Dr Marisa Anggraini, M.Pd.Ked

Ibadah Haji Ibadah FisikMemerlukan Kes. Prima Isthito’ah kesehatanUpaya Kes Pendekatan Pengelolaan Faktor Risiko

LATAR BELAKANG

DASAR KEBIJAKAN

I. UU No 13 Tahun 2008, ttg Penyelenggaraan Kesehatan Haji

II. KEPMENKES RI No:

1394/MENKES/SK/XI/2002 KEPMENKES 442/MENKES/SK/VI/2009 → PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI INDONESIA

→ PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CJH INDONESIA (LAMPIRAN)

UMUM : Terwujudnya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CJH melalui pendekatan etika, moral, keilmuan dan profesional dengan menghasilkan kualifikasi data yang dapat dipercaya, tepat dan lengkap untuk penyelenggaraan pembinaan calon jemaah haji di tanah air dan pengelolaan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi.

KHUSUS : 1.Tercapainya peningkatan kualitas identifikasi.2.Terwujudnya pencatatan data status kesehatan.3.Terwujudnya fungsi BKJH sebagai Catatan Medis

(CM).4.Terwujudnya persyaratan kesehatan (isthitho’ah).5.Tercapainya peningkatan kewaspadaan penyebaran

penyakit.6.Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan Haji.

Prinsip pemeriksaan kesehatan sebagai “ASSESSING” bukan “TREATING”.

Pemeriksaan Tahap Pertama : Alat penilaian status kesehatan calon jemaah

haji. Alat pembinaan kesehatan calon jemaah haji.

Pemeriksaan Tahap Kedua : Pembinaan kesehatan lanjutan calon jemaah

haji sesuai dengan status kesehatannya Penentuan kelaikan mengikuti perjalanan

ibadah haji.

1. Pendaftaran & Pemeriksaan : Puskesmas.2. Menggunakan protokol standar profesi

kedokteran meliputi: a) Anamnesisb) Pemeriksaan Fisikc) Tes Fungsional d) Pemeriksaan Penunjang:

Laboratorium Klinik Radiologi Toraks EKG

e) Tes Kebugaran 3. Dicatat dalam Catatan Medik (CM) dan

disimpan di Puskesmas.

4. Catatan Medik dasar pengisian BKJH. BKJH diisi setelah CJH mendapatkan nomor porsi

(seat) atau terdaftar di SISKOHAT

5. BKJH disimpan di Puskesmas sampai saat pemeriksaan tahap kedua untuk diserahkan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan tahap kedua.

6. CJH diberikan Pembinaan kesehatan lebih lanjut

7. Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan cjh & melaporkan ke Dinkes Kab/kota

1. Pendaftaran ulang Pemeriksaan Kesehatan oleh Dinkes kab/kota dan tempat pemeriksaan disarana Pelayanan kesehatan setingkat RS Tipe C

2. Menggunakan protokol standar profesi kedokteran meliputi :

a) Anamnesisb) Pemeriksaan Fisikc) Tes Fungsional d) Pemeriksaan Penunjang:

Laboratorium Klinik Radiologi Toraks EKG

e) Imunisasi Meningitis Meningokokus/influensaf) Tes Kebugaran

3. Hasil pemeriksaan dokter pemeriksa dan saran pembinaan dari Dokter Ahli/Spesialis ditulis pada CM sejak pemeriksaan kesehatan tahap I

4. Hasil pemeriksaan menjadi dasar pengisian BKJH dan kelaikan.

5. BKJH disimpan di DinKes Kab/Kota dan diserahkan ke masing-masing jemaah saat keberangkatan ke Embarkasi.

6. CJH diberikan pembinaan kesehatan untuk keperluan kelaikan.

7. Untuk kepentingan pembinaan, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan berulang sesuai dengan kebutuhan oleh Dokter Ahli/Spesialis yang ditunjuk.

8. KaDinkes Kab/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemeriksaan dan Pembinaan kesehatan bagi calon jemaah haji.

