PUSAT LOGISTIK BERIKAT - ginsijateng.com · 4/7/2016 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai...
Transcript of PUSAT LOGISTIK BERIKAT - ginsijateng.com · 4/7/2016 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai...
4/7/2016
1
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
PUSAT LOGISTIK BERIKAT
2 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Orientasi ekspor
Non - Ekspor
PROCESSING
NON PROCESSING
DI LUAR KAWASAN DALAM KAWASAN
Peta Fasilitas
Aplikasi Go-Fas(t) dan agen fasilitas untuk membantu perusahaan memilih fasilitas yang tepat
PembebasanBea masuk
(KITE)
PengembalianBea masuk
(KITE)
Kawasan Berikat
KawasanIndustri
Inland FTA
KEKFTZ
Pusat Logistik Berikat
Gudang Berikat
Pembebasan BM dalam rangka penanaman
modal
4/7/2016
2
3 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
INSENTIF FISKAL
FISKAL STIMULUS KITE Pembebasan
Kawasan Berikat
Kawasan Industri
Free Trade Zone
KawasanEkonomi Khusus
Inland FTA
Bea MasukPenangguhan
Pembebasan
Cukai Pembebasan
Pajak ImporTidak Dipungut
Pembebasan
Pajak Lokal Tidak Dipungut
FISKAL STIMULUS Gudang Berikat Pusat Logistik Berikat Free Trade Zone Kawasan Ekonomi
Khusus
Bea MasukPenangguhan
Pembebasan
Cukai Pembebasan
Pajak ImporTidak Dipungut
Pembebasan
Pajak Lokal Tidak Dipungut
IND
UST
RIN
ON
IND
UST
RI
4 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Arahan Presiden terkait LOGISTIK
Presiden Joko Widodo menginginkan gudang logistik yang dimiliki Indonesia menyerupai Dubai. Menurut Jokowi, gudang logistik di Dubai sangat efisien dan memiliki manajemen yang sangat baik.
“Manajemen baik dan biaya tidak mahal sehingga bisa lebih efisien”(Tempo.com, 14 September 2015)
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IIInsentif Fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat
29 September 2015
Biaya logistik nasional dinilai masih sangat tinggi sehingga belum mampu mendongkrak daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)(jpnn.com, 22 Oktober 2014)
Presiden Joko Widodo murka melihat proses lamanya bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok tak bisa dikurangi hingga 4,7 hari seperti yang ia perintahkan. Presiden berharap pembenahan masa dwelling time bisa ikut menekan tingginya biaya logistik nasional yang cukup tinggi. (Indonesianindustry, 9 November 2015)
PRESIDEN MENGINGINKAN EFISIENSI BIAYA LOGISTIK
4/7/2016
3
LATAR BELAKANG1. Perkembangan bisnis proses
yang perlu difasilitasi
Pasar Komoditi
Barang konsinyasi dan titipan
Sumber: World Bureau of Metal Statistic, 2014
Sumber: Logistics Performance Index 2014
2. Kinerja Logistik Yang Rendah
3. Akses Impor dan Ekspor untuk IKM terbatas
“UMKM masih terkendala biaya logistik….” (sindonews.com, 20 September 2015)
“Kebijakan Ekspor Impor Belum Berpihak pada UKM” (harian kedaulatan rakyat, 15 April 2015)
Indonesia Singapore Malaysia Vietnam Thailand
Export time and cost / Port or airport supply chain
Lead time (days) 3 days 2 days 1 days 1 days 1 days Cost (US$) 579US$ 323US$ 3000US$ 237US$ 250US$ Import time and cost /Port or airport supply chain
Lead time (days) 4 days 2 days 1 days 1 days 1 days Cost (US$) 568US$ 266US$ 3000US$ 281US$ 500US$ Clearance time without physical inspection (days) 2 days 0 days 1 days 1 days 1 days Clearance time with physical inspection (days) 5 days 1 days 2 days 2 days 1 days Physical inspection (%) 7.91% 4.82% 1.58% 53.5% 2.5% Multiple inspection (%) 2.79% 2.86% 1% 6.79% 1.58%
Progress PLB
6 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Paket Kebijakan Ekonomi II,29 Sept 2015
Diskusi Intensif Dengan Pelaku Usaha Logisitik dan Asosiasi
PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PAYUNG HUKUM :1. Peraturan Pemerintah
- No 85 tahun 2015 tanggal 25 Nop 20152. Peraturan Menteri Keuangan
- No 272/PMK.04/2015 tanggal 31 Des 20153. Peratuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- No 1/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016- No 2/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016- No 3/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016
PERESMIAN PLB 10 MARET 2016
4/7/2016
4
7 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Konsepsi Umum PLBPerbedaan dengan TPS dan GB (1)
NO. KONSEP Tempat Penimbunan Sementara Gudang Berikat Pusat Logistik Berikat
1. Definisi
Tempat PenimbunanSementara adalahbangunan dan ataulapangan atau tempat lainyang disamakan denganitu di Kawasan Pabeanuntuk menimbun barangsementara menunggupemuatan ataupengeluarannya
Tempat Penimbunan Berikat untukmenimbun barang impor, dapatdisertai 1 (satu) atau lebihkegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran,penggabungan (kitting),pengepakan, penyetelan,pemotongan, atas barang-barangtertentu dalam jangka waktutertentu untuk dikeluarkankembali.
