PROPSAL SEKRIPSI
-
Upload
yosua-mossad-hapidjaya -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of PROPSAL SEKRIPSI
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
1/22
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-
Nya, maka proposal ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. engan judul !PEN"#R$H PEM$N"$T#N
P#%#& RETRE'$S( P#R&(R ( R#)#N" &*T# TERH# #P PEN #P#T#N
#S+( #ER#H '$P#TEN R#)#N"
Menyadari bah a penelitiproposal ini banyak mengalami hambatan,tetapi berkat
Tuhan dan bantuan dari berbagai pihak,maka hambatan tersebut dapat diatasi.*leh karna
itu pada kesempatan ini peneliti sampaikan u apan terima kasih kepadayang terhormat /
0. 'apak 1akhrura2i, SE,. MM, Selaku ketua Sekolah Tinggi (lmu Ekonomi
Perti i.3. 'apak rs. Meindro )askita, MM selaku puket (.4. 'apak Satriadi $tama, SE,. MM selaku puket ((
Semoga proposal ini menjadi inspirasi sekaligus mendapatkan ilmu baru tentang
permasalahan penelitan, yang berman5aat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
tentang perpajakan.
Bekasi, Februari 2016 Peneliti
#"$S %#6# SET(#)#N
A. Latar Belakang
1
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
2/22
(ndonesia telah melalui beberapa 5ase dalam system perpajakan
daerahnya, terakahir dituangkan dalam $ndang-$ndang Nomor 37 Tahun
3889 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan $ndang-$ndang
yang dilakukan dengan $ndang-$ndang tersebut ukup sini5ikan, mulai dari
pembatasan jenis pajak daerah,lo al ta:ing po er, perubahan system
penga asan, sampai pada pengaturan untuk optimalisasi pemungutan dan
peman5aatan hasil pajak daerah. Pembatasan jenis pajak daerah dilakukan
dengan menerapkan closed-list system dengan menetapkan 0; jenis pajak
yang dapat dipungut oleh daerah, yakni < jenis pajak pro=insi dan 00 jenis
pajak kabupaten>kota.
Pemungutan lo al ta:ing po er dilakukan dengan memperluas objek
pajak daerah, menambah jenis pajak daerah, menaikan tari5 maksimum
beberapa jenis pajak daerah, dan memberikan ke enangan sepenuhnya
kepada daerah untuk menetapkan tari5 pajak daerah, sedangkan penga asan
pajak daerah dilakukan melalui pendekatan pre=ekti5 dan korekti5, yakni
menge=aluasi ran angan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi
peraturan daerah dan membatalkan perda yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Sementara itu, optimalisasi
pemungutan dan peman5aatan hasil pajak dilakukan dengan memperbaiki
porsi bagi hasil pajak Pro=insi kepada &abupaten>&ota. Pembaruan sistem
perpajakan daerah di (ndonesia merupakan tuntutan dari implementasi
kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi 5iskal yang dilakukan dengan
menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerahse ara bertahap.
Pengalihan jenis pajak Pro=insi tertentu dan sebagian jenis pajak pusatkepada &abupaten>&ota, merupakan pengaturan kembali sistem perpajakan
Nasional dengan menetapkan jenis-jenis pajak yang tepat untuk dipungut
oleh pusat, Pro=insi, dan &abupaten>&ota. &ondisi ekonimi dan potensi
pajak yang dimiliki oleh &abupaten>&ota di (ndonesia sangat ber=ariasi.
2
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
3/22
iperlukan strategipemerintah untuk memberikan asistensi dan 5asilitasi
bagi daerah tertentu agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan lan ar.
isisi lain, e=aluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah perlu
terus dilakukan untuk men iptakan sistem perpajakan daerah yang e5isiensi
dan e5ekti5 di (ndonesia. 'erdasarkan pengertian dan jenis-jenis Pajak
Pro=insi dan &abupaten>&ota, dapat dilihat perkembangan tentang P# ,
baik itu pendapatan daerah, retribusi daerah, bagi hasil usaha milik daerah
dan P# sah lainnya yangdari tahun 3803-380?. alam penelitian ini ingin
membahas tentang perkembangan suatu pajak, terutama pajak parkir. Parkir
saat ini di (ndonesiamerupakan pendapatandaerah yang sangat menjanjikanuntuk mendapatkan keuntungan bagi P# , dengan adanya tempat atau lahan
diluar badan jalan maupun yang disediakan oleh pengusah, maka tiap
pengusaha ataupun instasi tertentu dikenakan tari5 pajak parkir untuk
menambah pendapatan asli daerah. #danya suatu penyedia lahan parkir
disetiap daerah pasti memiliki obyek isata tempat-tempat yang dapat
menarik para pengujung untuk dapat menikmati masa liburan, jika dimana
suatu kota tersebut memiliki potensi obyek isata ataupun tempat industry
yang dimana dapat menarik pendatang ataupun isata an untuk datang dan
mengunakan jasa parkir bagi kendaran meraka. &abupaten &ara ang, salah
satu kota Pro=insi %a a 'arat, yang memiliki potensi isata atau ka asan
industri yang ukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor
pari isata atau ka asan industri dan beberapa sektor terkait, misalnya sektor
perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang bisa digali dan terus menerus dikembangkan. #danya potensi
isata dan ka asan industri ini sudah selayaknya memberikan kontribusi
terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. &ontribusi penerimaan
daerah tersebut dapat berasal dari pajak meupun retribusi yang dapat berasal
dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan
pelayanan di &abupaten &ara ang.
