RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN...
Transcript of RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN...
![Page 1: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/1.jpg)
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(RPP PMSE)
Jakarta, 3 Oktober 2018
![Page 2: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/2.jpg)
║ 2
Equal Level Playing Field
Kepastian dan Perlindungan
Hukum
Pengutamaan dan Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional
dan UMKM(melakukan pengawasan &
pembinaan)
Kesempatan BerusahaBagi Semua Pihak
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RPP PMSE
URGENSI KONDISI TERKINI
Belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce)
PP PMSE DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN :
o Penciptaan PMSE yang terpercaya;o Legalitas dalam PMSE;o Penciptaan equal level playing field
(offline vs online, lokal vs asing,formal vs informal;
o Jaminan perlindungan konsumen;o Perlindungan data pribadi.
Offline vs Online, Lokal vsAsing, Marketplace vs Medsos
Efficient Procedure Simplification
Melakukan pengawasandan pembinaan
RPP PMSE mengacu pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mempertimbangkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik
![Page 3: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/3.jpg)
4PRINSIP PENGATURAN RPP TPMSE TELAH SESUAI DENGAN ARAHAN BAPAK WAPRES
KEPENTINGAN NASIONAL: PENGUATANPELAKU USAHA DAN PRODUK LOKAL
PERSAMAAN PERLAKUAN
P E M B E R D AYA A N
▪ Pengutamaan produk lokal (Pasal 12)
▪ Peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal (Pasal 77)
▪ Pemberian fasilitasi lainnya kepada Pelaku Usaha Dalam Negeri (Pasal 77)
PERLINDUNGAN KONSUMEN
▪ Pelaku Usaha wajib menyediakanlayanan pengaduan bagi Konsumen(Pasal 27)
▪ Konsumen dapat melaporkankerugian TPMSE kepada Menteri yangharus ditindaklanjuti oleh PelakuUsaha (Pasal 18)
▪ Jika tidak ditindaklanjuti, PelakuUsaha akan masuk dalam DaftarPrioritas Pengawasan oleh Menteri(Pasal 18)
B. FORMAL dan INFORMAL
▪ Memiliki kewajiban yang sama (Bab IV, Pasal 20-27)
▪ PENGATURAN PERPAJAKAN sesuaidengan peraturan perpajakan yangberlaku (Pasal 8) • Kewajiban penyampaian data secara berkala dan sewaktu-waktu
• Mekanisme pertukaran data antar K/L dan dengan otoritas lain
D A T A (Pasal79)
A. DALAM DAN LUAR NEGERI
PELAKU USAHA
C. OFFLINE DAN ONLINE
PRINSIP PENGATURAN DALAM RPP PMSE
║ 3
![Page 4: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/4.jpg)
RPP PMSE TERDIRI DARI 19 BAB DAN 82 PASAL
BAB XV
BAB XVI
BAB XVII
- PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TPMSE
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- SANKSI
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
PE N GATU R AN U M U M
KE TE N TUAN L AIN
BISN I S PROSESBAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
- KETENTUAN UMUM
- LINGKUP PENGATURAN DAN PRINSIP TPMSE
- PIHAK YANG MELAKUKAN TPMSE
- PERSYARATAN DALAM TPMSE
- PENYELENGGARAAN TPMSE
- KEWAJIBAN PELAKU USAHA PMSE
BAB VII - BUKTI TPMSE
BAB VIII
BAB IX
BAB XII
BAB XIII
- IKLAN ELEKTRONIK
- PENAWARAN, PENERIMAAN, KONFIRMASI ELEKTRONIK
- KONTRAK ELEKTRONIK
- PERLINDUNGAN TERHADAPDATA PRIBADI
- PEMBAYARAN DALAM TPMSE
- PENGIRIMAN BARANG DAN JASA DALAM TPMSE
BAB XIV - PENUKARAN BARANG /JASA DANPEMBATALAN PEMBELIAN DALAMTPMSE
BAB X
BAB XI
4
LINGKUP PENGATURAN DALAM RPP PMSE
POKOK – POKOK PENGATURAN DALAM RPP PMSE :
║ 4
![Page 5: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/5.jpg)
║ 5
BISNIS PROSES PMSE
