PTK-018-2008-Pedoman Pengelolaan SDM KKKS Rev 01
Transcript of PTK-018-2008-Pedoman Pengelolaan SDM KKKS Rev 01
1
BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)
PEDOMAN TATA KERJA
No. : 018 / PTK / X / 2008
REVISI I
TENTANG :
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
JAKARTA
migas_17x25 rev.indd 1migas_17x25 rev.indd 1 11/29/2008 10:08:04 AM11/29/2008 10:08:04 AM
i
BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)
SURAT KEPUTUSAN
Nomor KEP- 0051/BP00000/2008/S8
TENTANGREVISI PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
KEPALA BPMIGAS
Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama
b. Bahwa pengendalian manajemen operasi Kontrak Kerja Sama barada di tangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).
c. Bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan pengelolaan
perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang saat ini telah diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. Kpts 15/BP00000/2005-S8 tanggal 11 Mei 2005.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi; 5. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2008 tanggal 16 April 2008 tentang
Pengangkatan Kepala BPMIGAS. 6. Production Sharing Contract (PSC). 7. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. Kpts 15/BP00000/2005-S8 tanggal
11 Mei 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
8. Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/V/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“Pedoman Tata Kerja No. 18/2005”).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/V/2005 Revisi l tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("PTK No. 18 Revisi I") sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Revisi l tersebut terdiri dari :
1. Menyempurnakan Pedoman Tata Kerja No. 18/2005 dengan mengubah sebagian isinya sepanjang menyangkut pedoman mengenai Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia, Perpanjangan Hubungan Kerja Diatas Usia Purnakarya, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Di atas Usia Purnakarya, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK), dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
BB
SU
RA
T K
EP
UT
US
AN
migas_17x25 cm_2009.indd imigas_17x25 cm_2009.indd i 3/19/2009 3:50:47 PM3/19/2009 3:50:47 PM
Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kontraktor Kotrak Kerja Sama, dipandang
ii
SU
RA
T K
EP
UT
US
AN BADAN PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)
KE
GIA
TAN USAHA HULU
MIN
YAK D A N G AS BU
MI
-2-
Surat Keputusan No.: KEP- 0051 /BP00000/2008/S8
2. Menambahkan pedoman baru dalam Pedoman Tata Kerja No. 18/2005, yaitu pedoman mengenai Total Remunerasi, Cross Posting, Rancangan Struktur Organisasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Penanganan Unjuk Rasa dan Mogok Kerja, dan Bahan Pertimbangan Rujukan Pasien Ke Luar Negeri, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Divisi Eksternal sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
KETIGA : Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK No. 18 Revisi I ini, akan ditetapkan kemudian dan akan menjadi satu kesatuan dalam PTK No. 18 Revisi I ini.
Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 20 Oktober 2008
Kepala BPMIGAS
Ir. R Priyono
migas_17x25 cm_2009.indd iimigas_17x25 cm_2009.indd ii 3/19/2009 3:50:47 PM3/19/2009 3:50:47 PM
iii
KA
TA
PE
NG
AN
TA
RKATA PENGANTAR
Buku Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) KKKS ini merupakan penyempurnaan terhadap pedoman yang sudah ada sebelumnya, yang berisi tata cara pengelolaan SDM KKKS, baik yang berkaitan dengan proses rencana penggunaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja nasional serta hubungan industrial dan kesejahteraan. Proses penyusunan pedoman ini melibatkan para praktisi SDM KKKS melalui kelompok kerja I, II, III dan IV, sehingga diharapkan sudah mengakomodasi sebagian besar kepentingan KKKS, tanpa mengurangi fungsi pengawasan dari BPMIGAS.
Penyempurnaan pedoman yang dilakukan kali ini dilandasi oleh adanya perubahan beberapa peraturan perundangan ketenagakerjaan dan semangat untuk mengelola SDM KKKS yang berpihak kepada tenaga kerja nasional berdasarkan kompetensi melalui pengawasan dan pengendalian SDM yang obyektif, transparan, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, para pengelola SDM KKKS dituntut agar melakukan upaya nyata untuk mengelola SDM secara profesional supaya program pengembangan tenaga kerja nasional dapat terlaksana dengan baik guna mendukung proses operasi produksi perusahaan.
Melalui pedoman ini, terlihat jelas bahwa BPMIGAS memberikan kewenangan kepada KKKS untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional, sedangkan kebijakan yang bersifat strategis serta berdampak besar terhadap kelangsungan operasi produksi dan hubungan industrial tetap memerlukan persetujuan BPMIGAS.
Demikian agar buku pedoman ini menjadi acuan bersama dalam mengelola SDM KKKS. Apabila ada penyimpangan atas pelaksanaan pengelolaan SDM KKKS, maka buku pedoman ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan BPMIGAS dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan SDM dan setiap penyimpangan dari ketentuan Pedoman ini dapat berakibat pembiayaannya tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd iiimigas_17x25 cm_2009.indd iii 3/19/2009 3:50:47 PM3/19/2009 3:50:47 PM
iv
STRATEGI BPMIGAS DALAM PENGELOLAAN SDM KKKS
SESUAI BLUEPRINT BPMIGAS 2005-2010
ST
RA
TE
GI B
PM
IGA
S D
AL
AM
PE
NG
EL
OL
AA
N S
DM
KK
KS
SE
SU
AI
BL
UE
PR
INT
BP
MIG
AS
2005-2
010
� Melakukan Continous Improvement Initiatives dalam semua proses untuk menurunkan biaya secara menyeluruh.
� Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terpadu.
� Mengendalikan penggunaan Sumber Daya Manusia KKKS secara terstruktur dan terpola agar biaya TKI bisa mencapai 75% dari total biaya personnel dengan tetap meperhatikan kaidah Cost-Benefi t.
� Mengevaluasi kelemahan dalam Regulatory Framework (ketentuan peraturan ketenagakerjaan) di Kegiatan Usaha Hulu Migas serta mendorong Pemerintah untuk memperbaikinya.
� Mendorong dan mempercepat penyediaan SDM Nasional yang terlatih untuk mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
migas_17x25 cm_2009.indd ivmigas_17x25 cm_2009.indd iv 3/19/2009 3:50:47 PM3/19/2009 3:50:47 PM
v
DAFTAR ISI
DA
FTA
R IS
I
Surat Keputusan ................................................................................................................ iKata Pengantar .................................................................................................................... iiiStrategi BPMIGAS Dalam Pengelolaan SDM Sesuai Blueprint BPMIGAS 2005 – 2010 .... ivDaftar Isi ............................................................................................................................. v1. Manajemen Informasi Pekerja KKKS ............................................................................ 12. Rencana Kerja Dan Anggaran Ketenagakerjaan (RKA) ................................................ 53. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) ................................................................ 164. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ............................................................ 295. Career Development Monitoring (CDM) ............................................................................... 376. Mentoring ............................................................................................................................... 417. Pengembangan Karir Internasional ....................................................................................... 438. Perpanjangan Hubungan Kerja Diatas Usia Purnakarya .................................................... 469. Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .............................................................................. 4810. Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan ................................................................. 5111. Pelatihan Pendidikan Pekerja BPMIGAS Dan Pegawai Instansi Pemerintah Atas Beban KKKS ........................................................................................................... 5512. Program Praktek Kerja Mahasiswa, Coop, Siswa Dan Pihak Lain ................................. 5813. Beasiswa Dan Beawiyata Dalam Negeri ........................................................................ 6414. Beasiswa Luar Negeri ..................................................................................................... 6515. Penyusunan Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama (PP&PKB) ................ 6616. Pengupahan Dan Kesejahteraan .................................................................................... 6917. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) & Mutual Agreement Termination (MAT) ................ 7118. Ketentuan Administratif Dewan Medik ............................................................................ 7319. Tata Cara Administrasi Pengesahan Obat Oleh Apoteker ............................................. 7520. Tata Cara Administrasi Rujukan Pasien Ke Luar Negeri ................................................ 7621. Tata Cara Administrasi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja .............................................. 7922. Total Remunerasi ............................................................................................................ 8123. Cross Posting Tenaga Kerja Indonesia ........................................................................... 10124. Rancangan Struktur Organisasi KKKS .......................................................................... 10525. Penanganan Unjuk Rasa Dan Mogok Kerja .................................................................. 10726. Bahan Pertimbangan Rujukan Pasien Ke Luar Negeri .................................................. 113
migas_17x25 cm_2009.indd vmigas_17x25 cm_2009.indd v 3/19/2009 3:50:47 PM3/19/2009 3:50:47 PM
vi
LAMPIRAN
LA
MP
IRA
N
1. MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA
Lampiran 1. Laporan Kekuatan Pekerja KKKS ............................................................................. 3 Lampiran 2. Laporan Mutasi Tenaga Kerja (MTK) ........................................................................ 4
2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KETENAGAKERJAAN (RKA)
Lampiran 1. Budgeted Total Personnel Expenses ..................................................................... 10 Lampiran 2. Compensation & Benefi ts Budget Evaluation ....................................................... 11 Lampiran 3. Operational Statistic For Manpower ...................................................................... 12 Lampiran 4. Operational Statistic For Expatriate Personnel Analysis ................................... 13 Lampiran 5. Budget Year Expenditure ....................................................................................... 14 Lampiran 6. Project Status Report ............................................................................................. 15
3. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA (RPTK)
Lampiran 1. Nota Penjelasan ..................................................................................................... 21 Lampiran 2. Identifi kasi Pemohon ............................................................................................. 22 Lampiran 3. MD-1 Struktur Organisasi .................................................................................... 23 Lampiran 4. MD-2 Bagan Perencanaan Penggunaan & Penggantian TKA ........................... 24 Lampiran 5. Uraian Singkat Pekerjaan Dan Persyaratan Minimum Jabatan TKA ............ 25 Lampiran 6. Program Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Rangka Penggantian TKA .......................................................................................... 26 Lampiran 7. MD-3 Rekapitulasi Jumlah Formasi Jabatan TKA/TKI dan Rencana Pengindonesiaan .......................................................................................... 27 Lampiran 8. MD-4 Program Pertukaran Pekerja Internasional ............................................ 28
4. IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Kerja Baru/Perpanjangan/Perpanjangan dan Pindah Jabatan ..................................................................................................... 32 Lampiran 2. Surat Permohonan Kepada Tiga Ditjen ................................................................ 34 Lampiran 3. Rekomendasi BPMIGAS Untuk Tamu Asing ...................................................... 35 Lampiran 4. Surat Permohonan IMTA Non Reguler ............................................................... 36
5. CAREER DEVELOPMENT MONITORING (CDM)
Lampiran 1. Notulen Rapat CDM ................................................................................................. 40
6. PENGEMBANGAN KARIR INTERNATIONAL
Lampiran 1. Lihat masing-masing KKKS (Individual Development Plan)
7. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Lampiran 1. Annual Training Report Budget & Evaluation ......................................................... 54
8. PELATIHAN PENDIDIKAN PEKERJA BPMIGAS DAN PEGAWAI INSTANSI PEMERINTAH
ATAS BEBAN KKKS
Lampiran 1. Surat Persetujuan Hak-hak Kewajiban Mengikuti Program Pelatihan Atas Beban KKKS ...................................................................................................................... 57
9. PROGRAM PRAKTEK KERJA MAHASISWA, COOP, SISWA DAN PIHAK LAIN
Lampiran 1. Technical Education Assistance (TEA) 1 .............................................................. 60 Lampiran 2. Technical Education Assistance (TEA) 2 .............................................................. 62
migas_17x25 cm_2009.indd vimigas_17x25 cm_2009.indd vi 3/19/2009 3:50:47 PM3/19/2009 3:50:47 PM
vii
10. TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN PASIEN KE LUAR NEGERI
Lampiran 1. Assistance Requistion Sheet (ARS) .................................................................... 78
11. TOTAL REMUNERASI
Lampiran 1. Komponen & Tariff Remunerasi TKI .............................................................. 85 Lampiran 2. Komponen & Tariff Remunerasi TKA (Local Policies) ................................... 91 Lampiran 3. Evaluasi RKA Ketenagakerjaan terhadap Hasil Survey Remunerasi ........... 99
12. CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA
Lampiran 1. Cross Posting Business Process .................................................................. 104
13. PENANGANAN UNJUK RASA DAN MOGOK KERJA
Lampiran 1. Alur Mogok Kerja ........................................................................................... 111 Lampiran 2. Bagan Komunikasi ....................................................................................... 112
migas_17x25 cm_2009.indd viimigas_17x25 cm_2009.indd vii 3/19/2009 3:50:48 PM3/19/2009 3:50:48 PM
1
MA
NA
JE
ME
N IN
FO
RM
AS
I P
EK
ER
JA
KK
KS
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA
KKKS
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Manajemen Informasi Pekerja KKKS adalah pengelolaan data pekerja KKKS sebagai dasar pengelolaan SDM yang diperlukan oleh manajemen BPMIGAS dan KKKS.
1.2. Manajemen Informasi Pekerja KKKS dilaksanakan dengan berbagai cara agar cepat dan tepat dengan menggunakan sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS yang dapat di akses melalui situs http://www.bpmigas.com.
1.3. Informasi pelaporan merupakan data-data pekerja yang diperlukan untuk menunjang keputusan manajemen dalam pengawasan dan pengendalian SDM KKKS.
1.4. Untuk mengantisipasi perkembangan SDM yang demikian cepat dan kompleks, maka diperlukan informasi/data pekerja yang cepat dan akurat.
II. TUJUAN
2.1. Memonitor pengelolaan SDM KKKS di lingkungan KKKS.2.2. Untuk mendapatkan data yang bisa dipakai sebagai acuan dilingkungan KKKS dan bisa
dibuka setiap saat oleh pekerja (yang mempunyai akses kedalam sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS) dilingkungan KKKS.
2.3. Untuk menyediakan informasi dalam melaksanakan pengelolaan SDM KKKS.
III. KEWENANGAN
3.1. Setiap KKKS menentukan petugas yang melakukan pengisian data ke dalam sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS dan membuat laporan ketenagakerjaan yang disetujui oleh pimpinan tertinggi HR.
3.2. Pekerja yang diberi tugas tersebut mempunyai akses untuk masuk ke dalam sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS di dalam situs http://www.bpmigas.com.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Untuk dapat menunjang keputusan manajemen dengan cepat dan tepat, informasi yang diperoleh melalui sistem pelaporan tersebut dikirimkan kepada BPMIGAS dengan menggunakan sarana :� Situs/Internet KKKS : http://www.bpmigas.com� Surat� Facsimili� E-mail
4.2. KKKS wajib melakukan pengisian sistem informasi data ketenagakerjaan KKKS yang telah dibuat BPMIGAS yang dapat diakses melalui situs : www.bpmigas.com pada sistem informasi data ketenagakerjaan.
4.3. KKKS wajib melakukan pembaharuan data setiap saat sesuai kondisi aktual di perusahaan.
4.4. Sepanjang KKKS belum melakukan pengisian sistem informasi data ketenagakerjaan, KKKS wajib melakukan pelaporan bulanan sesuai yang berlaku saat ini:4.4.1. Laporan Kekuatan Pekerja KKKS
� Jumlah TKI, baik penuh/full posting (sesuai RPTK), maupun TPC (jangka pendek, yang bersifat project/sementara).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:1migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:1 3/19/2009 3:50:48 PM3/19/2009 3:50:48 PM
2
MA
NA
JE
ME
N IN
FO
RM
AS
I P
EK
ER
JA
KK
KS
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA
KKKS
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
� Jumlah TKI yang terdiri dari :- Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) atau pekerja tetap.- Pekerja Waktu Tertentu (PWT) atau pekerja kontrak (direct hire).- Pekerja TPC, untuk jangka pendek yang bersifat project/sementara.
4.4.2. Laporan Mutasi Tenaga Kerja (MTK)• Penerimaan TKI/(B).• Transfer/(T):
- Ta = Pindah Jabatan, Departemen, Lokasi/Area.- Tb = Promosi (perubahan grade/golongan, jabatan).- Tc = Internasionalisasi.- Td = Swapping/Pertukaran Pekerja Internasional.- Te = Job Assignment/Overseas On The Job Training.- Tf = Change Job Title dan Perubahan Organisasi.- Tg = Leave Without Payment.
• Pemutusan Hubungan Kerja/(P) :- Pa = Pensiun Purnakarya.- Pb = Pensiun Dini atas Permintaan Sendiri.- Pc = Mengundurkan Diri.- Pd = Mengundurkan Diri atas Kesepakatan Bersama (Mutual Agreement
Termination = MAT).- Pe = Meninggal Dunia.- Pf = Alasan Kesehatan.- Pg = Disebabkan Pelanggaran berat yang dilakukan pekerja.- Ph = Penutupan Perusahaan.
4.5. KKKS menyusun Pelaporan selain tersebut diatas yang ditetapkan BPMIGAS.
V. REFERENSI
5.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.5.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.5.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).
VI. LAMPIRAN
6.1. Laporan Kekuatan Tenaga Kerja (KTK). (Lampiran 1).6.2. Laporan Mutasi Tenaga Kerja (MTK). (Lampiran 2).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:2migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:2 3/19/2009 3:50:48 PM3/19/2009 3:50:48 PM
3
MA
NA
JE
ME
N IN
FO
RM
AS
I P
EK
ER
JA
KK
KS
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA
KKKS
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
KK
KS
Sta
teS
ub
.S
taff
No
n S
taff
Su
b T
ota
lS
taff
No
n S
taff
Su
b T
ota
lE
mp
l.C
on
t.P
WT
Nasio
nal
Ten
ag
a K
erj
a A
sin
g
IKS
Su
b
Ko
ntr
akto
rS
ub
T
ota
l
Att
ac
hm
en
t 1
Gra
nd
T
ota
lK
ete
ran
gan
LA
PO
RA
N K
EK
UA
TA
N P
EK
ER
JA
KK
KS
B
ula
n …
……
……
……
……
Lo
kasi/W
ilaya
h K
erj
aN
o.
To
tal
IMT
AP
WT
T
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:3migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:3 3/19/2009 3:50:48 PM3/19/2009 3:50:48 PM
4
MA
NA
JE
ME
N IN
FO
RM
AS
I P
EK
ER
JA
KK
KS
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : MANAJEMEN INFORMASI PEKERJA
KKKS
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
LAPO
RAN
MU
TASI
TEN
AGA
KER
JA I
ND
ON
ESIA
Bul
an …
……
……
……
……
……
……
……
…
Tmt.
Cod
eK
et.
Loka
siD
ept.
Jaba
tan
Gol
.Lo
kasi
Dep
t.Ja
bata
nG
ol.
Cat
atan
:
B =
Baru
(Pen
erim
aan
Peke
rja B
aru)
P =
PH
K (p
emut
usan
hub
unga
n ke
rja)
T =
Tran
sfer
Pa =
Pen
siun
Pur
naka
rya
Pb =
Pen
siun
Din
i Ata
s Pe
rmin
taan
Sen
diri
Ta
= Pi
ndah
Jab
atan
, Dep
arte
men
, Lok
asi/A
rea
Pc =
Men
gund
urka
n D
iri
Tb=
Prom
osi (
peru
baha
n gr
ade/
golo
ngan
/jaba
tan)
Pd =
Men
gund
urka
n D
iri A
tas
Kese
paka
tan
Bers
ama
Tc=
Inte
rnas
iona
lisas
i
(
Mut
ual A
gree
men
t Ter
min
atio
n)Td
= Sw
appi
ng/P
ertu
kara
n Pe
kerja
Inte
rnas
iona
lPe
= M
enin
ggal
Dun
ia
Te=
Job
Assi
gnm
ent/O
vers
eas
On
The
Job
Trai
ning
Pf =
Ala
san
Kese
hata
nTf
= C
hang
e Jo
b Ti
tle d
an p
erub
ahan
org
anis
asi
Pg =
Dis
ebab
kan
Pela
ngga
ran
Bera
t Yan
g D
ilaku
kan
Peke
rja
Tg=
Leav
e W
ithou
t Pay
men
tPh
= P
enut
upan
Per
usah
aan
Atta
chm
ent 2
No.
Nam
a K
KK
SN
ama
Nop
egLa
ma
Bar
uJa
bata
n da
n K
edud
ukan
Kat
egor
i
SN
S
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:4migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:4 3/19/2009 3:50:49 PM3/19/2009 3:50:49 PM
5
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Rencana Kerja & Anggaran Tenaga Kerja adalah rencana kerja kegiatan pengelolaan Tenaga Kerja yang dituangkan dalam bentuk rencana pengeluaran biaya di setiap KKKS yang merupakan dasar penyusunan Work Program & Budget (WP&B).
1.2. Total Personnel Expenses adalah keseluruhan pengeluaran biaya tenaga kerja yang terdiri dari pengupahan (Salary & Wages), Benefi t dan belanja Iain-Iain untuk pekerja (Personnel Expenses).Total Personnel Expenses dipisahkan untuk 3 jenis kegiatan yaitu kelompok Exploration/Development, Production dan Administration.1.2.1. Kelompok Exploration/Development. Data Total Personnel Expenses ini hendaknya sejalan dengan yang tercantum
dalam Budgeted Exploration/Development Expenses dari Work Program and Budget (Attachment to Schedule-4).
1.2.2. Kelompok Production Data Total Personnel Expenses ini hendaknya sejalan dengan yang tercantum
dalam Budgeted Production Expenses dari Work Program and Budget (Attachment to Schedule-8).
1.2.3. Kelompok Administration Data Total Personnel Expenses ini hendaknya sejalan dengan yang tercantum
dalam Administrative Expenses dari Work Program and Budget (Attachment to Schedule-11).
1.3. Budgeted Total Personnel Expenses adalah rincian anggaran yang diisi data pengeluaran biaya TKI & TKA sampai dengan akhir tahun dari Total Personnel Expenses, yang mencakup Salary Wages & Benefi ts, serta Personnel Expenses yang dialokasikan pada fungsi Exploration/Development Expenses, Production Expenses dan Administrative Expenses.
1.4. Compensation and Benefi ts Budget Evaluation adalah rincian anggaran berdasarkan komponen Salary Wages, Other/Employee Benefi ts dan kandungan biaya tenaga kerja yang dimasukan dalam Technical Services, Outside Services, Materials, Insurance, Environmenttal Control dan Sundries.
II. TUJUAN
2.1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan SDM Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan analisa dan evaluasi Strategis, berdasarkan hubungan Kontrak Kerja Sama.
2.2. Untuk menjamin komitmen KKKS dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagakerjaan.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menyusun rancangan anggaran berdasarkan rencana kerja kegiatan bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang sesuai dengan strategi/kebutuhan bisnis dan kemampuan fi nansial perusahaan.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:5migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:5 3/19/2009 3:50:50 PM3/19/2009 3:50:50 PM
6
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas rancangan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) di bidang ketenagakerjaan yang disusun oleh KKKS sesuai dengan WP&B perusahaan dan memberikan persetujuannya untuk dipedomani oleh KKKS pada pelaksanaan rencana kerja di bidang ketenagakerjaan dalam tahun anggaran ke depan. Apabila KKKS harus membuat kebijakan ketenagakerjaan di luar dari RKA yang telah disetujui BPMIGAS, maka KKKS harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. KKKS menyusun anggaran berdasarkan rencana kerja kegiatan bidangKetenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akandatang. Hal ini dituangkan dalam formulir Budgeted Total Personnel Expenses,Compensation & Benefi ts Budget Evaluation Annual dan Training ReportBudget& Evaluation (lihat pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan),dilengkapi dengan : Budget Schedule No. 17 (Budget Year Expenditure),Report Table 15 WP&B (Project Status Report), Report Table 11 WP&B(Operational Statistics for Manpower) dan Report Table 12 WP&B (OperationalStatistics for Expatriates Personnel Analysis). Kemudian disampaikan kepada BPMIGAS cq. Kepala Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial sebelum rapat WP&B dilaksanakan (Sebelum tanggal 30 September tahun berjalan).
4.2. Kepala Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial melaksanakan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan tersebut dan dibahas dengan KKKS terkait untuk rekomendasi kepada Tim WP&B.
4.3. Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan bidang Ketenagakerjaan yang telah disetujui, menjadi bahan pelaksanaan pengelolaan tenaga kerja KKKS pada periode tahunan anggaran yang akan datang (sesuai dengan periode WP&B).
4.4. Dalam tahun anggaran yang sedang berjalan :4.4.1. Apabila dalam pelaksanaan/realisasi rencana kerja terjadi kenaikan biaya yang
melebihi batasan anggaran yang telah di setujui, maka KKKS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada BPMIGAS sebelum dapat di masukkan sebagai tambahan beban biaya operasi. Namun apabila penyebab kenaikan biaya tersebut semata-mata karena kenaikan jumlah tenaga kerja Indonesia dan jumlahnya tidak lebih dari 10% dari anggaran ketenagakerjaan yang telah di setujui, maka KKKS dapat melaksanakan tanpa persetujuan BPMIGAS.
4.4.2. Apabila KKKS melaksanakan kebijakan Pengupahan Ketenagakerjaan, (Compensation & Benefi ts) di luar dari rencana kerja, KKKS meminta persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS.
4.5. Apabila KKKS akan merevisi Anggaran bidang Ketenagakerjaan yang telah disetujui, maka KKKS menyampaikan revisi tersebut kepada BPMIGAS cq. Kepala Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial. Dengan mengajukan formulir Lampiran 1, 2 yang telah diisi dan revisi Report Table 11 WP&B (Lampiran 3) dan Report Table 12 WP&B (Lampiran 4).
4.6. Rencana Kerja dan Anggaran bidang Ketenagakerjaan merupakan dasar dalam penggunaan Tenaga Kerja sehingga setiap pengajuan RPTK & Ijin Penggunaan Tenaga Kerja khususnya TKA harus berdasarkan pada Rencana Kerja & Anggaran ketenagakerjaan yang telah disetujui.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:6migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:6 3/19/2009 3:50:50 PM3/19/2009 3:50:50 PM
7
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
4.7. Kebijakan yang diambil KKKS dalam bidang Ketenagakerjaan yang tidak berdasarkan pada Rencana Kerja & Anggaran bidang Ketenagakerjaan tanpa melalui persetujuan BPMIGAS dan atau tidak berdasarkan pada kebijakan-kebijakan/keputusan-keputusan BPMIGAS, tidak menjadi beban biaya operasi.
V. REFERENSI
5.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.5.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.5.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).5.6. Work Program & Budget (WP&B).
VI. LAMPIRAN
6.1. Budgeted Total Personnel Expenses (Lampiran 1).6.2. Compensation & Benefi ts Budget Evaluation (Lampiran 2).6.3. Operational Statistics for Manpower, Report Table 11 WP&B (Lampiran 3).6.4. Operational Statistics for Expatriates Personnel Analysis, Report Table 12 WP&B (Lampiran 4).6.5. Budget year Expenditure, Budget Schedule 17 WP&B (Lampiran 5).6.6. Project Status Report, Report Table 15 WP&B (Lampiran 6).
VII. PETUNJUK PENGISIAN
Lampiran 1 : BUDGETED TOTAL PERSONNEL EXPENSES :
Line 1 : Exploration/Development Expenses.
Data mengenai pekerja dari kelompok Exploration/Development.
• Employee Salary Wages/Benefi ts Data Salary Wages/Benefi ts dimasukan kedalam kolom yang sesuai yaitu pada
kolom Salary Wages/Benefi ts baik bagi pekerja nasional ataupun expat.
• Personnel Expenses merupakan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja selain untuk Salary Wages/Benefi t. Biaya ini digunakan untuk Employee Relation, Training, Accommodations, Welfare/Medical dan Other yang dianggarkan dalam kelompok Exploration/Dev. Data tersebut dicantumkan di dalam kolom yang sesuai yaitu : pada kolom Technical Service, Outside Service, Materials, Insurance, Environment Control dan Sundries.
Di dalam Work Program & Budget, Personnel Expenses ini merupakan bagian dari anggaran Administration (row 21) dibawah sub judul Exploration Administration Expenditures (row 20) dari Attachment to Schedule-4.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:7migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:7 3/19/2009 3:50:50 PM3/19/2009 3:50:50 PM
8
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
• Manpower Budget diisi sesuai rencana jumlah tenaga kerja dikelompok Exploration/Dev.
Line 2 : Production Expenses.
Data mengenai pekerja dari kelompok Production.
• Employee Salary Wages/Benefi ts
Data salary Wages/benefi ts dimasukan ke dalam kolom yang sesuai yaitu pada kolom Salary Wages/Benefi ts baik bagi pekerja Nasional ataupun Expat.
• Personnel Expenses
Anggaran ini merupakan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja selain untuk Salary & Benefi t. Biaya ini sejalan dengan data untuk Employee Relation pada row 40 dalam Attachment to Schedule-8 WP&B, ditambah dengan anggaran untuk tenaga kerja lain. Data tersebut dicantumkan di dalam kolom yang sesuai yaitu : pada kolom Technical Service, Outside Service, Materials, Insurance, Environment Control dan Sundries.
• Manpower Budget
Data tentang jumlah tenaga kerja diisi sesuai rencana jumlah tenaga kerja di kelompok Production.
Line 3 : Administrative Expenses.Data mengenai pekerja dari kelompok Administration.
• Employee Salary Wages/Benefi ts
Data salary Wages/Benefi ts dimasukan ke dalam kolom yang sesuai yaitu pada kolom Salary Wages/Benefi ts baik bagi pekerja Nasional ataupun Expat.
• Personnel Expenses
Anggaran ini merupakan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja selain untuk Salary Wages/Benefi t. Biaya ini sejalan dengan data pada Personnel Expenses (Row 24), Attachment to Schedule-11 dalam WP&B, ditambah dengan anggaran untuk tenaga kerja lain (Outside Contract, Technical Services, dsb.) dari kelompok Administration. Data tersebut dicantumkan di dalam kolom yang sesuai yaitu : pada kolom Technical Service, Outside Service, Materials, Insurance, Environment Control dan Sundries.
• Manpower Budget: diisi sesuai rencana jumlah tenaga kerja yang dianggarkan dalam kelompok Administrative.
Lampiran 2 : COMPENSATION & BENEFITS BUDGET EVALUATION.Data yang dievaluasi adalah data dari setiap kelompok yaitu : Exploration & Development, Production dan Administration, dengan mengisikan data realisasi tahun sebelumnya, anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang.Data diisi sesuai dengan salary & benefi t Total di seluruh wilayah kerja, data outside services, material, insurance dan environmental control diisi jika memiliki alokasi biaya tenaga kerja dalam jenis biaya tersebut.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:8migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:8 3/19/2009 3:50:50 PM3/19/2009 3:50:50 PM
9
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Lampiran 3 & 4 :
- OPERATIONAL STATISTICS FOR MANPOWER, REPORT TABLE-11 WP&B (Lampiran 3).
- OPERATIONAL STATISTICS FOR EXPATRIATES PERSONNEL ANALYSIS, REPORT TABLE-12 WP&B (Lampiran 4).
Merupakan Proposed Budget, pada Report Table-11 WP&B (Lampiran 3) dan Report Table-12 WP&B (Lampiran 4).
Lampiran 5 : BUDGET YEAR EXPENDITURE, Budget Schedule-17 WP&B (Lampiran 5) Merupakan proposed budget pada Budget Schedule 17dari WP&B.
Lampiran 6 : PROJECT STATUS REPORT, REPORT TABLE-15 (Lampiran 6).
Adalah data anggaran Supervisi dan General & Adiministration pada proyek sesuai AFE. Data ini diambil dari Report Table-15, Project Status Report dari Procedure Manual of Production Sharing Contract. Pada setiap AFE proyek (misalnya Seismic & Other Survey, G&G, Exploration Drilling, Delineation Drilling, Development Drilling, dll) terdapat alokasi anggaran Supervisi, General & Administration, yang merupakan anggaran ketenagakerjaan proyek yang dicantumkan dalam Project Status Report/closed out report AFE Project.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:9migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:9 3/19/2009 3:50:51 PM3/19/2009 3:50:51 PM
10
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
LAMP
IRAN -
1
Opera
tor:
Contr
act A
rea
:
Propo
sed B
udge
t Yea
r:
(in 1,
000 U
S$)
LINE
DESC
RIPTIO
NTO
TAL
EXPA
TNA
TIONA
LEX
PAT
NAT.
EXPA
TNA
T.EX
PAT
EXPA
TNA
TEX
PAT
NAT.
EXPA
TNA
T.EX
PAT
NAT.
EXPA
TNA
T.EX
PAT
NAT.
EXPA
TNA
T1.
Explo
ration
/Dev.
Expe
nses
a.
Emplo
yee Sa
lary &
Bene
fitsb.
Perso
nnel E
xpens
es (A
dminis
tration
)*2.
Produ
ction
Expe
nses
a. Em
ployee
Salar
y & Be
nefits
b. Pe
rsonn
el Expe
nses
**3.
Admi
nistra
tive E
xpen
ses
a. Em
ployee
Salar
y & Be
nefits
b. Pe
rsonn
el Expe
nses
**To
tal M
anpo
wer
* : Pe
rsonn
el Expe
nses
, part
of Ad
minis
tration
Expe
nses
in Ex
plorat
ion /D
ev. wi
thout
Salar
y & Be
nefits
. **
: Pers
onne
l Expe
nses
With
out S
alary
& Ben
efit fo
r all e
mploy
ee st
atus.
SUND
RIES
PERS
ONNE
L COS
TTE
CH.
SERV
.OU
TSIDE
SERV
.MA
TERIA
LSINS
URAN
CEEN
VIRON
M.
BUDG
ETED
TOTA
L PER
SONN
EL EX
PENS
ES
TOTA
L
T O T
A LSA
L./W
AGES
BENE
FITS
DOME
STIC
IMPO
RTCO
NTRO
LMA
NPOW
ER BU
DGET
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:10migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:10 3/19/2009 3:50:51 PM3/19/2009 3:50:51 PM
11
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Operator :
Contract Area :
LINE DESCRIPTION
EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL
1. SALARIES & WAGES
- Base Salary - Housing Allw
- Transport Allw - Regional Allw
- Leave day off ……………………..
Total Salaries & Wages
2. OTHER/EMPL. BENEFIT - Field Allw - Rotational Allw - Shift Premium - Meals & Trpt O/T Allw - Incentives Comp Plan - THRK Allw…………………………… Total Other/Empl. Benefit
3. TECHNICAL SERVICES - Salary - other
Total Technical Services
4. OUTSIDE SERVICES - Salary - other Total Outside Services
5 MATERIALS*
6 INSURANCE*
7 ENVIRONMENTAL CONTROL*
8 SUNDRIES*(personnel expenses that notcovered by all items above)
* : For Personnel Expenses & Benefits** : Diisi sesuai Budget Schedule 17 WP&B
Attachment 2
COMPENSATION & BENEFITS BUDGET EVALUATION
** TOTAL
(1) (2) (3)
PREVIOUS BUDGET CURRENT BUDGET BUDGET FOR NEXT YEAR
% VARIANCE
(3-2)2
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
Operator :
Contract Area :
LINE DESCRIPTION
EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL
1. SALARIES & WAGES
- Base Salary - Housing Allw
- Transport Allw - Regional Allw
- Leave day off ……………………..
