PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) - tuv.com · Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian ......
Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) - tuv.com · Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian ......
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian)
HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK- HT
PT. RIMBA RAYA LESTARI
SK IUPHHK-HT Nomor : SK.300/Menhut-II/2007
Tanggal : 3 September 2007 Luas Areal : ± 17.330 Ha
Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur
Oleh :
LP-PHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT
PT. RIMBA RAYA LESTARI
1. IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Alamat : Menara Karya 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,
Jakarta 12950 INDONESIA
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579
e-mail : [email protected]
3 Akte Pendirian : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11
September 1996 oleh Notaris Siti Mariam
Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh
Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober
1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.
Akta Perubahan Terakhir : No. 01
tanggal 9 Juli 2014 oleh Notaris Fitri
Susanti, SH, M.Kn., yang disahkan oleh
Kementrian Hukum & HAM RI tanggal 8
Agustus 2014 nomor AHU-
23002.40.22.2014.
4. Pengurus Lembaga VLK :
Akta No.06 Nopember 2013 Notaris
Fitri Susanti, S.H, M.Kn
Komisaris Utama :
Stephan Nikolaus Schmitt
Komisaris :
Holger Helmut Kunz ,
DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH,
DR. Indaryati S Adisuryo motik, MBA.
Direktur Utama :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Edmundus Wiharyono ,
Abdul Qohar
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
4. Tim Auditor PHPL-VLK 1. Darnawi,S.Hut (Lead Auditor merangkap
auditor Produksi)
2. Ir. Jubedi Nuhman (Auditor bidang
Prasyarat)
3. Wisnu Groho, A.Md (Auditor bidang
Ekologi)
4. Ardi Kustrianto,S.Sos (Auditor
bidang Sosiali)
5. Yus Agus Tresna,S.Hut (Auditor
VLK)
2. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen PT. Rimba Raya Lestari
2. Alamat Kantor Pusat : Jl. P. Antasari No. 54
Samarinda, Kalimant Timur. Telp. (0541)
732854 ; Fax (0541) 732855
Kantor Jakarta :Ruko Mitra Sunter Blok
B No. 22 Sunter, Jakarta Utara, 14350.
Telp. (021) 650-6089, Fax. (021) 6530-6858,
E-mail : [email protected]
Telp : 0541-7268020 / 7268021, Fax : 0541-
7268822
3. Lokasi Unit Manajemen Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
4. Luas Areal Hutan yang
Disertifikasi
± 17.330 Ha
5. SK IUPHHK -HA Nomor : SK.300/-Menhut-II/2007, Tanggal : 3 September 2007
6. Susunan Komisaris dan
Pengurus Perusahaan
Susunan Komisaris :
Komisaris : Liauw Tjauw Tjong Ngi
Susunan Direksi :
Direktur Utama : Arman Sugianto Then
Direktur : David
Direktur : Joko Ismanto
8. Penanggung Jawab Sertifikasi
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
28 Nopember 2017 di Samarinda Kalimantan
Koordinasi dengan BPHP, Dinas
Kehutanan Propinsi, dilakukan pada
Timur saat datang dan selesai penilaian
lapangan.
Auditor meminta masukan kinerja
auditee dan memberikan laporan
pada waktu koordinasi setelah
penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan
29 Nopember 2017 di Base Camp Kantor PT RRL di S. Pahan
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
perwakilan PT RRL yang hadir terdiri
dari Management Representative,
Manager Camp, Kepala Bidang, Kepala
Bagian serta Tim Auditor Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Perincian pelaksanaan pertemuan
pembukaan adalah :
Pembukaan Rapat dan Perkenalan
Seluruh Tim Auditee
Lead Auditor menjelaskan maksud
dan tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi, prosedur penilaian dan
ketentuan/ mekanisme
pengambilan keputusan
Meminta ketersediaan,
kelengkapan data dan transparansi
data.
Pada saat pertemuan disepakati
antara lain jadwal audit pada
dasarnya fleksibel antara audit
dokumen dan lapangan
Penandatanganan Berita Acara
Pertemuan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 29 s/d 30 Nopember 2017 dan 2 Desember 2017
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Pertemuan Penutupan
03 Desember 2017 di Kantor PT RRL Base Camp S. Pahan
Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan PT. Rimba Raya Lestari yang terdiri dari : dari Management Representative, manager Camp, Kepala Bidang, Kepala Bagian serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV
Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan
melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Prasyarat
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
Sedang Ketersediaan dokumen administrasi tata
batas PT Rimba Raya Lestar di kantor
lapangan berupa buku TBT, pedoman
tata batas, instruksi tata batas, peta
tatabatas tersedia lengkap sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas
yang telah dilakukan
Tata batas luar PT Rimba Raya Lestari belum
temu gelang dari rencana batas luar 80.787
meter baru terealisasi 6.098 meter (7,5%),
namun auditee telah mempunyai dokumen
pedoman tatabatas no. 96/PB/IUPHHK/2008
dan ada upaya menyelesaikan batas temu
gelang yaitu surat Direktur Utama No.
062/RKL-HTI/SMD/VIII/2015 tanggal 14
Agustus 2015 perihal permohonan
Rekontruksi Batas Kawasan Hutan A/n PT
Rimba Raya Lestari kepada Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV di
Samarinda
Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai
saat penilikan ke-2 tidak teridentifikasi
adanya konflik batas antar PT. Rimba
Raya Lestari dengan masyarakat sekitar
dan pihak lainnya, ini membuktikan
adanya pengakuan atas Eksistensi dan
batas areal kerja IUPHHK-HT PT.