A. PEMERIKSAAN POKOK → Harus dilakukan pada semua CJH

B. PEMERIKSAAN LANJUT → Pemeriksaan tambahan pada CJH WUS- PUS,

CJH ≥ 40 tahun, CJH Lansia ( ≥ 60 tahun ) dan CJH yang berfungsi sebagai pendamping

C. PEMERIKSAAN KHUSUS → Pemeriksaan dilakukan atas dasar indikasi

medis

1. Identitas

Nama (Bin/Binti), Tempat & tanggal lahir, Alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan

2. Riwayat Kesehatan

a. Riwayat Kesehatan sekarang ( penyakit menular tertentu dan penyakit disabilitas )

b. Riwayat Penyakit Dahulu

c. Riwayat penyakit Keluarga

3. Pemeriksaan Fisik

a. Tanda Vital: Tekanan darah, nadi,pernafasan, suhu

b. Postur tubuh: TB, BB, IMT/BMI

L pinggang, L pinggul & rasio Lpp (KP)

Kekuatan otot & refleks

c. Kepala: Pemeriksaan syaraf kranial d. Toraks/paru-paru e. Kardiovaskuler f. Abdomen

5. Kesehatan Jiwa ( Instrumen Barthel Indeks ) dan Algoritma pemeriksaan kesehatan Jiwa

6. Laboratorium:a. Darah: Hb, gol.darah, LED, Jumlah & hitung jenis

Lekositb. Urin: Makroskopik, mikroskopik, glukosa, protein

1. Calon haji wanita PUS dilakukan tes kehamilan dengan reagen beta-HCG:- Informasi tentang SKB Menag - Menkes - Dianjurkan KB- Imunisasi Dini Meningitis meningokokus dini

di KKP- Setiap calon jemaah haji wanita Pus

diharuskan menandatangani surat pernyataan kesediaan menunda keberangkatannya.

2. CJH ≥ 40 tahun dilakukan pemeriksaan:- Radiologi Toraks AP- GDS- LDL ( kolesterol )- EKG ( Bila perlu dengan Master’s Test )

3. CJH Lansia ≥ 60 tahun dilakukan pemeriksaan fungsional Barthel Indeks ( lamp 5)

4. CJH Pendamping dilakukan tes kebugaran ( lamp 7 )

1. Bagi cjh yang membutuhkan penegakan diagnosis dan pembinaan, dilakukan pemeriksaan penunjang lain atas indikasi

2. Bagi cjh yang membutuhkan penegakan diagnosis dan pembinaan,dilakukan rujukan ke Dokter Spesialis yang berkompeten

I. PEMERIKSAAN KESEHATAN PERTAMA

→ Rumusan kriteria tempat dan fasilitas minimal yang harus tersedia di Puskesmas meliputi:a. Memiliki staf fungsional dokterb. Memiliki staf fungsional perawatc. Memiliki fasilitas laboratorium sederhana

II. PEMERIKSAAN KEDUA

Rumusan kriteria tempat dan fasilitas minimal disarana

pelayanan kesehatan setara RS Tipe C

1.IDENTIFIKASI : Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah Calon Jemaah Haji.

2.KARAKTERISASI : Menelaah masalah kesehatan calon jemaah

3.PREDIKSI : Mampukah mengikuti perjalanan haji secara Mandiri ?

4.ELIMINASI : Mencegah kejadian masalah kesehatan selama perjalanan Haji.