Total Salaries & Wages
2. OTHER/EMPL. BENEFIT - Field Allw - Rotational Allw - Shift Premium - Meals & Trpt O/T Allw - Incentives Comp Plan - THRK Allw…………………………… Total Other/Empl. Benefit
3. TECHNICAL SERVICES - Salary - other
Total Technical Services
4. OUTSIDE SERVICES - Salary - other Total Outside Services
5 MATERIALS*
6 INSURANCE*
7 ENVIRONMENTAL CONTROL*
8 SUNDRIES*(personnel expenses that notcovered by all items above)
* : For Personnel Expenses & Benefits** : Diisi sesuai Budget Schedule 17 WP&B
Attachment 2
COMPENSATION & BENEFITS BUDGET EVALUATION
** TOTAL
(1) (2) (3)
PREVIOUS BUDGET CURRENT BUDGET BUDGET FOR NEXT YEAR
% VARIANCE
(3-2)2
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
��������
(in 1,000 US$)
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:11migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:11 3/19/2009 3:50:51 PM3/19/2009 3:50:51 PM
12
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
OPERAT IONAL ST AT IST IC FOR MANPOWER
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
DESCRIPTION
1. TOTAL MANPOWER 2. NUMBER OF EXPATRIATE POSISITIONS - Routine - Project 3. NUMBER OF NATIONAL STAFF 4. NUMBER OF NATIONAL NON-STAFF 5. NUMBER OF INDONESIANIZED POSITIONS
- Exploration - Other E & P - Finec - Administration & Other 6. TRAINING & COURSES a. Category : - S1 degree - S2 degree - S3 degree - Other (AKAMIGAS) - S2 Overseas
- In House - Domestic - Overseas
Practical Training for Univ. Student b. Training Expenditures (K US$) :
Attachment 4(Report Table 11 of WP&B)
Proposed Next Year
Budget
Previous Budget
WP&B Year To Date Q3CURRENT YEAR
Original Revision Budget Actual
Attachment 3(Report Table 11 of WP&B)
OPERATIONAL STATISTIC FOR MANPOWER
OPERAT IONAL ST AT IST IC FOR MANPOWER
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
DESCRIPTION
1. TOTAL MANPOWER 2. NUMBER OF EXPATRIATE POSISITIONS - Routine - Project 3. NUMBER OF NATIONAL STAFF 4. NUMBER OF NATIONAL NON-STAFF 5. NUMBER OF INDONESIANIZED POSITIONS
- Exploration - Other E & P - Finec - Administration & Other 6. TRAINING & COURSES a. Category : - S1 degree - S2 degree - S3 degree - Other (AKAMIGAS) - S2 Overseas
- In House - Domestic - Overseas
Practical Training for Univ. Student b. Training Expenditures (K US$) :
Attachment 4(Report Table 11 of WP&B)
Proposed Next Year
Budget
Previous Budget
WP&B Year To Date Q3CURRENT YEAR
Original Revision Budget Actual
Attachment 3(Report Table 11 of WP&B)
OPERATIONAL STATISTIC FOR MANPOWER
��������
��� ������������ �������
CCaatteeggoorryy :
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:12migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:12 3/19/2009 3:50:52 PM3/19/2009 3:50:52 PM
13
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
Previous ProposedBudget Next Year
Budget
1. OPERATIONAL RESULT
a. Discoveries + Reassesment Res. Eq. bbl.
b. Production Equivalent bbl.
2. FINANCIAL RESULT
a. Exploration Expenditures
b. Development Expenditures
c. Production + Other Expenditures
d. Total Expenditures
3. NUMBER OF EXPATRIATES
a. Exploration
b. Other E&P
c. Finance + Administration
d. Total Expatriates
4. UNIT ANALYSIS
a. Expatriates Exploration
- Additional Reserve/personnel (1a:3a)
- Explo. Expenditures/personnel (2a:3a)
b. Other E&P
- Production/Personnel (1b:3b)
- Dev. Expenditures/personnel (2b:3b)
c. Finance + Administration
- Production/Personnel (1b:3c)
- Expenditures/personnel (2d:3d)
DESCRIPTIONOriginal Revision Budget Actual
Attachment 5(Report Table 12 of WP&B)
OPERATIONAL STATISTIC FOR EXPATRIATE PERSONNEL ANALYSIS
CURRENT YEAR W P & B Year to Date Q3
4. UNIT ANALYSIS
Attachment 4(Report Table 12 of WP&B)
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
Previous ProposedBudget Next Year
Budget
1. OPERATIONAL RESULT
a. Discoveries + Reassesment Res. Eq. bbl.
b. Production Equivalent bbl.
2. FINANCIAL RESULT
a. Exploration Expenditures
b. Development Expenditures
c. Production + Other Expenditures
d. Total Expenditures
3. NUMBER OF EXPATRIATES
a. Exploration
b. Other E&P
c. Finance + Administration
d. Total Expatriates
4. UNIT ANALYSIS
a. Expatriates Exploration
- Additional Reserve/personnel (1a:3a)
- Explo. Expenditures/personnel (2a:3a)
b. Other E&P
- Production/Personnel (1b:3b)
- Dev. Expenditures/personnel (2b:3b)
c. Finance + Administration
- Production/Personnel (1b:3c)
- Expenditures/personnel (2d:3d)
DESCRIPTIONOriginal Revision Budget Actual
Attachment 5(Report Table 12 of WP&B)
OPERATIONAL STATISTIC FOR EXPATRIATE PERSONNEL ANALYSIS
CURRENT YEAR W P & B Year to Date Q3
4. UNIT ANALYSIS
Attachment 4(Report Table 12 of WP&B)
��������
��� ������������ �������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:13migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:13 3/19/2009 3:50:53 PM3/19/2009 3:50:53 PM
14
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
O
PE
RA
TOR
:
CO
NTR
AC
T A
RE
A
:P
RO
PO
SE
D B
UD
GE
T (N
EX
T Y
EA
R)
:
Exp
ress
ed in
Tho
usan
ds o
f Dol
lars
2)3)
C
ON
TRA
CT/
4)5)
6)7)
8)
LIN
ED
ES
CR
IPTI
ON
EM
PLO
YE
E B
EN
EFI
TSTE
CH
NIC
AL
OU
TSID
E
MA
TER
IALS
INS
UR
AN
CE
EN
VIR
ON
ME
NTA
LS
UN
DR
IES
TOTA
L
EX
PA
TN
ATI
ON
AL
EX
PA
TN
ATI
ON
AL
SE
RV
ICE
SS
ER
VIC
ES
CO
NTR
OL
1C
AP
ITA
L E
XP
AN
DIT
UR
ES
2E
xplo
ratio
n an
d D
evel
opm
ent
3P
rodu
ctio
n 4
Adm
inis
tratio
n 5
Tota
l Cap
ital E
xpan
ditu
res
6 7N
ON
-CA
PIT
AL
EX
PA
ND
ITU
RE
S8
Exp
lora
tion
and
Dev
elop
men
t9
Pro
duct
ion
10A
dmin
istra
tion
11To
tal N
on-C
apita
l Exp
andi
ture
s12 13
TOTA
L E
XP
AN
DIT
UR
ES
Att
achm
ent 6
BU
DG
ET
SC
HE
DU
LE 1
7 of
WP
&B
SA
LAR
IES
BU
DG
ET
YE
AR
EX
PE
ND
ITU
RE
1) P
ER
SO
NA
L C
OS
T
Att
achm
ent
5B
UD
GE
T S
CH
ED
ULE
17
OF W
P &
B
O
PE
RA
TOR
:
CO
NTR
AC
T A
RE
A
:P
RO
PO
SE
D B
UD
GE
T (N
EX
T Y
EA
R)
:
Exp
ress
ed in
Tho
usan
ds o
f Dol
lars
2)3)
C
ON
TRA
CT/
4)5)
6)7)
8)
LIN
ED
ES
CR
IPTI
ON
EM
PLO
YE
E B
EN
EFI
TSTE
CH
NIC
AL
OU
TSID
E
MA
TER
IALS
INS
UR
AN
CE
EN
VIR
ON
ME
NTA
LS
UN
DR
IES
TOTA
L
EX
PA
TN
ATI
ON
AL
EX
PA
TN
ATI
ON
AL
SE
RV
ICE
SS
ER
VIC
ES
CO
NTR
OL
1C
AP
ITA
L E
XP
AN
DIT
UR
ES
2E
xplo
ratio
n an
d D
evel
opm
ent
3P
rodu
ctio
n 4
Adm
inis
tratio
n 5
Tota
l Cap
ital E
xpan
ditu
res
6 7N
ON
-CA
PIT
AL
EX
PA
ND
ITU
RE
S8
Exp
lora
tion
and
Dev
elop
men
t9
Pro
duct
ion
10A
dmin
istra
tion
11To
tal N
on-C
apita
l Exp
andi
ture
s12 13
TOTA
L E
XP
AN
DIT
UR
ES
Att
achm
ent 6
BU
DG
ET
SC
HE
DU
LE 1
7 of
WP
&B
SA
LAR
IES
BU
DG
ET
YE
AR
EX
PE
ND
ITU
RE
1) P
ER
SO
NA
L C
OS
T
Att
achm
ent
5B
UD
GE
T S
CH
ED
ULE
17
OF W
P &
B
��������
�� ���������������������
6 7 8 9 10 11
(in
1,0
00 U
S$)
TO
TA
L E
XP
EN
DIT
UR
ES
NO
N-C
AP
ITA
L E
XP
EN
DIT
UR
ES
CA
PIT
AL
EX
PE
ND
ITU
RE
S
Exp
endi
ture
s
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:14migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:14 3/19/2009 3:50:53 PM3/19/2009 3:50:53 PM
15
RE
NC
AN
A K
ER
JA
DA
N A
NG
GA
RA
N K
ET
EN
AG
AK
ER
JA
AN
(R
KA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KETENAGAKERJAAN (RKA)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
OPERATOR
CONTRACT AREA
QUARTER ENDED
Remaining Estimated Over/(Under)
Original Revised Prev. Yr This Qtr Total YTD Budget Actual Amount Budget
4 5 6 7 8 9 10 11 16
- Seismic & Other Survey
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- G & G
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Exploration Drilling
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Delineation Drilling
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Development Drilling
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Production Facilities
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Work Over
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Equipment
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Other
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
Grand Total
Note : Data kumulatif diambil dari masing-masing AFE Proyek, hanya baris supervisi dan G&A.
Attachment 7Report Table 15 of WP&B
B P M I G A SPRODUCTION SHARING CONTRACT
PROJECT STATUS REPORT
AFE by Catagories Total Budget Actual Expenditures
Remarks
:::
OPERATOR
CONTRACT AREA
QUARTER ENDED
Remaining Estimated Over/(Under)
Original Revised Prev. Yr This Qtr Total YTD Budget Actual Amount Budget
4 5 6 7 8 9 10 11 16
- Seismic & Other Survey
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- G & G
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Exploration Drilling
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Delineation Drilling
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Development Drilling
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Production Facilities
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Work Over
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Equipment
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
- Other
* Supervisi
* General & Admin.
Subtotal
Grand Total
Note : Data kumulatif diambil dari masing-masing AFE Proyek, hanya baris supervisi dan G&A.
Attachment 7Report Table 15 of WP&B
B P M I G A SPRODUCTION SHARING CONTRACT
PROJECT STATUS REPORT
AFE by Catagories Total Budget Actual Expenditures
Remarks
:::
��������
��� ������������ �������
12
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:15migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:15 3/19/2009 3:50:53 PM3/19/2009 3:50:53 PM
16
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
I. UMUM
1.1. BPMIGAS berperan sebagai pengawas dan pengendali tenaga kerja di lingkungan KKKS, berdasarkan kegiatan yang tertuang di dalam rencana kerja & anggaran KKKS.
1.2. RPTK KKKS (RPTK) adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja KKKS, yang digunakan BPMIGAS di dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dan penempatan tenaga kerja, melalui format MD-1 & MD-2, yang merupakan bagian proses formalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi (Depnakertrans), penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan kegiatan operasi KKKS, serta program-program pengembangan TKI (program suksesi dan penugasan ke luar negeri).
1.3. RPTK terdiri dari:1.3.1. RPTK Reguler dibuat untuk dasar penggunaan TKA yang melaksanakan kegiatan
rutin dan menduduki posisi permanen (established) dalam struktur organisasi KKKS atau jangka waktu penggunaannya lebih dari 12 bulan.
1.3.2. RPTK Proyek merupakan bagian dari RPTK Reguler yang penggunaannya berdasarkan kegiatan proyek yang tergambar di dalam rencana kerja dan anggaran proyek di luar dari anggaran rutin personalia.
1.3.3. RPTK Non Reguler dibuat untuk TKA yang melaksanakan kegiatan operasional yang bersifat sementara dan jangka waktu penggunaannya sampai dengan 12 bulan
1.3.4. RPTK Program Pertukaran Pekerja Internasional dibuat untuk menampung program Job Swapping, TDE (Technical Development Exchange). RPTK Co-Operative Academic education (Co-op)/praktek kerja dibuat untuk menampung program pemagangan dari kantor pusat yang terkait dengan kebijakan pemerintah.
1.4. Pada dasarnya, dalam melakukan pengisian posisi di RPTK harus mengutamakan TKI.
1.5. RPTK KKKS dibuat berdasarkan WP&B, AFE, dan POD dengan memperhatikan kepentingan operasional KKKS, pembinaan dan pengembangan TKI, dan alih teknologi.
1.6. Penggunaan TKA merupakan bagian dari penerapan teknologi dan pengetahuan, serta penempatan wakil perusahaan.
1.7. Setiap rencana penggunaan TKA harus diikuti dengan rencana pengembangan TKI. 1.8. Untuk setiap posisi TKA harus diikuti dengan program transfer teknologi, baik melalui
pendampingan dan/atau memberikan pelatihan.1.9. Evaluasi dan monitoring penggunaan TKA akan dilakukan berdasarkan semua ketentuan
tersebut di atas.1.10. RPTKA (MD1) kontrak jasa keahlian tenaga kerja melalui pihak ketiga adalah Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi penggunaan tenaga kerja asing, yang secara substansi merupakan penggunaan tenaga kerja asing melalui kontrak jasa keahlian tenaga kerja dengan pihak ke tiga.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:16migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:16 3/19/2009 3:50:54 PM3/19/2009 3:50:54 PM
17
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
II. TUJUAN
Pada dasarnya RPTK diperlukan dengan tujuan:2.1. Untuk menunjang kegiatan operasi migas KKKS sesuai dengan rencana kegiatan KKKS
yang tertuang di dalam WP&B, AFE, dan POD.2.2. Sebagai bagian dari rencana strategi bisnis perusahaan dalam pengelolaan SDM.2.3. Sebagai alat pengawasan atas penggunaan tenaga kerja agar efektif dan efi sien.2.4. Optimalisasi penggunaan TKA dalam rangka memberi kesempatan kerja, pembinaan
dan pengembangan TKI.2.5. Sebagai dasar pengendalian dan pembebanan biaya.2.6. Sebagai dasar dalam pengajuan permohonan IMTA.2.7. Pada dasarnya RPTKA (MD1) kontrak jasa keahlian tenaga kerja asing melalui pihak
ketiga diperlukan dengan tujuan:2.7.1. Sebagai dasar pengendalian penggunaan biaya tenaga kerja asing.2.7.2. Sebagai alat pengawasan atas penggunaan tenaga kerja asing agar efektif dan
efi sien.
III. PENGATURAN/BATASAN
3.1. RPTK dapat dibuat untuk periode maksimum 5 tahun sesuai dengan Kepmenaker No. Kep 173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu RPTK pasal 3 ayat 2. Sepanjang KKKS telah memiliki rencana kerja & anggaran sesuai periode tahun pengajuan RPTK.
3.2. Perubahan RPTK perlu mendapatkan persetujuan BPMIGAS apabila :3.2.1. Terjadi perubahan struktur, nama jabatan, periode penggunaan atau penambahan
jabatan TKA.3.2.2. Terjadi reorganisasi/restrukturisasi secara signifi kan (3 layer dari atas) di
KKKS.3.3.3. Terjadi perubahan mendasar pada rencana kegiatan yang tertuang dalam WP&B,
AFE, dan POD, atau pada komitmen Operasi.3.3. Perubahan-perubahan selain ketiga butir di atas, harus dilaporkan ke BPMIGAS.3.4. Waktu pengajuan RPTK KKKS :
3.4.1. Bagi KKKS yang mempekerjakan TKA, RPTK Reguler dapat diajukan selambat-lambatnya 4 bulan sebelum habis masa berlakunya. Bagi KKKS yang tidak mempekerjakan TKA, RPTK dapat diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa berlakunya.
3.4.2. RPTK Non Reguler (berikut IMTA) dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan AFE/TSA. Selanjutnya, persetujuan BPMIGAS dapat diberikan dengan ketentuan pembebanan biaya operasi akan tergantung kepada persetujuan AFE/TSA tersebut.
3.5. RPTK tidak dipersyaratkan bagi Warga Negara Asing yang menggunakan Visa Kunjungan untuk keperluan di bawah ini, dengan jangka waktu paling lama 60 hari: 3.5.1. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia.3.5.2. Mengikuti pelatihan singkat.3.5.3. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta
pengawasan kualitas barang atau produksi.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:17migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:17 3/19/2009 3:50:54 PM3/19/2009 3:50:54 PM
18
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
3.5.4. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil.3.5.5. Pembuatan fi lm yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat ijin dari instansi
yang berwenang.3.5.6. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersial.3.5.7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di
Indonesia.3.6. Dengan mempertimbangkan aspek legal, kontrak antara BPMIGAS dengan kontraktor,
RPTK dapat diajukan sesuai dengan kontrak KKKS atau dijadikan satu untuk beberapa kontrak kerja sama yang dikelola oleh operator yang sama, dengan prinsip, terdapat kejelasan pembebanan biaya.
3.7. RPTK dari beberapa kontrak wilayah kerja KKKS yang dikelola oleh operator yang sama, pada prinsipnya, diproses ke Depnakertrans dalam satu kesatuan. Apabila terjadi perubahan program kerja KKKS, maka RPTK dapat direvisi untuk diajukan kepada Depnakertrans.
3.8. RPTKA (MD1) kontrak jasa keahlian tenaga kerja asing melalui pihak ketiga, disusun secara terpisah dengan RPTK KKKS, yang menggambarkan posisi-posisi tenaga kerja asing untuk melaksanakan kegiatan yang akan dikontrakkan melalui kontrak jasa keahlian tenaga kerja (profesional) dengan pihak ketiga.
3.9. Tenaga kerja asing yang memiliki status kontrak jasa keahlian tenaga kerja melalui pihak ketiga, tidak dapat ditempatkan dalam posisi RPTK KKKS.
IV. KEWENANGAN
4.1. KKKS mengajukan permohonan RPTK ke BPMIGAS untuk dievaluasi berdasarkan anggaran (POD, WP&B atau AFE) dan justifi kasi khusus lainnya.
4.2. BPMIGAS melakukan evaluasi dan menyetujui RPTK KKKS dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk persetujuan RPTK.
V. PETUNJUK PELAKSANAAN
5.1. KKKS menyampaikan dokumen RPTK dalam bentuk buku dan soft copy (lihat Lampiran) kepada BPMIGAS untuk dibahas dalam rapat konsultasi.
5.2. BPMIGAS melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk persetujuan RPTK.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6.2. Undang-Undang No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pekasana Kegiatan Hulu Minyak dan
Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6 Work Program & Budget (WP&B).6.7. KEPMENAKERTRANS No. Kep-228/Men/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Tata
Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:18migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:18 3/19/2009 3:50:54 PM3/19/2009 3:50:54 PM
19
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
6.8. KEPMENAKERTRANS No. Kep-20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
VII. LAMPIRAN
RPTK memuat rencana kebutuhan TKA dan TKI yang dituangkan dalam :7.1. Nota Penjelasan – Lampiran 1.
Nota Penjelasan disampaikan dalam bentuk pengantar gambaran umum operasional rencana kerja KKKS yang memuat:7.1.1. Daerah operasi dan luas wilayah kerja. Kegiatan eksplorasi dengan menyebutkan
secara spesifi k berupa kilometer data seismic yang dilakukan.7.1.2. Tingkat produksi minyak dan gas yang akan diupayakan (bagi KKKS Produksi).7.1.3. Drilling program/jumlah sumur yang akan dibor.7.1.4. Teknologi yang digunakan.7.1.5. Anggaran operasi dan kapital.7.1.6. Rencana pengisian jabatan TKI yang masih lowong, Pengindonesiaan, swapping
dan internasionalisasi (untuk KKKS Produksi). 7.1.7. Community Development.7.1.8. Environmental Issue.7.1.9. Training Program.Dalam rangka keperluan evaluasi kegiatan operasi, KKKS harus melampirkan formulir isian data kegiatan Perusahaan 5 tahun terakhir (form nota penjelasan).
7.2. Identitas Pemohon (Lampiran I halaman 1 pada KepMen 228/Men/2003) – Lampiran 2. Memuat daftar isian identitas Perusahaan dengan menyebutkan secara jelas nama, alamat, lokasi kegiatan/produksi, jenis usaha, hasil usaha, status Badan Usaha dan Instansi Pemberi Ijin Usaha.
7.3. MD-1: Struktur Organisasi, termasuk di dalamnya penggunaan sebutan jabatan dan penempatan TKA maupun TKI yang jumlah maksimumnya berdasarkan manpower forecast/budget pada WP&B – Lampiran 3. MD-1 disusun berdasarkan analisa organisasi & analisa jabatan sesuai dengan kebutuhan operasi yang diproyeksikan pada program kerja. Dalam penyusunan struktur organisasi dan penempatan TKA harus memperhatikan :7.3.1. Tersedianya jumlah tenaga kerja berdasarkan pengetahuan, keahlian dan
kemampuan dalam waktu dan tempat yang tepat.7.3.2. Nama jabatan yang digunakan untuk TKA disesuaikan dengan nama jabatan
yang terdapat pada ketentuan yang berlaku dan penggunaannya disesuaikan dengan lamanya waktu penggunaan yang ditetapkan pada ketentuan yang berlaku.
7.3.3. Penempatan TKA hanya pada jabatan yang spesifi kasi jabatannya belum terpenuhi oleh kualitas TKI yang ada dan pengguna TKA dapat membuktikannya bila hal ini diperlukan.
7.4. MD-2: Bagan Rencana Penggunaan dan Penggantian TKA (Lampiran sesuai Kepmen 228/Men/2003) – Lampiran 4.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:19migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:19 3/19/2009 3:50:54 PM3/19/2009 3:50:54 PM
20
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
MD-2, disusun dengan menetapkan nama TKA dan TKI pengganti/pendamping yang tercantum dalam MD-1, dengan menyebutkan pendidikan, pengalaman kerja, jabatan mulai digunakan dan batasan waktu penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dalam MD-2 tercakup didalamnya data isian yang dibutuhkan pada lampiran 1 halaman 2 dan 3 pada Kepmen 228/Men/2003.
Lampiran MD-2 terdiri dari:7.4.1. Lampiran 1 : Uraian jabatan dan persyaratan minimum jabatan TKA (lampiran I
halaman 4 pada Kepmen 228/Men/2003, yang memuat uraian singkat sebutan dan persyaratan minimum jabatan TKA, yang menyebutkan nama jabatan, uraian singkat pekerjaan/jabatan serta persyaratan minimum jabatan sebagai dasar penempatan tenaga kerja – Lampiran 5.
7.4.2. Lampiran 2 : Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka penggantian TKA (Lampiran I halaman 5 pada Kepmen 228/Men/2003) – Lampiran 6 : Memuat Program Pendidikan dan Pelatihan TKI yang dipersiapkan untuk menggantikan TKA. Semua TKI pendamping yang direncanakan menggantikan TKA, harus diprogram untuk melaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kualifi kasi yang dipersyaratkan.
1.5. MD-3 : Rekapitulasi Jumlah Formasi Jabatan, Tenaga Kerja Asing/Tenaga Kerja Indonesia dan Rencana Pengindonesiaan – Lampiran 7.
Berisi rekapitulasi jumlah formasi jabatan, jumlah TKA/TKI dan Rencana Pengindonesiaan serta Internasionalisasi/Swapping, dirinci menurut kelompok jabatan pada Departemen yang bersangkutan.
1.6. MD-4 : Program Swapping – Lampiran 8. (hanya diperlukan dalam RPTK Pertukaran Pekerja Internasionalisasi/Swapping).
Berisi Program Swapping yang memuat nama jabatan di Indonesia dan di Luar Negeri yang direncanakan untuk swapping.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:20migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:20 3/19/2009 3:50:54 PM3/19/2009 3:50:54 PM
21
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 20081.
JEN
IS P
ER
US
AH
AA
N:
KK
KS
/ J
OB
2.L
O K
A S
I:
Off
sh
ore
/ O
ns
ho
re
3.K
AT
EG
OR
I:
Ek
splo
ras
i & p
rod
uk
si / P
rod
uk
si / E
ks
plo
ras
i
4.M
UL
AI
BE
RO
PE
RA
SI
:T
ahu
n (
xx
xx)
Ek
sp
lora
si
Ta
hu
n (
xx
xx
) P
rod
uk
si
NO
ITE
M(N
-3)
(N-2
)(N
-1)
Ta
hu
n s
aat
in
i (N
)(N
+1)
(N+
2)
(N+
3)
(N+
4)
1.E
KS
PL
OR
AS
I / E
XP
LOR
ATI
ON
Luas
Wila
yah (
Km
2)
Are
a (s
q.km
)Ju
mla
h S
um
ur
Pengebora
nN
umbe
r of
exp
lora
tion
wel
lsJu
mla
h K
KK
S/B
lok
Num
ber o
f PS
C/B
lock
s
2.P
RO
DU
KS
I / P
RO
DU
CTI
ON
Min
yak
& K
ondensa
t (B
OP
D)
Oil
& C
onde
nsat
e (B
OP
D)
Ga
s (K
BO
EP
D)
Gas
(KB
OE
PD
)Ju
mla
h S
um
ur
Pro
duks
iN
umbe
r of p
rodu
ctio
n w
ells
3.P
EN
AM
BA
HA
N C
AD
AN
GA
N /
AD
DIT
ION
AL
RE
SE
RV
ES
(MM
STB
OE
)Ju
mla
h P
enam
bahan C
adangan
Add
ition
al r
eser
ves
4.T
EK
NO
LO
GI
/ TE
CH
NO
LOG
YT
ekn
olo
gi R
eco
very
Rec
over
y T
echn
olog
y
Tekn
olo
gi D
rilli
ng
Dril
ling
Tec
hnol
ogy
Tekn
olo
gi B
aru
New
Tec
hnol
ogy
5.A
NG
GA
RA
N (
Ju
ta)
/ B
UD
GE
T (M
illio
n U
S$)
Op
era
siO
pera
tion
Kapita
lC
apita
lA
nggara
n P
engem
bangan
Dev
elop
men
t/Tra
inin
g
6.S
UM
BE
R D
AY
A M
AN
US
IA (
ora
ng
) / M
AN
PO
WE
R (p
erso
ns)
TK
IN
atio
nal E
mpl
oyee
sT
KA
Exp
atria
tes
% T
KA
terh
adap T
KI
% o
f Exp
at to
Nat
.
Att
ac
hm
en
t 1
BA
DA
N P
EL
AK
SA
NA
KE
GIA
TA
N U
SA
HA
HU
LU
MIN
YA
K D
AN
GA
S B
UM
ID
AT
A K
EG
IAT
AN
PE
RU
SA
HA
AN
UN
TU
K P
EN
GA
JU
AN
RP
TK
1.JE
NIS
PE
RU
SA
HA
AN
:K
KK
S /
JO
B
2.L
O K
A S
I:
Off
sh
ore
/ O
ns
ho
re
3.K
AT
EG
OR
I:
Ek
splo
ras
i & p
rod
uk
si / P
rod
uk
si / E
ks
plo
ras
i
4.M
UL
AI
BE
RO
PE
RA
SI
:T
ahu
n (
xx
xx)
Ek
sp
lora
si
Ta
hu
n (
xx
xx
) P
rod
uk
si
NO
ITE
M(N
-3)
(N-2
)(N
-1)
Ta
hu
n s
aat
in
i (N
)(N
+1)
(N+
2)
(N+
3)
(N+
4)
1.E
KS
PL
OR
AS
I / E
XP
LOR
ATI
ON
Luas
Wila
yah (
Km
2)
Are
a (s
q.km
)Ju
mla
h S
um
ur
Pengebora
nN
umbe
r of
exp
lora
tion
wel
lsJu
mla
h K
KK
S/B
lok
Num
ber o
f PS
C/B
lock
s
2.P
RO
DU
KS
I / P
RO
DU
CTI
ON
Min
yak
& K
ondensa
t (B
OP
D)
Oil
& C
onde
nsat
e (B
OP
D)
Ga
s (K
BO
EP
D)
Gas
(KB
OE
PD
)Ju
mla
h S
um
ur
Pro
duks
iN
umbe
r of p
rodu
ctio
n w
ells
3.P
EN
AM
BA
HA
N C
AD
AN
GA
N /
AD
DIT
ION
AL
RE
SE
RV
ES
(MM
STB
OE
)Ju
mla
h P
enam
bahan C
adangan
Add
ition
al r
eser
ves
4.T
EK
NO
LO
GI
/ TE
CH
NO
LOG
YT
ekn
olo
gi R
eco
very
Rec
over
y T
echn
olog
y
Tekn
olo
gi D
rilli
ng
Dril
ling
Tec
hnol
ogy
Tekn
olo
gi B
aru
New
Tec
hnol
ogy
5.A
NG
GA
RA
N (
Ju
ta)
/ B
UD
GE
T (M
illio
n U
S$)
Op
era
siO
pera
tion
Kapita
lC
apita
lA
nggara
n P
engem
bangan
Dev
elop
men
t/Tra
inin
g
6.S
UM
BE
R D
AY
A M
AN
US
IA (
ora
ng
) / M
AN
PO
WE
R (p
erso
ns)
TK
IN
atio
nal E
mpl
oyee
sT
KA
Exp
atria
tes
% T
KA
terh
adap T
KI
% o
f Exp
at to
Nat
.
Att
ac
hm
en
t 1
BA
DA
N P
EL
AK
SA
NA
KE
GIA
TA
N U
SA
HA
HU
LU
MIN
YA
K D
AN
GA
S B
UM
ID
AT
A K
EG
IAT
AN
PE
RU
SA
HA
AN
UN
TU
K P
EN
GA
JU
AN
RP
TK
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:21migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:21 3/19/2009 3:50:54 PM3/19/2009 3:50:54 PM
22
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Attachment 2(Lampiran I hal. 1 Kepmen 228/2003)
R.P.T.K.A.
1. Nama Perusahaan/Proyek :
2. Alamat di Indonesia :a. Kantor Pusat :b. Kantor Cabang :c. Nomor Telepon : Fax : d. E-Mail (harus diisi) :
3. Nama Pimpinan :
4. Lokasi Kegiatan/Produksi *) :
5. Jenis Usaha/Hasil Usaha :
6. Nomor SIUP : Tanggal :
7. Status Badan Usaha : PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL/ASING**)
8. Instansi Pemberi Ijin Usaha :
*) Lokasi sampai Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)**) Coret yang tidak perlu
DAFTAR ISIANRENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING
BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
��������
�������� �� ������������ ������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:22migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:22 3/19/2009 3:50:58 PM3/19/2009 3:50:58 PM
23
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Att
ac
hm
en
t 3
BA
DA
N P
EL
AK
SA
NA
KE
GIA
TA
N U
SA
HA
HU
LU
MIN
YA
K D
AN
GA
S B
UM
I
Na
ma
Ba
gia
n/S
ek
si 5
67
23
4J
OB
1
EEDA CB
C D
Ke
t.K
et.
KK
KS
In
do
ne
sia
RP
TK
20
03
- 2
00
7M
D1
- H
ala
ma
n :
B
AG
AN
OR
GA
NIS
AS
I
8J
OB
A B
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:23migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:23 3/19/2009 3:50:58 PM3/19/2009 3:50:58 PM
24
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
MD
- 2
(Lam
p. I
hal 2
&3
Kep
men
228
/200
3)
KK
KS
:P
ER
IOD
E
:
12
34
12
34
12
34
PE
ND
IDIK
AN
PE
NG
ALA
MA
N
*) B
atas
an J
abat
an K
eten
tuan
Pem
erin
tah
Tang
gal
:
Atta
chm
ent 4
Dis
etuj
ui P
impi
nan
Terti
nggi
KK
KS
BA
TAS
AN
*)
WA
KTU
HA
L.K
OO
RD
.Th
n……
..Th
n……
..Th
n……
..
BA
DA
N P
ELA
KSA
NA
KEG
IATA
N U
SAH
A H
ULU
MIN
YAK
DA
N G
AS
BU
MI
BA
GA
N P
ER
EN
CA
NA
AN
PE
NG
GU
NA
AN
& P
EN
GG
AN
TIA
N T
KA
MD
- 1
NA
MA
JA
BA
TAN
NA
MA
TK
AN
AM
A T
KI
PE
ND
AM
PIN
G/
PE
NG
GA
NTI
WA
KTU
PE
NG
GU
NA
AN
& P
EN
GG
AN
TIA
N T
KA
PE
ND
IDIK
AN
& P
EN
GA
LAM
AN
KE
RJA
TK
IJA
BA
TAN
M
ULA
I D
IGU
NA
KA
N��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:24migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:24 3/19/2009 3:50:59 PM3/19/2009 3:50:59 PM
25
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Attachment 5(Lampiran I hal. 4 Kepmen 228/2003)
PENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA
1 2 3 4 5
BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUMJABATAN TENAGA KERJA ASING
PERSYARATAN MINIMUMNO NAMA JABATAN URAIAN SINGKAT PEKERJAAN/JABATAN
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:25migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:25 3/19/2009 3:50:59 PM3/19/2009 3:50:59 PM
26
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Att
ach
men
t 6
(Lam
pira
n I h
al.5
Kep
Men
228
/200
3)
JEN
ISLA
MA
NY
AN
AM
AJA
BA
TA
N
SE
KA
RA
NG
DA
LAM
P
ER
US
AH
AA
NLU
AR
P
ER
US
AH
AA
N *
)
12
34
56
78
9
*)
Jaka
rta,
Kal
au D
ikla
t di
laks
anak
an d
iluar
pe
rusa
haan
har
ap
sebu
tkan
Lem
baga
D
ikla
t dan
ala
mat
nya.
KE
TE
RA
NG
AN
BA
DA
N P
EL
AK
SA
NA
KE
GIA
TA
N U
SA
HA
HU
LU
MIN
YA
K D
AN
GA
S B
UM
I
PR
OG
RA
M P
EN
DID
IKA
N D
AN
PE
LA
TIH
AN
TE
NA
GA
KE
RJA
IND
ON
ES
IAY
AN
G D
IPE
RS
IAP
KA
N U
NT
UK
PE
NG
GA
NT
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
10
PE
LAK
SA
NA
AN
PE
ND
IDIK
AN
DA
N
PE
LAT
IHA
NR
EN
CA
NA
P
EN
EM
PA
TA
N (
MU
LAI
PE
NG
GA
NT
IAN
)N
O.