TPB untuk menimbun barangasal luar daerah pabeandan/atau barang yang berasaldari tempat lain dalam daerahpabean, dapat disertai 1 (satu)atau lebih kegiatan sederhanadalam jangka waktu tertentuuntuk dikeluarkan kembali.
2. Kepemilikan Barang Pemilik Barang Bebas Kepemilikan Sendiri Kepemilikan sendiri, Konsinyasi,atau Titipan
3. Masa Timbun 30 hari 1 Tahun 3 Tahun ++
4. Kegiatan Penimbunan Penimbunan danKegiatan sederhana
Penimbunan dan Kegiatansederhana ++
5. Nilai Pabean Digunakan NP saatpengeluaran. Digunakan NP saat pemasukan. Digunakan NP saat pengeluaran.
8 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Konsepsi Umum PLBPerbedaan dengan TPS dan GB (2)
NO. KONSEP Tempat Penimbunan Sementara Gudang Berikat Pusat Logistik Berikat
6. Asal & Tujuan BarangAsal: Luar dan Dalam Negeri (khusus ekspor), Tujuan: Fleksibel
Asal: Luar NegeriTujuan: Fleksibel“One to One”
Asal: FleksibelTujuan: Fleksibel“One to many, many to onemany to many”
7. Ketentuan Pembatasan Belum diberlakukan saatpemasukan
Belum diberlakukan saatpemasukan
Belum diberlakukan saatpemasukan
8. Certificate of Origin Diterima dan satu kali pengeluaran
Diterima dan satu kali pengeluaran
Diterima & bisa pengeluaranparsial
9. Penyelesaian fasilitasmasterlist - - Penyelesaian sewa BOP Migas –
Cost Recovery
10. Pengenaan fiskal saatpengeluaran
Bea Masuk dan PajakImpor
• Bea Masuk- Pajak Impor• PPN penyerahan (lokal) Bea Masuk- Pajak Impor
11. Jangka. Waktu Izin 5 tahun atau berakhirmasa penguasaan
Penyelenggara < 5 tahunPengusaha < 3 tahun Seumur hidup, sampai dicabut
12 Satu izin u/ bbrp lokasi - - Dimiliki badan hukum sama
13 Bentuk Skep Standard Standard Customized, Tematik, KPI
14 Pembayaran Bea Masuk Langsung diberlakukan Langsung diberlakukan Dokumen berkala danPembayaran ditunda *)
4/7/2016
5
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Penyelenggaraan & Pengusahaan
9
• Penyelenggaraan oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
• Kegiatan : menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB
• Pengusahaan dilakukan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB
• Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah pabean
PT A
PT A PT B
PENYELENGGARA PLB
PENGUSAHA PLB
PENGUSAHA DI PLB MERANGKAP PENYELENGGARA DI PLB (PDPLB)
Pengusahaan oleh entitas yang sama dengan penyelenggara
Pengusahaan oleh entitas yang berbeda dengan penyelenggara
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Persyaratan PLB
10
4/7/2016
6
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Penyelenggaraan & Pengusahaan
11
pengemasan atau pengemasan kembali; penyortiran; standardisasi (quality control); penggabungan (kitting), pengepakan; penyetelan; konsolidasi, penyediaan barang tujuan ekspor; pemasangan kembali dan/atau perbaikan; maintenance pada industri yang bersifat strategis; pembauran (blending); pemberian label berbahasa Indonesia; pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan
cukai lainnya atas Barang Kena Cukai; lelang barang modal asal luar daerah pabean; pameran barang impor dan/atau asal TLDDP; pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis u/
pemenuhan ketentuan pembatasan; pemeriksaan untuk penerbitan SKA oleh instansi teknis
terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor
Lokal
TPB, KEK, danKawasan Ekon. lain
Luar Negeri
Lokal• Industri• Migas• IKM
TPB, KEK, danKawasan Ekon. lain
Luar Negeri
Penangguhan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
PEMASUKAN KEGIATAN SEDERHANA PENGELUARAN
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pemberitahuan Pabean
12
PLB
LDP
PPBPLB Lokasi Lain(satu izin)
PP- FTZ 02FTZ
BC 2.7PLB, KB, TBB,
TLB,TPPB, KDUB
BC 4.0TLDDP
LDP
PLB, KB, TBB,TLB,TPPB, KDUB
TLDDP(ex. lokal)
FTZ
PLB Lokasi Lain(satu izin)
BC 3.0
BC 4.1
BC 2.7
PPB
BC 2.8 & PP- FTZ 02
TLDDP(ex. impor)
BC 2.8
4/7/2016
7
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Nilai Pabean
13
PLB X
1 A
2
3
B
C
INVOICE 1-X INVOICE X-A
BARANG TITIPAN
BARANG KONSINYASI
: NILAI PABEAN
BARANG MILIK PLB
INVOICE 2-B
BARANG MILIK B
BARANG MILIK 3
INVOICE 3-C
PP - PLB BC 2.5.1
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Manajemen Risiko di PLB
14
PERIZINAN- Diberikan Hanya
kepadaperusahaanpremium
- Presentasi Bisnis Plan
ASISTENSIAsistensi olehAgen Fasilitas danAR Pajak
DESK AUDITAnalisis thd CCTV dan IT Inventory, khususnya unusual transaction
PEMERIKSAAN SEWAKTU2Spot/random check oleh KPPBC dan Kanwil
AUDIT REGULERCompliance audit oleh Dit. Audit
MONEV- Compliance- Performance - Economy
Impact.