PUTUSAN Nomor : 89 / PDT / 2015 / PT MDN DEMI · PDF fileHalaman 2 dari 53 halaman, Perkara...
Transcript of PUTUSAN Nomor : 89 / PDT / 2015 / PT MDN DEMI · PDF fileHalaman 2 dari 53 halaman, Perkara...
PUTUSANNomor : 89 / PDT / 2015 / PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara:
H.IDRIS AS, Umur 60 tahun beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 373,
Brahrang, Binjai.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: BUDI HARTONO
PURBA,SH, ROHDALAHI SUBHI PURBA,SH, AHMAD
ARPANI,SH, Advokat pada ”Pusat Bantuan Hukum LMP
KGB-RI, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan
Komplek Ruko Nusa Prima/ Kantor Notaris Drs
Hasbullah Hadi,SH,Mkn, Lantai II Nomor B 18, Desa
Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli
Serdang –Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 Januari 2013, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding semula Penggugat;
L a w a n :
1. MISBAH, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam,
pekerjaan ikut suami, beralamat Dsn III Desa Pematang
Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I
semula Tergugat I;
2. DIREKTUR UTAMA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
Tbk Cq KANTOR CABANG PEMBANTU USAHA
Halaman 2 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
MIKRO KECIL SEI RAMPAH, beralamat di Jalan Jend.
Sudirman Ruko Nomor 88 abc Sei rempah.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :EDY
SUHERMAN, NURUL IKHWAN, Karyawan pada PT.
Bank BTPN Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
SKU.051/DIR/LTG/III/2013 tanggal 15 Maret 2013,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;
3. KANTOR NOTARIS RATNA ENILIA,SH, beralamat di Jalan Sudirman
Nomor 227 Sei Rempah, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III; Dan:
4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) PUSAT Cq.
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI ( BPN ) SUMATERA UTARA C.q KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASI ONAL ( BPN )
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, beralamat di
Jalan Negara KM 57 Sei Rampah.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SOFYAN HADI
SYAM,SH, Kepala sub seksi sengketa, konflik dan
perkara Kantor Pertanahan, Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Tugas Nomor 50/St-12.18/III/2013,
tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I;
5. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELNAG NEGARA MEDAN,
beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 A Medan.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD
RIFAI,SE.MAP dan AQNI RONIASI HUTAURUK,
KRESNA NURUL FADHILA, Pelaksana pada KPKNL
Halaman 3 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
354/MK.6/2013, tanggal 27 juni 2013, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat II;
6. HERIANTO, Umur 51 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
beralamat Dsn I desa Pasar Bengkel, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya
disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara Nomor 89/PDT/2015/PT.MDN dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 29 April 2014 dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4
Pebruari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP, tanggal 5
Pebruari 2013 telah mengemukakan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 7.335 M2 yang terletak di
Desa Sei Naga Lawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 215 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sei Rampah Incassu
Turut Tergugat I tertanggal 23 Oktober 2010;
- Bahwa Tergugat I incassu Misbah adalah anak perempuan kandung
Penggugat dan telah bersuami dengan Sahlan;
Halaman 4 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
- Bahwa Tergugat I bersama dengan suaminya Sahlan pada kira-kira awal
bulan Mei 2011, datang kepada Penggugat, dan menceritakan
membutuhkan tambahan modal kerja untuk usaha berdagang padi dan
berniat untuk meminjam uang ke Bank BTPN Cab. Sei Rampah incassu
Tergugat II dan memohon kepada Penggugat untuk meminjamkan
sertifikat hak milik atas tanah Penggugat kepada Tergugat I untuk
dijadikan jaminan hutang;
- Bahwa pada awalnya Penggugat berat hati memberikan sertifikat hak atas
tanah kepemilikannya kepada Misbah, akan tetapi dengan bujuk rayu
Tergugat I dan suaminya dan akan bertangung jawab membayar serta
mengatakan hanya sebagai agunan tambahan dan hanya meminjam uang
kepada BTPN incassu Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh
juta rupian), maka karena ingin membantu anak dan pinjaman tersebut
hanya sebesar Rp. 50.000.000; (lima Puluh Juta Rupiah) akhirnya
Penggugat memberikan sertifikat Hak Milik No. 215 tersebut kepada
Tergugat I;
- Bahwa setelah diberikannya sertifikat hak milik No. 215 tersebut kepada
Tergugat I selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2011 datang
dua orang pegawai BTPN Cab.Sei Rampah incassu Tergugat II yang
mengenalkan diri seorangnya bernama Syamsuddin dan seorang lagi
Penggugat tidak ingat, yang maksud kedatangannya adalah untuk
menandatangankan surat-surat terkait pinjaman Tergugat I;
- Bahwa bujuk rayu dan tipu muslihat Tergugat I tersebut selanjutnya
diteruskan oleh Syamsuddin pegawai Tergugat II, dengan menyodorkan
banyak surat-surat untuk ditandatangani tanpa dijelaskan isi dan maksud
surat tersebut dan Penggugat juga menandatangani dua buah blangko
Halaman 5 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
kosong yang tidak diketahui apa keperluannya serta Syamsuddin juga
mengatakan pinjaman tersebut hanya Rp.50.000.000;
- Bahwa setelah pinjaman tersebut berjalan beberapa bulan, Penggugat
fikir pinjaman tersebut dibayar oleh Tergugat I dengan baik tanpa
menunggak, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat, pada tanggal
17 februari 2012 datang surat dari Tergugat II prihal undangan untuk
menyelesaikan tunggakan kredit yang ditujukan kepada Tergugat I serta
Surat tertanggal 23 Pebruari 2012 perihal Pemeritahuan Pra Lelang akan
tetapi surat tersebut disampaikan kepada Penggugat tidak ditujukan
kepada Tergugat I;
- Bahwa atas hal tersebut, Penggugat berusaha menemui Tergugat I akan
tetapi tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan kemudian datang
lagi surat peringatan ke-II dari Tergugat II kepada Tergugat I akan tetapi
tetap disampaikan kealamat penggugat dan semakin terkejut Penggugat
setelah melihat plafon pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II ternyata
sebesar Rp.350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukan Rp.
50.000.000; (lima Puluh Juta rupiah);
- Bahwa atas surat peringatan Tergugat II tersebut, Penggugat berusaha
mencari Tergugat I untuk mempertanggung jawabkan hutangnya akan
tetapi Penggugat tidak menemukan dimana keberadaan Tergugat I
berserta suaminya pada saat itu;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, Tergugat II selaku kreditur Tergugat I
telah mengirimkan surat kepada Pengugat yang ditujukan kepada
Tergugat I sebanyak lima kali padahal Tergugat I berada dialamat yang
berbeda dengan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat telah berusaha untuk melakukan
negoisasi kepada Tergugat II dan bersedia menebus jaminan yang
Halaman 6 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
dipergunakan oleh Tergugat I dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta
rupiah), hal ini karena cuma itu kemampuan Penggugat serta Penggugat
mengira awalnya pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I kepada
Tergugat II adalah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi
Tergugat II tidak bersedia dan Tergugat II menyuruh Penggugat untuk
membayar tunggakan kredit Tergugat I yang dipergunakan dari uang Rp.
50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesanggupannya untuk
menebus jaminannya kembali kepada Tergugat II sebesar Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat II tetap menyuruh
Penggugat untuk membayar tunggakan kredit Tergugat I;
- Bahwa atas hutang Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, Tergugat II
telah melakukan pelelangan atas tanah Penggugat tersebut melalui Turut
Tergugat II incassu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KPPLN), pada tanggal 7 September 2012;
- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan hasil lelang kepada Penggugat
pada tanggal 5 Januari 2013, yang memenangkan lelang atas tanah
Penggugat adalah Herianto incassu Turut Tergugat III dan saat ini
sertiffikat Hak Milik No. 215 telah dibaliknamakan menjadi nama Herianto
incassu Turut Tergugat III oleh Turut Tergugat I incassu BPN Serdang
Bedagai;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memperdaya
dan mengelabui Penggugat dengan mengatakan pinjaman hanya Rp.