NA
MA
JA
BA
TA
N Y
AN
G
DID
UD
UK
I TK
A
PE
ND
IDIK
AN
DA
N P
ELA
TIH
AN
Y
AN
G D
ILA
KS
AN
AK
AN
TK
I YA
NG
AK
AN
DIL
AT
IH S
EB
AG
AI
PE
NG
GA
NT
I TK
A
Pim
pina
n
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:26migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:26 3/19/2009 3:50:59 PM3/19/2009 3:50:59 PM
27
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
LAM
PIR
AN
7K
KK
S
: .…
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
..Fo
rmul
ir :
MD
3
PE
RIO
DE
:
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
Hala
man
: 1
Form
asi
Man
pow
erFo
rmas
iM
anpo
wer
Form
asi
Man
pow
erFo
rmas
iM
anpo
wer
Ke
1K
e 2
Ke
3
1.P
rodu
ctio
n-
AP
O P
rodu
ct O
pera
tions
- C
om./P
lann
ing/
JI-
Dril
ling
- La
nd T
eam
- O
pera
tion
Tech
nica
l-
SH
ES
ub T
otal
2.E
xplo
ratio
n
3.G
as M
arke
ting
4.U
pstr
eam
Bus
sine
ss S
ervi
ces
- A
udit
- C
ontro
llers
- Fa
silit
ies
- G
loba
l Inf
orm
atio
n S
yste
m-
Pro
cure
men
t Ser
vice
s-
Jaka
rta S
ecur
it y-
Tax
- Tr
easu
ryS
ub T
otal
5.La
w
6.M
edic
ine
& O
ccup
atio
nal
7.P
ublic
Afa
irs
8.H
uman
Res
ourc
es
Jum
lah
Tena
ga K
erja
Ren
cana
Pen
gind
ones
iaan
Tiap
Tah
un
BA
DA
N P
ELA
KS
AN
A K
EG
IATA
N U
SA
HA
HU
LU M
INY
AK
DA
N G
AS
BU
MI
RE
KA
PIT
ULA
SI J
UM
LAH
FO
RM
AS
I JA
BA
TAN
, TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
/TE
NA
GA
KE
RJA
IND
ON
ES
IA
No.
Kel
ompo
k Ja
bata
n
DA
N R
EN
CA
NA
PE
NG
IND
ON
ES
IAA
N
TKW
NA
PTK
IS
taff
Non
Sta
ffJu
mla
h
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:27migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:27 3/19/2009 3:51:00 PM3/19/2009 3:51:00 PM
28
RE
NC
AN
A P
EN
GG
UN
AA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
(R
PT
K)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(RPTK)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Dep
t:
KK
KS
:A
rea
:P
ER
IOD
E:
Hal
aman
:
12
34
12
34
12
34
12
34
NA
MA
JA
BA
TA
N *)
UR
AIA
N J
AB
AT
AN
TH
NT
HN
TH
NN
AM
A P
ER
US
AH
AA
N D
AN
N
EG
AR
A T
UJU
AN
S
WA
PP
ING
TH
NH
AL
KO
OR
D.
NA
MA
JA
BA
TA
N *)
UR
AIA
N J
AB
AT
AN
MD
- 1
BA
DA
N P
EL
AK
SA
NA
KE
GIA
TA
N U
SA
HA
HU
LU
MIN
YA
K D
AN
GA
S B
UM
IP
RO
GR
AM
PE
RTU
KA
RA
N P
EK
ER
JA IN
TE
RN
AS
ION
AL
WA
KT
U P
EL
AK
SA
NA
AN
N
AM
A J
AB
AT
AN
DI I
ND
ON
ES
IAN
AM
A J
AB
AT
AN
DI L
UA
R N
EG
ER
I
Att
achm
ent
8M
D 4
Dep
t:
KK
KS
:A
rea
:P
ER
IOD
E:
Hal
aman
:
12
34
12
34
12
34
12
34
NA
MA
JA
BA
TA
N *)
UR
AIA
N J
AB
AT
AN
TH
NT
HN
TH
NN
AM
A P
ER
US
AH
AA
N D
AN
N
EG
AR
A T
UJU
AN
S
WA
PP
ING
TH
NH
AL
KO
OR
D.
NA
MA
JA
BA
TA
N *)
UR
AIA
N J
AB
AT
AN
MD
- 1
BA
DA
N P
EL
AK
SA
NA
KE
GIA
TA
N U
SA
HA
HU
LU
MIN
YA
K D
AN
GA
S B
UM
IP
RO
GR
AM
PE
RTU
KA
RA
N P
EK
ER
JA IN
TE
RN
AS
ION
AL
WA
KT
U P
EL
AK
SA
NA
AN
N
AM
A J
AB
AT
AN
DI I
ND
ON
ES
IAN
AM
A J
AB
AT
AN
DI L
UA
R N
EG
ER
I
Att
achm
ent
8M
D 4
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:28migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:28 3/19/2009 3:51:00 PM3/19/2009 3:51:00 PM
29
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
I. UMUM
1.1. TKA KKKS yang bekerja di lingkungan operasional KKKS harus memperoleh rekomendasi BPMIGAS untuk mendapatkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1.2. Defi nisi:1.2.1. IMTA Baru – untuk pertama kali diberikan, berdasarkan Visa Tinggal Terbatas
(VTT).1.2.2. IMTA Perpanjangan – yang diperpanjang masa berlakunya pada jabatan yang
sama, diberikan berdasarkan persetujuan dari instansi teknis terkait.1.2.3. IMTA Pindah Jabatan – yang pindah dari jabatan lama ke jabatan baru.1.2.4. IMTA Non Reguler – yang diberikan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat
sementara (di bawah 1 tahun), di mana kegiatan TKA tidak termasuk di dalam visa index 211.
1.2.5. IMTA Program Pengembangan – yang diberikan untuk mengisi posisi-posisi yang terkait dengan program pengembangan, seperti Job Swapping, Technical Development Exchange.
1.3. TKA yang memerlukan IMTA adalah TKA yang akan melaksanakan kegiatan operasi KKKS, secara langsung maupun tidak langsung, di Indonesia.
1.4. TKA yang tidak memerlukan IMTA TKA yang menggunakan Visa Kunjungan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :1.4.1. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia.1.4.2. Mengikuti pelatihan singkat.1.4.3. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta
pengawasan kualitas barang atau produksi.1.4.4. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil.1.4.5. Pembuatan fi lm yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat ijin dari instansi
yang berwenang.1.4.6. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersial.1.4.7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di
Indonesia.1.5. Dalam penggunaan TKA apabila ada pembebanan ke biaya operasi, harus mendapatkan
persetujuan BPMIGAS terlebih dahulu.
II. TUJUAN
1.1. Sebagai acuan untuk proses penggunaan dan perijinan TKA yang akan dipekerjakan oleh KKKS berdasarkan perundangan yang berlaku.
1.2. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penempatan TKA berdasarkan persyaratan jabatan, kebutuhan operasi KKKS, dan kinerja TKA tersebut.
III. KEWENANGAN
3.1. Berdasarkan RPTK yang disetujui, BPMIGAS berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan IMTA yang akan diproses ke instansi yang terkait dan menentukan jangka waktu kerja TKA sesuai kebutuhan operasi KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:29migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:29 3/19/2009 3:51:00 PM3/19/2009 3:51:00 PM
30
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
3.2. KKKS berwenang melakukan proses evaluasi terhadap kompetensi TKA sesuai dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan operasi KKKS, untuk diajukan kepada BPMIGAS.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. KKKS berwenang melakukan proses evaluasi terhadap kompetensi TKA sesuai dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan operasi KKKS, untuk diajukan kepada BPMIGAS.
4.2. Apabila KKKS akan merekrut TKA dari KKKS lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:4.2.1. Sebelum melaksanakan rekrutmen, KKKS berkoordinasi dengan Dinas
PTK&HI BPMIGAS untuk mengevaluasi kinerja TKA tersebut selama bekerja di perusahaan (KKKS) sebelumnya.
4.2.2. TKA tersebut direkrut setelah yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawab di perusahaan (KKKS) sebelumnya dan minimal 6 bulan sudah tidak bekerja di perusahaan (KKKS) lain.
4.3. Masa penggunaan TKA di KKKS berdasarkan keputusan dari BPMIGAS terhitung mulai tanggal kedatangan TKA tersbut di Indonesia dengan prinsip BPMIGAS hanya menyetujui satu pemegang jabatan untuk satu jabatan TKA.
4.4. IMTA digunakan sebagai formalitas penggunaan TKA sesuai dengan peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
4.5. Perubahan IMTA diperlukan apabila terjadi perubahan nama jabatan dan atau lokasi kerja TKA.
4.6. Rekomendasi IMTA yang telah diterbitkan dapat ditinjau kembali apabila ada indikasi TKA bermasalah atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
4.7. Waktu pengajuan untuk rekomendasi IMTA selambat-lambatnya 2 bulan sebelum IMTA dibutuhkan, kecuali dengan pertimbangan khusus.
4.8. KKKS tidak dibenarkan mengajukan permohonan IMTA bagi TKA yang masih ada hubungan kerja dengan KKKS/perusahaan lain di Indonesia.
4.9. Penggunaan TKA untuk beberapa kontrak kerja sama yang dikelola oleh operator yang sama, menggunakan satu IMTA, dengan menyebutkan kejelasan di dalam ruang lingkup pekerjaan sebagai dasar proses ke instansi terkait.
4.10. Batas usia TKA minimal 30 tahun (kecuali untuk TKA yang melaksanakan program terkait dengan pengembangan TKI) dan maksimal 60 tahun.
4.11. Pengecualian terhadap butir 4.10. di atas, dapat dibahas secara khusus.4.12. Dalam rangka penyegaran organisasi dan penyerapan teknologi baru, bagi TKA yang
telah bertugas di KKKS yang sama (termasuk yang mengalami perubahan kepemilikan) di Indonesia selama 6 tahun, supaya diadakan penggantian dengan mengutamakan penggunaan TKI.
4.13. Pengecualian terhadap butir 4.12. di atas, dapat dibahas secara khusus.4.14. TKA harus memenuhi persyaratan kompetensi seperti tercantum dalam dokumen RPTK
yang disetujui untuk dapat dipekerjakan oleh KKKS.4.15. Jika KKKS mempekerjakan TKA melebihi jangka waktu yang telah disetujui atau tanpa
persetujuan BPMIGAS, maka beban biaya atas kelebihan waktu kerja TKA tersebut tidak menjadi beban biaya operasi KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:30migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:30 3/19/2009 3:51:01 PM3/19/2009 3:51:01 PM
31
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
4.16. Periode kunjungan warga negara asing dalam rangka kunjungan kerja ditentukan oleh rekomendasi BPMIGAS terhitung mulai tanggal kedatangan di Indonesia.
V. PETUNJUK PELAKSANAAN
5.1. KKKS mengajukan surat permohonan rekomendasi IMTA beserta dokumen lainnya seperti tercantum pada lampiran.
5.2. KKKS mengajukan surat permohonan rekomendasi rencana kunjungan kerja warga negara asing seperti tercantum pada lampiran.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279).
6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 Tentang Badan Pekasana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6.5. Permenakertrans No. PER. 02/MEN/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
6.6. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.7. Work Program & Budget (WP&B).
VII. LAMPIRAN
7.1. IMTA 7.1.1. Surat Permohonan Ijin Kerja Baru/Perpanjangan/Perpanjangan dan Pindah
Jabatan, yang berisi keterangan singkat atas TKA dan keterangan urgency untuk mempekerjakan TKA – Lampiran 1.
7.1.2. Surat Permohonan kepada tiga Ditjen dari KKKS dan BPMIGAS – Lampiran 2.7.2. Rekomendasi BPMIGAS untuk Tamu Asing – Lampiran 3.7.3. Surat Permohonan IMTA Non Reguler yang berisi keterangan singkat atas TKA (Nama,
Jabatan, copy passport, copy AFE dan keterangan tujuan kunjungan beserta perkiraan lama kunjungan) – Lampiran 4.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:31migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:31 3/19/2009 3:51:01 PM3/19/2009 3:51:01 PM
32
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Lampiran 1
No. ….. / ….. / Tahun…. Jakarta, …………………
Kepada Yth.BPMIGAS
Gedung Patra Jasa Lt. 13 Wing 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta 12950
u.p. : Kepala Divisi Eksternal
Perihal : …….. (diisi sesuai keperluan) ……
Dengan hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan operasional perusahaan, bersama ini kami mengajukan permohonan ….. (diisi sesuai keperluan) …. untuk :
1. Jabatan/koordinat MD :2. Uraian singkat jabatan :3. Rencana Indonesianisasi :4. Persyaratan jabatan • Pendidikan : • Pengalaman Kerja :
TKA yang diusulkan oleh ………(nama KKKS) ….. untuk menduduki jabatan tersebut :
1. Nama : 2. Tempat tanggal lahir :3. Kewarganegaraan :4. Pasport • Nomor : • Masa berlaku :5. IMTA (diisi nomor dan masa berlaku IMTA sebelumnya) • Nomor : • Masa berlaku :6. Pendidikan formal tertinggi • Universitas/Akademi : • Jurusan : • Ijazah/tahun :7. Pengalaman kerja :8. Kompetensi yang dimiliki TKA :9. Komitmen terhadap transfer teknologi (mentoring) :10. Keterangan urgency :11. Hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya :
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:32migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:32 3/19/2009 3:51:01 PM3/19/2009 3:51:01 PM
33
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
TKI pendamping dari TKA yang bersangkutan adalah :
1. Nama :2. Tempat tanggal lahir :3. Pendidikan Formal Tertinggi
• Universitas/Akademi :• Jurusan :• Ijazah/tahun :
4. Mulai dinas di perusahaan :5. Jabatan saat ini/koordinat MD :6. Pengalaman kerja :
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………
7. Kursus yang pernah diikuti (yang relevan dengan syarat jabatan di atas) : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon agar Bapak dapat memberikan persetujuan atas …………….. (diisi sesuai keperluan) ………………..…….. dimaksud.
Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami
………(Nama KKKS) ……………..
(Nama Pejabat)
(Nama Jabatan Pemohon)
Catatan :
Untuk pimpinan tertinggi KKKS surat pengajuan ditujukan kepada Kepala BPMIGAS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:33migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:33 3/19/2009 3:51:01 PM3/19/2009 3:51:01 PM
34
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Lampiran 2
BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI( BPMIGAS )
KANTOR PUSATGedung Patra Jasa Lt. 1, 2, 13, 14, 16, 21, 22
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32 – 34, Jakarta 12950I N D O N E S I A
PO BOX 4575 JKP 10045 Telp : 5290.0245-48 Fax : 5290.1261 http://www.bpmigas.com
Nomor : /BPD4000/2009/S8 Jakarta,
Lampiran : Seperti tersebut Yang Terhormat,
Perihal : Permohonan Ijin Kerja Baru / 1. Direktorat Jenderal MIGAS Perpanjangan, Pindah Jabatan u.p. Direktur Pembinaan Program Migas
2. Direktorat Jenderal BINAPENTA u.p. Direktur Penggendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Direktorat Jenderal IMIGRASI u.p. Direktur Dokumen Perjalanan Visa dan Faskim
J a k a r t a
Bersama ini kami sampaikan surat No…tanggal .. bulan….. tahun, berikut lampiran-lampirannya perihal permohonan : (ijin kerja baru/perpanjangan/perpanjangan dan pindah jabatan dan ITAS) :
Nama : (Nama TKA)Jabatan/Slot No. : (Jabatan TKA) (Koordinat MD-1) Tempat / Tanggal Lahir : (Tempat & Tanggal Lahir TKA)Kebangsaan : (Kebangsaan TKA)Nomor Paspor : (Nomor Paspor TKA)Perusahaan : (KKKS)Pengikut : (Jumlah istri dan anak TKA yang ikut ke Indonesia)
Perusahaan tersebut di atas adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk kelangsungan operasi KKKS .................., BPMIGAS dapat menyetujui penggunaan TKA dimaksud. Selanjutnya, kami mengharapkan agar surat permohonan tersebut di atas dapat diproses untuk mendapatkan ijin yang diperlukan
Atas kerjasama serta bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. A.n. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepala Divisi Eksternal
(Nama Pejabat)
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:34migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:34 3/19/2009 3:51:01 PM3/19/2009 3:51:01 PM
35
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Lampiran 3
No. Surat Tempat, Tanggal Surat
Kepada Yth.Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
u.p. Kepala Divisi Eksternal
Perihal: Permohonan Persetujuan Kunjungan Kerja Bagi Tamu Asing
Dengan Hormat,
Berdasarkan pengajuan WP&B/POD/AFE nomor .... tanggal ..... dengan ini kami mohon persetujuan Bapak untuk rencana Kunjungan Kerja bagi Tamu Asing sebagai tersebut dalam lampiran berikut :
1. Nama : (Nama TKA)2. Kebangsaan : (diisi sesuai yang tertera dalam passport)3. Tempat/Tanggal Lahir : (Tempat & Tanggal Lahir TKA)4. Nomor Passport : (Nomor Paspor TKA)5. Lamanya Kunjungan : (diisi sesuai ketentuan)6. Maksud Kunjungan : (diisi dan dijelaskan secara singkat)
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan copy dokumen yang diperlukan.
Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui / Menyetujui
A.n. Kepala Badan Pelaksana Hormat kami,Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiKepala Divisi Eksternal
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:35migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:35 3/19/2009 3:51:01 PM3/19/2009 3:51:01 PM
36
IJIN
ME
MP
EK
ER
JA
KA
N T
EN
AG
A K
ER
JA
AS
ING
(IM
TA
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
Lampiran 4
No. Surat Tempat, Tanggal Surat
Direktorat Jenderal MIGAS
u.p. Direktur Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas BumiJl. H.R. Rasuna Said – Jakarta Selatan
Direktorat Jenderal BINAPENTA
u.p. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja AsingJl. Gatot Subroto – Jakarta Selatan
Perihal: Permohonan IMTA Non Reguler
Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: PER.02/MEN/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, dengan ini kami mohon persetujuan Saudara untuk memberikan Ijin Kerja Sementara bagi:
1. Nama : (Nama TKA)2. Kebangsaan : (diisi sesuai yang tertera dalam passport)3. Tempat/Tanggal Lahir : (Tempat & Tanggal Lahir TKA)4. Nomor Passport : (Nomor Paspor TKA)5. Jabatan : (Jabatan TKA)6. Lamanya Kunjungan : (diisi sesuai ketentuan)7. Biaya ditanggung oleh : (diisi sesuai pembebanan biaya)8. Maksud Kunjungan : (diisi dan dijelaskan secara singkat)
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan copy dokumen yang diperlukan.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui / Menyetujui
A.n. Kepala Badan Pelaksana Hormat kami,Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiKepala Divisi Eksternal
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:36migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:36 3/19/2009 3:51:02 PM3/19/2009 3:51:02 PM
37
CA
RE
ER
DE
VE
LO
PM
EN
T M
ON
ITO
RIN
G (
CD
M)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : CAREER DEVELOPMENT MONITORING
(CDM)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Career Development Monitoring (CDM) adalah :1.1.1. Monitoring berkala antara BPMIGAS dengan KKKS dalam rangka pembahasan
mengenai strategi pengelolaan pekerja KKKS.1.1.2. Evaluasi kinerja pelaksanaan pengolaan pekerja KKKS, antara lain Rencana
Kerja & Anggaran, pendayagunaan dan pengembangan pekerja KKKS.1.2 Pembahasan dalam CDM meliputi:
1.2.1. Rencana Kerja & Anggaran Bidang Ketenagakerjaan, untuk dianalisa efi siensi dan efektivitas penggunaan biaya tenaga kerja dan produktifi tas tenaga kerja KKKS.
1.2.2. Pelaksanaan Rekrutmen, untuk dianalisa optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan operasi.
1.2.3. Performance Management, untuk dianalisa apakah dalam pelaksanaan dilakukan dengan mekanisme terstruktur dan secara obyektif untuk seluruh pekerja baik TKI maupun TKA.
1.2.4. Program Mentoring (lihat Pedoman SDM perihal Mentoring), untuk dianalisa apakah transfer kompetensi berjalan dengan baik, khususnya dari TKA kepada TKI.
1.2.5. Pendidikan dan Pelatihan TKI (lihat Pedoman SDM perihal Pendidikan dan Pelatihan TKI). Untuk dianalisa apakah program–program dilaksanakan secara efektif berdasarkan perencanaan yang sistematis dan berdasarkan Training Need Analysis.
1.2.6. Penugasan TKI (Internasionalisasi), yaitu pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri yang memiliki kompetensi standar internasional yang telah terseleksi serta terpilih untuk ditempatkan pada suatu jabatan di perusahaan tersebut atau perusahaan Induk/anak perusahaan di Luar Negeri dengan remunerasi “global standard” dan biaya Program Penugasan TKI adalah menjadi beban perusahaan pengguna TKI di Luar Negeri. Untuk dianalisa tingkat keberhasilan dalam pengembangan kompetensi TKI.
1.2.7. Pertukaran Pekerja Internasional (lihat Pedoman SDM perihal Pengembangan Karier Internasional), untuk dianalisa tingkat keberhasilan dalam mendorong pengakuan internasional terhadap kompetensi TKI.
1.2.8. Pelaksanaan Career Development Meeting Internal KKKS, untuk dianalisa apakah pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pekerja dilaksanakan secara obyektif.
1.2.9. Overseas On-The-Job-Training TKI/Job Assignment, untuk dianalisa kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pekerja.
1.2.10. Pelaksanaan Suksesi, untuk dianalisa keberhasilan pengembangan karir dan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja.
1.2.11. Perpanjangan masa kerja atau mempekerjakan kembali TKI, sebagai indikator kegagalan rencana suksesi dan pengembangan kompetensi.
II. TUJUAN
2.1. Untuk meningkatkan upaya pengelolaan SDM KKKS, produktifi tas tenaga kerja, mampu melakukan pengembangan TKI dan mendayagunakan TKI secara optimal.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:37migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:37 3/19/2009 3:51:02 PM3/19/2009 3:51:02 PM
38
CA
RE
ER
DE
VE
LO
PM
EN
T M
ON
ITO
RIN
G (
CD
M)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : CAREER DEVELOPMENT MONITORING
(CDM)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
2.2. BPMIGAS melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang ketenagakerjaan secara obyektif dan konsisten serta mampu mendorong KKKS untuk melaksanakan pengembangan TKI secara profesional agar dapat meningkatkan kompetensi TKI dan kemampuan nasional secara bersama.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS melaksanakan pengelolaan SDM sesuai dengan rencana kerja KKKS dan melaporkan kepada BPMIGAS.
3.2. BPMIGAS memonitor, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan CDM.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. CDM ini membahas perkembangan/kemajuan serta upaya-upaya KKKS selama periode 1 (satu) tahun dari CDM sebelumnya dan rencana pengelolaan SDM tahun yang akan datang.
4.2. CDM mengacu pada data WP&B, data ketenagakerjaan di BPMIGAS, kegiatan operasional dengan BPMIGAS, data-data pelaporan KKKS, RPTK, realisasi penggunaan TKA dan hasil monitoring BPMIGAS selama periode 1 (satu) tahun dari CDM sebelumnya.
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. CDM dilaksanakan melalui pertemuan berkala, secara terencana dan terpadu dengan jadwal setiap akhir tahun dan pembahasan lanjutan jika diperlukan.
5.2. KKKS agar melaporkan secara tertulis yang akan dibahas di dalam rapat CDM sebagai berikut :5.2.1. Rencana Kerja & Anggaran Bidang Ketenagakerjaan.5.2.2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan TKI secara umum.5.2.3. Realisasi dan Rencana Penerimaan Pekerja.5.2.4. Performance Management yang diterapkan.5.2.5. Mekanisme pencalonan pekerja dalam Pengembangan Karir.5.2.6. Realisasi tahun berjalan dan rencana tahun yang akan datang dari :
- Mentoring.- Pendidikan dan Pelatihan TKI.- Penugasan TKI/lnternasionalisasi.- Pertukaran Pekerja Internasional (Swapping/Technical Development
Exchange).- Overseas On The Job Training/On The Job Training dalam negeri.
1.1.7. Realisasi Suksesi TKA oleh TKI pada tahun sebelumnya dan rencana tahun yang akan datang.
1.1.8. Realisasi dan rencana perpanjangan masa kerja/mempekerjakan kembali pekerja yang telah purnakarya.
1.1.9. Penundaan dan percepatan Suksesi TKA oleh TKI. 5.3. Hasil pembahasan (notulen rapat) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari
BPMIGAS dan KKKS. Berdasarkan hasil pembahasan ini, disusun performance contract KKKS dalam pengelolaan SDM.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:38migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:38 3/19/2009 3:51:02 PM3/19/2009 3:51:02 PM
39
CA
RE
ER
DE
VE
LO
PM
EN
T M
ON
ITO
RIN
G (
CD
M)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : CAREER DEVELOPMENT MONITORING
(CDM)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
V. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).
VII. LAMPIRAN
7.1. Notulen rapat CDM (Lampiran 1).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:39migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:39 3/19/2009 3:51:02 PM3/19/2009 3:51:02 PM
40
CA
RE
ER
DE
VE
LO
PM
EN
T M
ON
ITO
RIN
G (
CD
M)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : CAREER DEVELOPMENT MONITORING
(CDM)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Lampiran 1
BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
CAREER DEVELOPMENT MONITORING
KKKS :Tempat / Waktu : BPMIGAS-Lt.-Wing - / 00.00Tanggal : .........-........
HASIL PEMBAHASAN
BPMIGAS KKKS :Pemimpin Rapat
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:40migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:40 3/19/2009 3:51:02 PM3/19/2009 3:51:02 PM
41
ME
NT
OR
ING
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : MENTORING
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Program Mentoring adalah proses pengembangan TKI melalui Teaching, Coaching dan Counseling terhadap satu orang TKI atau lebih yang dituangkan dalam suatu program yang resmi dan terstruktur.
1.2. KKKS wajib melaksanakan Program Mentoring.1.3. Setiap TKA bertanggung jawab sebagai mentor terhadap TKI.1.4. Mentee adalah TKI yang mendapat Teaching, Coaching dan Counseling untuk
mendapatkan alih teknologi/kompetensi dari mentor.1.5. Mentor adalah setiap TKA dan TKI yang memiliki kompetensi unggul untuk melaksanakan
Teaching, Coaching, dan Counseling dalam rangka alih teknologi/kompetensi kepada Mentee.
II. TUJUAN
2.1. Meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis TKI.2.2. Alih teknologi kompetensi dari TKA dan TKI yang memiliki kompetensi unggul ke TKI
yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menyusun “Program Mentoring” yang terstruktur sesuai dengan sistem dan metode masing-masing.
3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Mentoring.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. Setiap TKA dengan IMTA minimal 1 tahun wajib melaksanakan mentoring terhadapTKI.
4.2. Hasil pelaksanaan Program Mentoring yang dilakukan TKA menjadi salah satu masukan dalam memberikan perpanjangan ijin kerja yang bersangkutan.
4.3. Setiap TKI yang ditetapkan sebagai Mentee harus dimonitor dan memiliki perencanaan karir yang jelas.
4.4. Program Mentoring menjadi tanggung jawab setiap manajer ke atas di KKKS sehingga dapat dilaksanakan secara nyata.
4.5. Mentor tidak terbatas dilakukan oleh TKA tetapi perlu dilakukan untuk setiap TKI yang menempati posisi manajer ke atas/memiliki kompetensi unggul.
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. KKKS mempersiapkan “Program Mentoring” yang terstruktur terhadap setiap TKA yang dipekerjakan di KKKS.
5.2. KKKS memilih dan menetapkan pasangan TKA dan TKI yang akan menjadi Mentor dan Mentee sesuai dengan RPTK.
5.3. Mentee yang dipilih adalah TKI yang memiliki potensi untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kompetensi TKA yang menjadi mentornya.
5.4. Mentor dan Mentee menetapkan sasaran kompetensi yang akan ditransfer dituangkan dalam formulir “Kontrak Mentoring” yang telah dibuat masing-masing KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:41migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:41 3/19/2009 3:51:02 PM3/19/2009 3:51:02 PM
42
ME
NT
OR
ING
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : MENTORING
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
5.5. Kontrak Mentoring diketahui oleh atasan langsung dan/atau kepala departemen yang bersangkutan, serta Departemen SDM.
5.6. Mentor dan Mentee bersama-sama mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengembangan Mentee.
5.7. Mentor dan Mentee menyusun hasil evaluasi pelaksanaan Mentoring dan membuat laporan sesuai format yang dibuat masing-masing KKKS.
5.8. Evaluasi Program Mentoring dilakukan pada pertemuan Career Development Meeting Internal KKKS dan Career Development Monitoring dengan BPMIGAS.
5.9. Laporan pelaksanaan Mentoring yang telah ditandatangani oleh fungsi SDM KKKS dilampirkan pada saat permohonan perpanjangan IMTA.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pekasana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).6.7. Kepmenakertrans 228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing.6.8. Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:42migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:42 3/19/2009 3:51:03 PM3/19/2009 3:51:03 PM
43
PE
NG
EM
BA
NG
AN
KA
RIR
IN
TE
RN
AS
ION
AL
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENGEMBANGAN KARIR INTERNASIONAL
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
Pengembangan Karir Internasional terdiri dari:1.1. Program Job Swapping (pertukaran pekerja internasional) adalah Program Pertukaran
TKI dengan TKA dalam rangka mendorong Kantor Pusat KKKS untuk memberikan pengakuan kemampuan TKI, sehingga TKI tersebut dapat dipekerjakan di kantor pusat/afi liasi di luar negeri dengan memberikan kesempatan TKA bekerja pada KKKS di Indonesia.
1.2. Technical Development Exchange adalah program pengembangan TKI di luar negeri melalui pertukaran TKI dengan TKA dalam rangka meningkatkan kompetensi dibidang teknis bagi junior staff yang merupakan bagian dari program pengembangan kantor pusat.
1.3. Job Assignment/Overseas On The Job Training adalah program pengembangan TKI di luar negeri dalam rangka memenuhi competency requirement untuk pengembangan karir TKI yang memiliki standar internasional.
1.4. Internasionalisasi adalah pengakuan kemampuan TKI untuk bekerja di kantor pusat/afi liasi di luar negeri sesuai kompetensi yang dimiliki sebagai “Global Employee”.
II. TUJUAN
2.1. Memberikan kesempatan bagi TKI untuk mendapatkan pengalaman kerja Internasional dan mempercepat pengembangan profesionalisme TKI dengan harapan menimbulkan unsur kepercayaan dari Kantor Pusat KKKS dalam penempatan TKI pada jabatan-jabatan strategis.
2.2. Untuk meningkatkan kompetensi teknis TKI sesuai dengan standar internasional.2.3. Untuk menunjang program suksesi dari TKA kepada TKI.
III. KEWENANGAN
3.1. BPMIGAS menyetujui jabatan TKA untuk program Job Swapping, dan Technical Development Exchange.
3.2. BPMIGAS menyetujui TKI yang akan direncanakan untuk mengikuti program Job Swapping, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi.
3.3. KKKS menentukan calon TKI untuk program Pertukaran Pekerja Internasional, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. Job Swapping (Pertukaran Pekerja Internasional).4.1.1. Semua biaya yang timbul merupakan beban perusahaan penerima.4.1.2. Jabatan di luar negeri dalam rangka Pertukaran Pekerja Internasional adalah
setara dengan bobot kerja yang sama, biaya yang seimbang, serta dapat dilaksanakan pada fungsi dan jabatan yang berbeda.
4.1.3. Pelaksanaan program Pertukaran Pekerja Internasional dilakukan dengan jangka waktu yang relatif sama dan dimulai dengan waktu yang sama.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:43migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:43 3/19/2009 3:51:03 PM3/19/2009 3:51:03 PM
44
PE
NG
EM
BA
NG
AN
KA
RIR
IN
TE
RN
AS
ION
AL
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENGEMBANGAN KARIR INTERNASIONAL
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
4.1.4. Bagan perencanaan penggunaan TKA program pertukaran pekerja internasional dibuat secara terpisah dengan program penggunaan TKA reguler.
4.1.5. TKI yang telah menyelesaikan program Pertukaran Pekerja Internasional, apabila kembali ke Indonesia minimal menduduki jabatan yang setara atau dipindahkan pada jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan keahliannya.
4.1.6. Jangka waktu program maksimal 2 Tahun.4.2. Technical Development Exchange
4.2.1. Semua biaya yang timbul dapat dibebankan pada biaya operasi KKKS.4.2.2. TKA yang dikirimkan ke Indonesia (diluar biaya operasi KKKS) memiliki kemampuan
teknis untuk diterapkan dan melakukan shared knowledge kepada TKI.4.2.3. Bagan perencanaan penggunaan TKA program Technical Development
Exchange dibuat secara terpisah dengan program penggunaan TKA reguler.4.2.4. TKI yang telah menyelesaikan program Technical Development Exchange, harus
mendapat pengembangan karir yang sesuai.4.2.5. Jangka waktu program maksimum 2 Tahun.
4.3. Job Assignment/Overseas On the Job Training.4.3.1. Semua biaya yang timbul dapat dibebankan pada biaya operasi KKKS.4.3.2. TKI yang telah menyelesaikan program Job Assignment/Overseas On The Job
Training, harus mendapat pengembangan karir yang sesuai.4.3.3. Jangka waktu program maksimum 2 tahun.
4.4. Internasionalisasi4.4.1. Semua biaya yang timbul dibebankan pada perusahaan penerima.4.4.2. TKI yang menjalani Internasionalisasi mendapat pengakuan sebagai “Global
Employee” yang diarahkan dapat menduduki posisi strategis di KKKS.
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. KKKS melakukan perencanaan, seleksi dan evaluasi posisi TKA dan calon TKI untuk program pertukaran pekerja internasional dan Technical Development Exchange, serta perencanaan, seleksi dan evaluasi TKI untuk program Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi setiap tahun.
5.2. Calon yang lulus seleksi adalah TKI yang mempunyai potensi untuk dapat mengembangkan karir dan atau menggantikan TKA di masa mendatang.
5.3. KKKS mengirimkan permohonan pelaksanaan Job Swapping, atau Technical Development Exchange dengan melampirkan Bagan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK), data TKI, Individual Development Plan (IDP) TKI.
5.4. KKKS mengirimkan permohonan pelaksanaan Job Assignment/Overseas On The Job Training atau Internasionalisasi dengan melampirkan data TKI dan Individual Development Plan (IDP) TKI.
5.5. BPMIGAS mengevaluasi dan memberikan persetujuan pelaksanaan Pertukaran Pekerja Internasional, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training dan Internasionalisasi.
