahan pangan, yaitu padi
mencapai 66,41 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung mencapai 18,40 juta ton pipilan kering, kedelai mencapai 908 ribu ton biji kering, gula mencapai 2,7 juta ton Gula Kristal Putih (GKP), dan daging sapi mencapai 435 ribu ton karkas. Dari target produksi ke-5 komoditi tersebut, tidak tercapai target untuk tiga komoditi, yaitu jagung, kedelai, dan gula; yang disebabkan oleh kendala-kendala berikut: (1) Kondisi iklim basah yang mengakibatkan meningkatnya serangan organism pengganggu tanaman. Selain itu, dengan kondisi iklim yang mendukung tanaman padi, maka preferensi petani untuk memilih tanaman padi juga berdampak besar terhadap kurang tercapainya produksi jagung ini; (2) Tidak tercapainya target produksi kedelai disebabkan oleh panjangnya musim hujan, sehingga petani cenderung memilih usaha tani padi, (3) Iklim basah yang cukup panjang menyebabkan rendeman tebu menjadi menurun. Kondisi ini berdampak kepada menurunnya produksi tebu sebagai bahan baku gula.
6. Infrastruktur
Pencapaian pembangunan infrastruktur selama tahun 2010 mencakup pengelolaan tata ruang, pembangunan infrastruktur transportasi,
perumahan rakyat, pengendalian banjir, telekomunikasi. Pencapaian pembangunan infrastruktur transportasi selama tahun 2010 diantaranya adalah telah dicapai kondisi mantap jalan nasional sebesar 87,0%. Terkait pencapaian pembangunan Perumahan Rakyat, selama tahun 2010 telah terbangun 87.001 RSH bersubsidi, 500 unit rusunami, 89 twin block rusunawa yang diperkirakan menyediakan rumah layak huni untuk 96.045 keluarga yang kurang mampu. Sementara itu, pencapaian pembangunan infrastruktur sumber daya air yang terkait dengan pengendalian banjir diantaranya adalah telah dibangun prasarana pengendali banjir sepanjang 321 km, 13 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 25,11 km, serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 171,2 km, 5 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 10 km untuk mengamankan kawasan seluas 27.576 hektar. Untuk pembangunan Telekomunikasi, pembangunan Desa Dering telah dilakukan di 27.670 desa (83,4% dari target) dan PLIK dilakukan di 4.269 desa (74,3% dari target).
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Beberapa sasaran dan capaian pembangunan untuk Prioritas 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha adalah sebagai berikut. Pertama, penerapatan
sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Capaian dari sasaran ini untuk tahun 2010 adalah: (i) jumlah peningkatan PTSP yang terhubung dalam SPIPISE telah mencapai 33 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota; (ii) jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan telah mencapai 33 Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota. Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan ini adalah belum efisiennya proses perijinan memulai usaha dan masih banyaknya ragam perijinan baik di pusat maupun di daerah.
Sasaran lain adalah terkait dengan besaran nilai Penanaman Modal Asing (PMA), yang ditahun 2010 ditargetkan sebesar 13,1-13,2 juta USD. Nilai
PMA untuk tahun 2010 adalah 16,21 juta USD dan berhasil menyerap 329.959 tenaga kerja. Hambatan utama yang dihadapi berkaitan dengan sasaran peningkatan nilai PMA adalah UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai masih memberatkan dunia usaha khususnya tingginya biaya pesangon yang dinilai lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya. Di pihak lain, pekerja juga belum dapat menerima ketentuan yang terkait dengan pekerja kontrak.
8. Energi
7
Untuk Prioritas 8. Energi, selama tahun 2010 telah disusun berbagai kebijakan melalui regulasi maupun deregulasi. Hasil-hasil kegiatan pembangunan selama tahun 2010 di bidang energi meliputi produksi minyak bumi, peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa terlistriki, serta pembangunan jaringan gas di perkotaan. Produksi minyak bumi pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai 1,01 juta barrel per hari. Pada tahun 2010, produksi minyak bumi mencapai 954 ribu barrel/hari. Pencapaian pembangunan ketenagalistrikan pada tahun 2010 adalah peningkatan rasio elektrifikasi nasional mencapai 67,15% dan rasio desa terlistriki 92,5%. Hal tersebut di dukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 787 MW beserta pembangunan jaringan transmisi dan distribusinya.Pembangunan jaringan gas kota yang dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu: (i) Tarakan, 3.400 sambungan rumah tangga; (ii) Depok, 3.366 sambungan rumah tangga; (iii) Sidoarjo, 1.750 sambungan rumah tangga, dan (iv) Bekasi, 1.800 sambungan rumah tangga.
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Prioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana telah menunjukkan capaian yang cukup baik dari konservasi dan pemanfaatan lingkungan
hidup yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Capaian tersebut antara lain: (a) Upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global; (b) Mendukung target penurunan emisi sebesar 26%, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca; (c) Pengendalian kerusakan lingkungan untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan melalui pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan perusahaan peserta Proper mencapai 705 perusahaan, melebihi target tahun 2010, yaitu 680 perusahaan; (d) Pengendalian kebakaran hutan melalui upaya menurunkan jumlah hotspot menjadi 9.841 titik dari target penurunan kumulatif menjadi 58.890 titik, capaian ini menjadi melebihi target penurunan hotspot sebesar 20% per tahun; (e) Pengembangan sistem peringatan dini, dengan terkelolanya Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS); dan (f) Upaya mengurangi bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di enam DAOPS. 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik
Sasaran pembangunan yang ditetapkan berikut capaian yang telah berhasil diraih pada Prioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
Pascakonflik antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penyelesaian batas dan pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina; dengan capaian, antara lain: (i) Telah dilakukan pembuatan peta foto dan peta garis pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP (Nomor Lembar Peta), pemeliharaan Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL sebanyak 75 BSP, dan pembuatan peta perbatasan RI-PNG skala 1:50.000 sebanyak 37 NLP, telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali perundingan perbatasan maritim dan darat dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam dan Palau; (ii) 20 Pulau-pulau kecil, termasuk 5 pulau kecil/terluar diidentifikasi dan dipetakan potensinya; (iii) Peta batas wilayah negara RI-PNG skala 1:50.000 dan 1:25.000 sebanyak 18 NLP, Peta batas wilayah negara RI-Malaysia skala 1:50.000 dan 1:25.000 sebanyak 18 NLP, Peta batas wilayah negara RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000 sebanyak 34 NLP.
Kedua, pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014; dengan capaian di tahun 2010 berupa: (i) Tersusunnya
konsep Pembangunan Perdesaan Terpadu dan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten sebagai instrumen utama dalam koordinasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh KPDT; (ii) Tersusunnya Kesepakatan Bersama (MoU) yang diinisiasi oleh KPDT dengan melibatkan K/L dan swasta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat daerah tertinggal; dan (iii) Terlaksanaanya koordinasi dan fasilitasi kegiatan stimulan di daerah tertinggal melalui KPDT.
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
8
Terdapat beberapa sasaran pembangunan berikut capaian dari Prioritas 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang perlu
digarisbawahi, yaitu: (i) Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan. Capaian dari sasaran pembangunan ini antara lain berupa: tercapainya kesepakatan bentuk lembaga pengelolaan terpadu warisan budaya dunia Candi Borobudur, dihasilkannya kajian tentang bentuk pengelolaan terpadu kawasan warisan budaya dunia Candi Prambanan dan Situs Manusia Purba Sangiran, dan terselesaikannya revitalisasi beberapa Museum Negeri. (ii) Penguatan kelembagaan inovasi dan pelaksanaan paket riset, dengan capaian berupa telah terselenggaranya seluruh paket riset dasar, terapan, dan paket riset insentif.
12. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Pada Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, sasaran pembangunan dan capainnya yang patut dicatat diantaranya
adalah sebagai berikut: (i) Pelaksanaan deradikalisasi untuk menangkal terorisme, dengan capaian di tahun 2010 berupa: terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terlaksananya pembinaan masyarakat oleh babinsa, dan pengungkapan jaringan pelatihan kelompok teroris di Provinsi Aceh. (ii) Pemberdayaan industri strategis pertahanan nasional, dengan capaian di tahun 2010 berupa: pengadaan peralatan dari industri dalam negeri (Kapal Cepat Rudal, pesawat patrol/angkut, sistem radar, munisi, peralatan personil, dan lain-lain); modernisasi Alutsista TNI yang sudah tua oleh Industri dalam negeri (overhaul KRI); dimulainya mekanisme Pinjaman Dalam Negeri untuk pendanaan kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri oleh industri pertahanan dalam negeri; dan inisiasi rencana kerja sama pengembangan prototype pesawat tempur RI-Korsel.
13. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Capaian prioritas ini terlihat dari: (a) Pengembangan klaster industri berbasis pertanian. Fasilitasi Kawasan Industri Berbasis CPO di tiga provinsi,
yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau serta pembangunan klaster industri berbasis migas kondensat; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional yang diwujudkan dalam pelaksanaan berbagai perundingan internasional sebagai upaya partisipasi aktif di forum internasional. Partisipasi perundingan perdagangan internasional telah dilakukan sebanyak 41 kali dengan 41 buah posisi runding. Sidang internasional dalam negeri sebanyak 17 sidang dan perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) sebanyak 34 buah; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan melalui pembangunan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan TKI (SIM-TKI) yang nantinya akan mengintegrasikan sistem informasi terkait layanan TKI di 13 kementerian/lembaga; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri melalui pembentukan pusat layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah TKI.
14. Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Capaian Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2010 tercermin antara lain dari meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji
kepada 221.000 jemaah dengan penerapan sistem manajamen mutu yang mendapatkan ISO 9001:2008. Selain itu, kehidupan umat beragama semakin harmonis dan kondusif ditandai dengan menurunnya konflik sosial bernuansa keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan, dan berkembangnya kerjasama lintas agama. Dalam hal pembangunan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 yang mencapai 7juta orang, atau meningkat sebesar 7,88% dibandingkan kunjungan wisman tahun 2009. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga mengalami peningkatan dari 229,73 juta pergerakan pada tahun 2009 menjadi 234,38 juta pergerakan pada tahun 2010.
9
Terkait dengan penerapan pengarusutamaan gender termasuk perlindungan perempuan dan anak, antara lain telah dilakukan upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, serta ketenagakerjaan.
10
Prioritas 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
11
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 1 : REFORMASI BIROKRASI & TATA KELOLA 1 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
1.1 Meningkatnya Indeks
Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia (Skor)
Tahun 2014 mencapai
skor 5
Indeks Persepsi Korupsi
(IPK)
2,8 Meningkatnya
IPK
2,8 1. Peraturan perundang-undangan di bidang
pemberantasan korupsi masih banyak yang
belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti
Korupsi (UNCAC) Tahun 2003;
2. Upaya-upaya pemberantasan korupsi
belum terintegrasi dengan baik;
3. Masih adanya pelayanan perizinan yang
belum transparan dan belum sesuai dengan
harapan masyarakat.
1.Penegakan hukum yang kuat dan
dipercaya, melalui:
• Peningkatan koordinasi dalam
penanganan kasus
korupsi;
• Penguatan dan pemantapan sistem
peradilan
pidana;
2.Penguatan tata kelola pemerintahan yang
baik pada seluruh aspek;
3.Mendorong perbaikan pelayanan di bidang
perizinan.
1.2 Meningkatnya Opini WTP
audit BPK atas LKKL
(persen)
Tahun 2014 mencapai
100 persen
Persentase opini WTP
audit BPK atas LKKL
41.46 Meningkatnya
% Opini WTP
56,41 1) 1. Masih rendahnya integritas SDM aparatur;
2. Praktek pengadaan barang dan jasa publik
masih dibayangi praktek KKN;
3. Masih terbatasnya kemampuan instansi
pemerintah dalam menyusun program dan
laporan keuangannya;
4. Sistem pengendalian intern pemerintah
belum dilaksanakan dengan baik;
5. Pengelolaan keuangan negara dan
manajemen aset belum optimal.
1.Penerapan Pakta Integritas di lingkungan
instansi pusat dan daerah
2. Penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3. Penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah di seluruh instansi pemerintah
pusat dan daerah;
4. Penyusunan/penyempurnaan pedoman
teknis penyelenggaraan SPIP;
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
SPIP; perluasan sosialisasi; konsultasi dan
bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP;
5. Peningkatan pengelolaan keuangan
negara dan manajemen aset.
1.3 Meningkatnya Opini WTP
audit BPK atas LKPD
(persen)
Tahun 2014 mencapai 60
persen
Persentasi opini WTP
audit BPK atas LKPD
2.68 Meningkatnya
% Opini WTP
4.02 1)
12
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2 Pelayanan publik
2.1 Meningkatnya Peringkat
kemudahan berusaha
(Ease Doing Bussiness
Index)
Tahun 2014 mencapai
peringkat 75
Peringkat kemudahan
berusaha
122
2)(183
negara)
Meningkatnya
peringkat
121 (183 negara) 1. Sistem pelayanan publik belum tertata
dengan baik;2. Belum optimalnya
pemanfaatan teknologi informasi di dalam
manajemen pelayanan publik;3.
Profesionalisme SDM pelayanan publik
belum merata;4. Belum efektifnya sistem
pengaduan masyarakat dalam manajemen
pelayanan publik.
1. Pengembangan manajemen dan sistem
pelayanan publik nasional, melalui •
penguatan landasan kebijakan pelayanan
publik, • penyempurnaan manajemen
pengaduan; • peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM pada unit pelayanan; dan
• pengembangan kelembagaan melalui
perluasan penerapan pelayanan terpadu
satu pintu/OSS pada instansi daerah2.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, serta Pemantapan Reformasi Birokrasi.
3.1 Meningkatnya Indeks
Efektivitas Pemerintahan
(Government
Effectiveness)
Tahun 2014 mencapai
0,5 (Skala -2,5 sd 2,5)
Indeks Efektivitas
Pemerintahan
-0,29 3) Meningkatnya
Indeks
-0,21 1. Upaya menciptakan kelembagaan
pemerintah yang ramping, proporsional, dan
efektif belum terwujud.
2. Belum terciptanya sistem proses bisnis
yang sederhana, efektif, efisien, dan
terstandarisasi
3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komuniasi (TIK) dalam proses
kerja
4. Praktik manajemen kepegawaian belum
sepenuhnya menerapkan sistim merit, mulai
dari pengadaan pegawai, promosi dan
mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga
sistem penggajian dan pensiun
1. Penataan kelembagaan instansi
pemerintah sejalan dengan prinsip structure
follow function, melalui:
• Konsolidasi struktural antara KemenPAN
& RB, BKN, dan LAN
• penyusunan Grand Design Kelembagaan
Instansi Pemerintah
2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan
untuk mendukung peningkatan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam proses
kerja instansi pemerintah, melalui
penyusunan kebijakan/peraturan perundang
undangan dalam bentuk UU, yakni RUU
tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU
tentang Etika Penyelenggara Negara.
3. Peningkatan profesionalisme, netralitas
dan kesejahteraan SDM Aparatur, melalui:
• Penyusunan RUU tentang SDM Aparatur
• penyusunan dan penerbitan beberapa PP
antara lain PP tentang Diklat PNS, PP tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural,
dan PP tentang Sistem Pensiun PNS.
• Penyempurnaan manajemen
kepegawaian khususnya yang berkaitan
dengan database kepegawaian
• penyempurnaan sistem diklat sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas dan
kompetensi SDM aparatur.
13
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
3.2 Meningkatnya Instansi
pemerintah yang
akuntabel (persen)
Tahun 2014 mencapai
80%
Persentase instansi
pemerintah yang
akuntabel (akuntabilitas
kinerjanya baik)
25,32 40 38,79 4) Sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah masih belum berjalan dengan
baik, mulai dari proses perencanaan,
penganggaran, penilaian kinerja, manajemen
kinerja, hingga sistem sanksi dan
penghargaan bagi kinerja instansi
pemerintah.
Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, melalui: •
penyusunan RUU tentang Akuntabilitas
Kinerja Penyelenggara Negara beserta
peraturan pelaksanaannya, • Penyusunan
kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem
akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan
sistem reward and punishment bagi kinerja
instansi pemerintah); • Peningkatan
kualitas Evaluasi LAKIP
3.3 Pemantapan pelaksanaan
reformasi birokrasi
Terlaksananya reformasi
birokrasi pada seluruh
instansi pemerintah
(pusat dan daerah)
Jumlah instansi
pemerintah yang telah
melaksanakan reformasi
birokrasi
4 11 9 1.Grand Design dan Road Map Reformasi
Birokrasi baru diterbitkan pada tahun 2010
sehingga penerapan reformasi birokrasi
sebelum 2010 belum mengacu pada Grand
Design dan Road Map Reformasi Birokrasi;
2.Belum terbitnya juklak/juknis sebagai
operasionalisasi dari Grand Design dan Road
Map Reformasi Birokrasi
Pemantapan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, melalui:
• Peningkatan koordinasi pelaksanaan
reformasi birokrasi.
• Pemberdayaan SDM aparatur untuk
mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
instansi.
• Perluasan reformasi birokrasi pada
instansi pemerintah pusat dan daerah.
• Peningkatan kualitas monev terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi.
4 Otonomi Daerah
Penataan Otonomi
Daerah melalui: (1)
Penghentian/pembatasa
n pemekaran wilayah; (2)
Peningkatan efisiensi dan
efektivitas penggunaan
dana perimbangan
daerah; (3)
Penyempurnaan
pelaksanaan pemilihan
kepala daerah.
1. Terlaksananya seluruh
mekanisme pengusulan
pemekaran dan
penggabungan daerah
sesuai dengan PP No. 78
tahun 2007, dalam
rangka
penghentian/pembatasa
n pemekaran
wilayah/pembentukan
daerah otonom baru
Jumlah Strategi Dasar
Penataan Daerah
- 1 paket Desertada sudah
disusun namun
belum disahkan
oleh DPR RI
Disain Besar Penataan Daerah belum
disahkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan sehingga belum dapat
diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah
Daerah
Mempercepat pembahasan dan pengesahan
Desertada dengan DPR RI ke dalam bentuk
peraturan perundang-undangan.
14
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2. Peningkatan efektivitas
pemanfaatan DAK sesuai
Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak)
Persentase Provinsi,
Kab/Kota yang telah
termanfaatkan DAK
sesuai Juklak
- 70% 70% - Secara keseluruhan, pelaksanaan bidang-
bidang yang didanai DAK 2010 berjalan
sesuai perundangan/petunjuk teknis yang
berlaku. Khusus DAK bidang pendidikan,
tidak dapat terlaksana dengan baik (terjadi
keterlambatan) di tiap daerah, dikarenakan
adanya perubahan juknis/juklak DAK
pendidikan yang semula dilaksanakan
dengan mekanisme swakelola hibah diubah
menjadi dengan mekanisme pengadaan
barang dan jasa berdasarkan amanat pasal
18 ayat 5 B dalam UU no. 2 Tahun 2010
tentang Perubahan atas UU No. 47 APBN
Tahun 2010.
- Keterlambatan penetapan pagu untuk DAK
per bidang di daerah.
- Arah penggunaan DAK terlalu spesifik,
sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan
daerah yang sesungguhnya.
- Akan ditingkatkan ketepatan waktu dalam
pengumpulan juklak dan distribusinya ke
daerah sehingga dapat meningkatkan
efektifitas pemanfaatan DAK. Selain itu, Akan
dirancang formulasi ulang atas format juklak
untuk mengantisipasi juklak yang rigid dan
menghambat Penggunaan DAK
- Sistem perencanaan DAK dilakukan tidak
hanya secara top down tapi juga bottom up
di masa mendatang
3. Optimalisasi
penyerapan DAK oleh
daerah
Persentase daerah yang
telah Optimal (100%)
menyerap DAK
- 70% 80%
4. Terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang
akuntabel dan
transparan
Jumlah rekomendasi
kebijakan untuk
dukungan materi sebagai
masukan terhadap revisi
UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No. 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah
- 1 Paket 1 Paket (100%)
5. Tersusunnya
kebijakan/regulasu di
bidang fasilitasi danda
perimbangan yang dapat
diterapkan di daerah.
Jumlah Permendagri - 6 1 - -
Jumlah Surat Edaran
Mendagri
- 2 SE 1 SE
15
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
6. Peningkatan kualitas
belanja daerah dalam
APBD
Persentase daerah yang
proporsi belanja
langsungnya lebih besar
dari belanja tidak
langsung
- 30% 31% - Persentase PAD relatif rendah
'- Kebutuhan belanja pegawai daerah besar
sehingga kualitas belanja kurang bagus
- Peningkatan PAD
- Penghematan Belanja Rutin
- Rasionalisasi pegawai
Persentase rata-rata
belanja modal terhadap
total belanja daerah
- 26% 23%
7. Penetapan APBD
secara tepat waktu
Persentase jumlah APBD
yang disahkan tepat
waktu
- 60% 91% - Keterlambatan informasi Pagu indikatif DAK
ke daerah
- Keteraambatan APBD tahun-tahun
sebelumnya
- Penyampaian informasi Pagu indikatif DAK
lebih awal
- Pemerintah Daerah lebih awal menetapkan
rencana kegiatan beserta alokasinya.
- Terus mendorong daerah agar tepat waktu
agar mendukung keberhasilan pembangunan
daerah (hingga 100%)
8. Provinsi dan
kabupaten/kota memiliki
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(LKPD) berstatus Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP)
Persentase daerah
provinsi, Kab/Kota ber-
LKPD dengan status WTP
- 15% 15 daerah (3%) Kementerian Dalam Negeri mengalami
kesulitan dalam mencapai indikator ini,
karena instrument penilaian utama ada pada
BPKP dan BPK. Sulitnya mencapai WTP
karena tidak cukup melalui pembinaan yang
diupayakan.
- Perlu ada penyesuaian indikator.
- Pembinaan harus ditingkatkan dan juga
dikembangkan mekanisme reward and
punishment
9. Penetapan dan
penyampaian Raperda
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD secara
tepat waktu.
Persentase penetapan
dan penyampaian
Raperda
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang
disahkan secara tepat
waktu
- 40% 63% -Keterlambatan proses pencairan-
Rendahnya kualitas SDM Pengelola
Keuangan Daerah
- Peningkatan Kualitas Manajemen
Perencanaan dan Penganggaran Daerah-
Peningkatan Kualitas SDM melalui
pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan persentase untuk
meuwujudkan tertib-laporan dan dapat
digunakan sebagai instrumen Monev
10. Tersusunnya UU
tentang PEMILU Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dan
terselenggaranya Pilkada
yang efisien.
