PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....
Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/052/HPA-VLK/IV/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : UD Setia Budi b. Lokasi : Desa tumbang Puso Kec. Damang Batu Kab. Gunung Mas
Prov. Kalimantan Tengah a. No. Izin Usaha : 522/2/634/IPUI-17.07/XII/2004 b. Luas : 3.000 m³/tahun c. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 21 Maret 2018
Hasil pengambilan keputusan UD Setia Budi telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas
kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK
– IPS – 066 masa berlaku mulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 03 April 2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 04 April 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/052/KP-VLK/IV/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD SETIA BUDI YANG BERLOKASI
DI DESA TUMBANG PUSO KECAMATAN DAMANG BATU KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Setia Budi telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : IPS.002/068/SPK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Setia Budi telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Setia Budi
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI ;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD SETIA BUDI;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Setia Budi, Dengan Nomor : SLK – IPS – 066 Masa berlaku 04 April 2018 sampai dengan 03 April 2024;
KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Setia Budi;
KEEMPAT : UD Setia Budi berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 04 April 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia Ernawan, A.Md.
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin UD. Setia Budi
Nomor dan Tanggal SK 522/2/634/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004
Alamat Kantor Desa tumbang Puso, Kec. Damang Batu Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah
Lokasi Industri Desa tumbang Puso, Kec. Damang Batu Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah
Pengurus Perusahaan Agus Safri Lubis
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Gunung Mas,
18/03/2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 19/03/2018,
Pukul 13.00 – 13.30
WIB di Kantor UD.
Setia Budi
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 20/03/2018,
di Kantor dan
gudang UD. Setia
Budi
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 21/03/2018,
Pukul 15.00-16.00
WIB di Kantor UD.
Setia Budi
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 04/04/2018,
Di Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. Setia
Budi
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. Setia
Budi
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) UD. Setia Budi
diputuskan bahwa UD. Setia Budi
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 066
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
UD. Setia Budi yang berkedudukan di Kabupaten Gunung Mas adalah Industri Primer telah memiliki Akta Pendirian No. 23 Tanggl 15 Agustus 2013 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris dan Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya.
Akta Perubahan No. 16 tanggal 11 maret 2016 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris dan Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya
Akta Perubahan No. 6 tanggal 7 Gaustus 2017 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris dan Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya
tersedianya KTP pemilik atas nama Agus Safri Lubis.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
Memenuhi UD. Setia Budi telah memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor:
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang tercantum dalam izin
industri
503/05.161/SIUP-PK/DPMPTSP/VII/2017
tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kabupaten Gunung Mas. SIUP berlaku
selama perusahaan masih menjalankan
usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I
No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
penetapan izin gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi Tersedia Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Atas nama Pemilik Agus Safri Lubis Nomor
15.08.5.16.00132 tanggal 22 Agustus 2017
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas. Berlaku
sampai dengan 26 Maret 2020.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi UD. Setia Budi memiliki NPWP nomor
1703142808680001 An. Agus Safri Lubis yang
dikeluarkan oleh KPP Pratama Palangkaraya.
UD. Setia Budi memiliki Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) No. S-
144/WPJ.29/PKK.07/2016 tanggal 14 Maret
2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Palangkaraya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, UD Setia Budi
memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL
No. 003/SPPL/SB/III/2018 yang dibuat pada
tanggal 05 Maret 2018 dan telah diserahkan
kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Gunung Mas dengan tanda bukti terima
tanggal 06 Maret 2018.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi UD. Setia Budi memiliki Izin Usaha Industri No
: 522/2/634/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31
Desember 2004 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah dengan kapasitas izin 3.000 m3/tahun
dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. Setia Budi belum memiliki Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri .
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
UD. Setia Budi bukan merupakan importir
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA UD. Setia Budi tidak mengajukan sertifikasi
VLK dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok NA UD. Setia Budi tidak mengajukan sertifikasi
VLK dalam bentuk kelompok.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Terdapat Perjanjian Kerjasama Penyediaan
Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SP-KB/KHL-
PSBB/1/2018 antara UD. Setia Budi dengan PT.