5.6. KKKS melakukan evaluasi terhadap program Job Swapping, Technical Development Exchange, Job Assignment/Overseas On The Job Training, Internasionalisasi dan melaporkan kepada BPMIGAS untuk dibahas dalam Career Development Monitoring.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:44migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:44 3/19/2009 3:51:03 PM3/19/2009 3:51:03 PM
45
PE
NG
EM
BA
NG
AN
KA
RIR
IN
TE
RN
AS
ION
AL
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENGEMBANGAN KARIR INTERNASIONAL
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
VI. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).6.7. Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.6.8. Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/lll/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
VII. LAMPIRAN
7.1. Individual Development Plan (IDP) – (lihat masing-masing KKKS).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:45migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:45 3/19/2009 3:51:03 PM3/19/2009 3:51:03 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA DI
ATAS USIA PURNAKARYA
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
46
PE
RP
AN
JA
NG
AN
HU
BU
NG
AN
KE
RJ
A D
I A
TA
S U
SIA
P
UR
NA
KA
RY
A
I. UMUM
1.1. Pada dasarnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan/KKKS dilakukan sampai dengan batas usia purnakarya pekerja (maksimum 56 tahun).
1.2. Hubungan kerja di atas usia 56 tahun merupakan kebijakan khusus yang diberikan atas dasar kebutuhan operasional, kesulitan mencari pengganti karena kelangkaan SDM di market/pasar untuk jabatan-jabatan tertentu, dan/atau adanya proyek-proyek vital yang sedang berlangsung.
II. TUJUAN
2.1. Untuk memenuhi kebutuhan KKKS terhadap tenaga kerja profesional dan berpengalaman.
2.2. Memberikan batasan bagi KKKS agar dapat melaksanakan agenda suksesi kepemimpinan dengan baik.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS dapat melaksanakan perpanjangan hubungan kerja sesuai pengaturan/batasan dalam pedoman ini.
3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas perpanjangan hubungan kerja di KKKS dan memberikan persetujuan sesuai pengaturan/batasan dalam pedoman ini.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. Tenaga Kerja Indonesia yang menduduki jabatan tertinggi, dapat diperpanjang langsung oleh KKKS setiap tahun maksimal sampai dengan usia 60 tahun.
4.2. Selain dari poin 4.1 diatas KKKS dapat memperpanjang Tenaga Kerja Indonesia setiap tahun sampai dengan usia 58 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:4.2.1. Para calon pengganti yang dipersiapkan tidak dimungkinkan karena :
- Belum memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan assessment yang obyektif.
- Pindah ke perusahaan lain.- Mengundurkan diri.- Sebab-sebab lain seperti sakit dan meninggal dunia.
4.2.2. Kualifi kasi yang dimiliki pekerja tersebut sangat dibutuhkan bagi kelancaran operasi perusahaan.
4.2.3. Pekerja tersebut tengah berperan dalam menangani suatu proyek penting atau program-program penting yang mempunyai akses langsung terhadap kepentingan operasi KKKS baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang.
4.3. Tenaga Kerja Indonesia yang telah memasuki usia purnakarya (56 tahun) dapat dipekerjakan kembali melalui perjanjian kerja waktu tertentu dengan ketentuan sifat pekerjaan yang dilakukan memenuhi peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak dapat menempati posisi struktural/manajerial.
4.4. Semua rencana perpanjangan hubungan kerja/mempekerjakan kembali pekerja dalam pedoman ini, dilaksanakan dengan ketentuan tidak menghambat kesempatan karier pekerja lainnya dan rencana suksesi yang telah ditetapkan.
4.5. BPMIGAS dapat melakukan peninjauan atas rencana perpanjangan hubungan kerja dan mempekerjakan kembali pekerja yang dilakukan KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:46migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:46 3/19/2009 3:51:03 PM3/19/2009 3:51:03 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PERPANJANGAN HUBUNGAN KERJA DI
ATAS USIA PURNAKARYA
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
47
PE
RP
AN
JA
NG
AN
HU
BU
NG
AN
KE
RJ
A D
I A
TA
S U
SIA
P
UR
NA
KA
RY
A
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. Perpanjangan hubungan kerja bagi TKI yang menduduki pimpinan tertinggi sampai dengan maksimal usia 60 tahun dan TKI lainnya sampai dengan usia maksimal 58 tahun dilaporkan ke BPMIGAS setiap tahun perpanjangan, 1 (satu) bulan sebelum terhitung mulai tanggal perpanjangan dilaksanakan, dengan menyebutkan:5.1.1. Nama jabatan dan uraian pekerjaan.5.1.2. Tanggal dan jangka waktu perpanjangan.5.1.3. Calon pengganti yang dipersiapkan berikut data-data kualifi kasi dan pengalaman
kerja.5.1.4. Justifi kasi perpanjangan.
5.2. Perpanjangan hubungan kerja pekerja KKKS dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan Peraturan/Perjanjian Kerja Bersama.
5.3. Tenaga Kerja Indonesia yang telah memasuki usia purna karya (56 tahun) dapat dipekerjakan kembali oleh KKKS melalui perjanjian kerja waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan syarat :5.3.1. Kualifi kasi yang dimiliki pekerja tersebut sangat dibutuhkan bagi kelancaran
operasi perusahaan dan sangat sulit diperoleh di market/pasar tenaga kerja.5.3.2. Diselesaikan dahulu hubungan kerjanya antara KKKS dengan pekerja dan
dilakukan pembayaran hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
5.3.3. Tidak menduduki posisi struktural/manajerial.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:47migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:47 3/19/2009 3:51:04 PM3/19/2009 3:51:04 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : REKRUTMEN TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
48
R
EK
RU
TM
EN
TE
NA
GA
KE
RJA
IN
DO
NE
SIA
(T
KI)
I. UMUM
1.1. Penerimaan/rekrutmen pekerja di KKKS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.
1.2. Diutamakan diisi oleh calon yang telah direncanakan sesuai rencana suksesi dari dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pekerja yang potensial mendapatkan pengembangan karir dan menduduki jabatan kunci di perusahaan.
II. TUJUAN
2.1. Untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan.2.2. Untuk pendayagunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara optimal.2.3. Untuk memberi kesempatan pengembangan karir bagi pekerja potensial.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS melakukan proses rekrutmen dan mutasi pekerja.3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas program rekrutmen KKKS dan memberikan
persetujuan sesuai pengaturan/batasan dalam pedoman ini.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. Rekrutmen pekerja, baik dari dalam maupun dari luar KKKS atau mutasi pekerja untuk jabatan Senior Manager, General Manager, Vice President, Senior Vice President, President atau setingkat dengan jabatan-jabatan tersebut termasuk jabatan satu level dibawah pimpinan tertinggi, memerlukan persetujuan BPMIGAS.
4.2. Rekrutmen TKI Dari Luar Perusahaan.4.2.1. Mantan pekerja KKKS yang telah memutuskan hubungan kerja dengan alasan
mengundurkan diri sukarela, purnakarya dipercepat, pemutusan hubungan kerja (PHK) atas kesepakatan bersama (mutual agreement termination), yang telah mendapatkan pembayaran hak pekerja karena PHK sebesar ketentuan normatif atau paket/insentif khusus, dapat diterima di KKKS/operator lainnya dan KKKS/operator yang sama dengan ketentuan sebagai berikut: 4.2.1.1. Apabila telah mendapatkan pembayaran hak pekerja karena PHK
dengan ketentuan normatif, dapat diterima setelah 1 tahun keluar dari KKKS/operator yang sama.
4.2.1.2. Apabila telah mendapatkan pembayaran hak pekerja karena PHK dengan ketentuan diatas hak normatif dapat diterima setelah 2 tahun keluar dari KKKS/operator yang sama.
4.2.2. Rekrutmen diatas usia purnakarya (56 tahun) untuk jabatan tertinggi dapat dilakukan dengan ketentuan dipekerjakan sampai dengan batas usia maksimal 60 tahun, sedangkan untuk jabatan Senior Manager, General Manager, Vice President, Senior Vice President atau setingkat dengan jabatan-jabatan tersebut termasuk jabatan satu level dibawah pimpinan tertinggi dapat dilakukan sampai dengan batas usia maksimal 58 tahun.
4.2.3. Rekrutmen di atas usia purnakarya (56 tahun) untuk pekerjaan yang dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:48migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:48 3/19/2009 3:51:04 PM3/19/2009 3:51:04 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : REKRUTMEN TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
49
R
EK
RU
TM
EN
TE
NA
GA
KE
RJA
IN
DO
NE
SIA
(T
KI)
4.2.4. Dalam rangka pendayagunaan TKI, KKKS dapat melakukan rekrutmen TKI untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat proyek melalui perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak jasa tenaga kerja dengan tariff sesuai kondisi market regional dan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
4.2.5. Pelaksanaan rekrutmen terhadap pekerja yang saat ini memiliki status hubungan kerja di KKKS agar memperhatikan kaidah-kaidah:4.2.5.1. Proses rekrutmen harus dilakukan secara terstruktur, profesional, wajar
dan etis sehingga menghindari pendekatan personal (poaching) dari calon pengguna (line user) di perusahaan calon pemberi kerja secara langsung kepada calon pekerja.
4.2.5.2. Selama proses rekrutmen, calon pemberi kerja harus melakukan komunikasi dengan fungsi SDM/HR di KKKS tempat calon pekerja tersebut aktif bekerja, untuk memastikan aktivitas kepindahan pekerja tersebut tidak sampai menggangu kelancaran operasi di perusahaan tempatnya bekerja, menjaga etika bisnis, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
4.2.5.3. Paket total remunerasi yang akan ditawarkan agar memperhatikan internal equity perusahaan dalam batas skala upah dan struktur remunerasi yang saat ini berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
4.2.5.4. Setiap pemberian tawaran insentif yang melebihi dari paket remunerasi standar (seperti signing bonus, lumpsum cash untuk menutup hutang perusahaan asalnya, benefi t jabatan yang tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, kompensasi past service years selama bekerja di perusahaan asal, dsb) tidak dapat di bebankan sebagai biaya operasi KKKS.
4.2.6. Masa kerja mantan pekerja di perusahaan/KKKS yang telah mendapatkan hak pekerja karena PHK sesuai masa kerja di perusahaan/KKKS sebelumnya dan direkrut kembali oleh perusahaan/KKKS yang sama atau direkrut oleh perusahaan/KKKS lain maka dihitung 0 (nol) tahun.
4.3. Rekrutmen TKI Dari Dalam Perusahaan.4.3.1. KKKS melaksanakan perencanaan karir masing-masing pekerja (Individual
Development Plan) untuk pengembangan karir, mutasi dan persiapan rencana suksesi.
4.3.2. Program-program pengembangan karir, mutasi dan suksesi yang dilaksanakan oleh KKKS harus dilakukan dengan cara yang sistematis, terstruktur dan berdasarkan prinsip profesionalisme.
4.3.3. Setiap TKI KKKS mendapat program pengembangan kompetensi dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki harus didayagunakan pada posisi yang sesuai dengan prinsip persamaan perlakuan dengan TKA.
4.3.4. BPMIGAS akan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan karir TKI KKKS dan mendorong adanya pendayagunaan TKI secara optimal.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:49migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:49 3/19/2009 3:51:04 PM3/19/2009 3:51:04 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : REKRUTMEN TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI)
Revisi Ke I Tanggal. : 20 Oktober 2008
50
R
EK
RU
TM
EN
TE
NA
GA
KE
RJA
IN
DO
NE
SIA
(T
KI)
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. Setiap KKKS yang akan merekrut kembali mantan pekerjanya untuk dipekerjakan sebagai pekerja waktu tidak tertentu, harus mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS, sesuai dengan pengaturan/batasan pedoman ini.
5.2. Pengajuan permohonan untuk merekrut kembali mantan pekerja harus diajukan dengan melengkapi persyaratan berikut:5.2.1. Menyampaikan justifi kasi yang jelas tentang latar belakang rekrutmen
dilakukan.5.2.2. Menyampaikan perencanaan suksesi untuk posisi terkait.5.2.3. Membuat rencana mentoring berkala untuk transfer pengetahuan dan keahlian
kepada calon suksesor yang harus dilakukan oleh pekerja yang direkrut tersebut.
5.3. Untuk mantan pekerja KKKS yang diterima di KKKS lainnya, maka KKKS penerima dapat meminta referensi dari KKKS sebelumnya atau BPMIGAS.
5.4. Setiap KKKS yang akan merekrut pekerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, dapat melakukan proses rekrutmen secara normal sesuai dengan RPTK yang sudah mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS
5.5. Pengajuan permohonan untuk memberikan insentif dan bantuan relokasi dapat diajukan kepada BPMIGAS untuk mendapatkan persetujuan.
5.6. Memastikan bahwa paket remunerasi yang diberikan tidak mengganggu kesetaraan internal (internal equity).
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:50migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:50 3/19/2009 3:51:04 PM3/19/2009 3:51:04 PM
51
PE
NY
EL
EN
GG
AR
AA
N P
EN
DID
IDK
AN
DA
N P
EL
AT
IHA
N
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan kewajiban bagi setiap KKKS untuk melaksanakannya.
1.2. Penyelanggaraan Diklat dilakukan secara efektif berdasarkan analisa kebutuhan.
II. TUJUAN
2.1. Dalam rangka menjamin KKKS untuk melaksanakan pendidikan dan latihan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai komitmen yang tertuang dalam Kontrak Kerja Sama.
2.2. Dalam rangka mendukung upaya pengembangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) KKKS, agar dapat memiliki kemampuan dalam mencapai kompetensi dipekerjaan dan didayagunakan secara optimal.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS memiliki kewenangan untuk menganalisa dan mengidentifi kasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan KKKS.
3.2. KKKS berwenang menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk pekerja KKKS sesuai dengan kebutuhannya dan WP&B.
3.3. KKKS dapat melaksanakan pendidikan & pelatihan di luar negeri sesuai dengan WP&B. Untuk posisi yang ditinggalkan oleh TKI yang diajukan untuk pendidikan & pelatihan luar negeri tidak boleh digantikan oleh TKA.
3.4. TKA tidak diperkenankan mengikuti program Diklat dengan beban KKKS, kecuali bersifat kebijakan pemerintah Indonesia dan bila sangat diperlukan dapat melalui persetujuan BPMIGAS.
3.5. BPMIGAS memiliki kewenangan untuk menganalisa semua rencana pendidikan dan pelatihan KKKS serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. IN-HOUSE (IN-GRIYA).Merupakan program diklat yang dirancang secara khusus dan dilaksanakan oleh KKKS dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional.
4.2. PUBLIC COURSE (KURSUS UMUM).Merupakan program yang diselenggarakan oleh Pihak III baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4.3. KOMITE KERJASAMA DIKLAT ANTAR KKKS BPMIGAS (KKSD).Program diklat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bersama KKKS dan atau BPMIGAS, dalam rangka pengembangan kemampuan professional dan manajerial pekerja dilingkungan KKKS.
4.4. DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN (DPKK).Merupakan program diklat yang dilaksanakan oleh Ditjen. Migas yang diusulkan oleh organisasi profesi (seperti IAGI, IATMI, KKSD dll), dengan menggunakan dana yang berasal dari iuran wajib yang dikenakan pada KKKS yang mempekerjakan TKA.
4.5. PENDIDIKAN FORMALAdalah program pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun diluar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan pekerja KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:51migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:51 3/19/2009 3:51:04 PM3/19/2009 3:51:04 PM
52
PE
NY
EL
EN
GG
AR
AA
N P
EN
DID
IDK
AN
DA
N P
EL
AT
IHA
N
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
4.6. AKAMIGAS/STEM.Merupakan pendidikan berjenjang dari diploma 1 sampai diploma 3 yang dilaksanakan oleh PPT Migas Cepu, untuk meningkatkan kompetensi akademis pekerja KKKS.
4.7. JOB ASSIGNMENT/OVERSEAS ON THE JOB TRAINING/TECHNICAL DEVELOVMENT EXCHANGE.Adalah program pengembangan kompetisi TKI melalui On The Job Training dan semua biaya TKI yang timbul dapat dibebankan pada biaya operasi KKKS.
4.8. LAPORAN TAHUNAN DIKLAT (PENGEMBANGAN)/ANNUAL TRAINING REPORT BUDGET & EVALUATION
Adalah sistem pelaporan tahunan pelaksanaan realisasi dan rencana DIKLAT (pengembangan) yang pengeluarannya dibebankan pada biaya operasi KKKS.
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. IN-HOUSE (IN-GRIYA).5.1.1. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KKKS.5.1.2. Program tersebut dapat ditawarkan kepada KKKS lain yang membutuhkan.
5.2. PUBLIC COURSE (KURSUS UMUM).5.2.1. KKKS dapat mengirimkan pekerjaanya untuk mengikuti public course yang tidak
diselenggarakan oleh KKSD.5.2.2. Pengiriman peserta diarahkan kepada pembekalan kemampuan profesional.
5.3. KKSD.Dapat dilakukan dengan pihak ke tiga dan dapat menunjuk salah satu KKKS sebagai koordinator.
5.4. DPKK.KKKS dalam mencalonkan peserta program tersebut dilakukan dengan secara langsung ke Ditjen. Migas dengan tembusan ke Subdinas PTN BPMIGAS.
5.5. PENDIDIKAN FORMAL.Dilaksanakan Perguruan Tinggi baikdi dalam negeri maupun di luar negeri melalui program konsorsium atau non konsorsium termasuk Formal Academic Education Assistance.
5.6. AKAMIGAS/STEM.Dilaksanakan di PPT Migas setelah memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa baru.
5.7. JOB ASSIGNMENT/OVERSEAS ON THE JOB TRAINING/TECHNICAL DEVELOPMENT EXCHANGEKKKS melakukan seleksi dan evaluasi untuk menentukan TKI yang akan dikirimkan dalam program tersebut.
5.8. LAPORAN TAHUNAN DIKLAT (PENGEMBANGAN)/ ANNUAL TRAINING REPORT BUDGET & EVALUATIONDisampaikan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS sebagai bagian dari analisa Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Ketenagakerjaan dan disampaikan sebelum tanggal 30 September setiap tahun (Lihat Pedoman Rencana Kerja Anggaran Ketenagakerjaan).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:52migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:52 3/19/2009 3:51:04 PM3/19/2009 3:51:04 PM
53
PE
NY
EL
EN
GG
AR
AA
N P
EN
DID
IDK
AN
DA
N P
EL
AT
IHA
N
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
VI. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP& B).6.7. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) Migas No. 1/1997.
VII. LAMPIRAN
7.1. Annual Training Report Budget & Evaluation (Lampiran - 1).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:53migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:53 3/19/2009 3:51:05 PM3/19/2009 3:51:05 PM
54
PE
NY
EL
EN
GG
AR
AA
N P
EN
DID
IDK
AN
DA
N P
EL
AT
IHA
N
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
Budget Budget Budget
(1) (2) (3)
1 FORMAL EDUCATION- S1 degree (STEM, Academical Program)
- Domestic- Overseas
- S2 degree- Domestic- Overseas
- S3 degree- Domestic- Overseas
2 COURSES/SEMINAR/WORKSHOP (Course Work)- In House- Domestic (KKSD, DPKK, Public Course)- Overseas
3 JOB ASSIGNMENT- Domestic- Overseas
4 PRACTICAL TRAINING FOR UNIV. STUDENT (Intership Prog & COOP)
No
n - S
taff
T O T A L
EMPLOYEE CLASIFICATION TRAINING EXPENSES
No DESCRIPTION
PSC Employee
BPMIGASM
anag
emen
t
Staff
% VAR.Govern / Univ. Student
Previous Current Next Year
(3 - 2)2
Attachment 1
Operator :Contract Area :Proposed Budget Year :
Budget Budget Budget
(1) (2) (3)
1 FORMAL EDUCATION- S1 degree (STEM, Academical Program)
- Domestic- Overseas
- S2 degree- Domestic- Overseas
- S3 degree- Domestic- Overseas
2 COURSES/SEMINAR/WORKSHOP (Course Work)- In House- Domestic (KKSD, DPKK, Public Course)- Overseas
3 JOB ASSIGNMENT- Domestic- Overseas
4 PRACTICAL TRAINING FOR UNIV. STUDENT (Intership Prog & COOP)
No
n - S
taff
T O T A L
EMPLOYEE CLASIFICATION TRAINING EXPENSES
No DESCRIPTION
PSC Employee
BPMIGASM
anag
emen
t
Staff
% VAR.Govern / Univ. Student
Previous Current Next Year
(3 - 2)2
Attachment 1��������
AANNUANNUAL TRAL TRAIINING RENING REPORT BUDGPORT BUDGET & EVAET & EVALU IOLU T NA
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:54migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:54 3/19/2009 3:51:05 PM3/19/2009 3:51:05 PM
55
PE
LA
TIH
AN
PE
ND
IDIK
AN
PE
KE
RJ
A B
PM
IGA
S D
AN
PE
GA
WA
I IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H A
TA
S B
EB
AN
KK
KS FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PELATIHAN PENDIDIKAN PEKERJA
BPMIGAS DAN PEGAWAI INSTANSI
PEMERINTAH ATAS BEBAN KKKS
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Pelatihan dan Pendidikan pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah atas beban KKKS adalah pemberian bantuan dana Pelatihan dan Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri yang sifatnya tidak mengikat. Pelatihan dan Pendidikan ini dapat berupa pendidikan formal, kursus, seminar, workshop, atau konferensi.
1.2. Pelatihan dan Pendidikan dimaksud diberikan kepada pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah yang kegiatannya berhubungan dengan bidang industri minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan jabatan dan tugas pekerja.
1.3. Dana Pelatihan dan Pendidikan pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah akan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan dalam WP&B.
1.4. Sponsorship untuk Pelatihan dan Pendidikan pegawai instansi pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, senantiasa akan dikaitkan dengan pembinaan dan pengembangan pekerja BPMIGAS/KKKS atau yang memberikan kontribusi kepada industri minyak dan gas di Indonesia.
1.5. Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai hubungan kerja dengan BPMIGAS/KKKS.
II. TUJUAN
2.1. Membantu pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalismenya.
2.2. Meningkatkan kerja sama antara instansi pemerintah dengan KKKS.2.3. Meningkatkan hubungan baik dengan KKKS dan induk perusahaannya.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS memastikan bahwa program pelatihan dan pendidikan pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah berjalan dengan baik dan cost effective.
3.2. KKKS berkewajiban memastikan bahwa pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah yang mendapatkan sponsorship dari KKKS wajib menandatangani surat perjanjian yang berisikan hak & kewajiban dalam mengikuti program pelatihan tersebut.
3.3. BPMIGAS berkewajiban untuk meminta laporan kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada para peserta.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. Permintaan pelatihan dan pendidikan untuk pekerja BPMIGAS dan pegawai instansi pemerintah harus melalui dan dikoordinir oleh BPMIGAS c.q. Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.2. KKKS mempelajari proposal yang masuk dari BPMIGAS dan dapat mengkoordinasikannya dengan perusahaan induk masing-masing.
4.3. KKKS memberitahukan persetujuan atau penolakan pelaksanaan pelatihan tersebut ke BPMIGAS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:55migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:55 3/19/2009 3:51:05 PM3/19/2009 3:51:05 PM
56
PE
LA
TIH
AN
PE
ND
IDIK
AN
PE
KE
RJ
A B
PM
IGA
S D
AN
PE
GA
WA
I IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H A
TA
S B
EB
AN
KK
KS FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PELATIHAN PENDIDIKAN PEKERJA
BPMIGAS DAN PEGAWAI INSTANSI
PEMERINTAH ATAS BEBAN KKKS
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. Pejabat instansi pemerintah yang berwenang mengajukan permohonan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai dilingkungannya dengan mengirimkan surat permohonan pelatihan dan pendidikan kepada BPMIGAS dan KKKS yang dimintai sebagai sponsor, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan dan pendidikan di dalam negeri dan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan dan pendidikan di luar negeri bila paspor dan visa telah dipunyai (apabila terdapat kepentingan mendesak, kebijakan dapat diberikan melalui evaluasi).
5.2. Pengajuan permohonan pelatihan dan pendidikan ke BPMIGAS oleh instansi pemerintah dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
5.3. Untuk pekerja BPMIGAS, permohonan disampaikan oleh atasan kepada Dinas PTK & HI dan tembusan kepada KKKS yang di setujui sebagai sponsor.
5.4. Dinas PTK & HI berkoordinasi dengan KKKS meneliti dan memproses permintaan pelatihan dan pendidikan pegawai instansi pemerintah dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan program pembinaan dan pengembangan pekerja BPMIGAS/KKKS, sebagai berikut:5.4.1. Pelatihan dan Pendidikan di Dalam Negeri :
• Kursus/seminar/workshop/konferensi.• Kursus kolektif yang dikoordinir oleh Komite Kerjasama Diklat (KKSD) antara
BPMIGAS KKKS.• Kursus In-House yang dilaksanakan KKKS.• Pendidikan formal.
5.4.2. Pelatihan dan Pendidikan ke Luar Negeri• Kursus singkat (short Course)• Konferensi/seminar/workshop• Pendidikan formal.
5.5. Perhitungan biaya yang terkait dengan pelatihan dan pendidikan dimaksud, dibuat oleh BPMIGAS c.q. Dinas PTK & HI kemudian disampaikan kepada KKKS yang dimintai menjadi sponsor.
5.6. Tarif biaya perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dalam pedoman penyediaan fasilitas perjalanan dinas yang di tetapkan oleh BPMIGAS.
5.7. Setelah selesai mengikuti program pegawai instansi pemerintah tersebut wajib memberikan laporan kepada KKKS yang memberikan sponsorship dan tembusan kepada Ka. Dinas PTK & HI BPMIGAS, selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelatihan berakhir.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP& B).
VII. LAMPIRAN
7.1. Surat persetujuan hak & kewajiban mengikuti program pelatihan atas beban KKKS. (Lampiran 1).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:56migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:56 3/19/2009 3:51:06 PM3/19/2009 3:51:06 PM
57
PE
LA
TIH
AN
PE
ND
IDIK
AN
PE
KE
RJ
A B
PM
IGA
S D
AN
PE
GA
WA
I IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H A
TA
S B
EB
AN
KK
KS FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PELATIHAN PENDIDIKAN PEKERJA
BPMIGAS DAN PEGAWAI INSTANSI
PEMERINTAH ATAS BEBAN KKKS
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Attachment 1
Kepada Yth. Kepala HR. Manager, KKKS Perihal : Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Dengan ini kami laporkan perjalanan dinas Luar Negeri dari ; 1. N a m a : …………......…………………………………………. 2. No. Pekerja / Golongan : ……………...…………………………………………. 3. Jabatan : …………..……………………………………………. 4. SKPD Luar Negeri No. : …………..……………………………………………. 5. Berangkat tanggal : …………..……………………………………………. 6. Kembali tanggal : …………….……….…………………………………. Sebagai penyelesaian pertanggung jawaban atas perjalanan dinas Luar Negeri,terlampir kami sampaikan :
1. Pertanggungjawaban keuangan (akomodasi, tiket dll.)
2. Surat bukti pembayaran fiscal Luar Negeri
3. Photocopy passport
Demikian laporan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Jakarta, (____________________) • Tembusan Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS.
���������
��������
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:57migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:57 3/19/2009 3:51:06 PM3/19/2009 3:51:06 PM
58
PR
OG
RA
M P
RA
KT
EK
KE
RJA
MA
HA
SIS
WA
, C
OO
P, S
ISW
A D
AN
PIH
AK
LA
IN FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PROGRAM PRAKTEK KERJA
MAHASISWA, COOP, SISWA DAN
PIHAK LAIN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
Program Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir, Magang dan Cooperative Education (Co-op) merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya dalam rangka membantu para mahasiswa/lulusan Perguruan Tinggi dan siswa untuk persyaratan akademis serta mendapatkan pengalaman bekerja.1.1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) & Tugas Akhir.
Adalah program bagi mahasiswa/siswa dan pihak lain untuk praktek kerja lapangan dan melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir dengan waktu 1 s/d 2 bulan.
1.2. MagangAdalah program bagi lulusan Perguruan Tinggi/Akademi untuk bekerja di perusahaan/industri dengan jangka waktu tertentu (sesuai peraturan perundangan yang berlaku) dalam rangka mendapatkan pengalaman bekerja.
1.3. Co-operative Academic Education (Co-op).Adalah program kemitraan di bidang akademis antara perguruan tinggi dan dunia usaha/industri. Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas calon sarjana S1 dengan cara diberikan kesempatan bekerja di perusahaan/industri guna mendapatkan pengalaman bekerja secara nyata.
II. TUJUAN
Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa, siswa dan pihak lain yang memerlukan guna melaksanakan praktek kerja dan melakukan penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan akademis dan pengalaman bekerja.
III. PETUNJUK/PELAKSANAAN
3.1. Program Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir.3.1.1. Surat permohonan Perguruan Tinggi dengan menggunakan Form TEA-1 diajukan
ke Bagian SDM KKKS.3.1.2. Bagian SDM KKKS meneruskan ke lini untuk mendapatkan tempat praktek kerja
beserta bimbingannya.3.1.3. Konfi rmasi KKKS ke Perguruan Tinggi/Sekolah/Lembaga Pendidikan (jika ada
tempat) untuk diberitahukan kepada mahasiswa/siswa dan pihak lain sebagai pelamar.
3.1.4. Mahasiswa/siswa dan pihak lain mengurus pemeriksaan klinik dan korespondensi surat menyurat dengan bagian SDM KKKS yang menerima.
3.1.5. Mahasiswa/siswa dan pihak lain menyerahkan hasil pemeriksaan klinik dari Rumah Sakit, Klinik/Puskesmas Pemerintah setempat (berikut pembacaan hasil rontgen) ke Diklat KKKS untuk dilegalisir Bagian Kesehatan KKKS.
3.1.6. Berdasarkan surat sehat dari Bagian Kesehatan KKKS, Diklat KKKS memberitahu mahasiswa/siswa/pihak lain lewat Perguruan Tinggi/Sekolah/Lembaga Pendidikan tentang konfi rmasi jadwal praktek kerja.
3.1.7. Mahasiswa/siswa/pihak lain melapor ke KKKS untuk menandatangani perjanjian praktek lapangan dengan menggunakan formulir TEA-2.
3.1.8. Pelaksanaan praktek kerja ke lapangan operasi.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:58migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:58 3/19/2009 3:51:06 PM3/19/2009 3:51:06 PM
59
PR
OG
RA
M P
RA
KT
EK
KE
RJA
MA
HA
SIS
WA
, C
OO
P, S
ISW
A D
AN
PIH
AK
LA
IN FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PROGRAM PRAKTEK KERJA
MAHASISWA, COOP, SISWA DAN
PIHAK LAIN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
3.1.9. Bantuan keuangan Praktek Kerja Lapangan minimal sebesar Rp. 100.000,- perbulan untuk setiap peserta sesuai dengan kemampuan KKKS dan kondisi setempat.
3.2. Magang3.2.1. Permohonan magang dapat ditujukan secara langsung kepada KKKS yang
bersangkutan dengan berpedoman kepada tersedianya tempat magang maupun mentor.
3.2.2. KKKS melaksanakan seleksi sesuai persyaratan yang berlaku di KKKS masing-masing.
3.2.3. Jangka waktu pelaksanaan magang maksimum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3.2.4. Bantuan keuangan untuk magang minimal Rp. 400.000,- per bulan untuk setiap peserta sesuai dengan kemampuan KKKS dan kondisi setempat.
3.3. Program Co-op Education3.3.1. KKKS menerima calon Co-op yang telah diseleksi oleh Perguruan Tinggi.3.3.2. KKKS membuat surat kesepakatan dengan Perguruan Tinggi.3.3.3. Dilakukan evaluasi dan diberikan sertifi kat bagi yang berhasil menyelesaikan
programnya dengan baik. Sertifi kat dikeluarkan oleh KKKS yang bersangkutan.3.3.4. Honor Peserta Co-op. Honor setiap Mahasiswa ditetapkan sendiri oleh KKKS yang bersangkutan.
IV. REFERENSI
4.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.4.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.4.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.4.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.4.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).4.6. Work Program & Budget (WP&B).4.7. Pedoman Penyelenggaraan Program Co-operative Academic Education (Co-op) oleh
BAPPENAS, Dirjen. Dikti Depdiknas.4.8. Konsep Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
oleh Depdikbud-1994.
V. LAMPIRAN
5.1. TEA (Technical Education Assistance) 1 (Lampiran 1).5.2. TEA (Technical Education Assistance) 2 (Lampiran 2).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:59migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:59 3/19/2009 3:51:06 PM3/19/2009 3:51:06 PM
60
PR
OG
RA
M P
RA
KT
EK
KE
RJA
MA
HA
SIS
WA
, C
OO
P, S
ISW
A D
AN
PIH
AK
LA
IN FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PROGRAM PRAKTEK KERJA
MAHASISWA, COOP, SISWA DAN
PIHAK LAIN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Lampiran 1
Form : TEA-1
BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
KKKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERMOHONAN PRAKTEK LAPANGAN
PADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
NO.: /TEA-1/KPS/20 . . . .
-----------------------------------------------------------------------------------
SEMUA PERMOHONAN PRAKTEK LAPANGAN PADA
KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
HARUS MELAMPIRKAN ISIAN LENGKAP DARI
FORMULIR TEA-1 INI
UNIVERSITAS : ........................................................................................ FAKULTAS/JURUSAN : ........................................................................................ALAMAT/TELEPON : ........................................................................................
A. MAHASISWA 1. Nama : ........................................................................................ 2. Lahir di/Tanggal : ........................................................................................ 3. Alamat/Telepon : ........................................................................................ 4. Tanggal masuk Universitas/ Akademi : ........................................................................................
5. Keterangan mengenai “tingkat” yang sudah dicapai saat ini (jika “sistem kredit”, agar dijelaskan prosentase yang sudah dicapai dari yang semestinya s/d akhir tahun akademi sekarang).
.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
6. Keterangan mengenai Orangtua & Wali a. Nama : ....................................................................................... b. Alamat : ........................................................................................ c. Pekerjaan/Instansi : ........................................................................................ d. Jabatan : ........................................................................................
7. Jika pernah Kerja Praktek/Thesis Lapangan Instansi Perusahaan : ........................................................................................ Waktu : ........................................................................................
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:60migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:60 3/19/2009 3:51:07 PM3/19/2009 3:51:07 PM
61
PR
OG
RA
M P
RA
KT
EK
KE
RJA
MA
HA
SIS
WA
, C
OO
P, S
ISW
A D
AN
PIH
AK
LA
IN FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PROGRAM PRAKTEK KERJA
MAHASISWA, COOP, SISWA DAN
PIHAK LAIN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
B. Keterangan mengenai Kerja Praktek/Thesis Lapangan yang diinginkan (Diisi oleh Dosen Pembimbing Akademis)
1. Bidang Studi/Judul Skripsi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...
2. Ihtisar Permasalahan (singkat, jelas, spesifi k) (yang membuat thesis menyerahkan abstrak/outline) : ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...
