Pusat Perpajakan Tunas Nusantara_ Membukukan Transaksi Leasing, Akuntansi ( PSAK 30 ) Versus Pajak

11/09/13 Pusat Perpajakan Tunas Nusantara: Membukukan Transaksi Leasing, Akuntansi ( PSAK 30 ) Versus Pajak

pusatperpajakan.blogspot.com/2009/12/membukukan-transaksi-leasing-akuntansi.html 1/4

Membukukan Transaksi Leasing, Akuntansi ( PSAK30 ) Versus Pajak

OLEH :

ERYC RICARDO S.

NPM. 0600070129

Membukukan Transaksi Leasing, Akuntansi ( PSAK 30 ) Versus Pajak

Perlakuan Akuntansi

PSAK No. 30 (Revisi 2007) tentang Sewa dalam paragraf 8 mengatur bahwa suatu

sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan

secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan

aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak

mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan

kepemilikan aset.

Paragraf 10 menjelaskan bahwa klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau

sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk

kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam

kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa

pembiayaan adalah :

sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa

sewa;

lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup

rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat

dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi

memang akan dilaksanakan;

masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset

meskipun hak milik tidak dialihkan;

pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum

secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan

aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat

menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

Lebih lanjut, paragraf 16 menjelaskan bahwa untuk sewa pembiayaan pada awal

masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam

neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran

sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan

pada awal kontrak.

Sedangkan dalam paragraf 29 diatur mengenai pencatatan sewa operasi, bahwa



pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis

lurus (straight-line basis) selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistimatis lain

yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati

pengguna.

Untuk jenis transaksi leasing berupa transaksi jual dan sewa-balik (sale and lease

back) dapat terjadi bahwa nilai aset tercatat aset yang dialihkan kepada leasing

company berbeda dengan nilai pembelian/pembiayaan oleh leasing company

tersebut.

Paragraf 56 PSAK No. 30 mengatur bahwa jika suatu transaksi jual dan sewa-

balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat

tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual-lessee, tetapi

ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Perlakuan Perpajakan

Secara perpajakan, pencatatan transaksi leasing diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan No. 1169/KMK.01/1991. KepMenKeu ini hanya mengatur mengenai

pencatatan transaksi leasing secara sale and lease back dengan hak opsi

sehingga untuk jenis leasing lainnya misalnya Pembiayaan Konsumen harus

mengacu kepada PSAK No. 30.

Dalam praktek sehari-hari, sering ditemukan kesalahpahaman dari accounting

perusahaan sehingga dalam perpajakan memperlakukan transaksi Pembiayaan

Konsumen layaknya Sale and Lease Back dengan Hak Opsi.

Menurut KepMenKeu No. 1169 tersebut, kegiatan sewa guna usaha

digolongkan sebagai Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi apabila

memenuhi semua kriteria berikut :

Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha

pertama ditambaha dengan nilai sisa barang modal, harus dapat

menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;

Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun

untuk barang modal Golongan I, 3 tahun untuk barang modal

Golongan II dan III, dan 7 tahun untuk Golongan Bangunan;

Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi

lessee.

Ketentuan perpajakan memperlakukan SGU dengan Hak Opsi secara berbeda dari

akuntansi. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

Secara akuntansi, pencatatan dilakukan secara Capital Lease, dimana :

aktiva leasing langsung dibukukan sebagai aktiva tetap leasing dan

disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya;

lessee membebankan biaya penyusutan aktiva SGU dan beban bunga

SGU

Secara perpajakan, dilakukan secara Operating Lease, dimana :

aktiva tetap leasing baru diakui setelah lessee melaksanakan hak

opsinya, dengan biaya perolehan sebagai dasar penyusutan sebesar

nilai opsi tersebut



lessee membebankan angsuran pokok dan bunga SGU sebagai biaya

leasing

Sedangkan untuk transaksi pembiayaan konsumen, pencatatan secara akuntansi

maupun perpajakan sama, yaitu dilakukan secara Capital Lease.

Contoh illustrasi (Sale and Lease Back dengan Hak Opsi) :

PT A memperoleh fasilitas pembiayaan berupa Sale and Lease Back dengan Hak

Opsi atas 1 unit Mesin Press dengan rincian transaksi sebagai berikut :

Harga beli dari supplier = Rp 1.144.800.000; Pembayaran Uang Muka (D/P)

kepada Supplier = Rp 300.000.000; Sisa Hutang kepada Supplier = Rp 844.800.000.

Pembiayaan oleh Leasing Company = Rp 844.800.000; Masa Angsuran =

20/11/2004 s/d 20/10/2007 (36 bulan); Angsuran Pokok = Rp 844.800.000; Bunga

Angsuran = Rp 201.312.000

Jurnal Akuntansi (PSAK No. 30) :

Aktiva Tetap - Mesin 1.144.800.000

Kas 300.000.000

Hutang Supplier 844.800.000

(membukukan transaksi pembelian aktiva tetap dari supplier)


Hutang Leasing 844.800.000

(membukukan transaksi pengalihan aktiva tetap ke leasing company)

Hutang Leasing 26.144.498

Biaya Bunga Leasing 12.412.502

Kas 38.557.000

(membukukan pembayaran angsuran bulanan SGU)

Jurnal Perpajakan (KepMenKeu No. 1169)

Aktiva Tetap - Mesin 1.144.800.000

Kas 300.000.000


(membukukan transaksi pembelian aktiva tetap dari supplier)


Jaminan Leasing 300.000.000

Aktiva Tetap Mesin 1.144.800.000

(membukukan transaksi pengalihan aktiva tetap ke leasing company)

Biaya Leasing 38.557.000

Kas 38.557.000

(membukukan pembayaran angsuran bulanan SGU)

Secara perpajakan, jika pada akhir masa leasing, lessee menggunakan hak

opsinya maka dalam pembukuan lessee membukukan aktiva tetap sebagai dasar

penyusutan sebesar Rp 300.000.000 yaitu sebesar nilai jaminan leasing. Selama

masa SGU, jaminan leasing dibukukan sebagai Aktiva Lain-lain.

Sedangkan, jika transaksinya berupa Pembiayaan Konsumen, maka pencatatan

akuntansi dan perpajakan harus sesuai PSAK No. 30 (jurnal pertama).



Posting Lebih Baru Posting Lama

Diposkan oleh PUSAT PERPAJAKAN TUNAS NUSANTARA di 17.08

1 komentar:

Beri komentar sebagai:

Publikasikan Pratinjau

Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

piece 19 April 2013 15.05

Mau nany a, jika aktiva ada PPN, saat membukukan transaksipengalihan aktiva tetap ke leasing company bagaimana?sesuai cntoh :Hutang Supplier 844.800.000 Jaminan Leasing 300.000.000 Aktiva Tetap Mesin 1 .144.800.000

jika ada PPN aktiva menjadi 1 .040.7 27 .27 3jurnal pasanganny a apa?

Hutang Supplier 844.800.000 Jaminan Leasing 300.000.000 Aktiva Tetap Mesin 1 .040.7 27 .27 3????????? 104.07 2.7 27

Balas

Pusat Perpajakan Tunas Nusantara_ Membukukan Transaksi Leasing, Akuntansi ( PSAK 30 ) Versus Pajak

Documents

Transcript of Pusat Perpajakan Tunas Nusantara_ Membukukan Transaksi Leasing, Akuntansi ( PSAK 30 ) Versus Pajak