Persentase revisi
terbatas UU No. 32
Tahun 2004 terkait
dengan efisiensi
pelaksanaan Pilkada
- 100% Masih menunggu
pembahasan
dengan DPR
- Mempercepat proses pembahasan RUU
32/2004 dengan DPR
Jumlah UU tentang
PEMILU Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
- 1 UU Dalam proses
penyusunan
Naskah Akademik
- Percepatan proses internal
16
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
5 Regulasi
Percepatan harmonisasi
dan sinkronisasi
peraturan perundangan
di tingkat pusat maupun
daerah hingga tercapai
tingkat keselarasan arah
dalam implementasi
pembangunan,
diantaranya penyelesaian
kajian 12.000 peraturan
daerah selambat-
lambatnya 2011
Percepatan harmonisasi
dan sinkronisasi
peraturan perundang-
undangan di tingkat
pusat dan daerah hingga
tercapai keselarasan arah
dan implementasi
pembangunan
Jumlah Perda yang dikaji - 3000 perda 3000 perda - -
6 Sinergi Antara Pusat dan Daerah
Penetapan dan
penerapan sistem
Indikator Kinerja Utama
Pelayanan Publik yang
selaras antara
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Meningkatnya
Implementasi Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di Daerah.
Jumlah SPM yang
ditetapkan
- 13 SPM 13 SPM - -
Jumlah Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
yang telah diterapkan
oleh Daerah
- 5 SPM Fasilitasi
Penerapan atas 5
SPM
Belum terintegrasinya SPM dalam dokumen
perencanaan dan anggaran termasuk di
dalamnya analisis perhitungan biaya
sehingga pengalokasian terhadap komponen
pendukung dalam pelaksanaan SPM,
diantaranya ketersediaan dan kapasitas
personil belum menjadi prioritas daerah.
Sosialisasi SPM dan Penganggaran SPM
kepada daerah dari masing-masing
Kementerian Teknis.
7 Data Kependudukan
Penetapan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan
pengembangan Sistem
Informasi dan
Administrasi
Kependudukan (SIAK)
dengan aplikasi pertama
pada Kartu Tanda
Penduduk selambat-
lambatnya pada 2011.
Terlaksananya tertib
administrasi
kependudukan dengan
tersedianya data dan
informasi penduduk yang
akurat dan terpadu
Jumlah kabupaten/kota
yang memberikan Nomor
Induk Kependudukan
(NIK) kepada setiap
penduduk.
- 497
Kab/Kota
Masih dalam
proses persiapan
Masih perlunya penyempurnaan Grand
Design Administrasi Kependudukan.
Terdapat perbedaan sistem e-KTP beberapa
daerah yang sudah berjalan.
Penyempurnaan Grand Design Administrasi
Kependudukan dan Percepatan pembuatan
NIK dan e-KTP oleh Kementerian Dalam
Negeri.
Jumlah penduduk yang
menerima e-KTP berbasis
NIK dengan perekaman
sidik jari
- 4.2 juta jiwa
di 6 kab/kota
Masih di dalam
proses persiapan
17
Prioritas 2
Pendidikan
18
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 2 : PENDIDIKAN Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
a) Menurunnya angka buta
aksara penduduk berusia
15 tahun ke atas (persen)
4,18 Angka Buta Aksara
penduduk 15 thn ke atas
5.30 5.44 2) Masih rendahnya kemampuan
keberaksaraan kelompok penduduk
perempuan, miskin dan yang tertinggal di
perdesaan
Peningkatan keberaksaraan penduduk yang
diikuti dengan upaya pelestraian
kemampuan keberaksaraan dan peningkatan
minat baca
b) Meningkatnya APM
SD/SDLB/ MI/Paket A
(persen)
96,0 APM SD/SDLB/MI/Paket
A
95.23 95.20 95.41 (1) Belum seluruh anak usia 7-15 tahun
mendapat pelayanan pendidikan dasar,
sebagian diantaranya sama sekali belum
pernah terlayani oleh sistem pendidikan (the
unreached), putus sekolah, atau tidak
melanjutkan ke jenjang
SMP/MTs/SMPLB/Paket B, baik karena
kendala geografis maupun biaya.
(1) Penyelenggaraan pendidikan dasar
bermutu yang terjangkau bagi semua dalam
kerangka pelaksanaan standar pelayanan
minimal untuk mencapai standar nasional
pendidikan; (2) Pemantapan/rasionalisasi
implementasi Bantuan Operasional Sekolah
(BOS); dan (3) pemihakan pada siswa dan
mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin
melalui pemberian bantuan beasiswa bagi
siswa dan mahasiswa miskin
(2) Masih rendahnya profesionalisme guru
dan belum meratanya distribusi guru
(1) Peningkatan kualifikasi akademik,
sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan,
dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (2)
Penguatan kemampuan guru, termasuk
kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam
menjalankan paradigma pembelajaran yang
aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan
menyenangkan; (3) Peningkatan kapasitas
dan kualitas lembaga pendidik tenaga
kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru
yang berkualitas secara masif, termasuk
menyelenggarakan pre-service training yang
bermutu; dan (4) pemihakan kebijakan bagi
daerah dan satuan pendidikan yang
tertinggal (underpriviledged).
(3) Terbatasnya kualitas sarana dan
prasarana pendidikan yang berkualitas
(1) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas
SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat
untuk memenuhi SPM; dan (2) Peningkatan
ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana pendidikan seperti laboratorium,
perpustakaan dan didukung oleh
ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang
berkualitas dan murah untuk memenuhi
SPM
19
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
c) Meningkatnya APK
SMP/SMPLB/ MTs/Paket
B (persen)
110 APK
SMP/SMPLB/MTs/Paket
B
98.11 99.30 98.20 (1) Masih terbatasnya kesempatan
memperoleh pendidikan.
(1) Penyelenggaraan pendidikan dasar
bermutu yang terjangkau bagi semua dalam
kerangka pelaksanaan standar pelayanan
minimal untuk mencapai standar nasional
pendidikan; (2) Pemantapan/rasionalisasi
implementasi Bantuan Operasional Sekolah
(BOS); dan (3) pemihakan pada siswa dan
mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin
melalui pemberian bantuan beasiswa bagi
siswa dan mahasiswa miskin
(2) Masih terdapat disparitas partisipasi
pendidikan pada jenjang SMP/sederajat
antarkelompok status sosial ekonomi,
gender, dan antarwilayah
(1) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/
sederajat terutama di daerah terpencil dan
kepualuan; (2) pemihakan kebijakan bagi
daerah dan satuan pendidikan yang
tertinggal (underpriviledged); (3)
Pengalokasian sumberdaya yang lebih
memihak kepada daerah dan satuan
pendidikan yang tertinggal; dan (4)
Pemihakan kebijakan pendidikan yang
responsif gender di seluruh jenjang
pendidikan.
(3) Masih rendahnya profesionalisme guru
dan belum meratanya distribusi guru
(1) Peningkatan kualifikasi akademik,
sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan,
dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (2)
Penguatan kemampuan guru, termasuk
kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam
menjalankan paradigma pembelajaran yang
aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan
menyenangkan; dan (3) Peningkatan
kapasitas dan kualitas lembaga pendidik
tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak
guru yang berkualitas secara masif, termasuk
menyelenggarakan pre-service training yang
bermutu; dan (4) pemihakan kebijakan bagi
daerah dan satuan pendidikan yang
tertinggal (underpriviledged)
20
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
(4) Terbatasnya kualitas sarana dan
prasarana pendidikan yang berkualitas
(1) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas
SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat
untuk memenuhi SPM; dan (2) Peningkatan
ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana pendidikan seperti laboratorium,
perpustakaan dan didukung oleh
ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang
berkualitas dan murah untuk memenuhi
SPM
d) Meningkatnya APK
SMA/SMK/ MA/Paket C
(persen)
85,0 APK SMA/SMK/MA/Paket
C
69.60 73.00 70.53 (1) Masih terbatasnya akses memperoleh
pendidikan menengah, antara lain karena
belum semua lulusan jenjang
SMP/MTs/sederajat tertampung dalam
jenjang pendidikan menengah
(1) Peningkatan akses pendidikan menengah
jalur formal dan non-formal untuk dapat
menampung meningkatnya lulusan
SMP/MTs/sederajat sebagai dampak
penuntasan wajar dikdas; (2) Rehabilitasi
gedung-gedung SMA/SMK/MA/sederajat
(2) Masih terdapat disparitas partisipasi
pendidikan pada jenjang pendidikan
menengah antarkelompok status sosial
ekonomi, gender, dan antarwilayah
(1) pemihakan kebijakan bagi daerah dan
satuan pendidikan yang tertinggal
(underpriviledged); (2) Pengalokasian
sumberdaya yang lebih memihak kepada
daerah dan satuan pendidikan yang
tertinggal; dan (3) Pemihakan kebijakan
pendidikan yang responsif gender di seluruh
jenjang pendidikan.
(3) Masih rendahnya profesionalisme guru
dan belum meratanya distribusi guru
(1) Peningkatan kualifikasi akademik,
sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan,
dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (2)
Penguatan kemampuan guru, termasuk
kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam
menjalankan paradigma pembelajaran yang
aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan
menyenangkan; dan (3) Peningkatan
kapasitas dan kualitas lembaga pendidik
tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak
guru yang berkualitas secara masif, termasuk
menyelenggarakan pre-service training yang
bermutu.
21
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
(4) Masih rendahnya kualitas dan relevansi
pendidikan menengah
(1) Peningkatan kemitraan antara pendidikan
kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan
pelatihan ketrampilan dengan dunia industri
dalam rangka memperkuat intermediasi dan
memperluas kesempatan pemagangan serta
penyelerasan pendidikan/ pelatihan dengan
dunia kerja; (2) Peningkatan pendidikan
kewirausahaan untuk jenjang pendidikan
menengah
e) Meningkatnya APK
PT/PTA, termasuk UT
usia 19-23 tahun (persen)
30,0 APK PT/PTA 21,57 1) 24.80 26.34 (1) Masih tingginya disparitas partisipasi
pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi,
baik antarkelompok status ekonomi, gender,
dan wilayah
(1) pemihakan kebijakan bagi daerah dan
satuan pendidikan yang tertinggal
(underpriviledged); (2) Pengalokasian
sumberdaya yang lebih memihak kepada
daerah dan satuan pendidikan yang
tertinggal; dan (3) Pemihakan kebijakan
pendidikan yang responsif gender di seluruh
jenjang pendidikan; dan (3) Pemberian
beasiswa perguruan tinggi untuk siswa
SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang
mampu.
(2) Masih rendahnya kualitas, relevansi, dan
daya saing Pendidikan Tinggi
(1) Peningkatan akses dan pemerataan
pendidikan tinggi dengan memperhatikan
keseimbangan antara jumlah program studi
sejalan dengan tuntutan kebutuhan
pembangunan dan masyarakat serta daerah;
(2) Penguatan otonomi dan manajemen
pendidikan tinggi dalam rangka membangun
universitas riset (research university) menuju
terwujudnya universitas kelas dunia (world
class university); dan (3) penataan program
studi dan bidang keilmuan yang fleksibel
memenuhi kebutuhan pembangunan
22
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
(3) Masih rendahnya intensitas, kualitas dan
relevansi penelitian
(1) pengembangan dan pelaksanaan road
map penelitian sesuai dengan kebutuhan
pembangunan untuk mendukung
terwujudnya perguruan tinggi sebagai
pengembangan dan penelitian iptek; (2)
penguatan kualitas dosen melalui
peningkatan intensitas penelitian dan
academic recharging; (3) penguatan sistem
insentif bagi dosen dan peneliti untuk
mempublikasikan hasil penelitian dalam
jurnal internasional dan mendapatkan paten;
dan (4) penguatan kemitraan perguruan
tinggi, lembaga litbang, dan industri,
termasuk lembaga pendidikan internasional,
dalam penguatan kelembagaan perguruan
tinggi sebagai pusat pengembangan dan
penelitian iptek.
(4) Terbatasnya kualitas sarana dan
prasarana pendidikan yang berkualitas
Peningkatan ketersediaan dan kualitas
sarana dan prasarana pendidikan tinggi,
seperti perpustakaan dan laboratorium yang
sesuai dengan kebutuhan program studi
Keterangan: 1) Revisi, 2) Data belum tersedia (masih dalam finalisasi oleh BPS)
23
Prioritas 3
Kesehatan
24
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 3 : KESEHATAN
a) Meningkatnya umur
harapan hidup (tahun)
72,0 Angka Umur Harapan
Hidup (Tahun)
70,5 e) 70.6 70,9 a) (1) Terjadinya double burden of diseases (di
satu pihak penyakit menular masih
merupakan masalah, di lain pihak penyakit
tidak menular menunjukkan kecenderungan
meningkat); (2) Pembangunan kesehatan
selama ini masih cenderung menempatkan
masyarakat sebagai obyek sehingga
partsipasi aktif masyarakat dalam upaya
kesehatan masih kurang;
(1) Pengendalian penyakit menular serta
penyakit tidak menular yang diikuti
penyehatan lingkungan; (2) Pengembangan
sumber daya manusia kesehatan; (3)
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,
pemerataan, mutu dan penggunaan obat
serta pengawasan obat dan makanan; (4)
Pengembangan sistem pembiayaan jaminan
kesehatan melalui peningkatan cakupan
jaminan kesehatan semesta secara bertahap;
dan peningkatan pembiayaan pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin dan
golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan
lansia); (5) Pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan melalui upaya perubahan perilaku
dan kemandirian masyarakat untuk hidup
sehat; (5) Peningkatan pelayanan kesehatan
primer, sekunder dan tersier
b) Menurunnya angka
kematian ibu melahirkan
per 100.000 kelahiran
hidup
118 Angka Kematian Ibu (Per
100.000 Kelahiran Hidup)
228 226 228 b) (1) Masih rendahnya tingkat keberlanjutan
pelayanan kesehatan (continuum of care)
pada ibu dan anak, khususnya pada
penduduk miskin; (2) Rendahnya tingkat
sosial ekonomi, rendahnya tingkat
pendidikan, faktor-faktor budaya, rendahnya
akses ke fasilitas kesehatan, sulitnya
transportasi, dan kurangnya pemerataan
tenaga profesi kesehatan terlatih, terutama
bidan.
Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita,
antara lain melalui: (1) Penyediaan sarana
kesehatan yang mampu melaksanakan
PONED dan PONEK; (2) Peningkatan
pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih;
peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil
(K1dan K4); (3) Peningkatan cakupan
komplikasi kebidanan yang ditangani; (4)
Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang
dilayani sektor pemerintah; (5) Peningkatan
cakupan neonatal dengan komplikasi yang
ditangani; (6) Peningkatan cakupan
kunjungan bayi; dan (7) Peningkatan
cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi
dan balita
1. Persentase ibu bersalin
yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih
(cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan (PN))
77,34 f) 84 82,2 c)
2. Persentase ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
(cakupan kunjungan
kehamilan ke empat (K4))
65,5 g) 84 61,4 c)
c) Menurunnya angka
kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup
24 Angka Kematian Bayi (Per
1.000 Kelahiran Hidup)
34 b) 26 34 b)
1. Cakupan kunjungan
neonatal pertama (KN1)
80.6 84 71,4 c)
2. Persentase bayi yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
46,2 d) 80 53,8 c)
25
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
d) Menurunnya prevalensi
kekurangan gizi(gizi
kurang dan gizi buruk)
pada anak balita (persen)
Lebih kecil dari 15,0 Persentase Prevalensi
Kekurangan Gizi pada
Anak Balita (Persen)
18,4 d) 20 17,9 c) Walaupun telah terjadi peningkatan status
gizi balita, namun masih diperlukan
perhatian terutama pada : (1) Prevalensi
anak yang pendek (stunting) sebagai indikasi
kekurangan gizi kronis yang masih sangat
tinggi; (2) Kesulitan dalam mendapatkan
makanan yang berkualitas, terutama yang
disebabkan oleh kemiskinan; (3) Perawatan
dan pengasuhan anak yang tidak sesuai
karena rendahnya pendidikan ibu; dan (4)
Terbatasnya akses terhadap layanan
kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
Perbaikan status gizi masyarakat, antara lain,
melalui: (1) Penanggulangan gizi darurat dan
tatala ksana penanganan gizi burukanak
balita (0−59 bulan); (2) Peningkatan cakupan
balita ditimbangberat badannya (jumlah
balita ditimbang dibagi dengan
jumlahseluruh balita atau D/S)
e) Meningkatnya Angka
Pemakaian
Kontrasepsi/Contraceptiv
e Prevalence Rate (CPR)
cara modern
65% Jumlah peserta KB baru
/PB (juta)
6.7 7.2 8,6 k) (1) Masih rendahnya aksesibilitas dan
kualitas pelayanan KB;
(2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan
sumber daya manusia pelaksana KB.
(1) Penguatan kapasitas tenaga dan
kelembagaan KB di lini lapangan dalam
rangka pembinaan dan peningkatan
peserta/akseptor KB serta peningkatan
kemandirian ber-KB;
(2) Peningkatan dukungan sarana dan
prasarana pelayanan program KB;
(3) Promosi dan penggerakan masyarakat
yang didukung dengan pengembangan dan
sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
Jumlah peserta KB
aktif/PA (juta)
26.2 26.7 33,7 k)
f) Menurunnya angka
kesakitan akibat penyakit
menular
1. Prevalensi kasus HIV 0.2 0.2 0,2 h) Belum optimalnya upaya pengendalian
penyakit yang ditandai dengan tingginya
angka kesakitan dan kematian akibat
penyakit menular (terutama tuberkulosis,
HIV dan AIDS, malaria, diare, dan DBD) dan
penyakit tidak menular serta masih
rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.
(1) Peningkatan kemampuan pencegahan
dan penanggulangan faktor risiko; (2)
Penguatan penemuan penderita dan tata
laksana
kasus; (c) Peningkatan cakupan imunisasi ;
(d) Peningkatan KIE untuk mendorong gaya
hidup sehat; dan (e) Peningkatan akses dan
kualitas air minum dan sanitasi yang layak
serta perubahan perilaku hygiene dan
sanitasi.
2. Prevalensi
Tuberculosis per 100.000
penduduk
244 235 244
2. Persentase kasus baru
TB Paru (BTA positif)
yang ditemukan
73,1 j) 73 74,68 i)
3. Persentase kasus baru
TB Paru (BTA positif)
yang disembuhkan
91 j) 85 86,41 i)
4. Angka penemuan
kasus malaria per 1.000
penduduk
1,85 j) 2 1,96 i)
26
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
g) Meningkatnya Proporsi
masyarakat dengan akses
air minum yang aman
68.87 Persentase penduduk
yang mempunyai akses
ke layanan air minum
yang layak. Sumber air
minum yang layak
meliputi air minum
perpipaan dan non-
perpipaan terlindung
yang berasal dari sumber
yang berkualitas dan
berjarak sama dengan
atau lebih dari 10 meter
dari tempat pembuangan
kotoran dan/atau
terlindung dari
kontaminasi lainnya.
47.7 50.5 49.97 • Tingkat keberlanjutan sarana dan
prasarana terbangun yang rendah.
• Kurangnya investasi dibandingkan dengan
laju pertumbuhan penduduk
• Pemberdayaan masyarakat masih kurang
maksimal untuk pembangunan air minum di
perdesaan
• Kurangnya prioritisasi Pemda dalam
menyediakan jaringan distribusi dari sistem
produksi dan transmisi yang telah dibangun
oleh pusat
• Penyusunan RAD MDG Provinsi dan
Kabupaten/ Kota sebagai penuangan
rencana dan target pencapaian MDG
• Integrasi program pembangunan air
minum yang dilakukan oleh seluruh
stakeholders (lintas K/L, PNPM, program
pembangunan perumahan, dsb)
• Meningkatkan komitmen Pemda dalam
pemberdayaan masyarakat dan penambahan
jaringan distribusi
h) Meningkatnya
masyarakat dengan akses
sanitasi yang layak
62.41 Persentase penduduk
yang mempunyai akses
ke layanan sanitasi yang
layak. Fasilitas sanitasi
yang layak didefinisikan
sebagai sarana yang
aman, higienis, dan
nyaman, yang dapat
menjauhkan pengguna
dan lingkungan di
sekitarnya dari kontak
dengan kotoran manusia.
51.19 54 53 • Tingkat keberlanjutan sarana dan
prasarana terbangun yang rendah.
• Kurangnya investasi dibandingkan dengan
laju pertumbuhan penduduk
• Kurangnya prioritisasi Pemda dalam
penyediaan layanan sanitasi
• Penyusunan RAD MDG Provinsi dan
Kabupaten/ Kota sebagai penuangan
rencana dan target pencapaian MDG
• Integrasi program pembangunan sanitasi
yang dilakukan oleh seluruh stakeholders
(lintas K/L, PNPM, program pembangunan
perumahan, dsb)
• Melakukan advokasi dan pelaksanaan
program berdasarkan prinsip output based
aid dan reimbursement
27
Prioritas 4
Penanggulangan Kemiskinan
28
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1 Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Perdesaan
Pelayanan percepatan
penanggulangan
kemiskinan dan
pengangguran di
kecamatan dan desa
(PNPM-Perdesaan) sesuai
standar
Meningkatnya
keswadayaan masyarakat
di 4,805 kecamatan yang
tercakup penerapan
PNPM-MP dan
Penguatan PNPM
4371
(dengan
total
anggaran
6987.1
Miliar)
4805
(dengan total
anggaran
9629 Miliar)
4805
(dengan total
anggaran 9041.6
Miliar)
1. Terdapat beberapa lokasi khususnya di
perdesaan dimana proses perencanaan tidak
dapat menghasilkan dokumen perencanaan
desa, sehingga hal tersebut menghambat
pelaksanaan program;
2. Khusus PNPM Perdesaan terdapat kasus
korupsi dilevel kelompok masyarakat dan
fasilitator;
3. Terdapat pemekaran kecamatan/desa
sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan
perencanaan dan alokasi sebelumnya;
4. Partisipasi perempuan meningkat,
terutama dari kalangan menengah/atas,
tetapi dominasi laki-laki masih ada;
5. Meski dianggap sangat bermanfaat, Dana
Bergulir hanya berasal dari BLM pada tahun
anggaran berjalan, bukan berasal dari
tabungan dana bergulir yang ada di
masyarakat;
6. Keterlibatan warga dalam pengambilan
keputusan pada program open menu dan
dana bergulir masih sebatas formalitas
1. Melakukan evaluasi terhadap desa-desa
yang dimana terdapat konflik antara kepala
desa dan badan perwakilan desa, untuk
segera menyelesaikan dokumen
perencanaannya, sehingga kalau sementara
waktu belum ada dokumen perencanaan
maka alokasi akan dialihkan kepada desa
yang lain;
2. Penyelesaian kasus korupsi di PNPM
Perdesaan sudah pada tahapan mediasi pada
tingkat kepolisian, kejaksaan dan masyarakat
sendiri;
3. Desa/kecamatan pemekaran pada saat
pelaksanaan program sedang berjalan, maka
akan dialokasikan pada tahun anggaran
berikutnya;
4. Perubahan mekanisme persyaratan pada
musrenbang integrasi kecamatan dimana
apabila delegasi dari desa tidak
mengikutsertakan peran dan partisipasi
perempuan maka, usulan desa tersebut tidak
akan dibahas pada musrenbang kecamatan,
sehingga bisa dipastikan usulan desa
tersebut tidak akan terdanai pada tahun
berikutnya.
