Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD
PROSES PENYUSUSNAN APBD
-
Upload
imanpurnama -
Category
Documents
-
view
46 -
download
1
description
Transcript of PROSES PENYUSUSNAN APBD
1
2
DOKUMEN POKOKPENGANGGARAN DAERAH
RKA-SKPD
DPA-SKPD ANGGARAN KAS
RAPBD PENJABARAN
APBD
PERDA APBD
RPJMD/RKPD
KU APBD
PRIORITAS & PLAFON ANGG SEMENTARA
EVALUASI
3
MEKANISME DAN LINGKUP MEKANISME DAN LINGKUP PERENCANAAN DAN PENGANGGARANPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMDRPJMD
RenstraRenstraSKPDSKPD
RenjaRenjaSKPDSKPD RKPDRKPD
KUAKUA PPASPPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
TimAnggaran Pemda
RKA-SKPDRKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahunRKPRKP
RPJMRPJM
NOTA KESEPAKATAN NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN PIMPINAN DPRD DGN
KDH KDH
4
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBDPP
KD
DPR
DK
epal
a D
aera
hSE
KD
ASK
PDD
epda
gri/
Prov
insi
JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER
Musrenbang
Indikatif Tahunan RPJMD/Dokumen
Perencanaan Daerah yg disepakati
SE Prioritas Program &
indikasi pagu
Rancangan Awal Kerangka
Ekonomi Daerah
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Pemutakhiran Data & Proyeksi Ekonomi &
Fiskal
RENSTRA SKPD RENJA SKPD
SE/Pedoman Mendagri
Pembahasan Rancangan KUA &
PPAS
Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan
Plafon
Rancangan KUA & PPAS
Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA,
Prioritas dan Plafon
RKA SKPD
Evaluasi Mendagri/Gubernur
Pembahasan RAPBD
Raperda ttg APBD
Ra PerKDH ttg Penjab
APBDRAPBD dan Lampiran
Lampiran RAPBD (Himpunan RKA-
SKPD)
Pembahasan Tim Anggaran
Pemda
Perda ttg
APBD
PerKDH ttg Penjab APBD
Pembahasan Tim Anggaran
Pemda
Pengesahan
Draft DPASKPD DPASKPD
5
6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RPJM NAS.
SPM RPJMD.
RPJPD. 3 bulanSetelah
KDH dilantik
Visi, Misi,ProgramRENSTRA
SKPD
RENJASKPD
RKPD( Per.KDH )RKP
Capaian ProgramCapaian Kegiatan
Ekonomi makro Drh.Prioritas pembanguan.Kewajiban Drh.Rencana terukur.Pendanaan.
Capaian SPM & UU.
Perencanaan.Penganggaran.PelaksanaanPengawasan
DisusunPlg lambatAkhir Mei
7
RENJA SKPDRENJA SKPD
• KEBIJAKAN• PROGRAM• KEGIATAN PEMBANGUNAN - Berisi sasaran hasil dan
keluaran yang terukur - Berdasarkan tupoksi dan
kewenangan daerah
8
9
FORMAT KU-APBDFORMAT KU-APBD1.1. Pendahuluan,Pendahuluan, berisi kondisi/prestasi yang berisi kondisi/prestasi yang
telah dicapai dan permasalahan/hambatan/ telah dicapai dan permasalahan/hambatan/ tantangan tahun sebelumnya, tahun berjalan, tantangan tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan perkiraan tahun yang akan datang.dan perkiraan tahun yang akan datang.
2.2. Gambaran umum RKPD, Gambaran umum RKPD, memuat gambaran memuat gambaran umum prioritas pembangunan yang umum prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RKPD.diamanatkan dalam RKPD.
3.3. Kerangka ekonomi makro dan implikasinya Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan, terhadap sumber pendanaan, contoh: laju contoh: laju inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran regional, dan lain-lain tingkat pengangguran regional, dan lain-lain asumsi relevan dengan kondisi daerahasumsi relevan dengan kondisi daerah
4.4. PenutupPenutup
10
11
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SEMENTARA
(PPAS)(PPAS) Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPDpenyusunan RKA-SKPD
Setelah KUA disepakati, Pemda menyusun rancangan PPAS.Setelah KUA disepakati, Pemda menyusun rancangan PPAS. Tahapan:Tahapan: 1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan 1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan
pilihan.pilihan. 2. menentukan urutan program untuk masing-masing 2. menentukan urutan program untuk masing-masing
urusan.urusan. 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-
masingmasing program.program. Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada
DPRD unruk dibahas, dan selanjutnya disepakati menjadi DPRD unruk dibahas, dan selanjutnya disepakati menjadi PPAPPA
12
13
Dokumen perencanaan dan penganggaran Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatanSKPD, serta rencana program dan kegiatanSKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBDAPBD
Berdasarkan nota kesepakatan KU-APBD Berdasarkan nota kesepakatan KU-APBD dan PPAS, kepala daerah menyampaikan dan PPAS, kepala daerah menyampaikan surat edaran tentang pedoman pembuatan surat edaran tentang pedoman pembuatan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam membuat RKA-SKPD.dalam membuat RKA-SKPD.
