Rancangan Peraturan Daerah Bidang … · Web viewBentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD...
Click here to load reader
Transcript of Rancangan Peraturan Daerah Bidang … · Web viewBentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD...
LEMBARAN DAERAHKABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI B NOMOR 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,
Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka kewenangan pemungutan pajak Daerah lebih diperluas kepada Kabupaten;
c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong agar dalam pengelolaannya dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian
A. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mendukung Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Menyederhanakan Jenis Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, namun penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi diarahkan pada obyek yang berpotensi sekaligus Kabupaten diberikan kewenangan pemungutan serta peluang dalam menggali potensi sumber-sumber Pendapan
1 1
Golongan C.Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang –undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Asli Daerah lainnya, sepanjang obyek pajak dan retribusi tidak tumpang tindih serta memenuhi kriteria pajak dan bukan retribusi yang ditetapkan dalam perturan perundang-undangan dimaksud.Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang khususnya berasal dari pajak daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan dari sektor pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan konstribusi yang maksimal dalam rangka mendukung penyelenggaran otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab serta mampu membiayai Rumah tangganya sendiri.Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya, serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis-jenis pajak yang potensial disesuaikan dengan kondisi serta diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.
2 2
Nomor 3987);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengueusan, Pertanggung jawaban Dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksaan Teta Usaha Keuangan Daerah Penyususn Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
3 3
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong;b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong;d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong;
f. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Parigi Moutong;
g. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Parigi Moutong;h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
j. Subyek Pajak adalah Orang atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
k. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan bahan galian golongan C;
l. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
4 4
bahan galian golongan C dari sumber alam didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan;
n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
o. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kedit pajak;
u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
v. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD ;
w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
x. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
y. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
5 5
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir;
z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
aa. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Nama pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
(2) Obyek pajak adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C;(3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam
ayat ( 2 ) meliputi :a. Asbes;b. Batu Tulis;c. Batu Setengah Permata;d. Batu Kapur;e. Batu Apung;f. Batu Permata;g. Bentonit;h. Dolomit;i. Feldspar;j. Garam Batu (halite);k. Grafit;l. Granit/andesit;m. Gips;n. Kalsit;o. Kaolin;p. Leosit;q. Magnesit;r. Mika;s. Marmer;t. Nitrat;
Pasal 2
Ayat (1)Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah dari sumber alam di dalam dan atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkanAyat (2) Cukup JelasAyat (3) Cukup JelasAyat (4) Cukup Jelas
6 6
u. Opsidien;v. Oker;w. Pasir dan Kerikil;
- Bahan untuk bahan bangunan.- Untuk Urug.
x. Pasir Kuarsa;y. Perlit;z. Fospat;aa. Talk;bb.Tanah Serap (Fuller Carth);cc. Tanah Diatome;dd.Berbagai jenis tanah liat:
- tanah liat tahan api- tanah liat (Clay Ball)- tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata,
genting, dsb).ee. Tawas (alum);ff. Tras;gg.Yarosif;hh.Zeolit;ii. Basal;jj. Trakit.
(4) Dikecualikan dari objek pajak pengambilan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata – nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis;
Pasal 3
(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C;
(2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
BAB IIIDASAR PENGENAAN ,TARIF PAJAK DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil eksploitasi dengan harga dasar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C;
(3) Harga dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4Cukup Jelas
Pasal 5Tarif pajak pengambilan
Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C
7 7
Pasal 5
Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen).
Pasal 6
Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTANDAN PEMBAGIAN HASIL PEMUNGUTAN
Pasal 7
Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.
Pasal 8
Pembagian hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut :
a. 85 % (Delapan Puluh Lima Persen) untuk Daerah;b. 15 % (Lima Belas Persen) untuk desa, setelah di kurangi
uang perangsang sebesar 5 % (Lima Persen) kepada aparat dan instansi terkait lainnya yang menunjang pendapatan daerah.