50.000.000 (lima puuh juta rupiah) pada hal adalah Rp. 350.000.000
adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;
- Bahwa begitupun Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta, tidak pernah
membacakan dan berhadapan langsung kepada Penggugat pada
Halaman 7 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan (APHT) No. 251/ 2011,
tertanggal 23 juni 2011, sebagai perikatan pemberian hak tanggungan
dan hanya pegawai Tergugat II yakni Syamsudin yang membawakan
berkas-berkas untuk ditanda tangani Penggugat;
- Bahwa jelaslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, akta pemberian hak tangungan harus berbentuk akta
notaris, dan begitu juga disetiap akta notaris harus berhadapan notaris
sebagai pejabat pembuat akta dengan pihak-pihak dan selalu dalam akta
notaris dibacakan hak dan kewajiban yang melekat dalam akta tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat III tidak pernah berhadapan dengan
Penggugat dan tidak pernah membacakan dan tidak pernah Penggugat
menandatangani Akta Pemberian Hak Tangungan dihadapan Tergugat III
adalah juga perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III serta berakibat
secara formil Akta pemberian hak Tangungan No. 251/ 2011 tanggal 23
Juni 2011 adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa karena Akta Pemberian No. 251/ 2011 tidak sah serta tidak
berkekuatan hukum maka sertifikat hak tangungan No. 596/ 2011 juga
sangat beralasan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa karenamana sertifikat hak tangungan No. 596/ 2011 dinyatakan
tidak sah serta tidak berkekuatan hukum maka adalah sangat beralasan
juga untuk menyatakan risalah lelang yang dilakukan Turut Tergugat II
No. 1224/ 2012 atas sertifikat No. 215 yang diperbuat oleh Dian Surbakti
pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah
tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa seterusnya berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat
beralasan juga apabila sertifikat Hak milik No. 215 yang sudah beralih
Halaman 8 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
kepada nama Herianto Incassu Turut Tergugat III adalah tidak sah serta
tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan
kerugian bagi Penggugat baik itu kerugian Materil maupun kerugian Moril;
- Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah telah
beralihnya sertifikat Hak milik No. 215 dari Penggugat kepada Herianto
Incassu Turut Tergugat III sehigga Penggugat tidak lagi sebagai pemilik
yang sah atas tanah tersebut yang dilaksir harga tanah tersebut satu rente
(400 M2) adalah Rp.25.000.000,- sehingga kerugian yang dialami
Penggugar adalah berjumlah 18 Rante x Rp. 25.000.000.- =
Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun kerugian moril yang dialami oleh Penggugat adalah rasa
malu terhadap masyarakat dan hilangnya harkat dan martabat penggugat
karena adanya pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat II di
Media Massa yang apabila ditaksir dalam jumlah uang senilai
Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah);
- Bahwa jumlah atas kerugian moril dan materil yang harus dibayar adalah
sebesar Rp. 1.450.000.000,- ( satu milyard empat ratus lima puluh juta
rupiah) harus dibayar seketika dan tunai sampai berkekuatan hukum tetap
kepada Penggugat (in recht van gewijd);
- Bahwa itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat
disangsikan yang berupaya mengulur ulur waktu dalam mematuhi isi
putusan dalam perkara ini kelak maka perlu adanya uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap
harinya sejak hari lalainya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam
mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
Halaman 9 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
- Bahwa Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan autentik
maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus
kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit vorbaar bij
vooraads);
Berdasarkan kepada hal-hal tersebut mohon kepada majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memanggil
para pihak untuk diperiksa dalam suatu waktu yang ditentukan dan berkenan
mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR;
1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
Perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 215
kepada Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian hak
Tangungan No. 251/ 2011 tertanggal 23 juni 2011 atas sertifikat hak atas
tanah No. 215 yang dibuat Tergugat III;
5. Menyatakan sertifikat hak tanggungan No. 596/ 2011 tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum;
6. Menyatakan risalah lelang yang dilakukan Turut Tergugat II No. 1224/
2012 atas sertifikat 215 yang diperbuat oleh Dian Surbakti,SH pejabat
lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Medan adalah
tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 215 yang telah beralih nama kepada
Herianto Incassu Turut Tergugat III tidak sah dan tidak berkekuatan
hukum;
Halaman 10 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar
kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat sebesar Rp.
1.450.000.000,- ( satu milyard empat ratus lima puluh juta rupiah) secara
tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar
dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejak hari lalainya Tergugat I, Tergugat
II dan Tergugat III mematuhi isi putusan ini;
10.Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun
ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (uit vorbaar bij
vooraads);
11.Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
untuk mematuhi putusan ini;
12.Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung
renteng membayar biaya perkara yang timbul karenanya;
SUBSIDAIR;
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang
seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
II mengajukan jawaban tanggal 13 Nopember 2013 pada pokoknya sebagai
berikut :
JAWABAN TERGUGAT II :
PENDAHULUAN
1. Bahwa sebelum TERGUGAT II menanggapi secara terperinci dalil-dalil
Gugatan PENGGUGAT, perkenankan TERGUGAT II terlebih dahulu
Halaman 11 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
menyampaikan dan menjelaskan kronologis fakta-fakta hukum berkaitan
dengan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II
dimana PENGGUGAT bertindak selaku Penjamin atas hutang
TERGUGAT I dengan cara memberikan Sertifikat Hak Milik No. 215
(obyek perkara) kepada TERGUGAT I sebagai jaminan hutang terhadap
TERGUGAT II.
2. Bahwa adapun duduk perkara a quo adalah sebagai berikut :
a. Pada tanggal 23 Mei 2011, TERGUGAT I selaku Debitur dan
TERGUGAT II selaku Kreditur telah membuat dan menandatangani
Perjanjian Kredit No. 0000965-SPK-7456-0511 (“Perjanjian Kredit”)
dengan ketentuan Fasilitas Kredit sebagai berikut :
1. Fasilitas kredit : Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima
puluh juta Rupiah)
2. Suku bunga : 13.20% (tiga belas dua puluh
persen) per tahun.
3. Denda Keterlambatan : 4.0% (empat persen).
4. Jangka waktu kredit : 60 bulan.
5. Jumlah angsuran : Rp. 9.683.343 (sembilan juta enam ratus
delapan puluh tiga ratus tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) Per
bulan.
b. Dalam perjalanannya TERGUGAT I tidak dapat memenuhi
kewajiban TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran kewajiban
TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana telah disepakati
dalam Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
c. Pada tanggal 9 Januari 2012, TERGUGAT II melalui Surat No.
001/SP/BTPN/0112, Perihal Surat Peringatan I, telah memberikan
Halaman 12 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
peringatan kepada TERGUGAT I tentang adanya keterlambatan
kewajiban pembayaran TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, akan
tetapi peringatan tersebut tidak diidahkan oleh TERGUGAT I.
d. Pada tanggal 26 Januari 2012, TERGUGAT II melalui Surat No.
003/SP/BTPN/0112, Perihal: Surat Peringatan II, TERGUGAT II
kembali memberikan peringatan agar TERGUGAT I menyelesaikan
kewajibannya kepada TERGUGAT II, akan tetapi sama dengan
peringatan I tetap tidak diidahkan oleh TERGUGAT I.
e. Pada tanggal 7 Februari 2012, TERGUGAT II melalui Surat No.