Rimba Raya Lestari dari para pihak
Tidak terdapat perubahan fungsi
kawasan di areal IUPHHK-HT PT.
Rimba Raya Lestari, berdasarkan Peta
Penunjukkan Kawasan Hutan dan
Perairan Provinsi Kalimantan Timur
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
dan Perkebunan No. 79/Kpts-II/2001
dan berdasarkan peta Kawasan Hutan
dan Konservasi Perairan Provinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
SK Menhut No.SK718/Menhut-II/2014
yaitu seluruh areal IUPHHK-HT PT.
Rimba Raya Lestari merupakan hutan
dengan fungsi hutan produksi tetap
(HP) dengan demikian verifier ini not
applicable
Tidak terdapat penggunaan kawasan diluar
sektor kehutanan berupa pertambangan,
perkebunan sawit, transmigrasi namun
terdapat perladangan di sekitar jalan
angkutan utama yang sudah didata oleh PT
RRL dan belum dilaporkan ke instansi
berwenang
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.2.Komitmen Pemegang Izin
Baik Tersedia dokumen Visi misi PT Rimba raya
Lestari yang ditandatangani Direktur Utama
yang pengelolaan hutan tanamannya
menjamin kelestarian lingkungan, produksi
dan kesejahteraan masyarakat di sekitar
IUPHHK.
PT. Rimba Raya Lestari telah
mensosialisasikan Visi dan Misi kepada
karyawannya, masyarakat Desa Besiq
dan Bermai dilengkapi Berita Acara dan
daftar hadir
Auditee telah mengimplementasikanPHPL
dalam kegiatan kelola lingkungan, kelola
produksi dan kelola sosial namun belum
seluruhnya yaitu penandaan kawasan lindung
baru terealisasi 75% dan realisasi
penanaman < 50%.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
Sedang Keberadaan tenaga tenaga Teknis PHPL di
PT RRL di lapangan sejumlah 12 orang dari
ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No.
P.16/PHPL-IPHH/2015 sejumlah 8 orang
tetapi belum tersedia ganis PHPL Kurpet dan
Nenhut
Dari rencana pendidikan pelatihan tenaga
teknis kehutanan sejumlah 14 orang
terealisasi seabnyak 12 orang sehingga
peningkatan kompetensi tenaga teknis
kehutanan tahun 2016/2017 sebesar 86%
Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi
lengkap namun belum seluruh karyawan
diikutkan sertakan dalam program BPJS
Ketenagakerjaan
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan
Sedang Tersedia struktur organisasi yang
ditandatangai Direktur Utama dan
terdapat terdapat pejabat yang
membidangi bidang produksi, lingkungan
dan sosial yang sesuai dengan kerangka
PHPL namun belum seluruhnya karena
struktur organisasi belum sesuai dengan
dokumen job description yang syah
PT Rimba raya Lestari mempunya tenaga
pelaksana SIM berdasarkan SK Direktur
Utama nomor 072/RRL-HTI/SMD/IX/2017
dilengkapi peralatan SIM antara lain V-
sat dan perlengkapannya
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Tersedia organisasi SPI berdasarkan keputusan Direktur Utama nomor 083/RRL-HTI/SMD/IX/2017 dan adanya laporan SPI semester I dan II tahun 2017 namun belum mengontrol seluruh tahapan kegiatan yaitu adanya kekurangan Ganis PHPL Nenhut dan Kurpet dan tatabatas belum temu gelang
seluruh temuan hasil evaluasi tim SPI semester I dan II tahun 2017 untuk kegiatan logistik, produksi, perencanaan dan binhut, umum dan personalia telah ditindak lanjuti di lapangan
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Baik Kegiatan penebangan RKTUPHHK-HT 2016
PT. Rimba Raya Lestari telah mendapat
persetujuan dari Desa Besiq dan Desa
Bermai berdasarkan Berita Acara Persetujuan
Kampung Besiq berkaitan dengan blok
tebangan RKT 2016 dan Sisa Rencana
Kegiatan RKT 2015 dan 2014 PT Rimba
Raya Lestari tanggal 30 agustus 2016
Terdapat persetujuan dalam proses tata
batas areal IUPHHK-HT PT. Rimba Raya
Lestari dengan PT. Harapan Kaltim Lestari
dari semua pihak terkait (100%)yaitu:
pemerintah (Kemenhut), pemda dan
masyarakat sekitar, namun persetujuan
tersebut belum menyeluruh untuk seluruh
batas areal karena belum temu gelang
Terdapat persetujuan rencana kelola sosial
PT RRL oleh satu pihak yaitu pemerintah
yang diwakili auditee sedangkan dari
masyarakat belum ada (50%)
Berdasarkan verifikasi dokumen Berita Acara
Persetujuan Kampung Besiq berkaitan
dengan kawasan lindung tanggal 20 Mei 2017
dan Desa Bermai tanggal 26 Mei 2017
terdapat persetujuan kawasan lindung PT
RRL dari kedua desa tersebut.
Produksi
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Sedang PT RRL telah menyusun dokumen
RKUPHHK-HT Revisi Periode Tahun
2008 – 2017 yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan
SK.91/VI-BUHT/2012 tanggal 27
Desember 2012. RKUPHHK- HT tersebut
telah mempertimbangkan hasil Deliniasi
Makro dan Deliniasi Mikro
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,
overlay peta dan pengecekan di
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
lapangan dapat dinyatakan bahwa PT.
RRL telah mengimplementasikan
penataan batas blok RKT 2014, 2015,
2016 dan 2017 di lapangan yang sesuai
dengan RKUPHHK-HT namun
pelaksanaannya tidak sesuai dengan
tata waktu yyang telah direncanakan
Penandaan batas blok dan petak kerja
berupa papan nama kegiatan Blok dan Petak,
tanda rintisan berupa polet merah /// untuk
bbatas antar blok sedangkan jalur rintisan
batas Blok dan batas petak sudah tidak
tterlihat dengan jelas dilapangan
2.2 Tingkat penebangan/ pemanen-an lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.
Sedang Berdasarkan hasil telaah dokumen dan
verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa
PT. RRL telah memiliki data potensi tegakan
hutan alamnya dari hasil survey potensi dan
hasil ITSP 3 tahun terakhir dengan Intensitas
Sampling 5 % - 10 % dan telah dilengkapi
dengan peta penyebaran pohon
Terdapat plot pengukuran pertumbuhan
riap berupa PSP yang dilaksanakan di
Blok 2008, 2009 dan 2010 yang dilakukan
pengukunya sebanyak 2 kali dan
pengukuran PSP di lokasi tanah kosong
pada blok 2013. Hasil pengukuran PSP
belum dilakukan analisis pertumbuhan
tegakan/riap pohon
Kegiatan pengukuran riap tegakan telah
dilakukan di tanaman tahun 2009 dan blok
tahun 2013, tetapi belum dilakukan analisis
pertumbuhannya
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Sedang Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat
diketahui bahwa PT. RRL telah mempunyai
SOP taha-pan kegiatan sistem silvikultur
yang sesuai dengan ketentuan teknis yang
berlaku tetapi tidak lengkap untuk seluruh
tahapan, yaitu SOP penanaman dan
pemeliharaan tanaman kehidupan dan
unggulan belum ada
PT. RRL telah mengimplementasikan
sebagian SOP tahapan sistem silvikultur
dalam kegiatan operasional di lapangan
Potensi tegakan di areal PT RRL terdiri
dari potensi tegakan diareal yang masih
berhutan dengan sistem TPTJ dan
potensi tegakan yang terdapat di areal
tanah kosong. Kondisi tegakan pada
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kedua lokasi tersebut terdapat perbedaan
dalam pertumbuhannya sehingga
berpengaruh terhadap potensi pada saat
memasuki daur
Kondisi permudaan diareal berhutan
dengan sistem TPTJ masih cukup baik
yaitu dengan banyaknya tterdapat anakan
dari tingkat semai, pancang dan tiang
pada jenis jenis meranti. Sedangkan pada
areal tanah kosong, kondisi
permudaannya kurang pertumbuhannya
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.
Sedang PT. RRL telah mempunyai SOP
pemanfaatan hutan ramah lingkungan,
dan isinya sesuai dengan kaidah-kaidah
pemanenan ramah lingkungan dalam
pengelolaan hutan alam sebagaimana
disyaratkan pada Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No.
274/VI- PHA/2001 tanggal 23 Pebruari
2001 perihal Reduced Impact Logging
(RIL) dan karakteristik kondisi setempat
Penerapan kaidah penebangan ramah
lingkungan yang dilakukan pada tahap
I yaitu pada tahap praperencanaan
yaitu manejemen pengatturan lokasi
yang boleh ditebang/titanam dan areal
yang dilindungan berupa penandaan
dilapangan, sedangkan pada tahap
perencanaan dan operasional serta
pasca penebanga belum diilakukan
sesuai dengan standar operasinal
Hasil uji petik penghitungan faktor
eksploitasi diperoleh nilai 0.86
menunjukkan penebangan berlangsung
secara efisien (> 0,7).
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja
Sedang Terdapat dokumen rencana kerja tahunan
(RKT) periode tahun 2012, 2013 dan
2014 yang disahkan oleh pejabat Dinas
Kehutanan provinsi Kalmantan Timur,
sedangkan RKT tahun 2015/2016 dan
RKT tahun 2016/2017 disahkan secara
Mandiri (self Aproval). Untuk RKT
2015/2016 dan RKT 2016/2017, luas
jatah tebangan tahunannya tidak sesuai
dengan rencana tebangan dalam RKU
karena tidak adanya kegiatan/realisasi
tahun 2015 s/d 2016 sehingga untuk blok
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2014, 2015 dan 2016
Terdapat peta kerja tahunan (RKT) yang
menggambarkan areal yang
ditebang/dipanen dalam kegiatan
penyyiapan lahan untuk penanaman,
areal yang dilindungi seperti KPPN dan
KPSL serta Sempadan sungai
PT. RRL telah mengimplementasikan peta
kerja berupa penandaan pada sebagian
batas blok te-bangan/dipanen/ dimanfaatkan/
ditanam/dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa
pemasangan papan nama kegiatan.
Sedangkan pada batas Petak dan batas Blok
tidak terlihat dengan jelas
Realisasi volume tebangan total, dan per
kelompok jenis PT. RRL kurang dari 70%
dari rencana tebangan tahunan pada
lokasi yang sesuai dengan RKT yang
disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan
2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam peman-faatan hutan, adminis-trasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
Buruk Kondisi keuangan PT. RRL selama 3 tahun yaitu likuiditas meningkat (> 100%), solvabilitas antara 127 – 139% (< 150%) dan rentabilitas positif
Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan oleh PT. RRL telah mencapai >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan pub-lik).