3. Jangka waktu : Kerja Praktek = 1 bulan/Thesis Lapangan = 2 bulan
C. Keterangan lainnya yang dianggap perlu ditambahkan ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Pernyataan mengenai Tanggungan Resiko. Perusahaan tidak akan menanggung segala resiko kecelakaan/kematian selama
mahasiswa melakukan Praktek Lapangan. Pernyataan ini mengandung arti bahwa Perusahaan tidak akan dituntut dikemudian hari oleh Mahasiswa/i ataupun pihak lainnya.
Dosen Pembimbing Mahasiswa Pemohon,
Tandatangan dan Cap Fakultas
(. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .) (. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .)
Dekan Fakultas
Tandatangan dan Cap Fakultas
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:61migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:61 3/19/2009 3:51:07 PM3/19/2009 3:51:07 PM
62
PR
OG
RA
M P
RA
KT
EK
KE
RJA
MA
HA
SIS
WA
, C
OO
P, S
ISW
A D
AN
PIH
AK
LA
IN FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PROGRAM PRAKTEK KERJA
MAHASISWA, COOP, SISWA DAN
PIHAK LAIN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Lampiran 2Form : TEA-2
BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
KKKS/PSC : …………………………………………….
PERJANJIAN PRAKTEK LAPANGAN
PRACTICAL WORK AGREEMENT
Perjanjian ini dibuat antara :
Mahasiswa Perguruan Tinggi : ........................................................................................................ selanjutnya disebut “Praktikan” dan ...................................................................................................
Kontraktor Kontrak Kerja Sama, selanjutnya disebut “Perusahaan”
Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk memberikan program praktek lapangan di industri minyak dan gas bumi kepada mahasiswa.
Program ini diatur dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :
1. Praktikan setuju untuk mematuhi dan tunduk kepada semua ketentuan dan peratutran yang berlaku selama menjalani program Praktek Lapangan.
2. Program ini berlaku mulai tanggal : ........... ….dan berakhir pada tanggal ……………., kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
3. Praktikan setuju untuk melaksanakan tugas-tugas Praktek Lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian Praktek Lapangan dilakukan oleh Perusahaan.
4. Perusahaan akan berusaha memberikan kesempatan pengalaman kerja yang sesuai dengan minat Praktikan maupun kehendak Perguruan Tinggi akan tetapi pekerjaan sehari-hari lebih diutamakan, dengan demikian tidak selamanya dapat berpegang kepada program yang diinginkan.
5. Perusahaan akan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 100.000,-
6. Perusahaan akan memberikan fasilitas berikut apabila tersedia :
This Agreement is made between :
A Student of University : ....................................................................................................................Here in after referred to as “Student Trainee” and .......................................................................
Production Sharing Contractor hereinafter referred to as “Company”
The Agreement is made for the purpose of providing a Practical Training program in oil and gas industry for University students.
The following terms and conditions shall govern this program :
1. Practical student agree to abide by and comply all existing rules and regulations of the Company while undergoing the practical work.
2. The Program will be effective on ..…............. and expire on …………., except stimulated
otherwise by the Company.3. Practical Student agree to maintain a
satisfactory level of performance in accordance with the prevailing regulation. Appraisal of performance shall be done by the Company.
4. Company will make every effort to provide work experience opportunities within Practical Student interest as well as special requirements of the University. How ever, normal operational requirement shall take precedence, therefore it may not always be possible to adhere to the desired program.
5. Company will grand a fi nancial assistance a Rp. 100.000,-
6. Company will provide the following if available :
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:62migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:62 3/19/2009 3:51:07 PM3/19/2009 3:51:07 PM
63
PR
OG
RA
M P
RA
KT
EK
KE
RJA
MA
HA
SIS
WA
, C
OO
P, S
ISW
A D
AN
PIH
AK
LA
IN FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PROGRAM PRAKTEK KERJA
MAHASISWA, COOP, SISWA DAN
PIHAK LAIN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
a. Akomodasi dan Makanb. Pelayanan kesehatan dengan cuma-
cuma sejauh yang dapat diberikan oleh fasilitas klinik Perusahaan.
7. Tidak ada tunjangan-tunjangan lain yang akan diberikan selain yang disebut diatas. Praktikan dianggap bujangan (tidak kawin) tanpa memperdulikan tanggung jawab dan tanggungan pribadinya.
8. Praktikan harus mengikuti jam-jam kerja yang berlaku dilapangan atau kantor tempat praktikan ditugaskan. Untuk jam-jam kerja khusus ditentukan oleh pengawas/pembimbing langsung praktikan.
9. Praktikan harus bersedia melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan menerima syarat-syarat seperti yang diterapkan kepada karyawan lain di tempat atau dibidang pekerjaan apapun.
10. Pada akhir masa praktek lapangan hubungan antara Perusahaan dengan Praktikan putus tanpa adanya kewajiban dari Perusahaan untuk mepekerjakan Praktikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya.
11. Praktikan wajib merahasiakan semua keterangan mengenai Perusahaan dan Praktikan sama sekali tidak akan membicarakan urusan Perusahaan dengan pihak lain selain dengan pengawas/pembimbing Praktikan di Perusahaan. Perjanjian ini dapat diputuskan dengan segera apabila ketentuan ini dilanggar.
12. Perusahaan tidak menanggung resiko apapun selama Praktikan melakukan praktek lapangan. Dengan demikian Perusahaan tidak akan dituntut dikemudian hari oleh Praktikan ataupun oleh Pihak lainnya.
Jakarta, …………………………………………Praktikan/Practical Student :
Nama lengkap : ………………………………...Name in full
Jabatan : ………………………………………….Position
Tanda Tangan : ………………………………..Signature
a. Accommodation and Mealsb. Free medical services to the extent
available at Company’s Medical Clinic.
7. No benefi ts other than stated above will be extended. Practical student will be considered single (unmarried) regardless of this private responsibilities of commitments.
8. Practical student agrees to follow the same working hours as applied to the fi eld or in the offi ce unit. Any other schedule will be strictly at the discretion of the practical student’s immediate supervisor.
9. Practical student must be prepared to carry out work and assigned tasks as and accept conditions as applied to other employees in whatever job and/or location.
10. At the conclusion of this training period, the agreement will be terminated without any obligation for the Company to employ the Practical Student upon the completion of his/her study.
11. Practical Student is required to keep confi dential all information concerning the Company and he her will never discuss them with anyone except the practical student’s supervisor during the practical training. This agreement can be immediately terminated if this secrecy provision in violated.
12. Company is not at all obliget to bear any risks during the period of practical work. This agreement means that the Company is not liable againts any law suit in the future by practical student or any other party.
Jakarta, ……………………………………………Pihak Perusahaan/For the Company :
Nama Lengkap : ………………………………….Name in full
Jabatan : ………………………………………….Position
Tanda Tangan : ………………………………….Signature
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:63migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:63 3/19/2009 3:51:07 PM3/19/2009 3:51:07 PM
64
I. UMUM
Beasiswa dan Beawiyata dalam negeri dilaksanakan melalui Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS atau melalui Community Development (comdev) dan Community Relation.
II. TUJUAN
2.1. Membantu pembiayaan pendidikan dalam negeri bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan seleksi.
2.2. Meningkatkan citra BPMIGAS dan Kontraktor Kontrak Kerjasama. 2.3. Membantu program Pemerintah dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
III. KEWENANGAN
Alokasi jumlah beasiswa dalam negeri dan beawiyata KKKS program konsorsium untuk setiap koordinator daerah operasi ditetapkan Dewan Konsorsium.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Pemberian beasiswa dan beawiyata dalam negeri beban biaya operasi non konsorsium ditetapkan oleh KKKS dan Hupmas BPMIGAS.
4.2. Program pemberian beasiswa dan beawiyata yang dilakukan melalui program Community Development dan Community Relation oleh masing-masing KKKS (beban biaya operasi non konsorsium) ditetapkan KKKS dan Hupmas BPMIGAS dengan melaporkan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.3. Program pemberian beasiswa dalam negeri yang dilakukan melalui Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS, ditetapkan oleh Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.
V. PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN BEASISWA
Pemberian beasiswa dalam negeri dan beawiyata berdasarkan pedoman Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).
6.6. Work Program & Budget (WP&B).
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : BEASISWA DAN BEAWIYATA DALAM
NEGERI
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
BE
AS
ISW
A D
AN
BE
AW
IYA
TA
DA
LA
M N
EG
ER
I
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:64migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:64 3/19/2009 3:51:07 PM3/19/2009 3:51:07 PM
65
BE
AS
ISW
A L
UA
R N
EG
ER
I
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : BEASISWA LUAR NEGERI
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
Beasiswa luar negeri dilakukan melalui program sesuai kebutuhan KKKS atau kebijakan BPMIGAS dengan beban biaya operasi atau melalui Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.
II. TUJUAN
2.1. Menyediakan tenaga-tenaga profesional pada industri Migas TKI yang bertaraf internasional.
2.2. Berpartisipasi dalam pembinaan SDM Nasional dalam Industri Migas dengan menyediakan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir melalui pendidikan yang berkualitas.
III. KEWENANGAN
3.1. Alokasi jumlah BSLN yang menggunakan dana konsorsium ditetapkan oleh Dewan Konsorsium.
3.2. Program BSLN yang dilaksanakan KKKS masing-masing dengan beban biaya operasi ditetapkan KKKS masing-masing dan diusulkan kepada BPMIGAS.
3.3. KKKS dapat menentukan calon grantee dengan proses seleksi dan persyaratan yang ditetapkan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS diusulkan kepada cq. Ketua Harian Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.
3.4. Ketua Harian Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS menyetujui grantee.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Program pemberian beasiswa luar negeri sesuai kebutuhan masing-masing KKKS dengan beban biaya operasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.
4.2. Program pemberian beasiswa luar negeri yang dilakukan melalui konsorsium pendidikan BPMIGAS-KKKS, ditetapkan oleh Dewan Konsorsium Pendidikan BPMIGAS-KKKS.
V. PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN BEASISWA
Pemberian beasiswa luar negeri dilaksanakan berdasarkan pedoman Konsorsium Pendidikan BPMIGAS - KKKS.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:65migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:65 3/19/2009 3:51:08 PM3/19/2009 3:51:08 PM
66
PE
NY
US
UN
AN
PE
RA
TU
RA
N P
ER
US
AH
AA
N &
PE
RJ
AN
JIA
N K
ER
JA
BE
RS
AM
A (
PP
& P
KB
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENYUSUNAN PERATURAN
PERUSAHAAN & PERJANJIAN KERJA
BERSAMA (PP & PKB)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Manajemen Perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
1.2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara (satu atau beberapa) Serikat Pekerja (SP) yang tercatat di instansi ketenagakerjaan pemerintah (Depnakertans) dengan Manajemen Perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
1.3. Setiap rencana PP/PKB yang disusun KKKS terlebih dahulu harus dibahas bersama dengan BPMIGAS untuk mendapat persetujuan sehingga terjamin terciptanya keseimbangan di lingkungan KKKS dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
II. TUJUAN
Untuk memberikan acuan bagi perusahaan KKKS dalam pembuatan PP/PKB sehingga kepentingan nasional, perusahaan dan pekerja terlindungi.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menyusun rancangan PP/PKB sesuai dengan strategi bisnis dan kemampuan fi nansial perusahaan dengan berdasar pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan serta memperhatikan masukan/hasil diskusi dengan wakil-wakil pekerja dalam suatu mekanisme kerja sama bipartit dalam perusahaan.
3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas PP/PKB yang disusun oleh KKKS sesuai dengan WP&B perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. PP/PKB yang disusun KKKS tidak boleh bertentangan dan lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.2. Prosedur pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) :4.2.1. KKKS menyiapkan rancangan PP dengan berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan WP&B.4.2.2. Rancangan PP dikirimkan ke Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk dibahas bersama-
sama.4.2.3. Berpedoman kepada hasil pembahasan tersebut, KKKS menyusun kembali
rancangan PP tersebut dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari wakil-wakil pekerja secara bipartit.
4.2.4. Bila masih terdapat perubahan, rancangan PP tersebut dibahas kembali bersama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.2.5. Rancangan PP yang sudah disepakati dibuat dokumen aslinya rangkap 3 (tiga), dengan disertai Surat Persetujuan dari BPMIGAS dikirimkan ke instansi ketenagakerjaan pemerintah (Depnakertans) untuk disahkan.
4.3. Prosedur pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) :4.3.1. KKKS menyiapkan rancangan PKB dengan berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan dan WP&B.4.3.2. Rancangan PKB dikirimkan ke Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk dibahas
bersama-sama dengan manajemen/wakil perusahaan KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:66migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:66 3/19/2009 3:51:08 PM3/19/2009 3:51:08 PM
67
PE
NY
US
UN
AN
PE
RA
TU
RA
N P
ER
US
AH
AA
N &
PE
RJ
AN
JIA
N K
ER
JA
BE
RS
AM
A (
PP
& P
KB
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENYUSUNAN PERATURAN
PERUSAHAAN & PERJANJIAN KERJA
BERSAMA (PP & PKB)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
4.3.3. Berpedoman kepada hasil pembahasan tersebut, KKKS melakukan perundingan pembuatan PKB dengan (satu atau beberapa) SP secara bipartit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.3.4. Bila masih terdapat perubahan, rancangan PKB tersebut dibahas kembali bersama oleh manajemen/wakil perusahaan KKKS dengan Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.3.5. Bila telah mencapai kesepakatan, PKB yang sudah disepakati dibuat dokumen aslinya rangkap 3 (tiga), untuk ditandatangani oleh wakil perusahaan dan wakil SP dengan disaksikan wakil BPMIGAS dan selanjutnya disampaikan kepada Depnakertrans.
4.4. 3 (tiga) Dokumen asli PP/PKB yang sudah disahkan/disepakati diberikan; 1 (satu) ke Depnakertrans; 1 (satu) ke BPMIGAS dan 1 (satu) disimpan oleh KKKS untuk kemudian diberitahukan/dijelaskan isi PP/PKB tersebut serta diberikan copy naskahnya kepada para pekerja.
4.5. Selama masa berlakunya PP, apabila ada SP di perusahaan yang sesuaiketentuan peraturan perundangan-undangan menghendaki perundinganpembuatan PKB, maka KKKS harus (segera melaporkan ke BPMIGAS) danmelayani permintaan tersebut.
4.6. PP/PKB yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai disahkannya PP atau ditandatanganinya PKB yang baru.
4.7. PP mulai berlaku setelah disyahkan oleh Depnakertrans, sedangkan PKB mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4.8. Dalam hal terdapat rencana perubahan isi PP/PKB dalam kurun waktu masa berlakunya PP/PKB tersebut, maka rencana tersebut harus dibahas kembali dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk mendapat persetujuan dan kemudian diproses lebih lanjut oleh KKKS sesuai dengan prosedur pembuatan PP/PKB di atas.
4.9. Dokumen perubahan atas PP/PKB yang telah disahkan/disepakati tetap harus diberitahukan/dijelaskan serta diberikan copy naskahnya oleh KKKS kepada para pekerjanya.
4.10. Perpanjangan berlakunya PP/PKB (tanpa perubahan) dapat di ajukan langsung kepada Depnakertrans dengan tembusan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.11. Bila ada rencana pembubaran SP atau pengalihan kepemilikan perusahaan, KKKS harus membahasnya bersama-sama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS dan PKB yang ada tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.
4.12. Bila ada rencana penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai PKB, maka rencana tersebut juga harus dibahas bersama-sama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.13. Bila ada rencana penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai PKB dengan perusahaan yang belum mempunyai PKB, maka rencana tersebut juga harus dibahas bersama-sama dengan Dinas PTK & HI BPMIGAS dan PKB yang ada tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhir jangka waktunya.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:67migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:67 3/19/2009 3:51:08 PM3/19/2009 3:51:08 PM
68
PE
NY
US
UN
AN
PE
RA
TU
RA
N P
ER
US
AH
AA
N &
PE
RJ
AN
JIA
N K
ER
JA
BE
RS
AM
A (
PP
& P
KB
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENYUSUNAN PERATURAN
PERUSAHAAN & PERJANJIAN KERJA
BERSAMA (PP & PKB)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
V. FORMULIR
Surat Persetujuan dari BPMIGAS atas rancangan PP/PKB dan untuk diproses lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak
dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kepmenakertrans No. 48/2004 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Perusahan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama.6.6. Kontrak Kerja Sama (PSC).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:68migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:68 3/19/2009 3:51:08 PM3/19/2009 3:51:08 PM
69
PE
NG
UP
AH
AN
DA
N K
ES
EJ
AH
TE
RA
AN FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Penetapan kebijakan dan sistim pengupahan/kesejahteraan di KKKS harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, kinerja keuangan perusahaan dan mencerminkan tingkat upah yang kompetitif sehingga mampu mendorong produktifi tas SDM.
1.2. Kebijakan dan sistim pengupahan/kesejahteraan di lingkungan KKKS harus dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB). Bila ada yang diatur di luar PP/PKB, semuanya harus disampaikan ke BPMIGAS untuk dimintakan persetujuan terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan.
II. TUJUAN
2.1. Untuk menjaga keseimbangan di bidang kebijakan dan sistem pengupahan/ kesejahteraan di lingkungan KKKS dan menjaga agar tidak menimbulkan permasalahan hubungan industrial.
2.2. Untuk mendorong tingkat upah yang kompetitif dan produktifi tas pekerja sesuai dengan kinerja fi nansial perusahaan yang tertuang dalam Work Program & Budget (WP&B).
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menyusun kebijakan dan sistim pengupahan/kesejahteraan sesuai dengan WP&B dan yang telah disetujui oleh BPMIGAS.
3.2. BPMIGAS melakukan persetujuan dan pengawasan atas semua kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan yang disusun dan yang diterapkan oleh KKKS.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. Pengupahaan dan Kesejahteraan pekerja KKKS (TKI dan TKA) disusun berdasarkan pedoman remunerasi yang ditetapkan BPMIGAS.
4.2. Insentif/bonus yang diberikan kepada pekerja KKKS (TKI dan TKA) dapat di bebankan sebagai biaya operasi apabila diberikan sesuai kinerja operasi KKKS dengan prinsip sama antara TKI dan TKA melalui persetujuan BPMIGAS.
4.3. Pembayaran “Severance” bagi TKA yang diputuskan hubungan kerjanya di KKKS jika dibebankan pada biaya operasi diperhitungkan secara prorata sesuai masa kerja di KKKS.
4.4. Pemberian insentif kepada pekerja (TKI dan TKA) dalam rangka “Mempertahankan Pekerja” sebagai dampak dari “Transfer Interest KKKS” (akuisisi dan merjer) tidak dibebankan pada biaya operasi KKKS.
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. KKKS menyusun rencana kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan dalam PP/PKB untuk dibahas dengan BPMIGAS.
5.2. Rencana kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan yang diatur di luar PP/PKB tetap harus dibahas dengan BPMIGAS.
5.3. Rencana penetapan atau perubahan kebijakan dan sistem pengupahan/kesejahteraan tahunan diajukan ke Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan BPMIGAS. Rencana tersebut setelah disetujui akan menjadi dasar rekomendasi penyusunan WP&B KKKS secara keseluruhan.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:69migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:69 3/19/2009 3:51:08 PM3/19/2009 3:51:08 PM
70
5.4. Dalam menyusun kebijakan kesejahteraan (employee benefi ts), KKKS wajib menyesuaikan program tersebut dengan terminologi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari timbulnya interpretasi yang dapat berdampak pada perselisihan ketenagakerjaan.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).
PE
NG
UP
AH
AN
DA
N K
ES
EJ
AT
ER
AA
N FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:70migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:70 3/19/2009 3:51:08 PM3/19/2009 3:51:08 PM
71
PE
MU
TU
SA
N H
UB
UN
GA
N K
ER
JA
(P
HK
) &
MU
TU
AL
AG
RE
EM
EN
T T
ER
MIN
AT
ION
(M
AT
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
& MUTUAL AGREEMENT TERMINATION
(MAT)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. KKKS dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal segala upaya tersebut telah dilakukan, namun tetap terjadi PHK maka KKKS memproses PHK berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundangan.
1.2. Mutual Agreement Termination (MAT) dilakukan dengan prinsip penawaran baik dari perusahaan atau pekerja dengan pengakhiran hubungan kerja atas kesepakatan bersama secara sukarela.
II. TUJUAN
2.1. Untuk memberikan perlindungan tenaga kerja dan manajemen KKKS.2.2. Untuk mengakhiri masalah hubungan industrial.2.3. Untuk meminimalisasi dampak gejolak ketenagakerjaan dan biaya operasi yang
timbul.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS melakukan proses PHK/MAT yang bersifat individu sesuai Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB.
3.2. BPMIGAS melakukan penolakan atau persetujuan terhadap PHK/MAT yang bersifat:� Massal (lebih dari 10 orang).� Individu yang pembayaran hak atas PHK/MAT melebihi ketentuan normatif yang
diatur di dalam PP/PKB.
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. KKKS melakukan proses PHK atau MAT terhadap pekerjanya sejak rencana awal hingga selesai. Baik yang perlu ataupun yang tidak perlu memperoleh penetapan atas PHK/MAT tersebut dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4.2. KKKS harus melaporkan setiap pelaksanaan PHK Kasus kepada BPMIGAS. Bila diperlukan KKKS dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada BPMIGAS sebelum PHK Kasus dijatuhkan.
4.3. BPMIGAS akan memberikan tanggapan dalam batas waktu 14 hari kalender sejak menerima surat usulan PHK Individu yang diajukan oleh KKKS.
4.4. Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena kasus baik secara individu atau massal hanya dapat dilakukan apabila terjadi penutupan wilayah kerja atau sebagai upaya efi siensi yang harus dilakukan akibat penurunan kegiatan operasi yang sangat signifi kan yang dapat menyebabkan penutupan wilayah kerja.
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. PHK Individu Karena Kasus.5.1.1. KKKS meneliti dan memproses kasus yang terjadi serta memutuskan sanksi
yang akan dikenakan.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:71migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:71 3/19/2009 3:51:08 PM3/19/2009 3:51:08 PM
72
PE
MU
TU
SA
N H
UB
UN
GA
N K
ER
JA
(P
HK
) &
MU
TU
AL
AG
RE
EM
EN
T T
ER
MIN
AT
ION
(M
AT
)
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
& MUTUAL AGREEMENT TERMINATION
(MAT)
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
5.1.2. Dalam melakukan PHK perlu dipertimbangkan antara lain :� PP/PKB.� Latar belakang kasus/terjadinya pelanggaran oleh pekerja.� Hal-hal lain yang memberatkan/meringankan.
5.1.3. KKKS kemudian memproses PHK menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5.1.4. KKKS melaporkan pelaksanaan PHK Kasus kepada BPMIGAS.5.2. MAT Individu.
5.2.1. KKKS memproses MAT menurut ketentuan yang diatur dalam PP/PKB dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
5.2.2. Jika pembayaran hak atas Pengakhiran Hubungan Kerja (pesangon dll) melebihi ketentuan normatif yang diatur di dalam PP/PKB, maka harus dimintakan persetujuan dari BPMIGAS.
5.3. MAT Massal yang pembayaran hak atas Pengakhiran Hubungan Kerja melalui ketentuan normatif yang diatur dalam PP/PKB.KKKS menyiapkan kepada BPMIGAS sebagai berikut:5.3.1. Latar belakang rencana MAT.5.3.2. Tujuan MAT.5.3.3. Rencana pelaksanaan MAT.5.3.4. Formula pesangon/paket kompensasi hak pekerja lainnya. 5.3.5. Anggaran pelaksanaan MAT massal.5.3.6. Perkiraan dampak MAT massal dilihat dari berbagai aspek.5.3.7. BPMIGAS melakukan evaluasi dan dibahas oleh KKKS yang bersangkutan.
5.4. PHK diluar kasus (individu atau massal).Diajukan kepada BPMIGAS setelah memiliki dasar yang sangat kuat.
5.5. Istilah dan Formula5.5.1. Formula pembayaran hak pekerja karena PHK/MAT oleh KKKS memperhatikan
ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.5.5.2. KKKS agar menyesuaikan istilah dan bentuk formula pembayaran hak pekerja
sebagai akibat PHK/MAT sesuai peraturan perundang-undangan.5.5.3. KKKS yang masih menggunakan istilah dan bentuk formula yang berbeda
dengan peraturan perundang-undangan agar menegaskan dalam PP/PKB bahwa di dalam pembayaran hak pekerja tersebut telah terkandung unsur-unsur yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. 6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:72migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:72 3/19/2009 3:51:09 PM3/19/2009 3:51:09 PM
73
KE
TE
NT
UA
N A
DM
INIS
TR
AT
IF D
EW
AN
ME
DIK FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : KETENTUAN ADMINISTRATIF DEWAN
MEDIK
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
Dalam rangka mengambil keputusan untuk suatu kebijakan menyangkut bidang medis dirasakan perlu adanya pertimbangan keahlian yang diberikan oleh suatu tim dari lingkungan KKKS. Pertimbangan semacam ini diharapkan dapat lebih seimbang dan berwawasan lebih luas. Untuk tujuan itulah maka Dewan dibentuk dalam membantu menganalisa dan memberi rekomendasi menyangkut beberapa hal masalah bidang kedokteran dan kesehatan.
II. TUJUAN
Memberikan persamaan pemahaman dalam pembentukan dan tata kerja Administratif Dewan Medik sehingga dapat berfungsi secara maksimal.
III. KEWENANGAN
BPMIGAS menetapkan susunan, lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Medik. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Medik menyampaikan pendapat ataupun rekomendasinya menurut pandangan keahlian di bidang kedokteran dan bila perlu dapat meminta pertimbangan dokter ahli lain.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
Dewan Medik dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh personil lainnya terdiri dari Wakil ketua, Sekretaris dan anggota. Susunan personil dewan ditetapkan oleh Kepala Divisi Eksternal berjumlah sedikitnya 6 orang di mana setiap personil mempunyai hak mengajukan pendapat.4.1. Fungsi Dewan Medik
4.1.1. Memberikan rekomendasi persetujuan pengiriman pasien ke luar negeri.4.1.2. Memberikan bantuan pendapat pertimbangan penetapan ketidakcakapan
seorang pekerja dalam memangku tugas dan jabatan atas permintaan suatu KKKS.
4.1.3. Memberikan pendapat dan pertimbangan di bidang medis lainnya atas pemintaan Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.1.4. Dewan bersidang atas permintaan Kepala Dinas PTK & HI sesuai keperluan ataupun kehendaknya maupun setelah menerima permohonan dari KKKS dan setidak-tidaknya dihadiri oleh 2/3 jumlah personil.
4.2. Tugas Dewan Medik
4.2.1. Tugas Ketua.• Menentukan arah dan memimpin personil dewan dalam melaksanakan
fungsinya.• Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas PTK & HI.
4.2.2. Tugas Wakil Ketua.• Menghadiri sidang, mengemukakan pendapat dan usulan.• Menjabat sebagai ketua apabila berhalangan hadir.
4.2.3. Tugas Sekretaris.• Mendokumentasikan dan mengadministrasikan kegiatan dewan.• Mempersiapkan sidang-sidang.• Merangkap anggota.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:73migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:73 3/19/2009 3:51:09 PM3/19/2009 3:51:09 PM
74
KE
TE
NT
UA
N A
DM
INIS
TR
AT
IF D
EW
AN
ME
DIK FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : KETENTUAN ADMINISTRATIF DEWAN
MEDIK
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
4.2.4. Tugas Anggota.• Menghadiri sidang.• Mengemukakan pendapat dan usulan.
V. REFERENSI
6.1. Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan.6.2. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.3. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.4. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.5. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 03/Men/82 tentang Pelayanan Kesehatan
Pekerja.6.7. Kontrak Kerja Sama (PSC).6.8. Work Program & Budget (WP&B).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:74migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:74 3/19/2009 3:51:09 PM3/19/2009 3:51:09 PM
75
TA
TA
CA
RA
AD
MIN
IST
RA
SI R
UJ
UK
AN
PA
SIE
N K
E L
UA
R N
EG
ER
I
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN
PASIEN KE LUAR NEGERI
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
Pembelian obat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi keperluan perawatan dan pengobatan sebagai pelaksanaan salah satu program kesehatan kerja dan layanan kesehatan. Obat merupakan satu komoditi yang peredaran dan perdagangannya diatur secara khusus oleh Pemerintah.
II. TUJUAN
Penetapan prosedur pembelian obat yang memenuhi azas kepatuhan terhadap peraturan dan harga yang bersaing sehingga diperoleh efi siensi biaya.
III. KEWENANGAN
3.1. BPMIGAS menetapkan standar obat, menunjuk dan berkoordinasi dengan apoteker serta membagi beban jasa apoteker secara proporsional kepada KKKS yang memanfaatkan apoteker.
3.2. KKKS menetapkan obat yang diperlukan sendiri dengan mengacu pada daftar standar obat, merencanakan dan melaksanakan pembelian obat.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Setiap pemesanan obat harus disahkan oleh Apoteker yang terdaftar di Departemen Kesehatan.
4.2. Bagi mereka yang belum memiliki tenaga apoteker sendiri, disediakan apoteker oleh BPMIGAS yang dimanfaatkan bersama dengan Kontraktor Kerjasama yang lain.
4.3. Surat Pemesanan Obat dikirim ke BPMIGAS cq. Dinas Pendayagunaan Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial untuk diteliti jenis dengan mengacu daftar standar dan harga obat.
4.4. BPMIGAS selanjutnya mengirimkan berkas tersebut untuk dilakukan pengesahan oleh apoteker.
4.5. Berkas pemesanan obat yang sudah disetujui dikirim kembali kepada KKKS.4.6. BPMIGAS menyampaikan informasi pembebanan biaya kepada setiap KKKS yang
memanfaatkan Apoteker.4.7. Pembelian obat golongan narkotika diproses dan dilakukan sendiri oleh KKKS dengan
menggunakan resep dokter langsung ke apotik yang ditunjuk Perusahaan.
V. REFERENSI
5.1. Undang Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan.5.2. Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.3. Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.4. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.5.5. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.5.6. Permenaker No. Per 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.5.7. Kontrak Kerja Sama (PSC).5.8. Work Program & Budget (WP&B).5.9. Undang-Undang 1/1970 mengenai Keselamatan Kerja.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:75migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:75 3/19/2009 3:51:09 PM3/19/2009 3:51:09 PM
76
TA
TA
CA
RA
AD
MIN
IST
RA
SI R
UJ
UK
AN
PA
SIE
N K
E L
UA
R N
EG
ER
I
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN
PASIEN KE LUAR NEGERI
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
Rujukan ke luar negeri merupakan salah satu bentuk layanan pengobatan dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan dan keluarganya. Disadari bahwa kemajuan teknologi kedokteran telah demikian pesatnya dan hal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk tujuan pelayanan kesehatan pekerja dan keluarganya. Secara bertahap para dokter menyusul menguasai teknologi tersebut dan mengembangkannya di Indonesia.
II. TUJUAN
Menyamakan persepsi dan mengupayakan terjaminnya pelaksanaan layanan kesehatan yang optimal dengan mengutamakan jasa layanan kesehatan yang ada di dalam negeri.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS mengajukan pekerja atau keluarga yang akan dirujuk sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama masing-masing mengenai layanan kesehatan.
3.2. BPMIGAS menyetujui atau menolak usulan rujukan tersebut setelah mempertimbangkan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh tim yang ditunjuk untuk itu (Dewan Medik).
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
Pada dasarnya dapat disediakan layanan berobat ke luar negeri sesuai dengan ketentuan masing-masing KKKS seperti yang tercantum dalam PP/PKB.4.1. Setiap pengiriman pasien ke luar negeri perlu mendapat persetujuan dari BPMIGAS.4.2. KKKS mengajukan permohonan dengan mengirim Assistance Requisition Sheet (ARS)
kepada Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS yang selanjutnya meminta Dewan Medik untuk bersidang.
4.3. Riwayat dan status terakhir pasien juga dikirimkan kepada Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS sebagai bahan sidang.
4.4. Dewan Medik menyiapkan rekomendasi.4.5. Persetujuan diberikan oleh Kepala Dinas PTK & HI BPMIGAS dengan membubuhkan
tanda tangan pada formulir ARS ataupun melalui surat.4.6. Dalam situasi gawat darurat yang perlu penanganan lebih lanjut karena mengancam
jiwa pekerja, KKKS dapat merujuk langsung ke luar negeri dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa dan akses kelayanan pengobatan tanpa meminta persetujuan BPMIGAS terlebih dahulu. KKKS harus melaporkan pengiriman tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam.
V. REFERENSI
5.1. Undang Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan.5.2. Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.3. Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.4. Undang-Undang 1/1970 mengenai Keselamatan Kerja.5.5. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:76migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:76 3/19/2009 3:51:09 PM3/19/2009 3:51:09 PM
77
TA
TA
CA
RA
AD
MIN
IST
RA
SI R
UJ
UK
AN
PA
SIE
N K
E L
UA
R N
EG
ER
I
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN
PASIEN KE LUAR NEGERI
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
5.6. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5.7. Permenaker No. Per 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.5.8. Kontrak Kerja Sama (PSC).5.9. Work Program & Budget (WP&B).
VI. LAMPIRAN
6.1. Assistance Requisition Sheet (ARS) Lampiran 1.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:77migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:77 3/19/2009 3:51:10 PM3/19/2009 3:51:10 PM
78
TA
TA
CA
RA
AD
MIN
IST
RA
SI R
UJ
UK
AN
PA
SIE
N K
E L
UA
R N
EG
ER
I
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI RUJUKAN
PASIEN KE LUAR NEGERI
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
Lampiran 1
ASSISTANCE REQUEST SHEET
From : To : No. ARS/HPR/V/2004Date :
Details of Assistance Required :
Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mengirim istri dari karyawan kami, Sdr/i ……(nama karyawan/i dan nama pasien)………
Adapun permohonan ini atas rekomendasi dari .....(nama dokter)…… untuk berobat ke rumah sakit .....(nama rumah sakit yang dituju)…..
Perlu kami jelaskan bahwa pasien tersebut diatas di diagnosa menderita penyakit ……(diagnosa penyakit)………… sejak tahun …………….. dan telah dirawat beberapa kali di Rumah Sakit yang ada di Indonesia, tanpa ada tanda–tanda penyembuhan penyakitnya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sangat mengharapkan persetujuan dari Bapak.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Requested : (Nama KKKS) Signature : ………………… Name : ………………... Function : ………………... Charge To : ………………...
To Be Completed by BPMIGAS
Date of Completion or delivery Special Remark :
Signature : …………………………..Name : …………………………..Function : …………………………..Charge To : …………………………..
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:78migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:78 3/19/2009 3:51:10 PM3/19/2009 3:51:10 PM
79
TA
TA
CA
RA
AD
MIN
IST
RA
SI P
EM
ER
IKS
AA
N K
ES
EH
ATA
N P
EK
ER
JA FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN
KESEHATAN PEKERJA
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
I. UMUM
1.1. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu cara melakukan pengawasan derajat kesehatan pekerja berkaitan dengan lingkungan kerjanya, dilakukan untuk memperoleh dan menjaga tenaga kerja agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi, terlindung dari bahaya kerja sehingga tidak membahayakan dirinya, rekan sekerja di sekitar dan lingkungan.
