R A N J A R E N C A N A K E R J A - Kabupaten Pidie

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE

R A N J A

RR EE NN CC AA NN AA KK EE RR JJ AA TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN 22002211

SSeessuuaaii :: PPeerrmmeennddaaggrrii NNoommoorr.. 9900 TTaahhuuRRnn 22001199


TAHUN ANGGARAN 2020 Jln. Tgk. Chik Ditiro Km. 111 Fax : 0653-7820061 Sigli Kode Pos 24151

Rencana Kerja Dishub Kabupaten Pidie

Tahun - 2021

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi

yang efektif dan efisien, terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara

lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi

yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi

pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang

mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia;

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada

peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin

meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup, serta

adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat

diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk

mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus

ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga

terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di Kabupaten Pidie.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan

dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya

dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja

untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan

disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab

untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi dan misi Kepala

Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan

partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dikemukakan bahwa Rencana Kerja

SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen

perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan

merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai


Tahun - 2021

ii

prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program

dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie ini

ditulis dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dengan pernyataan Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati Pidie serta bagian yang tak terpisahkan dari

keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie ini

masih diperlukan banyak masukan - masukan terkait kondisi dan situasi yang

semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna

perbaikan dalam penyusunannya.

Sigli, 18 Juni 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PIDIE

JUFRIZAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19690428 199011 1 002


Tahun - 2021

iii

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................... 1-5

BAB II : KONDISI UMUM SKPK ............................... ......................... 6-17

BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN RENJA ........... .............................. 18-20

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA ........... 21-23

BAB V : PENUTUP ..................................................... ........................... 24-25

LAMPIRAN : DAFTAR RANWAL RENCANA KERJA TAHUN 2021


Tahun - 2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan

administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidak

puasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban

yang diberikan para penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan.

Dengan kata lain, kinerja intansi pemerintah kini lebih banyak mendapat

sorotan karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh

atas pelayanan Instansi Pemerintah. Hal tersebut menjadi acuan bagi Instansi

Pemerintah dalam melaksanakan tugas yang erat kaitannya dengan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah sehingga harus membuat Rencana Kerja

(RENJA) yang matang sesuai dengan kebijakan umum APBD sehingga target

terhadap kepentingan publik terpenuhi.

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) suatu daerah menjadi tolok ukur

terhadap keberhasilan mencapai efisiensi dan efektivitas yang mendorong

kearah inovasi yang terencana dengan baik, sehingga pilar manajemen strategis

dapat di implementasikan dengan baik. Manajemen strategis memadukan

antara perencanaan strategis dengan perencanaan mutu, perencanaan sumber

daya, penganggaran, pengendalian program, serta pemantauan, pelaporan dan

pengukuran kinerja.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di

singkat RENJA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang

berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan SKPD

serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Struktur APBD

merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari : (a). Pendapatan Daerah, (b).

Belanja Daerah dan (c). Pembiayaan Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa APBD adalah hak dan kewajiban Pemerintah

Daerah yang diakui sebagai penambahan dan pengurangan nilai kekayaan

bersih dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat


Tahun - 2021

2

dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

kearah yang lebih baik sebagai dasar dari tujuan Pembangunan.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional

yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memacu

pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan

masyarakat.

Mengingat pentingnya Rencana Kerja SKPD dalam proses

pembangunan terhadap arah kebijakan perencanaan maka harus mempunyai

dasar perhitungan yang cermat sebagai acuan penyusunan program dimasa

depan. Penentuan arah kebijakan harus didasarkan pada kecenderungan

lingkungan strategik dimasa mendatang yang dipengaruhi oleh kehandalan

instrumen informasi kebijakan yang mengacu pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan sejalan dengan Kebijakan Otonomi Daerah.

Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RENJA-SKPD) Partisipatif ini, dirancang untuk menyediakan

Pemerintah Daerah suatu kerangka proses penyusunan RENJA-SKPD yang

menekankan pada proses pelibatan stakeholders dalam pengambilan keputusan

perencanaan pembangunan. Sesuai dengan perkembangan perencanaan dan

penganggaran daerah yang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir ini,

pendekatan dan proses penyusunan RENJA-SKPD. Ini memungkinkan juga

bagi Pemerintah Daerah untuk memilih pendekatan dan cara serta proses yang

dianggap paling sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah

dijelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat yang dimulai dengan menentukan sasaran, strategi

kebijakan dan rencana detail untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri diartikan

sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan

berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya


Tahun - 2021

3

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (Stakholder) memerlukan

perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun

pendek agar dapat berjalan pada jalur yang khusus yang cepat dan tepat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah dan perubahan tatanan sistem perencanaan melalui keberadaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan

Pembangunan Nasional (UU SPPN) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah

untuk menyusun Perencanaan Daerah antara lain Rencana Kinerja (Renja) bagi

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam kerangka Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah

mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan roda pemerintahan yang

transparan, berkualitas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan kewenangan tersebut diatas maka

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie wajib menyelenggarakan Perencanaan

Pembangunan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan mekanisme dan tata kelola Pemerintahan di Indonesia

bahwa penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian

kewenangan Pemerintah Pusat yang lebih besar kepada Daerah untuk

menyelenggarakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan

yang dapat memahami dan menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dan

keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang

diberikan, meskipun demikian upaya untuk membangun keselarasan dalam

kehidupan bernegara dengan tingkat kemajemukan tipologi masyarakat dan

karakteristik geografis yang beragam dilaksanakan terus dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ruang lingkup Rencana Kinerja (Renja) Daerah bagi setiap SKPD

adalah Dokumen Perencanaan untuk jangka waktu tahunan sebagai agenda


Tahun - 2021

4

perencanaan pembangunan, karena menjadi bagian penting dari agenda

pemerintahan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Dengan demikian substansi dari Rencana Kinerja (Renja) merupakan

rencana kerja tahunan yang akan di jadikan acuan bagi Pemerintah Daerah

didalam menyelenggarakan pembangunan didaerah, sesuai dengan penjabaran

visi, misi, program dan kegiatan prioritas dari setiap SKPD dalam kurun waktu

yang direncanakan pada tahun berikutnya.