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan yang dikeluarkan oleh PT. RRL kurang proporsional (perbedaan sekitar >50%).
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan yang dialokasikan oleh PT. RRL berjalan lancar sesuai dengan tata waktu
Realisasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok, dan tanaman kehidupan serta per-lindungan hutan telah mencapai 81,23 %
PT RRL telah merealisasikan kegiatan penanaman tanaman Pokok, tanaman Unggulan dan tanaman Kehidupan sebestetapi kondisi tanamannya kurang baik terutama pada areal tanah kosong ayng ditanami dengan jenis merantti dan dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan prosedur dalam penyiapan laham. Sedangkan luasan tanaman realisasinya
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
fisknya kurang dari rencana karena adanya klaim lahan oleh masyarakat.
Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Baik Luas kawasan lindung yang dialokasikan telah
sesuai dengan dokumen perencanaan yang
ada di dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT
Rimba Raya Lestari periode tahun 2008 s/d
2017, yang telah disetujui dan disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor ( SK. 91/VI-BUHT/2012 tanggal 27
Desember 2012) dan ketentuan luasan
kawasan lindung 2.255 ha atau 13,1 % dari
total luas konsesi telah memenuhi ketentuan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: P. 12/Menlhk-II/2015
tanggal 24 Maret 2015 dan telah sesuai
dengan kondisi Biofisiknya
PT. RRL telah melakukan penandaan
batas kawasan lindung di lapangan
sesuai progres pelaksanaan seluas 1.696
ha dari total luas keseluruhan kawasan
lindung 2.255 ha atau telah 75 % dan
saat verifikasi lapang ditemukan papan
nama, patok batas berwarna kuning di
pinggir jalan pada setiap lokasi kawasan
lindung dan tanda batas berupa polesan
cat berwarna merah berbentuk strip tiga
(KPPN) dan strip dua (sempadan sungai)
pada batang pohon di sepanjang jalur
rintisan
Berdasarkan hasil overlay Citra Sentinel
T50MLE Band 432 Skala 1: 50.000
Tanggal 27 Maret 2017 yang telah
disahkan oleh Direktur Inventarisasi
dan Pemantauan Sumber Daya
Hutan (IPSDH) dengan Nomor: S
254/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2017 Tanggal
12 Mei 2017 dengan Peta Kawasan
Lindung dan observasi lapangan,
diketahui bahwa kondisi penutupan lahan
di areal kawasan lindung PT. RRL masih
berhutan (hutan lahan kering sekunder)
sebesar 93 % atau seluas 2.095 ha dari
luas keseluruhan kawasan lindung 2.255
ha dan tutupan lahan belukar muda dan
semak sebesar 6,87 % atau seluas
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
155,01 ha
Pengakuan para pihak terhadap kawasan
lindung terdiri dari pihak pemerintah
dengan telah disahkannya Revisi
RKUPHHK-HT PT Rimba Raya Lestari
periode tahun 2008-2017, IUPHHK-HA
yang arealnya bersekutu dengan PT. RRL
dengan telah disahkannya laporan TBT
nomor 1531 tahun 2011, dan masyarakat
dalam hal ini terdapat 2 desa binaan yaitu
desa besiq dan desa Bermai yang telah
menandatangani berita acara persetujuan
penetapan kawasan lindung PT. RRL
PT. RRL telah memiliki beberapa laporan
pengelolaan kawasan lindung namun
dalam pembuatan laporannya masih
belum mengikuti Sistematika pelaporan
yang benar dan belum terhadap seluruh
kawasan lindung yang ada di areal
kerjanya, terdapat sempadan sungai
Kedang Pahu dan sempadan sungai
Perak yang tidak dijelaskan didalam
laporan pengelolaan yang ada
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Sedang PT. RRL telah memiliki dokumen SOP
perlindungan hutan mencakup perlindungan
terhadap perambahan hutan, kebakaran hutan
dan perburuan satwa dilindungi, terdapat jenis
gangguan penebangan liar dan penggembalaan
liar yang tidak tercakup didalam isi SOP.
SOP perlindungan hutan belum secara rinci
menjelaskan bagaimana prosedur dalam
penanganan terhadap perladangan, perburuan
satwa dilindungi, penebangan liar dan
penggembalaan liar.
SOP perlindungan lainnya yang telah dimiliki PT.
RRL yaitu SOP pencegahan penanggulangan
kebakaran hutan dan SOP hama dan penyakit
Pemegang izin telah memiliki sarana
prasarana perlindungan hutan dengan Jenis
dan jumlahnya belum sesuai dengan
ketentuan, tetapi PT. RRL telah
berkomitmen untuk memenuhi sarana
prasarana sesuai dengan peraturan dengan
terbitnya Surat Pernyataan Kesanggupan
seperti yang telah dibahas diatas
Pemegang izin telah memiliki SDM
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
perlindungan hutan sesuai dengan
ketentuan yaitu 9 orang SDM satpamhut
namun PT. RRL belum mengikutsertakan
personil Damkarhutnya dalam pelatihan dan
PT. RRL telah memiliki 1 regu pemadam
kebakaran hutan namun jumlahnya belum
sesuai dengan ketentuan yaitu dari 15 orang
personil damkarhut yang harus dimiliki, PT.