Kahayan Hutan Lestari yang ditandatangani
oleh Hadi Gunawan selaku pihak PT. Kahayan
Hutan Lestari dan Agus Safri Lubis selaku
Pimpinan UD. Setia Budi tanggal 02 Januari
2018.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. SETIA BUDI belum melakukan
produksi.
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. SETIA BUDI belum melakukan
produksi.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. SETIA BUDI belum melakukan
produksi.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. Setia Budi belum melakukan
produksi.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. Setia Budi belum melakukan
produksi.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi UD. Setia Budi telah membuat Prosedur
Pengecekan DKP dengan Nomor
012/PPDKP/SB/XII/2017 04 Desember 2017
yang ditandatangani oleh Agus Safri Lubis
sebagai Pimpinan. Pada prosedur ini
menguraikan tahapan dan tatacara
pelaksanaan pengecekan kayu yang masuk
ke pabrik. UD. Setia Budi telah membuat
Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran
DKP Nomor 011/PPDKP/SB/XII/2017 tanggal
04 Desember 2017 yang ditandatangani juga
oleh Agus Safri Lubis sebagai Pimpinan.
Pada surat tersebut menunjuk personal
bernama Saniman dengan jabatan
Administrasi untuk memeriksa kelengkapan
surat angkutan kayu bulat yang masuk ke
UD. Setia Budi.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan
saat audit UD. Setia Budi belum melakukan
produksi.
i. Dokumen pendukung RPBBI NA UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. Setia Budi belum melakukan
produksi.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
b. Bill of Lading (B/L)
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
c. Packing List (P/L)
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
d. Invoice
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Deklarasi NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
NA UD. Setia Budi masih dalam tahap
pembangunan dan belum melaksanakan
proses produksi sehingga belum terdapat
tally sheet penggunaan bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan NA UD. Setia Budi masih dalam tahap
pembangunan dan belum melaksanakan
proses produksi .
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi UD. Setia Budi sampai dengan Periode audit
belum melakukan produksi (Nihil). Dengan
demikian realisasi produksi belum melebihi
kapasitas yang diizinkan.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA UD. Setia Budi tidak membeli kayu hasil
lelang.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
NA Pada saat melakukan audit UD. Setia Budi
belum melakukan proses produksi.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA UD. Setia Budi tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA UD. Setia Budi tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA UD. Setia Budi tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA UD. Setia Budi tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
UD. Setia Budi tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
NA
UD. Setia Budi masih dalam proses
pembangunan sehingga sampai dengan saat
audit UD. Setia Budi belum melakukan
produksi.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
c. Packing list (P/L) NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
d. Invoice NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan
ekspor.
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
UD. Setia Budi sedang dilakukan verifikasi
legalitas kayu oleh PT Integritas Persada
Sertifikasi sehingga belum menggunakan
tanda V-Legal.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD. Setia Budi memiliki pedoman/prosedur
K3 dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi UD. Setia Budi menyediakan peralatan K3
berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan
APAR yang semuanya masih berfungsi
dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda
jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik
kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD. Setia Budi memiliki catatan kecelakaan
kerja dan upaya penanganannya.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
11 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
UD. Setia Budi memiliki surat pernyataan
kebebasan berserikat serta hasil wawancara
pada karyawan yang menyatakan benar di
UD. Setia Budi memperbolehkan
karyawannya untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan
UD. Setia Budi pada periode Oktober 2017
dapat diketahui bahwa jumlah karyawan
tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak
ada kewajiban bagi perusahaan untuk
membuat Peraturan Perusahaan (PP).
Demikian pula dengan tidak adanya Serikat
Pekerja maka tidak diperlukan adanya
dokumen KKB.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Jumlah karyawan UD. Setia Budi sebanyak
tujuh (7) orang dan karyawan termuda atas
nama Toni Suhendika dengan tanggal lahir 17
November 1994 (23 thn). Dengan demikian
UD. Setia Budi tidak memperkerjakan pekerja
di bawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY