PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2019 · 2.6 Contoh PLTS SHS (Solar Home System) 23 2.7 PLTS terpusat...
Transcript of PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2019 · 2.6 Contoh PLTS SHS (Solar Home System) 23 2.7 PLTS terpusat...
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR SINGKATAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Ruang Lingkup 3
1.3. Aspek Regulasi 3
1.4. Posisi Dan Keterkaitan Ruen, Rued Dengan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Daerah
4
1.5. Tahapan Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Barat 6
1.6. Sistematika RUED 9
BAB II KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG 10
2.1. Isu dan Permasalahan Energi Daerah 10
2.1.1. Ketergantungan Pada Energi Fosil 10
2.1.2. Pemenuhan Energi Untuk Kawasan Industri 11
2.1.3 Rendahnya Rasio Elektrifikasi 12
2.1.4 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 12
2.1.5 Kemandirian Energi Daerah 13
2.2. Kondisi Energi Daerah Saat ini 16
2.2.1. Indikator Sosio-Ekonomi 16
2.2.1.1. PDRB Per Lapangan Usaha 16
2.2.1.2. Pendapatan per Kapita 17
2.2.1.3. Jumlah Penduduk 17
2.2.1.4. Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran 19
2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan 19
2.2.1.5. Jumlah Kendaaan Bermotor 20
2.2.2. Indikator Energi Daerah 21
2.2.2.1. Potensi Energi Daerah 21
2.2.2.2. Konsumsi Energi Daerah 33
2.2.2.3. Pasokan Energi Daerah 36
2.2.2.4. Elastisitas dan Intensitas Energi Daerah 45
ii
2.3. Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang 46
2.3.1. Struktur Permodelan dan Asumsi Dasar 46
2.3.1.1. Demografi 48
2.3.1.2. Ekonomi Makro 48
2.3.1.3. Faktor Elastisitas Aktifitas 48
2.3.2. Hasil Permodelan Energi 50
2.3.2.1. Proyeksi Bauran Energi Primer 51
2.3.2.2. Proyeksi Elastisitas dan Intensitas Energi 51
2.3.2.3. Poyeksi Permintaan dan Penyediaan Energi 52
2.3.2.4. Kebutuhan dan Penyediaan Listrik 55
2.3.2.5. Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca 57
BAB III VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN ENERGI DAERAH 58
3.1. Visi Daerah 58
3.2. Misi Daerah 58
3.3. Tujuan Pembangunan Energi Daerah 62
3.4. Sasaran Energi Daerah 63
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH 64
4.1. Kebijakan Energi Daerah 64
4.2. Strategi Energi Daerah 65
4.3. Kelembagaan Energi Daerah 69
4.4. Instrumen Kebijakan Energi Daerah 70
BAB V PENUTUP 71
Lampiran 73
iii
DAFTAR GAMBAR
1.1 Keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan Lainnya 5
1.2 Regulasi RUEN dan RUED 6
1.3 Tahapan Penyusunan RUED-P 7
2.1 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 10
2.2 Kawasan Industri di Luar Jawa 12
2.3 Peta Tapak Potensial PLTN Per Wilayah Kalimantan Barat 14
2.4 Lokasi Calon Tapak Potensial PLTN Kalimantan Barat 15
2.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenisnya di Provinsi
Kalimantan Barat
20
2.6 Contoh PLTS SHS (Solar Home System) 23
2.7 PLTS terpusat (Komunal) Offgrid 23
2.8 Sistem-Sistem Kelistrikan di Kalbar 41
2.9 Pola Suplai Reguler BBM di Kalimantan 42
2.10 Pola Pendistribusian BBM di Kalimantan Barat 43
2.11 Lembaga Penyalur BBM di Kalimantan Barat 43
2.12 Fasilitas LPG di Kalimantan Barat 44
2.13 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga di Kalimantan Barat 45
2.14 Struktur Pemodelan dan Variabel Asumsi RUED Kalimantan Barat 47
2.15 Porsi Permintaan Energi Per Sektor 53
2.16 Bauran Energi Primer Pembangkit 57
iv
DAFTAR TABEL
1.1 Sistematika RUED Provinsi Kalimantan Barat 9
2.1 Skoring Tapak Potensial Per Wilayah Kalimantan Barat 14
2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat
HargaKonstan 2010 (Dalam Miliar Rupiah)
17
2.3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kalimantan Barat 2010-2015 18
2.4 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota 18
2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
dan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Barat 2015
19
2.6 Potensi Energi Baru Kalimantan Barat 21
2.7 Potensi Energi Surya Kalimantan Barat 22
2.8 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sambas 24
2.9 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang 25
2.10 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau 26
2.11 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Landak 27
2.12 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sekadau 28
2.13 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sintang 28
2.14 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Melawi 29
2.15 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu 30
2.16 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Kayong Utara 30
2.17 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang 31
2.18 PLTMH PLN Kalimantan Barat 32
2.19 Potensi Panas Bumi Kalimantan Barat 32
2.20 Realisasi Jumlah Pelanggan (Ribu) 33
2.21 Realisasi Penjualan Tenaga Listrik (GWh) 33
2.22 Rasio Elektrifikasi Kalimantan Barat Tahun 2018 34
2.23 Realisasi penjualan BBM di Kalimantan Barat 35
2.24 Realisasi Penjualan LPG di Kalimantan BArat 35
2.25 Pembangkit Tenaga Listrik Eksiting 36
2.26 Data PLTMH Offgrid di Kalimantan Barat 37
2.27 Data PLTS Terpusat di Kalimantan Barat 37
2.28 Data LTSHE di Kalimantan Barat 2018 39
2.29 Rencana Pengembangan Pembangkit Kalimantan Barat 40
v
2.30 Kapasitas Tangki Timbun BBM Kalimantan Barat 42
2.31 Indikator Energi Kalimantan Barat 2015 46
2.32 Asumsi Faktor Demografi 48
2.33 Asumsi Faktor Ekonomi 48
2.34 Elestisitas Aktivitas PDRB 2015 49
2.35 Asumsi Kunci Sektor Transportasi Jalan Raya 50
2.36 Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2050 50
2.37 Proyeksi Bauran Energi Primer 51
2.38 Proyeksi Indikator Energi 2015-2050 52
2.39 Proyeksi Permintaan Energi Primer (Ribu TOE) 54
2.40 Proyeksi Penyediaan Energi Primer (Ribu TOE) 55
2.41 Proyeksi Pemakaian Listrik Per Kapita 56
2.42 Proyeksi Kebutuhan Pembangkit Listrik 57
vi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAU Business as Usual
Kondisi tanpa adanya perubahan signifikan dari perilaku, teknologi,
ekonomi maupun kebijakan sehingga terjadi secara terus menerus
tanpa adanya perubahan yang berarti
BBM Bahan Bakar Minyak
BBN Bahan Bakar Nabati
BOE Barrel Oil Equivalent
BOPD Barrel Oil Per Day
CPO Crude Palm Oil
Minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang
diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging
buah kelapa sawit
DME Dimethyl Ether
Senyawa ether yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti gas
alam, batubara dan biomasa yang memiliki sifat dan jenis seperti
layaknya LPG
EBT Energi Baru dan Terbarukan
EOR Enhanced Oil Recovery
Metode untuk meningkatkan cadangan minyak pada suatu sumur
dengan cara mengangkat volume minyak yang sebelumnya tidak
dapat diproduksi
ESCO Energy Service Company
vii
ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral
GRK Gas Rumah Kaca
GW Giga Watt
GWh Gigawatt-Hours
IMB Izin Mendirikan Bangunan
JBT Jenis BBM Tertentu
JBU Jenis BBM Umum
JBKP Jenis BBM Khusus Penugasan
KEN Kebijakan Energi Nasional
kW Kilowatt
KWh Kilowatt hour
LTSHE Lampu Tenaga Surya Hemat Energi
LEAP Long-range Energy Alternative Planning System
LED Light-Emitting Diode
LNG Liquefied Natural Gas
LPG Liquefied Petroleum Gas
LRT Light Rail Transit
Kereta api ringan
MBOPD M Barrel Oil per Day (M merupakan huruf romawi yang berarti
satuan ribu)
MEPS Minimum Energy Peformance Standard
Migas Minyak dan gas bumi
MRT Mass Rapid Transit
Kereta api cepat terpadu
MTOE Million Ton Oil Equivalen
MW Mega Watt
PDB Produk Domestik Bruto
viii
PDRB Produk Domestik Regional Bruto
PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTD Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTM Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohido
PLTP Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap
POME Palm Oil Mill Effulent
Limbah cair dari kelapa sawit yang berasal dari pemurnian minyak
mentah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit
listrik biogas
RENJA Rencana Kerja
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RRR Reserve Replacement Ratio
Rasio penemuan cadangan terhadap jumlah produksi
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
RUED-P Rencana Umum Energi Daerah-Provinsi
RUEN Rencana Umum Energi Nasional
RUKN Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SBM Setara Barel Minyak
TCF Trillion Cubic Feet
TOE Ton Oil Equivalent
TBBM Terminal Bahan Bakar Minyak
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalimantan Barat
disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional dan didalam penyusunannya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Umum Energi
Nasional, serta secara materi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
RUED-P Kalimantan Barat merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat mengenai rencana pengelolaan energi pada tingkat provinsi
yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas
sektor untuk mencapai sasaran RUEN. Adapun substansi yang terkandung dalam
RUED-P antara lain :
1. Proyeksi kebutuhan dan pasokan energi daerah berisi estimasi kebutuhan
energi (menurut sektor dan bahan bakar) serta pasokan energi dari
pembangkit, captive power dan kilang.
2. Identifikasi permasalahan energi di daerah, bahwa setiap daerah tentunya
memiliki permasalahan energi yang berbeda. Dokumen RUED-P
dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan energi yang ada disetiap
daerah khususnya Kalimantan Barat, sehingga usulan/rencana program ke
depannya dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Potensi energi di daerah mencakup potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
antara lain surya, air, angin, biomassa, minyak, gas, batubara dan Uranium.
4. Program energi daerah merupakan upaya daerah dalam memenuhi
kebutuhan energinya secara berkesinambungan.
5. Sumber pendanaan energi di daerah dalam RUED-P dapat dianggarkan
melalui APBN, APBD, Swasta dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
2
Kebutuhan energi listrik di Kalimantan Barat saat ini masih di dominasi
dari sektor rumah tangga, sektor bisnis dan sektor publik sementara untuk sektor
industri mendapatkan peringkat terakhir. Hal ini terjadi karena Provinsi
Kalimantan Barat belum mampu mensuplai kebutuhan energi untuk sektor
industri. Hingga saat ini sebagian besar pasokan listrik di Kalimantan Barat
masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak (PLTD) dan impor
listrik dari malaysia, sehingga kecukupan dan keandalan pasokan masih relatif
rendah karena kondisi dan cadangan pembangkit listrik tidak memadai.
Berdasarkan isu tersebut diatas dan menurut Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Umum Energi
Nasional, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Barat menyusun RUED-P Kalimantan Barat yang berisi hasil pemodelan
kebutuhan-pasokan (Demand-Supply) energi di Provinsi Kalimantaan Barat
hingga tahun 2050, dan memuat kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang
direncanakan untuk mencapai sasaran RUEN dan RUED-P. RUED-P
Kalimantan Barat merupakan pedoman untuk mengarahkan pengelolaan energi
daerah guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah dalam
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kebijakan energi Provinsi Kalimantan Barat diarahkan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi yang berada pada wilayah
Provinsi Kalimantan Barat. Bertujuan untuk mencapai kemandirian pengelolaan
energi, menjamin ketersedian energi, dan terpenuhinya kebutuhan sumber
energi dengan mengoptimalkan sumber daya energi secara terpadu dan
berkelanjutan. Selain itu kebijakan energi Kalimantan Barat diarahkan untuk
meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, menjamin akses energi yang adil
dan merata terhadap energi, menciptakan lapangan kerja, dan terkendalinya
dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup.
3
1.2 RUANG LINGKUP
1. Penyusunan data penyediaan dan permintaan energi di Provinsi Kalimantan
Barat berdasarkan data tahun dasar 2015 dan tahun akhir kajian hingga
tahun akhir 2050;
2. Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Barat menggunakan asumsi PDRB
yang optimis dengan memperhatikan rencana pembangunan dan
pengembangan daerah;
3. Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada target
Kebijakan Energi Nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan
energi daerah;
4. Konsumsi energi final akan berkurang dengan menerapkan program
konservasi dan efisiensi energi;
5. Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data dasar dari
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, Bappeda Provinsi Kalimantan
Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas
Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, PT Pertamina, BPH Migas, PT PLN,
serta pihak-pihak lain yang terkait;
6. Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Barat memperoleh masukan dari
Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di daerah yang
melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
7. Proyeksi pemodelan kebutuhan dan penyediaan energy Kalimantan Barat di
dalam dokumen RUED-P menggunakan software Long Range Energy
Alternative Planning (LEAP).
1.3 ASPEK REGULASI
Penyusunan RUED-P Kalimantan Barat dilandasi aspek regulasi dan perundang-
undangan yang terkait energi dan perencanaan di pusat serta aturan perundangan
di daerah, antara lain:
1. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang di dalamnya memuat;
4
a. Pasal 18 ayat (1): “Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi
Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”
b. Pasal 18 ayat (2): “Rencana Umum Energi Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.”
2. UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi
Nasional; yang didalamnya memuat Pasal 2 ayat (3b): RUEN sebagai
pedoman Pemerintah Provinsi untuk penyusunan RUED-P.
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/TPB;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-
2023.
1.4 POSISI DAN KETERKAITAN RUEN, RUED DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
Posisi dan keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan pembangunan dalam hal
ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
5
a. RUED Provinsi merupakan penjabaran dari RUEN yang mengakomodir
potensi dan permasalahan energi yang ada di tingkat provinsi, sedangkan
keterkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari
Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersifat Top Down, dimana
program dan kebijakan energi yang bersifat nasional, harus diikuti dan
dijabarkan oleh Pemerintah Provinsi dengan tetap mengakomodir Program
dan Kebijakan baik yang tertuang dalam RPJMD maupun RTRW Provinsi
Kalimantan Barat. Sedangkan pelibatan proses Bottom Up menyangkut
usulan pembangunan energi dari tingkat bawah (masyarakat) ditindaklanjuti
ditingkat Provinsi dan Nasional;
b. Keterkaitan RTRW dan RUED Provinsi, dalam hal ini muatan program dan
kebijakan energi yang tertuang dalam RTRW yang mengakomodir potensi
energi dan jaringan infrastruktur energi yang direncanakan sampai dengan
Tahun 2034 (Perda RTRWP Nomor 10 tanggal 31 Desember Tahun 2014
Provinsi Kalimantan Barat 2014 – 2034)
Keterkaitan RUEN, RUED dan perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai
berikut:
Gambar 1.1 Keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan Lainnya
6
Sumber: Dewan Energi Nasional
Gambar 1.2 Regulasi RUED dan RUEN
Penyusunan RUED-P memperoleh masukan dari dokumen perencanaan
daerah yang sudah ada sebelumnya, seperti RPJMD/RPJPD, RPIP, RUKD,
RTRW dan dokumen perencanaan lainnya. Mengingat perencanaan RUED-P
dari tahun 2019-2050, selanjutnya dokumen RUED-P akan menjadi acuan untuk
penyusunan dokumen daerah di masa mendatang.
1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN RUED PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Barat disusun oleh
Tim Lintas OPD yang dibentuk melalui SK Gubernur Kalimantan Barat
Nomor: 645/DESDM/2019 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan
Tim Sekretariat Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tim lintas OPD dikoordinasikan dan difasilitasi
oleh Dinas ESDM yang beranggotakan Bappeda, OPD terkait, BPS Daerah,
BUMN Energi, Akademisi, dan pihak terkait lainnya. Dalam penyusunan RUED-P
Kalimantan Barat, Tim lintas OPD daerah didampingi oleh Dewan Energi Nasional,
Kementerian ESDM dan Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P (P2RUED-P).
Tahapan penyusunan RUED-P Kalimantan Barat dapat digambarkan sebagai
berikut:
7
Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan RUED-P
1. Tahap persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting bagi pemerintah
daerah dalam persiapan RUED-P. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini
meliputi pembentukan tim sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat
Nomor : 645/DESDM/2019 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan
Tim Sekretariat Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum
Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk memudahkan koordinasi
lintas sektoral antar SKPD. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan
identifikasi kondisi energi daerah dengan mengacu pada baseline data RUEN.
2. Pengumpulan dan pengolahan data
Tahap pengumpulan data membutuhkan waktu cukup panjang. Data yang
digunakan dalam penyusunan RUED-P Kalimantan Barat ini merupakan data
sekunder yang diperoleh dan diolah dari berbagai instansi seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), Pertamina, PLN, dan berbagai instansi daerah lainnya. Selain
itu, dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis lainnya seperti
RPJMN, RPJMD, RPJPD, RTRW, Renstra, RAD-GRK Provinsi Kalimantan
Barat, dan berbagai dokumen pendukung lainnya seperti aturan-aturan terkait
energi baik ditingkat pusat maupun daerah. Sebagai tambahan, dilakukan
kajian literatur lainnya untuk melengkapi data yang diperlukan.
8
3. Pemodelan/Proyeksi/AnalisisHasil Pemodelan
Pemodelan dalam RUED-P dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan
penyediaan energi daerah di masa mendatang. Pemodelan menggunakan
baseline 2015 dengan asumsi hingga 2050 sesuai dengan skenario RUED.
Hasil yang diperoleh kemudian dianalisa untuk membantu tim dalam menyusun
program kegiatan.
4. Analisis Kebijakan
Analisis Kebijakan dilakukan setelah hasil pemodelan/proyeksi selesai
dikerjakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan kebijakan dan tata kelola
energi di Provinsi Kalimantan Barat yang disinkronkan dengan kebijakan Pusat
meliputi visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan arah pengembangan
pengelolaan energi di Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan yang tertuang di
dalam RUED-P diantaranya meliputi roadmap pengembangan infrastruktur
energi dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target yang
ditetapkan.
5. Penyusunan Dokumen RUED-P
Pada tahap ini dilakukan penyusunan dokumen RUED-P yang berisi narasi,
dan matrik program kegiatan dengan menyinkronkan terlebih dahulu dengan
target yang terdapat di dalam RUEN.
6. Finalisasi Dokumen RUED-P
Pada tahap ini, dilakukan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait
dan didampingi oleh tim P2RUED-P untuk mendapat masukan terkait naskah
RUED-P dan rancangan Perda RUED-P yang telah disusun. Masukan-
masukan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut diakomodir untuk
penyempurnaan Dokumen RUED-P Kalimantan Barat yang kemudian
ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
9
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN RUED
Sistematika penulisan RUED-P disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional yang
didalamnya terkandung pedoman teknis.
Tabel 1.1.
Sistematika RUED Provinsi Kalimantan Barat
BAB KETERANGAN SUBSTANSI
Bab I Pendahuluan Latar Belakang, Ruang Lingkup, Aspek Regulasi, Posisi dan Keterkaitan RUEN, RUED-P dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Tahapan Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Barat serta Sistematika Penulisan RUED-P
Bab II Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Espektasi di Masa Mendatang
Isu dan Permasalahan Energi, Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang
Bab III Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pengelolaan Energi Daerah
Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang terdapat di dalam RUED-P
Bab IV Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah
Kebijakan Energi Daerah, Strategi Energi Daerah, Kelembagaan Energi Daerah dan Instrumen Kebijakan Energi Daerah
Bab V Penutup Kesimpulan
10
BAB II
KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI DAN
EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG
2.1 ISU DAN PERMASALAHAN ENERGI DAERAH
Isu dan permasalahan energi Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan sebagai
berikut:
2.1.1 Ketergantungan pada Energi Fosil
Pada Pemodelan LEAP RUED Kalimantan Barat di mana tahun 2015 sebagai
tahun dasar , masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih banyak
mengandalkan energi fosil sebagai sumber energi utama, yang digunakan dan
dimanfaatkan di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari proyeksi
bauran energi primer di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 yaitu 0,3 %
Energi Baru Terbarukan, 1,2 % Batubara, 8,3 % Gas Bumi, 90,1 % Minyak Bumi
Gambar 2.1 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
Sumber: Permodelan LEAP RUED Kalimantan Barat
1,2%
8,3%
90,1%
0,3%
Batubara Gas Minyak Energi Baru Terbarukan
11
2.1.2 Pemenuhan Energi untuk Kawasan Industri.
Sebagaimana tertuang dalam RIPIN, Kalimantan Barat tergabung dalam satu
WPI Kalimantan Bagian Barat bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan
Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam konteks Industri Prioritas Nasional, industri
yang sesuai di Kalimantan Barat antara lain adalah industri pangan khususnya
industri pengolahan minyak nabati (sawit dan kelapa dalam), dan Industri Aneka
dan Kimia Dasar, khususnya industri karet alam,dan industri logam dasar
khususnya alumina (bauksit), industri pengolahan hasil laut dan perikanan,
industri pengolahan kayu dan industri pengolahan tanaman pangan. Diantara
kawasan industri yang sedang dikembangkan adalah Kawasan Industri Mandor
di Kabupaten Landak, Kawasan Industri Ketapang (Matan Hilir Selatan) di
Kabupaten Ketapang, Kawasan Industri Semparuk di Kabupaten Sambas, dan
Kawasan Industri Tayan di Kabupaten Sanggau.
Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri ini masih perlu
banyak dukungan Kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan
fasilitas seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air
bersih, pelabuhan, energi, transportasi. Masing-masing Kawasan Industri ini
diarahkan pada upaya fokus industri utama, diantaranya KI Mandor untuk
pengembangan industri berbasis komoditas karet, KI Tayan diarahkan untuk
pengembangan industri berbasis komoditas sawit, KI Ketapang untuk
pengembangan industri berbasis komoditas bauksit, dan lainnya, KI Semparuk
untuk Pengembangan Agro Industri. Berikutnya harus disusun insentif yang
disiapkan agar realisasi masuknya industri ke KI dapat terwujud. Menurut
Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 yang diterbitkan oleh
Kementerian Perindustrian, Kawasan industri di Kalimantan Barat masuk dalam
Kawasan industri prioritas di luar jawa sebagaimana dalam Gambar 2.2
12
Gambar 2.2 Kawasan Industri di Luar Jawa
Sumber : Rencana Induk Perindustrian Nasional 2015 – 2035
Untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan industri tersebut, dibutuhkan
penyediaan energi terutama energi listrik yang handal dan berkelanjutan
sehingga sektor ekonomi akan bergerak tumbuh dan menghasilkan nilai tambah
bagi daerah. Salah satu permasalahan adalah banyaknya kawasan industri yang
belum mandiri energi listrik.
2.1.3 Rendahnya Rasio Elektrifikasi Provinsi
Menurut Statistik Ketenagalistrikan 2018 rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan
Barat sebesar 81,25 %. Angka ini masih di bawah dibandingkan dengan capaian
rasio elektrifikasi nasional sebesar 95,35 %. Untuk mendorong tumbuhnya rasio
elektrifikasi daerah, Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Barat.
2.1.4 Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Masih Rendah.
Efek buruk dari ketergantungan terhadap sumber energi fosil sebagai sumber
energi utama, adalah sifatnya yang cepat habis dan tidak dapat diperbaharui.
13
Jika kelangkaan sumber energi fosil ini tidak diantisipasi , maka dapat
menyebabkan kelangkaan dan krisis energi. Efek buruk lainnya dari penggunaan
energi fosil, berupa limbah keluaran yang dihasilkan sebagai sisa pemanfaatan
energi, yang merupakan limbah yang tidak ramah lingkungan dan tidak aman
bagi kesehatan. Limbah dari energi fosil antara lain CO2 dan NO yang
menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, dan dapat mempercepat terjadinya
global warming/pemanasan global saat ini. Salah satu untuk mengurangi
ketergantungan terhadap energi fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru
dan terbarukan.
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum dapat optimal dilaksanakan di
Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain :
1. Investasi untuk pembangunan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
masih relative mahal.
2. Teknolologi energi baru terbarukan masih memiliki tingkat efisiensi yang
rendah, sehingga output energi yang dihasilkan masih rendah.
3. Ketersediaan sumber energi baru sangat tergantung pada jumlah
penyediannya di alam.
4. Penelitian dan pengembangan tentang energi baru dan terbarukan masih
terbatas.
2.1.5 Kemandirian Energi Daerah
Untuk memenuhi kebutuhan energi daerah Provinsi Kalimantan Barat,
kedepannya Pemerintah Provinsi kalimantan Barat merencanakan pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mensuplai Kawasan Industri
yang akan dibangun di Kalimantan Barat. Untuk persiapan pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2012 telah
bekerjasama dengan BATAN melakukan studi pemilihan tapak potensial PLTN di
Kalimantan Barat, pada tahun 2015 mendapatkan 6 lokasi tapak potensial PLTN.
14
Gambar 2.3 Peta Tapak Potensial PLTN per Wilayah Kalimantan Barat
Tapak Potensial Nama Daerah Koordinat Nilai
Skoring
I Desa Air Besar, Kecamatan
Kendawangan, Kabupaten Ketapang
X= 436681
Y= 9681133
205
II Desa Sie, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara
X= 370210 Y= 9881837
190
III Desa Sungai Kanan, Kecamatan Muara,
Kabupaten Ketapang
X= 387938
Y= 9807943
186
IV Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan, Kabupaten Ketapang
X= 403171 Y= 9753043
185
V Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan
Kendawangan, Kabupaten Ketapang
X= 410126
Y= 9807943
181
VI Desa Matang, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas
X= 302159 Y= 10179682
181
Tabel 2.1 Skoring Tapak Potensial per Wilayah Kalimantan Barat
Kemudian di tahun 2019 BATAN kembali melakukan Groundcheck Rencana
Evaluasi Tapak PLTN di Kalimantan Barat di 9 Calon Lokasi Tapak yaitu Desa
Salatiga Kabupaten Sambas, Pantai Simping Pemerintah Kota Singkawang,
15
Tanjung Batubelah Pemerintah Kota Singkawang, Pantai Gosong Kabupaten
Bengkayang, Tanjung Suak Kabupaten Bengkayang, Pulau Temaju Kabupaten
Mempawah, Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara, Pawan Kabupaten
Ketapang, Pagar Mentimun Kabupaten Ketapang.
Gambar 2.4 Lokasi Calon Tapak Potensial PLTN Kalimantan Barat
Dari 9 Nama Calon Lokasi Tapak disepakati pada tanggal 2 Mei 2019 pada
Fokus Group Discussion Penentuan Calon Tapak Pembangkit Listrik Tenaga
Nuklir di Kalimantan Barat adalah Pantai Gosong, Desa Sungai Raya,
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dan Desa Parit
Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. Pemilihan ini didasarkan pada
kegiatan pra-survei tapak PLTN di seluruh daerah potensial Kalimantan Barat
dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis keenergian, industri, geologi, tata
guna lahan, sosial dan geopolitik. Selanjutnya tapak terpilih tersebut diusulkan
kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk di tetapkan sebagai Tapak
PLTN. Diharapkan rencana pembangunan PLTN ini dapat segera terealisasi
16
sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan energi sektor industri yang akan
dibangun di Provinsi Kalimantan Barat dapat segera terwujud. Sehingga Provinsi
Kalimantan Barat tidak perlu lagi untuk impor listrik dari Sarawak Malaysia
sebesar 230 MW dengan beban operasi 100 MW dan 130 MW pada saat beban
puncak.
2.2 KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI
Sub-bab kondisi energi daerah Provinsi Kalimantan Barat saat ini berisi tentang
inventarisasi dan verifikasi data pengelolaan energi daerah Provinsi Kalimantan
Barat pada tahun dasar pemodelan (2015), yang mencakup antara lain:
2.2.1 Indikator Sosio-Ekonomi
Indikator sosio-ekonomi terbagi atas jumlah penduduk, Penduduk pedesaan dan
perkotaan, Jumlah Tenaga Kerja dan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan,
PDRB per Lapangan Usaha, PDRB per Kapita dan Jumlah kendaraan bermotor.
Lebih lengkap dijelaskan sebagai berikut:
2.2.1.1 PDRB Per Lapangan Usaha
PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Provinsi Kalimantan Barat
adalah kemampuan wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk menciptakan
nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB per lapangan usaha dapat
dibagi menjadi 17 kategori (Tabel 2.2)
17
Tabel 2.2 PDRB Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat
Harga Konstan 2010 (dalam Miliar Rupiah)
NO
LAPANGAN USAHA
PDRB
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 25.571,7
2 Pertambangan dan Penggalian 4.622,4
3 Industri Pengolahan 18.045,7
4 Pengadaan Listrik dan Gas 100,4
5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 160,3
6 Konstruksi 12.817,7
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17.161,3
8 Transportasi dan Pergudangan 4.716,8
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.592,1
10 Informasi dan Komunikasi 4.903,9
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4.060,6
12 Real Estate 3.350,9
13 Jasa Perusahaan 552,6
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.23,3
15 Jasa Pendidikan 4.810,1
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.627,2
17 Jasa Lainnya 1.198,2
TOTAL 112.346,8
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2016
2.2.1.2 Pendapatan per Kapita
PDRB (Pendapatan domestik regional bruto) per kapita untuk Provinsi
Kalimantan Barat pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 23.456.783,42.
