Sub Bagian Huma

ftadar Eali

dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

F%'wI

I

I

p1

4pqutl

IprlsqPlatlsul

rlbqPN

m(ju!dasul

,i

\rahnya ke Panitera,I,da Unsur KorupsiKASUS berkas yang hilang di PN Denpasar awalnya ada 7.ni,.berkembang menjadi 104 berkas vbrsi Kejari D-e.rpasar.as kekacauan kinerja penegakhukum ini, pengadilan tinggiI ) akhimlaturun tangan tntukmelakrkanpemeriksaan dijari dan PN Denpasar. Salah satu kesimpulan awal, adalahrnber masalah ada di panitera. Bahkan, kuat dugaan adarsurkorupsi dalam kasus inirrformasi yang dikumpulkan koran ini menyebutkan, kasus

f sudah membuat geger di kejari, PN Denpasar, pT Den-lsar sampai ke MA. "Kasus ini sudah dibahas serius di MA.lntaran mafia menghilangkan berkas atau menghilangkan[tusan menjadi cara ampuh dan upaya hukum terakhirj'fgkap sumberkoran ini.

[ia juga mengatakan, bahwakasus ini alitrimya sudah disika-pleh pihak PT Denpasar. Dia mengatakan, pihak pT padapinlalu (l l\l) sudah turunke KejaridanPNDenpasar. "Tlm[sudah tuun, datang ke Kejari Denpasar dan PN Denpas-

I sambungnya. "Data-data sudah diambil, kemudian jngapah memeriksa orang PNj' imbuhnya.

fiumas PT Cok Rai Suamba membenarkan informasi terse-

It. "Benar tim kami sudah turun ke Kejari Dehpasar dan

I Denpasar," jelas hakim asal Puri Klunglang ini sambil|nilanati bakso dorong, dekat kantomya. Cok Rai Suamba

fa menjelaskan, kasus ini memangmenjadi perhatian seriusp PT dan MA. Dia memastikan dari Badan Pengawas MA[ah beberapa kali turun atas kasus ini. (art/yes)-I

Edisi t?6t'ni9

Haf | 2323 )*,ual-izott

Sub Bagian Hum

Radar Bal

s dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsiBali

I

I,PD

Gubernur DukungRevisi Perda. DFNP{SAT .Upayr mengakhin poremik

:,lli:Ll:T g"gl perkr.ediian oesi ( r_po),:uo:lly, ljali. Made Manglu pastit a men_9:191 :ik"p "TrLrnendutiung penuh adan_yd , qvr\r rcrnaoap peraturan Daerah (perda)n^omor 2 lah,un 2012 yang mengatur renrang::::ili11ll !."b1sa

perkeditan Desa (LpDjur Dal. tranhan, gubernur juga meminta danillTPllll" v."C.dl:erorkan sebesar 5 persenudn Ket tnttrnFan I.pI) juga nlintE dihdpushan.,

/'lrusaltovaa Katil guhentur: dari sembilanrl|_bupaten /lora di Bali juga tidaL sernuanyameny_etorkan dana pembinaan sepeni halnyaEaoung yang.seiak 20 t0 ridak pe;nah mem_

;fi filjl*"1i,iliff"lbinaan pada rembaga

> Baca Gubernur... Hat Sl

ltrpt{vBali Sebur tpD retap LegalI OUBERilUn... |

"agaimana biasanya.

. I Sambungan dari hal21 Terkait-dengan adanya perbedaan pandangan_ soal unprrcsi pembedalarhn WIXM pemerintah

selain itu' istirah rerrsasa Derrqediran desa yuga pmvinsii Bari terurt -"rrror6,iiu,*, #ffi;iffildiusrllkan rrnrukdimndde;ern to-h"- --r.--^(Ilusull(an onni(dganqdengan lembagaperckono- gan pihak_pihaku*aitdanmenghasilkanmmusan:rruan desa sehhgga bi.g mencarorp tebih ruas. n"1.. po aurui tlLr"aaainya ueraasariJn