BAB VTATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
Pasal 10
(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SSPD, SKPDKB dan atau
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Yang dimaksud
pemungutan yang tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat – surat ke wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajakPasal 10 Cukup Jelas
8 8
SKPDKBT;(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) dalam Pasal ini dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
Pasal 11
(1) Tata cara penerbitan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati;
(2) Tata cara pengisian dan penyampaian SSPD, penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dengan keputusan Bupati;
BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DANSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.
Pasal 13
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C dilakukan.
Pasal 14
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak;
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11Cukup Jelas
Pasal 12Cukup Jelas
Pasal 13Cukup Jelas
Pasal 14Cukup Jelas
Pasal 15Cukup Jelas
9 9
Pasal 15
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 16
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
(2) Dalam jangka 1 (satu) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:a. SKPDKB;b. SKPDKBT;c. SKPDN.
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang terlambat atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung dari sejak saat terhutangnya pajak;
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula
Pasal 16Cukup Jelas
10 10
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2% (Dua Persen) sebulan;
(7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
Pasal 18.
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pajak terutang (waktu tertentu) setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
(4) Bupati dapat memberikan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
Pasal 17Cukup Jelas
Pasal 18Cukup Jelas
11 11
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati;
Pasal 19
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan pajak dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak awal jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
Pasal 21
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak saat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal 22
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
Pasal 19Cukup Jelas
Pasal 20Cukup Jelas
Pasal 21Cukup Jelas
Pasal 22Cukup Jelas
Pasal 23Cukup Jelas
12 12
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
Pasal 23
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan tugas perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Pasal 24
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Pasal 25
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati
BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26
(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI
Pasal 27(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat :a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak
Pasal 24Cukup Jelas
Pasal 25Cukup Jelas
Pasal 26 Ayat (1)Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dapat diberikan dengan memperhitungkan antara lain kemampuan membayar wajib pajak.Ayat (2)Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
13 13
yang tidak benar;c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
(3) Bupati atau Pejabat paling lambat 3 (Tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan;
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (Tiga) Bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan
BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 28
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
a. SKPD;b. SKPDKB;c. SKPDKBT;d. SKPDLB;e. SKPDN.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
(3) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 ( Dua Belas ) Bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diterima , sudah memberikan keputusan;
Pasal 28Cukup Jelas
14 14
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua Belas) Bulan sebagaimana dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;
Pasal 29
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam waktu 3 (Tiga) Bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ;
Pasal 30
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua Puluh Empat ) bulan ;
BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 31
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :a. Nama dan alamat Wajib Pajak;b. Masa pajak;c. Besarnya kelebihan pajak;d. Alasan yang jelas.
(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan ;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31Cukup Jelas
15 15
harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan ;(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Kelebihan Pembayaran Pajak (SPPKP) ;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Pasal 32
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) pembayarannya dilakukan secara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran
BAB XIV
KADALUWARSA
Pasal 33
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.
BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33Cukup Jelas
Pasal 34Cukup Jelas
16 16
bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah pajak yang terutang.
(3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran
Pasal 36
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik
Pasal 35Cukup Jelas
Pasal 36Cukup Jelas
Pasal 37Cukup Jelas
17 17
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
i. Menghentikan penyidikan;j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyedikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVIIIPENGAWASAN
Pasal 38
(1) Setiap anggota DPRD, berhak untuk melakukan
Pasal 38Cukup Jelas
18 18
pengawasan terhadap pelaksanaaan Peraturan Daerah ini;
(2) Setiap anggota DPRD, yang menemukan pelanggaran atas peraturan ini berkewajiban untuk melaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Pasal 39Cukup Jelas
Pasal 40Cukup Jelas
Diundangkan di ParigiPada Tanggal 12 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Ttd+capDrs. TASWIN BORMAN, M.Si
Pembina Utama MudaNIP. 010 081 665
Disahkan di ParigiPada tanggal 12 Juni 2004
BUPATI PARIGI MOUTONG,
Ttd+cap
LONGKI DJANGGOLA
19 19
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI B NOMOR 1
Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIANHUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
ABD. KARIM SAMUDIN, SHNIP. 130 536 500
20 20