PSAK 10 PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Mata Kuliah:

PELAPORAN DAN AKUNTANSI KEUANGAN Materi:FINANCIAL INSTRUMENT, TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

KELOMPOK I (SATU)

Disusun Oleh :NURUL HADI (55612120007)

AKHMAD RIYADI (55612120008)

ANDI ELLY APRINA M. (55612120009)FATTA WARYA (55612120010)

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MERCUBUANAJAKARTA

2013

FINANCIAL INSTRUMENT, TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASINGDewan Standar Akuntansi keuangan IAI kembali merevisi salah satu PSAK-nya, yaitu PSAK 10 yang menggantikan PSAK 10 (1994) "Transaksi Dalam Mata Uang Asing". PSAK 11 (1994) "Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing", dan PSAK 52 (198) "Mata Uang Pelaporan". PSAK ini akan efektif per 1 Januari 2012.

TUJUAN DAN LINGKUPTujuandari dibentuknya PSAK 10 ini adalah untuk mengetahui bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri kedalam laporan keuangan entitas kedalam menjabarkan laporan keuangan kedalam mata uang penyajian.

Ruang Lingkup1. Akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivative (PSAK 55)2. Menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laoran keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional atau metode ekuitas.3. Menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian4. Derivatif mata uang asing, kecuali derivative yang tidak termasuk lingkup PSAK 55 misal derivative yang melekat pada kontrak lain.5. Akuntansi lindung nilai mata uang asing termasuk lindung nilai investasi di LN6. Penyajian laporan arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha LN

DEFINISIInvestasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam asset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut.

Kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak, asosiasi, ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktiitasnya dilaksanakan di Negara yang mata uangny a menggunakan mata uang selain mata uang pelapor.Kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh anaknya.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang

Kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan

Kurs Spot adalah kurs untuk realisasi segera

Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang funsional suatu entitas

Mata Uang Fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Pos-pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta asset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.

Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang kedalam mata uang lain pada kurs yang berbeda.

PERTIMBANGAN MATA UANG FUNGSIONAL1. Mata Uang

Paling mempengaruhi harga jual (sringkali menjadi mata uang dimana harga jual untuk barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan dan Dari suatu Negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undngannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya.

2. Mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dnan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa (biaya didenominasikan dan diselesaikan).

3. Mata uang yang mana dana dari aktifitas pendanaan (antara lain penerbitan instrument utang dan instrument ekuitas) dihasilkan.4. Mata uang dalam mana penerimaan dari aktifitas operasi pada umumnya ditahan.5. Apakah kegiatan usaha luar negeri dilaksanakn sebagai suatu perpanjangan dari entitas pelapor atau otonomi yang signifikan.

Hanya menjual barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirimkan hasilnya ke entitas pelopor melalui system perpanjangan Mengakumulasikan kas dan pos moneter, pengeluaran, pendapatn dan pinjaman, yang secara substansial mengunakan mata uang lokalnya yaitu hak otonomi

6. Tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri

7. Apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan apakah arus kas tersebut siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor

8. Apakah arus kas cukup untuk membayar kewajiban instrument utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakn oleh entitas pelapor.

9. Ketika indicator Mata uang tidak jelas manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional manakah yang paling tepat

10. Manajemen memberikan prioritas pada indicator-indikator utama dalam paragraph 9 (1) sebelum mempertimbangkan indicator-indikator dalam paragraph 10 (2) dan (13)

11. Mata uang fungsional suatu entitas mencerminkan transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari yang relevan

12. Sekali ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksinya.

PELAPORAN PADA TANGGAL NERACAPada setiap tanggal neraca :

1. Pos asset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tangga neraca. Apabila terdapat kesulitaan dalam menentukan kurs tanggal neraca, dapat digunakan kurs tengah BI sebagai indicator yang obyektif.2. Pos nonmoneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi, dan3. Pos nonmoneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakankurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan.