Dengan perhitungan sebagai berikut :
Pendapatan per kapita tahun 2015 = PDRB pada tahun 2015
jumlah penduduk tahun 2015
Pendapatan per kapita tahun 2015 = 𝑅𝑝. 112.346,8 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟
4.789.574 Jiwa
Pendapatan per kapita tahun 2015 = Rp. Rp. 23.456.783,42 per kapita di tahun 2015
2.2.1.3 Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat dibanding jumlah penduduk
secara nasional dari tahun 2010 sampai tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.3.
18
Berdasarkan data, jumlah penduduk provinsi Kalimantan Barat relatif tidak
terlalu besar untuk provinsi yang ada di Indonesia. Tahun 2015, total populasi
di Kalimantan Barat adalah 4.789.574 jiwa dibanding dengan total nasional
sebesar 255.461.700 jiwa, atau sebesar 1,9% dari jumlah populasi nasional.
Tabel 2.3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kalimantan Barat 2010-2015
Dalam Satuan Jiwa
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Kalimantan Barat
4.395.983 4.472.029 4.549.391 4.628.092 4.708.153 4.789.574
Jumlah Penduduk Nasional
237.641.326 241,103.066 244.615.233 248.178.563 251.793.800 255.461.700
Sumber: BPS Kalimantan Barat 2016
Sedangkan untuk jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016
yaitu 4,861,738 jiwa dan tahun 2017 yaitu 4,932,499 jiwa menurut Provinsi
Kalimantan Barat dalam Angka 2018.
Sementara itu jumlah penduduk berdasarkan tingkat kabupaten dan kota
tahun 2015 disajikan secara lebih rinci pada Tabel 2.4
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten / Kota 2000 2005 2010 2015 Kab. Sambas 454.126 476.283 496.120 523.115
Kab. Bengkayang 333.089 194.134 215.277 238.610 Kab. Landak 282.026 307.669 329.649 357.608
Kab. Pontianak 631.546 680.056 234.021 251.775 Kab. Sanggau 508.320 372.128 408.468 444.596
Kab. Ketapang 426.285 471.716 427.460 475.985 Kab. Sintang 460.594 343.544 364.759 396.392
Kab. Kapuas Hulu 182.589 204.347 222.160 245.998 Kab. Sekadau - 171.286 181.634 193.391
Kab. Melawi - 160.906 178.645 195.999 Kab. Kayong Utara - - 95.594 105.477
Kab. Kubu Raya - - 500.970 545.409 Kota Pontianak 472.220 502.133 554.764 607.618 Kota Singkawang - 168.143 186.462 207.601
Kalimantan Barat 3.750.795 4.052.345 4.395.983 4.789.574
Sumber: BPS Kalimantan Barat 2016
19
2.2.1.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran
Dari besar jumlah penduduk, golongan usia produktif menyumbang peranan
penting dalam pengelolaan energi daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah
tenaga kerja mempengaruhi kebutuhan energi yang dibutuhkan dan
dihasilkan. Sementara, tingkat pengangguran bisa diupayakan menjadi
rencana-rencana strategis meningkatkan kesejahteraan dan perencanaan
akses listrik untuk peningkatan produktifitas.
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Barat 2015
Kelompok
Umur
Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran
Terbuka Jumlah
1 2 3 4 15-19 92.988 27.208 120.196
20-24 257.571 46.043 303.614 25-29 297.945 21.384 319.329
30-34 306.100 10.360 316.460 35-39 296.867 6.215 303.082
40-44 268.033 3.099 271.132 45-49 233.207 3.264 236.471
50-54 183.024 2.193 185.217 55-59 139.989 1.086 141.075
60-64 84.347 485 84.832 65+ 75.816 - 75.816
Total 2.235.887 121.337 2.357.224
Sumber: BPS Kalimantan Barat 2016
Berdasarkan data, total angkatan kerja sebesar 2.357.224 jiwa dengan jumlah
pengangguran terbuka dengan total pekerja sebesar 121.337 jiwa dan jumlah
yang bekerja sebesar 2.235.887 jiwa.
2.2.1.5 Tingkat Kemiskinan
Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator sosio-ekonomi.
Kemiskinan itu sendiri dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran, termasuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang energi.
Persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 8,03 %. Pada
20
Tahun 2015 tercatat garis kemiskinan di Kalimantan Barat sebesar
Rp.323.615,- perkapita sebulan. Dengan batas garis kemiskinan tersebut,
jumlah penduduk miskin sebanyak 383, 70 ribu jiwa.
2.2.1.6 Jumlah Kendaraan Bermotor
Pada tahun dasar (2015), sektor transportasi adalah sektor dengan konsumsi
energi terbesar di Kalimantan Barat. Jumlah kendaraan beserta jenis
teknologinya menjadi penentu konsumsi energi di sektor ini. Oleh karena itu,
penting untuk mengetahui jumlah kendaraan beserta jenis teknologinya dalam
rangka mengestimasi kebutuhan energi beserta upaya-upaya untuk
menurunkan konsumsi energi dan emisi di sektor transportasi. Data jumlah
dan kendaraan bermotor sesuai jenisnya dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.5 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenisnya Di Provinsi Kalimantan Barat
78.142
4.812
62.988
1.958.512
- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Mobil
Bus
Truk
Sepeda Motor
78.142 4.812 62.988
1.958.512
Mobil Bus Truk Sepeda Motor
Sumber: BPS Kalimantan Barat 2016
21
Berdasarkan data tersebut, jumlah kendaraan yang mendominasi di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sepeda motor dengan jumlah 1.958.512 unit, disusul
mobil penumpang, mobil barang / truk dan bus dengan nilai berturut-turut
sebesar: 78.142 unit, 62.988 unit dan 4.812 unit. Hal ini memberikan
gambaran bahwa program transportasi umum (bus dan kereta) berpotensi
untuk mengurangi konsumsi di sektor transportasi di masa yang akan datang
karena akan ada perpindahan penumpang dari motor dan mobil ke bus atau
kereta.
2.2.2 Indikator Energi Daerah
Kalimantan Barat memiliki banyak potensi energi baru dan energi terbarukan
yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Potensi
Sumber energi baru yaitu Uranium dan Thorium, sedangkan potensi energi
terbarukan yang dapat dikembangkan di Kalimantan Barat berupa energi surya,
air terjun, angin, dan panas bumi. Berikut sumber potensi dan pemanfaatannya
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2.2.2.1 Potensi Energi Daerah
2.2.2.1.1 Potensi Energi Baru
Tabel 2.6 Potensi Energi Baru Kalimantan Barat
No Lokasi Sumber Daya
(ton)
1 Kalimantan Barat 4.767 (thorium)
2 Kalimantan Barat 26.021 (uranium)
Sumber: BATAN
22
2.2.2.1.2 Potensi Energi Terbarukan
2.2.2.1.2.1 Potensi Energi Surya
Tabel 2.7 Potensi Energi Surya Kalimantan Barat
No Stasiun Iklim Radiasi Energi Surya
(Wh/m2/hari)
1 Supadio Kabupaten Kubu Raya
5.537,4 – 8.732,0
2 Jungkat Kabupaten Pontianak
4.898,5 – 8.412,6
3 Sintang Kabupaten Sintang
4.792,0 – 8.093,1
4. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
2.981,7 – 9.264,5
5 Ketapang Kabupaten Ketapang
6.389,3 – 9.583,9
6 Paloh Kabupaten Sambas
2.768,7 – 7.880,1
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar 2015
Provinsi Kalimantan Barat memiliki keunggulan secara geografis karena dilalui
garis khatulistiwa, dengan nilai radiasi energi surya sebesar 2.768,7 – 9.583,9
Wh/m2/hari. Intensitas radiasi matahari maksimum terjadi di bulan Juli dan
Agustus, karena merupakan periode puncak musim kemarau sehingga
pemanasan matahari ke permukaan bumi paling optimal. Dengan penyebaran
penyinaran surya di Kalimantan Barat yang merata, maka di semua daerah di
Kalimantan Barat dapat dimungkinkan untuk menggunakan pembangkit listrik
tenaga surya baik yang tersebar atau Solar Home Sistem (SHS) maupun
terpusat (komunal).
23
Gambar 2.6 Contoh PLTS SHS (Solar Home Sistem)
Menurut data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, di Provinsi
Kalimantan Barat sudah terbangun PLTS Terpusat (Komunal) sebanyak 46
Unit dengan total daya 1.433 kWp, PLTMH 3 Unit dengan total daya 164 kW,
LTSHE 4.401 Unit dengan total daya 132,03 kWp
Gambar 2.7 PLTS Terpusat (Komunal) Off Grid
24
2.2.2.1.2.2 Potensi Air
Tabel 2. 8 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sambas
Kecamatan Desa / Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6 Paloh Bemban S. Bening 0,71 34 144,84
Paloh Betereng S. Bening 0,66 9,4 37,22
Paloh Temajok S. Temajok 0,17 20 20,40
Paloh Tembaran S. Tembaran 0,13 40 31,20
Sajingan Riam Babon S. Bantanan 0,15 20 18
Sajingan S. Batang Air S. Batang Air 1,14 12,5 85,50
Sajingan S. Sembayang S. Sembayang 1,32 17,5 138,60
Sajingan Sajingan S. Sajingan 0,70 15 63
Sajingan Sajingan Hilir S. Sajingan 0,83 25 124,50
Sejangkung Ds. Kaliau S. Sajingan 0,24 38 54,72
Selakau Riam Selindung Ds. Tewi Mentibar
S. Slindung 0,21 20 25,20
Selakau Cik sak miaung
S. Miaung 0,20 15 18,27
Sajingan Riam Berasak Dsn. Batu Hitam Ds. Senatap
S. Berasak 0,12 76 40
Sajingan Riam Kaimayong Dsn. Tanjung Ds. Senatap
S. Kaimayong 1,01 30 150
Sajingan Riam Cagat / Riam Babon
S. Bantanam 14,41 100 8,65
TOTAL 960,1
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
25
Tabel 2.9 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6
Bengkayang Riam Budi Ds. Lipo Karya
S. Raya 0,26 12 18,72
Sanggau Ledo Dsn. Segonde
S. Tangi 1,74 17 177,48
Sanggau Ledo Riam Jugan S. Nyaboh 1,76 5 52,80
Seluas Riam Berawan
S. Biang 1,55 75 697,50
Seluas Riam Kadu Dsn. Bumbung
S. Ayung 1,25 8 60
Sanggau Ledo Riam Menajur Dsn Laek Ds. Bintulu
S. Sentai 1,454 36 300
Seluas Riam Bangaram Dsn. Melayang Ds. Sahan
S. Sumbuh 0,37 4,8 12
Lumar Ds. Tiga Berkat
Riam Doyot 0,15 25 20
Lumar Ds. Tiga Berkat
Riam Dio Batu
0,15 30 25
Lumar Ds. Tiga Berkat
Nangun Rasu
0,10 30 15
Lumar Ds. Tiga Berkat
Riam Batu Timah
0,83 15 70
Lumar Ds. Seram Selimbas
Riam Ceret (S. Molo)
0,43 12 30
Sajingan Riam Berasak Dsn. Batu Hitam Ds. Senatap
S. Berasak
0,1183 76 40
Sajingan Riam Kalimayong Dsn. Batu Hitam Ds. Senatap
S. Kalimayong
1,0126 30 150
Sajingan Riam Cagat / Riam Babon
S. Bantanam 14,41 100 8.646
TOTAL 10.314,5
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
26
Tabel 2.10 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6
Bonti Gurung Tinjau Ds. Tabau Bahta
S. Umpan 0,28 28 47,04
Bonti Tamanta Ds. Bantai
S. Tamanta 1,50 30 270
Entikong S. Punti S. Punti 2,54 17,5 266,70
Sanggau Kapuas
Mawang I Ds. Manah
S. Sedua Kanan
2,50 29,3 439,50
Entikong S. Unggah S. Unggah 2,40 16 230,40 Sanggau Kapuas
Mawang II Ds. Manah
S. Tembaga 2,50 100 1.500
Sanggau Kapuas
Mawang II Ds. Manah
S. Pungkar 0,40 150 360
Sanggau Kapuas
Jelipa S. Meno 2,67 10,4 166,60
Sekayam Riam Jengawat Ds. Bungkang
S. Sisang 0,17 15 25
Tayan Riam Sengayak Ds. Riyai
S. Sengayak
2,25 47,5 641,25
Bonti Riam Tingkas S. Sum 0,12 17,97 127,67
Bonti Riam Bonti S. Bonti 0,06 41,5 15,27
Total 4.089,43
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
27
Tabel 2.11 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Landak
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6
Air Besar Pade Kembayung
S. Pade & S. Kembayung
1,05 37,7 237,51
Air Besar Pade Hilir S. Pade 1,05 12,5 78,75
Air Besar Donge S. Donge 6,70 18,3 735,66 Air Besar Tengenep S. Landak 1,20 35 252
Air Besar Engkangin S. Engkangin
2,50 29,3 439,50
Air Besar Menanggar I S. Dait 2,64 40,5 641,52
Air Besar Menanggar II S. Dait 4,30 29 748,20
Air Besar Melanggar S. Landak 5,04 25 600,80 Mempawah Hulu
Riam Siname Ds. Tiang Apin Tunang
S. Mempawah
4,69 6 168,84
Mempawah Hulu
Riam Rina Ds. Tiang Apin Tunang
S. Mempawah
0,53 7 22,26
Mempawah Hulu
Riam Galar Ds. Emang Galar
S. Sede 0,38 24 54,14
Ngabang Riam Ango Ds. Angan Rampan Dsn. Angan Tembawang
S. Rentawan
0,39 21 50
Ngabang Air terjun Penga Ds. Antan Rayan Dsn. S. Durian
S. Panga 0,10 48 28
Ngabang Ds. Mungguk S. Sitegung 0,25 25 40,14 Air Besar Riam Pedungu
Ds. Sepangah Dsn.
S. Pedungu 0,07 58 25
Air Besar Rombo Dait Ds. Sekendal Dsn. Engkitif
S. Rombo Dait
0,39 37,5 173
Air Besar Ds. Sebatih Dsn. Tandi Birah
S. Sabada 0,09 19,4 10
Air Besar Rombo Stiin Ds. Tenguwe Dsn. Tandi
S. Pade 0,02 21 99,93
Sengah Temila
Ds. Sebatih Dsn. Keranji Birah
S. Sabada 0,09 19,4 10
TOTAL 4.415,25
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
28
Tabel 2.12 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sekadau
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6
Nanga Taman
Sirin Punti Ds. Sangke
S. Punti 0,67 58 233,16
Nanga Taman
Sirin Meragun Ds. Meragun
S. Meragun 2,63 52 820,56
Nanga Mahap
Tingkak Tinggal Dsn. Cenayan
S. Kembian 0,812 19 92,56
Nanga Mahap
Tempanak Ds. Sababas Dsn. Pahit
S. Tempana 1,688 12 121,53
Sanggau Kapuas
Mawang I Ds. Manah
S. Sedua Kanan
2,50 29 439,50
Belitang Hilir
Sumpit S. Sumpit 0,57 21 71,82
Nanga Mahap
Cuci Kain Ds. Tembaga
S. Sekadau 0,71 40 169,94
Nanga Taman
Batu Joto Ds. Landaw Mentawa
S. Entuka 3,45 15 310,39
Nanga Taman
Ritang Jati S. Senobon 0,127 14 20
Sekadau Hulu
Cupang Gading S. Baing 0,27 15 39
TOTAL 2.318,46 Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
Tabel 2.13 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Sintang
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6 Ketungau Tengah
Wong Tapah Ds. Margahayu
S. Merakai 0,50 3,5 233,16
Ketungau Tengah
Wong Tungku Ds. Wana Bhakti
S. Tungku 1,00 25 150
Tempunak Ds. S. Buruh Gurung Mali
S. Capat Cunai
0,14 49 41,16
Ketungau Hulu
Riam Udang Ds. Jasa
S. Udang 0,35 12 25,20
Sepauk Tuja Pamak Ds. Juan Ng.Pari
S. Sepauk 0,88 30 158,40
Sepauk Tuja Supit Ds. Ng.Pari
S. Silit 0,234 9 12,64
Sekadau Hulu
Cupang Gading S. Baing 0,271 15 39
TOTAL 659,56
29
Tabel 2.14 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Melawi
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6
Nanga Pinoh
Riam Batu licin Ds.Poring
S. Iban 0,87 2,5 13,11
Nanga Pinoh
Riam Guhung Ds.Tanjung Sari
S.Kenyikap 1,13 3,4 22,99
Ambalau Nokan Jenggonoi Ds. Deme
S. Jenggonoli
1,90 180 2,05
Ambalau Nokan Undak Ds.Buntut Sabun
S. Undak 1,36 20 163,20
Ambalau Nokan Cecak Ds. Kemenagai
S. Cecak 1,90 8 91,20
Serawai Ds. Nusa Bhakti S. Pengundang
0,16 25 24
Sokan Riam Nanga Ds. Keluing Taja
S. Nanga 0,15 15 13,50
Nanga Pinoh
Pinoh 1 S. Pinoh 40,2 58,5 14.110,20
Nanga Pinoh
Pinoh 2 S. Pinoh 44,5 62,7 16.749
Nanga Pinoh
Pinoh 3 S. Pinoh 45,4 63,3 14.110,20
Belimbing Gunung Nibong Ds. Ganja Dsn. Na Raya
S. Giam 0,44 45 40
Tanah Pinoh
Gunung Siling Bejampong Ds. Ulak Muid
S. Melawi 2,59 10 150
Sayan Cahai Lintah Ds. Bora Dsn. Belanga
S. Lintah 0,38 48 127
Sayan Cahai Sintot Ds. Bora Dsn. Mentawa
S. Merindon 0,33 9 20
Sayan Cahai Mentawa Dsn. Bora
S. Mentawa 0,358 15 37,5
TOTAL 45.673,95
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
30
Tabel 2.15 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6
Batang Lupar
S. Abau S. Sidik 0,10 90 54
Batang Lupar
Dsn. Ubang S. Entabaluh 6,14 40 1.473,60
Manday Nanga Tubuk S. Sepangin 0,88 30 252,20 Hulu Gunung
Medang Pulang Ds. Mentawid
S. Medang 0,92 7 38,53
Hulu Gunung
Riam Siname S. Medang 0,22 8 10,56
Silat Hulu/Hilir
S. Silat S. Silat 17,5 25,7 2.698,50
Badau Wong Perawan Ds. Kekura
S. Besar 0,14 54 44
Badau Wong Kijang Ds. Kekura
S. Kalian 0,31 14 26
Mentebah Gunung Sangai Ds. Tanjung
S. Besar 0,28 31 55
TOTAL 4.652,39
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
Tabel 2.16 Potensi Air Kalimantan Barat Kayong Utara
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi (Kw)
1 2 3 4 5 6
Sukadana Ds. Sedahan Jaysinga Dsn. Bagasing
S. Lubuk Pahat 0,37 25 55
Sukadana Ds. Pampang Harapan Dsn. Pasir Mayang
S. Ma’ Baguk 0,32 15 25
Sukadana Ds. Harapan Mulya Dsn. Mentubang
S. Lubuk Tapah 0,11 10 12
Sukadana Ds. Riam Berasap Jaya Riam Berasap
S. Siduk 2,76 10 165
Sukadana Ds. Sedahan S. Air Putih 0,19 33 39
TOTAL 296
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
31
Tabel 2.17 Potensi Air Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang
Kecamatan Desa/Dusun Lokasi Debit (m3/detik)
Head (m)
Potensi
(Kw)
1 2 3 4 5 6
Nanga Tayap
Ds. Pangkalan Teluk Batu Mas Dsn. Sembalangan
S. Kelik / S. putih
0,11 47 31
Sungai Laur
Empangil Riam Bunut
S.Bengaras 0,18 35 40,95
Jalai Hulu Siling Begandum Ds. Karang Dangin
S.Begandum 2,42 60 566,90
Jalai Hulu Siling Bayah Ds. Limpang
S.Bayah 0,863 60 186,5
Jalai Hulu Ds. Pangkalan Suka Dsn. Karang Dangin
- - - 214,5
Simpang Dua
Ds.Gema - - - 85,6
Sungai Laur
Ds.Selangkut Dsn.selangkut Riam I
- - - 11,39
Sungai Laur
Ds.Selangkut Dsn.selangkut Riam II
- - - 13,39
Simpang Dua
Ds.Mekar Raya Dsn.Kembara Riam Beruak
S.Beruak 0,18 60 100
Simpang Dua
Ds.Mekar Raya Dsn.Banjar Riam Bejangkar
S.Mumpudang 0,51 7 35
TOTAL 1.285,2
3
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
Pemanfaatan sumber daya alam berupa air masih skala kecil di
Kalimantan Barat, untuk pemanfaatannya baru sebagai Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hydra (PLTMH) belum ada yang sebagai
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Hal ini dapat terlihat pada tabel
2.18 di bawah ini.
32
Tabel 2.18 PLTMH PLN Kalimantan Barat
No Nama Pembangkit Lokasi Jumlah (Unit)
Kapasitas (Kw)
1 PLTMH Merasap Merasap 1 1275
2 PLTMH Bora Bora 1 170
3 PLTMH Sajingan Sajingan 1 191
Sumber : PT. PLN (Persero)
Menurut RUPTL 2019-2028 Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi
tenaga air menjadi PLTM / PLTA sebesar 26 MW.
2.2.2.1.2.3 Potensi Panas Bumi
Tabel 2.19 Potensi Panas Bumi Kalimantan Barat
No Lokasi
Potensi
1 Sibetuk, Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang
25 MW
2 Jagoi Babang, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang
12,5 MW
3 Meromoh, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang
12,5 MW
4 Nanga Payang, Desa Nanga Payang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu
12,5 MW
5 Simpang Lotup, Kab. Sanggau 12,5 MW
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
2.2.2.1.2.4 Potensi Biomassa
Menurut RUPTL 2019-2028 potensi biomassa di provinsi Kalimantan Barat
sebesar 81 MW, potensi paling banyak adalah dari limbah perkebunan
sawit yang tersebar dan dapat digunakan sebagai bahan energi primer
untuk PLTBio. Pemanfaatan potensi ini sangat didukung oleh banyaknya
pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
33
2.2.2.2 Konsumsi Energi Daerah
2.2.2.2.1 Energi Listrik
Sistem tenaga listrik Kalimantan Barat terdiri atas satu sistem interkoneksi 150
kV dan beberapa sistem isolated. Sistem interkoneksi yang juga dikenal
dengan sistem khatulistiwa meliputi kota Pontianak, Singkawang, Sambas,
Bengkayang, Ngabang hingga Tayan. Sistem isolated terdiri atas Sanggau,
Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Putussibau, Ketapangdan sistem tersebar
lainnya. Sistem – sistem ini kedepannya akan terinterkoneksi dengan sistem
khatulistiwa. Kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di Kalimantan Barat
dilayani oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Dengan
4 (empat) klasifikasi pelanggan, yaitu rumah tangga, industri, bisnis, publik
dan industri. Berikut kondisi konsumsi energi listrik di Kalimantan Barat tahun
2011 - 2017 dan estimasi tahun 2018 per kelompok pelanggan.
Tabel 2.20 Realisasi Jumlah Pelanggan (Ribu)
No Kelompok Pelanggan
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
1 Rumah Tangga
589,3 667,5 730,0 790,0 832,7 884,8 943,0 999,6
2 Bisnis 45,3 49,8 54,3 57,3 60,4 64,7 69,0 71,8
3 Publik 18,5 19,8 21,4 23,1 24,4 26,5 28,4 30,1
4 Industri 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Sumber : RUPTL 2019-2028 *Estimasi realisasi
Tabel 2.21 Realisasi Penjualan Tenaga Listrik (GWh)
No Kelompok Pelanggan
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
1 Rumah Tangga
869 1.009 1.115 1.213 1.297 1.398 1.430 1.481
2 Bisnis 367 371 377 392 423 471 498 540
3 Publik 121 138 157 165 173 184 189 200
4 Industri 78 86 91 93 97 107 136 153
Sumber : RUPTL 2019-2028 *Estimasi realisasi
34
Pada Tabel 2.21, terlihat bahwa konsumsi listrik Provinsi Kalimantan Barat
selalu meningkat tiap tahunnya, dengan konsumsi tertinggi berada di sektor
rumah tangga, disusul dengan sektor bisnis, publik dan sektor industri. Salah
satu hal yang perlu dicatat adalah konsumsi listrik industri hanya sekitar 4.9%
dari total konsumsi listrik Kalimantan Barat, sehingga dapat disimpulkan sektor
industri belum berkembang dengan baik dan merupakan sektor yang
berpotensi besar untuk ditingkatkan sehingga konsumsi energi terutama
konsumsi listrik digunakan untuk sektor yang menghasilkan nilai tambah yang
besar. Sektor rumah tangga dan bisnis saat ini merupakan konsumen terbesar
konsumsi listrik sehingga sektor ini tepat untuk diterapkan berbagai kebijakan
efisiensi energi untuk menghindari defisit pasokan listrik di Kalimantan Barat.
Rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan
penjabaran dari rasio elektrifikasi setiap Kabupaten / Kota di Provinsi
Kalimantan Barat dapat ditunjukan pada tabel berikut
Tabel 2.22 Rasio Elektrifikasi Kalimantan Barat Tahun 2018
No Kabupaten / Kota Jumlah Rumah
Tangga Rumah Tangga berlistrik
(PLN + non PLN) RE (%)
1 Kab. Mempawah 84.164 84.164 100
2 Kab. Landak 77.307 43.868 56,74 3 Kab. Kubu Raya 128.435 128.435 100
4 Kota Pontianak 140.856 140.856 100
5 Kab. Sambas 130.408 115.850 88,84
6 Kab. Bengkayang 57.995 40.064 69,08 7 Kota Singkawang 47.690 47.690 100
8 Kab. Sanggau 112.208 81.480 72,61
9 Kab. Sintang 98.960 63.848 64,51
10 Kab. Kapuas Hulu 63.077 44.884 71,15 11 Kab. Sekadau 51.395 28.469 55,39
12 Kab. Melawi 61.779 43.464 70,35
13 Kab. Ketapang 106.715 82.311 77,13
14 Kab. Kayong Utara 24.038 17.609 73,25 RE Kalimantan Barat 2018 81,25
Sumber : PT.PLN (Persero)UIW Kalbar
2.2.2.2.2 Energi Non Listrik
Berikut konsumsi energi non listrik berupa BBM di Provinsi Kalimantan Barat
berdasarkan data PT. Pertamina (Persero) & BPH Migas.
35
Tabel. 2.23 Realisasi Penjualan BBM di Kalimantan Barat
No Jenis BBM Satuan Realisasi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Premium * (JBT/JBKP)
KL 550.408 562.808 559.533 524.467 348.211 268.348
2 Premium (JBU)
KL 4.065 3.753 4.295 4.712 5.236 4.943
3 Solar (JBT) KL 377.839 369.849 273.939 274.011 305.847 332.447
4 Solar (JBU) KL 495.816 535.097 688.861 611.538 566.977 13.106
5 Pertamax KL - - - 3.633 14.543 13.106
6 Pertamax Plus
KL 4.679 5.788 8.645 8.077 - -
7 Pertamina Dex
KL 20 765 1.104 670 823 1.040
8 Biosolar KL 9.794 20.144 7.467 21.572 2.102 146.645
9 Pertalite KL - - 1.318 63.385 262.698 369.226
10 Pertamax Turbo
KL - - - - - 368
11 Dexlite KL - - - 1.315 4.336 11.776
12 Minyak Tanah (JBT)
KL 13.620 - - - - -
13 Minyak Tanah (JBU)
KL 2.911 1.196 173 195 29 -
14 Minyak Bakar
KL 205.610 223.876 218.996 203.184 170.778 94.540
15 Avtur KL 37.304 35.280 34.158 39.749 50.645 54.193
Sumber : PT.Pertamina (Persero) & BPH Migas
Tabel 2.24 Realisasi Penjualan LPG di Kalimantan Barat
No Jenis BBM Satuan Realisasi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 LPG 3 Kg Metric Ton 69.206 82.402 96.590 107.697 115.167 118.285
2 LPG 5,5 Kg Metric Ton - - - 56 554 1.999
3 LPG 12 Kg Metric Ton 21.043 19.741 14.589 12.425 12.796 13.690
Sumber : PT.Pertamina (Persero) & BPH Migas
*Premium : untuk tahun 2013-2014 merupakan realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT), 2015-2018 merupakan realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)
JBU (Jenis BBM Umum)
36
2.2.2.3 Pasokan Energi Daerah
2.2.2.3.1 Energi Listrik
Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Barat terdiri atas satu sistem interkoneksi
150 kV dan beberapa sistem isolated. Sistem interkoneksi yang juga dikenal
dengan Sistem Khatulistiwa meliputi kota Pontianak, Singkawang, Sambas,
Bengkayang, Ngabang hingga Tayan. Sistem isolated terdiri atas Sanggau,
Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Putussibau, Ketapang dan sistem tersebar
lainnya. Berikut komposisi pembangkit eksisting di sistem tenaga listrik
Provinsi Kalimantan Barat sampai tahun 2018, seperti tabel berikut ini.