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan

program yang akan digunakan sebagai acuan sekaligus arah bagi SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun lintas SKPD dalam merumuskan

kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari

masing-masing satuan kerja dari dimensi/sudut perencanaan strategi

perumusan kebijakan biasanya didahului dengan upaya untuk

mengindentifikasi permasalahan pokok yang dilanjutkan dengan perumusan

tujuan secara umum, perumusan sasaran yang mengarah pada tercapainya

sasaran dan keberlangsungan program-program pembangunan, perumusan

kebijakan dan diakhiri dengan penentuan prioritas pembangunan. Adanya

penentuan prioritas pembangunan berdasarkan atas berbagai permasalahan atau

kendala serta keterbatasan termasuk didalamnya pembiayaan-pembiayaan.

Pada tingkat pusat masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan

diantaranya masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah

dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah

sosial yang berdampak masih tingginya jumlah penduduk miskin. Rendahnya

kualitas dan akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, sarana

dan prasarana. Disamping itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan

yang belum merencanakan keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap

masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia masih rendah, rencana pembangunan

belum sepenuhnya mampu memenuhi sebagaimana yang diharapkan,

perbaikan kesejahteraan sangat ditentukan oleh dukungan Infrastruktur dalam

pembangunan


Tahun - 2021

5

Berkaitan dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang dalam

penyusunan perencanaan kerja di Kabupaten Pidie, sebagai langkah nyata

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie telah menyusun Dokumen Perencanaan

yang sangat penting dan menjadi acuan dalam perumusan Perencanaan

Pembangunan adalah Rencana Kerja (Renja) dan merumuskan Rencana

Kinerja (Renja) yang diimplementasikan searah dalam penciptaan good

corporate governance, yang mengacu pada Sistim Perencanaan Pembangunan

Nasional dan sejalan dengan Kebijakan Otonomi Daerah.

Perencanan Pembangunan di daerah disusun secara komprehensif

sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka

Negara Persatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

Nilai-nilai Islam;

Sosial Budaya;

Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Keadilan dan pemerataan

Sesuai dengan kebutuhan

Dalam kerangka tersebut di atas diharapkan Dinas Perhubungan

Kabupaten Pidie dapat memberikan konsolidasi filosofis, yuridis, dan

sosiologis pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UU-PA). Undang-undang ini memberikan kewenangan

yang sangat luas kepada Pemerintahan di daerah untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan

dan menjadi kewenangan pemerintah. Pemberian kewenangan yang luas

dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk tujuan harmonisasi

dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan

berskala provinsi maupun pembangunan antar daerah.


Tahun - 2021

6

BAB II

KONDISI UMUM SKPK

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie adalah instansi yang berada

dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie sesuai dengan Qanun Kabupaten

Pidie Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dan Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Perbup tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

Perhubungan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Dinas Perhubungan,

Kabupaten Pidie bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Kepala Dinas Perhubungan

Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie adalah

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang

Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

dengan fungsinya sebagai berikut :

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan,

perkerataapian, Pelayaran, dan Penerbangan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalulintas dan angkutan jalan,

Perkerataapian, Pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan

jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi

kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuaan yang ditugaskan

kepada Kabupaten;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas;


Tahun - 2021

7

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Perhubungan dengan tugas pokoknya melaksanakan

pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan dinas dengan fungsinya sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyusunan rencana, program anggaran, evaluasi dan

pelaporan Dinas;

b. Pemberiaan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,

ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. Penataan organisasi dan tata laksana;

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. Pengelolaan barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksana tugas dan fumngsi sebagaimana tersebut di

atas Sekretartis dibantu oleh :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana-rencana program,

anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang

milik daerah, evaluasi dan pelaporan dinas.

2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan umum mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,

ketata usahaan. Kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan


Tahun - 2021

8

masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan

tata laksana serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan kedudukannya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

serta evaluasidan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan,dengan

fungsinya sebagai berikut :

a. Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan

dan pengukian sarana.

b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan kebijakandi bidang lalu lintas, angkutan

dan pengujian sarana

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan

dan pengujian sarana

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasdan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dibantu oleh :

1) Kepala Seksi Lalu Lintas

Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk

jaringan LLAJ Kabupaten;

b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

kapal dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten

dan/ataujaringan jalur kereta api Kabupaten;

c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Kabupaten;

d. Pentapan rencana induk Perkeretaapian Kabupaten;


Tahun - 2021

9

e. Penatapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam

Kabupaten;

f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada Jaringan jalur

perkeretaapian Kabupaten;

g. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;

h. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;

i. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

2) Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas :


sera evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan

umumuntuk jasa angkutan orang dan/ataubarang dalam Kabupaten;

b. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan

dalam Kabupaten;

c. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam

Kabupaten;

d. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang

menghubungkan Kabupaten;

e. Penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalan trayek

perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten;

f. Penetapan tarif ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antar kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan

yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten;

g. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomisili dalam Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan

di Kabupaten;

h. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang -

perorang atau Badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi

pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten;


Tahun - 2021

10

i. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten;

j. Penetapan tarif angkutan Penyeberangan penumpang kelas ekonomi

dan kenderaan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam

Kabupaten;

k. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya melintasi batas dalam Kabupaten;

l. Penetapan Wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan

taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada

dalam Kabupaten;

m. Penerbitan izin Penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan

tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten;

n. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

sesuai dengan domisili orang perorangan Warga Negara Indonesia

atau Badan Usaha;

o. Penerbitan izin usaha Penyelenggaraan angkutan penyeberangan

sesuai dengan domisili Badan Usaha, dan penerbitan izin pengadaan

atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan

penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam

Kabupaten.