TRANSAKSI VALUTA BERJANGKA1. Salah satu transaksi valuta berjangka SWAP adalah transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka. Pada hakekatnya transaksi tersebut dilakukan untuk lebih mendapatkan kepastian tentang kurs penjabaran yang bersifat tetap selama dalam kontrak sehingga pembuat transaksi terhindar dari kerugian akibat perubahan kurs. Dalam transaksi SWAP pembuat transaksi umumnya memperhitungkan premi yang ditetapkan terlebih dahulu.2. Perlakuan akuntansi transaksi valuta berjangka yang dilakukan untuk tujuan hedging utang adalah sebagai berikut :

Selisih kurs tunai (spor rate) dan kurs masa depan (forward rate) dicatat) sebagai diskonto atau premi yang harus diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak valuta berjangka;

Setiap akhir periode harus dihitung selisih kurs untuk utang dalam mata uang asing (yang diproteksi melalui hedging), forward receivable, dan forward payable dalam mata uang asing. Selisih kurs yang timbul sebagai akibat perbedaan antara kurs tanggal neraca dengan kurs tunai pada saat terjadinya transaksi diakui sebagai keuntungan atau kerugian kurs periode berjalan;

Dalam neraca, forward receivable atau forward payable, dan diskonto atau premi yang belum diamortisasi yang timbul dari kontrak valuta berjangka yang berhubungan harus dijadikan satu dibagian asset atau kewajiban. Bergantung pada posisi neto dari seluruh pos tersebut.

INVESTASI NETO DALAM SUATU ENTITAS ASINGSelisih kursyang timbul pada suatu pos moneter yang dalam substansinya membentuk bagian investasi neto perusahaan dalam suatu entitas asing harus diklasifikasikan sebagai suatu ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan hingga saat pelepasan (disposal) investasi neto dan pada saat tersebut harus diakui sebagai pendapatan atau beban (lihat PSAK 11).

Selisih kursyang timbul dari kewajiban valuta asing yang diperhitungkan sebagai hedging dari investasi neto perusahaan dalam suatu entitas asing harus diklasifikasikan sebagai suatu ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan pelepasan (disposal) investasi neto, dan pada saat tersebut harus diakui sebagai pendapaan atau sebagai beban (lihak PSAK 11)

Kecuali untuk hal-hal yang diuraikan dalam uraianselisih kursdiatas, selisih penjabaran pada asset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dlam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

PERLAKUAN ALTERNATIVE DIIJINKANSelisih kurs dapat disebabkan oleh devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang dalam keadaan tidak tersedia fasilitas hedging dan menimbulkan kewajiban yang tidak terselesaikan akibat perolehan asset yang baru saja dilakukan dan harus dilunasi dalam mata uang asing. Selisih kurs tersebut dapat dimasukkan sebagai nilai tercatat (carrying amount) asset sepanjang nilai tercatat asset yang disesuaikan tidak melebihi jumlah terendah antara biaya pengganti (replacement cost) dan jumlah yang dapat diperoleh kembali (amount recoverable) dari penjualan atau penggunaan asset tersebut. Alternative yang dipilih harus diungkapkan secukupnya.

PENGUNGKAPANPerusahaan harus mengungkapkan :

1. Jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba neto atau kerugian untuk periode tersebut,2. Selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsure yang terpisah, dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode, dan3. Jumlah selisih kurs yang timbul selama periode, yang termasuk dalam nilai tercatat suatu asset sesuai dengan perlakuan alternative yang diijinkan.

PERBEDAAN PSAK 10 DENGAN PSAK SEBELUMNYA

Ada 3 pokok penting yang membedakan PSAK 10 (revisi 2009) tersebut PSAK sebelumnya:

1. Penentuan Mata Uang Fungsional

Point utama dari PSAK 10 (revisi 2009) adalah bagaimana penentuan mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. Artinya dianggap sebagai mata uang dasar(base currency)dalam menentukan nilai tukar atau dalam perhitungan selisih kurs. Sebagai contoh, apabila berdasarkan fakta substansi ekonomi mata uang fungsional perusahaan adalah Dolar Amerika, maka mata uang selain Dolar Amerika dianggap sebagai mata uang non fungsional, sehingga semua transaksi dalam mata uang non fungsional harus ditranslasikan ke mata uang fungsional.

Banyak Perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya Perusahaan Modal Asing (PMA) yang melakukan hampir keseluruhan transaksi penjualan dan pembeliannya dengan menggunakan mata uang selain Rupiah dan penerimaannya aktivitas operasinya juga bukan mata uang Rupiah, intinya mata uang yang ada di dominasi oleh mata uang selain Rupiah namun menggunakan mata uang fungsionalnya adalah Rupiah.

Oleh karena itu, dalam penentuan mata uang fungsional tingkat relevansi dan keandalan harus diperoleh, misalnya melalui pemberian bobot pada masing-masing indikator tersebut di atas, kemudian atas bobot indkator individu ini ditentukan bobot secara keseluruhan. Jika dari hasil pembobotan disimpulkan bahwa mata uang selain Rupiah yang paling dominan digunakan sebagai mata uang fungsional maka sudah tidak relevan lagi bagi Perusahaan tersebut untuk menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, sehingga harus dilakukan perubahan mata uang fungsional.