^*t;1",,*::-**f.,^'^I11,.",1^\"1 uahwa rrulem adat dJiiia opemsional tetap berlan_p"il;";;;,4;;;t:#;;i';:il1'i##:;ffi ;$'.Hffiffi ;l,li"Erff l8i;suaian akan tetapi ferda biru itu nantiiya *"ng"ln i rcL"oai---f-eO aan trurduk pada Wyang mengatur tenta4g LPD tgtap tidak tu"aul ter*Eurn*twu&*rfi*"dr*IpDadalahpedayanSmengatur tentarlg LPD retap tidak tunduk terseburBahwa&sarkebe'daanlpDaaaiarrp"rua

:"j-i1._:l_r_Y i_9T", i.tahun 20l3-yang me,nga daniangandita$tukandengankeluarnyawNo t ta_ruI tennne Lemftasa lKel renp, n Milrrn fI fMl h,,nr.rr1D-,n-*^*Miko (LKM ). hun mtl} perda dornatisfrg,rr LPO ;"hh"*i;

*b*1.yj"lg--y9a{Cjrulahirsebelumleraa tahmgandana"e"rro,rn"tu."-.tia*ru"ffillD rjy.1d,a. "PeJd.a bFy i:u p:ly:q"i"l akan mensfi:nakanr,rt"- p*m r*rs6 t"b"r_-fiu"Xtetapi tidar tunduk,tqrhadap (ru LKM dan itu LpD pedu terus ditingkaoon dan t<e depan ainara-yang paling pentin&'si usai sidangDariDu

saat dikonfirma- pkan LPD tetap beBatu seru dapar meningtatkansidang paripurlra di DPRD Bali, kemarin peran

"ena mbmbantu meninf<a*an f"eb_nOSementara itu, berkelraan dengan berita harian yangkolaps/maet

!1dyr Balihal'je_llTll2lanuari 29r6, haraman pe-merintah provinsi Bali telah mengirirn su-2l dengarriudul"LPD +isa Disebut lregal, Dorong rat penegasnn kepada BKS-LpD prodnsi Bali.ill dengan iud.r'rPD.lisa \isebut egal Dorong nt penegasan kepada BKs-LpD pror4"nsi Bali,P:11::! !y! P:rilllifr" Humas pemprov Bati LpLpD provinsi B-ati dengan tembusan kepadamenyampai-kan lrak jatabnya sebagai berikut: Bupati/wali Kota se-Bari"dan BKs-LpD/LpLpD

-::lr,.P*lF"r ^d^engiln diberlakukannya UU Kabupaten/Kota se_Bali, yang pada intinya

Kt N-o t lahun 2013 rfnfang Lembaga Keuan_ menegaskan bahwa perda provl"nii nali I.lom-org'l" y^if" dirnana kftenruan dalam Bab.) ll 4 Tah;n 2012 tetap akan menjadi acuan dalamPasat 39 ayat (3) menfa-takan bahwa:lembaga pengelolaan, pembinaan, p'eningkatan, dan

I perkre.ditau Desa dal Lumbung Pitih Nagari fen[emb"ngatr LtO di nali.'/ serta tembttga sejgni:Vltlg telah ada sebelum Berdasarkan hal-hal tersebur di atas, dapatdi-, t Undang-Undangini blrhku, dinyatakan diakui simpulkan bahw4 LPDtetap legalkarenJeerda

keberadaannya bertldparkan hukum adat dan Provinsi Fali NoEror 4Tahuo20i2 tentang Peru-

tidak tunduk padn ultdang-undang ini. Oleh bahan K€-dua Atas P_eraturai Daerah,Nomor 8

leO di nat tiaat perlu Tahun 2002 tentang Lembaga Perkeditan Desakarena itu, keberadaah LPD di Ba-ti trdak perlu lanun zwzrenang L€

dipermasalabkan darltetap dapat berjalan se- tetap berlaku. (Pra/yes)

Edisi

Hal

tu

7anvaFa zol