STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK KM No 62 TAHUN 2002

BAGIAN TATA

USAHA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

LALU LINTAS ANG LAUT

SEKSI

PENUNJANG ANG LAUT &

TKBM

SEKSI

PENGAWASAN FASILITAS

PELABUHAN

SUB BAG

UMUM

SUB BAG

KEPEG & KEU

BIDANG

PENJAGAAN &

PENYELAMATAN

ADPEL UTAMA TG. PRIOK

SEKSI

KESYAHBANDARAN

SEKSI

PENYELAMATAN

SEKSI

PAMTIB

SEKSI

KESELAMATAN KAPAL

SEKSI

PENGUKURAN & STATUS

HUKUM KAPAL

SEKSI

KEPELAUTAN

BIDANG KELAIK

LAUTAN KAPAL

BIDANG LALA

ANG LAUT &

KEPELABUHANAN

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG PRIOKKM 62 TAHUN 2002

TUGAS POKOK

PASAL 2 ;

KANTOR ADMINISTRATOR

PELABUHAN MEMPUNYAI TUGAS

MELAKSANAKAN PEMBERIAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT,

KEAMANAN DAN KESELAMATAN

PELAYARAN DI PERAIRAN

PELABUHAN UNTUK

MEMPERLANCAR ANGKUTAN LAUT.

F U N G S I

PASAL 3:

KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN MENYELENGGA RAKAN FUNGSI

a PENGAWASAN KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT YANG MELIPUTI LALU LINTAS KAPAL,PENUMPANG, BARANG, HEWAN, CONTAINER DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TARIF.

b PENGAWASAN KEGIATAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA BONGKARMUAT (TKBM)

c PENILIKAN TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN KELAIK LAUTAN KAPAL DAN PEMBERIAN SURAT IJINBERLAYAR

d PELAKSANAAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN SERTA PEMADAMANKEBAKARAN DI PERAIRAN PELABUHAN DAN BANDAR

e PELAKSANAAN PENGAMANAN, PENERTIBAN, PENEGAKAN PERATURAN DI BIDANG PELAYARAN DANTINDAK PIDANA PELAYARAN DI PERAIRAN PELABUHAN DAN BANDAR GUNA MENJAMIN KELANCARANOPERASIONAL PELABUHAN

f PENGAWASAN KELAIKAN DAN KESELAMATAN FASILITAS DAN PERALATAN PELABUHAN, ALURPELAYARAN DAN KOLAM PELABUHAN SERTA PENGAWASAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN DANPENILIKAN KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN

g PELAKSANAAN PEMERIKSAAN NAUTIS, TEKNIS, RADIO, PERALATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN,PEMBANGUNAN DAN PEROMBAKAN KAPAL SERTA VERIFIKASI MANAGEMEN KESELAMATAN KAPAL DANPENERTIBAN SERTIFIKASI SURAT KEBANGSAAN DAN HIPOTEK KAPAL.

h PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN STATUS HUKUM KAPAL, SURAT KEBANGSAAN KAPAL DAN HIPOTEKKAPAL SERTA PENGURUSAN DOKUMEN PELAUT, PENYIJILAN AWAK KAPAL DAN PENERBITANSERTIFIKASI, SURAT KEBANGSAAN DAN HIPOTEK KAPAL

i PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DAN KERUMAHTANGGAAN

ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

• AN INSPECTION

• OF A FOREIGN SHIP

• BY AN OFFICER DULY AUTHORIZED BY THE GOVERNMENT

• TO VERIFY COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL CONVENTION

REQUIREMENTS

• AND

• IF NECESSARY, TO TAKE STEPS TO ENSURE THE SHIP COMPLIES

WITH THE CONVENTION REQUIREMENTS

WHAT IS PORT STATE CONTROL

APAKAH PORT STATE CONTROL ?

• SUATU KEGIATAN PEMERIKSAAN TERHADAP SUATU

KAPAL BERBENDERA ASING OLEH PETUGAS YANG

DITUNJUK DAN DIBERI BERI HAK OLEH PEMERINTAH

UNTUK MEMVERIFIKASI KEADAAN KAPAL DALAM

RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN KONVENSI

INTERNASIONAL

• DAN JIKA DIPERLUKAN,

• DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN

KAPAL TERSEBUT AMAN SERTA MEMENUHI

PERSYARATAN KONVENSI

PROSEDUR PEMERIKSAAN KAPAL ASING OLEH PSCO

PEMERIKSAAN KAPAL

OLEH PSC

TIDAK ADA TEMUAN

KEKURANGANFORM A DIKELUARKAN

TEMUAN KEKURANGAN FORM A & FORM B KAPAL

BERLAYAR

MINOR MAJOR

DIPERBAIKI DIPELABUHAN

BERIKUT

KAPAL BERLAYAR

LANGSUNG DIPERBAIKI

DIPERBAIKI DIPELABUHAN

BERIKUT

PERIKSA ULANG

PUNGUTAN US$250 *

KAPAL DITAHAN **

FORM C

DIPERBAIKI

PERIKSA ULANG

* KM 36 Tahun 2000 Bab III Pasal 18 & PUP 8 PP No 14 Tahun 2000** Negara Pantai, Negara Pelabuhan, PSCO setempat dan badan-badan terkait di informasikan

LATAR BELAKANG PSC

MEMBANTU NEGARA BENDERA UNTUK

MENJAMIN BAHWA KAPALNYA AMAN

UNTUK DIOPERASIKAN DAN BERLAYAR

SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN BAHAYA

BAGI JIWA MANUSIA & LINGKUNGAN

MARITIM

KEWAJIBAN NEGARA PELABUHAN

MASIH DIKETEMUKANNYA KAPAL-KAPAL BERBENDERA

ASING YANG BEROPERASI DARI DAN KE PELABUHAN

TANJUNG PRIOK YANG SECARA SUBSTANSI TIDAK

MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM

KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL, SOLAS DLL.

KEWAJIBAN DARI NEGARA PELABUHAN UNTUK

MELINDUNGI PELABUHANNYA DARI PENGOPERASIAN

KAPAL ASING YANG TIDAK AMAN.

NEGARA PELABUHAN BERHAK MENOLAK MASUKNYA

KAPAL ASING YANG DAPAT MENGANCAM KESELAMATAN

ORANG DAN LINGKUNGANNYA

INDONESIA

ISSUE IMO

BAHWA FAKTA TERAKHIR YANG

DIYAKINI OLEH TOKYO MOU SALAH

SATUNYA ANGGOTA INDONESIA

BELUM MENJALANKAN PORT STATE

CONTROL SECARA EFEKTIF &

BENAR

DASAR HUKUM PERATURAN INTERNATIONAL

SOLAS 74 & PROTOKOL 1988

(S74C1.19 – S74 C11 REG4 )

LOAD LINE 1966 & PROTOKOL ARTICLE 21

STCW 78 & AMMEND 1995 ARTICLE 10

MARPOL 73/78

TMS 1969

ILO CONVENTION No 147

PERATURAN NASIONAL

UU No 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

SYAHBANDAR BERWENANG MELAKUKANPEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN DANKEAMANAN KAPAL ASING DI PELABUHANSESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN.

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

ADALAH SUATU KEADAAN TERPENUHINYA

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN

KEAMANAN YANG MENYANGKUT ANGKUTAN

DI PERAIRAN, KEPELABUHANAN, DAN

LINGKUNGAN MARITIM

D E F I N I S I

D E F I N I S I• CLEAR GROUND : BUKTI-BUKTI BAHWA KAPAL,

PERLENGKAPAN, DAN KRU-NYA SECARA SUBSTANSI TIDAK

SESUAI DENGAN PERSYARATAN DALAM KONVENSI,

NAKHODA ATAU KRU KAPAL TIDAK FAMILIAR DENGAN

PROSEDUR UTAMA TENTANG KESELAMATAN KAPAL ATAU

PENCEGAHAN POLUSI

• DEFICIENCY : SUATU KONDISI YANG TIDAK SESUAI DENGAN

PERSYARATAN KONVENSI TERTENTU

• DETENTION: TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH

NEGARA PANTAI, JIKA KONDISI KAPAL & KRU

TIDAK SESUAI DENGAN KONVENSI. MEMASTIKAN

KAPAL TIDAK BERLAYAR SAMPAI MEMASTIKAN

KAPAL BERLAYAR TIDAK MEMBAHAYAKAN KAPAL

DAN ORANG ATAU LINGKUNGAN MARITIM.

TINDAKAN TERSEBUT DIAMBIL DENGAN ATAU

TANPA MENGGANGGU OPERASIONAL KAPAL.

D E F I N I S I

• INSPECTION: KUNJUNGAN KE KAPAL UNTUK MENGECEK KEABSAHAN SERTIFIKAT DAN DOKUMEN

LAIN, SERTA KONDISI KESELURUHAN KAPAL, PERLENGKAPAN DAN KRU-NYA.