KARAKTERISASI

PREDIKSI

IDENTIFIKASI

ELIMINASI

PEMBINAAN

KELAIKAN

PEMERIKSAAN

PEMBERANGKATAN

1 Gangguan Kesehatan Tidak Ya Ya Ya

1.1 Jenis Gangguan Kesehatan Tidak Disorder, Disfungsi Disabilitas Penyakit Menular

1.2 Koreksi Gangguan Kesehatan Tidak Obat / Alat Obat / Alat, Bantuan Orang lain Karantina, Isolasi, Pengobatan

1.3 Dampak Gangguan kesehatan Tidak Gangguan Aktifitas Gangguan Aktifitas, Ancaman jiwa sendiri

Ancaman jiwa sendiri Ancaman jiwa orang lain

2 Kebugaran Jasmani Istimewa, baik Cukup Kurang Tidak dapat diperiksa

3 Kemandirian (ADL) Mandiri Mandiri perlu Mandiri perlu Tidak dapat diperiksa

bantuan orang lain bantuan orang lain

4 KESIMPULAN Memenuhi syarat Memenuhi syarat Memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat

dengan baik dengan perhatian dengan catatan

OBSERVASI PENGAWASAN TUNDANO ASPEK PENILAIAN MANDIRI

1.Perlindungan Jemaah Haji dengan Manajemen Risiko Kesehatan Haji.

2.Perlindungan Hukum penyelenggaraan tindakan Kedokteran (UU-PK: 29/2004).

3.Pengendalian mutu pemeriksaan kesehatan.4.Pengendalian biaya pemeriksaan kesehatan. 5.Pengendalian Administrasi dan Logistik.6.Pengendalian Dokumen Kesehatan.7.Penyelenggaraan Karantina Kesehatan.

Standar Penyelenggaraan sesuai Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Indonesia.

Quota Calon Haji BPIH Biasa didistribusikan sesuai ratio jumlah penduduk muslim Kab/Kota, BPIH Khusus termasuk dalam quota nasional (tidak didistribusikan).

Pendaftaran BPIH Biasa dikendalikan oleh KANDEPAG Kab/Kota, BPIH Khusus dikendalikan oleh PUSAT.

Calon Haji BPIH Biasa terdaftar sesuai domilisi, BPIH Khusus terdaftar secara terpusat di Jakarta.

Distribusi Logistik Pemeriksaan Kesehatan BPIH Biasa dibiayai dengan Franco Provinsi melalui DIPA, BPIH Khusus dengan Franco Pusat (terpusat di Jakarta).

Tanggungjawab Penyelenggaraan oleh Dinas Kesehatan Provinsi (terkait fungsi pelayanan). Sesuai UU Desentralisasi.

Pelaksanaannya mengikuti standar pemeriksaan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan CJH Indonesia. Sesuai amanat UU No. 17/2002, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 16 ayat 1 & 2.

Ketentuan Pelaksanaan (operasionalisasi) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi (SK Kepala Dinas). Sesuai semangat UU Desentralisasi.

Pembiayaan ditanggung oleh Jemaah Haji. Sesuai ketentuan-2 pembayaran BPIH.

Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dilaksanakan oleh DEPKES RI, bersama Dinas Kesehatan Provinsi. Sesuai fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah.

1. Biro Perjalanan mendaftarkan CJH (yang dikelolanya) kepada Dinas Kesehatan Provinsi (setempat).

2. Kelengkapan pendaftaran CJH (sesuai data pendaftaran di DEPAG/BPS), meliputi nama, alamat, lahir (tanggal, tempat), nomor porsi dan kode pos domisili.

3. DINKES Provinsi melakukan : Konfirmasi data jemaah kepada DEPKES RI (cq. SISKOHATKES). Persiapan pemeriksaan kesehatan CJH, termasuk : penyiapan

logistik, SDM, dll. Logistik Pemeriksaan Kesehatan (BKJH, Vaksin & Spuit)

didistribusikan sesuai konfirmasi data CJH. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan. Entry data kesehatan CJH BPIH Khusus ke SISKOHATKES. Pengesahan dan Penerbitan BKJH (koordinasi dg KKP). Pelaporan Hasil Kegiatan.

4. Penapisan Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebelum masa pemberangkatan.

Kode Diagnosis menggunakan ICD-X, sesuai Kepmenkes No. 50/MENKES/SK/I/1998.

Pencatatan Pelaporan menggunakan sarana SISKOHATKES.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji dengan pendekatan Manajemen Risiko.

“Menuju Jemaah Haji Sehat Mandiri”

Terima Kasih……….