Lampiran SE: KUA, PPA, kode rekening Lampiran SE: KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan hargabelanja, dan standar satuan harga
14
ISI SURAT EDARAN KEPALA ISI SURAT EDARAN KEPALA DAERAHDAERAH
1.1. PPAPPA2.2. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD Batas waktu penyampaian RKA-SKPD
kepada PPKDkepada PPKD3.3. Hal lain yang perlu mendapat perhatian Hal lain yang perlu mendapat perhatian
SKPD terkait dengan prinsip-prinsip SKPD terkait dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.rangka pencapaian prestasi kerja.
15
Bagaimana Bagaimana RKA-SKPD RKA-SKPD disusun?disusun?
pendekatan kerangka pengeluaran jangka pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, pengganggaran menengah daerah, pengganggaran terpadu, dan berdasarkan prestasi kerja.terpadu, dan berdasarkan prestasi kerja.
16
Bagaimana Bagaimana RKA-SKPD RKA-SKPD disusun?disusun?
Penganggaran terpaduPenganggaran terpadu Berdasarkan prestasi kerja Berdasarkan prestasi kerja Prestasi kerja dimaksud didasarkan pada Prestasi kerja dimaksud didasarkan pada
indikator kinerja, capaian/target indikator kinerja, capaian/target kinerja,analisis standar belanja, standar kinerja,analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan satuan harga, dan standar pelayanan minimalminimal
17
Jenis Indikator:Jenis Indikator: Masukan Masukan (input)(input) adalah tingkatan atau adalah tingkatan atau
besaran sumber dana, sdm, material, waktu, besaran sumber dana, sdm, material, waktu, teknologi dsb yang digunakan untuk teknologi dsb yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.melaksanakan program dan kegiatan.
Keluaran Keluaran (output)(output) adalah barang atau adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakansasaran dan tujuan program dan kebijakan
Hasil Hasil (outcome)(outcome) adalah segala sesuatu adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu programprogram
18
INPUT /MASUKANSumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
KELUARANSesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik/non fisik
HASILSegala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran
Jumlah DanaRp ……
TOLOK UKUR
Jumlah Obat GenerikYang tersedia
Kualitas pengobatan
KEGIATAN PENGADAAN OBAT GENERIK
CONTOH KEGIATANCONTOH KEGIATAN
19
20
Pembahasan dan Penetapan APBDPembahasan dan Penetapan APBD Bagaiman jika Apabila dpr tdk setujuBagaiman jika Apabila dpr tdk setuju Evaluasi Raperda ttg APBD/Perubahan APBD & Raper KDH Evaluasi Raperda ttg APBD/Perubahan APBD & Raper KDH
ttg Penjabaran APBD/Perubahan APBDttg Penjabaran APBD/Perubahan APBD Penyampaian Raperda ttg APBD & Penyampaian Raperda ttg APBD &
Raper KDH ttg Penjabaran APBDRaper KDH ttg Penjabaran APBD Apabila DPRD Tidak Memberi Persetujuan Terhadap Perda Apabila DPRD Tidak Memberi Persetujuan Terhadap Perda
APBDAPBD Penyempurnaan Hasil EvaluasiPenyempurnaan Hasil Evaluasi Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
tentang APBD Apabila tidak Menindak Lanjuti Hasil Evaluasitentang APBD Apabila tidak Menindak Lanjuti Hasil Evaluasi Distujui (ditetapkan jadi perda apbdDistujui (ditetapkan jadi perda apbd
21
DPRDDPRD Dibahas bersamaDPRD & Pemda
PenyampaianRAPERDA APBD &RAPERBUP/WAL
APBD(3 hari)
Membuat RAPERBUP/WAL
Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu(15 hari)
Pengesahan Gubernur(30 Hari)
Hasil Evaluasi
Sesuaidgn UU
Tdk Disempurnakan
GUB membatalkanBerlaku Pagu APBD
Sebelumnya
Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan PER-BUP/WALPER-BUP/WAL
PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD
Setuju
RAPERDA APBD
RAPERBUP/WALPENJABARAN APBD
Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan
PERDA & PERDA & PER-BUP/WALPER-BUP/WAL
Tdk SesuaiDgn UU
Penyempurnaan(7 Hari)
MelewatiBatas waktu
Evaluasi
Laporan kpdMDN
GUBERNURGUBERNUR(15 hari)
Tidak Setuju
2222
22
Perda APBDPerda APBD
1.1. Ringkasan APBD;Ringkasan APBD;2.2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;3.3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;belanja dan pembiayaan;4.4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD,
program dan kegiatan;program dan kegiatan;5.5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;6.6. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;7.7. Daftar piutang daerah;Daftar piutang daerah;8.8. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;9.9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;10.10. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;11.11. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;12.12. Daftar dana cadangan daerah; danDaftar dana cadangan daerah; dan13.13. Daftar pinjaman daerah.Daftar pinjaman daerah.
LAMPIRANLAMPIRAN
23