5. Perlu evaluasi dan penghitungan ulang
untuk melihat seberapa besar dana yang
bergulir dimasyarakat;
6. Optimaliasi forum pra musrenbang,
dimana forum tersebut bisa dimanfaatkan
sebagai diskusi dan sinkronisasi antara
usulan masyarakat dan rencana kerja SKPD
29
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2 Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Perkotaan
Pemberdayaan
masyarakat dan
percepatan
penanggulangan
kemiskinan dan
pengangguran di
kelurahan/ kecamatan
(PNPM Perkotaan)
Meningkatnya
keswadayaan masyarakat
di 885 kecamatan pada
kelurahan/desa yang
mendapatkan
pendampingan
pemberdayaan
masyarakat PNPM-P2KP
1145
(dengan
total
anggaran
1737.1
Miliar)
885
(dengan total
anggaran
1509.5
Miliar)
885
(dengan total
anggaran 1464.2
Miliar)
3 Program Peningkatan
Infrastruktur
Pedesaaan/Rural
Infrasturktur Support
(PPIP/RIS)
Percepatan
penanggulangan
kemiskinan melalui
pembangunan
infrastruktur dan
pemberdayaan
masyarakat desa (RIS
PNPM+PPIP)
Meningkatnya
Infrastruktur Perdesaan
(PPIP) di 215 kecamatan
479
(dengan
total
anggaran
950 Miliar)
215
(dengan total
anggaran
400 Miliar)
215
(dengan total
anggaran 368.4
Miliar)
1. Khusus PNPM RIS Terdapat beberapa
lokasi khususnya di perdesaan dimana
proses perencanaan tidak dapat
menghasilkan dokumen perencanaan desa,
sehingga hal tersebut menghambat
pelaksanaan program
1. Melakukan evaluasi terhadap desa-desa
yang dimana terdapat konflik antara kepala
desa dan badan perwakilan desa, untuk
segera menyelesaikan dokumen
perencanaannya, sehingga kalau sementara
waktu belum ada dokumen perencanaan
maka alokasi akan dialihkan kepada desa
yang lain.
4 Program Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW)
Terwujudnya optimalisasi
pengembangan wilayah
tertinggal, perbatasan,
pesisir dan pulau kecil
dan kawasan strategis
dan cepat tumbuh
melalui peningkatan
kapasitas Pemda dalam
pelaksanaan PNPM-
PISEW/RISE
Jumlah Kecamatan yang
mengimplementasikan
kebijakan terkait dengan
PNPM-PISEW
237
kecamatan
(dengan
total
anggaran
485.3
Miliar)
237
kecamatan
(dengan total
anggaran
499.5 Miliar)
237 kecamatan
(dengan total
anggaran 499.5
Miliar)
1. Data-data realisasi pembangunan
infrastruktur dari sumber dana APBD
Kabupaten dan APBD Provinsi sulit diperoleh
di daerah terutama dari SKPD terkait,
terutama untuk memperoleh gambaran
besarnya activity sharing dari pembangunan
di wilayah KSK
2. Data-data realisasi peran serta dan
keswadayaan masyarakat serta kelembagaan
dari kecamatan dan desa masih rendah
akurasinya karena lemahnya backup
administrasi pelaksanaannya
1. Data-data realisasi pelaksanaan
pembangunan PNPM-PISEW dari sumber
dana JICA, APBD Kabupaten, dan sumber-
sumber dana lainnya dikumpulkan dan
diolah data-datanya dengan dukungan ATK
dan KMK
2. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat
PNPM-PISEW terutama kelembagaan di
tingkat lokal mulai dari FD, KDS, LKD, KPP
akan dibina kapasitasnya sehingga berfungsi
sesuai desain penugasannya terutama
sustainability-nya untuk mendukung
pembangunan daerah berbasis
pemberdayaan masyarakat
30
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
5 Percepatan Pembangan
Daerah Tertinggal dan
Khusus (P2DTK)
Terwujudnya
Peningkatan Kemampuan
Sistem, Organisasi, dan
SDM Pemerintahan
Daerah Untuk
Mewujudkan Good
Governance
Jumlah Kecamatan yang
mengembangkan
mekanisme
pengarusutamaan
kegiatan dalam
pengembangan kawasan
perdesaan, mendapatkan
bantuan stimulan dalam
pembangunan
infrastruktur untuk
percepatan
pembangunan daerah
tertinggal, dan
mendapatkan bantuan
stimulant untuk
meningkatkan kapasitas
kelembagaan
perencanaan (PNPM-
P2DTK)
186
kecamatan
(dengan
total
anggaran
195.9
Miliar)
186
kecamatan
(dengan total
anggaran
253 Miliar)
186 kecamatan
(dengan total
anggaran 250
Miliar)
Khusus untuk P2DTK meskipun anggaran
sudah terserap di rekening masyarakat,
namun terdapat pekerjaan fisik yang masih
terhambat karena belum adanya Financial
Management Specialist (FMS) dan belum
adanya SK Satker di masing-masing
Kabupaten
Percepatan pengadaan dan mobilisasi
Financial Management Specialist (FMS)
untuk kabupaten2 yang terdapat
penumpukan anggaran di rekening
masyarakat dan memperpanjang jangka
waktu pemberlakuan SK Satker Kabupaten
periode sebelumnya.
31
Prioritas 5
Ketahanan Pangan
32
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 5. KETAHANAN PANGAN
a) Peningkatan Produksi
Padi
Tumbuh 5,00 persen
pertahun
Produksi Padi (Juta Ton
GKG)
64,39 66,68 66,41 Target produksi padi dalam RKP 2010 telah
tercapai (yaitu kisaran 65-66 juta ton GKG).
Target dalam Renstra Kemtan juga
diperkirakan akan dapat dicapai, yaitu
sebesar 66,8 juta ton GKG. Faktor utama
pencapaian sasaran ini adalah iklim dengan
curah hujan yang relative merata sepanjang
tahun, serta jaminan ketersediaan dan
aksesibilitas input produksi (subsidi pupuk,
subsidi benih, dll)
Meskipun target relative telah tercapai,
Pemerintah akan lebih meningkatkan
produksi padi/beras yang lebih tinggi dari
capaian selama ini, termasuk sasaran untuk
mencapai surplus beras nasional sebesar 10
juta ton. Tindak lanjut yang akan
dilaksanakan antara lain: Informasi dan
kalender tanam agar petani dapat lebih
mengantisipasi perubahan yang terjadi,
tetap melanjutkan kebijakan penyediaan
input produksi (subsidi benih, subsidi pupuk,
bantuan langsung benih unggul dan pupuk,
dll), serta perlindungan dan perluasan lahan
sawah
b) Peningkatan Produksi
Jagung
Tumbuh 10,02 persen
pertahun
Produksi Jagung (Juta
Ton)
17,63 19,80 18,40 Kondisi iklim (hujan yang panjang) kurang
mendukung meningkatnya produksi jagung
sesuai target yang akan dicapai. Kondisi iklim
basah juga mengakibatkan meningkatnya
serangan organism pengganggu tanaman.
Selain itu, dengan kondisi iklim yang
mendukung tanaman padi, maka preferensi
petani untuk memilih tanaman padi juga
berdampak besar terhadap kurang
tercapainya produksi jagung ini
Produksi jagung akan terus didorong,
khususnya untuk mencapai swasembada
jagung. Beberapa langkah yang akan diambil
adalah peningkatan luasan panen,
produktivitas, dan pemberantasan organism
pengganggu tanaman.
c) Peningkatan Produksi
Kedelai
Tumbuh 20,05 persen
per tahun
Produksi Kedelai (Juta
Ton)
0,975 1,300 0,908 Tidak tercapainya target produksi kedelai
disebabkan oleh panjangnya musim hujan
yang menyebabkan petani cenderung
memilih usahatani padi. Selain itu, dengan
kondisi iklim yang mendukung tanaman padi,
maka preferensi petani untuk memilih
tanaman padi juga berdampak besar
terhadap kurang tercapainya produksi
kedelai ini
Untuk mendukung tercapainya swasembada
kedelai, akan dilakukan upaya peningkatan
luasan panen dan produktivitas
33
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
d) Peningkatan Produksi
Gula
Tumbuh 12,55 persen
per tahun
Produksi Gula (Juta Ton) 2,52 2,99 2,70 Iklim basah yang cukup panjang
menyebabkan rendeman tebu menjadi
menurun. Kondisi ini berdampak kepada
menurunnya produksi tebu sebagai bahan
baku gula. Kompetisi penggunaan lahan
dengan tanaman bahan makanan juga
menyebabkan kendala peningkatan produksi
tebu nasional
Ke depan akan dilakukan penambahan
luasan lahan untuk budidaya tebu, baik
melalui kebun rakyat maupun kebun
berskala besar. Selain itu, akan dilakukan
peningkatan produktivitas tebu.
e) Peningkatan Produksi
Daging Sapi
Tumbuh 7,30 persen per
tahun
Produksi Daging Sapi
(Ribu ton)
409 412 435 Permasalahan yang dihadapi dalam
pencapaian produksi daging sapi antara lain:
(a) Laju permintaan konsumsi lebih tinggi
daripada produksi; (b) Tingginya kasus
pemotongan betina produktif; (c) Sering
terjadi masalah kesehatan hewan, terutama
penyakit yang terkait dengan reproduksi; (d)
Management usaha tani yang kurang baik,
terutama terkait penyediaan pakan dan
penanganan penyakit
Meskipun target telah tercapai, namun
demikian untuk mempertahankan kondisi
tersebut akan tetap dilakukan peningkatan
penyediaan pangan hewani yang aman dan
kesejahteraan peternak melalui kebijakan
dan program pembangunan peternakan yang
berdaya saing & berkelanjutan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
lokal.
34
Prioritas 6
Infrastruktur
35
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 6 : INFRASTRUKTUR 1 Infrastruktur Sumber Daya Air
1.1 Pembangunan/peningkat
an jaringan irigasi dan
rawa (ribu ha)
139.38 Luas layanan jaringan
irigasi dan rawa yang
ditingkatkan
191.78 125.30 123.08 Pencapaian tahun 2010 sudah mendekati
target kumulatif baseline.
Diupayakan untuk mengejar target
peningkatan produksi beras 7% per tahun.
1.2 Rehabilitasi jaringan
irigasi dan rawa (ribu ha)
1790 Luas layanan jaringan
irigasi dan rawa yang
direhabilitasi
781.20 383.20 372.42 Terdapat deviasi pencapaian tahun 2010
terkait masalah kesiapan pelaksanaan di
Lapangan
Percepatan pada tahun 2011-2012 untuk
mencapai target kumulatif RPJMN 2010-
2014.
1.3 Pembangunan waduk
dan embung (buah)
12 waduk
(11 selesai, 1 dlm
pelaksanaan)
Jumlah waduk dan
embung/situ yang
dibangun
4 waduk
(+/- 59 jt
m3)
6 waduk 8 waduk dalam
pelaksanaan
Pembangunan waduk sudah sesuai
sementara pembangunan embung/situ
masih terkendala oleh pembebasan tanah/
relokasi penduduk. Berdasarkan skenario
prakiraan maju, diharapkan target kumulatif
pembangunan embung dapat tercapai sesuai
sasaran.
Percepatan pelaksanaan sisa target kegiatan
multiyears waduk/embung termasuk
penyusunan MoU penyelesaian
permasalahan sosial antara Pemerintah
Pusat (Kemen PU, Kemenakertrans, dan
Kemenpera) dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten)
158 embung/situ 12
embung/si
tu
(+/- 7,2 jt
m3)
50
embung/situ
45 embung/situ
1.4 Rehabilitasi waduk dan
embung (buah)
29 waduk Jumlah waduk dan
embung/situ yang
direhabilitasi
2 waduk
(+/- 5 jt
m3)
13 waduk 12 waduk Terganggu anomali cuaca/curah hujan (pada
TA 2010 cenderung bulan basah menerus)
sehingga cukup mengganggu pelaksanaan
rehabilitasi.
Percepatan pelaksanaan pada tahun 2011
dan 2012.
298 embung/situ 11
embung/si
tu
(+/- 6,6 jt
m3)
37
embung/situ
21 embung/situ
2 Infrastruktur Transportasi
A Angkutan Laut
2.1 Meningkatnya Pangsa
angkutan laut armada
pelayaran nasional untuk
angkutan domestik
(persen).
100 90.2 98 98 Terbatasnya fasilitas pelabuhan dan
pelayanan yang belum efisien, kapasitas
jumlah kapal yang tidak mencukupi,
ketersediaan ruang dock kapal, masalah
finansial dan insentif pajak untuk industri
pelayaran nasional.
Mengupayakan fasilitas pembiayaan dan
perpajakan, termasuk public ship financing,
serta memfasilitasi terbantuknya pertemuan
business to business antara pengguna kapal
dan penyedia kapal.
36
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2.2 Meningkatnya Pangsa
angkutan laut armada
pelayaran nasional untuk
angkutan barang ekspor
impor (persen)
15 9 10 9.2
B Angkutan Kereta Api
2.3 Meningkatnya Produksi
angkutan angkutan KA
penumpang (juta orang)
302 207.1 220 203.4 Tingginya perpindahan moda angkutan KA ke
sepeda motor di Jabodetabek serta
rendahnya keandalan dalam pelayaan kereta
api
Peningkatan keandalan pelayanan KA dalam
hal keselamata, ketepatan waktu dan
keamanan.
2.4 Meningkatnya Produksi
angkutan angkutan KA
barang (ton)
27.5 18.9 20.1 19.1 Terbatasnya jumlah sarana kereta api
(lokomotif dan gerbong).
Peningkatan kapasitas sarana kereta api
serta peningkatan pembangunan jalur ganda
kereta api
C Prasarana Jalan
2.5 Meningkatnya Jumlah
lajur KM jalan Nasional
(lajur Km)
104,702 84,985 93,094 93,094 Pencapaian tahun 2010 sesuai dengan target
peningkatan kapasitas jalan untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi.
Mengutamakan penyelesaian ruas-ruas jalan
untuk membuka wilayah dan peningkatan
kapasitas untuk mendukung konektifitas
wilayah.
D Angkutan Udara
2.6 Meningkatnya
Pertumbuhan angkutan
penumpang udara dalam
negeri (persen/tahun)
9.78 12.9 9.78 90.83 Terbatasnya jumlah armada penerbangan
nasional dan perintis
Peningkatan kapasitas bandara dan sarana
(pesawat) komersial serta peningkatan
pelayanan perintis penerbangan.
37
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
3 Telekomunikasi
3.1 Penuntasan
pembangunan jaringan
serat optik di Indonesia
Bagian Timur
Selesai sebelum tahun
2013
Prosentase (%) Ibukota
Provinsi yang terhubung
dengan jaringan
backbone nasional serat
optik
Mulai
dibangun
link
Mataram-
Kupang
sepanjang
1.237,8
km oleh
PT Telkom
sebagai
bagian
dari
Palapa
Ring
Berlanjutnya
pembanguna
n ring timur
Palapa Ring
yang
menghubung
kan Sulawesi,
Maluku,
Papua, dan
Nusa
Tenggara
Penyusunan ICT
Fund sebagai
salah satu
pembiayaan
Palapa Ring.
Status: masih
menunggu
persetujuan dari
Menkeu tentang
pemanfaatan
sebagian dana
USO sebagai ICT
Fund
Ibukota Provinsi yang belum dilewati
backbone serat optik adalah Pangkal Pinang
(Bangka Belitung), Sofifi (Maluku Utara),
Ambon (Maluku), Jayapura (Papua), dan
Manokwari (Papua Barat). Kementerian
Kominfo berinisiatif menyusun ICT Fund
sebagai intervensi/kontribusi anggaran
pemerintah untuk mendukung
pembangunan backbone serat optik di
wilayah timur Indonesia. Kementerian
Kominfo sudah menyelesaikan penyusunan
dokumen Kebijakan Pengelolaan dan
Pengembangan TIK di Indonesia yang antara
lain berisi konsep model bisnis ICT Fund.
Melalui surat Menkominfo kepada Menteri
Keuangan No. 368/M.KOMINFO/7/2010
tanggal 30 Juli 2010 dan No.
481/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 19
Oktober 2010, Kementerian Kominfo
menyampaikan dokumen kebijakan tersebut
untuk mendapatkan izin pemanfaatan ICT
Fund. Namun Kementerian Keuangan baru
memberikan waktu untuk membahas konsep
ICT Fund pada tanggal 8 November 2010 dan
belum menyetujui konsep
Kementerian Kominfo melakukan evaluasi
terhadap konsep ICT Fund dengan
memperhatikan masukan/keberatan dari
Kementerian Keuangan dan akan segera
menyampaikannya kembali selambat-
lambatnya pada April 2011. Bersamaan
dengan itu, PT Telkom juga akan tetap
melanjutkan pembangunan Palapa Ring
dengan dana perusahaan. Namun tidak
semua bagian di Indonesia Timur akan
ditutup oleh PT Telkom karena merupakan
wilayah non komersial. ICT Fund
dimaksudkan untuk membiayai wilayah non
komersial yang tidak ditutup oleh PT Telkom
tersebut dalam bentuk pembiayaan penuh
atau dalam bentuk insentif bagi
penyelenggara telekomunikasi.
4 Perumahan dan Permukiman
4.1 Pembangunan Rumah
Sederhana Sehat
Bersubsidi
685.000 Unit Jumlah unit Rumah
Sederhana Sehat
Bersubsidi yang
terbangun
119.638
unit *
87.001 unit* • Kesiapan lahan, perijinan dan infrastruktur
pendukung seperti listrik, air minum, sanitasi
dan moda transportasi
• Transisi perubahan mekanisme subsidi
selisih bunga/uang muka menjadi Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
menyebabkan penyaluran subsidi optimal di
semester ke 2 tahun 2010
• Peningkatan penyediaan prasarana dan
sarana dasar permukiman
• Deregulasi/regulasi peraturan terkait
pembangunan perumahan
• Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan perumahan
• Optimasi pelaksanaan FLPP
4.2 Pembangunan Rusunami 180 Jumlah unit Rusunami
yang terbangun
4.083
unit*
500 unit* • Perijinan, pertanahan dan perpajakan
• Khusus untuk rusunami bersubsidi,transisi
perubahan mekanisme subsidi selisih
bunga/uang muka menjadi Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP)
menyebabkan penyaluran subsidi optimal di
semester ke 2 tahun 2010
• Peningkatan penyediaan prasarana dan
sarana dasar permukiman
• Deregulasi/regulasi peraturan terkait
perijinan, pertanahan dan perpajakan
• Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan perumahan
• Optimasi pelaksanaan FLPP
38
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
4.3 Pembangunan rumah
susun sederhana sewa
650 TB Jumlah twin blok
rusunawa terbangun
99TB** 140 TB 89 TB** • Kesiapan lahan
• Pengadaan lahan, penyediaan utilitas,
terutama listrik dan air minum
• Meningkatkan sinergi pembangunan
rusunawa antara pusat dan daerah, dan
peningkatan pengelolaan rusunawa
• Koordinasi dengan pihak penyediaan
utilitas
5 Peningkatan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta
A TRANSPORTASI
5.1 Prasarana Jalan
a Pembangunan Jalan Tol 1.296 Km 687,87 Km 37 Km 54,1 Km Pembebasan Lahan yang terkendala RUU
Pengandaan Tanah untuk Pembangunan
belum selesai
Penyelesaian RUU Pengadaan Tanah
5.2 Perhubungan Laut
a Pembangunan Pelabuhan 7 Buah 2 Buah Proyek dalam proses penyiapan Pra FS Penyelesaian Pra-FS
B PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
5.3 Air Bersih
a Pembangunan transmisi
dan distribusi Air Minum
20.850 L/det 23.515
L/det
Proyek dalam proses penyiapan Pra FS dan
Penyiapan Lelang
Penyelesaian Pra-FS dan Pelelangan Proyek
*) Sumber data: Kementerian Perumahan Rakyat
**) Sumber data: Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum
39
Prioritas 7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
40
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
a) Penerapatan sistem
pelayanan informasi dan
perizinan investasi secara
elektronik (SPIPISE) dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Meningkatnya kualitas
pengembangan Sistem
Pelayanan Informasi dan
perijinan Investasi Secara
Elektronik/ Online
(SPIPISE)
1. Peningkatan jumlah
aplikasi perijinan dan non
perijinan yang menjadi
wewenang BKPM, PTSP
Propinsi, PTSP Kab./Kota
yang terbangun dalam
SPIPISE
- Perijinan di 3
sektor
Perijinan di 3
sektor
Proses perijinan memulai usaha belum
efisien dan masih banyak ragam baik di pusat
maupun di daerah.
Harmonisasi antar peraturan di pusat dan
sinkronisasi peraturan pusat dengan daerah
harus terus dilakukan.
Terus dilaksanakannya kegiatan PTSP dan
SPIPISE dalam upaya mempercepat dan
menyederhanakan perijinan di seluruh
Indonesia.
2. Jumlah peningkatan
PTSP Prop. dan Kab/Kota
yang terhubung dalam
SPIPISE
33 Provinsi
dan 50
Kab/Kota
33 Provinsi dan 44
Kab/Kota
3.Terbangunnya
infrastruktur dan
database penanaman
modal yang terintegrasi
Penambahan
kapasitas
dan
kemampuan
infrastruktur
pada
jaringan
BKPM
Penambahan
kapasitas dan
kemampuan
infrastruktur pada
jaringan BKPM
4.Jumlah Propinsi dan
Kab/Kota yang mengikuti
sosialisasi & pelatihan
33 Provinsi
dan 50
Kab/Kota
33 Provinsi dan 50
Kab/Kota
b) Pertumbuhan investasi
dalam bentuk
pembentukan modal
tetap bruto (PMTB) (%)
3.30 7,2 - 7,3 8.5 Masih banyak Perda bermasalah yang
menghambat investasi
Dilakukan penghapusan Perda yang
bermasalah
c) PMDN Meningkatnya nilai
investasi menjadi 61,7 -
78,0
- Nilai Investasi
(Rp.Triliyun)
37.80 35,3 - 39,5 60.63 Kurangnya dukungan infrastruktur dan
energi.
Perlu dibangun ditingkatkannya kualitas
infrastruktur untuk memperlancar arus
distribusi.
Perlu segera dipenuhinya kebutuhan energi
untuk meningkatkan produktifitas sektor
pengolahan.
Segera direalisasikannya proyek dengan
mekanisme KPS sebagai alternatif
pendanaan pembangunan infrastruktur dan
energi.
- Proyek 248 n/a n/a
- Tenaga Kerja (orang) 96,348 133.053
41
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
d) PMA
- Proyek 1221 n/a n/a Insentif fiskal dan non fiskal yang masih
kurang kompetitif.