• MORE DETAILED INSPECTION: PEMERIKSAAN DILAKUKAN BILA ADA CLEAR GROUND BAHWA KONDISI

KAPAL, PERLENGKAPAN, ATAU KRU-NYA TIDAK SESUAI DENGAN YANG DISEBUTKAN DALAM

SERTIFIKAT.

D E F I N I S I

• PORT STATE CONTROL OFFICER (PSCO): ORANG YANG DIBERI HAK

OLEH PIHAK BERWENANG (MARAD)UNTUK MELAKSANAKAN

INSPEKSI PENGAWASAN NEGARA PANTAI DAN BERTANGGUNG

JAWAB KE PARTY.

• RECOGNIZED ORGANIZATION: ORGANISASI YANG MEMENUHI

KRITERIA SESUAI DENGAN RESOLUSI A.739(18) DAN TELAH

DIANGKAT SEBAGAI PERWAKILAN OLEH MARAD UNTUK

MEMBERIKAN PELAYANAN DAN SERTIFIKASI.

D E F I N I S I

• SUBSTANDARD SHIP: SEBUAH KAPAL DENGAN

LAMBUNG, PERMESINAN, PERLENGKAPAN ATAU

KESELAMATAN OPERASINYA DIBAWAH STANDAR

YANG DIPERSYARATKAN OLEH KONVENSI ATAU

KRU-NYA TIDAK SESUAI DENGAN SAFE MANNING

DOCUMENT

D E F I N I S I

PEMERIKSAAN

KAPAL

OLEH PSCO

KAPAL

DITAHAN

KAPAL

BERLAYAR

TANPA

KEKURANGAN

DENGAN

KEKURANGAN

PERBAIKAN

OLEH KAPAL

PERBAIKAN

OLEH DOK

ALUR PEMERIKSAAN KAPAL OLEH PSCO

DETAINABLE DEFICIENCY

(DAPAT MENUNDA BERLAYAR)

PORT STATE

INSPECTION

NO

DEFICIENCY

PORT CLEARENCE

NO CHARGES

PORT

CLEARENCE

PROCEED TO SEA

WITH

DEFICIENCY

PEMBERITAHUAN KEPADA :

NEGARA BENDERA

KELAS

TOKYO-MOU

PORT AUTHORITY

DAPAT

DIPERBAIKI

MASUK DOK

PERBAIKAN/

DOK TERDEKAT

MENGHARUSKAN

RE – INSPECTION

PUP 8 US$250

ACTION TAKEN

15 (next port)

16 (within 14 days)

17 (Before sailing)

30 (ship detained)MINOR

DEFICIENCY

MAJOR

DEFICIENCY

MENGAPA KAPAL DITAHAN OLEH PSCO ?

JIKA SECARA SUBSTANSIAL KEKURANGAN YANGMENJADI TEMUAN DAPAT MENGANCAMTERHADAP :

KESELAMATAN OPERASIONAL KAPAL KESELAMATAN AWAK KAPAL KESELAMATAN LINGKUNGAN MARITIME

KEWENANGAN PSCO UNTUK MELAKUKAN :

1. INSPEKSI

2. PENILAIAN

3. KEPUTUSAN ;A. KAPAL PROCEED TO SEA (BERLAYAR)B. REPAIR AT DOCK YARD (DITUNDA)

• MENUNDA PELAYARAN SAMPAI PERSYARATAN KONVENSI TERPENUHI

• MEMERINTAHKAN KAPAL UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN BONGKAR MUAT

• MEMERINTAHKAN KAPAL UNTUK DOK GUNA MELAKSANAKAN PERBAIKAN

• MENGIZINKAN KAPAL MENUJU PELABUHAN TERDEKAT YANG MEMILIKI FASILITAS UNTUK MELAKSANAKAN PERBAIKAN JIKA DIPELABUHAN PERTAMA TIDAK TERSEDIA FASILITAS YANG DIBUTUHKAN

KEWENANGAN PSCO

(SAAT KAPAL DI TEMUKAN DETAINABLE)

INSPEKSI NEGARA PELABUHAN

INSPEKSI DILAKUKAN ATAS DASAR :

INISIATIF NEGARA ANGGOTA (PARTY);

PERMINTAAN ATAU INFORMASI MENGENAI SEBUAH KAPAL OLEHNEGARA ANGGOTA LAINNYA;

INFORMASI MENGENAI KAPAL OLEH KRU, LEMBAGA PROFESI,ASOSIASI, PERSATUAN PERDAGANGAN, ATAU INDIVIDU LAINNYAYANG BERKEPENTINGAN DENGAN KESELAMATAN KAPAL, KRU,PENUMPANG, ATAU PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

PARTIES (NEGARA PELABUHAN) BOLEH MELAKSANAKAN

INSPEKSI TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING.