RRL baru memiliki 11 personil Damkarhut
dan personil damkarhut yang ada belum
diikutsertakan dalam pelatihan
PT. RRL telah mengimplementasikan
kegiatan perlindungan melalui tindakan
preemtif seperti sosialisasi persetujuan
kawasan lindung kepada desa Bermai dan
desa Besiq, penyuluhan terkait
perladangan, penebangan liar, kebakaran
hutan, pemasangan papan larangan
menebang pohon. Tindakan preventif yang
telah dilakukan seperti kegiatan patroli
terhadap gangguan yang terjadi yang telah
dilakukan setiap bulan. Kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan yang
bersifat Represif belum dilakukan
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan
Sedang Sop pengelolaan dampak terhadap tanah
dan air yang telah dimiliki PT. RRL yaitu:
(a) SOP kawasan lindung, (b) SOP
penataan kawasan sempadan sungai, (c)
SOP Reduce Impact Logging (RIL). SOP
pemantaan dampak terhadap tanah dan
air yang telah dimiliki PT. RRL yaitu: (a)
SOP pemantauan erosi dan sedimentasi,
(b) SOP pemantauan erosi tanah (stik
ukur), (c) SOP pemantauan air sungai, (d)
SOP pengukuran dan pengolahan data
curah hujan. Berdasarkan rencana
pengelolaan lingkungan, SOP yang belum
dimiliki PT. RRL yaitu SOP pembuatan
rintangan/teras untuk menghambat aliran
permukaan dan laju erosi dengan kayu
gelondongan yang berdiameter > 10 cm
dan semak belukar, SOP pembuatan
sedimen trap
PT. RRL telah memiliki sarana
pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tidak sesuai dengan dokumen
perencanaan, PT. RRL belum memiliki
sarana/alat untuk membantu dalam
melakukan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air secara teknis sipil
seperti Excavator, Wheel Loader, Motor
Grader
Berdasarkan struktur organiasi PT. RRL
sampai dengan saat ini PT. RRL telah
memiliki 3 orang SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan
air yang dikepalai oleh seorang Kepala
Bagian Bina Hutan atas naman
Fransiskus Yakobus yang telah memiliki
sertifikat tenaga teknis pengelolaan
produksi lestari bina hutan dengan nomor
SK. 803/BPHP. XI-3/2016 yang berlaku
sampai dengan tanggal 17 November
2019
PT. RRL telah memiliki laporan pelaksanaan
rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan
lingkungan dan rencana pemantauan
lingkungan hidup dan telah
mengimplementasikan kegiatan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air (Teknis sipil
dan Vegetatif) namun berdasarkan hasil
pengamatan dilapangan tidak semua lokasi
yang berpotensi terdapat dampak telah
dilakukan pengelolaan dampak (teknis sipil)
dan tidak ditemukan bangunan sedimen trap
pada lokasi-lokasi yang berpotensi terdapat
dampak terhadap tanah dan air.
PT. RRL telah memiliki dokumen
perencanaan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air dan telah
mengimplementasikan kegiatan
pemantauan lingkungan seperti
pemantauan curah hujan, pemantauan
erosi metode bak), pemantauan kualitas
air sungai dan sedimentasi, namun PT.
RRL belum melakukan pengamatan erosi
(metode bak) pada periode semester I
tahun 2017 dan belum melakukan
pemantauan erosi dengan metode patok
bersekala sesuai dengan arahan rencana
yang ada di dokumen RPL
Terdapat indikasi terjadinya dampak
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terhadap tanah dan air yaitu terdapatnya
erosi alur, erosi parit pada bagian jalan,
saluran drainase pada sebagian lokasi
bekas tebangan dan TPn dan pada
sempadan sungai pada titik lokasi
pengamatan dan ceceran oli di areal
bengkel camp Naja km. 67. Namun ada
upaya pengelolaan dampak yang telah
dilakukan oleh PT. RRL seperti kegiatan
penanaman pada bekas TPn dan jalan
sarad, pembuatan saluran drainase,
sudetan dan geludan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
Baik PT Rimba Raya Lestari telah memiliki
SOP untuk identifikasi flora dan fauna
dilindungi dan telah mencakup seluruh
jenis baik terhadap flora yang tidak
dilindungi dan flora fauna dilindungi yang
berada di arealnya
PT. RRL telah melakukan implementasi
identifikasi untuk jenis flora dan fauna di
dalam areal kerjanya Namun belum terhadap
seluruh flora dan fauna dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik,
dari 15 jenis fauna dan 9 jenis flora yang ada
dalam laporan identifikasi terdapat flora dan
fauna yang ada saat penilaian Amdal namun
tidak diidentifikasi (tidak ada dalam laporan
identifikasi PT. RRL) yaitu Bekantan (Nasalis
larvatus), Landak (Hystryx brachyura),
Burung hantu (Tyto alba), Elang (Accipter
griciceps), Gagak hutan (Corvus enca),
Biawak (Varanus salvator) dan Durian (Durio
zibethinus).
3.5. Pengelolaan flora untuk :
1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang Hasil dari verifikasi dokumen PT. RRL
telah Tersedia prosedur pengelolaan
flora dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik, Secara
umum kegiatan pengelolaan flora
dilindungi dilakukan berdasarkan
pendekatan pengelolaan kawasan
berupa kegiatan pengelolaan di dalam
habitatnya dan diluar habitatnya,
prosedurnya belum berdasarkan masing-
masing jenis flora yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT. RRL telah melakukan implementasi
pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang
ada di areal kerjanya namun belum
sepenuhnya terhadap seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik hasil dari identifikasi
yang telah dilakukan.
Masih terdapat gangguan terhadap
kondisi sebagian species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik yang terdapat di
areal PT. RRL, berdasarkan hasil
pengamatan dilapangan ditemukan kayu
gesekan milik masyarakat di pinggir jalan
didekat base camp persemaian, salah
satu potensi jenis kayu Endemik yang
ditebang oleh masyarakat adalah Ulin
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang Hasil dari verifikasi dokumen PT. RRL
telah Tersedia prosedur pengelolaan
fauna dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik, Secara
umum kegiatan pengelolaan fauna
dilindungi dilakukan berdasarkan
pendekatan pengelolaan kawasan berupa
kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya
dan diluar habitatnya, prosedurnya belum
berdasarkan masing-masing jenis fauna
yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin
PT. RRL telah melakukan implementasi
pengelolaan fauna dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang ada di areal kerjanya
namun belum sepenuhnya terhadap
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik hasil dari identifikasi yang telah
dilakukan
Terdapat gangguan terhadap kondisi
sebagian spesies fauna Dilindungi
dan/atau Jarang, Langka dan Terancam
Punah dan Endemik, seperti adanya
perubahan habitat yang disebabkan
karena kegiatan pengelolaan hutan PT.
RRL dan perburuan yang dilakukan oleh
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sebagian masyarakat, tetapi ada upaya
penanggulangan gangguan dengan
dialokasikannya kawasan lindung
didalam areal kerja PT. RRL dan
kegiatan patroli serta pemasangan papan
informasi dan peringatan
Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Baik PT RRL memiliki dokumen-dokumen yang
berisi tentang pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak
dasar komunitas lokal terkait dengan
perkembangan demografi masyarakat/profil
desa binaan PT RRL, namum belum
tersedia update datanya sampai tahun 2017.
Sedangkan dokumen-dokumen terkait
perencanaan dalam pengelolaan SDH
tersedia lengkap
PT RRL memiliki standar opersional
prosedur atau acuan kerja dalam
pelaksanaan kegiatan penataan batas
partisipatif dan penyelesaian konflik.
Standar prosedur tersebut telah disepakati
para pihak
PT RRL memiliki mekanisme pengakuan hak-
hak dasar masyarakat adat yang dapat dilihat
pada tahapan: (1) Perencanaan dan/atau
pemanfaatan SDH, (2) Organisasi Penanggung
jawab Kegiatan, (3) Pelaksanaan Kegiatan
Kelola Sosial/PMDH, dan (4) Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Hak-hak
dasar masyarakat adat setempat dengan
didukung oleh bukti dokumentasi yang legal dan
jelas.
Antara masyarakat dengan PT RRL telah
terjadi kesepakatan terhadap batas–batas
areal pemanfaatan masyarakat dan areal
kerja perusahaan
Tata batas PT RRL memiliki persetujuan oleh
sebagian para pihak dikarenakan tata
batasnya yang belum mencapai 100%
(Realisasi pelaksanaannya mencapai 96%)
dan masih terdapat terdapat gangguan
terhadap eksistensi areal kerjanya dari
kegiatan perladangan masyarakat
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan
Baik Ketersediaan dokumen menyangkut
tanggung jawab sosial PT RRL meliputi:
(1) Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
Pada Hutan Produksi Berbasis
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
(IHMB) Periode Tahun 2008 s/d 2017 PT
Rimba Raya Lestari ; (2) Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman
Tahun 2016 Carry Over RKT Tahun 2015
- 2014 PT RRL ; dan (3) Peraturan
Perusahaan PT RRL
PT RRL telah memiliki sebagian mekanisme
pemenuhan kewajiban sosial kepada
masyarakat, di-mana belum ada mekanisme
yang mengatur penerimaan tenaga kerja
lokal.
Berita Acara Sosialisasi RKT (kegiatan
penebangan) PT RRL kepada
masyarakat tahun 2016 belum
mencantumkan sosialisasi mengenai
kegiatan Kelola Sosial/PMDH/Community
Development (CD) kepada masyarakat
Realisasi biaya Kelola Sosial tahun 2016-
2017 sebesar Rp.17.500.000,- atau 52,4
% dari total rencana sebesar Rp.
33.400.000,- Dengan demikian, PT RRL
memiliki sebagian bukti realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Sedang PT RRL memiliki data dan informasi
mengenai masyarakat yang terlibat,
tergantung dan terpengaruh dengan aktivitas
perusahaan, namun dokumen terkait dengan
perkembangan demografi masyarakat di
sekitar areal konsesi PT RRL belum tersedia
update datanya sampai tahun 2017.
PT RRL memiliki mekanisme peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat setempat, meskipun belum
secara utuh mengarah pada upaya untuk
meningkatkan akses dan peran serta
masyarakat dalam pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu
Rencana operasional PT RRL belum
mengarah kepada upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat setempat melalui
Kemitraan Kehutanan dikarenakan item-
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
item dari rencana operasional cenderung
sama dan berulang pada setiap tahunnya
PT RRL mengimplementasikan
peningkatan peran serta masyarakat
dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja
lokal sebagai karyawan dan tenaga
harian lokal, pembelian kebutuhan bahan
makanan, serta implementasi tanaman
kehidupan. Namun demikian realisasi
tersebut belum mencapai 50% khususnya
implementasi tanaman kehidupan
Terdapat laporan dokumen/ laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat
kepada para pihak, namun beberapa
dokumen bukti implementasi seperti
pembayaran BPJS dan bukti pembayran fee
produksi belum tersedia
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Sedang Mekanisme resolusi Konflik Sosial PT RRL
belum mengacu kepada Perdirjen PHPL
Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan
Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Dalam Hutan Produksi.