- Perpajakan dan tarif bea masuk barang
modal dan bahan baku perlu disederhanakan
dan dipermudah sistemnya, serta dengan
biaya yang kompetitif.
- Perlunya kejelasan lahan untuk usaha.
- Nilai Investasi
(US$Million)
Meningkatnya nilai
investasi menjadi 22,9 -
26,1
10.8 13,1 -13,2 16.21 UU. No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinilai masih memberatkan
dunia usaha khususnya tingginya biaya
pesangon yang dinilai lebih tinggi dari negara
ASEAN lainnya. Di pihak lain, pekerja juga
belum dapat menerima ketentuan yang
terkait dengan pekerja kontrak/outsourching
Perlu peninjauan kembali terhadap
peraturan tersebut sehingga mencapai
keputusan yang saling menguntungkan
- Tenaga Kerja (orang) 207189 n/a 329.959
Catatan: Mulai Tahun 2010 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan perubahan pencatatan realisasi penanaman modal dengan menggunakan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menggantikan Ijin Usaha Tetap (IUT).
LKPM merupakan metode pencatatan investasi berdasarkan aliran modal masuk pada suatu periode pelaporan tertentu. Oleh karena IUT tidak lagi dilaporkan sebagai pencatatan realisasi investasi karena merupakan data akumulasi seluruh
kegiatan investasi yang dilakukan selama pelaksanaan pembangunan proyek investasi yang bersangkutan.
42
Prioritas 8
Energi
43
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 8 : ENERGI
a) Peningkatan kapasitas
pembangkit listrik **
Tambahan kapasitas
sebesar 3.000 MW
pertahun atau 15.000
MW di 2014
Kapasitas pembangkit
(MW)
437 MW 3000 MW 650 MW Terlambatnya program 10.000 MW tahap I
dan proyek-proyek IPP
Percepatan pembangunan pembangkit,
pemenuhan pasokan dengan sewa
pembangkit
b) Meningkatnya rasio
elektrifikasi
Pada tahun 2014
mencapai Rasio
Elektrifikasi (RE) 80
persen
Rasio elektrifikasi persen
(%)
65.8% 67.2% 67.2% Kendala yang dihadapi adalah kekurangan
alokasi tahun 2010 dibandingkan dengan
rencana
Pengusulan carry over kekurangan alokasi
tahun 2010 ke tahun 2012
c) Meningkatnya produksi
minyak bumi
Pada tahun 2014
mencapai 1,01 juta barrel
per hari
Lifting minyak bumi (juta
barrel per hari)
0,944 juta
barrel per
hari
0,970 juta
barel per
hari
0,954 juta barrel
per hari
Unplanned shutdown, produksi hasil
pemboran tidak mencapai target/kendala
subsurface, permasalahan terkait offtaker,
dan perpanjangan planned shutdown
Meningkatkan pengawasan, meningkatkan
kehandalan peralatan produksi,
meningkatkan efisiensi operasi dan optimasi
fasilitas produksi, dan meningkatkan upaya
optimasi lapangan produksi dan
pengembangan lapangan
d) Peningkatan
pemanfaatan energi
panas bumi ***
Pada tahun 2014
mencapai sekitar 5.000
MW
Kapasitas pembangkit
panas bumi (MW)
1189 MW 1.261 MW 1189 MW Kendala yang dihadapi adalah (a) Adanya
bencana alam tanah longsor; (b) masalah
negosiasi harga dan kesepakatan kerjasama;
(c) masalah persiapan pelaksanaan yaitu
retender; (d) masalah revisi alokasi anggaran
Percepatan penyelesaian pembangkit
terutama yang terkait dengan masalah teknis
Note:
* = Capaian tahun 2010 merupakan angka perkiraan, karena pencapaian 2010 masih disusun dalam tahun 2011
** = Tahun 2009, penambahan kapasitas pembangkit yaitu: (a)PLTU 2 banten 1x300 MW; (b) PLTP Wayang Windu 1x 117 MW; (c) PLTP Lahendong 1x 20 MW
= Tahun 2010, penambahan kapasitas pembangkit yaitu: (a) PLTU 2 Banten 1x300 MW; (b) PLTU 1 Jawa Barat 1x350 MW
*** = Tahun 2009, penambahan kapasitas PLTP yaitu (a) PLTP Wayang Windu 1x 117 MW; (b) PLTP Lahendong III 1x 20 MW
= Tahun 2010, tidak ada penambahan kapasitas PLTP, yang terealisasi adalah (a) 5 MW uap dari PLTP Ulumbu; (b) 2x55 MW uap dari PLTP Ulubelu 1 dan 2; (c) 20 MW uap dari PLTP Lahendong 4
44
Prioritas 9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
45
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 9 : LINGKUNGAN HIDUP & PENGELOLAAN BENCANA
1. Perubahan Iklim Penurunan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) pada
tahun 2020 menurun
sebesar 26% dari
baseline tahun 2000.
Laporan inventarisasi
emisi GRK pada tahun
2020 menurun 26% dari
baseline tahun 2000.
Penyusuna
n
dokumen
RAN untuk
Menghada
pi
Perubahan
Iklim, dan
dokumen
National
developm
ent Plan:
Indonesia
Respond
to Climate
Change,
serta
dokumen
Indonesia
Climate
Change
Sectoral
Roadmap.
Tersusunnya
draft
Peraturan
Presiden
mengenai
Rencana Aksi
Nasional
Penurunan
Gas Rumah
Kaca (RAN-
GRK) 2010-
2020, serta
draft Perpres
Inventarisasi
GRK.
Tersusunnya draft
Peraturan
Presiden
mengenai
Rencana Aksi
Nasional
Penurunan Gas
Rumah Kaca
(RAN-GRK) 2010-
2020, serta draft
Perpres
Inventarisasi GRK.
- Sinkronisasi dan koordinasi antar K/L terkait
dan daerah.
- Perlunya peningkatan kapasitas
- Ketersediaan data dan informasi sebagai
dasar penghitungan target emisi di setiap
sektor dan daerah
- Sosialisasi RAN-GRK, penyusunan pedoman
RAD-GRK, dan asistensi penyusunan RAD-
GRK.
- Peningkatan kapasitas SDM di pusat dan
daerah
2. Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Penurunan beban
pencemaran lingkungan
melalui pengawasan
ketaatan pengendalian
pencemaran air limbah
dan emisi di 680 kegiatan
industri dan jasa pada
2010 dan penurunan
tingkat polusi
keseluruhan sebesar 50%
pada 2014.
Menurunnya
pencemaran air dan
udara limbah dari
sumber industri :
agroindustri, Usaha Skala
Kecil (USK), Manufaktur,
Prasarana, dan Jasa,
serta Industri
Pertambangan Energi
dan Migas, serta
peningkatan
penyelenggaraan
peningkatan pengelolaan
sampah (melalui
ADIPURA) ; penurunan
jumlah hotspot
kebakaran hutan sebesar
Pengendal
ian
pencemar
an air oleh
pemerinta
h dengan
memberla
kukan
Program
Kali Bersih
(Prokasih)
dan
Program
Peringkat
Kinerja
Perusahaa
n (Proper)
Penurunan
beban
pencemaran
lingkungan
melalui
pengawasan
ketaatan
pengendalia
n
pencemaran
air limbah
dan emisi di
680 industri,
yang terdiri
dari industri
sbb:
1.
Pada tahun 2009-
2010 sebanyak
705 industri yang
mengikuti Proper,
yang terdiri dari
industri sbb:
1. pertambangan,
energi migas
sebanyak 211;
2. agroindustri
sebanyak 219
3. manufaktur
sebanyak 259
4. Kawasan
industri dan jasa
pengolahan
limbah sebanyak
- Terbatasnya SDM dan kesadaran
masyarakat dalam melakukan pemantauan
dan pengelolaan lingkungan hidup
'- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk
melakukan pemantauan dan pengawasan
- Penguatan kapasitas SDM Pengelola
lingkungan hidup
'- Meningkatkan peran aktif masyarakat dan
swasta dalam pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
46
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
20% per tahun yang pada
tahun
2003-2009
sudah
mencapai
314
perusahaa
n yang
menandat
angani
surat
pernyataa
n (super);
Pengendal
ian
pencemar
an udara
dengan
penerapan
program
langit biru
-
penetapan
Peraturan
Menteri
Lingkunga
n Hidup
(Permen
LH) Nomor
4 Tahun
2009
tentang
Ambang
Batas Gas
Buang
Kendaraan
Bermotor
Tipe Baru,
penetapan
Permen LH
Nomor 07
Tahun
2009
tentang
ambang
pertambanga
n, energi
migas
sebanyak
200;
2.
agroindustri
sebanyak
220
3.
manufaktur
sebanyak
260;
Pengelolaan
air limbah
domestik
dan sampah
melalui
implementas
i kegiatan 3R
(Reduce,
Reuse, and
Recycle);
Pelaksanaan
Program
Adipura di 26
kota;
Program
Langit Biru di
20 kota; 6
kota
supervisi
Prokasih dan
penanganan
kasus
pencemaran
lingkungan
16;
Pengelolaan air
limbah domestik
dan sampah
melalui
implementasi
kegiatan 3R
(Reduce, Reuse,
and Recycle);
Pelaksanaan
Program Langit
Biru; dan 40 kota
menandatangani
Super (Prokasih);
Jumlah kota
peserta ADIPURA
dengan kualitas
baik sebanyak
162; Jumlah
hotspot dipantau
sebanyak 5.282
47
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
batas
Emisi
Kebisingan
Kendaraan
Bermotor
Tipe Baru;
serta
pengemba
ngan
program
ADIPURA
pada 126
kota untuk
peningkat
an
pengelolaa
n
lingkungan
(sampah).
3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya
fungsi Sistem Peringatan
Dini Tsunami TEWS) dan
Sistem Peringatan Dini
Cuaca (MEWS) mulai
2010 dan seterusnya,
serta Sistem Peringatan
Dini Iklim (CEWS) pada
2013.
Terjangkaunya informasi
dini iklim, cuaca, dan
gempa di seluruh
provinsi di Indonesia.
Terpelihar
anya
system
peringatan
dini
tsunami
(TEWS)
yang
meliputi
148
stasiun
pengamat
an gempa
bumi
(seismogra
f) yang
terdiri atas
102
stasiun
BMKG dan
stasiun
lainnya
dan
dikemban
gkannya
system
Berjalannya
fungsi Sistem
Peringatan
Dini Tsunami
(TEWS) dan
Sistem
Peringatan
Dini Cuaca
(MEWS),
melalui
kegiatan
sebagai
berikut:1.
Pengelolaan
Metorologi
Publik BMKG
-
Pembanguna
n MEWS di 1
lokasi -
Pemeliharaa
n radar di 12
lokasi-
Pembanguna
n radar di 1
lokasi
Berjalannya
fungsi Sistem
Peringatan Dini
Tsunami (TEWS)
dan Sistem
Peringatan Dini
Cuaca (MEWS)
dengan
tercapainya
target
pelaksanaan
kegiatan sebagai
berikut:1.
Pengelolaan
Metorologi Publik
BMKG -
Pembangunan
MEWS di 1 lokasi
(Riau)-
Pemeliharaan
radar di 12 lokasi-
Pembangunan
radar di 1 lokasi
(Pekanbaru)-
Pemasangan AWS
di 8 lokasi 2.
- Terbatasnya SDM yang ahli dalam
pengoperasian peralatan dan melakukan
prakiraan iklim dan cuaca.- Belum
optimalnya diseminasi serta pemanfaatan
informasi dini iklim, cuaca serta bencana.
- Peningkatan kualitas SDM melalui
pendidikan dan pelatihan.- Pemeliharaan
peralatan yang telah terpasang dan
Optimalisasi pemanfaatan peralatan.
48
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
peringatan
dini iklim
(CEWS)
yang
meliputi
antara lain
pemasang
an AWS di
10 lokasi,
ARG di 10
lokasi, dan
penakar
hujan di
1.000
lokasi.
(Pekanbaru)-
Pemasangan
AWS di 8
lokasi 2.
Pengelolaan
Gempa Bumi
dan Tsunami
BMKG:- 4
Paket
pemeliharan
TEWS- 1
paket
pemeliharaa
n system
diseminasi
sirine-
pemasangan
system
diseminasi
sirine di 1
lokasi-
Tersedianya
Handling
Inklaringdi 1
lokasi3.
Pengelolaan
Iklim
Agroklimat
dan Iklim
Maritim
BMKG -
Jumlah
pemasangan
Penakar
Hujan
Observasi
(PH. Obs) di
1.000 lokasi.
Pengelolaan
Gempa Bumi dan
Tsunami BMKG:-
4 Paket
pemeliharan
TEWS- 1 paket
pemeliharaan
system diseminasi
sirine-
pemasangan
system diseminasi
sirine di 1 lokasi-
Tersedianya
Handling
Inklaringdi 1
lokasi3.
Pengelolaan Iklim
Agroklimat dan
Iklim Maritim
BMKG ??- Jumlah
pemasangan
Penakar Hujan
Observasi (PH.
Obs) di 1.000
lokasi.
49
Prioritas 10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik
50
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCAKONFLIK 1 Kebijakan: pelaksanaan
kebijakan khusus di
bidang infrastruktur dan
pendukung
kesejahteraan lainnya
yang dapat mendorong
pertumbuhan di daerah
tertinggal ,
terdepan,terluar, dan
pascakonflik selambat-
lambatnya dimulai pada
2011
Terumuskannya
kebijakan khusus di
bidang infrastruktur dan
pendukung
kesejahteraan lainnya
yang dapat mendorong
pertumbuhan di daerah
tertinggal ,
terdepan,terluar, dan
pascakonflik
Jumlah kebijakan yang
dirumuskan
1. Penetap
an UU
Nomor 39
Tahun 2009
tentang
Kawasan
Ekonomi
Khusus
(KEK)
2. Koordin
asi
penyusuna
n konsep
kelembaga
an nasional
pengeloa
perbatasan
sebagai
penjabaran
UU no. 43
tahun
20080
3. Koordin
asi
penyusuna
n dan
Pelaksanaa
n rencana
aksi
percepatan
pembangu
nan
daerah
tertinggal
dikawasan
perbatasan
Tersusunnya
kebijakan
khusus untuk
mendorong
pertumbuhan
di daerah
tertinggal,
terdepan,
terluar, dan
pasca konflik.
1. Tersusunnya
Perpres No.12
Tahun 2010
tentang Badan
Nasional
Pengelolaan
Perbatasan (BNPP);
2. Tersusunnya
konsepsi Grand
Desain Pengelolaan
Batas Wilayah dan
Kawasan
Perbatasan Jangka
panjang (2010-
2025);
3. Tersusunnya
konsepsi Rencana
Aksi Pengelolaan
Batas Wilayah dan
Kawasan
Perbatasan tahun
2011 ;
4. Tersusunnya
detail rencana aksi
wilayah perbatasan
di daerah tertinggal
2011-2014
1. Belum optimalnya Keberpihakan
kebijakan seluruh K/L terkait terhadap
pembangunan daerah tertinggal, terdepan,
dan pasca konflik;
2. Belum optimalnya alokasi anggaran K/L
bagi upaya pembangunan daerah tertinggal,
terdepan, dan pasca konflik.
Perlunya dirumuskan kebijakan khusus dan
keberpihakan skema pendanaan serta
sinergitas kebijakan dan kegiatan antar
sektor, antar daerah, maupun antara pusat-
daerah untuk mengatasi persoalan di daerah
tertinggal, terdepan, dan terluar.
51
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2 Kerjasama Internasional:
Pembentukan kerjasama
dengan negara-negara
tetangga dalam rangka
pengamanan wilayah dan
sumberdaya kelautan
Meningkatnya kerjasama
dengan negara-negara
tetangga dalam rangka
pengamanan wilayah dan
sumberdaya kelautan
Jumlah kerjasama
dengan negara-negara
tetangga
Terlaksana
nya
pembangu
nan atau
pemelihar
aan pos-
pos
pengaman
an
perbatasa
n
termasuk
12 pos di
pulau
terdepan
(terluar)
beserta
penggelar
an aparat
keamanan
Terlaksanany
a
perundingan
perbatasan
antar negara
sebanyak 12
perundingan.
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Pos-Pos
Pertahanan
dan
Keamanan di
Wilayah
Perbatasan
Laut dan
Darat.
Patroli laut dann
udara serta
patroli
terkoordinasi di
perairan Selat
Malaka,
Kepulauan Riau,
Sulawesi dan
disepanjang ALKI.
Belum memadainya sarana dan prasarana
pertahanan dan keamanan akibat
keterbatasan anggaran.
Perlu dikaji penanganan upaya kerjasama
perbatasan antar negara oleh BNPP agar
lebih bersifat permanen dan terintegrasi
3 Keutuhan wilayah:
Penyelesaian batas dan
pemetaan wilayah
perbatasan RI dengan
Malaysia, Papua Nugini,
Timor Leste, dan Filipina
• Meningkatnya
penyelesaian batas dan
pemetaan wilayah
perbatasan RI
• Tercapainya pulau-
pulau kecil yang terkelola
melalui pemetaan
potensi
1. Jumlah NLP peta batas
wilayah negara
2. Jumlah pulau kecil
yang diidentifikasi dan
dipetakan potensinya,
termasuk pulau-pulau
kecil terluar
Terwujudn
ya
penandata
nganan
perjanjian
tentang
Penetapan
Garis
Batas Laut
Wilayah
RI-
Singapura
di Bagian
Barat Selat
Singapura
pada
tanggal 10
Maret
2009.
Survey,dema
krasi dan
pemetaan
darat dengan
PNG, RDTL
dan Malaysia
serta
pemeliharaa
n tanda
batas Negara
dan
pemetaan
etnik
Perbatasan;
1. Telah dilakukan
pembuatan peta
foto dan peta
garis pulau-pulau
kecil terluar
sebanyak 48 NLP
(Nomor Lembar
Peta),
pemeliharaan
Border Sign Post
(BSP) batas RI-
RDTL sebanyak 75
BSP, dan
pembuatan peta
perbatasan RI-
PNG skala
1:50.000
sebanyak 37 NLP,
telah
melaksanakan 21
(dua puluh satu)
kali perundingan
perbatasan
maritim dan darat
dengan Malaysia,
1. Lambatnya penyelesaian perundingan
perbatasan karena factor teknis maupun
non-teknis.
2. Belum optimalnya pengelolaan pulau-
pulau kecil, kurangnya sapras dasar (listrik,
air dan telekomunikasi), kurangnya
aksesibilitas atau minimnya transportasi
penghubung antar pulau, serta masih
tradisionalnya kegiatan ekonomi masyarakat
1. Perlu ditingkatkannya sinergi antar sektor
dalam mendukung upaya diplomasi
perbatasan dan penyusuaan peta wilayah
perbatasan
2. Perlunya peningkatan sapras dasar dan
transportasi perekat antar pulau, serta
penyusunan blue print pengembangan
pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil
terluar/terdepan
52
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Singapura, Timor
Leste, Filipina,
Vietnam dan
Palau.
2. 20 Pulau-pulau
kecil, termasuk 5
pulau
kecil/terluar
diidentifikasi dan
dipetakan
potensinya
3. Peta batas
wilayah negara
RI-PNG skala
1:50.000 dan
1:25.000
sebanyak 18 NLP,
Peta batas
wilayah negara
RI-Malaysia skala
1:50.000 dan
1:25.000
sebanyak 18 NLP,
Peta batas
wilayah negara
RI-RDTL skala
1:50.000 dan
1:25.000
sebanyak 34 NLP
53
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
4 Daerah tertinggal:
pengentasan daerah
tertinggal di sedikitnya
50 kabupaten paling
lambat 2014
• Meningkat rata-rata
pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal
menjadi 7,1%•
Berkurangnya persentase
penduduk miskin di
daerah tertinggal
menjadi 14,2%•
Meningkatnya kualitas
sumberdaya manusia di
daerah tertinggal yang
ditunjukkan oleh
peningkatan indeks
pembangunan manusia
(IPM) menjadi 72,2
• Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah
tertinggal • Persentase
penduduk miskin di
daerah tertinggal •
Indeks pembangunan
manusia (IPM) di daerah
tertinggal
Terlaksana
anya
koordinasi
dan
fasilitasi
kegiatan
stimulan
di daerah
tertinggal
melalui
KPDT
1. Pelaksana
an koordinasi
dan fasilitasi
kegiatan
stimulan di
daerah
tertinggal
melalui
KPDT;2. Pen
yusunan
instrumen
dalam
rangka
koordinasi
kegiatan
lintas sektor
di daerah
tertinggal
1. Tersusunnya
konsep
Pembangunan
Perdesaan
Terpadu dan
Pengembangan
Produk Unggulan
Kabupaten
sebagai
instrumen utama
dalam koordinasi
lintas sektor yang
dikoordinasikan
oleh
KPDT;2. Tersusun
nya Kesepakatan
Bersama (MoU)
yang diinisiasi
oleh KPDT dengan
melibatkan K/L
dan swasta dalam
rangka
percepatan
pembangunan
ekonomi
masyarakat
daerah
tertinggal;3. Terla
ksanaanya
koordinasi dan
fasilitasi kegiatan
stimulan di
daerah tertinggal
melalui KPDT.
1. Belum optimalnya pengelolaan potensi
sumber daya lokal;2. Rendahnya kualitas
SDM ;3. Lemahnya koordinasi antarpelaku
pembangunan;4. Belum optimalnya
tindakan afirmatif kepada daerah
tertinggal;5. Rendahnya aksesibilitas
terhadap pusat-pusat pertumbuhan
wilayah;6. Terbatasnya sarana dan
prasarana pendukung ekonomi
1. Penyusunan kesepakatan bersama antara
K/L dan pemerintah daerah dalam
mendukung kegiatan Pembangunan
Perdesaan Terpadu dan Pengembangan
Produk Unggulan
Kabupaten;2. Terlaksanaanya koordinasi dan
fasilitasi kegiatan stimulan di daerah
tertinggal melalui KPDT,
54
Prioritas 11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
55
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, & INOVASI TEKNOLOGI a) Penetapan dan
pembentukan
pengelolaan terpadu
untuk pengelolaan cagar
budaya, revitalisasi
museum dan
perpustakaan
Pelaksanaan penetapan
dan pembentukan
pengelolaan terpadu
untuk pengelolaan cagar
budaya, revitalisasi
museum dan
perpustakaan di seluruh
Indonesia ditargetkan
sebelum Oktober 2011.
Jumlah penetapan dan
pembentukan
pengelolaan terpadu
cagar budaya
-- •
Terwujudnya
Kesepakatan
Bentuk
Pengelolaan
Terpadu
Cagar Budaya
Kawasan
Warisan
Budaya Dunia
Candi
Borobudur.