Iklan Elektronik Penawaran Elektronik Kontrak Elektronik
Bukti TransaksiPengiriman & Pembayaran
Penukaran & PembatalanPembelian
• Memenuhi regulasi penyiaran, perlindungan atasprivasi dan data pribadi, perlindungan konsumen,persaingan usaha yang sehat
• Materi iklan menjadi tanggung jawab pihak yangmembuat, menyediakan, dan menyebarkan
• Konfirmasi persetujuan harus jelas, jujur, adil,berimbang, diberikan dalam jangka waktu tertentu,wajib disimpan
• Kerugian akibat kesalahan terjemahan menjaditanggung jawab pelaku usaha
• Dapat diunduh dan disimpan
• Sah dan mengikat jika memenuhi syarat danketentuan berlaku serta disetujui olehpenerima penawaran
• Kerugian pembatalan kontrak menjaditanggung jawab pelaku usaha
• PPMSE wajib menyediakan akun rekening jaminanpengembalian dana (escrow)
• Syarat penukaran/pembatalan : Barang tidak sesuaikesepakatan, rusak, atau kadaluwarasa
• Diberikan waktu minimal 2 hari kerja
• Perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa pengirimandan jasa pembayaran harus dilaporkan kepada Menteri
• Pengiriman barang digital sah jika barang dapatberoperasi sesuai petunjuk teknis penggunaan
• PPMSE wajib menyediakan dan menyimpan buktitransaksi elektronik yang terpercaya
• Sah jika terdapat Tanda Tangan Elektronik yang didukung dengan Sertifikat Elektronik terpercaya
![Page 6: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/6.jpg)
PenyelesaianS e n g ke ta
Dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme lainnya (Online Dispute Resolution/ODR)
Pengajuan gugatan melalui BPSK atau lembaga peradilan tempat kedudukan konsumen
Pembinaan &P e n g a w a s a n
• Dilakukan melalui Peningkatankompetensi dan daya saingPelaku Usaha, Promosi produkdalam negeri untuk pasar DN dan LN, dan pemberianfasilitas lainnya
• Berkoordinasi danberkolaborasi dengan K/L terkait
dilakukan oleh Petugas Pengawas dan Tim Asistensi Pengawas yg ditunjuk oleh Menteri
P e m b i n a a n
P e n g a w a s a n
S a n k s i
Peringatan tertulis
Dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan
Pencabutan izin dan/atau tanda daftar sebagai PTPMSE
Dimasukkan dalam Daftar Hitam
KETENTUAN LAINNYA
║ 6
![Page 7: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/7.jpg)
║ 7
Penyampaian/ Pertukaran Data
ATURAN TURUNAN RPP PMSE
Iklan Elektronik
Pemberdayaan UMKM
DaftarPrioritas Pengawasan
Sanksi
Pendaftaran Pelaku Usaha
o Kriteria Pelanggaran yang masuk ke dalamDPP
o Mekanisme pencantuman ke dalam DPP
o Mekanisme untuk dapat keluar dari DPP
➢Mekanisme pengenaan Sanksi
➢Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasiantar instansi dalam mengenakanSanksi
✓Hak dan kewajiban / batasan tanggungjawab pengelola iklan
✓ Konten/ substansi iklan yang baik
✓ Tata cara / kode etik melakukan iklanelektronik
❑ Jenis data yang perlu disampaikan
❑ Mekanisme penyampaian data yang tidakmemberatkan Pelaku Usaha
❑ Mekanisme Pertukaran Data antar instansipengawas
❖Kriteria Pelaku Usaha yang wajibdaftar
❖Tata cara melakukan pendaftaranmelalui OSS
• Bentuk dukungan Swasta terhadappemberdayaan UMKM
• Bentuk dukungan Pemerintah terhadappemberdayaan UMKM
![Page 8: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG … · RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (RPP PMSE) Jakarta, 3 Oktober 2018 ║ 2 Equal Level Playing](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022040219/5e17937477507c191c6a49d2/html5/thumbnails/8.jpg)
TERIMA KASIH
8
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN PERDAGANGAN RI
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3858171 | Fax. (021) 3857338