PT RRL telah melakukan Identifikasi Konflik
dan Peta Spasial Potensi konflik, namun
bentuk penyaj-ian dari hasil Pemetaan
Potensi Konflik belum dilengkapi dengan
deskripsi potensi konflik se-bagaimana
termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL
Nomor: P.5/2016 Bab II poin 3, dimana
deskripsi potensi konflik merupakan laporan
hasil pemetaan potensi konflik secara utuh
mulai dari Pendahuluan, Gambaran singkat
IUPHHK, pelaksanaan identifikasi, Hasil
identifikasi potensi konflik, Kesimpulan dan
Rekomendasi.
PT RRL memiliki lembaga penyelesaian
konflik namun tidak tersedia dokumen
rencana anggaran untuk penyelesain
konflik
PT RRL memiliki dokumen terkait proses
penyelesaian konflik namun belum
lengkap karena konflik lahan dengan
peladang belum tersedia proses
penyelesaian konfliknya
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan
Sedang PT RRL telah merealisasikan sebagian
besar hubungan industrial dengan
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
seluruh karyawan. Hubungan industrial,
dimana masih terdapat Rencana
pengembangan kompetensi yang masih
terlaksana sebagian besar (86,7%) dan
Kepesertaan karyawan dalam BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang
hampir sebagian besar belum didaftarkan
oleh perusahaan
PT RRL telah merealisasikan sebagian besar
rencana pengembangan kompetensi, dimana
tercapai prosentase sebesar 80%
PT RRL belum menjalankan Standar
Penilaian Kinerja Karyawan sebagai
dasar penentuan promosi jenjang karir
PT RRL memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan namun baru
sebagian yang telah diimplementasikan,
dimana masih terdapat Rencana
pengembangan kompetensi yang masih
terlaksana sebagian besar (86,7%),
Standar Penilaian Kinerja Karyawan yang
belum berjalan sebagai dasar penentuan
promosi jenjang karir, dan Kepesertaan
karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan
dan Kesehatan yang hampir sebagian
besar belum didaftarkan oleh perusahaan
VLK
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
Memenuhi a. PT. Rimba Raya Lestari telah memiliki izin
usaha IUPHHK-HT berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.
SK.300/Menhut-II/2007 tanggal 3 September
2007 tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman Industri Seluas ±17.330 Ha di
Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan
Timur yang berlaku untuk jangka waktu 100
tahun.
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Memenuhi b. PT. Rimba Raya Lestari telah membayar
lunas Iuran IUPHHK-HTI sesuai dengan
Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Alam (SPPIIUPHHK) Nomor S.786/VI-
BIKPHH/2007 Tanggal 05 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Bina Produksi Departemen Kehutanan
NA c. Di areal PT. Rimba Raya Lestari tidak
terdapat kegiatan di luar sektor kehutanan
yaitu kegiatan usaha pertambangan,
perkebunan sawit dan transmigrasi sesuai
dengan Surat Camp Manager Nomor
017/CM/RRL/Naja/XI/2017 tanggal 9
Nopember 2017
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi a. PT Rimba Raya Lestari telah memiliki
dokumen RKUPHHK-HT periode 2008-
2017 yang telah disahkan oleh A.n.
Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina
Usaha Hutan Alam dan dilengkapi dengan
Peta RKUPHHK-HA serta telah memiliki
RKT di sahkan secara self approval,
disahkan melalui SK Direktur Utama serta
telah dilengkapi dengan Peta Rencana
Kerja Tahunan Skala 1 : 50.000
Memenuhi b. Berdasarkan telaahan terhadap peta
RKUPHHK-HA, peta RKT 2016 dan Sisa
Rencana Kegiatan RKT 2015 dan RKT
2014, telah melakukan penataan areal
kerja yang Tidak Boleh Ditebang berupa
KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan
hasil observasi lapangan terdapat
penandaan berupa pemasangan plang
dan pal batas sempadan sungai Naja dan
Sempadan Sungai Pahan serta penataan
batas KPPN
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Memenuhi c. Tersedia peta kerja RKT Tahun 2016,
yang disahkan secara self approval dan
blok /petak tebangan telah disahkan dan
hasil verifikasi lapangan menunjukkan
bahwa terdapat penandaan lokasi blok
dan petaktebangan di lapangan dan
terdapat kesesuaian antara posisi blok
dan petak tebangan di lapangan dengan
peta yang disahkan
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi a. Berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan
kelengkapan dan keabsahan dokumen
RKUPHHK-HTI dan pemeriksaan proses
penyusunan dan pengesahan RKUPHHK
diperoleh hasil bahwa RKUPHHK-HTI PT
Rimba Raya Lestari periode tahun 2008-2017
telah direvisi dan telah disetujui sesuai
Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.91/VIBUHT/2012. Tanggal 27 Desember
2012 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HT
skala 1 : 50.000
Memenuhi b. Berdasarkan hasil verifikasi PT RRL telah
melaksanakan pemanfaatan kayu dan
kegiatan penyiapan lahan untuk kegiatan
penanaman pada lokasi blok RKT 2016
dan berdasarkan pemeriksaan lokasi
penyiapan lahan telah sesuai dengan
kenyataan
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
Memenuhi PT Rimba Raya Lestari telah menunjukan
dokumen LHP periode Agustus 2016-
November 2017, dan telah disahkan oleh
petugas yang ditunjuk, Dokumen LHP sesuai
dengan fisik kayu, nomor batang/Bacode
dapat ditemukan di lapangan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil
pemeriksaan silang daftar pengangkutan
kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) Antara/logpond Bunyut ke Industri
primer hasil hutan dan atau pedagang kayu
bulat serta pemeriksaan silang dengan
dokumen pengangkutan lainnya diperoleh
hasil bahwa semua kayu yang diangkut
keluar areal izin PT Rimba Raya Lestari telah
dilindungi dengan surat keterangan sah hasil
hutan (SKSHHK),
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi a. hasil pemeriksaan silang dengan fisik barang
log yang ada di lapangan diperoleh hasil
bahwa tanda-tanda PUHH/Barcode pada log
yang dimiliki PT.Rimba Raya Lestari bisa
dilacak dan telah sesuai dengan dokumen.