3) Kepala Seksi Pengujian Sarana

Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengujian berkala kenderaan bermotor, dan

penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.


Tahun - 2021

11

4. Kepala Bidang Prasarana

Kepala Bidang Prasarana kedudukannya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang sarana.

Untuk melaksana tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Bidang

Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan,

pembangunan dan pengoperasian prasarana;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan,

Pembangunan dan pengoperasian prasarana;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan,

pembangunan dan pengoperasian prasarana;

d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepada

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana

dimaksud Kepala Bidang Prasarana dibantu oleh :

1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana melaksanakan

tugas sebagai berikut :


serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal

penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir;

b. Peneribitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir;

c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan

lokal;

d. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai

dan danau;


Tahun - 2021

12

e. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api

Kabupaten;

f. Penerbitan izin dan pelabuhan pengumpan lokal;

g. Penerbitan izin pembangunan sungai dan danau;

h. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan local;

i. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

local;

j. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas

landas helicopter; dan;

k. Penerbitan izin usaha, izin Pembangunan dan izin operasi prasarana

perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten.

2) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana

Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana melaksanakan tugas :


serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan

Pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

b. Penerbitan izin usaha badan Usaha pelabuhan di Pelabuhan

pengumpul lokal;

c. Penerbitan izin Pengembangan Pelabuhan untuk pelabuhan;

d. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk

pelabuhan pengumpal lokal;

e. Penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri

(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

f. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana

perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten;


Tahun - 2021

13

5. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan kedudukannya di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasdengan tugas

pokoknya melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan

keselamatan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala

Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda,

teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda,

teknologi perhubungan lingkungan perhubungan dan keselamatan;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda,

teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebgaimana tersebut

diatas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan di bantu oleh :

1) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan

pengembangan teknologi perhubungan.

2) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan

Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan melaksanakan

tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan

perhubungan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan


Tahun - 2021

14

propinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitas

promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,

keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan

kenderaan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan.

Dalam melaksanakan perencanaan kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten

Pidie juga memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan;

2. Orientasi jangka panjang;

3. Relevansi antara kebutuhan jangka panjang, jangka menengah dan

jangka pendek;

4. Rasional;

5. Kontekstual;

6. Komprehensif;

7. Integral;

8. Optimal;

9. Berkesinambungan;

10. Ketersediaan Sumberdaya;

11. Transparansi;

12. Akuntabilitas;

13. Partisipatif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan

Kabupaten Pidie telah memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian

pembangunan di lingkungan Kabupaten Pidie khususnya dibidang

Perhubungan walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan, namun Dinas

Perhubungan terus membenahi diri dan melakukan penyesuaian-penyesuaian

terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang semakin

kompleks.


Tahun - 2021

15

Untuk terlaksananya program pembangunan daerah sebagaimana yang

direncanakan maka diperlukan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas

Perhubungan Kabupaten Pidie Tahun 2021.

Visi dan Misi

Visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam mencapai visi dan misinya,

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie berpegang pada nilai-nilai sebagai berikut

1. Profesional

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan

adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa

dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki kapasitas, disiplin

pada tugas, berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas

yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi. Perubahan yang

sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspon dengan baik apabila

tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana aktifitas /

program/ kebijakan orientasi. Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai

akan terpicu untuk bekerja dengan orientasi pada hasil yang telah dicapai,

untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral dan etika untuk

berinteraksi kepada rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan

pihak-pihak diluar organisasi.

2. Kerjasama

Selanjutnya perlu adanya komitmen diantara para anggota

organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka

mencapai visi dan misi organisasi dinas. Ini berarti, diperlukan adanya

kerja sama yang baik antar bagian organisasi untuk mencapai visi dan

misi dinas.


Tahun - 2021

16

3. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang disebut sebagai

alignment merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk

meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas

organisasi. Dengan demikian, semua elemen organisasi akan bekerja

sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan

pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.

4. Kesejahteraan

Profesionalitas dan kerjasama tidak akan mengarah kepada

kondisi alignment (menyesuaikan) apabila tidak diikuti dengan suatu

konsep pemahaman akan Merit System (hal pokok) yang memperhatikan

hak dari anggota organisasi. Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan

suatu hal yang penting dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian

visi dan misi.

Perumusan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dapat

mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam memberikan arah dan fokus yang

jelas serta berorientasi terhadap masa depan. Bertitik tolak dari nilai-nilai yang

dianut dan dengan mempertimbangkan nilai lingkungan Pemerintahan

Kabupaten sebagai tujuan yang terluas dan terumum untuk mendapatkan yang

terbaik, visi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dirumuskan sebagai berikut :

“Melalui Inovasi 4-B (Bersatu, Bersinergi, Berkreasi Dan Berprestasi)

Serta Memberikan Pelayanan Prima (Cepat, Tepat , Akurat Dan Akuntabel)

Untuk Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Yang Handal,

Berdaya Saing dan Memberi Nilai Tambah”

Makna pokok yang terkandung dalam visi diatas adalah :

1. Memperluas jaringan di bidang Darat dan Laut;

2. Membangun infrastruktur Fasilitas Perhubungan dalam wilayah

Kabupaten Pidie;

3. Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM dibidang Perhubungan;


Tahun - 2021

17

4. Meningkatkan sarana pendukung kerja baik di kantor maupun di

lapangan.