001/SP/BTPN/0212, Perihal : Surat Peringatan III, untuk yang
terakhir kalinya TERGUGAT II kembali memperingatkan agar
TERGUGAT I menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT II,
akan tetapi peringatan dari TERGUGAT II ini pun tetap tidak
mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT I, sehingga sangat
beralasan bagi TERGUGAT II untuk melakukan penyelesaian
permasalahan ini melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
f. Pada tanggal 19 November 2012, TURUT TERGUGAT II melalui
surat
S-2473/WKN.02/KNL.01/2012, TURUT TERGUGAT II
memberitahukan telah mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang
yang ditujukan kepada TERGUGAT I tentang akan dilakukannya
pelaksanaan lelang pada tanggal 27 November 2012.
3. Bahwa perlu TERGUGAT II sampaikan, Sertifikat Hak Milik No. 215
(obyek perkara) yang dijadikan TERGUGAT I sebagai jaminan hutang
terhadap TERGUGAT II telah diikat dalam Sertifikat Hak Tanggungan
No. 596/2011 tertanggal 23 Juni 2011, dimana PENGGUGAT bertindak
Halaman 13 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
selaku Penjamin dalam Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan
TERGUGAT II.
4. Bahwa sudah sangat jelas, dengan status PENGGUGAT yang bertindak
sebagai Penjamin, PENGGUGAT sudah secara sadar mengetahui
akibat hukum terhadap asset PENGGUGAT yang dijadikan Jaminan
Hutang TERGUGAT I, apabila TERGUGAT I melakukan perbuatan
Wanprestasi.
5. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum TERGUGAT II selaku
Kreditur yang berhak atas pengembalian Kredit, maka sangat berdasar
hukum dan beralasan jika TERGUGAT II melakukan proses lelang atas
Wanprestasinya TERGUGAT I.
6. Bahwa selain itu, proses pengajuan permohonan lelang eksekusi hak
tanggungan yang dimohonkan TERGUGAT II atas tanah yang
merupakan jaminan hutang berdasarkan Perjanjian Kredit, telah sesuai
dengan proses dan ketentuan yang berlaku, di mana telah didasarkan
kepada Sertifikat Hak Tanggungan yang berirah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dipersamakan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal
224 HIR jo. Undang-uandang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan
Tanah).
7. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang secara sadar telah bertindak
selaku Penjamin hutang, tetapi kemudian mengajukan Gugatan a quo
telah membuktikan PENGGUGAT dengan sengaja mencoba
mengelabui Majelis Hakim.
8. Bahwa sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan
Halaman 14 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
a quo karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada,
sama sekali tidak berdasar dan hanya merupakan suatu upaya untuk
membatalkan lelang eksekusi jaminan yang telah dilaksanakan,
sebagaimana yang akan TERGUGAT II uraikan lebih lanjut di bawah ini
DALAM EKSEPSI
GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR)
1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang
disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali menyangkut hal-hal yang diakui
oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa dalam Posita Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan telah
merasa tertipu dengan adanya bujuk rayu dan tipu muslihat yang
dilakukan oleh TERGUGAT I yang diteruskan oleh TERGUGAT II
sehingga PENGGUGAT memberikan obyek perkara A quo sebagai
Jaminan Hutang.
3. Bahwa dalil-dalil Gugatan a quo PENGGUGAT sangat tidak mendasar
dan mengada-ada serta terkesan lari dari tanggungjawab karena secara
sadar, PENGGUGAT telah bertindak sebagai Penjamin atas fasilitas
kredit TERGUGAT I dalam perjanjian kredit dengan TERGUGAT II
selaku kreditur TERGUGAT I.
4. Bahwa Gugatan a quo terlalu dini (Prematur) jika terlebih dahulu
mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan karena untuk dapat
membuktikan PENGGUGAT telah ditipu dengan adanya bujuk rayu dan
tipu muslihat seharusnya terlebih dahulu diproses secara hukum Pidana
dengan melaporkan TERGUGAT I ke Kepolisian.
5. Bahwa seharusnya sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo
terlebih dahulu mendengar Putusan Pidana yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht Van Gewijsde).
Halaman 15 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Dengan terlalu dininya Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan tanpa terlebih
dahulu melakukan proses pidana, maka sudah selayaknya Majelis Hakim
yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan menolak Gugatan a quo atau
setidak-tidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima karena terlalu
dini (premature).
PENGGUGAT TELAH SALAH MENEMPATKAN TERGUGAT II SELAKU
PIHAK YANG BERPERKARA (DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE)
6. Bahwa PENGGUGAT telah salah menempatkan pihak-pihak yang
dijadikan sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo.
7. Bahwa Objek Gugatan yaitu Tanah dan Bangunan sebagaimana
Sertifikat Hak Milik No. 215 seluas 7.335 M2 atas nama PENGGUGAT
yang terletak di Desa Sei Naga Lawan RT 000 RW 000, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang
merupakan Jaminan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.
8. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan,
TERGUGAT II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Hutang
TERGUGAT I dan saat ini objek gugatan tersebut telah menjadi hak
milik sepenuhnya dari TURUT TERGUGAT III dimana peralihan haknya
sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa seharusnya PENGGUGAT tidak mengajukan Gugatan a quo
kepada TERGUGAT II, tetapi hanya kepada TERGUGAT I karena
dalam Posita berulang kali mendalilkan PENGGUGAT merasa ditipu
oleh TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT II selaku Kreditur
Pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi Undang-Undang Hak
Tanggungan.
Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 yang menyatakan :
Halaman 16 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
“Syarat mutlak untuk menutut seseorang di depan pengadilan adalah
adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.
Oleh karena itu TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat
dalam perkara perdata a quo untuk menyatakan menolak Gugatan
PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT
tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa TERGUGAT II dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil
yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali apa-apa yang diakui dan
dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT II telah sampaikan dalam EKSEPSI
mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian
yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini.
3. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan
PENGGUGAT dalam Posita Gugatan kecuali yang secara tegas diakui
oleh TERGUGAT II.
PENGGUGAT SEBAGAI PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
4. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil
gugatan perkara a quo pada angka 3 dan 4 halaman 2 berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I,
atas persetujuan PENGGUGAT maka TERGUGAT I telah mengajukan
pinjaman kepada TERGUGAT II.
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0000965-SPK-7456-0511
tertanggal 23 Mei 2011, TERGUGAT I telah menerima Fasilitas Kredit
Halaman 17 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
(pinjaman) dari TERGUGAT II sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima
puluh juta Rupiah).
6. Bahwa untuk menjamin adanya pengembalian atas kredit TERGUGAT I
kepada TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT I telah memberikan jaminan
kredit milik PENGGUGAT selaku Penjamin yang telah diletakkan dalam
Sertifikat Hak Tanggungan No. 596/2011, berupa sebidang tanah beserta
bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik
(“SHM”) Nomor : 215 atas nama Haji Idris AS seluas 7335 m² yang
terletak di Desa Sei Naga Lawan Lawan RT 000 RW 000, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
7. Bahwa PENGGUGAT telah sepakat dan secara sadar untuk
menjaminkan kepada TERGUGAT II berupa Sebidang tanah beserta
bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik
(“SHM”) Nomor : 215 atas nama Haji Idris AS seluas 7335 m² yang
terletak di Desa Sei Naga Lawan Lawan RT 000 RW 000, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di mana
PENGGUGAT telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan No : 66 / 2011 yang dibuat dan ditandangani di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris Ratna Amilia tertanggal 23 Mei
2011.
7. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut merupakan perjanjian yang sah secara
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Pasal 1320 KUHPerdata :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Halaman 18 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
8. Bahwa dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka Perjanjian Kredit
tersebut mengikat sebagai Undang-undang bagi TERGUGAT I dan
TERGUGAT II yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1338 KUHPerdata.
Pasal 1338 KUHPerdata :
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-
undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”.
TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI
(WANPRESTASI)
9. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri PENGGUGAT dalam dalil
Gugatan a quo, TERGUGAT I tidak dapat melaksanakan kewajibannya
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban TERGUGAT I kepada
TERGUGAT II telah membuktikan TERGUGAT I telah melakukan
perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi).
10.Bahwa TERGUGAT II telah 3 (tiga) kali memberikan Surat Peringatan
yang meminta agar TERGUGAT I memenuhi kewajibannya kepada
TERGUGAT II, antara lain:
a.Surat Peringatan I Nomor : 001/SP/BTPN/0112 tertanggal 9 Januari
2012.
b.Surat Peringatan II Nomor : 003/SP/BTPN/0112 tertanggal 26 Januari
2012.
c. Surat Peringatan III Nomor : 001/SP/BTPN/0212 Tertanggal 7
Februari 2012.
Halaman 19 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Akan tetapi, peringatan TERGUGAT II tersebut tidak diindahkan oleh
TERGUGAT I
11.Bahwa berdasarkan ketentuan 1238 KUHPerdata, TERGUGAT I telah
dinyatakan lalai apabila peringatan mengakibatkan TERGUGAT II harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Pasal 1238 KUHPerdata :
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan, atau dengan akta
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila
perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan”.
Menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum
Perjanjian”, PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45,
disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:
“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang
diperjanjiakannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi”, yang
dapat berupa empat macam :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya:
b. Melaksanakam apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
12. Bahwa pendapat dari Prof. R.Subekti tersebut sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494K/Pdt/1995,
dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah
wanprestasi.
Halaman 20 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
13. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah terbukti melakukan perbuatan
Wanprestasi, maka TERGUGAT I harus melakukan pembayaran atas
kewajibannya secara tunai dan sekaligus kepada TERGUGAT II.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara hukum
bahwa TERGUGAT I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi
sehingga TERGUGAT II memiliki kewajiban untuk mengganti biaya untuk
mengganti biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dengan tegas
dalam 1234 KUHPerdata.
ASET PENGGUGAT YANG TELAH DIJAMINKAN OLEH TERGUGAT I
TELAH DIIKAT DALAM HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN
PEMBAYARAN KEWAJIBAN/HUTANG TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT
II
14. Bahwa sudah menjadi sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan,
sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam posita
PENGGUGAT angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pada halaman 2 Gugatan a
quo, PENGGUGAT bertindak selaku Penjamin atas hutang TERGUGAT I
dengan cara memberikan Sertifikat Hak Milik No. 215 (obyek perkara)
kepada TERGUGAT I sebagai jaminan hutang terhadap TERGUGAT II
berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 596/2011, Aset dari
PENGGUGAT telah dijadikan jaminan pembayaran kewajiban
TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.
15. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janji-
janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996 (“UU Hak Tanggungan”) termasuk tetapi
tidak terbatas pada janji bahwa TERGUGAT II sebagai Pemegang Hak
Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan
Halaman 21 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
sendiri obyek Hak Tanggungan jika TERGUGAT I ingkar
janji/wanprestasi.
Pasal 11 ayat (2) UU Hak Tanggungan :
e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila
debitur cidera janji;
16. Bahwa menurut kaidah hukum, vide Pasal 14 Undang-undang Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Kekuatan eksekutorial yang sama
dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
berlaku sebagai pengganti Grose Akta Hipotik ex Pasal 224 HIR.
Pasal 14 UU Hak Tanggungan :
(3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang
mengenai hak atas tanah.
17. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka dalam hal
TERGUGAT I selaku Debitur ingkar janji/wanprestasi, maka TERGUGAT
II berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang
yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian
Hak Tanggungan), TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA
melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan
yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide. Pasal 6 Undang-undang
Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996).
Pasal 6 UU Hak Tanggungan :
Halaman 22 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari
hasil penjualan tersebut”.
PERMOHONAN DAN PROSES LELANG YANG DIAJUKAN OLEH
TERGUGAT II KEPADA TURUT TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
18. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT II di atas,
dengan wanprestasinya TERGUGAT I, maka demi rasa keadilan dan
kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-undang tentang Hak
Tanggungan, TERGUGAT II berhak untuk mengajukan permohonan
lelang sebagai pembayaran atas kewajiban dari TERGUGAT I kepada
TERGUGAT II.
19. Bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diakui sendiri oleh
PENGGUGAT secara tersirat dalam dalil Gugatan PENGGUGAT angka
20 (dua puluh) halaman 3 berdasarkan Kutipan Risahan Lelang No.
1224/2012 atas Sertifikat No. 215.
20. Bahwa Permohonan Lelang dari TERGUGAT II telah sesuai dengan
ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku, sehingga dengan sahnya
proses lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan keluarnya
TURUT TERGUGAT III sebagai pemenang lelang, maka sudah berdasar
dan sah secara hukum kemudian TURUT TERGUGAT III sebagai
PEMBELI YANG BAIK mengajukan balik nama atas obyek perkara
menjadi atas nama TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I
sebagai Kantor Pertanahan (“BPN”).
Halaman 23 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
21. Bahwa pada tanggal 19 November 2012, TURUT TERGUGAT II melalui
surat No. S-2473/WKN.02/KNL.01/2012, TURUT TERGUGAT II
memberitahukan telah mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang yang
ditujukan kepada TERGUGAT II tentang akan dilaksanakan pelaksanaan
lelang pada tanggal 27 Nopember 2012 ditempat TERGUGAT II dan
telah diumumkan pada Surat Kabar tentang Pengumuman Pertama
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Dengan demikian proses pengajuan
pelaksanaan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TURUT
TERGUGAT II atas permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT II
telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT II
mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan
memeriksa, mengadili, serta memberikan Putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard).
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang tidak memiliki
itikad baik.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sehubungan
dengan adanya Gugatannya ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo at bono).
Halaman 24 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa demikian juga Turut Tergugat I atas gugatan
Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Nopember 2013,
yang pada pokoknya sebagai berikut :
JAWABAN TURUT TERGUGAT I :
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali
yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat
cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)
1) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang pada surat
gugatannya secara fundamentum petendi mengisyaratkan telah
terjadi sengketa tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya
Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 596/2011 tanggal 12 Juli
2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang BEdagai ic Turut Tergugat I;
2) Bahwa apabila dicermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada
halaman 3 angka 20 dan 21 sebagaimana tertuang dalam surat
gugagatannya yang pada intinya menyatakan bahwasannya
Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 596/2011 dan Sertipikat Hak
Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan yang telah beralih ke atas nama
Herianto adalah tidak sah, maka menurut hemat kami persoalan
tersebut mutlak merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam hal memeriksa dan memutus sengketanya,
Halaman 25 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
apalagi petitum gugatan Penggugat meminta agar sertipikat
dimaksud dinyatakan tidak sah oleh pengadilan;
3) Bahwa mengingat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-
undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang berbunyi :
”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan yang
diajukan oleh Penggugat semestinya tidak ditujukan ke
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan yang memiliki kewenangan untuk memutus
sengketa tata usaha negara.