• Hasil
Kesepakatan
Bentuk Lembaga
Pengelolaan
Terpadu Warisan
Budaya Dunia
Candi Borobudur
-- • Meningkatkan kualitas perlindungan,
pemeliharaan, pengembangan, dan
pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan
kepurbakalaan secara terpadu melalui
Pengembangan pengelolaan peninggalan
kepurbakalaan
• Tersusunnya
Kajian Awal
Bentuk
Pengelolaan
Terpadu
Warisan
Budaya Dunia
Situs Manusia
Purba
Sangiran dan
Candi
Prambanan.
• Hasil Kajian
Bentuk
Pengelolaan
Terpadu Kawasan
Warisan Budaya
Dunia Candi
Prambanan dan
Situs Manusia
Purba Sangiran
-- • Meningkatkan kualitas perlindungan,
pemeliharaan, pengembangan, dan
pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan
kepurbakalaan secara terpadu melalui
Pengembangan pengelolaan peninggalan
kepurbakalaan
Jumlah museum yang
direvitalisasi
•
Dilaksanakann
ya revitalisasi
4 museum
untuk
Museum
Negeri Jatim
(Surabaya),
Museum
Negeri Kalbar
(Pontianak),
Museum
Negeri Jambi
(Jambi),
Museum
Negeri NTB
(Mataram).
• Terselesaikannya
Revitalisasi
Museum Negeri
Jatim (Surabaya)
Museum Negeri
Kalbar (Pontianak)
Museum Negeri
Jambi (Jambi)
Museum Negeri
NTB (Mataram),
Museum Negeri
Sumatera Utara,
dan Museum
Negeri Batak TB
Silalahi di Balige
Sumatera Utara.
-- • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan
pelayanan museum, termasuk museum
daerah melaui Pengembangan pengelolaan
permuseuman
56
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah perpustakaan
provinsi yang memiliki
perangkat perpustakaan
digital (e-library);
Jumlah perpustakaan
umum yang
dikembangkan.
• Peningkatan
layanan jasa
perpustakaan
dan informasi
dengan target
33
perpustakaan
provinsi
memiliki e-
library dan
pengembanga
n
perpustakaan
dan
pembudayaan
gemar
membaca,
dengan target
88 mobil
perpustakaan
keliling, 3 unit
perpustakaan
terapung, 33
perpustakaan
provinsi, 250
perpustakaan
kabupaten/ko
ta, dan 2.143
perpustakaan
desa.
• Terlaksananya
peningkatan
layanan jasa
perpustakaan dan
informasi dengan
target 33
perpustakaan
provinsi memiliki e-
library dan
pengembangan
perpustakaan dan
pembudayaan
gemar membaca,
dengan target 88
mobil
perpustakaan
keliling, 3 unit
perpustakaan
terapung, 33
perpustakaan
provinsi, 250
perpustkaan
kabupaten/kota,
dan 2.143
perpustakaan desa.
• Meningkatkan kegiatan layanan jasa
perpustakaan dan informasi yang didukung
oleh sarana dan prasarana yang memadai
dan meningkatkan upaya pengembangan
perpustakaan dan budaya gemar membaca.
b) Penyediaan sarana yang
memadai bagi
pengembangan,
pendalaman dan
pagelaran seni budaya di
kota besar dan ibukota
kabupaten selambat-
lambatnya Oktober 2012
Meningkatnya apresiasi,
kreativitas dan
produktivitas para pelaku
seni.
Jumlah fasilitasi sarana
bagi pengembangan,
pendalaman dan
pagelaran seni budaya.
- Propinsi
- Kabupaten/Kota
-- Terlaksananya
fasilitasi
sarana bagi
pengembanga
n,
pendalaman
dan
pergelaran
seni budaya di
5
provinsi dan
20
Kabupaten/ko
ta
Terselesaikannya
fasilitasi sarana
bagi
pengembangan,
pendalaman dan
pergelaran seni
budaya di 5
provinsi dan 20
Kabupaten/kota
-- Memberikan fasilitasi sarana bagi
pengembangan, pendalaman dan pergelaran
seni budaya terutama di kota-kota besar.
57
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
c) Penguatan kelembagaan
inovasi dan pelaksanaan
paket riset
Terselenggaranya paket-
paket riset dasar,
terapan, dan paket riset
insentif
Jumlah paket riset dasar,
Jumlah paket riset
terapan, jumlah paket
riset insentif
-- 44 paket riset
dasar, 78
paket riset
terapan, 130
paket riset
insentif
Semua paket riset
terselenggara
Kendala tidak signifikan Pengembangan lebih lanjut atau diseminasi
hasil riset yang diperoleh
58
Prioritas Lainnya
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
59
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas Lainnya : BIDANG POLHUK & HANKAM A. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme
1. Penanganan terorisme Terlaksananya
penanganan perkara
terorisme yang didukung
oleh efektifitas operasi
militer selain perang,
operasi intelijen, forum
kemitraan polisi dan
masyarakat
* Jumlah dan cakupan
wilayah OMSP
*
Terlaksana
nya OMSP
di wilayah
perbatasan
dan rawan
konflik
* 30 % Jumlah
dan cakupan
* Terlaksananya
OMSP di wilayah
perbatasan dan
rawan konflik
* Munculnya pelaku-pelaku aksi teror yang
berusia muda
* Peningkatan peran BNPT yang baru
terbentuk
* Jumlah forum
kemitraan
*
Terselengg
aranya
forum
kemitraan
di tingkat
desa dan
kecamatan
* Terbentuk
41.000 forum
kemitraan
* Jumlah petugas
Polmas yang
berperan dalam
pemeliharaan
Kamtibnas
sebanyak 32.611
orang
* Pelayanan Polri kepada masyarakat belum
sepenuhnya tergelar sampai dengan
komunitas-komunitas terkecil yang didukung
dengan pelayanan kamtibmas prima
* Meningkatkan kerja sama internasional
* Penyelesaian kasus
tindak pidana terorisme
*
Pengungka
pan 10
perkara
tindak
pidana
terorisme
(Lampung,
Palembang,
Jawa
Tengah)
* 100%
clearance rate
* Sampai saat ini
sekitar 450 orang
teroris telah
ditangkap oleh
aparat kepolisian,
sekitar 360 orang
sudah diadili dan
dihukum (80%)
sampai dengan
semester III
* Pengungkapan
jaringan teroris
Noordin M. Top
* Peralatan Polri yang berbasis teknologi
belum tergelar sampai dengan komunitas-
komunitas pelayanan terdepan, sehingga
kemampuannya tidak sebanding dalam
melakukan deteksi kejahatan berdimensi
baru
* Merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Terorisme, serta
peraturan lain yang terkait
* Terwujudnya komunitas samapta di desa
dan kawasan sebagai bentuk peran serta
aktif dalam rangka menjaga keamanan
B. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme
1 Pelaksanaan
deradikalisasi untuk
menangkal terorisme
Terciptanya rasa aman
bagi masyarakat
* Meningkatnya kualitas
dan kuantitas operasi
penegakan ketertiban
*
Tercukupin
ya sarana
dan
prasarana
kebutuhan
operasi
penegakan
ketertiban
* 45% dari
kualitas dan
kuantitas
ideal
* Terbentuknya
Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme
* Kondisi geografis sejumlah daerah
berpotensi menjadi tempat persembunyian
dan pelatihan kaum teroris;
* Peningkatan peran BNPT yang baru
terbentuk
* Pelaksanaan
pembinaan masyarakat
dalam menangkal ATHG
*
Terlaksana
nya
pembinaan
masyarakat
oleh
babinsa
* 45%
masyarakat
rawan yang
menerima
pembinaan
* Terlaksananya
pembinaan
masyarakat oleh
babinsa
* Kurang optimalnya penanganan korban
aksi teror;
* Melibatkan jajaran Pemda dan tokoh-tokoh
masyarakat/agama untuk pengawasan dan
deradikalisasi
60
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
* Efektifitas dan efisiensi
deteksi dini
*
Terungkap
nya
jaringan
terorisme
M. Jibril
* 30% dari
rasio ideal
* Pengungkapan
jaringan pelatihan
kelompok teroris di
NAD
* Belum optimalnya pelaksanaan program
deradikalisasi
C. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia
1 Peran Indonesia dalam
Reformasi PBB dan
Dewan Keamanan PBB
dan kontribusi Indonesia
dalam menjaga
Perdamaian Dunia
Meningkatnya partisipasi
Indonesia dalam setiap
forum PBB dan DK PBB
Jumlah prakarsa
Indonesia untuk
mendorong reformasi
Dewan Keamanan PBB
4 kali prakarsa
(RPJMN)
3 kali prakarsa
(LAKIP KEMLU
2010)
Tidak mudah untuk dilaksanakan di tengah
kuatnya pengaruh negara-negara yang
menjadi anggota tetap DK PBB
Indonesia perlu terus melakukan berbagai
upaya untuk mendorong terlaksananya
reformasi DK-PBB. Konsistensi peran
Indonesia dalam hal ini akan membuat
Indonesia dilihat sebagai perwakilan negara
berkembang yang berani mengambil sikap di
dunia internasional.
Meningkatnya kerjasama
multilateral untuk
menjaga perdamaian
dunia dalam isu
keamanan internasional,
senjata pemusnah massal
dan senjata konvesional,
kejahatan lintas negara
dan terorisme
Jumlah koordinasi teknis 19 kali
(RPJMN)
7 kali
(LAKIP KEMLU
2010)
Belum maksimalnya koordinasi antar instansi
pemerintah dalam penyelenggaraan
hubungan luar negeri mengakibatkan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan masih kurang
optimal.
Perlu meningkatkan koordinasi antar uni di
lingkungan kementerian Luar Negeri,
instansi-instansi pemerintah terkait
termasuk daerah serta aktor-aktor non
pemerintah agar penyelenggaraan hubungan
luar negeri, khususnya diplomasi multilateral
Indonesia lebih efektif dan efisien.
Jumlah posisi pemri yang
disampaikan dalam
sidang internasional
2
(LAKIP
KEMLU
2009)
10 Posisi
(RPJMN)
7 Posisi (LAKIP
KEMLU)
Indonesia menjadi negara transit sebelum
meneruskan perjalanan ke negara tujuan
seperti Australia, Selandia Baru, dan negara-
negara maju lainnya. (RKP 2012)
- Indonesia terus terlibat aktif dalam
organisasi-organisasi PBB yang membahas
isu kejahatan lintas negara, misalnya United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- Dalam isu terorisme, perlu terus
mengembangkan kegiatan dialog lintas
agama di tingkat multilateral, regional,
maupun bilateral.
Jumlah partisipasi
Indonesia pada sidang
internasional yang
dihadiri
42 sidang
(LAKIP
KEMLU
2009)
7 kali (RPJMN) 8 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerja sama
1
(LAKIP
KEMLU
2009)
0 (RPJMN) 8 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
61
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
D. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri
1 Perluasan,
Pengembangan dan
penguatan sistem
pelayanan warga (citizen
service)
Terlaksananya penguatan
sistem pelayanan warga
(citizen service)
Jumlah citizen service
yang diperkuat
18 (9 telah
ada, 9
penambah
an baru)
(LAKIP
KEMLU
2009)
24 (RPJMN) 24 (Laporan Kemlu
ke UKP4)
- Masih tumpang tindihnya regulasi,
- Belum optimalnya koordinasi antarinstansi
terkait,
- Tidak optimalnya penegakkan hukum,
- Perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan
peraturan,
- Beberapa negara penempatan belum
mempunyai peraturan perundangan tentang
ketenagakerjaan yang memadai, dan
beberapa negara lainnya beranggapan
bahwa pekerja rumah tangga merupakan
bagian dari keluarga atau merupakan
masalah perseorangan, bukan masalah
pemerintah atau negara.
- Belum adanya Mandatory Consular
Notifications (MCN) antara Indonesia dengan
negara-negara yang memiliki konsentrasi
WNI/TKI tinggi, misalnya dengan Malaysia
dan Arab Saudi. Indonesia baru memiliki
MCN dengan Australia.
- keterbatasan penampungan, tidak
memadainya bantuan dan advokasi hukum,
serta keterbatasan fasilitasi pemulangan.
Meningkatkan diplomasi terkait perjanjian
ketenagakerjaan, dan pemberian fasilitasi
penampungan, pemulangan, dan bantuan
hukum bagi WNI/BHI di luar negeri, serta
penguatan citizen service.
2 Pertemuan dan
perundingan dengan
negara sahabat
Terlaksananya
pertemuan dan
perundingan dengan
negara sahabat terkait
dengan perlindungan
WNI/BHI
Jumlah pertemuan
dengan negara sahabat
terkait perlindungan
WNI/HBI dengan negara
lain
5 kali (RPJMN)
Jumlah penyelenggaraan
pertemuan dalam
kerangka pelayanan dan
perlindungan WNI/HBI
(LAKIP KEMLU 2010)
65 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
65 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
3 Penanganan kasus TKI di
luar negeri
Tertanganinya kasus TKI
di luar negeri
Tersedianya database
mengenai penyebaran
WNI terdaftar di seluruh
perwakilan di luar negeri
Database
WNI/HBI di
seluruh
perwakilan
(RPJMN)
75%. Pembuatan
database ini
berasal dari
laporan seluruh
perwakilan RI di
luar minggu setiap
minggunya yang
diinput dalam
aplikasi database.
(LAKIP KEMLU
2010)
62
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah WNI/TKI yang
direpatriasi
Merepatria
si 320 WNI
asal Papua
dan Papua
Barat dari
PNG (LAKIP
KEMLU
2009)
(RPJMN)
3000 (INPRES
1 2010)
6928 orang WNI
(Laporan Kemlu ke
UKP4)
Jumlah WNI/TKI yang
dideportasi
Memulang
kan 764
orang dari
Kuawit dan
Arab Saudi
427 orang
dari
Yordania
dan 304
dari
Malaysia.
(LAKIP
KEMLU
2009)
- (RPJMN) Memulangkan
28721 deportan
WNI/TKI
bermasalah dari
negara-negara
tujuan
penempatan TKI di
Timur Tengah dan
Asia Tenggara
(LAKIP KEMLU
2010)
Persentase penanganan
kasus WNI/HBI di luar
negeri yang dapat
diselesaikan.
90% (LAKIP
KEMLU
2009)
100% (LAKIP
KEMLU 2009)
95%. Pada tahun
2010 terdapat
kasus WNI/TKI
bermasalah di luar
negeri sejumlah
16.064 kasus.
Jumlah kasus
WNI/TKI
bermasalah yang
ditangani oleh
Perwakilan RI dan
Kementerian Luar
Negeri pada tahun
2010 adalah
sebanyak 15.766
kasus (LAKIP
KEMLU 2010)
63
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah sosialisasi
tentang pelayanan dan
perlindungan WNI dan
luar negeri (LAKIP KEMLU
2010)
6 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
6 kali sosialisasi
dan diseminasi.
Informasi melalui
media elektronik
(radio) di 15 (lima
belas) kota yang
merupakan
kantong-kantong
sumber TKI (Ciamis,
Lampung,
Banjarmasin,
Ponorogo,
Purwokerto,
Medan, Dumei,
Madura,
Singkawang,
mataram,
Sukabumi, Bali,
Blitung, tegal, Aceh
dan Mamuju)
(LAKIP KEMLU
2010).
E. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi
1 Penanganan Penyidikan
perkara tindak pidana
korupsi di Kejagung
(KEJAKSAAN)
145 perkara Jumlah penyidikan
perkara tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
di Kejagung
N/A 145 perkara 148 perkara N/A N/A
2 Penanganan Penuntutan
perkara tindak pidana
korupsi di Kejagung
(KEJAKSAAN)
145 perkara Jumlah perkara tindak
pidana korupsi yang
diselesaikan dalam tahap
penuntutan d Kejagung
N/A 145 perkara 48 perkara Tidak semua perkara dari hasil penyidikan
Tipikor diteruskan ke bidang penuntutan
dengan alasan :
1. Tidak cukup bukti dari berkas awal yang
ada yang dapat memenuhi unsur tindak
pidana sehingga perkara dihentikan, namun
apabila terdapat bukti baru perkara tersebut
dapat dibuka kembali.
2. Proses penyidikan dihentikan karena
setelah diproses bukan merupakan tindak
pidana.
3. Penanganan penyidikan Tipikor untuk
diproses dalam penuntutan di Tahun 2010,
masuk pada tahun 2011 sehingga sudah
lewat dari proses laporan di Tahun 2010.
N/A
64
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
3 Penanganan perkara
tindak pidana korupsi
dan Tindak Pidana
Khusus Lainnya di Kejati,
Kejari dan Cabjari
(KEJAKSAAN)
1400 perkara Meningkatnya
penyelesaian perkara
Tipikor yang cepat, tepat
dan akuntabel yang
dilaksanakan di seluruh
daerah jajaran Kejaksaan
di daerah
1.609
penyidikan
penangana
n perkara
Tindak
Pidana
Khusus
termasuk
perkara
Korupsi di
Kejagung,
Kejati,
Kejari dan
Cabjari
1.302
penangana
n
penuntutan
perkara
korupsi di
Kejagung,
Kejati,
Kejari dan
Cabjari
1.700 perkara Penyidikan : 2315
perkara
Penuntutan : 1715
perkara
N/A N/A
F. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor
1 Kegiatan Perancangan
Peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan kualitas RUU
dan peraturan
perundang-undangan di
bawah UU di DPR serta
tenaga fungsional
perancang peraturan
perundang-undangan
• Bidang politik, hukum
& keamanan
• Bidang keuangan dan
perbankan
• Bidang industri dan
perdagangan
• Bidang kesejahteraan
rakyat
• Bidang pertanahan,
tata ruang, dan LH
• Peraturan Perundang-
undangan di bidang
mekanisme perlindungan
saksi dan pelapor
• Peraturan Perundang-
undangan di bidang yg
mendorong
pemberantasan korupsi
•
Pembahasa
n 10 RUU
dan
penyusuna
n 18
naskah RPP
20% dari 12
RUU dan 10
RPP (3 RUU
dan 2 RPP)
Tercapai 25% yaitu
3 RUU dan 3 RPP,
RUU terdiri dari
1. Perubahan UU
Desaign Indurstri,
2. RUU peruba han
UU Paten,
3. RUU peruba han
UU Pengadilan
Anak.
1. RPP pelaks UU
Merek,
2. RPP Visa Ijin
masuk dan Ijin
Keimigrasian,
3. RPP Pelaks Hak
Cipta
Proses pembahasan suatu RUU dan RPP
melibatkan baik lintas instansi maupun
melibatkan lembaga legislative sehingga
keberhasilan dari kegiatan ini tidak
seluruhnya di bawah control Kemkuham
Dilingkungan pemerintah usulan suatu RUU
untuk menjadi prioritas dalam Prolegnas
harus disertai dengan naskah akademis dan
telah dilakukan harmonisasi antar instansi
K/L
65
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
G. Perampasan Aset Hasil Tipikor (Asset Recovery)
1 Kegiatan Peningkatan
Profesionalitas Tenaga
Teknis Peradilan dan
Aparatur Peradilan
(MA-RI)
2.402 org • Jumlah SDM
mendapatkan pelatihan
teknis peradilan dan
manajemen &
Kepemimpinan yang
memenuhi standar
kompetensi, tugas dan
kinerja Jmlh pelatihan
bagi Hakim/Hakim Adhoc
dan tenaga teknis lainnya
mengenai Tipikor, asset
recovery dll
• Jumlah kurikulum,
silabus, materi ajar yg
dikembangkan
berdasarkan kebutuhan
pelatihan
• Jumlah pengembangan
sistem diklat yang
terhubung dengan sistem
rekruitmen,
sistem pengawasan dan
sistem karir bagi
hakim dan aparatur
peradilan
Pelatihan
sertifikasi
Hakim
Tipikor 290
org dan
1.599 org
untuk
diklat
teknis
hukum dan
peradilan.
3.000 org 2.743 org Peserta yang direncanakan untuk ikut
pelatihan berhalangan hadir dengan alasan
kedinasan maupun kesehatan.
Menyusun daftar personil hakim sebagai
prioritas peserta pelaksanaan diklat.
2 Pelayanan Penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan dan Kerjasama
Hukum
10 kegiatan Meningkatnya kegiatan
kerjasama hukum dalam
kesepakatan MLA dalam
rangka penelusuran dan
pengembalian aset
negara hasi ltindak
pidana korupsi yang
disembunyikan di luar
negeri.
(Kejaksaan Agung)
N/A 7 kegiatan Telah dilakukan
kerjasama hukum
dalam rangka
proses penelusuran
dan pengembalian
asset negara hasil
tindak pidana
korupsi di
beberapa negara
yaitu di Singapura,
Belanda dan
Rumania
N/A N/A
66
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
H. Peningkatan Kepastian Hukum
1 Kegiatan Percepatan
peningkatan
penyelesaian perkara
(MA-RI)
10.500 pkr • Jumlah penyelesaian
perkara termasuk
perkara-perkara yg
menarik perhatian
masyarakat (KKN, HAM)
• Jumlah penyelesaian
minutasi perkara yg tepat
waktu.
• Terselenggaranya
pengelolaan
informasiAdministrasi
perkara secara akurat,
efektif dan efisien
• Tersedianya biaya
penyelesaian perkara
yang memadai
Penangana
n Perkara
20.820 pkr
dan putus
11.985
perkara
(jumlah
Hakim
Agung
berkurang
karena
masa purna
bakti).
10.000 pkr 13.891 pkr Adanya penambahan jumlah Hakim Agung
dan upaya percepatan penyelesaian perkara
dengan pengiriman berkas perkara kepada
pengadilan pengaju.
Sebagaimana Blue Print MA-RI, di masa yang
akan datang akan dibuat sistem pembatasan
perkara yang menyeleksi perkara-perkara
yang layak untuk ditangani sampai dengan
tingkat Mahkamah Agung (PK) dan
pemanfaatan teknologi informasi untuk
memantau alur penanganan perkara. Dari
1143 pkr tunggakan diselesaikan 801 perkara
oleh tim Kikis dan telah dibuat Template
putusan berbasis data base (utk percepatan
minutasi perkara) serta pengembangan
sistem data base utk mengontrol perkara yg
berusia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan
lokasi perkara
2 Kegiatan Manajemen
Peradilan Umum
(MA-RI)
145.000 pkr • Jmlh penyelesaian
administrasi perkara
(yg sederhana, dan tepat
waktu) di tingkat
Pertama dan Banding di
lingkungan
Peradilan Umum
• Jmlh penyelesaian
perkara yg kurang dari 6
bulan
• Jmlh penyampaian
berkas perkara Kasasi,
PK dan Grasi yang
lengkap dan tepat waktu
• Penyusunan kebijakan
mengenai
manajemen dan tata
laksana di
lingkungan Peradilan
Umum
Tingkat
Pertama:
• Perkara
yang
ditangani =
3.196.298
pkr
•
Putus=3.17
9.052 pkr
Tingkat
Banding:
• Perkara
yg
ditangani =
11.013 pkr
•
Putus=10.4
23 pkr
145.000 pkr Tingkat Pertama :
• Perkara yang
ditangani =
2.742.169 pkr
• Putus = 2.703.265
pkr
Tingkat Banding :
• Perkara yg
ditangani =13.488
pkr
• Putus = 10.795
pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding
67
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
3 Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama (MA-RI)
84.400 pkr • Jumlah penyelesaian
administrasi
perkara(yang sederhana,
dan tepat waktu) di
tingkat pertama dan
banding di
lingkunganPeradilan
Agama• Jumlah
penyelesaian perkara
yang kurangdari 6 (enam)
bulan• Jumlah
penyampaian berkas
perkarakasasi, PK dan
kesyariahan yang
lengkapdan tepat waktu
Penyusunan kebijakan
mengenaimanajemen
dan tata laksana di
lingkunganPeradilan
Agama
Tingkat
Pertama:•
Perkara
yang
ditangani =
330.984
pkr•
Putus=274.