Pernyataan Misi

Untuk menjabarkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie perlu

ditetapkan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai. Melalui perumusan misi akan memberikan arah jangka panjang

dan terciptanya stabilitas dalam perencanaan serta merumuskan tujuan dan

sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk maksud tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi Dinas Perhubungan

Kabupaten Pidie sebagai berikut :

Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang Perhubungan

secara profesional dan berkualitas;

Menetapkan kebijakan teknis, perencanaan penyelenggaraan,

pemulihan, pemantapan sistem Perhubungan;

Regional (terukur secara kuantitatif), menyeluruh/ komprehensif,

terpadu / integral mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif /

responsif, berkesinambungan / berkelanjutan;

Mendukung sektor pembangunan melalui pelayanan jasa transportasi

secara terpadu dan prima

Mendorong terwujudnya SDM yang mandiri, berkualitas dan

profesional


Tahun - 2021

18

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN RENJA SKPK

Rencana Kinerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan yang

bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Rencana pembangunan disusun

berdasarkan kepada konsep pembangunan daerah dan standar perencanaan

pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara terencana untuk

meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal oleh

pemangku kepentingan baik secara mandiri maupun bermitra dengan pihak

lain dibawah pengendalian pemerintah.

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan serangkaian tindakan

masa depan berdasarkan kepada pilihan kebutuhan kesesuaian dengan

kemampuan pemangku kepentingan dalam proses tersebut.

3. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan keselarasan antara

kebutuhan berupa program dan kegiatan dengan kemampuan berupa

anggaran dan pembiayaan dalam satu kerangka pengelolaan pembangunan.

4. Sumberdaya pembangunan adalah kekayaan yang dimiliki secara

melembaga meliputi sumberdaya alam, manusia dan buatan yang

digunakan dalam proses pembangunan dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Pemangku kepentingan adalah lembaga yang memiliki sumberdaya

pembangunan yaitu lembaga pemerintahan, badan usaha dan lembaga

sosial kemasyarakatan dan terlibat aktif dalam proses pembangunan mulai

dari perencanaan sampai pengawasan.

6. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pelaksanaan tugas dan fungsi

serta peran para pemangku kepentingan berdasarkan rencana dan kebijakan

serta strategi secara terukur yang seterusnya menunjukan kinerja dan

membentuk citra kelembagaan.


Tahun - 2021

19

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten

Pidie dimaksudkan untuk memberi kerangka serta arah perencanaan

pembangunan untuk waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan di lingkungan Dinas Perhubungan merupakan proses

perencanaan yang menyeluruh, terpadu (komprehensif-integral), komponen

dan unsur-unsurnya saling terkait dalam satu kesatuan sistim dengan Tatanan

Makro Strategis Perhubungan, sistim Perencanaan Pembangunan Nasional

serta merupakan proses yang berkesinambungan, rasional, kontekstual dan

terukur secara kuantitatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten

Pidie 2020 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dalam

menyusun perencanaan tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;

2. Sebagai bahan telaah pencapaian realisasi program / kegiatan dalam

tahun berjalan sehingga adanya sinkronisasi antara kebijakan sektor

dengan kebijakan daerah;

3. Memberikan arah tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu

dan efektif khususnya dalam bidang Perhubungan guna mewujudkan visi

dan misi yang telah dirumuskan;

4. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan

pemanfaatan sumber daya sehingga sasaran dan tujuan Pembangunan

Nasional tercapai secara optimal;

5. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata

Pemerintahan yang baik;

6. Mengetahui kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah.


Tahun - 2021

20

Dengan adanya perencanaan, pembangunan pada SKPK dapat di

pertanggung jawabkan dan program / kegiatan yang disusun sudah terkonsep

dengan baik sehingga pembangunan dilaksanakan berdasarkan referensi

kebutuhan di lapangan.

Sebagai gambaran tindakan yang akan dilakukan Dinas Perhubungan

Kabupaten Pidie sehingga sesuai dengan kebijakan dan program Pemerintah

demi terwujudnya sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang

Perhubungan yang berkesinambungan secara terpadu dan efisien sekaligus

mengerakkan dinamika pembangunan demi peningkatan pertumbuhan

ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan tujuan dari Renja adalah sebagai

berikut :

1. Dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas

Perhubungan salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan

yang baik (Good Governance);

2. Memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian visi dan misi, Dinas

Perhubungan Kabupaten Pidie yang telah ditetapkan bersama;

3. Sebagai acuan dari pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan Program

yang telah ditetapkan;

4. Penyusunan Renja merupakan langkah awal kegiatan dari unit kerja

dalam sistem Tatanan Makro Strategis Perhubungan sebagai dokumen

perencanaan yang menjadikan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang

merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen transportasi yang

berdaya guna dan berhasil guna.


Tahun - 2021

21

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Penentuan Program dan Kegiatan SKPK dalam dokumen RENJA-

SKPK memegang peran yang sangat penting. Secara umum penyusunan Best

regards, Program dan Kegiatan dalam dokumen RENJA-SKPD berdasarkan

pada beberapa prinsip, yaitu :

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;

Peningkatan lapangan usaha daerah dan masyarakat;

Pelestarian lingkungan;

Perencanaan berkelanjutan;

Keberadilan, akuntabilitas, transparan dan kepastian hukum.

Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Pidie pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan

II Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

III Administrasi Umum

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Tahun - 2021

22

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi/Luar Daerah

Pengadaan Mobil Jabatan (Kepala Dinas)

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Mobiler

IV PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

I. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab./Kota

Pembangunan Prasarana Jalan di JalanKabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan PerlengkapanJalan

II Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Pembangunan Gedung Terminal

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Gedung Terminal

Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal )Fasilitas Utama dan Pendukung)


Tahun - 2021

23

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

III Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

IV Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Standar Operasional ProsedurPengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor

IV Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

V Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan AngkutanOrang dalam Trayek KewenanganKabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

I Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi BadanUsaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

II Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan LintasPenyeberangan dan Persetujuan PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Pelayaran Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota


Tahun - 2021

24

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditentukan oleh fungsi perencanaan

yang baik. Perencanaan yang baik akan memberikan arah bagi pelaksanaan

tupoksi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan

ditetapkan untuk menjembatani antara penelitian kebijakan dengan perumusan

kebijakan, dan antara perumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan.

Disamping itu perencanaan dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan

dalam rangka untuk memperkecil atau mengurangi resiko yang timbul karena

ketidakpastian dimasa mendatang.