B. Penggugat Tidak Berkualitas Dalam Mengajukan Gugatan
1) Bahwa merujuk pada dalil-dalil posita Penggugat pada halaman 2
surat gugatannya, Penggugat sebenarnya telah menyadari dan
menyetujui bidang tanah miliknya sebagaimana yang tertuang
dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan menjadi
agunan hutang di Bank BTPN guna membantu anaknya yaitu
Misbah ic Tergugat I;
2) Bahwa persetujuan tersebut direalisasikan Penggugat dengan
ditandatanganinya surat-surat yang berkaitan dengan pinjam
meminjam uang antara anaknya yaitu Misbah ic Tergugat I
Halaman 26 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
dengan Bank BTPN dengan agunan berupa tanah yang telah
dilekati dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan
atas nama Penggugat;
3) Bahwa Penggugat tentunya paham dan mengetahui konsekwensi
logis dari adanya persetujuan itu yaitu apabila pembayaran
cicilan hutang macet maka bidang tanah yang diagunkan akan
dilelang untuk pengganti pembayaran hutang dan Penggugat
tidak lagi berhak terhadap bidang tanah yang telah dilelang
tersebut;
4) Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil posita Penggugat halaman
2 angka 10 dijelaskan bahwasannya Tergugat II selaku kreditur
Tergugat I telah mengirimkan surat sebanyak lima kali kepada
Penggugat meskipun tidak dijelaskan oleh Penggugat apa yang
menjadi isi dari surat tersebut namun tentunya dapat disimpulkan
surat-surat tersebut berisi peringatan untuk pembayaran hutang-
hutang tertunggak agar tidak dilakukan pelelangan terhadap
obyek hak tanggungan berupa Hak Milik Nomor 215/Sei Naga
Lawan atas nama Penggugat mengingat pada dalil posita
selanjutnya Penggugat menerangkan telah berusaha melalukan
negoisasi kepada Tergugat II untuk menebus jaminan yang
dijadikan agunan hutang tersebut.
5) Bahwa setelah peristiwa tersebut diatas tepatnya pada tanggal 7
September 2012 Tergugat II melakukan pelelangan melalui Turut
Tergugat II ic Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KPPLN) Medan dengan pemenang lelang Herianto ic Turut
Tergugat III yang kemudian melakukan pendaftaran balik
Halaman 27 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
namanya kepada Turut Tergugat I ic Kepala Kantor Pertanahan
kabupaten Serdang Bedagai;
6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saat ini Sertipikat
Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan telah tercatat atas nama
Herianto yang diperoleh berdasarkan Risalah Lelang Nomor:
1224/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan dengan demikian
Pengguat tidak lagi berkualitas dalam mengajukan gugatan oleh
karena Penggugat tidak lagi menjadi pihak yang berkepentingan
dan memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang
diatasnya telah dilekati oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei
Naga Lawan.
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Turut Tergugat I memohon agar kiranya segala sesuatu yang
disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang Bedagai, riwayat perolehan Herianto terhadap Sertipikat Hak
Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa semula Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan seluas
7335 M2 yang diterbitkan pada tanggal 23 oktober 2009 terletak di
Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, tercatat atas nama
Haji Idris AS ic Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan tersebut
dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 251/2011 tanggal 29 Juni
2011 yang diperbuat oleh Ratna Emilia, SH, Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian diterbitkan
Halaman 28 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 596/2011 tanggal 12 Juli 2011 oleh
Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan surat dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Cabang Sei Rampah Nomor : 001/7456-UMK/1212 tertanggal 11
Desember 2012 telah dilakukan roya terhadap Hak Tanggungan
Nomor 596/2011;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Sertipikat Hak Milik Nomor
215/Sei Naga Lawan telah didaftarkan peralihan haknya ke atas nama
Herianto, berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 1224/2012 tanggal 06
Desember 2012 yang diperbuat oleh Dian Subakti, SH, Pejabat Lelang
pada Kantor Pelayanan Pitang dan Lelang Negara Medan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan :
” Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan :
a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;
b. 1) sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah
yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar;
atau
2) dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli
lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang
mengenai alasan tidak diserahkannya sertipikat tersebut; atau
3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini;
c. bukti identitas pembeli lelang;
d. bukti pelunasan harga pembelian. ”
Halaman 29 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan yang
dilakukan Turut Tergugat I ic Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang Bedagai dalam melakukan pendaftaran balik nama terhadap
Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan ke atas nama Herianto
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan oleh
karenanya proses balik nama terhadap sertipikat aquo harus dinyatakan
sah dan berkekuatan hukum;
5. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil posita gugatan Penggugat halaman 3
pada angka 19 sampai dengan angka 21 adalah tidak benar dan patut
dikesampingkan oleh karena penerbitan sertipikat aquo telah menempuh
tata cara dan prosedural sebagaimana peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah serta telah memperhatikan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon
kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini
dengan putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan
dari perkara ini.
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan
dari perkara ini.
Halaman 30 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk
memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut
Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 6 Nopember 2013 pada pokoknya
sebagai berikut :
JAWABAN TURUT TERGUGAT II :
DALAM EKSEPSI :
1. Bahwa Turut Tergugat II, menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap
hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Persona Standi Non Judicio
a. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat telah keliru
dalam mencantumkan nama Turut Tergugat II dan menujukan
gugatan.
b. Bahwa Kantor yang terletak di alamat yang dimaksud Penggugat untuk
Turut Tergugat II pada Halaman I Gugatan adalah Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan bukan Kantor
Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara Medan.
c. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat, gugatan Penggugat yang
ditujukan kepada Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat
diterima, sebab penyebutan Persoon Turut Tergugat II didalam surat
gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru.
d. Bahwa selain karena salah menyebutkan Kantor Instansi Turut
Tergugat II yang dituju, Penggugat juga tidak mengkaitkan dengan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN
Halaman 31 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Sumatera Utara yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat
II.
e. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Medan yang beralamat di jalan Diponegoro No. 30-A Medan bukan
merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang
merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dimana
salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat II adalah Kementerian
Keuangan Negara Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Medan. Oleh karena itu, Turut Tergugat II tidak mempunyai kualitas
untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum
jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi
atasannya.
f. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman satu dalam gugatan
Penggugat, dimana Penggugat hanya menyebutkan Turut Tergugat II
sebagai Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara dan
bukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Medan sebagai Persoon Turut Tergugat II dan dengan tidak
mengkaitkan instansi atau unit atasan TURUT TERGUGAT II.
g. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II diatas,
sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada
Turut Tergugat II tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru
dan tidak tepat, karena secara yuridis Turut Tergugat II tidak
mempunyai kualiatas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan Umum
tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/ instansi atasannya
tersebut. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan
Halaman 32 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Penggugat dalam perkara a quo menjadi kurang sempurna. Oleh
karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1424K/ Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan
yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, maka gugatan
Penggugat harus dinyatakan dapat diterima seluruhnya (Niet
Ontvankelijk Verklaard)
3. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak
4.1 Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah terkait
dengan jumlah pinjaman yang diberikan Tergugat II kepada
Tergugat I berbeda dengan jumalah yang disampaikan kepada
Tergugat I kepada Penggugat.
4.2 Bahwa keikutsertaan Turut Tergugat II dalam lelang dimaksud
adalah karena adanya permohonan dari PT Bank Tabungan
Pensiunan Nasional, Tbk. Untuk melakukan pelelangan ulang atas
Barang Jaminan Misbah pada tanggal 13 November 2013. Oleh
karena itu, kedudukan Turut Tergugat II dalam permasalahan a
quo hanyalah sebagai instansi pelaksana penjualan lelang yang
tidak lain untuk memenuhi permintaan lelang eksekusi hak
tanggungan.