545
pkrTingkat
Banding:•
Perkara yg
ditangani =
2.015 pkr•
Putus=1.83
7 pkr
80.000 pkr Tingkat Pertama :•
Perkara yang
ditangani: 377.382
pkr • Putus:
314.407 pkr
Tingkat Banding :•
Perkara yg
ditangani: 935 pkr
• Putus : 751 pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding.
4 Peningkatan Manajemen
Peradilan Militer
(MA-RI)
3.000 pkr • Jumlah penyelesaian
administrasi perka ra (yg
sederhana, dan tepat
waktu) di tingkat
Pertama & Banding di
lingkungan
Peradilan Peradilan
Militer
• Jumlah Penyelesaian
Perkara yang kurang
• dari 6 (enam) bulan
• Jumlah penyampaian
berkas perkara
Kasasi, PK dan Grasi yang
lengkap dan tepat waktu
• Penyusunan kebijakan
mengenai
manajemen dan tata
laksana di lingkungan
Peradilan Militer
Tingkat
Pertama:
• Perkara
yang
ditangani =
16.241 pkr
•
Putus=2.70
0 pkr
Tingkat
Banding:
• Perkara
yg
ditangani =
590 pkr
•
Putus=428
pkr
3.000 pkr Tingkat Pertama :
• Perkara yang
ditangani: 3.641
pkr
• Putus: 3.149 pkr
Tingkat Banding :
• Perkara yg
ditangani: 460 pkr
• Putus : 374 pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding.
68
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
5 Peningkatan Manajemen
Peradilan TUN
1.280 pkr • Jumlah penyelesaian
administrasi perka ra (yg
sederhana, dan tepat
waktu) di tingkat
Pertama & Banding di
lingkungan Peradilan
TUN• Jumlah
Penyelesaian Perkara
yang kurang dari 6
(enam) bulan• Jumlah
penyampaian berkas
perkara• Kasasi, PK dan
Grasi yang lengkap dan
tepat waktu•
Penyusunan kebijakan
mengenai manajemen
dan tata laksana di
lingkungan Peradilan
TUN
Tingkat
Pertama:•
Perkara
yang
ditangani =
3.331 pkr•
Putus=2.70
0
pkrTingkat
Banding:•
Perkara yg
ditangani =
823 pkr•
Putus=707
pkr
2.000 pkr Tingkat Pertama :•
Perkara yang
ditangani: 1.768
pkr • Putus: 1.107
pkr Tingkat
Banding :• Perkara
yg ditangani: 460
pkr • Putus : 374
pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding.
6 Kegiatan Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan
Meningkatkan
keharmonisan rancangan
peraturan perundang-
undangan tingkat pusat
bidang politik, hukum,
keamanan, keuangan,
perbankan, industri,
perdagangan, sumber
daya alam, riset,
teknologi, kesejahteraan
rakyat yang harmonis
• Bidang politik, hukum
& keamanan
• Bidang keuangan dan
perbankan
• Bidang industri dan
perdagangan
• Bidang kesejahteraan
rakyat
• Bidang pertanahan,
tata ruang, dan LH
• Peraturan perundang-
undangan di bidang
mekanisme perlindungan
saksi dan pelapor
• Peraturan perundang-
undangan di bidang yg
mendorong
pemberantasan korupsi
20% dari 219
permohonan
harmonisasi
Perat
PerUUan
• 140 peraturan
perUUan dapat
diharmonisasikan
(66%)
Masih menonjolnya ego sektoral atau ego
instansi sehingga proses harmonisasi
peraturan perUUan kadang-kadang sulit
untuk memperoleh kata sepakat
I. Penguatan perlindungan HAM
1 Kegiatan Kerjasama HAM Peningkatan kerjasama
dalam dan luar negeri
dlm rangka pemajuan
HAM dan harmonisasi
rancangan peraturan
Perundang-undangan
dalam perspektif HAM
serta Naskah Akademik
(NA) instrmnt HAM
internasional
Persentase harmonisasi
rancangan peraturan
perUUan dalam
perspektif HAM
100% 100% Masih belum ada RUU tersebut yang
disahkan
69
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah analisis laporan
pelaksanaan instrument
HAM Internasional dan
Naskah Akademik
instrument HAM
Internasional
6 instrmnt.
HAM
Internasional
dan 2 N.A
8 dan 6
Jumlah kerjasama luar
negeri dalam rang ka
pemajuan HAM
10 Negara/
NGO
5 negara dengan 11
kegiatan kerjasama
Jumlah kerjasama dalam
negeri dalam rangka
implementsi
HAM/RANHAM
440 pusat dan
daerah
276
2 Kegiatan Penguatan HAM Presentasi KL pemerinta
propinsi dan kabpaten/
ktayan telah mengikuti
pelatihan HAM
Jumlah program
pembelajaran HAM
10 8 program
pelatihan HAM
dengan peserta
320 orang orang.
Diinformasikan
juga terdapat
pelatihan HAM
yang
diselenggarakan
bekerjasama
dengan lembaga
lain sebanyak 7
angkatan dengan
peserta sebanyak
280 orang
Jumlah bahan ajar HAM 10 4 bahan ajar yaitu
berupa buku
Konsep Dasar
HAM, buku
Kewajiban dan
Tanggung Jawab
Negara, Modul ToT
bagi Fasilitator dan
Modul Pelatihan
HAM bagi Panitia
RANHAM
Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitator
pelatihan HAM
40 Tenaga
pembelajaran
sebanyak 13 orang
Jumlah pelatihan HAM 10
70
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah K/L atau daerah
yg telah melaksanakan
RAN HAM
sebanyak
47 di
tingkat K/L,
33 Provinsi
dan 427
kabupaten/
Kota telah
terbentuk
panitia RAN
HAM
34 kab/kota Belum ada kegiatan
karena RAN HAM
periode 2004-2009
telah selesai
Namun demikian
rancangan Perpres
sudah
disosialisasikan
kepada K/L,
Pemprov dan
Kab/kota
Perpres mengenai RAN HAM baru ditetapkan
2011
Jumlah penyuluh HAM 136 Terdapat 108 orang
penyuluh. Hal ini
dilakukan dengan
mengevaluasi
peserta dengan
megambil 3 orang
terbaik dari hasil
diseminasi HAM
3 Kegiatan Diseminasi HAM Meningkatnya Ke-
menterian/Lembaga,
Pemerintah Propinsi dan
Kab/Kota yang telah
memperoleh diseminasi
HAM
Jumlah evaluasi dan
pengembangan
diseminasi HAM
34 kab/kota 36 evaluasi
terhadap kegiatan
diseminasi HAM
Jumlah data HAM yg
diolah dari K/L, Prov, Kab
& Kota
156 47 K/L dan 6
provinsi
Jumlah evaluasi dan
laporan tentang HAM
156 47 K/L dan 6
provinsi evaluasi
dan laporan
tentang HAM
4 Kegiatan Informasi HAM Informasi yang dapat
diakses dari K/L, Provinsi
dan Kabupaten/Kota
tentang HAM
Jumlah akses jalur
informasi HAM melalui
penyediaan koneksi
internet
156 47 K/L dan 6
provinsi
Jumlah layanan informasi
melalui media cetak dan
elektronik
156 1000 eksemplar
majalah mediasi x 4
terbitan, 1000
esksemplar jurnal
HAM, 1000
eksemplar booklet,
1000 leaflet, 1
tlakshow di media
elektronik. Layanan
helpdesk yang
dilaksanakan setiap
hari kerja dan
layanan
perpustakaan.
71
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
5 Penyediaan dana
bantuan hukum di
Pengadilan Tingkat
Pertama (MA-RI)
35.865 pkr • Jumlah penyediaan
dana bantuan hukum di
Pengadilan Tingkat
Pertama• Kebijakan
mengenai bantuan
hukum bagimasyarakat
miskin dan
terpinggirkan• Jumlah
pembangunan atau
perbaikan
fungsioperasionalisasi
Zitting Plaatz
danpelaksanaan sidang
keliling untuk
menjangkausegenap
lapisan masyarakat
N/A 26.320 pkr N/A Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010
tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum
melalui petunjuk teknis menyebabkan
adanya keengganan pengadilan untuk
menyalurkan alokasi anggaran BH tersebut.
Akan disusun Juknis pelaksanaan SEMA
10/2010 dan akan diujicoba di beberapa
pengadilan percontohan.
6 Penyediaan dana
bantuan hukum di
Pengadilan Agama
(MA-RI)
388 satker • Penyediaan dana
prodeo di pengadilan
Tingkat Pertama
• Mengoptimalisasikan
fungsi pelaksanaan
sidang keliling untuk
menjangkau segenap
lapisan masyarakat
N/A 26.320 pkr Penyelesaian
perkara prodeo
sebanyak 4.823
dengan rincian
perkara cerai gugat
3.175, perkara
cerai talak 510, dan
perkara lain-lain
1.138
Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010
tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum
melalui petunjuk teknis menyebabkan
adanya keengganan pengadilan untuk
menyalurkan alokasi anggaran BH tersebut.
Telah disusun Juknis pelaksanaan SEMA
10/2010 di lingkungan peradilan agama dan
akan dilaksanakan di 46 pengadilan agama
sebagai percontohan.
7 Penyediaan dana
bantuan hukum di
Pengadilan Militer dan
TUN
23 satker Pelaksanaan sidang
keliling (hakim terbang)
untuk menjangkau
segenap lapisan
masyarakat
N/A 26.320 pkr N/A Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010
tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum
melalui petunjuk teknis menyebabkan
adanya keengganan pengadilan untuk
menyalurkan alokasi anggaran BH tersebut.
Akan disusun Juknis pelaksanaan SEMA
10/2010 dan akan diujicoba di beberapa
pengadilan percontohan.
8 Penanganan penyidikan
perkara pelanggaran
HAM Berat(KEJAKSAAN)
5 perkara Meningkatnya
penanganan penyidikan
perkara pelanggaran
HAM secara transparan
dan akuntabel
Nihil 5 perkara Nihil Dari hasil penyelidikan kasus pelanggaran
HAM yang Berat telah dilakukan oleh
Komnas HAM dan telah diserahkan
berkasnya kepada pihak Kejaksaan, namun
dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural
beracara di Kejaksaan maka berkas tersebut
telah dikembalikan kepada Komnas HAM
untuk diperbaiki. Pada tahun 2010
merupakan kedua kalinya berkas tersebut
dikembalikan ke Komnas HAM disertai
dengan petunjuk dari Jaksa Peneliti kasus
penanganan HAM Berat. Adapun kasus yang
dimaksud adalah : 1. Kasus Semanggi 1 dan
Semanggi 2 2. Kasus Wasior3. Kasus
penghilangan orang secara paksa4. Kasus G-
30S PKI5. Kasus Talangsari.
Diperlukan pembahasan antara pimpinan
kedua lembaga terkait tentang teknis
penanganan pelanggaran HAM Berat sesuai
dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.
9 Penanganan penuntutan
perkara pelanggaran
HAM Berat
(Kejaksaan Agung)
5 perkara Meningkatnya
penyelesaian penuntutan
perkara pelanggaran
HAM Berat
Nihil 5 perkara Nihil Dikarenakan belum ada hasil penyidikan
untuk penanganan pelanggaran HAM Berat,
maka belum ada yang ditindaklanjuti di
tahap penuntutan.
-
72
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
J. Pemberdayaan industri strategis pertahanan.
1 Pemberdayaan industri
strategis pertahanan
nasional
Meningkatnya
kemampuan produksi
industri pertahanan
dalam negeri yang
didukung oleh
tersedianya kajian
pengembangan peralatan
pertahanan dan
keamanan
* Jumlah produksi dan
jenis Alutsista yang
dipenuhi oleh Industri
dalam negeri
*
Pemenuha
n
kebutuhan
kendaraan
tempur TNI
melalui
Panser
Anoa
produksi PT
PINDAD
*
Meningkatnya
pemenuhan
Alutsista TNI
dan Alsus
Polri melalui
industri dalam
negeri
sebanyak
12,65%
* Pengadaan
peralatan dari
industri dalam
negeri (Kapal Cepat
Rudal, pesawat
patrol/angkut,
sistem radar,
munisi, peralatan
personnel, dll.)
* Proses litbang masing-masing institusi yang
masih berjalan sendiri-sendiri
* Meningkatkan peran Komite Kebijakan
Industri Pertahanan (KKIP) sebagai clearing
house untuk pengadaan Alutsista TNI dan
Alsus Polri serta untuk penyusunan kebijakan
yang mendukung terwujudnya revitalisasi
industri pertahanan
* Jumlah model dan/atau
prototype alat peralatan
pertahanan dan
keamanan
*
Penyusuna
n payung
hukum
pelaksanaa
n Pinjaman
Dalam
Negeri
untuk
mendukun
g
revitalisasi
industri
pertahanan
dalam
negeri
*
Terbentuknya
5 prototype
peralatan
pertahanan
dan
keamanan
oleh litbang
dalam negeri
* Modernisasi
Alutsista TNI yang
sudah tua oleh
Industri dalam
negeri (overhaul
KRI)
* Keterbatasan dana untuk melaksanakan
litbang
* Peningkatan kerja sama pengembangan
peralatan pertahanan dan keamanan antara
institusi di dalam negeri maupun kerja sama
pengembangan dengan Negara lain.
* Dimulainya
mekanisme
Pinjaman Dalam
Negeri untuk
pendanaan
kebutuhan
Alutsista TNI dan
Alut Polri oleh
industri
pertahanan dalam
negeri
* Kualitas produk yang masih belum
memenuhi kebutuhan user serta beberapa
penyerahan produk hasil industri dalam
negeri yang tidak tepat
* Inisiasi rencana
kerja sama
pengembangan
prototype pesawat
tempur RI-Korsel
* Pengembangan
prototype UAV,
platform KCR tipe-
40
73
Prioritas Lainnya
Bidang Perekonomian
74
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas Lainnya : BIDANG POLHUK & HANKAM A. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme
1. Penanganan terorisme Terlaksananya
penanganan perkara
terorisme yang didukung
oleh efektifitas operasi
militer selain perang,
operasi intelijen, forum
kemitraan polisi dan
masyarakat
* Jumlah dan cakupan
wilayah OMSP
*
Terlaksana
nya OMSP
di wilayah
perbatasa
n dan
rawan
konflik
* 30 %
Jumlah dan
cakupan
* Terlaksananya
OMSP di wilayah
perbatasan dan
rawan konflik
* Munculnya pelaku-pelaku aksi teror yang
berusia muda
* Peningkatan peran BNPT yang baru
terbentuk
* Jumlah forum
kemitraan
*
Terselengg
aranya
forum
kemitraan
di tingkat
desa dan
kecamata
n
* Terbentuk
41.000
forum
kemitraan
* Jumlah petugas
Polmas yang
berperan dalam
pemeliharaan
Kamtibnas
sebanyak 32.611
orang
* Pelayanan Polri kepada masyarakat belum
sepenuhnya tergelar sampai dengan
komunitas-komunitas terkecil yang didukung
dengan pelayanan kamtibmas prima
* Meningkatkan kerja sama internasional
* Penyelesaian kasus
tindak pidana terorisme
*
Pengungk
apan 10
perkara
tindak
pidana
terorisme
(Lampung,
Palemban
g, Jawa
Tengah)
* 100%
clearance
rate
* Sampai saat ini
sekitar 450 orang
teroris telah
ditangkap oleh
aparat kepolisian,
sekitar 360 orang
sudah diadili dan
dihukum (80%)
sampai dengan
semester III
* Pengungkapan
jaringan teroris
Noordin M. Top
* Peralatan Polri yang berbasis teknologi
belum tergelar sampai dengan komunitas-
komunitas pelayanan terdepan, sehingga
kemampuannya tidak sebanding dalam
melakukan deteksi kejahatan berdimensi
baru
* Merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Terorisme, serta
peraturan lain yang terkait
* Terwujudnya komunitas samapta di desa
dan kawasan sebagai bentuk peran serta
aktif dalam rangka menjaga keamanan
B. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme
1 Pelaksanaan
deradikalisasi untuk
menangkal terorisme
Terciptanya rasa aman
bagi masyarakat
* Meningkatnya kualitas
dan kuantitas operasi
penegakan ketertiban
*
Tercukupi
nya sarana
dan
prasarana
kebutuhan
operasi
penegakan
ketertiban
* 45% dari
kualitas dan
kuantitas
ideal
* Terbentuknya
Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme
* Kondisi geografis sejumlah daerah
berpotensi menjadi tempat persembunyian
dan pelatihan kaum teroris;
* Peningkatan peran BNPT yang baru
terbentuk
75
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
* Pelaksanaan
pembinaan masyarakat
dalam menangkal ATHG
*
Terlaksana
nya
pembinaa
n
masyaraka
t oleh
babinsa
* 45%
masyarakat
rawan yang
menerima
pembinaan
* Terlaksananya
pembinaan
masyarakat oleh
babinsa
* Kurang optimalnya penanganan korban
aksi teror;
* Melibatkan jajaran Pemda dan tokoh-tokoh
masyarakat/agama untuk pengawasan dan
deradikalisasi
* Efektifitas dan efisiensi
deteksi dini
*
Terungkap
nya
jaringan
terorisme
M. Jibril
* 30% dari
rasio ideal
* Pengungkapan
jaringan pelatihan
kelompok teroris
di NAD
* Belum optimalnya pelaksanaan program
deradikalisasi
C. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia
1 Peran Indonesia dalam
Reformasi PBB dan
Dewan Keamanan PBB
dan kontribusi Indonesia
dalam menjaga
Perdamaian Dunia
Meningkatnya partisipasi
Indonesia dalam setiap
forum PBB dan DK PBB
Jumlah prakarsa
Indonesia untuk
mendorong reformasi
Dewan Keamanan PBB
4 kali
prakarsa
(RPJMN)
3 kali prakarsa
(LAKIP KEMLU
2010)
Tidak mudah untuk dilaksanakan di tengah
kuatnya pengaruh negara-negara yang
menjadi anggota tetap DK PBB
Indonesia perlu terus melakukan berbagai
upaya untuk mendorong terlaksananya
reformasi DK-PBB. Konsistensi peran
Indonesia dalam hal ini akan membuat
Indonesia dilihat sebagai perwakilan negara
berkembang yang berani mengambil sikap di
dunia internasional.
Meningkatnya kerjasama
multilateral untuk
menjaga perdamaian
dunia dalam isu
keamanan internasional,
senjata pemusnah massal
dan senjata konvesional,
kejahatan lintas negara
dan terorisme
Jumlah koordinasi teknis 19 kali
(RPJMN)
7 kali
(LAKIP KEMLU
2010)
Belum maksimalnya koordinasi antar instansi
pemerintah dalam penyelenggaraan
hubungan luar negeri mengakibatkan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan masih kurang
optimal.
Perlu meningkatkan koordinasi antar uni di
lingkungan kementerian Luar Negeri,
instansi-instansi pemerintah terkait
termasuk daerah serta aktor-aktor non
pemerintah agar penyelenggaraan hubungan
luar negeri, khususnya diplomasi multilateral
Indonesia lebih efektif dan efisien.
Jumlah posisi pemri yang
disampaikan dalam
sidang internasional
2
(LAKIP
KEMLU
2009)
10 Posisi
(RPJMN)
7 Posisi (LAKIP
KEMLU)
Indonesia menjadi negara transit sebelum
meneruskan perjalanan ke negara tujuan
seperti Australia, Selandia Baru, dan negara-
negara maju lainnya. (RKP 2012)
- Indonesia terus terlibat aktif dalam
organisasi-organisasi PBB yang membahas
isu kejahatan lintas negara, misalnya United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- Dalam isu terorisme, perlu terus
mengembangkan kegiatan dialog lintas
agama di tingkat multilateral, regional,
maupun bilateral.
Jumlah partisipasi
Indonesia pada sidang
internasional yang
dihadiri
42 sidang
(LAKIP
KEMLU
2009)
7 kali
(RPJMN)
8 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerja sama
1
(LAKIP
KEMLU
2009)
0 (RPJMN) 8 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
76
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
D. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri
1 Perluasan,
Pengembangan dan
penguatan sistem
pelayanan warga (citizen
service)
Terlaksananya penguatan
sistem pelayanan warga
(citizen service)
Jumlah citizen service
yang diperkuat
18 (9 telah
ada, 9
penambah
an baru)
(LAKIP
KEMLU
2009)
24 (RPJMN) 24 (Laporan
Kemlu ke UKP4)
- Masih tumpang tindihnya regulasi,
- Belum optimalnya koordinasi antarinstansi
terkait,
- Tidak optimalnya penegakkan hukum,
- Perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan
peraturan,
- Beberapa negara penempatan belum
mempunyai peraturan perundangan tentang
ketenagakerjaan yang memadai, dan
beberapa negara lainnya beranggapan
bahwa pekerja rumah tangga merupakan
bagian dari keluarga atau merupakan
masalah perseorangan, bukan masalah
pemerintah atau negara.
- Belum adanya Mandatory Consular
Notifications (MCN) antara Indonesia dengan
negara-negara yang memiliki konsentrasi
WNI/TKI tinggi, misalnya dengan Malaysia
dan Arab Saudi. Indonesia baru memiliki
MCN dengan Australia.
- keterbatasan penampungan, tidak
memadainya bantuan dan advokasi hukum,
serta keterbatasan fasilitasi pemulangan.
Meningkatkan diplomasi terkait perjanjian
ketenagakerjaan, dan pemberian fasilitasi
penampungan, pemulangan, dan bantuan
hukum bagi WNI/BHI di luar negeri, serta
penguatan citizen service.