Perencanaan perhubungan selalu berpegang kepada pendekatan

kesisteman agar keterpaduan perangkat keras (hardware) seiring dan sejalan

dengan perangkat lunak (software). Dan pengembangan SDM Perhubungan

(brainware).

Perencanaan Dinas Perhubungan bersifat rasional (keberhasilan

perencanaan dapat diukur secara kuantitatif), menyeluruh (komprenhensif)

mencakup semua aspek/subsistem), dan terpadu (integral : terkait antar

aspek/subsistem) serta berkelanjutan/ berkesinambungan (konsisten terhadap

time frame-nya) dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik

(good Govermance) dan pemerintahan yang bersih (clean govermant).

Proses Perencanaan Dinas Perhubungan merupakan bagian dari proses

perencanaan secara makro nasional yang mempertemukan kepentingan sektoral

dengan kepentingan regional dan lokal.


Tahun - 2021

25

Akhirnya dikemukakan bahwa, keberhasilan Rencana Kinerja (Renja)

ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak

dipengaruhi oleh inplementasi penerapannya.

Semoga Rencana Kinerja ini akan dapat memberikan pedoman dan arah

pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan ril masyarakat dan bersama

seluruh unit dan perangkat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Dengan demikian Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Pidie ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas.

Sigli, 18 Juni 2020


KABUPATEN PIDIE


Pembina Utama Muda

NIP.19690428 199011 1 002

PROGRAM KEGIATAN PROGRAM* KEGIATAN** SUB KEGIATAN**

Perhubungan 2 3 4 5

X XX 01 2.01 Program Pembangunan DaerahKegiatan Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan (RKT)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

X XX 01 2.01 01 Program Pembangunan DaerahKegiatan Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan (RKT)


DAERAHPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 9.500.000,00

X XX 01 2.01 02

Kegiatan Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran dan Dokumen

Anggaran


DAERAHPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat Daerah

Dalam Dokumen Perencanaan10.500.000,00

X XX 01 2.02 06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Lakip dan

LPPD


DAERAHAdministrasi Keuangan

Anggaran (Rp)

MAPPING PROGRAM DAN RENCANA KERJA TAHUN 2021SESUAI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 90 TAHUN 2019


KODERPJMD KAB. PIDIE 2017-2022 PERMENDAGRI No. 90 TAHUN 2019

1

Capaian Kinerja dan KeuanganLPPD DAERAH

X XX 00 2.02 01

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Gaji Dan Tunjangan PegawaiPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAHAdministrasi Keuangan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN 2.250.000.000,00

X XX 01 2.02 02PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAHAdministrasi Keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 120.000.000,00

X XX 01 2.02 06Kegiatan Penyusunan Lakip dan

LPPD


DAERAHAdministrasi Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD10.250.000,00

X XX 01 2.02 09Kegiatan Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun


DAERAHAdministrasi Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.500.000,00

X XX 01 2.03PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAHAdministrasi Umum

X XX 01 2.03 01Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00

X XX 01 2.03 02Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik100.000.000,00

X XX 01 2.03 03Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.000.000,00

X XX 01 2.03 06


Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional



Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional220.000.000,00

X XX 01 2.03 07Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 250.000.000,00

X XX 01 2.03 08Kegiatan Penyediaan Kebersihan

Kantor


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.500.000,00

X XX 01 2.03 09Kegiatan Penyediaan Jasa

Perbaikan dan Peralatan Kerja


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 95.500.000,00

X XX 01 2.03 10Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000,00

PROGRAM KEGIATAN PROGRAM* KEGIATAN** SUB KEGIATAN**Anggaran (Rp)KODE

RPJMD KAB. PIDIE 2017-2022 PERMENDAGRI No. 90 TAHUN 2019

X XX 01 2.03 11Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Pengadaan


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 7.650.000,00

X XX 01 2.03 12

Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Kantor



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Kantor6.500.000,00

X XX 01 2.03 13Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000,00

X XX 01 2.03 15

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundangan-undangan



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-

undangan10.000.000,00

X XX 01 2.03 17Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Pegawai


DAERAHAdministrasi Umum Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai 100.000.000,00

X XX 01 2.03 18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Provinsi/Luar Daerah



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Provinsi/Luar Daerah250.000.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

X XX 01 2.03 19Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


DAERAHAdministrasi Umum Pengadaan Mobil Jabatan (Kepala Dinas) 400.000.000,00

X XX 01 2.03 20

Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/operasional Roda 2 (dua)

Untuk ASN


DAERAHAdministrasi Umum Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 500.000.000,00

X XX 01 2.03 35 Kegiatan Pengadaan MobilerPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAHAdministrasi Umum Pengadaan Mobiler 150.000.000,00

X XX 01 2.03 30Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional



Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional250.000.000,00

X XX 01 2.03 28Kegiatan Rehabilitasi Gedung

Kantor Dinas Perhubungan


DAERAHAdministrasi Umum Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 195.000.000,00

X XX 01 2.04PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Program Peningkatan disiplin Aparatur Sipil

Negara

X XX 01 2.04 02Program Peningkatan disiplin

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya


DAERAHProgram Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 55.000.000,00

X XX 01 2.04 03Program Peningkatan disiplin

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya


DAERAHProgram Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 75.000.000,00

X XX 01 2.04 05Kegiatan Pengadaan Baju Batik

Untuk Pegawai Dishub Kab. Pidie


DAERAHProgram Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 50.000.000,00

2.04 09 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000,00

2.04 11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 75.000.000,00

2 15 02 2.02PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan

Kab./Kota

2 15 02 2.02 01PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab./Kota Pembangunan Prasarana Jalan di JalanKabupaten/Kota 3.500.000.000,00




ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab./Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota 2.570.000.000,00


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab./Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.250.000.000,00


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab./Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan PerlengkapanJalan 1.575.000.000,00


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2 15 02 2.03 02Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas PerhubunganPengadaan Rubber Speed Bump