4.3 Bahwa dikarenakan yang dijadikan pokok permasalahan oleh
Penggugat adalah permasalahan penyelesaian kredit dengan
Misbah selaku Debitur in casu Tergugat I dan PT Bank Tabungan
Pensiunan Nasional, Tbk., selaku Kreditur in casu dijaminkan,
maka sangat tidak tepat dan keliru apabila Penggugat
mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam gugatan a quo karena
Turut Tergugat II merupakan pihak yang tidak terkait sama sekali
dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo.
Halaman 33 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
4.4 Bahwa Turut Tergugat II merupakan pihak yang tidak terkait sama
sekali dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo. Oleh
karena itu, gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah
sangat tidak jelas dan keliru, dan dengan demikian sudah
sepatutnya apabila Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak
dalam perkara a quo.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II dengan tegas
menolak dalil/alasan Penggugat, dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa perkara a quo agara berkenan mengeluarkan Turut
Tergugat II sebagai pihak dan memutuskan dengan menyatakan menerima
eksepsi Tergugat II.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat,
kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah terkait
dengan jumlah pinjaman yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat
yang pada waktu itu sebagai pemilik dari Barang a quo yang dijaminkan
kepada Tergugat II, berbeda jumlahnya dengan yang disampaikan
Tergugat II sebagai pemberi pinjaman.
3. Bahwa dikarenakan yang dijadikan pokok permasalahan oleh Penggugat
adalah permasalahan penyelesaian kredit dengan Misbah selaku Debitur
in casu Tergugat I dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
selaku Kreditur in casu Tergugat II, yang keduanya memiliki hubungan
erat dengan Barang yang dijaminkan. Tergugat I telah menjamin uang dan
menjaminkan Barang a quo kepada Tergugat II.
4. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang
mengikutsertakan Turut Tergugat II ke dalam perkara a quo. Perlu
Halaman 34 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
dicermati bahwa Pengugat tidak sedikitpun mengatakan bahwa Turut
Tergugat II melakukan perbuatan hukum sehingga layak diikutkan dalam
perkara a quo. Turut Tergugat II tegaskan bahwa pelaksanaan lelang
yang telah dilaksanakan Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan
dan prinsip lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada satu dalil apapun yang dapat
dijadikan alasan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan
melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana sehingga layak
diikutsertakan gugatannya.
5. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam
mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah
sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat II yang telah melakukan
pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas asset berupa
sebidang tanah seluas 7.335 m2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan
sesuai dengan sertipikat Hak Milik No. 215 yang telah diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sei Rampah in casu Turut Tergugat I
tanggal 23 Oktober 2010.
6. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk. in casu Tergugat II telah melakukan peringatan kepada
Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya dengan Surar Peringatan
Pertama Nomor : 001/ SP/BTPN/ 0112 tanggal 09 Januari 2012, Surat
Peringatan Kedua Nomor : 003/ SP/ BTPN/ 2012 tanggal 26 Januari 2012,
dan Surat Peringatan Terakhir Nomor : 001/ SP /BTN /2012 tanggal 07
Februari 2012.
7. Bahwa rencana pelaksanaan pelelangan telah diberitahukan kepada
pihak Debitur in casu Tergugat I oleh PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk. in casu Tergugat II, dengan Surat Nomor : 02/ UMK/ 7456/
Halaman 35 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan
Lelang Ulang Eksekusi.
8. Bahwa rencana pelaksanaan lelang dimaksud juga dilengkapi dengan
Surat Pernyataan Nomor : B.004/ PLEHT-2/ 7456/ XI/ 2012 tanggal 13
November 2012 yang dibuat oleh PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk. in casu Tergugat II yang pada poin keempat dijelaskan
bahwa Bank BTPN menjamin dan membebaskan Pejabat Lelang (dalam
hal ini termaksud adalah Turut Tergugat II) terhadap segala gugatan atau
tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan.
9. Bahwa atas permohonan lelang dari PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk. in casu Tergugat II, berdasarkan Surat Permohonan
Lelang Nomor B.001/ PLEHT-2/ 7456/ XI/ 2012, tanggal 13 November
2012 perihal Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, maka
Kepala KPKNL Medan in casu Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat
Nomor : S-2473/ WKN.02/ KNL.01/ 2012 tanggal 19 November 2012 hal
Penetapan Jadwal Lelang Ulang.
10.Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru hal ini
karenakan bahwa permohonan jelang yang diajukan oleh PT Bank
Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugat I merupakan lelang
hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan
sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat
(5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : PER-
03/ KN/ 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Lelang yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan dengan tegas
bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
Halaman 36 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut”.
11.Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun
1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditur Hak Tanggungan
dapat melakukan eksekusi melalui Parate Ececutie. Dengan demikian, PT
Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., selaku Kreditur Hak
Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan
menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan
a quo Turut Tergugat II sebagai pelaksana penjual lelang bertindak
sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat II.
12.Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak Penjual telah melengkapi dengan
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Obyek Lelang
Eksekusi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor :55/
300-8/ VII/ 2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai yang menerangkan bahwa atas
objek berupa tanah berikut bangunan seluas 7.335 m2 dengan dibebani
Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) pada Perseroan Terbatas Bank
Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan,
Kantor Cabang Pembantu Usaha Mikro Kecil Sei Rampah. Berdasarkan
Akta Pemberian Hak Tanggungan Pertama No. 251/ 2011 tanggal 23-06-
2011 yang diperbuat oleh Ratna Ermelia, SH., PPAT Kabupaten Serdang
Bedagai.
13.Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II telah disertai
dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi
syarat untuk dilaksanakan lelang sesuai dengan Hasil Penelitian
Kelengkapan Berkas Nomor : HPKB-341/ WKN.02/ KNL.0105/ 2012
Halaman 37 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
tanggal 19 Nopember 2012, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 93/ PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKN/
Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang
diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah
lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.
Dalam hal ini, Turut Tergugat II hanya melaksanakan tugasnya sebagai
pelaksana lelang yang mana penjualnya adalah PT Bank Tabungan
Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugata II.
14.Bahwa Tergugat II telah melaksanakan pengumuman lelang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelelangan ini telah
diumumkan melalui Surat Kabar Tribun Medan hari Selasa tanggal 5
November 2012 halaman 3, guna memenuhi azas publisitas yang
bertujuan untuk mengumpulkan peminat atas pelaksanaan lelang
tersebut.
15.Bahwa Dr. Purnama T. Sianturi, SH., M.Hum dalam buku Perlindungan
Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang
menyatakan bahwa Risalah Lelang sebagai suatu akta otentik dibuat
Pejabat Lelang Sebagai Pejabat Umum. Risalah Lelang merupakan suatu
bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis didalamnya harus
dipercaya Hakim dan harus dianggap benar dan tidak memerlukan
penambahan pembuktian.
16.Bahwa dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa dokumen Risalah
Lelang sebagai suatu akta otentik merupakan dokumen yang secara jelas
diakui keabsahannya yang mempunyai sifat mengikat sehingga apa yang
tertuang didalamnya harus dipercaya Hakim yang diakui kebenarannya.
Halaman 38 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
17.Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat II dengan tegas
menolak gugatan Penggugat;
18.Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terhadap prosedur
pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian sangatlah tidak
berdasarkan hukum Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam
perkara ini.
19.Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil atau
alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan
bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij
Vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi
maupun peninjauan kembali.
Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai
berikut:
Dalam Eksepsi :
Menyatakan eksepsi Tergugat II cukup berasalan dan dapat diterima;
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard)
Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard);
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Halaman 39 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa demikian juga Turut Tergugat III atas gugatan
Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Nopember
2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :
JAWABAN TURUT TERGUGAT III :
1. Bahwa TURUT TERGUGAT III dengan ini menyatakan menolak
seluruh dail-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui oleh
PENGGUGAT.