Tabel 2.25 Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting
No Pembangkit Sistem Jumlah
Unit
Total Kapasitas
(MW)
Daya Mampu (MW)
1 PLN PLTD Khatulistiwa 19 93,7 69,3
Sanggau 5 4,8 4,8
Sekadau 4 1,7 1,7
Sintang 11 9,2 9,2
Putussibau 11 9,4 9,4
Ketapang 14 15,8 15,8
Balai Karangan 6 4 4
Nanga Tayap 4 0,3 0,3
Air Upas 1 0,4 0,4
Kota Baru 1 0,3 0,3
Semitau 5 3,1 3,1
Tepuai 3,0 3,0 3,0
Badau 3,0 1,5 1,5
Padang Tikar 6,0 2,5 2,5
PLTG Khatulistiwa 1 34 28,9
PLTU Khatulistiwa 1 50 50
Sanggau 1 14 14
Sintang 1 7 7
Jumlah PLN 97 254,7 225,2
2 IPP PLTBm Khatulistiwa 1 5 5
Khatulistiwa 1 10 10
PLTG Khatulistiwa 4 100 100
Jumlah IPP 6 115 115 3 Excess
PLTM Balai Karangan 1 1,5 1,5
Badau 1 0,4 0,4 Jumlah Excess 2 1,9 1,9
37
4 Import PLTA Khatulistiwa 1 230 230
Jumlah Import 1 230 230
5 Sewa PLTD Sanggau 4 14 14
Sekadau 1 8 8
Sintang 3 16 16
Nanga Pinoh 2 8 8 Ketapang 3 10 10
Balai Karangan 1 2 2
Air Upas 1 2 2
Kota Baru 1 1 1 Jumlah Sewa 16 61 61
Jumlah 122 662,6 633,1
Sumber : PT.PLN (Persero) UIW Kalbar
Selain disuplai dari pembangkit – pembangkit yang terinterkoneksi dengan
sistem Khatulistiwa dan sitem Isolated dari PLN, pemenuhan kebutuhan
energi juga disuplai dari pembangkit – pembangkit (PLTMH, PLTS) dan
Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang dibangun oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat dan bantuan dari pusat untuk daerah – daerah yang
sulit dijangkau oleh pembangkit – pembangkit PLN. Adapun pembangkit –
pembangkit tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 2.26 Data PLTMH Offgrid di Kalimantan Barat
No Kabupaten Kecamatan Desa unit Tahun Kapasitas
(Kw)
1 Landak Air Besar Tenguwe 1 2014 50
2 Landak Air Besar Pare 1 2015 33
3 Ketapang Jelai Hulu Karang dangin 1 2015 100 4 Sekadau Belitang
Hilir Merbang 1 2017 30
Total Kapasitas 213
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
Tabel 2.27 Data PLTS Terpusat di Kalimantan Barat
No Kabupaten Kecamatan Desa unit Tahun Kapasitas
(Kw)
1 Landak Kuala Behe Semedang 1 2012 5 2 Landak Sengah Temila Sidik Tembawang 1 2012 15
3 Landak Kuala Behe Permiit 1 2013 15
4 Landak Air Besar Nyari 1 2013 15
5 Landak Air Besar Tengon 1 2013 15 6 Landak Kuala Behe Sehe Lunsur 1 2014 15
7 Landak Kuala Behe Muun 1 2014 15
38
8 Landak Sengah Temila Gombang 1 2014 15 9 Sintang Ketungau
Tengah Begelang Jaya 1 2014 15
10 Sintang Ketungau Hulu Nanga Badau 1 2014 20
11 Kapuas Hulu
Batang Lupar Mensiu 1 2014 15
12 Kapuas Hulu
Badau Semuntik 1 2014 15
13 Kapuas Hulu
Embaloh Hulu Rantau Prapat 1 2014 15
14 Bengkayang Siding Hlibue 1 2014 30
15 Landak Air Besar Engkadik Pade 1 2015 50 16 Landak Menyuke Ongkol Padang 1 2015 50
17 Landak Air Besar Temoyok 1 2015 50
18 Landak Jelimpo Sekais 1 2015 50
19 Bengkayang Sungai Betung Karya Bakti 1 2015 20 20 Bengkayang Jagoi Babang Semunying Jaya 1 2015 15
21 Bengkayang Sungai Betung Suka Bangun 1 2015 15
22 Sanggau Kapuas Pana 1 2015 50
23 Bengkayang Sungai Raya Karimunting 1 2015 75 24 Bengkayang Seluas Bengkawan 1 2015 50
25 Bengkayang Lembah Bawang
Tempapan 1 2015 50
26 Bengkayang Capkala Aris 1 2015 50
27 Bengkayang Jagoi Babang Sinar Baru 1 2015 20
28 Landak Menjalin Bengkawe 1 2016 18 29 Sanggau Jangkang Balai Sebut 1 2017 20
30 Sanggau Jangkang Balai Sebut 1 2017 15
31 Sangau Jangkang Terati 1 2017 30
32 Sintang Ketungau Hulu Sejawak 1 2017 30 33 Sintang Ketungau
Tengah Nanga Kelapan 1 2017 30
34 Sintang Ketungau Tengah
Gut Jaya Bhakti 1 2017 30
35 Kubu Raya Batu Ampar Batu Ampar 1 2017 100
36 Kubu Raya Batu Ampar Sungai Kerawang 1 2017 150
37 Kubu Raya Batu Ampar Muara Tiga 1 2017 75
38 Bengkayang Sungai Betung Sepoteng 1 2017 10 39 Sanggau Jangkang Selampung 1 2017 15
40 Sanggau Jangkang Selampung 1 2017 20
41 Landak Kuala Behe Manggam Bati 1 2017 27
42 Sanggau Jangkang Selampung 1 2018 20 43 Bengkayang Sanggau Ledo Danti 1 2018 24
44 Melawi Sayan Nanga Raku 1 2018 15
45 Melawi Menukung Tanjung Beringin 1 2018 15
46 Melawi Menukung Mawang Mentatai 1 2018 24 Total Kapasitas 1.433
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
39
Tabel 2.28 Data LTSHE di Kalimantan Barat 2018
No Kabupaten Kecamatan Desa Jumlah
KK
1 Melawi Belimbing Balai Agas 348
2 Melawi Ella Hilir Nanga Nyuruh 162 3 Melawi Ella Hilir Bemban Permai 120
4 Melawi Ella Hilir Parembang Nyuruh 68 5 Melawi Ella hilir Jabai 122
6 Melawi Sayan Nanga Raku 132 7 Melawi Sayan Nanga Pak 374
8 Melawi Sokan Teluk Pongkal 149 9 Melawi Tanah Pinoh Maris Permai 170
10 Melawi Tanah Pinoh Barat Lintah Taum 261 11 Melawi Tanah Pinoh Barat Harapan Jaya 323
12 Sintang Sepauk Nanga Pari 113 13 Sintang Sepauk Ensabang 197
14 Sintang Ketungau Tengah Mungguk Gelombang 82 15 Sintang Ketungau Tengah Wana Bhakti 43
16 Sintang Ketungau Tengah Wana Bhakti 119 17 Sintang Ketungau Tengah Gut Jaya Bhakti 65
18 Sintang Ketungau Tengah Kayu Dujung 111 19 Sintang Ketungau Tengah Kayu Dujung 72
20 Sintang Ketungau Tengah Kubu Berangan 23 21 Sintang Ketungau Tengah Kubu Berangan 80
22 Sintang Ketungau Tengah Wirayuda 122 23 Sintang Ketungau Tengah Wirayuda 101
24 Sintang Ketungau Tengah Panggi Agung 191 25 Sintang Ketungau Tengah Gut Jaya Bhakti 104
26 Landak Air Besar Tenguwe 335 27 Landak Air Besar Parek 101
28 Landak Air Besar Tengon 82 29 Landak Air Besar Sempatung 231
TOTAL 4.401
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kalbar
Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang sedang dibangun
dan akan dibangun di Provinsi Kalimantan Barat. Pembangkit – pembangkit
tersebut diharapkan dapat menambah pasokan energi listrik di Provinsi
Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan listrik Industri dan masyarakat
Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan
keandalan sistem Provinsi Kalimantan Barat. Berikut rencana pengembangan
Pembangkit di Provinsi Kalimantan Barat.
40
Tabel 2.29 Rencana Pengembangan Pembangkit Kalimantan Barat
No Sistem Jenis Proyek Kapasitas COD Status Pengembang
1 Khatulistiwa PLTU Parit Baru (FTP1) 2x50 2019 Konstruksi PLN
2 Khatulistiwa PLTU Parit Baru (FTP2) 50 2019 Konstruksi PLN
3 Meliau PLTBio PLTBio Meliau (Kuota) Tersebar
2 2020 Rencana IPP
4 Ketapang PLTBio PLTBio Ketapang (Kuota) Tersebar
5 2021 Rencana IPP
5 Khatulistiwa PLTU Kalbar 1 2x100 2020 Konstruksi IPP
6 Khatulistiwa PLTBio PLTBio Khatulistiwa (Kuota) Tersebar
5 2020 Rencana IPP
7 Nanga Pinoh PLTBio PLTBio Nanga Pinoh (Kuota) Tersebar
10 2021 Rencana IPP
8 Putusibau PLTBio PLTBio Putusibau (Kuota) Tersebar
10 2021 Rencana IPP
9 Sanggau PLTBio PLTBio Sanggau (Kuota) Tersebar
1,2 2021 Rencana IPP
10 Sekadau PLTBio PLTBio Sekadau (Kuota) Tersebar
10 2021 Rencana IPP
11 Sintang PLTBio PLTBio Sintang (Kuota) Tersebar
10 2021 Rencana IPP
12 Balai Karangan
PLTBio PLTBio Balai Karangan (Kuota) Tersebar
6 2021 Rencana IPP
13 Ketapang PLTBio PLTBio Ketapang (Kuota) Tersebar
10 2020 Rencana IPP
14 Khatulistiwa PLTG Kalbar / Pontianak Peaker
100 2021 Rencana PLN
15 Khatulistiwa PLTM PLTM Kalbar (Kuota) Tersebar
26 2021 Rencana IPP
16 Khatulistiwa PLTM Banangar / Melanggar
2,5 2023 Rencana IPP
17 Khatulistiwa PLTM Kembayung 1 6,41 2024 Rencana PLN
18 Khatulistiwa PLTM Kembayung 2 4,46 2024 Rencana PLN
19 Putusibau PLTM Jitan 3,4 2025 Rencana PLN
20 Putusibau PLTM Kalis 3 2025 Rencana PLN
21 Sekadau PLTM Mahap 1,3 2025 Rencana PLN
22 Khatulistiwa PLTU Ketapang (Ex Timika)
2x7 2028 Rencana PLN
23 Khatulistiwa PLTU Pantai Kura-kura (FTP1)
2x27,5 2019/20
Konstruksi PLN
24 Khatulistiwa PLTU Kalbar 2 2x100 2022/23
Rencana IPP
25 Khatulistiwa PLTU Kalbar 3 2x100 2025/26
Rencana PLN
TOTAL 1.035,27
Sumber : RUPTL 2019-2028
41
Gambar 2.8 Sistim-Sistem kelistrikan di Kalbar
Pasokan listrik dalam sitem kelistrikan Kalimantan Barat saat ini berasal dari 5
(lima) sumber dengan jumlah kapasitas 662,6 MW, yakni :
1. Pembangkit milik PLN (kapasitas total 254,7 MW)
2. Pembangkit milik swasta (kapasitas total 115 MW)
3. Excess Power (kapasitas total 1,9 MW)
4. Import tenaga listrik (kapasitas total 230 MW)
5. Pembangkit sewaaan (kapasitas total 61 MW)
2.2.2.3.2 Energi Non Listrik
Sebagian besar BBM yang yang berasal dari minyak bumi dipasok oleh PT.
Pertamina. Jalur distribusi BBM dan Gas Provinsi Kalimantan Barat dipasok
dari Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Balongan, TBBM Tj. Uban, TBBM Tj.
42
Gerem/Merak, TBBM Sambu dan TBBM Kota baru. BBM yang dipasok
berupa premium, biosolar, pertalite, pertamax, pertamax turbo, dexlite,
permina dex dan LPG. Pasokan BBM ditempatkan pada 4 tangki timbun
seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.30 Kapasitas Tangki Timbun BBM Kalimantan Barat
No Fasilitas Kapasitas
(KL) Sumber Suplai
1 TBBM Pontianak 51,240 Kilang Dumai, Plaju, Balongan, TBBM Tj. Uban, Tj. Gerem/Merak, Sambu, Kota Baru
2 TBBM Sintang 20,807 TBBM Pontianak
3 Jobber Ketapang 6,789 TBBM Tj.Geram, Tj. Uban, Pontianak
4 Jobber Sanggau 11,422 TBBM Tj. Uban, Tj. Gerem, Pontianak
TOTAL 90,258 Sumber : PT. Pertamina MOR VI
Gambar 2.9 Pola Suplai Reguler BBM di Kalimantan
BBM dari Kilang Dumai, Plaju, Balongan, TBBM Tj. Uban, Tj. Gerem,
Sambu, Kota Baru akan di tampung di TBBM Pontianak dengan kapasitas
tampung 51,240 KL, kemudian baru disalurkan ke TBBM Sintang dengan
kapasitas tampung 20,807 KL. BBM dari TBBM Tj. Geram, Tj. Uban dan
Pontianak di salurkan di Jobber Ketapang dengan kapasitas tampung 6,789
43
KL. BBM dari TBBM Tj. Uban, Tj.Gerem dan Pontianak disalurkan di Jobber
Sanggau dengan kapasitas tampung 11,422 KL. Pola distribusi BBM di
Kalimantan Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 2.10 Pola Pendistribusian BBM di Kalimantan Barat
Gambar 2.11 Lembaga Penyalur BBM di Kalimantan Barat
Terdapat 130 SPBU, 37 SPBU Mini/Kompak, 19 SPBU-N dan 8 SPBB
Lembaga Penyalur BBM yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk
44
fasilitas LPG di kalimantan Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar
berikut.