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pembangunan Gedung Terminal 4.000.000.000,00

2 15 02 2.03 03Lanjutan Pembangunan Terminal

Mobar Kota Sigli


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pengembangan Sarana Dan Prasarana Gedung Terminal 500.000.000,00

2 15 02 2.03 04Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas PerhubunganPengadaan Rubber Speed Bump


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal )Fasilitas Utama

dan Pendukung)350.000.000,00

2 15 02 2.03 05Pembangunan Terminal Mobar

Kota Mini


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 250.000.000,00



Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir

2 15 02 2.04 02Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya



Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan

Fasilitas Parkir

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan

Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kewenangan Kabupaten/Kota

150.000.000,00


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2 15 02 2.05 01Pengujian Kelayakan

Pengoperasional Angkutan Umum



Penyediaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala

Kendaraan Bermotor1.750.000.000,00



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian

Berkala Kendaraan Bermotor300.000.000,00

2 15 02 2.05 05

Program Peningkatan Kelayakan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan



Sosialisasi Standar Operasional ProsedurPengujian

Berkala Kendaraan Bermotor250.000.000,00

2 15 02 2.05 07

Peningkatan Sarana Pengujian

Kelayakan Pengoperasional

Angkutan Umum



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala

Kendaraan Bermotor225.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas 2 15 02 2.06



Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas

untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2 15 02 2.06 02Pembangunan Pos Pelayanan

Kepelabuhanan



Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas

untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

1.550.000.000,00



Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 15 02 2.09 01Peningkatan Pelayanan

Operasional Bus



Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan

Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

150.000.000,00



2 15 03 2.01 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi

BadanUsaha yang Berdomisili Dalam Daerah

Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas

Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota

2 15 02 2.01 02Pengawasan, Pemeriksaan Kapal

Motor dan PelaporanPROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi

BadanUsaha yang Berdomisili Dalam Daerah

Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas

Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan

Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota150.000.000,00

2 15 02 2.06 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan

2 15 02 2.06 02Pengumpulan Dan Analisis

Database Pelayanan AngkutanPROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan

LintasPenyeberangan dan Persetujuan

PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang

Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau

Jaringan Jalur Pelayaran Kabupaten/Kota dalam Daerah

205.000.000,00

Sigli, 18 Juni 2020


KABUPATEN PIDIE

Rp 24.499.900.000,00 JUMLAH ANGGARAN (Rp)

KABUPATEN PIDIE


Pembina Utama Muda

Nip.19690428 199011 1 002

LAMPIRAN I :

24.499.900.000,00 26.949.890.000,00

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

DINAS PERHUBUNGAN 24.499.900.000,00 26.949.890.000,00

X XX 01

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Kab. Pidie

Meningkatnya

Pelayanan

Pemerintah

Daerah

100% 5.774.900.000,00 6.352.390.000,00

X XX 01 2.01Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Perangkat DaerahKab. Pidie

Tersedia Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

1 Tahun 20.000.000,00 22.000.000,00

X XX 1 2,01 01Penyusunan Renstra dan Renja

Perangkat DaerahKab. Pidie

Tersusunnya Renja

Perangkat Daerah 1 Dok 9.500.000,00 10.450.000,00

Penyusunan Program dan Tersusunnya

SESUAI PERMENDAGRI No. 90 TAHUN 2019MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH RKPD KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021

TOTAL

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan / Sub

Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja

Pagu IndikatifPrakiraan Maju

(2022)Hasil Program Hasil Kegiatan Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Keterangan

Sumber

Dana

Target Tolok Ukur Target a/b/c 1/2/3

X XX 01 2.01 02

Penyusunan Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah dalam

Dokumen Perencanaan

Kab. Pidie

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan Lainnya

10.500.000,00 11.550.000,00

X XX 01 2,02 Administrasi Keuangan Kab. Pidie

Tersedianya

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 2.392.750.000,00 2.632.025.000,00

X XX 01 2,02 01Penyediaan Gaji Dan Tunjangan

ASNKab. Pidie

Tersedianya Gaji

Dan Tunjangan Kerja

ASN

1 Tahun 2.250.000.000,00 2.475.000.000,00

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASNKab. Pidie

Lancarnya

Pelaksanaan Tugas

ASN

1 Tahun 120.000.000,00 132.000.000,00

X XX 01 2.02 06

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kab. Pidie

Meningkatnya

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Dok 10.250.000,00 11.275.000,00

X XX 01 2,02 09Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir TahunKab. Pidie

Meningkatnya

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Lap 12.500.000,00 13.750.000,00

X XX 01 2,03 Administrasi Umum Kab. Pidie

Terselenggaranya

Pengadministrasian

Umum Perangkat

Daerah

1 Tahun 3.067.150.000,00 3.373.865.000,00

X XX 01 2,03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Pidie Tersedia Jasa Surat

Menyurat 1 Tahun 6.000.000,00 6.600.000,00

X XX 01 2.03 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrikKab. Pidie

Tersedia jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1 Tahun 100.000.000,00 110.000.000,00

X XX 01 2.03 03Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan KantorKab. Pidie

Tersedia Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Tahun 165.000.000,00 181.500.000,00

X XX 01 2.03 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. Pidie

Tersedia jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 Tahun 220.000.000,00 242.000.000,00

X XX 01 2,03 07Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganKab. Pidie

Tersedia Jasa

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 250.000.000,00 275.000.000,00

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Kode




Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja




Keterangan

Sumber

Dana


X XX 01 2,03 08Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorKab. Pidie

Tersedia Jasa

Kebersihan Kantor 1 Tahun 36.500.000,00 40.150.000,00

X XX 01 2,03 09Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan KerjaKab. Pidie

Tersedia jasa

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 95.500.000,00 105.050.000,00

X XX 01 2,03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Pidie Tersedia Alat Tulis

Kantor 1 Paket 75.000.000,00 82.500.000,00

X XX 01 2,03 11Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanKab. Pidie

Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan yang

diadakan

1 Tahun 7.650.000,00 8.415.000,00

X XX 01 2.03 12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Kab. Pidie

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik yang

diadakan

1 Paket 6.500.000,00 7.150.000,00

X XX 01 2,03 13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorKab. Pidie

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor yang diadakan

1 Tahun 250.000.000,00 275.000.000,00

X XX 01 2.03 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

PeraturanPerundang-UndanganKab. Pidie

Jumlah Bahan

Bacaan yang

diadakan

1 Paket 10.000.000,00 11.000.000,00 PeraturanPerundang-Undangan

diadakan

X XX 01 2,03 17Penyediaan Makanan dan

MinumanKab. Pidie

Jumlah Makanan

dan Minuman yang

diadakan

1 Tahun 100.000.000,00 110.000.000,00

X XX 01 2.03 18Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke LuarDaerahKab. Pidie

Jumlah Rapat

Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah yang

diadakan

1 Tahun 250.000.000,00 275.000.000,00

X XX 01 2.03 19Pengadaan Mobil Jabatan (Kepala

Dinas)Kab. Pidie

Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

yang diadakan

1 Unit 400.000.000,00 440.000.000,00

X XX 01 2,03 20Pengadaan Kendaraan

Dinas/operasional Kab. Pidie

Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

yang diadakan (1 Unit

Mobil patwal dan 4

Unit Honda Patroli)

1 Paket 500.000.000,00 550.000.000,00

X XX 01 2,03 25 Pengadaan Mebeleur Kab. Pidie Jumlah Mebeleur

yang diadakan 1 Paket 150.000.000,00 165.000.000,00

X XX 01 2.03 30Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/OperasionalKab. Pidie

Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

yang dipelihara

secara berkala

1 Paket 250.000.000,00 275.000.000,00

X XX 01 2,03 38Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

KantorKab. Pidie

Jumlah Gedung

Kantor yang direhab 1 Unit 195.000.000,00 214.500.000,00

X XX 01 2,04Peningkatan Disiplin dan Kapasitas

Sumber Daya AparaturKab. Pidie

Terciptanya

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur yang

Disiplin

1 Tahun 295.000.000,00 324.500.000,00

Disiplin

X XX 01 2.04 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaKab. Pidie

Jumlah Pakaian

Dinas yang diadakan 50 Org 55.000.000,00 60.500.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja

LapanganKab. Pidie

Jumlah Pakaian

Kerja Lapangan yang

diadakan

50 Org 75.000.000,00 82.500.000,00

X XX 01 2,04 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari TertentuKab. Pidie

Jumlah Pakaian

Khusus yang

diadakan

50 Org 50.000.000,00 55.000.000,00

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Kode




Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja




Keterangan

Sumber

Dana


X XX 01 2,04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Pidie

Jumlah ASN yang

mengikuti Diklat

Formal

5 Org 40.000.000,00 44.000.000,00

X XX 01 2.04 11Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undanganKab. Pidie

Jumlah ASN yang

mengikuti Bimtek 10 Org 75.000.000,00 82.500.000,00

X XX 02

PROGRAM

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(LLAJ)

Kab. Pidie

MeningkatnyaSara

na, Fasilitas dan

Disiplin Angkutan

jalan

100% 18.370.000.000,00 20.207.000.000,00

X XX 02 2,02 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di

Jalan Kab./KotaKab. Pidie

Tersedianya

Perlengkapan Jalan 1 Tahun 8.895.000.000,00 9.784.500.000,00

X XX 02 2,02 01Pembangunan Prasarana Jalan di

Jalan Kabupaten/KotaKab. Pidie

Tersedianya

Prasarana Jalan di

Jalan

1 Paket 3.500.000.000,00 3.850.000.000,00

X XX 02 2,02 02Penyediaan Perlengkapan Jalan di

Jalan Kabupaten/KotaKab. Pidie

Tersedianya

Perlengkapan Jalan

di Jalan

1 Paket 2.570.000.000,00 2.827.000.000,00

di Jalan

X XX 02 2,02 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana JalanKab. Pidie