2 Pertemuan dan
perundingan dengan
negara sahabat
Terlaksananya
pertemuan dan
perundingan dengan
negara sahabat terkait
dengan perlindungan
WNI/BHI
Jumlah pertemuan
dengan negara sahabat
terkait perlindungan
WNI/HBI dengan negara
lain
5 kali
(RPJMN)
Jumlah penyelenggaraan
pertemuan dalam
kerangka pelayanan dan
perlindungan WNI/HBI
(LAKIP KEMLU 2010)
65 kali (LAKIP
KEMLU
2010)
65 kali (LAKIP
KEMLU 2010)
3 Penanganan kasus TKI di
luar negeri
Tertanganinya kasus TKI
di luar negeri
Tersedianya database
mengenai penyebaran
WNI terdaftar di seluruh
perwakilan di luar negeri
Database
WNI/HBI di
seluruh
perwakilan
(RPJMN)
75%. Pembuatan
database ini
berasal dari
laporan seluruh
perwakilan RI di
luar minggu
setiap minggunya
yang diinput
dalam aplikasi
database. (LAKIP
KEMLU 2010)
77
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah WNI/TKI yang
direpatriasi
Merepatri
asi 320
WNI asal
Papua dan
Papua
Barat dari
PNG
(LAKIP
KEMLU
2009)
(RPJMN)
3000 (INPRES
1 2010)
6928 orang WNI
(Laporan Kemlu
ke UKP4)
Jumlah WNI/TKI yang
dideportasi
Memulang
kan 764
orang dari
Kuawit
dan Arab
Saudi 427
orang dari
Yordania
dan 304
dari
Malaysia.
(LAKIP
KEMLU
2009)
- (RPJMN) Memulangkan
28721 deportan
WNI/TKI
bermasalah dari
negara-negara
tujuan
penempatan TKI
di Timur Tengah
dan Asia Tenggara
(LAKIP KEMLU
2010)
Persentase penanganan
kasus WNI/HBI di luar
negeri yang dapat
diselesaikan.
90%
(LAKIP
KEMLU
2009)
100% (LAKIP
KEMLU
2009)
95%. Pada tahun
2010 terdapat
kasus WNI/TKI
bermasalah di
luar negeri
sejumlah 16.064
kasus. Jumlah
kasus WNI/TKI
bermasalah yang
ditangani oleh
Perwakilan RI dan
Kementerian Luar
Negeri pada
tahun 2010
adalah sebanyak
15.766 kasus
(LAKIP KEMLU
2010)
78
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah sosialisasi
tentang pelayanan dan
perlindungan WNI dan
luar negeri (LAKIP KEMLU
2010)
6 kali (LAKIP
KEMLU
2010)
6 kali sosialisasi
dan diseminasi.
Informasi melalui
media elektronik
(radio) di 15 (lima
belas) kota yang
merupakan
kantong-kantong
sumber TKI
(Ciamis, Lampung,
Banjarmasin,
Ponorogo,
Purwokerto,
Medan, Dumei,
Madura,
Singkawang,
mataram,
Sukabumi, Bali,
Blitung, tegal,
Aceh dan
Mamuju) (LAKIP
KEMLU 2010).
E. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi
1 Penanganan Penyidikan
perkara tindak pidana
korupsi di Kejagung
(KEJAKSAAN)
145 perkara Jumlah penyidikan
perkara tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
di Kejagung
N/A 145 perkara 148 perkara N/A N/A
2 Penanganan Penuntutan
perkara tindak pidana
korupsi di Kejagung
(KEJAKSAAN)
145 perkara Jumlah perkara tindak
pidana korupsi yang
diselesaikan dalam tahap
penuntutan d Kejagung
N/A 145 perkara 48 perkara Tidak semua perkara dari hasil penyidikan
Tipikor diteruskan ke bidang penuntutan
dengan alasan :
1. Tidak cukup bukti dari berkas awal yang
ada yang dapat memenuhi unsur tindak
pidana sehingga perkara dihentikan, namun
apabila terdapat bukti baru perkara tersebut
dapat dibuka kembali.
2. Proses penyidikan dihentikan karena
setelah diproses bukan merupakan tindak
pidana.
3. Penanganan penyidikan Tipikor untuk
diproses dalam penuntutan di Tahun 2010,
masuk pada tahun 2011 sehingga sudah
lewat dari proses laporan di Tahun 2010.
N/A
79
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
3 Penanganan perkara
tindak pidana korupsi
dan Tindak Pidana
Khusus Lainnya di Kejati,
Kejari dan Cabjari
(KEJAKSAAN)
1400 perkara Meningkatnya
penyelesaian perkara
Tipikor yang cepat, tepat
dan akuntabel yang
dilaksanakan di seluruh
daerah jajaran Kejaksaan
di daerah
1.609
penyidikan
penangan
an perkara
Tindak
Pidana
Khusus
termasuk
perkara
Korupsi di
Kejagung,
Kejati,
Kejari dan
Cabjari
1.302
penangan
an
penuntuta
n perkara
korupsi di
Kejagung,
Kejati,
Kejari dan
Cabjari
1.700
perkara
Penyidikan : 2315
perkara
Penuntutan :
1715 perkara
N/A N/A
F. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor
1 Kegiatan Perancangan
Peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan kualitas RUU
dan peraturan
perundang-undangan di
bawah UU di DPR serta
tenaga fungsional
perancang peraturan
perundang-undangan
• Bidang politik, hukum
& keamanan
• Bidang keuangan dan
perbankan
• Bidang industri dan
perdagangan
• Bidang kesejahteraan
rakyat
• Bidang pertanahan,
tata ruang, dan LH
• Peraturan Perundang-
undangan di bidang
mekanisme perlindungan
saksi dan pelapor
• Peraturan Perundang-
undangan di bidang yg
mendorong
pemberantasan korupsi
•
Pembahas
an 10 RUU
dan
penyusuna
n 18
naskah
RPP
20% dari 12
RUU dan 10
RPP (3 RUU
dan 2 RPP)
Tercapai 25%
yaitu 3 RUU dan 3
RPP, RUU terdiri
dari
1. Perubahan UU
Desaign Indurstri,
2. RUU peruba
han UU Paten,
3. RUU peruba
han UU
Pengadilan Anak.
1. RPP pelaks UU
Merek,
2. RPP Visa Ijin
masuk dan Ijin
Keimigrasian,
3. RPP Pelaks Hak
Cipta
Proses pembahasan suatu RUU dan RPP
melibatkan baik lintas instansi maupun
melibatkan lembaga legislative sehingga
keberhasilan dari kegiatan ini tidak
seluruhnya di bawah control Kemkuham
Dilingkungan pemerintah usulan suatu RUU
untuk menjadi prioritas dalam Prolegnas
harus disertai dengan naskah akademis dan
telah dilakukan harmonisasi antar instansi
K/L
80
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
G. Perampasan Aset Hasil Tipikor (Asset Recovery)
1 Kegiatan Peningkatan
Profesionalitas Tenaga
Teknis Peradilan dan
Aparatur Peradilan
(MA-RI)
2.402 org • Jumlah SDM
mendapatkan pelatihan
teknis peradilan dan
manajemen &
Kepemimpinan yang
memenuhi standar
kompetensi, tugas dan
kinerja Jmlh pelatihan
bagi Hakim/Hakim Adhoc
dan tenaga teknis lainnya
mengenai Tipikor, asset
recovery dll
• Jumlah kurikulum,
silabus, materi ajar yg
dikembangkan
berdasarkan kebutuhan
pelatihan
• Jumlah pengembangan
sistem diklat yang
terhubung dengan sistem
rekruitmen,
sistem pengawasan dan
sistem karir bagi
hakim dan aparatur
peradilan
Pelatihan
sertifikasi
Hakim
Tipikor
290 org
dan 1.599
org untuk
diklat
teknis
hukum
dan
peradilan.
3.000 org 2.743 org Peserta yang direncanakan untuk ikut
pelatihan berhalangan hadir dengan alasan
kedinasan maupun kesehatan.
Menyusun daftar personil hakim sebagai
prioritas peserta pelaksanaan diklat.
2 Pelayanan Penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan dan Kerjasama
Hukum
10 kegiatan Meningkatnya kegiatan
kerjasama hukum dalam
kesepakatan MLA dalam
rangka penelusuran dan
pengembalian aset
negara hasi ltindak
pidana korupsi yang
disembunyikan di luar
negeri.
(Kejaksaan Agung)
N/A 7 kegiatan Telah dilakukan
kerjasama hukum
dalam rangka
proses
penelusuran dan
pengembalian
asset negara hasil
tindak pidana
korupsi di
beberapa negara
yaitu di
Singapura,
Belanda dan
Rumania
N/A N/A
81
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
H. Peningkatan Kepastian Hukum
1 Kegiatan Percepatan
peningkatan
penyelesaian perkara
(MA-RI)
10.500 pkr • Jumlah penyelesaian
perkara termasuk
perkara-perkara yg
menarik perhatian
masyarakat (KKN, HAM)
• Jumlah penyelesaian
minutasi perkara yg tepat
waktu.
• Terselenggaranya
pengelolaan
informasiAdministrasi
perkara secara akurat,
efektif dan efisien
• Tersedianya biaya
penyelesaian perkara
yang memadai
Penangan
an Perkara
20.820 pkr
dan putus
11.985
perkara
(jumlah
Hakim
Agung
berkurang
karena
masa
purna
bakti).
10.000 pkr 13.891 pkr Adanya penambahan jumlah Hakim Agung
dan upaya percepatan penyelesaian perkara
dengan pengiriman berkas perkara kepada
pengadilan pengaju.
Sebagaimana Blue Print MA-RI, di masa yang
akan datang akan dibuat sistem pembatasan
perkara yang menyeleksi perkara-perkara
yang layak untuk ditangani sampai dengan
tingkat Mahkamah Agung (PK) dan
pemanfaatan teknologi informasi untuk
memantau alur penanganan perkara. Dari
1143 pkr tunggakan diselesaikan 801 perkara
oleh tim Kikis dan telah dibuat Template
putusan berbasis data base (utk percepatan
minutasi perkara) serta pengembangan
sistem data base utk mengontrol perkara yg
berusia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan
lokasi perkara
2 Kegiatan Manajemen
Peradilan Umum
(MA-RI)
145.000 pkr • Jmlh penyelesaian
administrasi perkara
(yg sederhana, dan tepat
waktu) di tingkat
Pertama dan Banding di
lingkungan
Peradilan Umum
• Jmlh penyelesaian
perkara yg kurang dari 6
bulan
• Jmlh penyampaian
berkas perkara Kasasi,
PK dan Grasi yang
lengkap dan tepat waktu
• Penyusunan kebijakan
mengenai
manajemen dan tata
laksana di
lingkungan Peradilan
Umum
Tingkat
Pertama:
• Perkara
yang
ditangani
=
3.196.298
pkr
•
Putus=3.1
79.052 pkr
Tingkat
Banding:
• Perkara
yg
ditangani
= 11.013
pkr
•
Putus=10.
423 pkr
145.000 pkr Tingkat Pertama :
• Perkara yang
ditangani =
2.742.169 pkr
• Putus =
2.703.265 pkr
Tingkat Banding :
• Perkara yg
ditangani =13.488
pkr
• Putus = 10.795
pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding
82
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
3 Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama (MA-RI)
84.400 pkr • Jumlah penyelesaian
administrasi
perkara(yang sederhana,
dan tepat waktu) di
tingkat pertama dan
banding di
lingkunganPeradilan
Agama• Jumlah
penyelesaian perkara
yang kurangdari 6 (enam)
bulan• Jumlah
penyampaian berkas
perkarakasasi, PK dan
kesyariahan yang
lengkapdan tepat waktu
Penyusunan kebijakan
mengenaimanajemen
dan tata laksana di
lingkunganPeradilan
Agama
Tingkat
Pertama:•
Perkara
yang
ditangani
= 330.984
pkr•
Putus=274
.545
pkrTingkat
Banding:•
Perkara yg
ditangani
= 2.015
pkr•
Putus=1.8
37 pkr
80.000 pkr Tingkat Pertama
:• Perkara yang
ditangani:
377.382 pkr •
Putus: 314.407
pkr Tingkat
Banding :•
Perkara yg
ditangani: 935 pkr
• Putus : 751 pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding.
4 Peningkatan Manajemen
Peradilan Militer
(MA-RI)
3.000 pkr • Jumlah penyelesaian
administrasi perka ra (yg
sederhana, dan tepat
waktu) di tingkat
Pertama & Banding di
lingkungan
Peradilan Peradilan
Militer
• Jumlah Penyelesaian
Perkara yang kurang
• dari 6 (enam) bulan
• Jumlah penyampaian
berkas perkara
Kasasi, PK dan Grasi yang
lengkap dan tepat waktu
• Penyusunan kebijakan
mengenai
manajemen dan tata
laksana di lingkungan
Peradilan Militer
Tingkat
Pertama:
• Perkara
yang
ditangani
= 16.241
pkr
•
Putus=2.7
00 pkr
Tingkat
Banding:
• Perkara
yg
ditangani
= 590 pkr
•
Putus=428
pkr
3.000 pkr Tingkat Pertama :
• Perkara yang
ditangani: 3.641
pkr
• Putus: 3.149 pkr
Tingkat Banding :
• Perkara yg
ditangani: 460 pkr
• Putus : 374 pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding.
83
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
5 Peningkatan Manajemen
Peradilan TUN
1.280 pkr • Jumlah penyelesaian
administrasi perka ra (yg
sederhana, dan tepat
waktu) di tingkat
Pertama & Banding di
lingkungan Peradilan
TUN• Jumlah
Penyelesaian Perkara
yang kurang dari 6
(enam) bulan• Jumlah
penyampaian berkas
perkara• Kasasi, PK dan
Grasi yang lengkap dan
tepat waktu•
Penyusunan kebijakan
mengenai manajemen
dan tata laksana di
lingkungan Peradilan
TUN
Tingkat
Pertama:•
Perkara
yang
ditangani
= 3.331
pkr•
Putus=2.7
00
pkrTingkat
Banding:•
Perkara yg
ditangani
= 823 pkr•
Putus=707
pkr
2.000 pkr Tingkat Pertama
:• Perkara yang
ditangani: 1.768
pkr • Putus: 1.107
pkr Tingkat
Banding :•
Perkara yg
ditangani: 460 pkr
• Putus : 374 pkr
N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di
tingkat pertama dan banding.
6 Kegiatan Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan
Meningkatkan
keharmonisan rancangan
peraturan perundang-
undangan tingkat pusat
bidang politik, hukum,
keamanan, keuangan,
perbankan, industri,
perdagangan, sumber
daya alam, riset,
teknologi, kesejahteraan
rakyat yang harmonis
• Bidang politik, hukum
& keamanan
• Bidang keuangan dan
perbankan
• Bidang industri dan
perdagangan
• Bidang kesejahteraan
rakyat
• Bidang pertanahan,
tata ruang, dan LH
• Peraturan perundang-
undangan di bidang
mekanisme perlindungan
saksi dan pelapor
• Peraturan perundang-
undangan di bidang yg
mendorong
pemberantasan korupsi
20% dari 219
permohonan
harmonisasi
Perat
PerUUan
• 140 peraturan
perUUan dapat
diharmonisasikan
(66%)
Masih menonjolnya ego sektoral atau ego
instansi sehingga proses harmonisasi
peraturan perUUan kadang-kadang sulit
untuk memperoleh kata sepakat
I. Penguatan perlindungan HAM
1 Kegiatan Kerjasama HAM Peningkatan kerjasama
dalam dan luar negeri
dlm rangka pemajuan
HAM dan harmonisasi
rancangan peraturan
Perundang-undangan
dalam perspektif HAM
serta Naskah Akademik
(NA) instrmnt HAM
internasional
Persentase harmonisasi
rancangan peraturan
perUUan dalam
perspektif HAM
100% 100% Masih belum ada RUU tersebut yang
disahkan
84
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah analisis laporan
pelaksanaan instrument
HAM Internasional dan
Naskah Akademik
instrument HAM
Internasional
6 instrmnt.
HAM
Internasional
dan 2 N.A
8 dan 6
Jumlah kerjasama luar
negeri dalam rang ka
pemajuan HAM
10 Negara/
NGO
5 negara dengan
11 kegiatan
kerjasama
Jumlah kerjasama dalam
negeri dalam rangka
implementsi
HAM/RANHAM
440 pusat
dan daerah
276
2 Kegiatan Penguatan HAM Presentasi KL pemerinta
propinsi dan kabpaten/
ktayan telah mengikuti
pelatihan HAM
Jumlah program
pembelajaran HAM
10 8 program
pelatihan HAM
dengan peserta
320 orang orang.
Diinformasikan
juga terdapat
pelatihan HAM
yang
diselenggarakan
bekerjasama
dengan lembaga
lain sebanyak 7
angkatan dengan
peserta sebanyak
280 orang
Jumlah bahan ajar HAM 10 4 bahan ajar yaitu
berupa buku
Konsep Dasar
HAM, buku
Kewajiban dan
Tanggung Jawab
Negara, Modul
ToT bagi
Fasilitator dan
Modul Pelatihan
HAM bagi Panitia
RANHAM
Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitator
pelatihan HAM
40 Tenaga
pembelajaran
sebanyak 13
orang
Jumlah pelatihan HAM 10
85
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah K/L atau daerah
yg telah melaksanakan
RAN HAM
sebanyak
47 di
tingkat
K/L, 33
Provinsi
dan 427
kabupaten
/Kota
telah
terbentuk
panitia
RAN HAM
34 kab/kota Belum ada
kegiatan karena
RAN HAM periode
2004-2009 telah
selesai Namun
demikian
rancangan
Perpres sudah
disosialisasikan
kepada K/L,
Pemprov dan
Kab/kota
Perpres mengenai RAN HAM baru ditetapkan
2011
Jumlah penyuluh HAM 136 Terdapat 108
orang penyuluh.
Hal ini dilakukan
dengan
mengevaluasi
peserta dengan
megambil 3 orang
terbaik dari hasil
diseminasi HAM
3 Kegiatan Diseminasi HAM Meningkatnya Ke-
menterian/Lembaga,
Pemerintah Propinsi dan
Kab/Kota yang telah
memperoleh diseminasi
HAM
Jumlah evaluasi dan
pengembangan
diseminasi HAM
34 kab/kota 36 evaluasi
terhadap kegiatan
diseminasi HAM
Jumlah data HAM yg
diolah dari K/L, Prov, Kab
& Kota
156 47 K/L dan 6
provinsi
Jumlah evaluasi dan
laporan tentang HAM
156 47 K/L dan 6
provinsi evaluasi
dan laporan
tentang HAM
4 Kegiatan Informasi HAM Informasi yang dapat
diakses dari K/L, Provinsi
dan Kabupaten/Kota
tentang HAM
Jumlah akses jalur
informasi HAM melalui
penyediaan koneksi
internet
156 47 K/L dan 6
provinsi
86
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah layanan informasi
melalui media cetak dan
elektronik
156 1000 eksemplar
majalah mediasi x
4 terbitan, 1000
esksemplar jurnal
HAM, 1000
eksemplar
booklet, 1000
leaflet, 1 tlakshow
di media
elektronik.
Layanan helpdesk
yang dilaksanakan
setiap hari kerja
dan layanan
perpustakaan.
5 Penyediaan dana
bantuan hukum di
Pengadilan Tingkat
Pertama (MA-RI)
35.865 pkr • Jumlah penyediaan
dana bantuan hukum di
Pengadilan Tingkat
Pertama• Kebijakan
mengenai bantuan
hukum bagimasyarakat
miskin dan
terpinggirkan• Jumlah
pembangunan atau
perbaikan
fungsioperasionalisasi
Zitting Plaatz
danpelaksanaan sidang
keliling untuk
menjangkausegenap
lapisan masyarakat
N/A 26.320 pkr N/A Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010
tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum
melalui petunjuk teknis menyebabkan
adanya keengganan pengadilan untuk
menyalurkan alokasi anggaran BH tersebut.
Akan disusun Juknis pelaksanaan SEMA
10/2010 dan akan diujicoba di beberapa
pengadilan percontohan.
6 Penyediaan dana
bantuan hukum di
Pengadilan Agama
(MA-RI)
388 satker • Penyediaan dana
prodeo di pengadilan
Tingkat Pertama
• Mengoptimalisasikan
fungsi pelaksanaan
sidang keliling untuk
menjangkau segenap
lapisan masyarakat
N/A 26.320 pkr Penyelesaian
perkara prodeo
sebanyak 4.823
dengan rincian
perkara cerai
gugat 3.175,
perkara cerai
talak 510, dan
perkara lain-lain
1.138
Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010
tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum
melalui petunjuk teknis menyebabkan
adanya keengganan pengadilan untuk
menyalurkan alokasi anggaran BH tersebut.
Telah disusun Juknis pelaksanaan SEMA
10/2010 di lingkungan peradilan agama dan
akan dilaksanakan di 46 pengadilan agama
sebagai percontohan.
7 Penyediaan dana
bantuan hukum di
Pengadilan Militer dan
TUN
23 satker Pelaksanaan sidang
keliling (hakim terbang)
untuk menjangkau
segenap lapisan
masyarakat
N/A 26.320 pkr N/A Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010
tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum
melalui petunjuk teknis menyebabkan
adanya keengganan pengadilan untuk
menyalurkan alokasi anggaran BH tersebut.
Akan disusun Juknis pelaksanaan SEMA
10/2010 dan akan diujicoba di beberapa
pengadilan percontohan.
87
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
8 Penanganan penyidikan
perkara pelanggaran
HAM Berat(KEJAKSAAN)
5 perkara Meningkatnya
penanganan penyidikan
perkara pelanggaran
HAM secara transparan
dan akuntabel
Nihil 5 perkara Nihil Dari hasil penyelidikan kasus pelanggaran
HAM yang Berat telah dilakukan oleh
Komnas HAM dan telah diserahkan
berkasnya kepada pihak Kejaksaan, namun
dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural
beracara di Kejaksaan maka berkas tersebut
telah dikembalikan kepada Komnas HAM
untuk diperbaiki. Pada tahun 2010
merupakan kedua kalinya berkas tersebut
dikembalikan ke Komnas HAM disertai
dengan petunjuk dari Jaksa Peneliti kasus
penanganan HAM Berat. Adapun kasus yang
dimaksud adalah : 1. Kasus Semanggi 1 dan
Semanggi 2 2. Kasus Wasior3. Kasus
penghilangan orang secara paksa4. Kasus G-
30S PKI5. Kasus Talangsari.
Diperlukan pembahasan antara pimpinan
kedua lembaga terkait tentang teknis
penanganan pelanggaran HAM Berat sesuai
dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.
9 Penanganan penuntutan
perkara pelanggaran
HAM Berat
(Kejaksaan Agung)
5 perkara Meningkatnya
penyelesaian penuntutan
perkara pelanggaran
HAM Berat
Nihil 5 perkara Nihil Dikarenakan belum ada hasil penyidikan
untuk penanganan pelanggaran HAM Berat,
maka belum ada yang ditindaklanjuti di
tahap penuntutan.