2. Perubahan dalam mata Uang Fungsional

Maka dari itu per 1 Januari 2012 sejak PSAK 10 (revisi 2009) ini berlaku, maka setiap Perusahaan yang sebelumnya menggunakan mata uang fungsional Rupiah, harus melakukan review ulang kembali atas mata uang fungsional, jika dari hasil review tersebut menyatakan bahwa indikator-indikator yang telah disebutkan diatas terpenuhi, maka harus dilakukan perubahan mata uang fungsionalnya, yang telah diatur dalam PSAK 10 (revisi 2009), penjabaran untuk mata uang fungsional secara prospektif sejak tanggal perubahan. Dalam kata lain, entitas menjabarkan semua pos kedalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan itu. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos non moneter dianggap sebagai biaya historisnya seperti aset tetap dan persediaan.3. Pengukuran dan Penyajian Mata Uang

Sesuai PSAK 10 (revisi 2009) maka suatu perusahaandalam menyusun laporan keuanganantara pengukuran dengan penyajian dapat menggunakan mata uang fungsional yang sama namun dapat juga dapat menyajikan laporan keuangan dengan mata uang fungsional yang berbeda yang digunakan dalam pengukurannya tentunya setelah dilakukan penjabaran hasil usaha dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian sebagaimana diatur dalam PSAK 10 (revisi 2009) Misalkan Suatu Perusahaan memutuskan untuk menggunakan mata uang fungsional menggunakan Dolar Amerika Serikat, maka seluruh transaksi diluar mata uang fungsional harus dibukukan menggunakan kurs tanggal transaksi, begitu juga untuk pos moneter setiap akhir bulan dilakukan translasi menggunakan kurs akhir bulan sehingga terdapat pengakuan laba/(rugi) selisih kurs, Namun untuk penyajian dalam Laporan Keuangan diperbolehkan menyajikan Laporan Keuangan menggunakan Mata uang fungsionalnya yaitu Dolar Amerika Serikat dan juga diperbolehkan menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya misalkan penyajian menggunakan mata uang Rupiah tentunya setelah dilakukan penjabaran hasil usaha dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Hal tersebut berbeda dengan penerapan PSAK sebelumnya dimana pengukuran dan penyajian mata uang menggunakan Rupiah, Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah jika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional.

DAMPAK PENERAPAN PSAK 10 TERHADAPPERPAJAKANDi Indonesia sendiri pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelengaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, didalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyelengaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dan di dalam Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Dalam hal Wajib Pajak yang tidak memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, tetapi tetap menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, terhadap Wajib Pajak tersebut diperlakukan sebagai Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang KUP.

Oleh karena itu, mengantisipai kondisi tersebut jika suatu Perusahaan akan melakukan perubahan mata uang fungsionalnya karena telah memenuhi kriteria dari PSAK 10 (revisi 2009) namun terkendala karena belum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, maka Perusahaan harus mempunyai dua pencatatan yaitu pembukuan dengan mata uang Rupiah dan pembukuan dengan mata uang asing, untuk memudahkan bagi Perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan taat kepada peraturan yang ada di Indonesia.

Perubahan pada PSAK 10 yang akan berlaku efektif tahun 2012 terkait masalah functional currency yaitu mata uang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada perubahan terbaru, functional currency tidak harus dalam rupiah. Perusahaan bisa mencatat kegiatan operasional sehari-hari dalam mata uang apapun. Perusahaan wajib mengkonversi dalam rupiah atau dolar setiap laporan keuangan yang akan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti tertuang dalma PMK 196/PMK.03/2007 mengenai tata cara pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang hanya Dollar Amerika Serikat. Hal ini berkebalikan dengan PSAK 10 setiap laporan keuangan yang memperbolehkan menggunakan mata uang apa pun, tergantung seringnya perusahaan tersebut menggunakan mata uang asing lain dalam setiap transaksinya.

KETENTUAN TRANSISIPada saat pernyataan ini diterapkan, perusahaan harus mengklasifikasikan secara terpisah dan mengungkapkan saldo kumulatif, pada awal periode, selisih kurs yang ditangguhkan dan diklasifikasikan sebagai ekuitas dalam periode sebelumnya, kecuali jika jumlah tersebut tidak dpat ditentukan secara wajar. Dalam hal tersebut perlu dijelaskan alasannya.