1.2. Hasil pemeriksaan kesehatan mencerminkan pelaksanaan program kesehatan kerja secara umum.
II. TUJUAN
2.1. Untuk menjamin KKKS melaksanakan program pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari Program Kesehatan Kerja, fungsi BPMIGAS selaku pengawas dan koordinator dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PP 42/2002.
2.2. Sebagai sarana dalam memperoleh dan mengumpulkan data di bidang kesehatan kerja yang dapat digunakan sebagai evaluasi, menyusun standar serta perbaikan pelaksanaan program.
2.3. Untuk memonitor tingkat kesehatan kerja di seluruh KKKS secara umum.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menyusun dan menetapkan Program Pemeriksaan Kesehatan termasuk antara lain jadwal dan jenis pemeriksaan serta sumber daya pemeriksa sesuai dengan anggaran yang tersedia namun tetap memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan.
3.2. BPMIGAS melaksanakan pengawasan, meminta laporan maupun data untuk keperluan evaluasi, penyusunan standar serta penetapan kebijakan.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Menyusun pedoman dan rencana kerja untuk pelaksanaan setiap jenis Pemeriksaan Kesehatan yang dilaporkan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.2. Secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan Pemeriksaan kesehatan sesuai dengan formulir yang sudah ditetapkan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.3. Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala di perusahaan kontraktor dengan cara bekerja sama dengan fungsi lain yang terkait.
4.4. Bentuk dan cara pelaporan ditetapkan terpisah yang dituangkan dalam pedoman teknis mengenai pencatatan dan pelaporan.
4.5. Tata Cara Pemeriksaan Berkala dilakukan sebagai berikut :4.5.1. Pemeriksaan kesehatan calon pekerja
• Dilakukan atas permintaan dari Bagian Sumber Daya Manusia.• Keputusan memenuhi atau tidak memenuhi syarat kesehatan seorang
calon pekerja merupakan rekomendasi bagi Manajemen dalam menentukan diterimanya calon tersebut untuk menjadi pekerja.
4.5.2. Pemeriksaan kesehatan berkala• Dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun untuk semua pekerja.• Hasil pemeriksaan dicatat, dirangkum dan dianalisa.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:79migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:79 3/19/2009 3:51:10 PM3/19/2009 3:51:10 PM
80
TA
TA
CA
RA
AD
MIN
IST
RA
SI P
EM
ER
IKS
AA
N K
ES
EH
ATA
N P
EK
ER
JA FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 11 Mei 2005
PERIHAL : TATA CARA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN
KESEHATAN PEKERJA
Mulai Berlaku Tanggal. : 11 Mei 2005
• Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fi sik beserta kesegaran jasmani, pemeriksaan penunjang, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
• Bila ditemukan kasus penyakit akibat kerja, wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan kepada Dinas PTK & HI BPMIGAS.
4.5.3. Pemeriksaan Kesehatan Berkala Khusus• Sasaran pemeriksaan kesehatan khusus ialah pekerja yang :
- Akan dan masih bekerja maupun setelah bekerja di tempat kerja khusus yang mengandung potensi merugikan kesehatan dan keselamatannya.
- Baru mengalami kecelakaan atau hampir terjadi kecelakaan atau mengalami sakit yang dirawat dalam tempo lebih dari 2 minggu.
- Berumur di atas 40 tahun, tenaga kerja wanita atau tenaga kerja cacat yang bekerja di tempat tertentu yang mengandung potensi merugikan kesehatan dan keselamatannya.
- Mengajukan keluhan atau diduga mengidap gangguan kesehatan berkaitan dengan pekerjaannya.
• Pemerikasaan Kesehatan ini juga dapat dilakukan sebagai hasil daripengamatan petugas pengawas keselamatan dan kesehatan kerja ataupenilaian dari Pusat Bina Hiperkes dan Keselamatan (Depnakertrans)ataupun pendapat umum masyarakat.
V. REFERENSI
5.1. Undang Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan.5.2. Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.3. Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.4. Undang-Undang 1/1970 mengenai Keselamatan Kerja.5.5. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.5.6. Permenaker No. Per 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.5.7. Permenaker No. Per 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.5.8. Kontrak Kerja Sama (PSC). 5.9. Work Program & Budget (WP&B).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:80migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:80 3/19/2009 3:51:10 PM3/19/2009 3:51:10 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
81
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
I. UMUM
1.1. Kebijakan dan program remunerasi di KKKS mengacu pada fi losofi dan strategi bisnis dari masing-masing KKKS dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk pedoman BPMIGAS dan prinsip-prinsip/kaidah remunerasi serta best practices yang berlaku umum terutama di lingkungan industri hulu migas.
1.2. Kebijakan dan program remunerasi KKKS harus dikelola dengan mengacu pada prinsip cost effectiveness, cost effi ciency, keseimbangan internal/eksternal, bersifat accountable, auditable dan menganut azas good governance.
1.3. Kebijakan dan program remunerasi TKI KKKS diatur dalam Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) KKKS yang disusun sesuai Pedoman BPMIGAS. Untuk program remunerasi KKKS yang diatur melalui kebijakan manajemen lainnya di luar PP/PKB KKKS perlu persetujuan khusus BPMIGAS. Persetujuan BPMIGAS akan menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Ketenagakerjaan KKKS dan persetujuan WP&B yang mengacu pada strategi bisnis, kinerja dan kemampuan fi nansial KKKS, serta keseimbangan dan kewajaran tariff market sesuai hasil market survey KKKS BPMIGAS.
1.4. Penyusunan kebijakan dan program remunerasi TKA atau pekerja KKKS secara global mengacu pada:1.4.1. Prinsip-prinsip remunerasi global untuk global employees berdasarkan standar
internasional dan praktek yang berlaku secara umum.1.4.2. Sistem remunerasi yang telah ditetapkan kantor pusat KKKS (corporate/home
company), sebagai bagian dari global expatriate policy.1.4.3. Hasil local market survey KKKS BPMIGAS berdasarkan kebijakan lokal masing-
masing KKKS. 1.4.4. Persetujuan RKA Ketenagakerjaan dan WP&B KKKS oleh BPMIGAS.
Kebijakan dan program remunerasi TKA/global employees yang mengacu pada kebijakan kantor pusat hanya dapat diaplikasikan di KKKS setelah disetujui BPMIGAS dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan kebutuhan operasional dan pencapaian kinerja di KKKS secara proporsional.
II. TUJUAN
2.1. Untuk memberikan acuan bagi KKKS dalam pengelolaan kebijakan dan program remunerasi TKI dan TKA.
2.2. Untuk memberikan acuan penyusunan proposal RKA Ketenagakerjaan KKKS sebagai bagian dari evaluasi persetujuan WP&B KKKS oleh BPMIGAS.
2.3. Untuk memberikan acuan bagi BPMIGAS/instansi terkait lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kebijakan dan program remunerasi KKKS.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menetapkan kebijakan dan program remunerasi untuk pekerjanya dan menyusun proposal anggarannya dalam format RKA Ketenagakerjaan ke BPMIGAS.
3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi persetujuan RKA Ketenagakerjaan KKKS tersebut.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:81migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:81 3/19/2009 3:51:10 PM3/19/2009 3:51:10 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
82
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
3.3. BPMIGAS melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan RKA Ketenagakerjaan KKKS sesuai persetujuan BPMIGAS tersebut.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Penyusunan kebijakan dan program remunerasi TKI:4.1.1. KKKS menyusun kebijakan dan program total remunerasi sesuai dengan
strategi bisnis masing-masing KKKS yang sejalan dengan strategi BPMIGAS dengan mengacu pada: peraturan perundang-undangan, pedoman BPMIGAS, hasil survey remuneration market yang dilakukan secara regular serta prinsip-prinsip dan kaidah sistem remunerasi yang berlaku umum di Industri Hulu Migas. KKKS juga harus mengacu pada komponen total remunerasi TKI di Lampiran 1 Pedoman ini dengan mempertimbangkan kemampuan fi nansial dan kinerja KKKS serta persetujuan WP&B dari BPMIGAS.
4.1.2. Kebijakan dan program remunerasi KKKS yang diatur dalam PP/PKB KKKS dapat dimintakan persetujuan BPMIGAS melalui persetujuan PP/PKB KKKS sesuai pedoman BPMIGAS. Untuk program remunerasi KKKS yang diatur melalui kebijakan manajemen lainnya di luar PP/PKB KKKS harus ada persetujuan khusus BPMIGAS.
4.2. Penyusunan kebijakan dan program remunerasi TKA: 4.2.1. KKKS menyusun kebijakan/program remunerasi TKA dengan memperhatikan
kebijakan kantor pusat (jika ada), dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, hasil local benefi t market survey KKKS yang dilakukan secara regular serta prinsip-prinsip dan kaidah sistem remunerasi yang berlaku umum di Industri Hulu Migas. KKKS juga harus memperhatikan komponen dan tariff remunerasi TKA yang diatur dalam Lampiran 2 Pedoman ini sesuai kemampuan fi nansial dan kinerja KKKS dan persetujuan BPMIGAS.
4.2.2. Remunerasi TKA/pekerja global yang mengacu pada kebijakan kantor pusat hanya dapat diaplikasikan di KKKS (di wilayah kerja Indonesia) setelah disetujui BPMIGAS dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan kebutuhan operasional dan pencapaian kinerja di KKKS (di wilayah kerja Indonesia) secara proporsional.
4.2.3. Program remunerasi TKA/pekerja global yang disusun hanya berdasarkan kebijakan global/kantor pusat KKKS atau yang hanya mengacu pada hasil pencapaian kinerja global/kantor pusat tidak dapat dibebankan ke dalam biaya operasi KKKS. Program remunerasi TKA yang dinyatakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS contohnya seperti: kepemilikan saham secara global, retensi TKA, insentif jangka panjang secara global, penggantian kerugian penjualan rumah/kendaraan TKA dan sebagainya.
4.3. KKKS menyampaikan anggaran/pembiayaan program remunerasi TKI dan TKA tersebut di atas kepada BPMIGAS melalui RKA Ketenagakerjaan tahunan (sesuai Pedoman BPMIGAS) untuk mendapatkan persetujuan dan dijadikan sebagai dasar dalam evaluasi personnel related cost dalam WP&B KKKS.
4.4. KKKS dalam pengajuan usulan baru/perubahan terhadap kebijakan dan program remunerasi, khususnya TKI, ke BPMIGAS harus menyampaikan beberapa data analisa remunerasi terkait antara lain seperti: fi losofi /strategi remunerasi, kajian atas kebijakan
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:82migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:82 3/19/2009 3:51:10 PM3/19/2009 3:51:10 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
83
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
kesetaraan remunerasi internal, posisi kompetitif praktek remunerasi KKKS dalam market reference, total personnel related cost di WP&B/RKA Ketenagakerjaan dan dampak keekonomiannya secara keseluruhan.
4.5. Untuk komponen total remunerasi TKI dan TKA yang dalam Lampiran 1 dan 2 Pedoman ini diatur sebagai komponen yang dapat diberikan hanya pada kondisi dan situasi tertentu, maka perlu dilakukan evaluasi pembahasan yang khusus untuk mendapatkan persetujuan khusus BPMIGAS.
4.6. BPMIGAS dalam melakukan fungsi pengawasannya, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program remunerasi KKKS sesuai ketentuan Pedoman RKA Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan strategi bisnis, kinerja dan kemampuan fi nansial KKKS, serta keseimbangan internal dan eksternal sesuai hasil remuneration market survey KKKS yang dilakukan secara regular. Untuk itu, KKKS harus melengkapi formulir evaluasi hasil survey total remunerasi KKKS pada Lampiran 3 Pedoman ini sebagai salah satu bahan evaluasi BPMIGAS.
4.7. Seluruh kebijakan dan program total remunerasi TKI dan TKA di KKKS harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pedoman ini. Selama masa transisi, untuk keperluan penyesuaian tersebut akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:4.7.1. Kebijakan dan program remunerasi yang diatur di dalam PP/PKB KKKS yang
telah disetujui BPMIGAS dapat terus dilaksanakan oleh KKKS.4.7.2. Program remunerasi yang telah diberlakukan KKKS dan diatur melalui
kebijakan manajemen lainnya di luar PP/PKB KKKS harus dilaporkan dan perlu mendapatkan persetujuan BPMIGAS dengan ketentuan sebagai berikut:a. Bila program remunerasi tersebut sudah diatur dalam Lampiran 1 atau 2
Pedoman ini dan sudah pernah disetujui oleh BPMIGAS sebelumnya, maka program tersebut dapat terus dilaksanakan oleh KKKS dengan menyerahkan dokumen pendukung atas persetujuan program tersebut.
b. Bila program remunerasi tersebut sudah diatur dalam Lampiran 1 atau 2 Pedoman ini namun penerapannya belum pernah ada persetujuan BPMIGAS sebelumnya, maka keberlangsungan penerapan program tersebut dapat diteruskan setelah mendapatkan persetujuan BPMIGAS.
c. Bila program remunerasi tersebut tidak diatur dalam Lampiran 1 atau 2 Pedoman ini, atau program remunerasi yang baru sama sekali harus mendapatkan persetujuan BPMIGAS sebelum diterapkan.
4.8. Setiap penyimpangan dari ketentuan Pedoman ini dapat berakibat pembiayaannya tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi KKKS.
4.9. Komponen-komponen dan Tariff Remunerasi pada Lampiran 1 dan 2 Pedoman ini akan dievaluasi secara periodik dan dapat disesuaikan oleh BPMIGAS sejalan dengan perubahan kondisi market, regulasi terkait atau kebijakan BPMIGAS.
V. REFERENSI
5.1. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.2. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.5.4. Kontrak Kerja Sama (PSC).5.5. Work Program & Budget (WP&B).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:83migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:83 3/19/2009 3:51:11 PM3/19/2009 3:51:11 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
84
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
VI. LAMPIRAN
6.1. Lampiran 1 : Komponen & Tariff Remunerasi TKI.6.2. Lampiran 2 : Komponen & Tariff Remunerasi TKA (Local Policies).6.3. Lampiran 3 : Evaluasi RKA Ketenagakerjaan terhadap Hasil Survey Remunerasi.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:84migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:84 3/19/2009 3:51:11 PM3/19/2009 3:51:11 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
85
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 1
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
IND
ON
ES
IA (T
KI)
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
1.
Ko
mp
ensa
si
Kom
pens
asi a
dala
h se
gala
ben
tuk
pem
beria
n da
lam
ben
tuk
tuna
i kep
ada
peke
rja
atas
nila
i pek
erja
an y
ang
tela
h di
laku
kan.
1.
1. U
pah
Pok
ok
Sua
tu b
entu
k im
bala
n da
lam
ben
tuk
cash
ata
s pe
kerja
an y
ang
tela
h di
laku
kan
oleh
pek
erja
. D
asar
pem
beria
n di
kaitk
an d
enga
n ni
lai
peke
rjaan
dal
am s
uatu
pe
rusa
haan
yan
g da
pat
dila
kuka
n m
elal
ui m
ekan
ism
e ev
alua
si p
eker
jaan
. U
pah
peke
rja d
ieva
luas
i se
kali
setia
p ta
hun
angg
aran
ses
uai
deng
an k
ondi
si m
arke
t ko
mpe
titif
anta
r K
KK
S,
tingk
at
infla
si
nasi
onal
, ke
mam
puan
fin
ansi
al/k
iner
ja
prod
uksi
KK
KS
.
Cat
atan
: •
Upa
h P
okok
dan
Kom
pone
n T
unja
ngan
Tet
ap d
apat
dig
abun
g se
baga
i U
pah
Tet
ap d
alam
sis
tem
Upa
h B
ersi
h (C
lean
wag
e).
•
Paj
ak a
tas
peng
hasi
lan
peke
rja (
empl
oyee
inco
me
tax)
mer
upak
an b
agia
n da
ri up
ah d
alam
sis
tem
gro
ss u
p sa
lary
. Paj
ak a
tas
peng
hasi
lan
peke
rja m
erup
akan
ke
waj
iban
pek
erja
, pe
rusa
haan
seb
agai
waj
ib p
ungu
t pa
jak
akan
mem
oton
g up
ah s
ebes
ar k
ewaj
iban
paj
akny
a da
n m
enye
tork
anny
a ke
kas
neg
ara.
Sala
ry
1.
2. P
embe
daan
(P
rem
ium
) Im
bala
n se
lain
upa
h ya
ng d
iber
ikan
kar
ena
adan
ya
addi
tiona
l ha
rdsh
ip y
ang
diha
dapi
pek
erja
.
1.
2.1.
Wak
tu K
erja
Imba
lan
yang
di
berik
an
kare
na
kele
biha
n w
aktu
ke
rja
atau
se
lam
a be
kerja
di
jadw
al y
ang
tidak
nor
mal
. C
onto
h:
Tun
jang
an
Ove
rtim
e, K
ompe
nsas
iK
eleb
ihan
Ja
m
Ker
ja,
Long
hou
r co
mpe
nsat
ion,
Tun
jang
an S
hift,
Day
-off
com
pens
atio
n.
Bene
fit
1.
2.2.
Lok
asi K
erja
Im
bala
n ya
ng d
iber
ikan
seh
ubun
gan
deng
an t
ingk
at k
esul
itan
kerja
(ha
rdsh
ip)
yang
dik
aitk
an d
enga
n te
mpa
t ker
ja /
dom
isili
pek
erja
. C
onto
h: T
unja
ngan
Dae
rah,
Fie
ld M
issi
on A
llow
ance
, Fi
eld
Rot
atio
n A
llow
ance
, T
unja
ngan
Offs
hore
, Lo
catio
n R
elat
ed A
llow
ance
, R
emot
e A
llow
ance
, R
emot
e O
ffsho
re
Allo
wan
ce,
Site
A
llow
ance
, Tr
ansf
er
Ince
ntiv
e,
Pha
se
Dow
n Al
low
ance
/Tra
nsiti
on A
llow
ance
.
Cat
atan
: K
ompe
nsas
i in
i be
rsifa
t tid
ak
teta
p,
hany
a di
berik
an
saat
pe
kerja
be
rtug
as
di
loka
si
ters
ebut
da
n ak
an
ditin
jau
BP
MIG
AS
/KK
KS
ter
kait
seca
ra
perio
dik
(dap
at b
erku
rang
/hila
ng s
ejal
an d
enga
n be
rkur
angn
ya h
ards
hip
sepe
rti
peni
ngka
tan
fasi
litas
um
um d
an s
osia
l di l
okas
i ter
sebu
t).
Bene
fit
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:85migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:85 3/19/2009 3:51:11 PM3/19/2009 3:51:11 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
86
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LAM
PIR
AN
1. K
OM
PON
EN &
TA
RIF
REM
UN
ERA
SI T
ENA
GA
KER
JA IN
DO
NES
IA (T
KI)
NO
. K
OM
PON
EN
DEF
INIS
I W
P&B
RK
A
KET
ERA
NG
AN
SA
L/B
EN/O
THER
1.
2.3.
Kel
angk
aan
Kea
hlia
n
Imba
lan
yang
di
berik
an
untu
k pe
kerja
de
ngan
ke
ahlia
n te
rtent
u ya
ng
sulit
di
pero
leh
di p
asar
tena
ga k
erja
dan
san
gat d
ibut
uhka
n ol
eh p
erus
ahaa
n. C
onto
h:
Rete
ntio
n Pl
an, T
unja
ngan
Pro
fesi
.
Cat
atan
: Pem
beria
n be
nefit
ini h
anya
pad
a ko
ndis
i ter
tent
u da
n pe
rlu p
erse
tuju
an
khus
us B
PM
IGA
S.
Biay
a pr
ogra
m s
igni
ng b
onus
unt
uk m
erek
rut
peke
rja d
ari
KK
KS
lain
tida
k da
pat d
ibeb
anka
n ke
dal
am b
iaya
ope
rasi
KK
KS
. Bila
unt
uk c
alon
pe
kerja
dar
i lua
r K
KKS
, dap
at d
iusu
lkan
KK
KS
unt
uk d
ibeb
anka
n ke
dal
am b
iaya
op
eras
inya
.
Bene
fit
1.
1. T
unja
ngan
S
uatu
ben
tuk
imba
lan
dala
m b
entu
k ca
sh s
ebag
ai t
amba
han
atas
upa
h po
kok
yang
dib
erik
an p
erus
ahaa
n.
Cat
atan
: D
alam
hal
kom
pone
n tu
njan
gan
teta
p su
dah
mas
uk d
alam
upa
h, m
aka
dapa
t dig
unak
an s
iste
m u
pah
bers
ih (c
lean
wage
).
1.
1.1.
TH
RK
Imba
lan
yang
ber
kaita
n de
ngan
har
i ra
ya k
eaga
maa
n ya
ng d
iber
ikan
ses
uai
deng
an k
eten
tuan
nor
mat
if.
Sala
ry
1.
1.2.
Tun
jang
an P
eraw
atan
R
umah
Im
bala
n be
rkai
tan
deng
an b
antu
an p
eraw
atan
rum
ah.
Tunj
anga
n in
i tid
ak d
apat
di
berik
an b
ila p
eker
ja m
enem
pati
fasi
litas
per
umah
an d
ari
peru
saha
an (
tidak
bo
leh
doub
le-b
enef
its).
Cat
atan
: D
alam
hal
kom
pone
n tu
njan
gan
teta
p su
dah
mas
uk d
alam
upa
h, m
aka
dapa
t dig
unak
an s
iste
m u
pah
bers
ih (c
lean
wage
).
Sala
ry
1.
1.3.
Tun
jang
an T
rans
porta
si
Imba
lan
berk
aita
n de
ngan
ban
tuan
bia
ya tr
ansp
orta
si p
eker
ja. T
unja
ngan
ini t
idak
da
pat
dibe
rikan
bi
la
peke
rja
men
dapa
tkan
fa
silit
as
kend
araa
n di
nas
dari
peru
saha
an (t
idak
bol
eh d
oubl
e-be
nefit
s).
Cat
atan
: D
alam
hal
kom
pone
n tu
njan
gan
teta
p su
dah
mas
uk d
alam
upa
h, m
aka
dapa
t dig
unak
an s
iste
m u
pah
bers
ih (c
lean
wage
).
Sala
ry
1.
1.4.
Tun
jang
an J
abat
an
Imba
lan
berk
aita
n de
ngan
jaba
tan
atau
gol
onga
n te
rtent
u.
Con
toh:
Tun
jang
an S
taff,
Tun
jang
an N
on S
taff,
Act
ing
Allo
wanc
e.
Sala
ry
1.
1.5.
Tun
jang
an K
emah
alan
Im
bala
n te
rkai
t den
gan
kena
ikan
bia
ya h
idup
di s
uatu
loka
si te
rtent
u.
Con
toh:
Tun
jang
an C
OLA
(Cos
t of L
iving
Allo
wanc
e).
Sala
ry
1.
1.6.
Tun
jang
an C
uti
Imba
lan
terk
ait d
enga
n ba
ntua
n un
tuk
men
ikm
ati i
stira
hat t
ahun
an.
Con
toh:
Vac
atio
n Al
lowa
nce.
Sa
lary
1.3
.1.T
HR
K
1.3
.2.T
un
jan
ga
n P
era
wa
tan
Ru
ma
h
1.3
.3.T
un
jan
ga
n T
ran
spo
rta
si
1.3
.Tu
nja
ng
an
1.3
.4.T
un
jan
ga
n J
ab
ata
n
1.3
.5.T
un
jan
ga
n K
em
ah
ala
n
1.3
.6.T
un
jan
ga
n C
uti
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:86migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:86 3/19/2009 3:51:12 PM3/19/2009 3:51:12 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
87
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LAM
PIR
AN
1. K
OM
PON
EN &
TA
RIF
REM
UN
ERA
SI T
ENA
GA
KER
JA IN
DO
NES
IA (T
KI)
NO
. K
OM
PON
EN
DEF
INIS
I W
P&B
RK
A
KET
ERA
NG
AN
SA
L/B
EN/O
THER
1.
3.7.
Tun
jang
an H
aria
n Im
bala
n ya
ng d
iber
ikan
kep
ada
peke
rja s
elam
a m
elak
ukan
per
jala
nan
dina
s, s
aat
inte
rim
leav
e at
au
saat
tin
ggal
se
men
tara
di
ak
omod
asi
sem
enta
ra
saat
pe
min
daha
n at
au s
aat p
engo
bata
n.
Con
toh:
Dai
ly Al
lowa
nce,
Per
Die
m A
llowa
nce
Sala
ry
1.
1. V
ariab
le Pa
y K
ompe
nsas
i ya
ng d
ikai
tkan
den
gan
kine
rja p
eker
ja b
erda
sark
an p
enca
paia
n ta
rget
ter
tent
u. P
embe
rian
dapa
t di
berik
an l
angs
ung
atau
tid
ak l
angs
ung
(non
-di
rect
cas
h) d
enga
n si
klus
pem
baya
ran
terte
ntu.
1.
1.1.
Ins
entif
Kin
erja
(P
erfo
rman
ce In
cent
ive)
Ada
lah
bent
uk k
ompe
nsas
i ata
s da
sar
kine
rja in
divi
du, t
im d
an/a
tau
peru
saha
an
deng
an p
enca
paia
n su
atu
targ
et t
erte
ntu
yang
tel
ah d
iteta
pkan
seb
elum
nya.
In
sent
if ju
ga d
apat
dib
erik
an d
alam
rang
ka m
endo
rong
kin
erja
indi
vidu
/tim
den
gan
mem
berik
an a
pres
iasi
khu
sus
dal
am b
entu
k ca
sh/n
on-c
ash
untu
k m
engh
arga
i pe
ncap
aian
tar
get
kine
rja d
alam
sua
tu p
roye
k pe
nuga
san
atau
per
ilaku
(go
odbe
havio
r) pe
kerja
KK
KS
yang
tida
k be
rtent
anga
n de
ngan
stra
tegi
BPM
IGA
S.
Con
toh:
Var
iabl
e Pa
y Pr
ogra
m,
Indi
vidua
l Co
mpe
nsat
ion
Prog
ram
, In
divid
ual
Perfo
rman
ce B
onus
, Saf
ety
Rewa
rds
Bene
fit
2.
Bene
fits
Bene
fits
atau
kes
ejah
tera
an a
dala
h im
bala
n ta
mba
han
yang
ber
tuju
an u
ntuk
m
elin
dung
i sta
ndar
hid
up p
eker
ja d
an k
elua
rga
atas
res
iko
yang
dih
adap
i dal
am
men
jala
nkan
tuga
s.
2.
1. N
orm
atif
(Man
dato
ry)
Pro
gram
ke
seja
hter
aan
sesu
ai
kete
ntua
n no
rmat
if da
n di
waj
ibka
n un
tuk
dila
ksan
akan
ole
h pe
rusa
haan
. Con
toh:
Jam
sost
ek.
Bene
fit
2.
2. K
esej
ahte
raan
P
rogr
am K
KKS
unt
uk m
emba
ntu
pem
enuh
an k
ebut
uhan
jasm
ani/
roha
ni p
eker
ja,
baik
di d
alam
mau
pun
di lu
ar h
ubun
gan
kerja
, ya
ng s
ecar
a la
ngsu
ng a
tau
tidak
la
ngsu
ng d
apat
mem
perti
nggi
pro
dukt
ivita
s ke
rja d
alam
lin
gkun
gan
kerja
yan
g am
an d
an s
ehat
.
2.
2.1.
Fas
ilita
s K
eseh
atan
P
rogr
am k
esej
ahte
raan
dal
am b
entu
k fa
silit
as k
eseh
atan
. C
onto
h: P
emer
iksa
an K
eseh
atan
, A
sura
nsi
Kes
ehat
an,
Fasi
litas
RS
ata
u K
linik
P
engo
bata
n/P
eraw
atan
Kes
ehat
an,
Trav
el In
sura
nce
untu
k pe
rjala
nan
dina
s ke
lu
ar n
eger
i.
Bene
fit
2.
2.2.
Fas
ilita
s P
erum
ahan
P
rogr
am k
esej
ahte
raan
men
yang
kut
tem
pat
tingg
al p
eker
ja,
baik
dal
am b
entu
k fa
silit
as k
ompl
eks
rum
ah d
inas
ata
u ba
ntua
n la
inny
a.
Con
toh:
Rum
ah D
inas
Per
usah
aan,
Hou
sing
Own
ersh
ip Pl
an (
HOP)
, R
umah
/ A
partm
ent S
ewa.
Bene
fit
1.4.
Var
iabl
e P
ay
1.4.
1.In
sent
if K
iner
ja(P
erfo
rman
ce I
ncen
tive)
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:87migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:87 3/19/2009 3:51:13 PM3/19/2009 3:51:13 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
88
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
Cat
atan
: •
HO
P d
iber
ikan
kep
ada
TK
I se
suai
den
gan
kem
ampu
an f
inan
sial
dan
per
atur
an
inte
rnal
di m
asin
g-m
asin
g K
KK
S d
enga
n pe
ndan
aan
dari
KK
KS
/kan
tor
korp
orat
da
n di
perh
itung
kan
seba
gai
piut
ang
kepa
da
peke
rja
sehi
ngga
tid
ak
mem
peng
aruh
i be
ban
biay
a op
eras
i da
lam
W
P&
B
KK
KS
. H
OP
de
ngan
pe
ndan
aan
dari
Ban
k tid
ak b
oleh
men
imbu
lkan
dam
pak
biay
a da
lam
WP
&B
K
KK
S (
biay
a pe
rban
kan
tidak
men
jadi
beb
an b
iaya
ope
rasi
KK
KS
). •
Fas
ilita
s pe
rum
ahan
bag
i T
KI
leve
l ek
seku
tif h
anya
dap
at d
iber
ikan
den
gan
pers
etuj
uan
khus
us B
PM
IGA
S.
2.
2.3.
Fas
ilita
s K
enda
raan
D
inas
P
rogr
am
kese
jaht
eraa
n m
enya
ngku
t ke
ndar
aan
peke
rja,
baik
da
lam
be
ntuk
fa
silit
as
mob
il op
eras
iona
l/mob
il di
nas
atau
ba
ntua
n la
inny
a,
term
asuk
bi
aya
oper
asio
nal &
adm
inis
tras
inya
. C
onto
h: K
enda
raan
din
as p
erus
ahaa
n
Cat
atan
: •
Pem
beba
nan
biay
a se
wa
mob
il di
nas
peru
saha
an
hany
a un
tuk
kepe
rluan
op
eras
iona
l/din
as d
an d
iber
ikan
han
ya b
agi
TK
I le
vel
man
ajer
ial
(seo
rang
TK
I tid
ak b
oleh
lebi
h da
ri 1
unit
mob
il) s
esua
i den
gan
pera
tura
n in
tern
al d
i mas
ing-
mas
ing
KK
KS
den
gan
bata
san
seba
gai b
erik
ut:
Ben
efit
Man
ager
ial (
Mgr
/Sr.
Mgr
) D
irect
Rep
ort
Top
Exe
cutiv
e
(VP
/Sr.V
P)
Top
Exe
cutiv
e (C
ount
ry
Mgr
/ Pre
side
nt)
Max
. US
$ 2.
500
per
tahu
n
Max
. US
$ 3.
000
per
tahu
n
Max
. US
$ 3.
500
per
tahu
n
2.
2.4.
Kep
emili
kan
Ken
dara
an
Pro
gram
ke
seja
hter
aan
men
yang
kut
kepe
mili
kan
kend
araa
n pe
kerja
ya
ng
dibe
rikan
den
gan
pers
yara
tan
tert
entu
unt
uk t
ujua
n tr
ansp
orta
si d
inas
. C
onto
h:
Car
Ow
ners
hip
Plan
(CO
P)
Cat
atan
: Pro
gram
CO
P m
erup
akan
ben
efit
yan
g m
emer
luka
n pe
rset
ujua
n kh
usus
B
PM
IGA
S.
CO
P d
iber
ikan
han
ya s
ekal
i kep
ada
TK
I khu
sus
leve
l man
ajer
ial.
CO
P
dibe
rikan
ses
uai
deng
an k
emam
puan
fin
ansi
al d
an p
erat
uran
int
erna
l di
mas
ing-
mas
ing
KK
KS
den
gan
pend
anaa
n da
ri K
KK
S/
kant
or k
orpo
rat
dan
dipe
rhitu
ngka
n se
baga
i pi
utan
g ke
pada
pe
kerja
se
hing
ga
tidak
m
empe
ngar
uhi
beba
n bi
aya
oper
asi
dala
m W
P&
B K
KK
S.
CO
P d
enga
n pe
ndan
aan
dari
Ban
k tid
ak b
oleh
m
enim
bulk
an d
ampa
k bi
aya
dala
m W
P&
B K
KK
S (
biay
a pe
rban
kan
tidak
men
jadi
be
ban
biay
a op
eras
i KK
KS
).
Ben
efit
LAM
PIR
AN
1. K
OM
PON
EN &
TA
RIF
REM
UN
ERA
SI T
ENA
GA
KER
JA IN
DO
NES
IA (T
KI)
Ben
efi t
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:88migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:88 3/19/2009 3:51:14 PM3/19/2009 3:51:14 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
89
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LAM
PIR
AN
1. K
OM
PON
EN &
TA
RIF
REM
UN
ERA
SI T
ENA
GA
KER
JA IN
DO
NES
IA (T
KI)
NO
. K
OM
PON
EN
DEF
INIS
I W
P&B
RK
A
KET
ERA
NG
AN
SA
L/B
EN/O
THER
2.
2.
Pro
gram
Pen
siun
/ Fu
ndin
g
Pes
ango
n P
rogr
am k
esej
ahte
raan
ter
kait
PH
K at
au u
sia
pens
iun
yang
dan
anya
dih
impu
n sa
at p
eker
ja a
ktif
dan
man
faat
nya
diam
bil s
etel
ah p
eker
ja P
HK
mem
asuk
i mas
a pe
nsiu
n.
2.
3.1.
Pro
gram
Pen
siun
M
anfa
at P
asti
(Def
ined
Be
nefit
)
Pro
gram
pe
nsiu
n m
anfa
at
past
i ba
ik
yang
di
baya
rkan
pa
da
saat
pe
kerja
m
emas
uki
usia
pen
siun
(pa
y as
you
go)
ata
u ya
ng d
i-acc
rue
oleh
per
usah
aan
untu
k pr
ogra
m p
esan
gon
(sev
eran
ce fu
ndin
g)
Con
toh:
PA
P, P
esan
gon,
End
owm
ent,
DP
PK,
Cat
atan
: Pem
bent
ukan
Yay
asan
ole
h KK
KS u
ntuk
men
guru
si d
ana
pens
iun
tidak
di
perb
oleh
kan.
Fun
ding
pes
ango
n/P
AP
/dan
a pe
nsiu
n K
KK
S p
erlu
per
setu
juan
kh
usus
BP
MIG
AS
Bene
fit
2.
3.2.