2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT dalam poin 13
dan poin 14 posita Gugatan PENGGUGAT, yakni TURUT TERGUGAT
III adalah pemenang lelang yang sah sebagaimana dalam risalah
lelang Nomor 1224/2012 yang dikeluarkan oleh KPKNL Medan atas
sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 215 (obyek
perkara) yang dijadikan TERGUGAT I sebagai jaminan hutang
terhadap TERGUGAT II yang telah diikat dalam Sertifikat Hak
Tanggungan No. 596/2011 tertanggal 23 Juni 2011.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dalil posita Gugatan
PENGGUGAT poin 20, hal ini dikarenakan TURUT TERGUGAT III
mengikuti proses lelang atas sebidang tanah sawah dengan Sertifikat
Hak Milik No. 215 (obyek perkara) sesuai dengan perturan perundang-
undangan, dimana TURUT III mengetahui adanya Pengumuman
Lelang berdasarkan pengumuman melalui surat kabar kabar harian
Tribun Tanggal 24 Agustus 2014.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dalil poin 21posita Gugatan
PENGGUGAT, dikarenakan TURUT TERGUGAT III telah mengikuti
serangkaian proses lelang dan balik nama sesuai dengan peraturan
perundang-udangan.
Halaman 40 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
5. Bahwa sebagaimana dalam perturan perundang-undangan Pemenang
Lelang adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga sudah
seharusnya TURUT TERGUGAT III dilindungi Undang-Undang dan
sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban TURUT TERGUGAT III
tersebut, maka saya berharap krepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TURUT TERGUGAT II untuk
seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya dinayatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT III sebagai Pemenang Lelang Yang
Sah dan Pembeli Yang Beritikad Baik
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang
timbul dari perkara ini.
SUBSIDAIR
Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk
pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 29
April 2014 yang amarnya sebagai berikut :
MENGADILI :
DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut ;
Halaman 41 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;
Telah membaca hal-hal sebagai berikut:
1. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang
dibuat oleh DUBAIRI, jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas
permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugat I tanggal 9
Pebruari 2014;
2. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang
dibuat oleh DUBAIRI, jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas
permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugat III tanggal
9 Pebruari 2014;
3. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang
dibuat oleh M SYAHRIR F.HARAHAP,SH, jurusita pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam kepada Turut Tergugat II tanggal 2 Oktober 2014;
4. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang
dibuat oleh NGATAS PURBA,SH, jurusita pengganti pada Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Tergugat III tanggal 5 Juni 2014;
5. Risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP,
yang dibuat oleh , Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk pakam
yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
12/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 29 April 2014;
Halaman 42 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
6. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS
G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 3 September 2014
permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada
Kuasa Terbanding I semula Tergugat I;
7. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS
G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014
permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada
Kuasa Terbanding II semula Tergugat II;
8. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS
G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014
permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada
Terbanding III semula Tergugat III;
9. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS
G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014
permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
10. Relaas pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh M SYAHRIR
F.HARAHAP,SH, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas
permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 21
Agustus 2014 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah
diberitahukan kepada Turut Terbanding II semulaTurut Tergugat II;
11. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh NGATAS
PURBA,SH, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 permohonan banding dari Kuasa
Halaman 43 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Penggugat telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut
Tergugat III;
12. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari
Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding I semula Tergugat I
pada tanggal 11 September 2014;
13. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari
Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding II semula Tergugat
II pada tanggal 11 September 2014;
14. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari
Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding III semula Tergugat
III pada tanggal 11 September 2014;
15. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari
Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I pada tanggal 11 September 2014;
16.Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding
semula Penggugat yang dibuat M SYAHRIR F, HARAHAP,SH, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II
pada tanggal 11 September 2014;
Halaman 44 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
17.Relaas pemberitahuan dan penyerahan memeori banding dari
Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh NGATAS PURBA,SH,
Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III;
18.Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh NGATAS
PURBA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Agustus 2014,
kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Relaas yang
dibuat PILIPIUS G. MANALU ,Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk pakam kepada
Terbanding I semula Tergugat I tanggal 3 September 2014 dan tanggal 27
Agustus 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada
Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat I, oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 25 Agustus 2014
untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini
sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam
telah ternyata keliru dan tidak benar dan sebagai bahan perbandingan
yakni dalam menarik perseroan terbatas (PT) ke Pengadilan sebagai
Tergugat dalam praktek dapat dan dibenarkan untuk menyebutkan
langsung nama perseroan terbatas yang bersangkutan, misalnya “PT
BESTARI” tanpa harus disebut Direktur Utama PT BESTARI, begitu
Halaman 45 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
juga misalnya jika dalam gugatan menarik Komisi Pemilihan Umum
tanpa disebut Ketua Komisi Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan
hal-hal tersebut diatas pertimbangan-pertimbangan /alasan Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang mempertimbangkan gugatan
aquo cacat formil karena tidak menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan
Piutang Negera dan Lelang Negara harus dinyatakan tidak
berdasarkan hukum dan harus diperbaiki;
Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlalu formalistik,
sehingga pertanyaannya apakah jika tidak disebutkan hurarki
sebagaimana pertimbangan putusan akan menjadikan gugatan
Pembanding menjadi cacat formil dan lantas gugatan menjadi tidak
dapat diterima. Atas hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Lubuk
pakam berpendapat terlalu sempit dan tidak substantif, dimana jika
seharusnya menjadi kewajiban penyebutan negara RI Cq Pemerintah
Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Utara Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang dalam gugatan aquo secara hirarkis dalam
rangkaian dan alasan karena subyek hukumnya adalah Negara
Republik Indonesia, maka surat kuasa Kantor Pelayanan Piutang dan
lelang Negara I.c Turut Tergugat II yang diwakili AHMAD
RIFAI,SE,MAP dan AQNI ROSIANI HUTAURUK, KRESNA NURUR
FADHILLA, Pelaksana pada KPKNL Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.SKU-345/MK.6/2013 Tidak sah dan Tidak berkekuatan
hukum, karena jika prinsipnya KPKNL adalah organ dari Negara yang
menjalankan tugas dan fungsinya sedangkan subyek hukumnya
adalah Negara maka yang berhak memberikan Surat Kuasa Khusus
adalah Presiden RI bukan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara sebagaimana perkara aquo;
Halaman 46 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan
putusan hal 46, dimana jelas dari posita gugatan yang mempunyai
bujuk rayu adalah Tergugat I selaku anak kandung penggugat serta
dalam petitum gugatan juga telah jelas keterkaitan Tergugat I untuk
dihukum mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.215 kepada
Penggugat jelas sebagaimana jawaban Tergugat II yang menjadi
debetur Tergugat II adalah Tergugat I, sehingga pertanggungjawaban
aquo dimaknai dalam lapangan keperdataan bukan dalam lapangan
pidana yang menuntut adanya Turut serta sehingga tidak ada
kewajiban untuk menarik SAHLAN sebagai Tergugat, karena antara
MISBAH I.c Tergugat I dengan SAHLAN adalah merupakan satu
kesatuan dalam Ikatan perkawinan, karenanya sepanjang
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang
menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik SAHLAN