Gambar 2.12 Fasilitas LPG di Kalimantan Barat
Untuk fasilitas LPG di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 1 Depot Mini LPG
dan SPPBE UGE dengan Total Kapasitas Tangki Timbun 2.050 Metric Ton,
Total Kapasitas Tangker 3.700 Metric Ton dengan Total Distribusi 430 Metric
Ton/hari. Kemudian terdapat 9 SP(P)BE PSO yang tersebar di Kota
Singkawang (2 SPPBE), Kabupaten Mempawah (2 SPPBE), Kabupaten
Kubu Raya (1 SPPBE), Kabupaten Sanggau (1 SPPBE), Kabupaten Sintang
(1 SPPBE), Kabupaten Ketapang (2 SPPBE), 1 SP(P)BE Non PSO
(Kabupaten Mempawah), 74 Agen LPG PSO, 11 Agen LPG Non PSO dan
2.194 Pangkalan LPG. Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mempunyai
Lembaga Penyalur BBM 1 Harga yang secara jelas dapat dilihat pada
gambar berikut.
45
Gambar 2.13 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga di Kalimantan Barat
2.2.2.4 Elastisitas dan Intensitas Energi Daerah
Elastisitas dan intensitas energi adalah indikator yang umum digunakan dalam
perhitungan konsumsi energi. Elastisitas energi menggambarkan
perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibandingkan pertumbuhan
variabel lain, misalnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, elastisitas energi
berguna dalam menentukan proyeksi konsumsi energi di masa mendatang
dengan berbekal variabel lain yang dijadikan pembanding. Di sisi lain, terdapat
pula indikator intensitas energi. Intensitas energi menggambarkan jumlah
energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu satuan produk tertentu.
Jika yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kalimantan Barat, maka intensitas energi adalah jumlah energi yang
diperlukan untuk menghasilkan 1 Miliar rupiah PDRB di Provinsi Kalimantan
46
Barat. Dalam hal ini Intensitas energi menunjukkan tingkat efisiensi
perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat. Indikator energi Provinsi
Kalimantan Barat dapat dilihat pada table 2.31 di bawah ini.
Tabel 2.31 Indikator Energi Kalimantan Barat 2015
Indikator 2015
Elastisitas Pemakaian Energi Final 1.2
Pemakaian Energi Final per PDRB (TOE/Miliar Rupiah)
11.9
Pemakaian Energi Final per kapita (TOE/kapita/tahun)
0.3
Pemakaian Listrik per Kapita (kWh/kapita/tahun) 413.9
Rasio Elektrifikasi (Persen) 74,71
2.3 KONDISI ENERGI DAERAH DI MASA MENDATANG
2.3.1 Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar
Struktur pemodelan dalam rencana umum energi provinsi Kalimantan Barat
mengacu pada struktur model RUEN. Struktur ini memiliki sektor Permintaan
(Demand), Penyediaan (Supply), Proses Transformasi (Transformation) serta
Variabel Asumsi (Key Assumption). Struktur ini merupakan struktur yang
diperlukan pada aplikasi pemodelan LEAP dan mengacu pada struktur RUEN
yang telah disarankan oleh tim Pendampingan Penyusunan RUED (P2RUED)
seperti pada Gambar 2.14.
47
Gambar 2.14 Struktur Pemodelan dan Variable Asumsi RUED Kalimantan
Barat
Asumsi-asumsi kunci yang digunakan dalam pemodelan RUED ini mengacu
kepada asumsi kunci yang digunakan oleh RUEN. Penyesuaian nilai dari
asumsi-asumsi kunci dilakukan untuk mengacu kepada kondisi provinsi
Kalimantan Barat. Misalnya: PDRB, penggunaan energi listrik sektor rumah
tangga, sektor industri, dan lainnya. Asumsi-asumsi kunci yang digunakan
dalam melakukan pemodelan RUED provinsi Kalimantan Barat antara lain
adalah: demografi, ekonomi, elastisitas aktifitas dan angkutan jalan raya. Dalam
model perencanaan energi Kalimantan Barat, digunakan beberapa asumsi dasar
dari sektor-sektor yang mempengaruhi karakteristik permintaan energi yang akan
48
digunakan dalam perhitungan proyeksi permintaan energi. Asumsi-asumsi
tersebut adalah sebagai berikut :
2.3.1.1 Demografi
Faktor demografi yang merupakan asumsi kunci pada pemodelan adalah
jumlah populasi, pertumbuhan populasi, tingkat urbanisasi, jumlah rumah
tangga dan ukuran rumah tangga.
Tabel 2.32 Asumsi Kunci Faktor Demografi
Variabel Asumsi Unit 2015 2025 2050
Jumlah Penduduk Juta Jiwa 4,8 5,4 6,5 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun % 1,4 1,1 0,7
Tingkat Urbanisasi % 33.1 39.8 58.0 Jumlah RumahTangga Juta 1.1 1.3 1.7
Ukuran RumahTangga Jiwa/Ruta 4.3 4.1 3.9
Sumber: Permodelan LEAP Kalimantan Barat
2.3.1.2 Ekonomi Makro
Salah satu faktor penggerak roda perekonomian adalah ketersediaan sumber
energi yang cukup dan handal. Dengan demikian jumlah konsumsi dan
penyediaan energi memiliki relasi dengan struktur perekonomian di suatu
wilayah (negara/propinsi). Kebijakan tentang energi untuk sebuah wilayah
akan berdampak langsung pada perekonomian di daerah itu. Dalam
pemodelan RUED Kalimantan Barat, maka beberapa faktor ekonomi dijadikan
sebagai asumsi-asumsi kunci, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.32
Tabel 2.33 Asumsi Kunci Faktor Ekonomi
Faktor Ekonomi Unit 2015 2025 2050
Pertumbuhan PDRB % 4,9 7,0 6,0 PDRB per Kapita Juta rupiah 23,5 38,2 164,2
PDRB Triliun rupiah 112,3 207,6 1.074,7
Sumber: Permodelan LEAP Kalimantan Barat
2.3.1.3 Faktor Elastisitas Aktifitas
Teori ekonomi mikrou mumnya menjelaskan bahwa elastisitas dapat dtinjau
dari dua sisi. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga
terhadap besar kecilnya jumlah suatu produk yang diminta. Sedangkan
49
elastisitas penawaran adalah sebuah pengaruh perubahan harga terhadap
besar kecilnya jumlah produk yang ditawarkan. Dengan lebih sederhana dapat
digambarkan bahwa elastisitas aktivitas dalam konteks ini merupakan
perbandingan perubahan besaran sebuah variabel ekonomi dibandingkan
dengan variabel ekonomi yang lain. Pada model RUED Kalimantan Barat,
variabel yang diambil untuk perbandingan dalam menghitung elastisitas
aktivitas adalah pertumbuhan PDRB total dengan pertumbuhan PDRB pada
sektor tertentu.
Elastisitas aktifitas pada sektor Industri, Transportasi, Komersial dan Lainnya
ditunjukkan pada Tabel 2.34 Elatisitas aktivitas untuk industri naik dari 1.19
menjadi 1.33 pada tahun 2025 dan 1.45 pada tahun 2050. Elastisitas aktivitas
transportasi turun dari 1.05 menjadi 0.8 pada tahun 2025 dan 0.6 pada tahun
2050.
Tabel 2.34 Elastisitas Aktifitas PDRB 2015
Sektor PDRB Elastisitas
PDRB Industri 1.19 PDRB Transportasi 1.05
PDRB Komersial 1.05 PDRB Lainnya 0.86
Sumber: Permodelan LEAP Kalimantan Barat
Selain asumsi kunci diatas, untuk sektor transportasi angkutan jalan raya
terdapat asumsi-asumsi kunci khusus yang terkait dengan penggunaan energi
di sektor tersebut. Adapun asumsi-asumsi kunci tersebut ditunjukkan pada
Tabel 2.35. Proyeksi jumlah kenderaan pada tahun mendatang didasarkan
pada relasi nilai asumsi pada tahun berjalan dan pertumbuhan PDRB di tahun
tersebut. Sedangkan Jarak Tempuh, Load Factor dan Operasional
diasumsikan tetap selama pemodelan.
50
Tabel 2.35 Asumsi Kunci Sektor Transportasi Jalan Raya
Asumsi Kunci Unit Mobil Bus Truk Sepeda Motor
JumlahTahun 2015 Unit 78.142 4.812 62.988 1.958.512 Jarak Tempuh KM per Tahun 16.000 50.000 50.000 9.000
Load Factor Pnp/unit *Ton/Unit (Truk)
1,8 42 8,25* 1,3
Operasional % 95 30 40 90
Sumber: Permodelan LEAP Kalimantan Barat
Jumlah kendaraan yang ditunjukkan pada Tabel 2.36 di Provinsi Kalimantan
Barat pada tahun 2015 – 2050 selalu mengalami peningkatan sehingga
kebutuhan energi untuk transportasi terutama bahan bakar juga meningkat.
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi jumlah kendaraan pada tahun 2025
untuk mobil berjumlah114,8 ribu unit, bus 5,9 ribu unit, truk 78,1 ribu unit, dan
sepeda motor 2,9 juta unit. Sedangkan pada tahun 2050 jumlah kendaraan
mengalami peningkatan sebesar mobil 242,8 ribu unit, bus12,6 ribu unit, truk
165,0 ribu unit, dan sepeda motor 3,6 juta unit. Kebutuhan operasional untuk
tiap kendaraan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu mobil 95%, bus 40%, truk
40%; dan sepeda motor 90%. Load factor tiap kendaraan di Provinsi
Kalimantan Barat berdasarkan perhitungan yaitu (dalamPnp/unit) mobil 1,8,
bus 42, sepeda motor 1,3 dan truk 8,25 ton/unit. Jarak tempuh setiap
kendaraan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu (dalam km/Tahun) mobil 16.000,
bus 50.000, truk 50.000, dan sepeda motor 9.000.
Tabel 2.36. Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2050
Kendaraan Unit 2015 2025 2030 2040 2050
Mobil Ribu Unit 78.1 114.8 133.6 182.4 242.9
Bus Ribu Unit 4.8 6.0 6.9 9.5 12.6 Truk Ribu Unit 63.0 78.2 90.8 124.0 165.1
Sepeda Motor Ribu Unit 1,958.5 2,903.4 3,185.3 3,477.9 3,570.0
Sumber: Permodelan LEAP Kalimantan Barat
2.3.2 HASIL PEMODELAN ENERGI
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil pemodelan bauran permintaan
energi primer, penyediaan energi primer, kebutuhan energi per sektor dan per
jenis energi, serta kebutuhan listrik.
51
2.3.2.1 Proyeksi Bauran Energi Primer
Sumber energi primer merupakan sumber energi yang masih harus
ditransformasikan menjadi sumber energi final. Energi primer ini dapat
bersumber dari fosil maupun dari sumber energi terbarukan. Sumber energi
fosil dikelompokkan menjadi batubara, Gas dan Minyak. Bauran energi primer
untuk tahun 2025 dan 2050 ditunjukkan pada Tabel 2.37 sebagai pembanding
digunakan bauran energi primer pada tahun dasar (2015).
Tabel 2.37 Proyeksi Bauran Sumber Energi Primer
SumberEnergi Primer 2015 2025 2050
Batubara 1,2% 31,9% 23,1%
Gas 8,3% 15,9% 30,6%
Minyak 90,2% 24,8% 13,3%
Energi BaruTerbarukan 0,3% 27,5% 32,9%
Total 100% 100% 100%
Sumber: Permodelan LEAP Kalimantan Barat
Porsi energi baru terbarukan (EBT) pada tahun dasar sebesar 0,3 %,
meningkat pada tahun 2025 menjadi 27,5 % dan pada tahun 2050 diharapkan
porsi EBT menjadi 32,9 %. Porsi sumber energi batubara diperkirakan akan
meningkat dari 1,2 % pada tahun 2015, menjadi 31,9 % pada tahun 2025 dan
menurun pada tahun 2050 sebesar 23,1 %. Penggunaan batubara meningkat
cukup signifikan hingga 2025 dikarenakan adanya permintaan tinggi terhadap
pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar batubara untuk mencukupi
kebutuhan listrik pada industri di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan
sumber energi minyak, porsinya akan turun menjadi 13,3 % pada tahun 2050
dari 90,2 % pada tahun 2015. Untuk menutupi kebutuhan permintaan energi,
maka penggunaan sumber energi gas akan diperbesar dari 8,3 % pada tahun
2015, menjadi 30,6 % pada tahun 2050.
2.3.2.2 Proyeksi Elastisitas dan Intensitas Energi
Dalam Tabel 2.38 ditunjukkan proyeksi indikator energi yaitu terdiri dari
elastisitas energi, intensitas energi, dan pemakaian energi per kapita,
pemakaian listrik per kapita dan rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Barat.
52
Tabel 2.38 Proyeksi Indikator Energi 2015-2050
Indikator Tahun
2015 2020 2025 2050
Elastisitas Pemakaian Energi Final 1,25 1,01 1,16 0,55
Pemakaian Energi Final per PDRB (TOE/miliar rupiah)
11,90 12,19 12,21 7,41
Pemakaian Energi Final per kapita (TOE/kapita/tahun)
0,28 0,35 0,47 1,22
Pemakaian listrik perkapita (kWh/kapita/tahun) 413,89 862,66 1.981,20 7.544,37 Rasio Elektrifikasi (%) 82,40 100 100 100
Sumber: Pemodelan LEAP Kalimantan Barat
Sebagaimana tabel di atas, elastisitas energi di provinsi Kalimantan Barat
mengalami penurunan dari pada tahun 2015 sebesar 1,25 turun menjadi
sebesar 1,01 pada tahun 2020, mengalami kenaikan pada tahun 2025
sebesar 1,16 dan menjadi 0,55 pada tahun 2050. Sedangkan intensitas energi
mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 12,19 TOE/Miliar Rupiah
dari sebelumnya sebesar 11,90 TOE/Miliar Rupiah. Hal tersebut terjadi
dikarenakan adanya pertumbuhan energi yang cukup pesat pada periode
2015 sampai dengan 2020 dengan adanya pembangunan industri smelter.
Intensitas energi pada tahun berikutnya akan mengalami penurunan pada
tahun 2025 sebesar 12,21 TOE/Miliar Rupiah dan tahun 2050 menjadi
sebesar7,41 TOE/Miliar Rupiah, selaras dengan semakin meningkatnya
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, pemakaian energi final per kapita mengalami peningkatan dari pada
tahun 2015 sebesar 0,28 TOE/Kapita menjadi sebesar 0,47 TOE/Kapita pada
tahun 2025 dan terus meningkat menjadi 1,22 TOE/Kapita pada tahun 2050.