INSPEKSI NEGARA PELABUHAN

• SEMUA USAHA HARUS DIJALANKAN UNTUK MENGHINDARI PENAHANAN DAN

PENUNDAAN YANG TIDAK PERLU/WAJAR.

• JIKA KAPAL DITAHAN ATAU DITUNDA SECARA TIDAK WAJAR, MAKA BERHAK UNTUK

MENDAPATKAN KOMPENSASI.

PROFESIONALISME PSCO

• PEMERIKSAAN NEGARA PANTAI HANYA BOLEH

DILAKUKAN OLEH PSCO YANG BERKUALITAS.

• TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN KOMERSIAL BAIK DI

PELABUHAN MAUPUN DIKAPAL, MESKIPUN DIBAWAH

ORGANISASI YANG DITUNJUK.

• MEMILIKI IDENTITAS YANG JELAS DAN DIBERI HAK

UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN.

KUALIFIKASI PSCO

• MEMILIKI PENGALAMAN PORT STATE SURVEYOR

YANG BERKUALITAS.

• DAPAT BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA

INGGRIS DENGAN AWAK KAPAL YANG

BERWENANG.

• PELATIHAN PSCO, DENGAN MENGGUNAKAN IMO

MODEL COURSE FOR PSC.

• KUALIFIKASI NAKHODA ATAU KKM DENGAN

PENGALAMAN YANG CUKUP

• SEMINAR SECARA PERIODIK UNTUK

MENINGKATKAN PENGETAHUAN PARA PSCO

SURVEY DAN INSPEKSI

SURVEY DAN INSPEKSI OLEH INSPEKTOR YANG DIANGKAT

ATAU ORGANISASI YANG DIAKUI, MAKA NEGARA BENDERA

HARUS MEWASPADAI BAHWA KAPALNYA DAPAT

DIPERIKSA OLEH NEGARA PELABUHAN (TERMASUK NAIK

KAPAL, INSPEKSI, TINDAKAN PERBAIKAN, KEMUNGKINAN

PENAHANAN KAPAL OLEH HANYA SEORANG PSCO).

INSPEKSI NEGARA PELABUHAN

CLEAR GROUND ADALAH INSPEKSI YANG LEBIH

DETAIL TERMASUK:

• KESAN DAN PENGAMATAN UMUM PSCO BAHWA

LAMBUNG DAN BANGUNAN KAPAL TIDAK LAYAK

DAN AKAN MEMBAHAYAKAN TERHADAP KEDAP

AIR ATAU CUACA.

• KESAN DAN PENGAMATAN UMUM PSCO BAHWA

ADANYA DEFISIENSI TERHADAP KESELAMATAN,

PENCEGAHAN PENCEMARAN ATAU PERLENGKAPAN

NAVIGASI.

INSPEKSI NEGARA PELABUHAN

CLEAR GROUND ADALAH INSPEKSI YANG LEBIH DETAILTERMASUK:

• TIDAK ADANYA PERLENGKAPAN ATAU SUSUNAN UTAMAYAND DINYATAKAN KONVENSI,

• BUKTI DARI REVIEW BAHWA SERTIFIKAT NYATA2 TIDAKSAH,

• BUKTI BAHWA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIKAPAL,TIDAK LENGKAP, TIDAK TERJAGA ATAU SALAH MENJAGA.

INSPEKSI NEGARA PELABUHANCLEAR GROUND ADALAH INSPEKSI YANG

LEBIH DETAIL TERMASUK:

• PEMANCARAN DARI BERITA BAHAYA

PALSU TIDAK DIIKUTI DENGAN PROSEDUR

PEMBATALAN YANG BENAR.

• MENERIMA LAPORAN ATAU KOMPLAIN

YANG BERISI INFORMASI BAHWA KAPAL

DIBAWAH STANDAR.

INSPEKSI NEGARA PELABUHAN

CLEAR GROUND ADALAH INSPEKSI YANG LEBIH

DETAIL TERMASUK :

• INFORMASI ATAU BUKTI BAHWA NAKHODA ATAU

KRU KAPAL TIDAK MENGUASAI OPERASIONAL

UTAMA YANG BERHUBUNGAN DENGAN

KESELAMATAN, PENCEMARAN, ATAU

OPERASIONAL TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN.

• INDIKASI BAHWA POSISI KUNCI AWAK KAPAL

TIDAK DAPAT BERKOMUNIKASI SATU SAMA LAIN

ATAU DENGAN YANG LAIN.