Memenuhi b. Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan
kayu bulat yang diterapkan oleh pemegang
izin dan bukti ketelusuran kayu hingga ke
tunggak di petak tebangan diperoleh hasil
bahwa sistem yang dibangun PT RRL
terdapat membuktikan identitas kayu dari
Logpond sampai ke tunggak di petak
tebangan, Selain itu PT RRL telah
menerapkan SI-PUHH Online baik di dalam
administrasi maupun di lapangan sehingga
mempermudah dalam penelusuran kayu
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi PT Rimba Raya Lestari dapat
menunjukkan petinggal/arsip SKSHHK,
tersedia lengkap dan dilengkapi dengan
DKB setiap dokumen dibuat dan
ditandatangani oleh petugas yang
berwenang
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Memenuhi a. Surat Perintah Pembayaran PSDH, DR dan
PNBP Simponi telah diterbitkan sesuai
dengan dokumen jumlah volume kayu yang
telah di LHP kan sesuai dengan kelompok
jenis, volume dan tarif yang mengacu
kepada peraturan yang berlaku
Memenuhi b. keabsahan dan kesesuaian bukti setor
PSDH dan DR dengan SPP PSDH dan DR
diperoleh hasil bahwa semua SPP-PSDH
dan DR telah dibayarkan lunas oleh PT
Rimba Raya Lestari sesuai dengan dokumen
SPP yang diterbitkan
Memenuhi c. terhadap kesesuaian persyaratan ukuran
kayu dan besaran tarif yang harus dibayar
oleh PT.Rimba Raya Lestari, diperoleh hasil
bahwa Pembayaran DR dan PSDH PT.RRL
telah sesuai dengan ukuran kayu dan
besaran tarif yang tercantum dalam
peraturan yang berlaku
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Memenuhi PT RRL memiliki dokumen PKAPT yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Republik Indonesia berupa pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar Nomor: 29/UPP/PKAPT/04/2014 atas nama PT Rimba Raya Lestari dengan Nomor PKAPT 17.01.1.01967. PKAPT tersebut terbit pada tanggal 2 April 2014 dan masa berlaku sampai dengan 1 April 2019
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Memenuhi dokumen angkutan kayu menunjukan bahwa seluruh kayu yang keluar dari areal PT RRL telah menggunakan kapal yang berbendera indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang
3.4.1 Tanda V-Legal
yang dibbuhkan sesuai
dengan ketentuan
Memenuhi Terdapat perjanjian Sub Lisensi pemasangan Tanda V-Legal antara PT RRL dengan PT TUV Rheinland untuk memberikan hak bagi PT RRL untuk memasang tanda V-Legal pada batang kayu . Dengan demikian, verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi PT. Rimba Raya Lestari memiliki dokumen AMDAL dokumen tersebut telah mendapatkan Pengesahan dari Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Disetujui Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kab. Kubar No. 540/017/Sekret.AMDAL/XII/06 tanggal 7 Desember 2006
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.
Memenuhi a. Dari hasil verifikasi, PT. Rimba Raya Lestari
telah membuat dokumen RKL dan RPL
yang disusun berdasarkan dokumen
AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang, dan telah menyampaikan
laporan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan kepada instansi
berwenang secara periodik,.
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Memenuhi b. Dari hasil verifikasi, PT. Rimba Raya Lestari telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas dampak yang telah ditimbulkan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Memenuhi a. PT. Rimba Raya Lestari telah memiliki
prosedur K3 dan personil yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan
/implementasi K3
Memenuhi b. PT. Rimba Raya Lestari telah menyediakan
peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
kebutuhan yang ada di lapangan serta dari
hasil verifikasi peralatan masih berfungsi
dengan baik
Memenuhi c. PT. Rimba Raya Lestari PT. Rimba Raya
Lestari memiliki catatan kecelakaan kerja dan
ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi PT Rimba Raya Lestari tidak memiliki Serikat
Pekerja akan tetapi terdapat kebijakan
perusahaan berupa surat pernyataan direktur,
yang memperbolehkan karyawan membentuk
serekat pekerja.,
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah
disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : KEP.560/430/B.PHI & JAMSOSTEK/
2016 tanggal 09 Februari 2016
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi seluruh karyawan yang bekerja di PT.
Rimba Raya Lestari berusia di atas 18 tahun