2.3.2.3 Proyeksi Permintaan dan Penyediaan Energi
Tahun dasar yang digunakan untuk proyeksi permintaan energi per sektor
pengguna energi adalah tahun 2015. Proyeksi permintaan energi sampai
dengan tahun 2050 menggunakan skenario RUED yang merupakan skenario
daerah yang dimaksudkan untuk pencapaian target-target KEN/RUEN
53
Gambar 2.15 Porsi Permintaan Energi Per Sektor
Sumber: Pemodelan LEAP Kalimantan Barat
Peningkatan porsi terbesar permintaan energi per sektor untuk skenario
RUED dimiliki oleh sektor industri sebesar 18% pada tahun 2015 menjadi 60%
pada tahun 2050. Sedangkan sektor ekonomi lain seperti rumah tangga,
transportasi, komersial dan lainnya mengalami peningkatan konsumsi energi
namun tidak terlalu besar. Pada tahun 2050 porsi penggunaan energi terbesar
setelah sektor industri adalah sektor transportasi sebesar 18%, sektor rumah
tangga sebesar 11%, sektor komersial sebesar 7% dan sektor lainnya sebesar
4%. Sektor industri yang dimaksud yaitu Kawasan Industri Mandor, Kawasan
Industri Ketapang, Kawasan Industri Tayan, Kawasan Industri Sambas dan
juga pengembangan insfrastruktur seperti Pelabuhan Internasional Kijing,
Pabrik Smelter Ketapang, Technopark Landak dan Technopark Ketapang.
Permintaan energi juga dapat dilihat dari sudut pandang jenis energi final yang
digunakan oleh setiap sektor aktifitas. Bila dilihat dari jenis energi final (Tabel
2.39), pada tahun 2050 permintaan energi terbesar berasal dari energi listrik,
yaitu 4.246,2 Ribu TOE, diikuti oleh Biodiesel, Bioetanol, gas bumi dan LPG.
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Rib
u T
OE Sektor Lainnya
Komersial
Rumah Tangga
Transportasi
Industri
54
Tabel 2.39 Proyeksi permintaan Energi Per Jenis Energi Final (Ribu TOE)
Jenis Energi 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Listrik 170,5 380,9 925,5 1.300,7 1.841,4 2.612,7 3.483,5 4.246,2
Gas Bumi 25,0 56,3 126,0 202,0 362,2 534,0 828,4 1.199,1
Bensin 458,6 484,4 423,3 357,4 268,2 175,3 84,7 - Avtur 28,0 32,0 34,9 37,9 37,7 33,3 21,6 -
Minyak Tanah 0,0 0,0 - - - - - -
Minyak Solar 320,7 250,2 179,7 195,2 194,7 176,0 123,5 27,7
Minyak Bakar 179,1 179,1 82,2 100,9 120,0 130,6 100,4 - LPG 127,7 167,4 182,4 185,4 188,0 192,5 198,7 205,6
Batubara 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,5 1,7 -
Biogas 0,0 5,7 11,5 18,1 24,2 30,2 35,7 40,6
Biodiesel 23,0 175,4 406,1 535,0 707,8 948,0 1.234,3 1.545,2 Bioetanol - 53,3 111,5 195,9 276,2 348,7 411,6 464,1
Biomassa 2,4 3,2 4,5 6,4 8,7 11,3 14,0 17,1
Bioavtur - 3,1 11,6 25,2 46,0 77,7 122,3 182,5
Dimethyl Ether - 10,5 23,6 26,1 28,8 31,2 33,3 36,6 Total 1.336,7 1.803,2 2.533,7 3.188,3 4.070,3 5.303,9 6.694,0 7.964,7
Sumber: Permodelan LEAP RUED Kalimantan Barat
Proses penyediaan energi mencakup transformasi sumber energi primer
menjadi energi final yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pengguna.
Proses transformasi energi dapat berlangsung dengan beberapa proses,
bergantung pada sumber energi primer dan hasil akhir energi yang diinginkan.
Setelah mengetahui jumlah permintaan energi yang diperlukan untuk
melaksanakan aktifitas-aktifitas perekonomian, maka analisis penyediaan
energi dapat dilakukan. Penyediaan energi primer dapat dilihat pada Tabel
2.40
Tabel 2.40 Proyeksi Penyediaan Energi Primer (Ribu TOE)
Jenis Energi 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Batubara 22,9 923,0 1.486,6 1.781,3 2.263,5 2.849,1 3.600,1 3.478,1
Gas 152,7 223,7 739,2 924,9 1.394,5 2.073,7 2.958,7 4.606,7
Minyak 1.162,2 1.490,3 1.339,5 1.478,8 1.599,6 1.751,9 1.932,8 1.805,5
Energi Baru Terbarukan
5,9 142,0 1.110,0 1.876,4 2.592,1 3.720,6 4.601,8 5.142,7
Total 1.833,5 2.778,9 4.675,1 6.061,4 7.849,8 10,395,3 13.093,3 15.033,0
Sumber: Permodelan LEAP RUED Kalimantan Barat
55
2.3.2.4 Kebutuhan dan Penyediaan Listrik
Konsumsi energi dan konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai
indikator kemajuan sebuah negara. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa
negara tersebut menggunakan energi dan listrik untuk menghasilkan kegiatan
yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pada tahun 2015, berdasarkan
perhitungan LEAP, rata-rata konsumsi listrik per kapita Indonesia mencapai
890 kWh per kapita. Dengan angka tersebut, konsumsi listrik per kapita
provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 413,9 kWh perkapita masih berada
di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan RUEN target nasional untuk
konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025 adalah 2.500 kWh per kapita.
Pada tahun tersebut pemakaian listrik perkapita di Provinsi Kalimantan Barat
diproyeksikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan
munculnya industri-industri pengolahan terutama industri smelter yang
mengkonsumsi listrik dalam jumlah yang cukup besar yang tumbuh menjadi
sebesar 1.981KWh/Kapita pada tahun 2025 dan menjadi sebesar sekitar
7.544 KWh/Kapita pada tahun 2050.
Tabel 2.41 Proyeksi Pemakaian Listrik per Kapita
Tahun Konsumsi Listrik
2015 413,9 kWh per Kapita
2020 862,7kWh per Kapita
2025 1.981kWh per Kapita
2050 7.544kWh per Kapita
Sumber: Pemodelan LEAP Kalimantan Barat
Untuk memenuhi kebutuhan listrik Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan
2050 sebesar 7.544 KWh per kapita maka proyeksi kebutuhan pembangkit
listrik ditunjukkan oleh Tabel 2.42. Total Pembangkit listrik pada tahun 2025 di
Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3.006,3 MW dengan komposisi terbesar
adalah PLTU Batubara sebesar 1.200 MW. Pada tahun 2050, total
pembangkit listrik sebesar 10.893,3 MW dengan komposisi terbesar adalah
PLTU Batubara sebesar 3.500 MW.
56
Tabel 2.42 Proyeksi Kebutuhan Pembangkit Listrik (MW)
Jenis Pembangkit
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
PLTU 14,0 503,0 1.200,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0
PLTU Gas - - 250,0 250,0 500,0 700,0 1.000,0 900,0
PLTG - - 200,0 300,0 400,0 600,0 700,0 900,0
PLTG Minyak 34,0 200,0 - - - - - -
PLTD 436,3 373,9 311,6 249,3 187,0 124,6 62,3 -
PLTD Biosolar - 62,3 124,6 187,0 249,3 311,6 373,9 436,3
PLTA - - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.000,0 2.500,0
PLTM/MH 2,0 13,0 20,0 30,0 40,0 50,0 50,0 62,0
PLT Biomassa - 28,0 140,0 160,0 170,0 200,0 300,0 400,0
PLTS 0,2 0,2 210,0 320,0 340,0 400,0 450,0 500,0
PLTB - - - - - - - -
PLT Biogas POME
- - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Total 486,5 1.180,4 3.006,3 4.046,3 5.436,3 6.936,3 7.986,3 10.893,3
Sumber: Permodelan LEAP RUED Kalimantan Barat
Porsi energi baru terbarukan (EBT) pada pembangkit listrik pada tahun dasar
sebesar 0,3 % yang diharapkan meningkat pada tahun 2025 menjadi 28,4 %
dan pada tahun 2050 diharapkan porsi EBT menjadi 35,1 %. Porsi gas juga
diperkirakan akan meningkat sebesar 14,0 % pada tahun 2025 menjadi 28,3
% pada tahun 2050. Selain itu untuk menutupi kebutuhan permintaan energi,
maka penggunaan sumber energi batubara juga diperkirakan akan meningkat
cukup besar yaitu pada tahun 2015 sebesar 3,2 % menjadi 48,4 % pada tahun
2025 dan menjadi 30,7 % pada tahun 2050. Sedangkan porsi sumber energi
minyak diperkirakan akan menurundari 96,6 % pada tahun 2015 menjadi 9,1
% pada tahun 2025 dan menjadi 5,8 % pada tahun 2050.
57
Sumber: Permodelan LEAP RUED Kalimantan Barat
Gambar 2.16 Bauran Energi Primer Pembangkit
2.2.2.5 Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca
Proyeksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran
bahan bakar yang digunakan untuk semua sektor ekonomi meningkat dari
3,4 juta ton CO2 pada tahun 2015 menjadi 4,1 juta ton CO2 pada tahun 2025
dan 8,3 juta ton CO2 tahun 2050. Sektor transportasi merupakan sektor
penyumbang emisi terbesar pada tahun 2015 sedangkan sektor industri
merupakan penyumbang emisi terbesar pada tahun 2050. Besaran emisi gas
rumah kaca di Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan pada Tabel 2.43.
Tabel 2.43 Proyeksi Emisi Gas RumahKaca Per Sektor Pengguna (Ribu Ton CO2)
Sektor 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Industri 721,1 859,6 808,5 1.128,2 1.611,5 2.338,0 3.139,8 3.824,5 Transportasi 2.213,2 2.436,1 2.539,0 2.718,4 2.861,1 2.997,0 3.123,4 3.241,8
Rumah tangga
328,3 454,5 526,1 540,0 550,0 559,0 567,9 557,4
Komersial 25,1 29,0 37,6 50,8 65,6 79,9 93,1 106,1
Sektor lainnya
178,9 215,6 273,5 347,2 413,0 489,6 526,7 633,8
Total 3.466,5 3.994,8 4.184,7 4.784,7 5.501,7 6.463,5 7.487,0 8.383,6 Sumber: Permodelan LEAP RUED Kalimantan Barat
3%
48%
31%
0%
14%
28%
97%
9%6%
0,3%
28%35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2025 2050
Batubara Gas Minyak Energi Baru Terbarukan
58
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ENERGI DAERAH
3.1 VISI ENERGI DAERAH
Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan energi daerah, tantangan
pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan daerah selama ini,
maka visi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Barat adalah:
“TERCIPTANYA KEANDALAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI DENGAN
MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI ENERGI TERBARUKAN
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN “
Keandalan dan Kemandirian Energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Keandalan Energi merupakan ketangguhan dalam mengatasi permasalahan
kebutuhan energi dimasa yang akan datang,
- Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan
memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber setempat untuk
menjamin pemerataan akses energi bagi semua lapisan masyarakat
Kalimantan Barat.
Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan mengandung arti bahwa didalam
pengelolaan energi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Hal
ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi penggunaan energi,
penghematan energi, pengurangan dan pencegahan emisi dan pemanfaatan
energi secara optimal.
3.2 MISI ENERGI DAERAH
Untuk mewujudkan Visi diatas, maka Misi Pengelolaan Energi di Kalimantan
Barat adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan dan menjamin ketersediaan pasokan energi yang aman dan
ramah lingkungan
2. Mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis energi baru
terbarukan
59
3. Meningkatkan kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk
melakukan kegiatan konservasi energi
4. Memperluas akses dan ketersediaan energi yang berkualitas dengan harga
terjangkau kepada seluruh masyarakat
5. Mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi
6. Mendorong pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat
7. Mensinergikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi
8. Menyediakan sarana prasarana energi yang didukung oleh beberapa sektor,
dengan mempertimbangkan sinergitas infrastruktur energi antar wilayah
Kabupaten/Kota/Provinsi.
3.2.1 Mewujudkankan dan Menjamin Ketersediaan Pasokan Energi Yang Aman
dan Ramah Lingkungan
Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang sedang berkembang
dibidang perekonomian, salah satu peningkatan ekonomi ditunjang dengan
terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat. Kebutuhan akan energi untuk
masyarakat Kalimantan Barat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Agar
pemenuhan kebutuhan energi ini kedepannya tidak terjadi kekurangan, maka
Pemerintah wajib untuk menyediakan ketersediaan energi bagi masyarakat.
Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat untuk menjamin ketersediaan energi dengan cara :
1. Pemerintah Kalimantan Barat dalam membantu Pemerintah Pusat untuk
melaksanakan program 35.000 MW adalah dengan menjembatani pihak
Pemerintah Pusat dengan masyarakat terkait pembebasan lahan dan
memudahkan izin usaha.
2. Mempersiapkan pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir (PLTN) pertama
di Indonesia, karena PLTN merupakan pembangkit yang aman dan ramah
lingkungan.
3. Membangun pembangkit-pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) baik
dengan dana APBD maupun dana APBN.
60
4. Meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan potensi EBT
sebagai energi alternatif, dengan cara memberikan penyuluhan, seminar,
serta meningkatkan studi kelayakan yang terkait dengan EBT di Kalimantan
Barat.
3.2.2 Mengembangkan Diversifikasi Energi Pedesaan Berbasis Energi Baru
Terbarukan
Diversifikasi energi berbasis EBT menjadi solusi untuk mengurangi
ketergantungan terhadap energi fosil. Karena efek buruk penggunaan bahan
bakar fosil dapat membuat polusi dan meningkatnya emisi karbon (Gas Rumah
Kaca) sehingga suhu di dunia semakin panas. Karena itu diversifikasi energi di
pedesaan berbasis EBT di Kalimantan Barat mulai dikembangkan karena
disemua daerah Kalimantan Barat banyak terdapat potensi EBT yang dapat
dikembangkan seperti potensi energi surya dan energi air.
3.2.3 Mengakselarasikan Pemanfaatan Energi Baru, Energi Terbarukan
Jumlah energi fosil dari tahun ke tahun semakin berkurang, karena berasal dari
sumber energi tidak dapat diperbaharui. Untuk itu dibutuhkan energi baru
terbarukan yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui, untuk
menggantikan energi konvensional tersebut. Namun untuk mengembangkan
energi baru terbarukan memerlukan teknologi yang tidak murah/mahal, serta
efisiensinya masih rendah. Maka dari itu untuk mempercepat penggunaan EBT
adalah dengan meningkatkan iklim investasi, terutama untuk pengembangan
EBT di Kalimantan Barat.