sebagai Tergugat dalam perkara aquo harus dikesampingkan dan
diperbaiki;
Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta
taggapan para Tergugat dan Para Turut Tergugat Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta aquo:
- Bahwa Tergugat I tidak hadir dalam persidangan untuk membantah
dalil Penggugat dan karenanya jelas Tergugat I telah mengakui
kebenaran gugatan sepanjang bujuk rayu dan tipu muslihat agar
Penggugat menyerahkan untuk dijadikan agunan hutang kepada
tergugat II SHM No.215 milik Penggugat, dengan mengatakan
pinjaman hanya sebesar Rp 50.000.000; akan tetapi Tergugat I tidak
bertanggung jawab dan ternyata sebesar Rp.350.000.000;
- Bahwa Tergugat II tidak membantah dalil Penggugat adanya bujuk
rayu yang dilakukan SYAMSUDIN pegawai Tergugat II kepada
Halaman 47 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Penggugat sehingga Penggugat terpedaya menandatangani
persetujuan untuk menjaminkan tanah Penggugat dan karena
SYAMSUDIN adalah selaku Pegawai Tergugat II maka
pertanggungjawaban keperdataannya ada pada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat III tidak hadir atau mengirimkan kuasanya
kepersidangan jelas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT) No.251/2011 adalah cacat formil karena tidak dibuat
dihadapan Tergugat III bertentangan dengan pasal 16 huruf (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa SKMHT No.66/2011 yang dibuat di bawah tangan diatas
kertas yang diberi materai cukup telah sesuai dengan fakta hukum
keterangan saksi M Kamaruddin yang menyebutkan ada 2 kertas
kosong yang ditandatangani oleh Penggugat atas suruhan
Syamsuddin ( Pegawai BTPN) yang hal tersebut tidak ada bantahan
atau penjelasan dari Tergugat III dan hal ini sesuai dengan posita
Penggugat point 15,16 dan point 17;
- Bahwa pengikatan akta pemberian Hak Tanggungan dilakukan
dengan SKMHT yang dibuat dibawah tangan sehingga Tergugat II
dan Tergugat III dalam membuat akta pemberian hak tanggungan
telah menyelundupkan hukum yang telah jelas dan pasti yang diatur
Undang-Undang pemberian hak tanggungan sehingga sangat
beralasan untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
akta pemberian hak tanggungan No.251/2011 tanggal 23 juni 2011
atas SHM No.215 yang dibuat Tergugat III;
- Bahwa jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut
Tergugat III secara administrasi tidaklah dibantah oleh Penggugat
akan tetapi karena Akta Pemberian Hak Tanggungan No.251/2011
cacat formil dan materiil karenanya segala bentuk surat menyurat
Halaman 48 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
yang dilakukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan hak yang
didapat oleh Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding selaku pengadilan
ulangan akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan
memori banding Pembanding semula Penggugat saja tetapi juga
berdasarkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan pada
Pengadilan Tingkat Pertama;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan
mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang
tersebut dalam berkas perkara Nomor 89/PDT/2015/PT.MDN turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP
tanggal 29 April 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai
berikut:
DALAM EKSEPSI:
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam
memori bandingnya antara lain pertimbangan majelis Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam telah ternyata keliru dan tidak benar dan sebagai bahan
perbandingan yakni dalam menarik perseroan terbatas (PT) ke Pengadilan
sebagai Tergugat dalam praktek dapat dan dibenarkan untuk menyebutkan
langsung nama perseroan terbatas yang bersangkutan, misalnya “PT
Halaman 49 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
BESTARI” tanpa harus disebut Direktur Utama PT BESTARI, begitu juga
misalnya jika dalam gugatan menarik Komisi Pemilihan Umum tanpa disebut
Ketua Komisi Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas
pertimbangan-pertimbangan /alasan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam
yang mempertimbangkan gugatan aquo cacat formil karena tidak
menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Piutang Negera dan Lelang Negara
harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus diperbaiki;
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat
berikutnya Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlalu formalistik,
sehingga pertanyaannya apakah jika tidak disebutkan hurarki sebagaimana
pertimbangan putusan akan menjadikan gugatan Pembanding menjadi cacat
formil dan lantas gugatan menjadi tidak dapat diterima. Atas hal tersebut
Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam berpendapat terlalu sempit dan tidak
substantif, dimana jika seharusnya menjadi kewajiban penyebutan negara RI
Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sumatera Utara Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang dalam gugatan aquo secara hirarkis dalam rangkaian dan
alasan karena subyek hukumnya adalah Negara Republik Indonesia, maka
surat kuasa Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara I.c Turut Tergugat
II yang diwakili AHMAD RIFAI,SE,MAP dan AQNI ROSIANI HUTAURUK,
KRESNA NURUR FADHILLA, Pelaksana pada KPKNL Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No.SKU-345/MK.6/2013 Tidak sah dan Tidak
berkekuatan hukum, karena jika prinsipnya KPKNL adalah organ dari Negara
yang menjalankan tugas dan fungsinya sedangkan subyek hukumnya adalah
Negara maka yang berhak memberikan Surat Kuasa Khusus adalah Presiden
RI bukan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana
perkara aquo;
Halaman 50 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut maka
setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti pertimbangan
dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi khususnya dalam
mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II maka Pengadilan Tingkat
Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama berkaitan
dengan penyebutan Turut Tergugat II yang ternyata tidak tepat dalam
gugatan Pembanding semula Penggugat, sehingga pada akhirnya
mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat II dimaksud, dengan demikian
keberatan Pembanding semula penggugat dalam memori bandingnya
tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat
berikutnya adalah Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan
putusan hal 46, dimana jelas dari posita gugatan yang mempunyai bujuk rayu
adalah Tergugat I selaku anak kandung penggugat serta dalam petitum
gugatan juga telah jelas keterkaitan Tergugat I untuk dihukum
mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.215 kepada Penggugat jelas
sebagaimana jawaban Tergugat II yang menjadi debetur Tergugat II adalah
Tergugat I, sehingga pertanggungjawaban aquo dimaknai dalam lapangan
keperdataan bukan dalam lapangan pidana yang menuntut adanya Turut
serta sehingga tidak ada kewajiban untuk menarik SAHLAN sebagai
Tergugat, karena antara MISBAH I.c Tergugat I dengan SAHLAN adalah
merupakan satu kesatuan dalam Ikatan perkawinan, karenanya sepanjang
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan
gugatan kurang pihak karena tidak menarik SAHLAN sebagai Tergugat
dalam perkara aquo harus dikesampingkan dan diperbaiki;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari
dan meneliti pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama yang
Halaman 51 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
diajukan banding tersebut telah ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan seksama masalah
SAHLAN yang tidak dilibatkannya dalam gugatan sebagai salah satu
Tergugat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Jawab jinawab dan
pembuktian di persidangan, dengan demikian keberatan Pembanding semula
Penggugat tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula
Penggugat dalam memori banding berkaitan dengan eksepsi telah ditolak,
sehingga eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dikabulkan ,
maka keberatan Pembanding semula penggugat dalam memori banding
lainnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dan logis dari
dikabulkannya eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II
sebagaimana tersebut maka gugatan dalam pokok perkara sepatutnya harus
dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding
sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih
menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/
Pdt.G/ 2013/PN.LP tanggal 29 April 2014 dapat dipertahankan dan
dikuatkan;
Halaman 52 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat
Pertama dikuatkan , maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak
yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
12/Pdt.G/2013/ PN.LP, tanggal 29 April 2014 yang dimohonkan
banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, oleh
kami, RUSTAM IDRIS,SH, sebagai Hakim Ketua, BENAR KARO KARO,
SH.MH dan HERU PRAMONO, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan Nomor 89/PDT/2015/PT.MDN tanggal 25 Maret 2015 putusan
tersebut pada hari Jum’at , tanggal 03 Juli 2015 diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh
Halaman 53 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL,SH.MH, Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Kuasanya.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
BENAR KAROKARO,SH.MH RUSTAM IDRIS ,SH
HERU PRAMONO, SH, M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,
K H A I R U L ,SH.MH
Perincian biaya:
1. Materai ……………… Rp 6.000,002. Redaksi…….............. Rp 5.000,003. Pemberkasan ……… Rp139.000,00
Jumlah …………….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)