-
J. Pemberdayaan industri strategis pertahanan.
1 Pemberdayaan industri
strategis pertahanan
nasional
Meningkatnya
kemampuan produksi
industri pertahanan
dalam negeri yang
didukung oleh
tersedianya kajian
pengembangan peralatan
pertahanan dan
keamanan
* Jumlah produksi dan
jenis Alutsista yang
dipenuhi oleh Industri
dalam negeri
*
Pemenuha
n
kebutuhan
kendaraan
tempur
TNI
melalui
Panser
Anoa
produksi
PT PINDAD
*
Meningkatny
a
pemenuhan
Alutsista TNI
dan Alsus
Polri melalui
industri
dalam negeri
sebanyak
12,65%
* Pengadaan
peralatan dari
industri dalam
negeri (Kapal
Cepat Rudal,
pesawat
patrol/angkut,
sistem radar,
munisi, peralatan
personnel, dll.)
* Proses litbang masing-masing institusi yang
masih berjalan sendiri-sendiri
* Meningkatkan peran Komite Kebijakan
Industri Pertahanan (KKIP) sebagai clearing
house untuk pengadaan Alutsista TNI dan
Alsus Polri serta untuk penyusunan kebijakan
yang mendukung terwujudnya revitalisasi
industri pertahanan
* Jumlah model dan/atau
prototype alat peralatan
pertahanan dan
keamanan
*
Penyusuna
n payung
hukum
pelaksana
an
Pinjaman
Dalam
Negeri
untuk
mendukun
g
revitalisasi
industri
pertahana
n dalam
negeri
*
Terbentukny
a 5
prototype
peralatan
pertahanan
dan
keamanan
oleh litbang
dalam negeri
* Modernisasi
Alutsista TNI yang
sudah tua oleh
Industri dalam
negeri (overhaul
KRI)
* Keterbatasan dana untuk melaksanakan
litbang
* Peningkatan kerja sama pengembangan
peralatan pertahanan dan keamanan antara
institusi di dalam negeri maupun kerja sama
pengembangan dengan Negara lain.
88
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
* Dimulainya
mekanisme
Pinjaman Dalam
Negeri untuk
pendanaan
kebutuhan
Alutsista TNI dan
Alut Polri oleh
industri
pertahanan
dalam negeri
* Kualitas produk yang masih belum
memenuhi kebutuhan user serta beberapa
penyerahan produk hasil industri dalam
negeri yang tidak tepat
* Inisiasi rencana
kerja sama
pengembangan
prototype
pesawat tempur
RI-Korsel
* Pengembangan
prototype UAV,
platform KCR
tipe-40
89
Prioritas Lainnya
Bidang Kesejahteraan Rakyat
90
MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Prioritas Lainnya : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT A. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010
1 Pelayanan Kesehatan
Jemaah Haji2)
Distribusi vaksin mengalami keterlambatan.
Hal ini dikarenakan pengadaan vaksin oleh
Kemkes untuk jemaah haji tidak termasuk
dalam list jenis vaksin halal yang dikeluarkan
oleh MUI
Diupayakan segera menarik kembali
pengadaan vaksin dan menggantinya dengan
vaksin halal
a. Pelayanan kesehatan
kepada jamaah haji3)
1.050.000 orang Pelayanan kesehatan
kepada jamaah haji a)
-- 210,000 210,000
b. Kab/Kota yang
melaksanakan
pemeriksaan dan
pembinaan kesehatan
haji sesuai standar
(persen) 3)
100 persen Persentase Kab/Kota
yang melaksanakan
pemeriksaan dan
pembinaan kesehatan
haji sesuai standar b)
-- 50 30
2 Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan, Ibadah
Haji dan Umrah
Masih adanya keluhan terhadap pelayanan
ibadah haji dikarenakan belum adanya
standar pelayanan minimum (SPM) ibadah
haji dan umrah
Diupayakan untuk segera merumuskan dan
menetapkan SPM ibadah haji dan umrah
a. Pelaksanaan
Pembinaan Ibadah Haji
dan Umrah (Provinsi)
33 Pelaksanaan Pembinaan
Ibadah Haji dan Umrah
(Provinsi)
100% 33 100%
b. Pelayanan Ibadah Haji
(Jamaah)
221,000 Pelayanan Ibadah haji
(jemaah)
100% 221,000 100%
c. Pelaksanaan
Pengelolaan biaya
penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah
(kegiatan)
34 100% 34 100%
B. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1 Peningkatan Kualitas
Kerukunan Umat
Beragama
1.Dana Operasional FKUB
Tk.Provinsi (FKUB)
33 Dana Operasional FKUB
TK Provinsi
100% 33 100% Pertama, Sekber PKUB belum terbentuk di
semua provinsi dan FKUB di semua
kabupaten/kota. Kedua, FKUB belum
berjalan efektif karena minimnya dana
operasional
Diupayakan untuk segera membangun
Sekber PKUB sejumlah 30 unit dan
pembentukan FKUB di 461 kabupaten/kota,
serta peningkatan efektivitas FKUB melalui
peningkatan dana operasional
91
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2. Dana Operasional
FKUB TK. Kabupaten
(FKUB)
461 Dana operasional FKUB
Yk Kab/Kota
100% 150 100%
3. Pembangunan Sekber
FKUB Tk.Kab/Kota (Unit)
30 Pembangunan Sakber
FKUB (unit)
100% 15 100%
4. Pemulihan
Pascakonflik (kegiatan)
15 Pemulihan Pasca Konflik 100% 1 100%
C. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun (1. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan
yang kreatif dan efektif, 2. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, 3. Peningkatan kapasitas pemerintah & pemangku kepentingan pariwisata lokal utk mencapai
tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yg kompetitif di kawasan Asia)
1 Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Belum optimalnya kesiapan destinasi
pariwisata yang disebabkan antara lain oleh
belum meratanya pembangunan
kepariwisataan antardaerah dan kawasan,
kurang memadainya sarana dan prasarana
menuju destinasi pariwisata
- Pengembangan destinasi pariwisata
berbasis budaya, alam, bahari, dan olahraga;
- Pen yebaran pengembangan destinasi
pariwisata di luar Jawa dan Bali termasuk
pengembangan destinasi pariwisata di pulau-
pulau perbatasan dan terpencil; - Fasilitasi
kemitraan dengan sektor terkait dalam
upaya peningkatan kenyamanan dan
kemudahan akses di destinasi wisata; -
Pengembangan sistem informasi pariwisata
yang terintegrasi di pusat dan daerah
1.1. Pengembangan Daya
Tarik Pariwisata
29 daya tarik Jumlah daya tarik wisata
alam, bahari dan budaya
7 7
1.2. Peningkatan PNPM
Mandiri bidang
Pariwisata
822 desa wisata Jumlah desa wisata 200 200
1.3. Pengembangan Usaha,
Industri dan Investasi
Pariwisata
7 daerah Jumlah daerah yang
memiliki profil investasi
pariwisata
5 5
15 DMO Jumlah destination
management
organization/DMO
(buah)
2 2
1.4. Pengembangan
Standardisasi Pariwisata
6 standard kompetensi Jumlah standard
kompetensi pariwisata
8 8
6 standard usaha Jumlah standard usaha
pariwisata
6 6
5 ribu orang Jumlah tenaga kerja yang
memiliki sertifikasi
tenaga kerja bidang
pariwisata (ribu orang)
10 10
92
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
1.5. Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Direktorat
Jenderal Pengembangan
Destinasi Pariwisata
25 dukungan fasilitas
pariwisata
Jumlah dukungan fasilitas
pariwisata
(daya tarik)
7 7
2 Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Belum optimalnya pemasaran pariwisata
yang disebabkan antara lain oleh kurangnya
pemanfaatan media baik elektronik, cetak
maupun yang berbasis teknologi informasi
sebagai sarana promosi, belum optimalnya
pemda dalam mendukung promosi
daerahnya sebagai destinasi wisata, dan
masih terdapat berbagai peraturan daerah
yang menghambat pengembangan
pariwisata
- Peningkatan pemanfaatan berbagai media
dan teknologi informasi sebagai sarana
promosi pariwisata; - Pengembangan
kerjasama pemasaran dan promosi
pariwisata dengan lembaga terkait di dalam
dan di luar, terutama kerjasama antar
travel-agent dan antar tour operator di
dalam maupun di luar negeri;
2.1. Peningkatan Promosi
Pariwisata Luar Negeri
64 event Jumlah partisipasi pada
bursa pariwisata
internasional,
pelaksanaan misi
penjualan (sales mission),
dan pendukungan
penyelenggaraan festival
72 78
15 ITPPO Jumlah Penyelenggaraan
Perwakilan Promosi
Pariwisata Indonesia
(Indonesia Tourism
Promotion
Representative
Officers)di Luar Negeri
12 12
2.2. Peningkatan Promosi
Pariwisata Dalam Negeri
73 event Jumlah penyelenggaraan
promosi langsung (direct
promotion), dan
penyelenggaraan event
pariwisata berskala
nasional dan
internasional.
43 47
2.3. Pengembangan Informasi
Pasar Pariwisata
11 naskah Jumlah naskah analisa
pengembangan informasi
pasar nusantara
23 23
17 naskah Jumlah naskah analisa
pengembangan informasi
pasar mancanegara
93
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2.4. Peningkatan Publikasi
Pariwisata
1,25 juta eksemplar Jumlah Pembuatan dan
Pengadaan Bahan
Promosi Cetak (Juta
eksemplar)
0.9 0.9
165 ribu keping Jumlah Pembuatan dan
Pengadaan Bahan
Promosi Elektronik (ribu
keeping)
90 90
2.5. Peningkatan Pertemuan,
Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran
(Meeting, Incentive
Travel, Conference, and
Exhibition/MICE)
8 event Jumlah Promosi pada
International MICE Event
12 12
50 event Jumlah Pendukungan
Event MICE
56 56
3 Pengembangan Sumber
Daya Kebudayaan dan
Pariwisata
Belum optimalnya kemitraan antar pelaku
pariwisata yang disebabkan terutama oleh
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra
dan antarlembaga, pusat dan daerah dalam
peningkatan daya saing sumber daya
manusia (SDM) pariwisata.
Pengembangan profesionalisme sumber
daya manusia di bidang pariwisata
3.1. Pengembangan SDM
Kebudayaan dan
Pariwisata
1200 orang Jumlah sumber daya
yang dilatih di bidang
kebudayaan dan
kepariwisataan (orang)
1,150 1,150
3.2. Pengembangan
Pendidikan Tinggi Bidang
Pariwisata
1490 orang Jumlah lulusan
pendidikan pariwisata
(orang) di 4 UPT
pendidikan tinggi
pariwisata
1241 1241
94
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
G. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan LPNK lainnya
1.5 Penyusunan dan
harmonisasi kebijakan
perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan
Meningkatnya jumlah
kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak
kekerasan
Jumlah kebijakan
perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan
1)
Terbitnya
Peraturan
Menteri
Negara
Pemberda
yaan
Perempua
n dan
Perlindung
an Anak
No. 1
Tahun
2010
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Bidang
Layanan
Terpadu
bagi
Perempua
n dan
Anak
Korban
Kekerasan;
2) Ruang
Pelayanan
Khusus
(RPK) atau
Unit
Pelayanan
5 Pedoman
Pelibatan Laki-laki
Dalam
Pencegahan
Kekerasan
-- --
Pedoman
Pelaksanaan
Bantuan Hukum
bagi Korban
Kekerasan
-- --
95
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Pedoman
Penjangkauan
Perempuan dan
Anak Korban
Kekerasan
-- --
Pedoman
Penanganan
Pengaduan
Perempuan dan
Anak Korban
Kekerasan
-- --
Jumlah K/L dan pemda
yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan
perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan
3 Advokasi tentang
penerapan
kebijakan
perlindungan
perempuan
kepada
Kementerian
Hukum dan HAM,
Kementerian
Sosial, dan Polri
-- --
6 Advokasi tentang
penerapan
kebijakan
perlindungan
perempuan
kepada Provinsi
Papua, Papua
Barat, Maluku,
Maluku Utara,
NTT, NTB,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Barat,
Sulawesi
Tenggara,
Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara,
Gorontalo, Jawa
Timur, dan DKI
Jakarta
-- --
1.6 Penyusunan dan
harmonisasi kebijakan
penyusunan data gender
Meningkatnya jumlah
kebijakan penerapan
sistem data gender
Jumlah kebijakan
penerapan sistem data
gender
-- 2 Pedoman
Pengelolaan Data
Gender di KPP
dan PA
-- --
96
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah K/L dan pemda
yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan
penerapan sistem data
terpilah gender
1 Advokasi tentang
penerapan sistem
data gender
kepada
Kementerian
Kominfo dan BPS
-- --
1.7 Penyusunan dan
harmonisasi kebijakan
perlindungan tenaga
kerja perempuan
Meningkatnya jumlah
kebijakan perlindungan
tenaga kerja perempuan
Jumlah kebijakan
perlindungan tenaga
kerja perempuan
Kebijakan
Bina
Keluarga
TKI, dan
masalah
lansia dan
penyanda
ng cacat
sebagai
salah satu
rencana
tindak
percepata
n sasaran
program
keadilan
untuk
semua
pada
Inpres No.
3 Tahun
2010
tentang
Program
Pembangu
nan yang
Berkeadila
n
1 Peraturan
Menteri Negara
PP dan PA Nomor
20Tahun 2010
tentang Panduan
Umum Bina
Keluarga TKI
-- --
Jumlah K/L dan pemda
yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan
perlindungan tenaga
kerja perempuan
1 Advokasi tentang
penerapan
kebijakan
perlindungan TK
perempuan
kepada
Kementerian
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
-- --
97
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
5 Fasilitasi
penerapan
kebijakan
perlindungan TK
perempuan
kepada Provinsi
Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa
Barat, Jawa
Tengah, NTB
-- --
1.8 Penyusunan dan
harmonisasi kebijakan
perlindungan korban
perdagangan orang
Meningkatnya jumlah
kebijakan perlindungan
korban tindak pidana
perdagangan orang
Jumlah kebijakan
perlindungan korban
tindak pidana
perdagangan orang
1)
Terbitnya
Peraturan
Menteri
Negara
Pemberda
yaan
Perempua
n PP No.
01 tahun
2009
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
Pelayanan
Terpadu
bagi saksi
dan/atau
korban
TPPO di
kabupaten
/kota;2)
Terbitnya
Peraturan
Ketua
Harian
Gugus
Tugas
Pusat
Pencegaha
n dan P
2 Peraturan
Menteri Negara
PP dan PA Nomor
22 Tahun 2010
tentang Prosedur
Standar
Operasional
Pelayanan
Terpadu Bagi
Saksi dan/atau
Korban Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang
-- --
98
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah K/L dan pemda
yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan
perlindungan korban
tindak pidana
perdagangan orang
1 Advokasi tentang
penerapan
kebijakan
perlindungan
korban tindak
pidana
perdagangan
orang kepada
Kementerian
Hukum dan HAM
-- --
5 Fasilitasi
penerapan
kebijakan
perlindungan
korban tindak
pidana
perdagangan
orang kepada
Provinsi Jawa
Barat, Jawa
Tengah, Jawa
Timur, Bali, NTB,
NTT, Sumatera
Utara, Lampung,
Bangka Belitung,
Riau, Kep. Riau,
Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan,
Kalimanta
-- --
2. Perlindungan Anak
99
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
2.1 Penyusunan dan
harmonisasi kebijakan
penghapusan kekerasan
pada anak
Meningkatnya jumlah
kebijakan penghapusan
kekerasan pada anak
Jumlah kebijakan
penghapusan kekerasan
pada anak
1)
Pedoman
Pembentu
kan dan
Pengemba
ngan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
sebagai
tindak
lanjut dari
PP No.9
Tahun
2008
tentang
Tata Cara
dan
Mekanism
e
Pelayanan
Terpadu
bagi Saksi
dan/atau
Korban
Tindak
Pidana
Perdagang
an Orang;
2) Rumah
Perlindung
an Trauma
Center
1 Permen PP dan
PA No. 02 Tahun
2010 tentang RAN
Pencegahan dan
Penanganan
Kekerasan
terhadap Anak
-- --
100
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
Jumlah K/L dan pemda
yang difasilitasi tentang
penghapusan kekerasan
pada anak
1 K/L yang
difasilitasi:
Kemdiknas,
Kemenkes,
Kemensos,
Kemenag,
Kemenbudpar,
Kemendagri,
Kemenlu,
Kemenakertrans,
Kemkominfo,
Kemenkumham,
Kemenkokesra,
Polri, Kejaksaan
Agung, MA, BNPB
-- --
5 Provinsi yang
difasilitasi: Kalbar,
Kalsel, Sulsel,
Kalteng, Babel,
Jabar
-- --
H. Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012
1 Program Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
1.1 Peningkatan prasarana
dan sarana keolahragaan
9 K) Jumlah fasilitasi
penyediaan prasarana
olahraga.
- 4 4 Masih terbatasnya ruang terbuka olahraga Melanjutkan fasilitasi penyediaan prasarana
olahraga.di tahun 2011
274 K) Jumlah penyediaan
sarana olahraga
- 44 44 Masih terbatasnya penyediaan sarana
olahraga
Melanjutkan upaya penyediaan sarana
olahraga di tahun 2011
2 Program Pembinaan
Olahraga Prestasi
2.1 Pembinaan Olahraga
Prestasi
520 Jumlah olahragawan
andalan nasional
- 520 520 Terbatasnya upaya pembibitan atlet
unggulan
Melanjutkan upaya penambahan jumlah
olahragawan andalan nasional
10 K) Jumlah fasilitasi
keikutsertaan pada Asian
Games, SEA Games,
Olympic Games, Asian
Para Games, Para Games,
dan Paralympic Games
- 2 2 Terbatasnya fasilitasi keikutsertaan pada
event kejuaraan olahraga internasional
Melanjutkan fasilitasi keikutsertaan pada SEA
Games, Asian Para Games di tahun 2011
I. Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan
1 Program Pelayanan
Kepemudaan
101
NO
RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN
KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN
PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR
CAPAIAN
2009
TARGET
2010 CAPAIAN 2010
1.1 Peningkatan Wawasan
Pemuda
32.500 K) Jumlah pemuda yang
difasilitasi dalam
peningkatan wawasan
kebangsaan, perdamaian,
dan lingkungan hidup
- 5500 5500 Masih terbatasnya kepedulian pemuda
terhadap lingkungan dan masyarakat
Meningkatkan jumlah pemuda yang
difasilitasi dalam peningkatan wawasan
kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan
hidup pada tahun 2011
1.2 Pemberdayaan
Organisasi Kepemudaan
40.000 K) Jumlah pengelola
organisasi kepemudaan
yang difasilitasi dalam
pelatihan kepemimpinan,
manajemen, dan
perencanaan program
- 6000 6000 Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda
dalam organisasi kepemudaan
Meningkatkan jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan
perencanaan program pada tahun 2011
140 Jumlah organisasi
kepemudaan yang
difasilitasi dalam
memenuhi kualifikasi
berdasarkan standar
organisasi kepemudaan
- 98 98 Meningkatkan jumlah organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
memenuhi kualifikasi berdasarkan standar
organisasi kepemudaan pada tahun 2011
1.3 Pengembangan
Kepemimpinan Pemuda
38.500 K) Jumlah pemuda kader
kepemimpinan
- 4500 4500 Belum optimalnya pengembangan potensi
pemuda dalam kepemimpinan
Meningkatkan jumlah pemuda kader
kepemimpinan pada tahun 2011
1.4 Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda
16.575 K) Jumlah pemuda yang
difasilitasi sebagai kader
kewirausahaan
- 3.175 3.175 Belum optimalnya pengembangan potensi
pemuda dalam kewirausahaan
Meningkatkan jumlah pemuda yang
difasilitasi sebagai kader kewirausahaan
pada tahun 2011
J. Revitalisasi gerakan pramuka
1 Program pelayanan
kepemudaan
1.1 Penegmbangan
kepramukaan
5000 K) Jumlah pemuda yang
difasilitasi dalam
pendidikan kepramukaan
-- 1000 1000 Terbatasnya jumlah fasilitasi pendidikan
kepramukaan
Menigkatkan jumlah pemuda yang difasilitasi
dalam pendidikan kepramukaan pada tahun
2011
Keterangan :
- Kegiatan terkait haji di Kementerian Kesehatan mulai dilaksanakan tahun 2010
- K/L yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut yakni Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan
- Terdapat perubahan indikator
- Indikator dalam RPJMN 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait kesehatan “Pelayanan kesehatan kepada jamaah haji”
- Indikator terkait haji dalam RKP 2011 bidang kesehatan direvisi menjadi “Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar”
k) Kumulatif selama periode 201-2014
102
Bab 3 Penutup
Telah banyak capaian pembangunan yang berhasil diraih selama tahun 2010, atau satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Berdasarkan capaian pelaksanaan pembangunan prioritas nasional dalam tahun 2010, secara umum dapat disimpulkan bahwa pembangunan masih dalam alur yang diharapkan, meskipun terdapat beberapa sasaran pembangunan yang masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih sungguh-sungguh agar mencapai target pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Sasaran pembangunan yang memerlukan perhatian dan upaya lebih keras karena capaiannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan antara lain adalah sebagai berikut.
Untuk Prioritas 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, perhatian lebih perlu diarahkan kepada: (i) Konsolidasi struktural dan peningkatan
kapasitas K/L yang menangani aparatur negara yaitu Kemen PAN & RB, BKN, dan LAN pada 2010; (ii) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan (iii) Pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Untuk Prioritas 2. Pendidikan, usaha yang lebih seungguh-sungguh perlu dicurahkan untuk: (i) Peningkatan APK pendidikan setingkat SMA; (ii) Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS. Untuk Prioritas 3. Kesehatan, sasaran pembangunan yang memerlukan penanganan lebih serius adalah: (i) Penurunan AKI, (ii) Pemberian imunisasi dasar kepada bayi, dan (iii) Penurunan prevalensi tuberculosis. Untuk Prioritas 4. Penanggulangan Kemiskinan, perhatian lebih serius perlu ditujukan kepada: (i) Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH), dan (ii) Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM.
Sementara itu, untuk Prioritas 5. Ketahanan Pangan, sasaran pembangunan yang memerlukan perhatian serius adalah: (i) Perluasan areal
pertanian; (ii). Penyediaan pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial; dan (iii) Pelaksanaan sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. Untuk Prioritas 6. Infrastruktur, setidaknya ada 3 sasaran pembangunan yang masih memerlukan upaya serius untuk mencapainya, yaitu: (i) Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (ii) Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat; dan (iii) Perbaikan sistem dan jaringan transportasi.
Prioritas 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha, memerlukan perhatian khusus pada sasaran harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; sedangkan
untuk Prioritas 8. Energi, upaya lebih serius perlu dicurahkan kepada sasaran peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Prioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, memerlukan upaya khusus dalam pencapaian target penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi. Sedangkan untuk Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perhatian yang lebih bersungguh-sungguh perlu ditujukan kepada perkara tindak pidana korupsi yang diselesai-kan dalam tahap penuntutan di Kejagung.
Prioritas lain selain prioritas-prioritas sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: Prioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
Pascakonflik; Prioritas 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian; dan Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat; secara umum sasaran telah tercapai sebagaimana ditargetkan, atau belum dapat diketahui tingkat pencapaiannya karena ketidaktersediaan data.
103