3.2.4 Meningkatkan Kesadaran Pengguna Energi di Berbagai Sektor Untuk
melakukan Kegiatan Konservasi Energi
Konservasi energi tidak hanya sekedar untuk menghemat energi fosil yang
tidak dapat diperbaharui, tetapi juga menggunakan energi baru terbarukan agar
ramah lingkungan. Di Indonesia umumnya dan di Kalimantan Barat khususnya,
kesadaran masyarakat akan konservasi energi masih sangat minim. Karena itu
61
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah terus melakukan
sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan agar dapat selalu menghemat
pemakaian energi.
3.2.5 Memperluas Akses dan Ketersediaan Energi Yang Berkualitas Dengan
Harga Terjangkau Kepada Seluruh Masyarakat
Energi merupakan penggerak utama dalam kehidupan, terutama dimasa
modern sekarang ini. Akses terhadap energi akan memberikan kepastian untuk
melakukan kepastian untuk melakukan berbagai aktivitas yang bukan hanya
bermanfaat melainkan juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Banyak masyarakat
yang tinggal di pedesaan dan daerah pelosok, belum dapat menikmati energi
seperti masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini dikarenakan akses untuk
mendapatkan energi masih terbatas. Perluasan akses dan ketersedian energi
untuk daerah-daerah pelosok desa, dapat dilakukan dengan membangun
sarana infrastuktur jalan untuk akses pengangkutan bahan bakar, dan
pembangunan jaringan listrik dan listrik pedesaan untuk daerah-daerah yang
belum berlistrik.
3.2.6 Mengoptimalkan Peningkatan Nilai Tambah Pengguna Energi
Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengganti peralatan-peralatan yang sudah
ada dengan menggunakan peralatan yang berteknologi lebih efisien atau hemat
energi. Untuk lebih mengoptimalkan dapat dilakukan dengan meningkatkan
program konservasi energi di gedung-gedung pemerintah di Kalimantan Barat,
dengan cara audit dan manajemen energi. Hasil dari pelaksanaan audit dan
manajemen energi adalah untuk mengetahui peluang penghematan energi
yang dapat dilakukan.
3.2.7 Mendorong Pemenfaatan Energi Yang Berwawasan Lingkungan dan
Berkelanjutan Untuk Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat
Pengembangan, pengeksploitasian, dan penggunaan energi terutama energi
fosil harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan
sangat berpengaruh terhadap tersedianya energi terbarukan, seperti air, panas
62
bumi, dan biomassa. Pemanfaatan biomassa yang berasal dari pertanian dan
perkebunan untuk penyediaan energi, tidak boleh mempengaruhi ketahanan
pangan daerah dan nasional.
3.2.8 Mensinergikan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Energi
Hendaknya dalam pengelolaan energi para pemangku kepentingan dapat
saling bersinergi sehingga pengelolaan energi dapat harmonis dan
menghasilkan sesuatu yang optimal.
3.3 TUJUAN ENERGI DAERAH
Keandalan dan kemandirian energi Provinsi Kalimantan Barat dapat dicapai
dengan mewujudkan tujuan sebagai berikut:
1. Tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi Provinsi Kalimantan Barat;
2. Terjaminnya ketersediaan energi daerah, yang bersumber dari pengelolaan
potensi setempat dan berkelanjutan;
3. Tercapainya pengeloaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan
berkelanjutan;
4. Tercapainya ketangguhan/kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan
kebutuhan energi di masa depan;
5. Tercapainya diversifikasi energi baru terbarukan;
6. Tercapainya sinergitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi;
7. Tercapainya kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk
melakukan kegiatan konservasi energi;
8. Tercapainya pemanfaatan energi yang berkeadilan untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat;
63
3.4 SASARAN ENERGI DAERAH
Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provinsi
Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut:
1. Berkurangnya Kesenjangan antara Permintaan dan PenyediaanEnergi;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Energi Alternatif;
3. Meningkatnya Infrastruktur Energi Sektor Kelistrikan;
4. Terciptanya pangsa energi baru terbarukan sebesar 7.4% persen di tahun
2025 dan 32.7% persen di tahun 2050;
5. Tercapainya rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 87 persen pada tahun
2020.
6. Tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan
rumah tangga.
7. Terpenuhinya penyediaan energi primer sebesar 4,5 juta TOE pada tahun
2025 dan 14,9 juta TOE tahun 2050 baik dari sumber setempat maupun
dipasok dari luar Provinsi Kalimantan Barat;
8. Tercapainya konsumsi listrik per kapita sebesar 1.981KWh per kapita pada
tahun 2025 dan 7.544KWh per kapita pada tahun 2050;
9. Tercapainya intensitas energi final sebesar 12,2 TOE/milyar rupiah tahun
2025 dan 7,4 TOE/milyar rupiah tahun 2050.
64
BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH
4.1 KEBIJAKAN ENERGI DAERAH
RUED Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
(KEN), yang memuat dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan
pendukung sebagai berikut:
Kebijakan utama, meliputi:
1) Ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah.
2) Prioritas pengembangan energi.
3) Pemanfaatan sumberdaya energi daerah.
4) Cadangan energi daerah.
Kebijakan pendukung, meliputi:
1) Konservasi energi, konservasi sumberdaya energi, dan diversifikasi energi.
2) Lingkungan hidup dan keselamatan.
3) Harga, subsidi, dan insentif energi.
4) Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri
energi.
5) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi.
6) Kelembagaan dan pendanaan.
KEN mengamanatkan prioritas pemanfaatan sumber daya energi daerah dalam
memenuhi kebutuhan energi daerah. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan
beberapa faktor, di antaranya ketersediaan jenis/sumber energi, keekonomian,
kelestarian lingkungan hidup, kecukupan untuk pembangunan yang
berkelanjutan, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Prioritas
pemanfaatan sumber daya energi daerah tersebut harus berujung pada tujuan
utama KEN 2050 yaitu Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.
Berdasarkan kondisi daerah Provinsi Kalimantan Barat saat ini serta isu dan
permasalahan energi di Provinsi Kalimantan Barat saat ini, maka Dinas Energi
65
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat beserta pihak terkait
menetapkan arah kebijakan energi Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
1. Ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;
2. Konservasi energi, konservasi sumberdaya energi, dan diversifikasi energi;
3. Kelembagaan dan pendanaan.
4.2 STRATEGI ENERGI DAERAH
Berdasarkan arah kebijakan energi di Provinsi Kalimantan Barat yang telah
ditetapkan, maka strategi energi daerah yang akan dilakukan untuk mendukung
implementasi setiap kebijakan utama tersebut adalah sebagai berikut:
A. Arah kebijakan: Penyediaan energi untuk kebutuhan daerah
Terdiri dari strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan eksplorasi sumberdaya, potensi, dan/atau cadangan
terbukti energi dari energi baru terbarukan. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
Peningkatan kualitas data potensi energi baru terbarukan.
2. Penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap
energi untuk rumah tangga, transportasi, industri dan pertanian yang
mencakup program-program sebagai berikut:
Peningkatan rasio elektrifikasi
Pembangunan infrastruktur energi
3. Meningkatkan keandalan system produksi, transportasi dan distribusi
penyediaan energi. Pada implementasi strategi ini termasuk di dalamnya
program-program sebagai berikut:
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
Pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi
4. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk
masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah
dan/atauPemerintah Daerah. Strategi ini mencakup program sebagai
berikut:
66
Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi
terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi
B. Arah kebijakan: Pemanfaatan Energi BaruTerbarukan
Terdiri dari strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan energi dan sumberdaya energi diprioritaskan untuk
memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
Peningkatan kebutuhan energi daerah
2. Meningkatkan pemanfaatan energi surya. Strategi ini terdiri dari program-
program sebagai berikut:
Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
3. Meningkatkan pemanfaatan sampah kota. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
4. Meningkatkan pemanfaatan energi angin. Strategi ini mencakup program
sebagai berikut:
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
5. Meningkatkan pemanfaatan energi biomassa. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
Pembangunan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm)
6. Meningkatkan pemanfaatan energi air skala kecil. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
7. Meningkatkan pemanfaatan energi air skala besar. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dan Air (PLTM
dan PLTA)
8. Meningkatkan pemanfaatan biogas. Strategi ini mencakup program
sebagai berikut:
Pembangunan biogas sebagai substitusi minyak tanah/LPG untuk
67
sektor rumah tangga
9. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati
diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan
industri. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:
Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi,
industri, dan pembangkit
Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN
Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi
10. Pemanfaatan sumber energi baru dari uranium dan thorium diarahkan
untuk mensuplai kebutuhan industri. Strategi ini terdiri dari program-
program sebagai berikut :
Kajian daerah-daerah interes untuk lokasi Tapak PLTN (Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir)
Kajian daerah-daerah interes untuk lokasi PLTT (Pembangkit Listrik
Tenaga Thorium)
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT)
C. Arah kebijakan: Konservasi dan Diversifikasi Energi
1. Konservasi energi. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai
berikut:
Perumusan kebijakan konservasi energi
Penerapan sistem manajemen energi
Standarisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi
Pengalihan ke moda transportasi massal
Membangun budaya hemat energi
Pengurangan kontribusi PLTD untuk pembangkitan listrik
2. Diversivikasi energi. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai
berikut:
Program Zero Kerosene
Penggunaan mobil listrik
68
Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor
transportasi
3. Pemanfaatan sumber energi gas untuk sektor transportasi. Strategi ini
mencakup program sebagai berikut:
Optimalisasi penggunaan gas untukt ransportasi
D. Arah kebijakan: Lingkungan Hidup
1. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor
energi. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:
Pengendalian dan pencegahan emisi gas rumah kaca dari sektor
energi
Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor energi
2. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan
lingkungan. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:
Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan
E. Arah kebijakan Harga, Subsidi, dan Insentif Energi
1. Harga energi yang berkeadilan. Strategi ini mencakup program sebagai
berikut:
Pengaturan harga energi
2. Insentif penggunaan energi baru terbarukan. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
Pemberian insentif penggunaan energi baru terbarukan
3. Insentif penggunaan transportasi massal. Strategi ini mencakup program
sebagai berikut:
Pemberian insentif penggunaan transportasi massal
F. Arah kebijakan: Kemampuan Pengelolaan Energi
1. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi. Strategi ini terdiri dari
program-program sebagai berikut:
Peningkatan kemampuan pengelolaan energi bagi ASN yang
membidangi energi
Peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi energi,
khususnya di SMK
69
Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi
EBT. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:
Pembentukan Unit Layanan Teknis (Local Support Center) yang
menyediakan layanan konsultasi trouble shooting dan penyediaan
suku cadang PLTS
Pelatihan pemeliharaan dan pengoperasian instalasi EBT(PLTS
Komunal/Terpusat, PLTMH, Biogas) untuk operator
Pelatihan bisnis perdesaan dengan memanfaatkan komoditas lokal
bagi masyarakat pengguna instalasi EBT(PLTS Komunal/Terpusat,
PLTMH, Biogas)
3. Konservasi Energi. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:
Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
konservasi energi
4.3 KELEMBAGAAN ENERGI DAERAH
Pengelolaan energi daerah, terutama dalam implementasi kebijakan, strategi,
dan program terkait energi daerah yang telah ditetapkan akan melibatkan
instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing, diantaranya yaitu:
1. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
2. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat;
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Barat;
4. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Dinas Perhubungan Kalimantan Barat;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
70
Barat;
10. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat;
11. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
12. PT. PLN (Persero);
13. PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI Kalimantan;
14. Universitas Tanjung Pura.
4.4 INSTRUMEN KEBIJAKAN ENERGI DAERAH
Di dalam melakukan kebijakan dan strategi energi daerah, instrument kebijakan
daerah yang dapat mendukung implementasi kebijakan dan strategi energi
daerah tersebut diantaranya yaitu:
1. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi;
2. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
3. RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik);
4. Renstra (Rencana Strategis) Daerah;
5. Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi (RPIP)
6. RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah).
7. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
Dengan sumber pendanaan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Indonesia), mitra pembangunan, Swasta, PLN, DAK (Dana
Alokasi Khusus), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Barat), dan sektor lainnya.
71
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan berbagai proses penyusunan RUED provinsi Kalimantan Barat, ditemukan
beberapa hal dalam sektor energi yang patut menjadi perhatian bersama guna
menyusun sebuah perencanaan energi untuk provinsi Kalimantan Barat yang
komprehensif dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Tingginya
pemanfaatan energi yang tidak ramah lingkungan untuk sektor industri di pesisir utara
Kalimantan Barat, banyaknya potensi gas yang merupakan bahan bakar transisi
menuju energi bersih yang belum termanfaatkan, dan pelum terpenuhinya akses listrik
di daerah terpencil merupakan isu energi yang perlu mendapat perhatian lebih di
provinsi Kalimantan Barat. Dengan perencanaan yang baik, isu-isu tersebut seharusnya
dapat diatasi mengingat Kalimantan Barat memiliki potensi energi terbarukan yang
memadai.
Hasil analisis pemodelan energi dengan skenario RUED menunjukkan bahwa konsumsi
energi Kalimantan Barat di proyeksikan akan terus bertambah dari 1.336,7 ribu TOE
pada tahun 2015 menjadi 2.533,7 ribu TOE pada tahun 2025 dan 7.964,7 ribu TOE
pada tahun 2050, atau meningkat sekitar 5,2 % pertahun. Dengan sektor industri,
transportasi, dan sektorrumahtangga yang merupakan tiga sektor dengan konsumsi
energi final tertinggi.
Pada tahun dasar bauran EBT masih sangat kecil yaitu kurang dari 0,3 %, dengan
mengadopsi skenario RUED bauran EBT meningkat menjadi masing-masing 23,7 %
dan 34,2 % di tahun 2025 dan tahun 2050. Bauran EBT tahun 2025 ini sudahsesuai
target nasional dalam RUEN yaitu 23 % pada tahun 2025 dan melebihi target tahun
2050 pada RUEN sebesar 31 %.
Sebagai perwujudan pengembangan energi yang memperhatikan keseimbangan
keekonomian, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka
prioritas pengembangan energi Kalimantan Barat mengadopsi prinsip pengelolaan
energi didalam RUEN yaitu: memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan
72
tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan
pemanfaatan gas bumi dan energi baru, dan memanfaatkan potensi sumber daya batu
bara sebagai andalan pasokan energi daerah dengan mempertimbangkan dampak
sosial dan lingkungan.Dari berbagai prioritas di atas, dirumuskan lebih lanjut berbagai
kebijakan energi provinsi Kalimantan Barat yaitu: ketersediaan energi untuk kebutuhan
daerah, konservasi energi, konservasi sumberdaya energi, diversifikasi energi serta
penguatan kelembagaan pengelolaan energi daerah.