Pro
gram
Pen
siun
Iura
n Pa
sti (
Defin
ed
Cont
ribut
ion)
Pro
gram
pen
siun
kon
tribu
si t
etap
mer
upak
an p
rogr
am p
ensi
un y
ang
dibe
rikan
de
ngan
met
ode
pem
upuk
an d
ana
mel
alui
pre
mi d
an h
asil
inve
stas
inya
. B
esar
an
man
faat
pe
nsiu
n ak
an
terg
antu
ng
sepe
nuhn
ya
dari
hasi
l pe
mup
ukan
da
na
ters
ebut
. Con
toh:
DP
LK, S
avin
g Pl
an.
Cat
atan
: P
embe
ntuk
an
DP
LK/p
enca
dang
an
dana
sa
ving
plan
K
KK
S
perlu
pe
rset
ujua
n kh
usus
BP
MIG
AS.
Bene
fit
2.
3.3.
Pro
gram
Kes
ehat
an
Pen
siun
P
rogr
am k
eseh
atan
yan
g m
anfa
atny
a da
pat
diam
bil
sete
lah
peke
rja m
emas
uki
mas
a pu
rna
kary
a. C
onto
h: D
akes
pen.
C
atat
an: P
embe
ntuk
anny
a pe
rlu p
erse
tuju
an k
husu
s B
PM
IGA
S
Bene
fit
2.
4. H
ari T
idak
Ker
ja Y
ang
Dib
ayar
W
aktu
yan
g di
berik
an u
ntuk
tida
k be
kerja
den
gan
imba
lan.
C
onto
h:
Har
i-har
i cu
ti/sa
kit
dan
seba
gain
ya
seba
gaim
ana
dite
ntuk
an
dala
m
pera
tura
n no
rmat
if at
au d
alam
PP
/PK
B m
asin
g-m
asin
g K
KK
S �
Bene
fit
2.
5.A
sura
nsi J
iwa/
Kec
elak
aan
Pro
gram
A
sura
nsi
yang
m
elin
dung
i pe
kerja
da
ri ris
iko
kehi
lang
an
jiwa
dan
kece
laka
an s
elam
a m
enja
di p
eker
ja d
i per
usah
aan.
C
onto
h: A
sura
nsi
Jiw
a da
n K
ecel
akaa
n, p
engh
apus
an s
isa
huta
ng b
ila p
eker
ja
men
ingg
al d
unia
ata
u ca
cat t
etap
kar
ena
kece
laka
an k
erja
.
Bene
fit
3.
Kes
eim
bang
an a
ntar
a pe
kerja
an
dan
kehi
dupa
n pr
ibad
i (W
ork-
Life
Ba
lanc
e)
Ban
tuan
fas
ilita
s da
n ke
mud
ahan
dar
i pe
rusa
haan
unt
uk m
emba
ntu
peke
rja
men
capa
i ke
suks
esan
dan
kes
eim
bang
an a
ntar
a pe
kerja
an d
enga
n ke
hidu
pan
prib
adin
ya.
3.
1. F
leks
ibili
tas
peng
atur
an te
mpa
t &
wak
tu k
erja
P
enga
tura
n w
aktu
da
n te
mpa
t ke
rja
oleh
pe
rusa
haan
un
tuk
mem
perm
udah
pe
kerja
dal
am m
enye
lesa
ikan
pek
erja
anny
a.
Bene
fit
Con
toh:
Fle
xi Ti
me,
9/8
0 (J
umat
libu
r set
iap
dua
min
ggu
seka
li)
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:89migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:89 3/19/2009 3:51:15 PM3/19/2009 3:51:15 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
90
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 1
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
IND
ON
ES
IA (
TK
I)
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
3.
2.K
egia
tan
Kea
gam
aan,
O
lahr
aga
& S
eni B
uday
a B
antu
an u
ntuk
men
fasi
litas
i pe
kerja
aga
r te
rcap
ai t
ingk
at k
eseh
atan
fis
ik d
an
men
tal y
ang
dipe
rluka
n m
emot
ivas
i ker
ja d
alam
ling
kung
an k
erja
yan
g am
an d
an
seha
t. C
onto
h:
• P
erin
gata
n ha
ri ra
ya k
eaga
maa
n, b
antu
an b
iaya
ON
H
• K
egia
tan
empl
oyee
rel
atio
ns s
eper
ti ac
ara
kese
nian
/bud
aya
untu
k m
emen
uhi
wor
k lif
e ba
lanc
e: s
ilatu
rahm
i pek
erja
& k
elua
rgan
ya,
• K
egia
tan
olah
raga
, pem
elih
araa
n ke
seha
tan,
•
Kea
nggo
taan
klu
b ol
ahra
ga,
• M
embe
rshi
p cl
ub e
xecu
tive
dibe
rikan
seb
agai
ben
efit
untu
k pi
mpi
nan
KK
KS
(P
resi
dent
/Dire
ktur
/GM
da
n V
P/M
anag
er
atau
ya
ng
1 tin
gkat
di
ba
wah
pi
mpi
nan
tert
ingg
i) de
ngan
bat
asan
tarif
bia
ya p
erta
hun
seba
gai b
erik
ut:
• To
p E
xecu
tive
(Cou
ntry
Mgr
/ GM
/ Pre
side
nt)
Max
. US
$ 2.
000
per
tahu
n •
Dire
ct R
epor
t Top
Exe
cutiv
e (V
P/M
anag
er)
Max
. US
$ 1.
500
per
tahu
n
Ben
efit
3.
3.P
endi
dika
n A
nak
Pek
erja
da
lam
Kon
disi
Khu
sus
Ban
tuan
unt
uk k
elua
rga
peke
rja s
ehub
unga
n de
ngan
pen
didi
kan
anak
pek
erja
da
lam
ko
ndis
i te
rten
tu.
Con
toh:
O
rpha
nage
S
chol
arsh
ips,
A
uthi
sm,
Spe
ech
Ther
aphy
.
Ben
efit/
Oth
er
4.
Pro
gra
m d
an/a
tau
Ban
tuan
P
eng
emb
ang
an d
an P
enin
gka
tan
K
arir
Pro
gram
dan
/ata
u B
antu
an b
iaya
pen
didi
kan
peke
rja (
term
asuk
yan
g at
as i
nisi
atif
send
iri)
untu
k m
enin
gkat
kan
kom
pete
nsi/p
enge
mba
ngan
diri
pek
erja
yan
g be
rsan
gkut
an.
4.
1. P
endi
dika
n/P
elat
ihan
(Le
arni
ng
Opp
ortu
nity
) P
rogr
am p
elat
ihan
/pen
didi
kan
untu
k m
enem
puh
jenj
ang
lebi
h tin
ggi
Con
toh:
Edu
catio
n A
ssis
tant
Pro
gram
, Tra
inin
g A
broa
d.
Ben
efit/
Oth
er
4.
2. P
rogr
am P
enge
mba
ngan
Lai
n P
rogr
am u
ntuk
per
cepa
tan
kom
pete
nsi/p
enin
gkat
an k
arir
peke
rja.
Con
toh:
Coa
chin
g/ M
ento
ring,
Inte
rnat
iona
l Ass
ignm
ent,
Sec
ondm
ent/
Tran
sfer
/ R
eloc
atio
n.
Ben
efit/
Oth
er
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:90migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:90 3/19/2009 3:51:16 PM3/19/2009 3:51:16 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
91
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 2
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
(TK
A)
– LO
CA
L PO
LIC
IES
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
1.
Up
ah
U
pah
Sua
tu b
entu
k im
bala
n da
lam
ben
tuk
cash
ata
s pe
kerja
an y
ang
dila
kuka
n ol
eh
TK
A.
Das
ar p
embe
rian
dika
itkan
den
gan
nila
i pe
kerja
an s
esua
i de
ngan
kon
disi
m
arke
t kom
petit
if da
n ke
mam
puan
fina
nsia
l/kin
erja
pro
duks
i KK
KS
. Cat
atan
:
• A
ngga
ran
Sal
ary
&
Ben
efit
TK
A
haru
s m
enga
cu
pers
etuj
uan
WP
&B
da
ri B
PM
IGA
S
• P
ajak
ata
s pe
ngha
sila
n T
KA
(em
ploy
ee i
ncom
e ta
x) m
erup
akan
bag
ian
dari
upah
TK
A d
alam
sis
tem
gro
ss u
p sa
lary
. P
enye
tara
an k
ewaj
iban
paj
ak T
KA
(T
ax
Equ
aliz
atio
n/ H
ypot
etic
al T
ax)
dila
kuka
n un
tuk
men
jam
in p
rinsi
p tid
ak
mer
ugik
an T
KA
yan
g di
tuga
skan
kel
uar
hom
e co
untry
ata
s re
gula
si p
erpa
jaka
n di
hos
t cou
ntry
. P
erus
ahaa
n se
baga
i waj
ib p
ungu
t pa
jak
akan
mem
oton
g U
pah
TK
A s
ebes
ar k
ewaj
iban
paj
akny
a da
n m
enye
tork
anny
a ke
kas
neg
ara.
Sal
ary
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
2.
Tun
jan
gan
2.
1. S
ehub
unga
n de
ngan
per
beda
an lo
kasi
ker
ja (
nega
ra)
2.
1.1.
Tun
jang
an E
kspa
tria
si
(Ass
ignm
ent/
Exp
atria
tion
Pre
miu
m)
jang
ka p
ende
k/pa
njan
g se
baga
i kom
pens
asi a
tas:
•
Pen
ugas
an k
e lo
kasi
ker
ja d
enga
n ko
ndis
i ke
rja y
ang
sulit
ata
u si
tuas
i tid
ak
aman
. •
Kom
pens
asi a
tas
perb
edaa
n st
anda
r bi
aya
hidu
p an
tara
hom
e co
untry
den
gan
host
cou
ntry
yan
g bi
aya
hidu
pnya
lebi
h tin
ggi.
Cat
atan
:
1. B
esar
an ta
rif (
pros
enta
se te
rten
tu d
ari u
pah
TK
A)
dite
ntuk
an B
PM
IGA
S.
2. P
embe
rian
kom
pens
asi
hany
a p
ada
kon
disi
tert
entu
dan
per
lu p
erse
tuju
an
k
husu
s B
PM
IGA
S s
erta
dap
at d
itinj
au k
emba
li se
cara
per
iodi
k.
3. M
enge
nai k
ompe
nsas
i ya
ng te
rkai
t den
gan
CO
LA, G
oods
& S
ervi
ces,
Cos
t of
L
ivin
g &
Ser
vice
s, b
esar
an ta
rif a
cuan
ada
lah
0%-2
0% x
upa
h T
KA
.
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
2.
2. S
ehub
unga
n de
ngan
jadw
al k
erja
2.
2.1.
Tun
jang
an K
erja
Rot
asi
(Rot
ator
Pre
miu
m)
Tun
jang
an y
ang
dibe
rikan
seb
agai
kom
pens
asi a
tas
kerja
rot
asi.
Cat
atan
: P
embe
rian
kom
pens
asi
hany
a pa
da
kond
isi
tert
entu
. D
apat
di
perh
itung
kan
ke
dala
m
kom
pone
n A
ssig
nmen
t/Exp
atria
tion
Pre
miu
m (
dala
m
upah
cle
anw
age)
seh
ingg
a R
otat
or P
rem
ium
tida
k di
berik
an la
gi
Ben
efit
Hom
e &
Hos
t C
ount
ry P
olic
y
Tun
jang
an b
agi
TK
A y
ang
bert
ugas
ke
Indo
nesi
a (m
elak
ukan
eks
patr
iasi
) un
tuk
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:91migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:91 3/19/2009 3:51:17 PM3/19/2009 3:51:17 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
92
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 2
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
(T
KA
) –
LOC
AL
POLI
CIE
S
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
3.
Pem
bay
aran
Ber
das
arka
n K
iner
ja (
Varia
ble
Pay)
3.
1.
Inse
ntif
Kin
erja
(Var
iabl
e C
ash
Ince
ntiv
e)
Pro
gram
in
sent
if be
rupa
pe
mba
yara
n ca
sh
yang
be
sarn
ya
berv
aria
si
sesu
ai
deng
an
kine
rja
peru
saha
an
dan
indi
vidu
be
rdas
arka
n ta
rget
ya
ng
suda
h di
teta
pkan
seb
elum
nya
yang
sej
alan
den
gan
targ
et/s
trat
egi B
PM
IGA
S.
Cat
atan
: •
Han
ya d
iber
ikan
bila
men
ggun
akan
acu
an p
enca
paia
n ki
nerja
indi
vidu
TK
A,
tim
atau
per
usah
aan
di w
ilaya
h ke
rja I
ndon
esia
. P
emba
gian
pro
fit/
inse
ntif
atas
pe
ncap
aian
ki
nerja
ko
rpor
at/b
isni
s di
lu
ar
wila
yah
Indo
nesi
a tid
ak
dapa
t di
beba
nkan
seb
agai
bia
ya o
pera
si K
KK
S.
• P
rogr
am
inse
ntif
hany
a da
pat
dibe
rikan
pa
da
kond
isi
khus
us
deng
an
pers
etuj
uan
khus
us B
PM
IGA
S
Ben
efit
Hom
e &
Hos
t C
ount
ry P
olic
y
4.
Ban
tuan
& F
asili
tas
Kes
ejah
tera
an (B
enef
it &
Per
quis
ite)
4.
1. B
enef
it ya
ng d
iwaj
ibka
n ol
eh P
emer
inta
h (H
ome
and/
or H
ost C
ount
ry)
4.
1.1.
Jam
inan
Sos
ial d
an/
atau
Jam
inan
K
eseh
atan
Jam
inan
sos
ial
dan/
atau
Jam
inan
Kes
ehat
an y
ang
diha
rusk
an s
ecar
a no
rmat
if ol
eh p
emer
inta
h di
hom
e/ho
st c
ount
ry.
Ben
efit
Hom
e &
Hos
t C
ount
ry P
olic
y
4.
2. P
rote
ksi K
eseh
atan
, Kem
atia
n, C
acat
Tet
ap
4.
2.1.
Asu
rans
i ata
u Ja
min
an
Kes
ehat
an
Jam
inan
kes
ehat
an d
an r
awat
ina
p un
tuk
TK
A d
an k
elua
rgan
ya s
elam
a m
asa
penu
gasa
n at
au p
rem
i ata
s as
uran
si k
eseh
atan
raw
at ja
lan
dan
raw
at in
ap. D
apat
di
tera
pkan
ket
entu
an h
ost c
ount
ry s
yste
m d
enga
n ba
tasa
n ha
nya
dibe
rikan
dal
am
bent
uk p
emba
yara
n pr
emi a
sura
nsi
Cat
atan
:
• R
ujuk
an p
asie
n T
KA
unt
uk p
engo
bata
n ke
lua
r ne
geri
men
gacu
ke
Ped
oman
B
PM
IGA
S (
Ped
oman
Ruj
ukan
Pas
ien
ke L
uar
Neg
eri).
•
Bes
aran
mak
sim
um U
S$
3,50
0 /o
rang
/tah
un
Ben
efit
Hom
e &
Hos
t C
ount
ry P
olic
y
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:92migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:92 3/19/2009 3:51:18 PM3/19/2009 3:51:18 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
93
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 2
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
(TK
A)
– LO
CA
L PO
LIC
IES
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
4.
2.2.
Asu
rans
i Jiw
a, K
emat
ian,
C
acat
(D
eath
, Dis
abilit
y In
sura
nce)
Pre
mi p
erlin
dung
an a
sura
nsi j
iwa,
kem
atia
n da
n ca
cat t
etap
ata
u pr
ogra
m p
rote
ksi
khus
us
lain
nya
sela
ma
penu
gasa
n.
Dap
at
dite
rapk
an
kete
ntua
n ho
st c
ount
ry
syst
em d
enga
n ba
tasa
n:
• di
berik
an h
anya
dal
am b
entu
k pe
mba
yara
n pr
emi a
sura
nsi d
i Ind
ones
ia s
etah
un
seka
li da
n ha
nya
untu
k T
KA
saj
a •
perlu
pe
rset
ujua
n kh
usus
B
PM
IGA
S
deng
an
pem
bata
san
besa
r sa
ntun
an
sesu
ai ta
rif a
cuan
(pe
r or
ang
& p
er ta
hun)
seb
agai
ber
ikut
:
Pro
fess
iona
l (S
peci
alis
t)
Man
ager
ial/
S
r. Pr
ofes
sion
al
(Mgr
/Sr.M
gr)
Dire
ct R
epor
t To
p E
xecu
tive
(VP
/Sr.V
P)
Top
Exe
cutiv
e (C
ount
ry M
gr/
Pre
side
nt)
Max
. US
$ 1,
250
Max
. US
$ 1,
500
Max
. US
$ 1,
750
Max
. US
$ 2,
000
4.
2.3.
Pem
erik
saan
Kes
ehat
an
(Med
ical
Che
ckup
) P
emer
iksa
an k
eseh
atan
bag
i T
KA
seb
elum
dim
ulai
nya
penu
gasa
n di
Ind
ones
ia
dan
pem
erik
saan
kes
ehat
an s
ecar
a be
rkal
a ba
gi T
KA
dan
kel
uarg
anya
sel
ama
penu
gasa
n di
Indo
nesi
a.
Ben
efit
Hom
e &
Hos
t
C
ount
ry P
olic
y
4.
3. P
ensi
un
4.
3.1.
Pro
gram
Pen
siun
M
anfa
at P
asti
(Def
ined
B
enef
it)
Kon
trib
usi
pens
iun
untu
k pr
ogra
m p
ensi
un m
anfa
at p
asti
pro
pors
iona
l se
lam
a pe
nuga
san
di In
done
sia
B
enef
it H
ome
Cou
ntry
P
olic
y
4.
3.2.
Pro
gram
Pen
siun
Iura
n P
asti
(Def
ined
C
ontri
butio
n/Sa
ving
)
Kon
trib
usi
pens
iun
untu
k pr
ogra
m
pens
iun
iura
n pa
sti
sela
ma
penu
gasa
n di
In
done
sia
deng
an k
eten
tuan
iura
n te
rseb
ut d
i lak
ukan
sel
ama
yang
ber
sang
kuta
n be
kerja
di
In
done
sia
(men
erus
kan
kebi
jaka
n ho
me)
. T
idak
di
perk
enan
kan
mem
buat
pro
gram
yan
g ba
ru.
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
3.3.
Pes
ango
n (S
ever
ance
P
aym
ent )
P
emba
yara
n “s
ever
ance
” bag
i TK
A y
ang
dipu
tusk
an h
ubun
gan
kerja
nya
di K
KK
S
jika
dibe
bank
an p
ada
biay
a op
eras
i di
perh
itung
kan
seca
ra p
rora
ta s
esua
i m
asa
kerja
di K
KK
S
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
Ben
efi t
Hom
e &
Hou
seC
ount
ry P
olic
y
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:93migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:93 3/21/2009 9:39:39 AM3/21/2009 9:39:39 AM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
94
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 2
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
(TK
A)
– LO
CA
L PO
LIC
IES
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
4.
4. B
antu
an u
ntuk
pen
yesu
aian
/ada
ptas
i bud
aya
dan
baha
sa
4.
4.1.
Pel
ajar
an B
ahas
a/
Bud
aya
Indo
nesi
a (C
ultu
ral T
rain
ing)
Ban
tuan
pro
fesi
onal
unt
uk T
KA
dan
kel
uarg
anya
unt
uk b
elaj
ar b
ahas
a In
done
sia,
m
emah
ami
trad
isi
dan
kebi
asaa
n se
hari-
hari
buda
ya
Indo
nesi
a.
D
iber
ikan
ba
ntua
n se
besa
r bi
aya
sesu
nggu
hnya
&
se
waj
arny
a (a
ctua
l &
re
ason
able
m
embe
rshi
p &
tuiti
on fe
es)
bagi
TK
A d
an k
elua
rgan
ya.
Cat
atan
: U
ntuk
pel
ajar
an k
ebud
ayaa
n no
n-In
done
sia
men
jadi
tan
ggun
gan
prib
adi
TK
A d
an ti
dak
dapa
t dib
eban
kan
seba
gai b
iaya
ope
rasi
KK
KS
.
Ben
efit
Hom
e P
olic
y &
Hos
t A
rran
gem
ent
4.
5. B
enef
it un
tuk
Kel
uarg
a
4.
5.1.
Tun
jang
an Is
tri/S
uam
i (S
pous
e A
llow
ance
) T
unja
ngan
ya
ng
dibe
rikan
ke
pada
Is
tri/S
uam
i ya
ng
men
dam
ping
i T
KA
sa
at
penu
gasa
n di
Ind
ones
ia d
alam
kon
disi
Ist
ri/S
uam
i m
enin
ggal
kan
peke
rjaan
di
hom
e co
untry
den
gan
tarif
acu
an U
S $
0 -
10,0
00 p
er ta
hun.
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
5.2.
Ban
tuan
Sek
olah
Ana
k
(Chi
ldre
n E
duca
tion)
B
antu
an b
iaya
pen
didi
kan
atau
fas
ilita
s se
kola
h ba
gi a
nak
TK
A y
ang
ditu
gask
an
di I
ndon
esia
. D
iber
ikan
ban
tuan
seb
esar
act
ual
& r
easo
nabl
e jo
inin
g &
ann
ual
tuiti
on f
ees
nam
un t
idak
leb
ih d
ari
US
$ 5,
000
per
anak
per
bul
an d
enga
n us
ia
mak
sim
um 1
8 ta
hun
(ata
u G
rade
12)
. D
apat
dite
rapk
an k
eten
tuan
hom
e co
untry
sy
stem
den
gan
host
cou
ntry
arr
ange
men
t.
Pol
icy
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
4.
5.3.
Ban
tuan
Pis
ah K
elua
rga
(Fam
ily V
isit)
B
antu
an b
iaya
tike
t pes
awat
unt
uk k
elua
rga
(istr
i/sua
mi/a
nak)
yan
g di
tingg
alka
n di
ho
me
coun
try m
aksi
mal
2 k
ali d
alam
set
ahun
den
gan
kete
ntua
n T
KA
tida
k pu
lang
(t
idak
m
elak
sana
kan
cuti/
di
luar
ke
dina
san)
se
suai
de
ngan
pe
ratu
ran
yang
be
rlaku
di
mas
ing-
mas
ing
KK
KS
. D
itera
pkan
ket
entu
an h
ome
coun
try s
yste
m
deng
an h
ost c
ount
ry a
rrang
emen
t.
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
6. B
antu
an u
ntuk
pem
inda
han
(mov
ing/
relo
catio
n as
sist
ance
)
4.
6.1.
Ban
tuan
Bia
ya P
inda
h F
asili
tas/
bant
uan
pem
inda
han
TK
A
yang
di
tuga
skan
ke
In
done
sia
atau
pu
lang
/rep
atria
si (
acco
mod
atio
n &
trav
el c
ost f
or m
ob/d
emob
) B
enef
it
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
6.2.
Tun
jang
an B
iaya
R
elok
asi
Tun
jang
an
yang
di
berik
an
satu
ka
li ke
pada
T
KA
un
tuk
men
utup
bi
aya-
biay
a se
hubu
ngan
den
gan
dite
riman
ya p
enug
asan
di I
ndon
esia
B
enef
it
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
6.3.
Ban
tuan
Pen
girim
an
B
aran
g B
antu
an p
engi
riman
per
leng
kapa
n ru
mah
tan
gga
dan
bara
ng p
ribad
i T
KA
dan
ke
luar
gany
a se
besa
r bi
aya
airfr
eigh
t/sea
freig
ht
sesu
nggu
hnya
ya
ng
waj
ar,
term
asuk
as
uran
si
keru
saka
n.
Dite
rapk
an
kete
ntua
n ho
me
coun
try
syst
em
deng
an h
ost c
ount
ry a
rrang
emen
t. C
atat
an :
Dib
erik
an h
anya
1 k
ali s
aat T
KA
per
tam
a ka
li tu
gas
ke In
done
sia
Ben
efit
H
ome
Cou
ntry
P
olic
y
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:94migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:94 3/19/2009 3:51:19 PM3/19/2009 3:51:19 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
95
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 2
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
(T
KA
) –
LOC
AL
POLI
CIE
S
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
4.
6.4.
Bia
ya T
rans
isi
Pem
baya
ran
biay
a ya
ng t
imbu
l se
hubu
ngan
den
gan
penu
gasa
n da
n re
patr
iasi
te
rmas
uk b
iaya
per
jala
nan,
ako
mod
asi,
sela
ma
mas
a tr
ansi
si (
pre-
assi
gnm
ent
atau
rep
atria
si).
Dite
rapk
an k
eten
tuan
hom
e co
untry
sys
tem
den
gan
host
cou
ntry
ar
rang
emen
t.
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
7. B
antu
an F
asili
tas
Per
umah
an &
Per
awat
an R
umah
TK
A
4.
7.1.
Fas
ilita
s P
erum
ahan
, P
erab
otan
, Util
ites
dan
P
eraw
atan
Rum
ah
Fas
ilita
s pe
rum
ahan
dan
per
abot
an r
umah
tan
gga
stan
dar
atau
ban
tuan
bia
ya
peny
ewaa
n ru
mah
T
KA
(fu
ll fu
rnis
hed)
, bi
aya
utilit
ies
dan
pera
wat
an
rum
ah
sela
ma
mas
a pe
nuga
san.
Cat
atan
: •
Apa
bila
T
KA
m
enem
pati
fasi
litas
pe
rum
ahan
pe
rusa
haan
, up
ahny
a ak
an
dipo
tong
(ho
usin
g de
duct
ion
& u
tilite
s de
duct
ion)
ses
uai
tarif
ya
ng b
erla
ku d
i K
KK
S.
• D
itera
pkan
ket
entu
an h
ome
coun
try s
yste
m d
enga
n ho
st c
ount
ry a
rran
gem
ent.
• D
apat
dib
erik
an n
ett a
llow
ance
yan
g bi
ayan
ya s
udah
men
caku
p:
− se
wa
peru
mah
an/a
part
emen
(t
erm
asuk
fu
rnitu
r st
anda
r da
n as
uran
si
keba
kara
n st
anda
r),
− st
anda
rd u
tiliti
es (
listr
ik, g
as, a
ir, t
elep
on, k
eber
siha
n &
kea
man
an)
− st
anda
rd h
ousi
ng m
aint
enan
ce
• B
ila
ada
biay
a la
in
sepe
rti:
biay
a in
tern
et,
tele
visi
ka
bel,
biay
a ja
sa
kons
ulta
n/pe
rant
ara
peny
ewaa
n ru
mah
, bi
aya
pena
mba
han
fasi
litas
di
luar
st
anda
r (r
enov
asi,
tam
bah
daya
list
rik, t
aman
, ko
lam
ren
ang,
gen
set,
dsb.
) tid
ak
dapa
t dip
erhi
tung
kan
seba
gai b
iaya
ope
rasi
KK
KS
Pro
fess
iona
l (S
peci
alis
t)
Man
ager
ial/
Sr.
Prof
essi
onal
(M
gr/S
r.Mgr
)
Dire
ct R
epor
t To
p E
xecu
tive
(VP
/Sr.V
P)
Top
Exe
cutiv
e (C
ount
ry M
gr/
Pre
side
nt)
Max
. US
$ 3,
500
per
bula
n M
ax. U
S$
4,50
0 pe
r bu
lan
Max
. US
$ 5,
500
per
bula
n M
ax. U
S$
6,00
0 pe
r bu
lan
Hom
e C
ount
ryP
olic
yB
enefi
t
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:95migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:95 3/21/2009 9:39:49 AM3/21/2009 9:39:49 AM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
96
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
4.
8. T
rans
port
asi
4.
8.1.
Ken
dara
an m
obil
dina
s
Fas
ilita
s ke
ndar
aan
dina
s T
KA
dap
at d
iber
ikan
mak
sim
al 1
ken
dara
an (
suda
h te
rmas
uk u
ntuk
kel
uarg
anya
) se
lam
a be
rtug
as d
i Ind
ones
ia.
Fas
ilita
s m
obil
rent
al
dari
peru
saha
an t
erm
asuk
bia
ya o
pera
sion
al &
adm
inis
tras
inya
den
gan
acua
n to
tal b
iaya
sew
a bu
lana
n se
besa
r:
Pro
fess
iona
l (S
peci
alis
t)
Man
ager
ial/
Sr.
Prof
essi
onal
(M
gr/S
r.Mgr
)
Dire
ct R
epor
t To
p E
xecu
tive
(VP
/Sr.V
P)
Top
Exe
cutiv
e (C
ount
ry M
gr/
Pres
iden
t)
Max
. US
$ 2.
000
Max
. US
$ 2.
500
Max
. US
$ 3.
000
Max
. US
$ 3.
500
4.
9.H
ari I
stira
hat d
an T
unja
ngan
nya
4.
9.1.
Har
i ist
iraha
t unt
uk
pula
ng k
e ho
me
coun
try
atau
unt
uk c
uti b
erlib
ur
(ann
ual l
eave
)
Har
i ist
iraha
t ya
ng d
iber
ikan
kep
ada
TK
A d
an k
elua
rgan
ya y
ang
ikut
ke
Indo
nesi
a se
lam
a pe
nuga
san
untu
k pu
lang
ke
hom
e co
untry
at
au c
uti
berli
bur
deng
an
term
asuk
bia
ya p
erja
lana
nnya
. D
apat
dite
rapk
an k
eten
tuan
hom
e co
untry
sys
tem
un
tuk
cuti
tahu
nan
deng
an b
atas
an:
• M
aksi
mal
1 k
ali p
er ta
hunn
ya.
• H
ari-h
ari
cuti
yang
tid
ak d
iam
bil
akan
han
gus
dan
tidak
dap
at d
iaku
mul
asi
(no
carr
y ov
er)
& ti
dak
dapa
t diu
angk
an (n
o ca
sh o
ut)
• D
iber
ikan
ber
upa
dire
ct r
oute
-
retu
rn t
icke
ts a
tau
uang
pen
ggan
tian
tiket
pe
saw
at T
KA
dan
kel
uarg
anya
den
gan
kela
s se
suai
ket
entu
an d
i KK
KS
. •
Har
i cut
i dis
esua
ikan
den
gan
pera
tura
n ya
ng b
erla
ku d
i KK
KS
.
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
9.2.
Har
i ist
iraha
t unt
uk
k
ondi
si d
arur
at
Har
i is
tirah
at y
ang
dibe
rikan
kep
ada
TK
A u
ntuk
per
gi k
e te
mpa
t ya
ng a
man
se
lam
a si
tuas
i be
rbah
aya,
tid
ak a
man
mau
pun
terja
di k
onfli
k,
deng
an t
erm
asuk
bi
aya
perja
lana
nnya
. B
enef
it
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
9.3
.Har
i ist
iraha
t dal
am h
al
ada
mus
ibah
(co
mpa
ssio
-na
te le
ave)
Har
i ist
iraha
t yan
g di
berik
an k
epad
a T
KA
unt
uk p
ulan
g ke
hom
e co
untry
saa
t ada
ke
luar
ga y
ang
terk
ena
mus
ibah
(em
erge
ncy
leav
e, s
ick
leav
e, o
rang
tua/
kelu
arga
T
KA
men
ingg
al a
tau
saki
t ker
as, p
ater
nity
leav
e, d
sb.)
, te
rmas
uk d
enga
n bi
aya
perja
lana
nnya
. Dite
rapk
an h
ome
coun
try s
yste
m.
Ben
efit
H
ome
Cou
ntry
P
olic
y
Ben
efi t
Hom
e C
ount
ryP
olic
y
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:96migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:96 3/21/2009 9:39:57 AM3/21/2009 9:39:57 AM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
97
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 2
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
(TK
A)
– LO
CA
L PO
LIC
IES
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
4.
10. K
eang
gota
an A
sosi
asi P
rofe
si d
an O
lah
Rag
a
4.
10.1
. Kea
nggo
taan
Aso
sias
i
P
rofe
ssio
nal
Kea
nggo
taan
TK
A t
erka
it de
ngan
pos
isi/j
abat
an s
esua
i ko
mpe
tens
i pr
ofes
inya
de
ngan
ke
tent
uan
TK
A
ters
ebut
m
elak
ukan
sh
arin
g kn
owle
dge
kepa
da
TK
I. D
iber
ikan
han
ya 1
kal
i pe
r ta
hun
dan
hany
a un
tuk
TK
A (
biay
a ke
angg
otaa
n su
ami/i
stri/
anak
TK
A t
idak
dap
at d
ibeb
anka
n ke
dal
am b
iaya
ope
rasi
KK
KS
). D
apat
di
tera
pkan
ke
tent
uan
Hom
e C
ount
ry
Sys
tem
de
ngan
H
ost
Cou
ntry
A
rran
gem
ent.
Ben
efit
Hom
e C
ount
ry
Pol
icy
4.
10.2
. K
eang
gota
an O
lah
Rag
a K
eang
gota
an
olah
ra
ga
untu
k T
KA
da
n ke
luar
gany
a (s
elam
a be
lum
di
perh
itung
kan
dala
m C
&S/C
OLA
dan
tid
ak b
oleh
dou
ble
bene
fit)
yang
dib
erik
an
hany
a 1
kali
per
tahu
n. D
itera
pkan
Hom
e C
ount
ry S
yste
m d
enga
n H
ost
Cou
ntry
A
rran
gem
ent.
Pro
fess
iona
l (S
peci
alis
t)
Man
ager
ial/
Sr.
Prof
essi
onal
(M
gr/S
r.Mgr
)
Dire
ct R
epor
t To
p Ex
ecut
ive
(VP
/Sr.V
P)
Top
Exec
utiv
e (C
ount
ry M
gr/
Pres
iden
t)
Max
. US
$ 1,
250
per
tahu
n M
ax. U
S$
1,50
0 pe
r ta
hun
Max
. US
$ 1,
750
per
tahu
n M
ax. U
S$
2,00
0 pe
r ta
hun
4.
11. B
antu
an p
engu
rusa
n iji
n ke
rja d
an k
eper
luan
Imig
rasi
4.
11.1
. B
antu
an Im
igra
si d
an
Vis
a B
antu
an a
dmin
istr
asi
dan
huku
m u
ntuk
TK
A d
alam
hal
men
dapa
tkan
ijin
ker
ja,
sert
a ke
perlu
an i
mig
rasi
lai
nnya
unt
uk T
KA
dan
kel
uarg
anya
. D
iber
ikan
ban
tuan
se
besa
r bi
aya
perij
inan
se
sung
guhn
ya
yang
w
ajar
m
enca
kup
TK
A
dan
kelu
arga
nya
(ana
k da
n is
tri/s
uam
i)
Cat
atan
: D
itera
pkan
hos
t cou
ntry
sys
tem
, seh
ingg
a T
KA
mem
baya
r pa
jak
sesu
ai k
eten
tuan
di
Indo
nesi
a
Ben
efit
H
ome
Cou
ntry
P
olic
y &
Hos
t C
ount
ry P
olic
y
4.
12. L
ain-
lain
seh
ubun
gan
deng
an k
eper
luan
ope
rasi
onal
4.