Tersedianya

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana Jalan

1 Paket 1.250.000.000,00 1.375.000.000,00

X XX 02 2,02 04Rehabilitasi dan Pemeliharaan

PerlengkapanJalanKab. Pidie

Tersedianya

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

PerlengkapanJalan

1 Paket 1.575.000.000,00 1.732.500.000,00

X XX 02 2,03 Pengelolaan Terminal Penumpang

Tipe CKab. Pidie

Terciptanya Disiplin

Dalam Pengelolaan

Terminal

1 Tahun 5.100.000.000,00 5.610.000.000,00

X XX 02 2,03 02 Pembangunan Gedung Terminal Kab. Pidie

Jumlah Gedung

Terminal Yang

Terbangun

1 Paket 4.000.000.000,00 4.400.000.000,00

X XX 02 2,03 03Pengembangan Sarana Dan

Prasarana Gedung TerminalKab. Pidie

Tersedianya Sarana

Dan Prasarana Pada

Gedung Terminal

1 Paket 500.000.000,00 550.000.000,00

X XX 02 2,03 04

Rehabilitasi dan pemeliharaan

terminal Fasilitas Utama dan

Pendukung

Kab. Pidie

Terpeliharanya

Fasilitas Utama dan

Pendukung

1 Paket 350.000.000,00 385.000.000,00

X XX 02 2,03 05Peningkatan Kapasitas SDM

Pengelola Terminal Tipe CKab. Pidie

Jumlah SDM

Pengelola Terminal

Yang Di Tingkatkan

Kapasitas

50 Orang 250.000.000,00 275.000.000,00

X XX 02 2,04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan

dan Pembangunan Fasilitas ParkirKab. Pidie

Terciptanya Disiplin

Dalam Pengelolaan

dan Pembangunan 1 Tahun 150.000.000,00 165.000.000,00

dan Pembangunan Fasilitas Parkir dan Pembangunan

Fasilitas Parkir

X XX 02 2,04 02

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir


Kab. Pidie

Terlaksananya

Koordinasi dan

Sinkronisasi Izin

Penyelenggaraan

dan Pembangunan

Fasilitas Parkir

1 Keg 150.000.000,00 165.000.000,00

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Kode




Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja




Keterangan

Sumber

Dana


X XX 02 2,05 Pengujian Berkala Kendaraan

BermotorKab. Pidie

Tertibnya

Pengujian

Kendaraan

Bermotor Yang

Layak Operasional

1 Tahun 2.525.000.000,00 2.777.500.000,00

X XX 02 2,05 01

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

Kab. Pidie

Tersedianya Sarana

dan Prasarana

Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

1 Keg 1.750.000.000,00 1.925.000.000,00

X XX 02 2,05 02

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

Kab. Pidie

Terlaksananya

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

1 Keg 300.000.000,00 330.000.000,00

X XX 02 2,05 05

Sosialisasi Standar Operasional

Prosedur Pengujian Berkala Kab. Pidie

Terlaksananya

Sosialisasi Standar

Operasional Prosedur 1 Keg 250.000.000,00 275.000.000,00 X XX 02 2,05 05 Prosedur Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

Kab. Pidie Operasional Prosedur

Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

1 Keg 250.000.000,00 275.000.000,00

X XX 02 2,05 07

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana PengujianBerkala

Kendaraan Bermotor

Kab. Pidie

Terlaksananya

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

PengujianBerkala

Kendaraan Bermotor

1 Keg 225.000.000,00 247.500.000,00

X XX 02 2,06

Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kab. Pidie

Terlaksananya

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas

1 Tahun 1.550.000.000,00 1.705.000.000,00

X XX 02 2,06 02

Pengadaan, Pemasangan,

Perbaikan dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan dalam Rangka

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas

Kab. Pidie

Jumlah Pengadaan,

Pemasangan,

Perbaikan dan

Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan

1 Paket 1.550.000.000,00 1.705.000.000,00

X XX 02 2,14

Penertiban Izin Penyelenggaraan

Angkuatan Orang Dalam Trayek

Lintas Daerah kabupaten/ Kota

dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Kab. Pidie

Tersedianya

Angkutan Umum

untuk Jasa

Angkutan Orang

dan/atau Barang

Antar Kota

1 Tahun 150.000.000,00 165.000.000,00

X XX 02 2,14 02

Koordinasi dan sinkronisasi

pengawasan pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang Kab. Pidie

Terlaksananya

Koordinasi dan

sinkronisasi

pengawasan 1 Keg 150.000.000,00 165.000.000,00 X XX 02 2,14 02 Penyelenggaraan Angkutan Orang

dalam Trayek

KewenanganKabupaten/Kota

Kab. Pidie pengawasan

pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan

Angkutan

1 Keg 150.000.000,00 165.000.000,00

X XX 03PROGRAM PENGELOLAAN

PELAYARANKab. Pidie

MeningkatnyaSara

na, Informasi,

Korodinasi dan

Disiplin Angkutan

Penyebrangan

100% 355.000.000,00 390.500.000,00

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Kode




Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja




Keterangan

Sumber

Dana


X XX 03 2,01

Penerbitan Izin Usaha Angkutan

Laut Bagi Badan Usaha yang

Berdomisili Dalam Daerah

Kabupaten/Kota dan Beroperasi

Pada Lintas Pelabuhan di Daerah

Kabupaten/ Kota

Kab. Pidie

Tertibnya Izin

Usaha Angkutan

Laut Bagi Badan

Usaha yang

Berdomisili Dalam

Daerah

Kabupaten/Kota

1 Tahun 150.000.000,00 165.000.000,00

X XX 03 2,01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Usaha Angkutan Laut


Kab. Pidie

Jumlah Izin Usaha

Angkutan Laut

Kewenangan

Kabupaten/KotaPeng

awasan Yang Diawasi

1 Keg 150.000.000,00 165.000.000,00

X XX 03 2,06 Penetapan Lintas Penyeberangan

dan PersetujuanKab. Pidie

Teresedianya Data

dan Informasi

Penetapan Lintas

Penyeberangan dan

Persetujuan

1 Tahun 205.000.000,00 225.500.000,00

Penyediaan Data dan Informasi Tresedianya Data

X XX 03 2,06 01

Penyediaan Data dan Informasi

Jaringan Lintas Penyeberangan

dan Persetujuan

PengoperasianKapal dalam

Daerah Kabupaten/Kota yang

Terletak Pada Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan

Jalur Pelayaran Kabupaten/Kota

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pidie

Tresedianya Data

dan Informasi

Jaringan Lintas

Penyeberangan dan

Persetujuan

PengoperasianKapal

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

1 Keg 205.000.000,00 225.500.000,00

24.499.900.000,00 26.949.890.000,00

Keterangan

Nama Program / Kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan permendagri 90

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan mengacu pada indikator lama baik yang ada di RPJMD maupun Renstra

Khusus Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disi dengan pagu Belanja Tdak Langsung yang sebelumnya terpisah

JUMLAH (Rp)


PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 19690428 199011 1 002

Sigli, 18 Juni 2020


KABUPATEN PIDIE

BBAABB –– II RReennjjaa

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDIINNAASS PPEERRHHUUBBUUNNGGAANN

TTAAHHUUNN 22002211

BBAABB –– II II RReennjjaa


TTAAHHUUNN 22002211

BBAABB –– IIIIII RReennjjaa


TTAAHHUUNN 22002211

BBAABB –– IIVV

RReennjjaa


TTAAHHUUNN 22002211

BBAABB –– VV

RReennjjaa


TTAAHHUUNN 22002211

LLAAMMPPIIRRAANN RReennjjaa


TTAAHHUUNN 22002211

R A N J A R E N C A N A K E R J A - Kabupaten Pidie

Documents

Transcript of R A N J A R E N C A N A K E R J A - Kabupaten Pidie