12.1
.Tun
jang
an h
aria
n T
unja
ngan
yan
g di
berik
an k
epad
a T
KA
dan
kel
uarg
a se
lam
a in
terim
leav
e at
au
saat
tin
ggal
sem
enta
ra d
i ho
tel
(pad
a sa
at p
emin
daha
n -
sebe
lum
men
dapa
tkan
te
mpa
t tin
ggal
per
man
en)
sela
ma
mak
sim
al 3
bul
an (
fixed
am
ount
) se
suai
tar
if H
ome
coun
try.
Ben
efit
H
ome
Cou
ntry
P
olic
y
Ben
efi t
Hom
e C
ount
ryP
olic
y
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:97migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:97 3/21/2009 9:40:06 AM3/21/2009 9:40:06 AM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
98
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 2
. KO
MP
ON
EN
& T
AR
IF R
EM
UN
ER
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
(TK
A)
– LO
CA
L PO
LIC
IES
NO
. K
OM
PO
NE
N
DE
FIN
ISI
WP
&B
RK
A
KE
TE
RA
NG
AN
S
AL
/BE
N/O
TH
ER
4.
12.2
. T
unja
ngan
pe
ngob
atan
T
unja
ngan
ya
ng
berik
an
saat
m
enja
lani
pe
ngob
atan
se
suai
ke
tent
uan
yang
di
berla
kuka
n un
tuk
TK
I. B
enef
it
Hos
t Cou
ntry
Pol
icy
4.
12.3
. F
asili
tas
Ker
ja (
HP
, La
ptop
, Cop
orat
e C
ard
Fas
ilita
s ke
rja b
agi T
KA
sel
ama
penu
gasa
n / t
erka
it de
ngan
pek
erja
an/ k
edin
asan
. D
apat
di
tera
pkan
ke
tent
uan
Hom
e C
ount
ry
Sys
tem
de
ngan
H
ost
Cou
ntry
A
rran
gem
ent.
Ben
efit
H
ome
Cou
ntry
P
olic
y
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:98migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:98 3/19/2009 3:51:22 PM3/19/2009 3:51:22 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
99
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LAM
PIR
AN 3
. EVA
LUAS
I RK
A K
ETEN
AGAK
ERJA
AN
TER
HAD
AP H
ASIL
SU
RVE
Y R
EMU
NER
ASI
3. A
. N
atio
nal E
mpl
oyee
s Pl
anni
ng R
ate
(Con
toh
Form
ulir)
R
EMU
NER
ATIO
N IT
EMS
Leve
l Pe
kerja
Den
gan
Hak
Lem
bur
Leve
l Pe
kerja
Tan
pa
Hak
Lem
bur
Leve
l Pek
erja
M
anaj
eria
l Le
vel P
impi
nan
Ekse
kutif
Ju
mla
h To
tal
Hea
dcou
nt
SALA
RY-
in U
SD (a
nnua
lized
) 1.
…
……
……
…
2.
……
……
……
3.
…
……
……
…
4.
……
……
……
5.
…
……
……
…
Tota
l Sal
arie
s
Mar
ket B
ench
mar
k Ra
nge*
TU
NJA
NG
AN L
APA
NG
AN
BEN
EFIT
- in
USD
(ann
ualiz
ed)
To
tal B
enef
its
To
tal S
alar
ies
+ B
enef
its
Tota
l Cos
t (Sa
larie
s +
Ben
efits
) x H
eadc
ount
O
THER
PER
SON
NEL
CO
ST- i
n U
SD (a
nnua
lized
) Di l
uar P
erso
nnel
co
st d
alam
WP&
B (S
undr
ies)
1.
…
……
……
…
2.
……
……
……
3.
…
……
……
…
4.
……
……
……
5.
…
……
……
…
Tota
l Oth
er P
erso
nnel
Cos
t G
rand
Tot
al P
erso
nnel
Cos
t *
besa
ran
tarif
acu
an d
apat
ber
ubah
sesu
ai h
asil
mark
et su
rvey
tahu
nan.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:99migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:99 3/19/2009 3:51:23 PM3/19/2009 3:51:23 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : TOTAL REMUNERASI
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
100
TO
TA
L R
EM
UN
ER
AS
I
LA
MP
IRA
N 3
. E
VA
LU
AS
I R
KA
KE
TE
NA
GA
KE
RJ
AA
N T
ER
HA
DA
P H
AS
IL S
UR
VE
Y R
EM
UN
ER
AS
I
3.B
. E
xpatr
iate
Em
plo
yees P
lan
nin
g R
ate
(C
on
toh
Fo
rmu
lir)
R
EM
UN
ER
AT
ION
ITE
MS
Pro
fessio
nal
(Sp
ecia
list)
M
an
ag
eri
al
(Mg
r/S
r.M
gr)
Dir
ect
Rep
ort
T
op
Execu
tive
(VP
/Sr.
VP
)
To
p E
xecu
tive
(Co
un
try M
gr/
P
resid
en
t)
To
tal
Head
co
un
t
SA
LA
RY
- in
US
D (
annualiz
ed)
1.
……
……
……
2.
……
……
……
3.
……
……
……
4.
……
……
……
5.
……
……
……
To
tal S
ala
ries
BE
NE
FIT
- in
US
D (
annualiz
ed)
T
ota
l B
en
efi
ts
T
ota
l S
ala
ries
+ B
en
efi
ts
T
ota
l C
ost
(Sala
ries +
Ben
efi
ts)
x H
ead
cou
nt
O
TH
ER
PE
RS
ON
NE
L C
OS
T-
in U
SD
(annualiz
ed)
1.
……
……
……
2.
……
……
……
3.
……
……
……
4.
……
……
……
5.
……
……
……
T
ota
l Oth
er
Pers
on
nel
Co
st
Gra
nd
To
tal P
ers
on
nel C
ost
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:100migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:100 3/19/2009 3:51:24 PM3/19/2009 3:51:24 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA
INDONESIA
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
101
CR
OS
S P
OS
TIN
G T
EN
AG
A K
ER
JA
IN
DO
NE
SIA
I. UMUM
1.1. Dalam rangka mengoptimalkan dan pengembangan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan KKKS, maka sebagai salah satu solusi untuk menjawab kelangkaan tenaga kerja dalam bidang usaha hulu migas di Indonesia dilakukan melalui program Cross Posting.
1.2. Program Cross Posting dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja KKKS bahwa BPMIGAS berkewajiban membantu menyediakan personil yang berasal dari sumber-sumber dalam kontrol BPMIGAS apabila personil tersebut tidak tersedia maka BPMIGAS akan mengadakan dari sumber-sumber lainnya.
1.3. Pengertian:1.3.1 Cross-Posting (CP) di lingkungan KKKS adalah menempatkan pekerja dari
satu KKKS ke KKKS lainya dan dari KKKS ke BPMIGAS atau sebaliknya dalam jangka waktu tertentu.
1.3.2 Unit Asal adalah KKKS atau BPMIGAS yang mengirimkan pekerjanya untuk dapat diperbantukan ke KKKS lain atau BPMIGAS.
1.3.3 Unit Penerima adalah KKKS atau BPMIGAS yang menerima Pekerja Perbantuan dari KKKS lain atau BPMIGAS.
1.3.4 Pekerja Perbantuan adalah pekerja dari Unit Asal yang diperbantukan ke Unit Penerima.
II. TUJUAN
2.1. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terhadap pelaksanaan operasional dari Unit Penerima dengan mengisi kekosongan posisi-posisi tenaga profesional sesuai dengan bidangnya.
2.2. Untuk menjaga keseimbangan operasi KKKS/BPMIGAS melalui penyediaan dan perbantuan tenaga kerja.
2.3. Untuk dapat mempercepat pengembangan kompetensi dan penguasaan teknologi migas oleh tenaga kerja nasional dengan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia secara optimal dalam rangka pengembangan wilayah operasi.
2.4. Untuk dapat memberi kesempatan pengembangan karir bagi pekerja potensial dan mengakomodasi kebutuhan KKKS/BPMIGAS terhadap kebutuhan tenaga kerja di bidang usaha hulu migas baik tenaga kerja yang berpengalaman maupun belum berpengalaman.
III. KEWENANGAN
3.1. BPMIGAS memberikan masukan untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik.
3.2. Peserta CP (unit asal maupun unit penerima) melakukan evaluasi dan memutuskan kesepakatan pelaksanaan perbantuan pekerja.
3.3. Unit Penerima dan Unit Asal bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan CP, untuk kemudian dilaporkan kepada BPMIGAS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:101migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:101 3/19/2009 3:51:24 PM3/19/2009 3:51:24 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA
INDONESIA
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
102
CR
OS
S P
OS
TIN
G T
EN
AG
A K
ER
JA
IN
DO
NE
SIA
IV. PENGATURAN/BATASAN
4.1. Unit Penerima dapat melakukan rotasi dan mutasi Pekerja Perbantuan didalam Unit Penerima dan wajib menginformasikan kepada unit Asal.
4.2. Unit Penerima memiliki hak untuk mengembalikan Pekerja Perbantuan atas dasar kesepakatan dengan Unit Asal dan kemudian disampaikan kepada BPMIGAS.
4.3. Pekerja yang akan diperbantukan minimum telah memiliki pengalaman kerja di Unit Asal dengan penilaian kinerja minimal di atas skala tengah pada penilaian kinerja unit Penerima.
4.4. Pekerja Perbantuan tunduk kepada perjanjian kerahasiaan dan tata tertib/tata kerja di Unit Penerima.
4.5. Unit Penerima wajib memberikan pelatihan dan pengembangan kepada Pekerja Perbantuan sesuai dengan program rencana pengembangan Pekerja Perbantuan.
4.6. Program Cross Posting ini berlaku dengan jangka waktu penugasan yang didasarkan pada kebutuhan proyek minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
4.7. Pekerja yang diperbantukan dalam mekanisme CP harus kembali ke Unit Asal setelah masa CP berakhir.
V. PETUNJUK/PELAKSANAAN
5.1. Pertukaran pekerja antar Unit Asal dan Unit Penerima diatur sebagai berikut:5.1.1. Peserta CP berkoordinasi dengan KKKS atau BPMIGAS untuk mendapatkan
informasi mengenai kebutuhan/peluang CP.5.1.2. Setiap KKKS/BPMIGAS dapat mengajukan pekerjanya untuk dapat diikutsertakan
dalam program CP dengan menyampaikan kepada BPMIGAS untuk dicarikan unit penerima.
5.1.3. Setiap KKKS/BPMIGAS dapat mengajukan posisi yang dapat diisi oleh calon pekerja perbantuan dengan menyampaikan kepada BPMIGAS untuk di carikan calon pekerja perbantuan.
5.1.4. Rencana CP untuk unit asal disampaikan kepada BPMIGAS dengan mencantumkan:a. Nama, kualifi kasi dan posisi pekerja.b. Tujuan dan manfaat CP.c. Jangka waktu CP.d. Administrasi remunerasi.e. Program kerja untuk pekerja perbantuan.
5.1.5. Rencana CP untuk unit penerima disampaikan kepada BPMIGAS dengan mencantumkan:a. Kualifi kasi posisi yang diperlukan.b. Tujuan dan manfaat CP.c. Jangka waktu CP.d. Administrasi remunerasi.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:102migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:102 3/19/2009 3:51:24 PM3/19/2009 3:51:24 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA
INDONESIA
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
103
CR
OS
S P
OS
TIN
G T
EN
AG
A K
ER
JA
IN
DO
NE
SIA
5.1.6. Remunerasi Pekerja Perbantuan diatur sebagai berikut:a. Prinsipnya upah pekerja perbantuan mengikuti sistim pengupahan pada
Unit Asal, apabila upah Pekerja Perbantuan lebih rendah dibanding dengan standar Unit Penerima, maka selisihnya akan dibebankan kepada Unit Penerima dalam bentuk tunjangan penugasan. Tunjangan ini tidak berlaku atau batal apabila Pekerja Perbantuan dikembalikan ke unit Asal.
b. Apabila upah Pekerja Perbantuan lebih tinggi atau sama dengan dengan standar Unit Penerima, maka tidak perlu dilaksanakan penyesuaian.
c. Penilaian kinerja Pekerja Perbantuan mengikuti sistem di Unit Penerima, selanjutnya dilakukan konversi kedalam sistem penilaian kinerja Unit Asal sebagai dasar administrasi upah (merit increase).
d. Benefi t jangka panjang, mengikuti perhitungan Unit Asal dengan pembebanan pada Unit Penerima kecuali ditetapkan lain oleh kedua belah pihak.
e. Fasilitas kedinasan mengikuti pemberian Unit Penerima kecuali ditetapkan lain oleh kedua belah pihak.
5.1.7. Masa kerja selama menjalani CP tetap diperhitungkan sebagai hubungan kerja di Unit Asal kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak (misal: selama penugasan di Unit Penerima hak ”severance pay” di berikan di Unit Penerima maka masa kerjanya di Unit Asal tidak memperhitungkan periode penugasan di Unit Penerima).
5.1.8. Pekerja Perbantuan yang sedang menjalani program pembinaan CP harus tunduk dan taat kepada peraturan/ketentuan pekerja di Unit Penerima.
5.1.9. Program mentoring untuk Pekerja Perbantuan diserahkan sepenuhnya kepada Unit Penerima.
5.1.10. Unit Asal dapat meminta kembali pekerja perbantuan apabila disepakati kedua belah pihak.
5.1.11. Unit Penerima wajib memberikan laporan tahunan kepada BPMIGAS sehubungan pelaksanaan CP, untuk kemudian dievaluasi lebih lanjut oleh BPMIGAS.
VI. REFERENSI
6.1. Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.6.2. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.6.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.6.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.6.5. Kontrak Kerja Sama pasal 5.3.3 (PSC).6.6. Work Program & Budget (WP&B).
VII. LAMPIRAN
7.1. Cross Posting Bisnis Process (Lampiran 1).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:103migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:103 3/19/2009 3:51:25 PM3/19/2009 3:51:25 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA
INDONESIA
Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
104
CR
OS
S P
OS
TIN
G T
EN
AG
A K
ER
JA
IN
DO
NE
SIA
Lampiran 1
Pihak
1 Identifikasi kebutuhan dan ketersediaan KKKS
2 Hasil identifikasi diserahkan kepada BPMIGAS. KKKS & BPMIGAS
3 Pembahasan kebutuhan dan ketersediaan TK KKKS & BPMIGAS
- penyelarasan kebutuhan dan ketersediaan (job matching) TK
- penetapan rencana program (kerja atau pengembangan )
- kesepakatan tri-partit (unit pengirim, unit penerima & BPMIGAS)
4 Penunjukan pekerja perbantuan oleh komite melalui HR KKKS KKKS
- penandatangan perjanjian (kerahasiaan, syarat & ketentuan, dll)
oleh pekerja perbantuan
5 Implementasi CP KKKS
- Pekerja perbantuan membuat laporan berkala
- Evaluasi kinerja pertengahan program dan/atau akhir program
6 Pelaporan program
- Unit penerima mengajukan laporan tahunan kepada BPMIGAS
-
Cross Posting Business Process
Proses
KKKS, Unit Asal dan BPMIGAS melakukan evaluasi atas pelaksanaan
keseluruhan program CP
KKKS, Unit Asal &
BPMIGAS
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:104migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:104 3/19/2009 3:51:25 PM3/19/2009 3:51:25 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI
KKKS Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
105
RA
NC
AN
GA
N S
TR
UK
TU
R O
RG
AN
ISA
SI K
KK
S
I. UMUM
1.1. Pedoman Rancangan Struktur Organisasi KKKS adalah referensi bagi KKKS dalam penyusunan struktur organisasi di kegiatan usaha hulu migas, dan merupakan alat untuk melaksanakan evaluasi atas pengajuan struktur organisasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja KKKS yang diajukan kepada BPMIGAS dalam bentuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK).
1.2. Pedoman Rancangan Struktur Organisasi KKKS mencakup kaidah-kaidah umum perancangan struktur organisasi dan parameter yang menggambarkan kepentingan BPMIGAS dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Hal ini diperlukan agar KKKS dapat menyusun struktur organisasi secara profesional dan obyektif berdasarkan aktivitas, efektivitas biaya dan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, serta mampu mengakomodasi pengembangan karir Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
II. TUJUAN
2.1. Memberikan arahan dan acuan kepada KKKS untuk merancang/menyusun struktur organisasi dan perencanaan tenaga kerja yang akan diajukan KKKS kepada BPMIGAS.
2.2. Memberikan acuan kepada KKKS untuk menganalisa bentuk struktur organisasi yang tepat sesuai dengan besaran organisasi KKKS dan komitmen operasi yang terdapat di dalam POD dan WP&B untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efi siensi operasi dan penggunaan tenaga kerja.
2.3. Meningkatkan efektivitas pengembangan TKI & efi siensi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di KKKS.
2.4. Menentukan jumlah TKA sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diperlukan dalam organisasi, mengacu pada kategorisasi KKKS.
2.5. Memberikan acuan kepada KKKS dalam penentuan jabatan dan formasi yang terangkum di dalam RPTK yang akan diajukan kepada BPMIGAS.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menyusun struktur organisasi berdasarkan POD, WP&B, Bisnis Proses dan sesuai kebutuhan operasi, yang kemudian diajukan dalam bentuk permohonan bentuk struktur organisasi yang tertuang dalam RPTK untuk dievaluasi dan disetujui oleh BPMIGAS. Apabila KKKS melakukan perubahan terhadap struktur organisasi 3 layer pada top management level, antara lain: President, Sr. Vice President, Vice President, General Manager, Sr Manager, atau setingkat dengan jabatan-jabatan tersebut, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari BPMIGAS. Perubahan yang terjadi pada layer selanjutnya (sampai pada tingkat operasional) hanya perlu diinformasikan kepada BPMIGAS.
3.2. BPMIGAS melakukan evaluasi atas usulan struktur organisasi KKKS yang terangkum di dalam RPTK sesuai dengan POD, WP&B dan Bisnis Proses serta pedoman pengembangan organisasi (terlampir) dan memberikan persetujuan terhadap RPTK tersebut serta menyampaikan kepada instansi terkait jika diperlukan.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:105migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:105 3/19/2009 3:51:25 PM3/19/2009 3:51:25 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI
KKKS Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
106
RA
NC
AN
GA
N S
TR
UK
TU
R O
RG
AN
ISA
SI K
KK
S
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN PERANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan perancangan organisasi KKKS harus memperhatikan aspek-aspek penting sebagai berikut :4.1. Aspek Legalitas dalam penyusunan struktur organisasi, KKKS harus memperhatikan
aspek legalitas hubungan kontrak dengan BPMIGAS, sehingga struktur organisasi yang ada menggambarkan suatu bisnis entity yang secara legal melakukan kerja sama dengan BPMIGAS dalam kerangka kontrak kerja sama.
4.2. Aspek pola penyusunan struktur organisasi di lingkungan KKKS yang tertuang dalam ”Referensi Penyusunan Struktur Organisasi di Lingkungan KKKS”.
V. REFERENSI.
5.1. Undang – undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.2. Undang – undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.3. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.5.4. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.5.5. Kontrak Kerja Sama (PSC).5.6. Work Program & Budget (WP&B).5.7. Kepmenakertrans No. Kep-228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.5.8. Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin
Mempekerjakan Tanaga Kerja Asing.5.9. Penyusunan Struktur Organisasi di Lingkungan KKKS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:106migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:106 3/19/2009 3:51:25 PM3/19/2009 3:51:25 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK
KERJA Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
107
PE
NA
NG
AN
AN
UN
JU
K R
AS
A &
MO
GO
K K
ER
JA
I. UMUM
1.1. Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditi andalan dalam penerimaan devisa negara. Industri Hulu Migas adalah industri yang padat modal dan padat teknologi yang perlu didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional yang mampu menjamin kelancaran pengoperasian industri tersebut dengan optimal, aman dan sesuai persyaratan ketentuan peraturan terkait.
1.2. Jaminan kelancaran operasi industri Migas sangat bergantung dari situasi dan kondisi kerja yang kondusif harmonis antara KKKS, BPMIGAS, Serikat Pekerja (SP) serta lingkungan sosial–ekonomi wilayah sekitar.
1.3. Aktifi tas menyampaikan aspirasi pekerja melalui media unjuk rasa dan mogok kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan hak pekerja yang perlu diatur pelaksanaannya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran operasi industri Migas.
1.4. Pedoman ini merupakan sistem penanganan yang komprehensif dan sinergi antara tuntutan keamanan operasi dan kepentingan pekerja, negara serta KKKS.
II. TUJUAN
2.1. Untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh KKKS dalam menghadapi Unjuk Rasa dan Mogok Kerja.
2.2. Pedoman ini sebagai acuan dalam melaksanakan koordinasi antara Tim SDM KKKS dengan BPMIGAS dan/atau instansi lain yang terkait dalam menghadapi Unjuk Rasa dan Mogok Kerja.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS menyusun strategi dan langkah-langkah dalam menangani rencana Unjuk Rasa & Mogok Kerja di lingkungan operasinya.
3.2. KKKS melaporkan kepada BPMIGAS setiap aktivitas yang terjadi berkaitan dengan rencana Unjuk Rasa & Mogok Kerja.
3.3. BPMIGAS melakukan pengendalian & pengawasan atas pelaksanaan kebijakan KKKS dalam menangani Unjuk Rasa & Mogok Kerja.
3.4. KKKS dan BPMIGAS melakukan koordinasi terhadap instansi terkait, antara lain : Disnaker, Aparat Keamanan (Pamobvitnas), Pemda.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Unjuk rasa & mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja KKKS4.1.1. Tahap Persiapan
Segera setelah perusahaan mengetahui adanya indikasi kuat tentang rencana Unjuk Rasa & Mogok Kerja, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh KKKS adalah sebagai berikut:a. Melakukan koordinasi internal & eksternal dan melakukan persiapan-
persiapan dalam menghadapi rencana Unjuk Rasa dan Mogok Kerja.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:107migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:107 3/19/2009 3:51:25 PM3/19/2009 3:51:25 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK
KERJA Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
108
PE
NA
NG
AN
AN
UN
JU
K R
AS
A &
MO
GO
K K
ER
JA
b. Dalam hal perwakilan Pekerja telah mengeluarkan pernyataan sikapnya/ tuntutannya kepada perusahaan melalui media massa atau kepada instansi pemerintah terkait, perusahaan dapat menyiapkan jawaban kepada perwakilan Pekerja maupun paket informasi klarifi kasi/hak jawab (standby statement) kepada media massa (press release) atau kepada instansi pemerintah terkait. Bila diperlukan, perusahaan dapat koordinasi dengan BPMIGAS dalam menyiapkan surat jawaban tersebut.
c. Membentuk Gugus Tugas (task force) yang terdiri dari fungsi SDM, Sekuriti, Hukum, Humas, Operasi Lapangan dan fungsi terkait lainnya di KKKS sebagai Tim Perunding/Negosiator maupun untuk menyiapkan laporan, menghadapi tuntutan demonstran/pemogok, memproses perselisihan di PHI/PN, maupun menyiapkan upaya-upaya mitigasi selanjutnya. Bila diperlukan, perusahaan dapat koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait di BPMIGAS termasuk didalamnya.
d. Menyusun strategi apabila tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan dengan Perwakilan Pekerja.
e. Mengumumkan kepada pekerja atas rencana unjuk rasa/mogok kerja dan menghimbau seluruh pekerja untuk tetap bekerja seperti biasa.
f. Melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan agar tidak terjadi mogok. Perusahaan dapat meminta bantuan BPMIGAS dalam proses perundingan sebelum melakukan mediasi ke Disnaker.
g. Apabila perundingan mengalami dead-lock, KKKS perlu menyusun strategi penyelesaian perselisihan yang baru dengan memperhatikan keamanan dan kelancaran proses produksi KKKS.
h. Melakukan koordinasi dengan Disnaker/instansi terkait lainnya guna memastikan apakah rencana unjuk rasa/mogok kerja tersebut sah atau tidak secara hukum. KKKS melakukan langkah-langkah penanganan dan pengamanan serta persiapan tindakan akibat hukumnya.
i. Menyusun mitigasi produksi dengan koordinasi fungsi-fungsi terkait di BPMIGAS/Instansi Pemerintah lainnya (bila perlu membentuk tim khusus untuk menjamin kelancaran/keamanan proses produksi).
4.1.2. Tahap Pelaksanaan Unjuk Rasa & Mogok Kerjaa. KKKS berusaha maksimal agar operasional & proses produksi tetap
berjalan, antara lain dengan:• Mengamankan alat produksi dan asset perusahaan dengan
mengerahkan petugas pengamanan internal perusahaan maupun koordinasi dengan aparat keamanan eksternal.
• Melokalisir demonstran & pemogok sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional dan proses produksi.
• Bila diperlukan, mengaktifkan tim khusus yang telah disiapkan.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:108migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:108 3/19/2009 3:51:26 PM3/19/2009 3:51:26 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK
KERJA Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
109
PE
NA
NG
AN
AN
UN
JU
K R
AS
A &
MO
GO
K K
ER
JA
b. KKKS menghadapi demonstran & pemogok:• Menunjukkan sikap tidak bermusuhan, sehingga emosi dapat saling
terkendali dan tidak menjurus ke anarkis.• Memanggil wakil demonstran & pemogok untuk berunding kembali
guna menyelesaikan perselisihan/meminta pekerja bekerja kembali.• Bila unjuk rasa dan/atau mogok kerja tidak sah atau mengganggu
ketertiban atau bersifat anarkis maka Perusahaan dapat meminta aparat keamanan untuk mengambil tindakan penertiban serta pengamanan.
• Pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah akan dinyatakan sebagai mangkir. Perusahaan mengeluarkan surat panggilan sebanyak 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari kepada Pekerja untuk kembali bekerja.
• Dalam hal Disnaker telah melakukan melakukan upaya penyelesaian masalah yang menyebabkan terjadinya pemogokan dan telah dilimpahkan kepada lembaga PHI, maka Perusahaan melakukan perundingan dengan SP/perwakilan Pekerja untuk menghentikan mogok kerja.
4.1.3. Tindak Lanjut Pasca Unjuk Rasa & Mogok Kerjaa. KKKS mencatat kronologi insiden unjuk rasa & mogok kerja, dan
melaporkannya kepada pihak-pihak terkait (internal & eksternal).b. Dalam hal aksi unjuk rasa & mogok kerja menimbulkan gangguan pada
kegiatan operasional atau menyebabkan terhentinya proses produksi atau bahkan hingga menimbulkan kerugian materil/jatuh korban luka/meninggal dunia, maka KKKS harus menghitung total kerugian yang diakibatkan dan mengidentifi kasi semua pihak-pihak yang bertanggung jawab maupun yang dirugikan dirugikan untuk kepentingan laporan, pembuktian dalam proses hukum dan upaya-upaya mitigasi selanjutnya.
c. KKKS melakukan koordinasi dengan SP untuk mengurangi dampak negatif mogok kerja agar suasana pekerjaan, baik untuk pekerja yang mendukung ataupun yang tidak mendukung unjuk rasa & mogok kerja.
d. KKKS menyusun laporan/mendokumentasikan secara lengkap seluruh proses unjuk rasa & mogok kerja.
4.2. Unjuk rasa & mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja perusahaan jasa penunjang (PJP)4.2.1. Pada prinsipnya, proses penanganan unjuk rasa & mogok kerja oleh pekerja
PJP di butir ini sama dengan prosedur penangan pada butir 4.1 di atas, namun peran KKKS di atas diupayakan sepenuhnya dilaksanakan secara langsung oleh PJP sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja langsung antara PJP dengan pekerjanya.
4.2.2. PJP bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan langkah-langkah di lapangan dalam menangani unjuk rasa & mogok kerja pekerjanya.
4.2.3. Fungsi pengawasan dan pengendalian berada pada KKKS dengan tetap melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan BPMIGAS maupun instansi pemerintah lainnya.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:109migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:109 3/19/2009 3:51:26 PM3/19/2009 3:51:26 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK
KERJA Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
110
PE
NA
NG
AN
AN
UN
JU
K R
AS
A &
MO
GO
K K
ER
JA
4.2.4. Jika diperlukan, KKKS dapat melarang pekerja PJP yang melakukan unjuk rasa & mogok kerja berada di lokasi perusahaan KKKS.
4.2.5. Untuk mengamankan alat produksi dan asset KKKS, menjaga kepentingan operasional KKKS & kelangsungan proses produksi, bila diperlukan KKKS dapat mengadakan pekerja pengganti.
4.3. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat4.3.1 Pedoman ini disusun khusus untuk unjuk rasa & mogok kerja yang dilakukan
oleh pekerja KKKS dan pekerja PJP. 4.3.2 Penanganan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dikoordinasikan dengan
fungsi Hubungan Pemerintah & Masyarakat (HUPMAS) BPMIGAS, KKKS dan fungsi-fungsi terkait.
V. REFERENSI
5.1. Undang-Undang No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
5.2. Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM (Pasal 25 Hak untuk Mogok).5.3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.5.4. Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 5.5. KEPPRES No. 63/2004 tentang Objek Vital Nasional. 5.6. Kepmen No. 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.
VI. LAMPIRAN
6.1. Alur Mogok Kerja (Lampiran 1).6.2. Bagan Komunikasi (Lampiran 2).
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:110migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:110 3/19/2009 3:51:26 PM3/19/2009 3:51:26 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK
KERJA Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
111
PE
NA
NG
AN
AN
UN
JU
K R
AS
A &
MO
GO
K K
ER
JA
Lampiran 1
Alur Mogok Kerja
Pengusaha SP/B dan atau pekerja
Perselisihan
Perundingan untuk penyelesaian
Perundingan gagal
Setuju (perselisihan diselesaikan)
SP/B dan atau pekerja merencanakan Mogok Kerja
Tidak diijinkan Mogok Kerja karena menyangkut kepentingan umum/
mengganggu keamanan
SP/B memberikan surat pemberitahuan Mogok Kerja
kepada Perusahaan & Lembaga Pemerintah paling tidak 7 hari sebelum mogok
kerja
Instansi pemerintah membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan (MEDIASI)
Mediasi Gagal Setuju (perselisihan diselesaikan)
SP/B dan atau pekerja memutuskan memulai,
menunda atau mengakhiri Mogok Kerja
Instansi Pemerintah menyerahkan kepada Lembaga Penyelesian Perselisihan Industrial
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:111migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:111 3/19/2009 3:51:26 PM3/19/2009 3:51:26 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : PENANGANAN UNJUK RASA & MOGOK
KERJA Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
112
PE
NA
NG
AN
AN
UN
JU
K R
AS
A &
MO
GO
K K
ER
JA
KOMUNIKASI
IN TER N A L
Team M anajem en
Team H R (H ubungan Industrial dan C & B )
Team H ukum
Team K om unikasi
EK STER N A L
B PM IG A S
D ISN A K ER
PA M O B V IT
M E D IA M A SA
Team K eam anan
Team Produksi & Safety
Team Perunding/N egosiator
Lampiran 2
Bagan Komunikasi
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:112migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:112 3/19/2009 3:51:28 PM3/19/2009 3:51:28 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : BAHAN PERTIMBANGAN RUJUKAN PASIEN
KE LUAR NEGERI Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
113
BA
HA
N P
ER
TIM
BA
NG
AN
RU
JU
KA
N P
AS
IEN
KE
LU
AR
NE
GE
RI
I. UMUM
Rujukan pasien ke luar negeri merupakan salah bentuk pelayanan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya di lingkungan KKKS BPMIGAS dalam usaha mencapai derajat tingkat kesehatan paripurna. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dirasakan sangat cepat dan tingkat penyerapan perkembangan tersebut dirasakan kurang merata di pusat kesehatan di Indonesia.
II. TUJUAN
Mempunyai kesamaan cara pandang dalam menetapkan standar rujukan pasien keluar negeri dalam usaha mengupayakan pelayanan kesehatan yang terbaik sesudah memperoleh jasa pelayanan kesehatan yang ada di dalam negeri.
III. KEWENANGAN
3.1. KKKS mengusulkan pekerja dan/atau keluarganya yang dirujuk ke luar negeri.3.2. Badan Pertimbangan Kesehatan (Medical Board) BPMIGAS akan berdiskusi untuk
menyetujui atau menolak usulan rujukan ke luar negeri tersebut.
IV. PETUNJUK/PELAKSANAAN
4.1. Rujukan pengobatan ke luar negeri bagi pekerja/keluarga KKKS harus mendapat persetujuan dari BPMIGAS melalui Badan Pertimbangan Kesehatan.
4.2. KKKS yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat menyediakan fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan TKA melalui kerjasama dengan primary health care provider yang ada di Indonesia.
4.3. Dalam membuat keputusannya, Badan Pertimbangan Kesehatan mengacu pada alasan profesi medis dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:4.3.1. Ketersediaan di Indonesia
• Sarana dan fasilitas kesehatan• Obat-obatan• Donor organ
4.3.2. Kompetensi & Pengalaman:• Teknologi medis baru tidak tersedia/belum memadai di Indonesia• Angka kegagalan terapi atau morbiditas tinggi• Tingkat kesulitan kasus yang tinggi• Jumlah kasus yang ditangani belum banyak
4.4. Riwayat Pengobatan sebelumnya: 4.4.1 Setelah terapi maksimal di Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan diagnosa
atau terapi dan tindaklanjutnya.4.4.2 Tidak ada perbaikan keadaan setelah terapi maksimal di Indonesia.4.4.3 Follow up/kontrol kasus dari pengobatan di luar negeri sebelumnya yang telah
disetujui oleh BPMIGAS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:113migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:113 3/19/2009 3:51:28 PM3/19/2009 3:51:28 PM
FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
& HUBUNGAN INDUSTRIAL
Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008
PERIHAL : BAHAN PERTIMBANGAN RUJUKAN PASIEN
KE LUAR NEGERI Berlaku Tanggal. : 20 Oktober 2008
114
BA
HA
N P
ER
TIM
BA
NG
AN
RU
JU
KA
N P
AS
IEN
KE
LU
AR
NE
GE
RI
4.5. Kasus Emergensi yang perlu dilakukan tindakan evakuasi ke luar negeri dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa dan fasilitas kesehatan yang memadai, cukup dilaporkan kepada BPMIGAS maksimal 3x24 jam pasca kejadian dengan memperhatikan peraturan/pedoman BPMIGAS.
4.6. Khusus untuk pengobatan TKA KKKS dan keluarganya ke luar negeri harus ada referensi dari primary health care provider dan persetujuan Dokter Perusahaan (Chief Medical Offi cer) atau fungsi Human Resources masing-masing KKKS. Apabila tidak dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS.
4.7. Untuk pengobatan pekerja KKKS dan keluarganya ke luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka seluruh biaya yang timbul tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi KKKS.
V. REFERENSI
5.1. Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan.5.2. Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.5.3. Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5.4. Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.5.5. Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.5.6. Kontrak Kerja Sama (PSC).5.7. Work Program & Budget (WP&B) KKKS-BPMIGAS.
migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:114migas_17x25 cm_2009.indd Sec1:114 3/19/2009 3:51:28 PM3/19/2009 3:51:28 PM
1
migas_17x25 cm_2009.indd 1migas_17x25 cm_2009.indd 1 3/19/2009 4:20:48 PM3/19/2009 4:20:48 PM