3
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
4/22
&abupaten &ara ang sebagai kota berbasis pada sektor pari isata
danka asan industri dalam perkembangannya dituntut untut meningkatkan
sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pari isata
dana ka asanindutri, yang otomatis tidaklah terlepas dari peningkatan dan
pengambangan penyedia lahan parkir di luar badan jalan ataupun yang
disediakan oleh pengusah, sebagai penunjang dari pada sektor pari isata
dana ka asan industry, hal ini memberikan angin segar bagi pemerintah
&abupaten &ara ang untuk menarik pajak daerah adalah kelan aran
pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya
pembangunan jalan, pembangunan 5asilitas umumseperti / sarana olah raga, pasar, jembatan dan 5asilitas umum lainnya.
Sejak dikeluarkan peraturan daerah pada tahun 3884 tentang pajak
retribusi parkir,pajak ini selalu memberikan kontribusi yang tidak sedikit
bagi penerimaan &abupaten &ara ang. Relati5 ke ilnya P# terhadap total
penerimaan di sebagian besar daerah menyebarkan daerahberlomba-lomba
untuk meningkatkan P# merupakan suatu ukuran kemandirian suatu
daerah. Se ara umum, peluang untuk melakukan intensi5ikasi pajak masih
dimungkinkan karena masih banyak yang terjadinya ta: e=asion>a=oidan e
@penghindaran terhadap ke ajiban membayar pajak A, kelemahan pada
Pemerintah aerah atau &ota dalam menghitung potensi pajaknya, maupun
rigiditas penentuan tari5 pajak. Sementara ini sejumlah daerah juga
berlomba-lomba untuk meningkatkan P# melalui upaya instensi5ikasi
pajak. $paya ini apabila tidak dilakukan se ara ermat akan justru
menimbulkan distorsi @ kesenjangan A terhadap pasar serta men iptakandisinsenti5 bagi iklim usaha dan in=estasi. Membahas perkembangan
kontribusi pajak parkir terhadap P# &abupaten&ara ang tidak lengkap
hanya melihat trend penerimaan dari masa pajak atau tahun pajak berjalan,
tapi juga harus menelaah sumber potensi pajak parkir itu sendiri.
4
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
5/22
'erdasarkan pengematan di lapangan, realisasi pajak parkir sebagaimana
yang ter antum di dalam, atau memiliki berbagai masalah dalam
pemungutan pajak didalamnya. 'elum menunjukkan realisasi atau target
yangsesungguhnya jika dilihat dari potensi yang ada. Penerimaan masih
memungkinkan untuk ditingkatkan lagi dengan atatan perlu upaya
intensi5ikasi baik melalui proses pemungutan, pembinaan ajib pajak,
penegakkan peraturan dan penga asan serta perbaikan kinerja pelayanan
dan pemungutan pajak. $paya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan
meningkatkan sumber daya yang ada di dinas pendapatan &abupaten
&ara ang sebagai pengelola pajak parkir, baik sumber daya manusianya,maupun 5asilitas pendukung kegiatannya. Seperti diketahui keberadaan
parkir memiliki potensi yang sangat besar bagi tumbuhnya akti5itas-akti5itas
lainnya seperti pari isata, industri dan jasa lainya.
6ang sangat banyak dari keberadaan 5asilitas parkir harus dapat dilihat
sebagaipotensi untuk mengembangkan akti5itas perkotaan se ara
keseluruhan. #rtinya mekanisme peningkatan penerimaan pajak harus dapat
diatur sedemikianrupa sehingga dapat mendorong semakin tumbuh dan
berkembang kualitasmaupun kuantitas.Pendapatan asli daerah dari sektor
parkir dapat dikatakan ukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi
yang ukup tinggi untuk menunjang pendapatan keuangan daerah. *leh
sebab itu, maka daerah-daerah di (ndonesia menuntut di berlakukannya
otonomi daerah yang memberikan ke enangan kepada daerah untuk
mengatur dan mengurus daerah masing-masing. alam upaya
mendukungpelaksanaan Nasional, pemerintah memberikan kesempatanuntuk menyelengarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan $ndang-
$ndang Nomor 44 Tahun 388? tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah aerah. Menurut $ndang-$ndang Nomor
43 Tahun 388? tentang pemerintah aerah. *tonomi daerah adalah
5
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
6/22
ke enangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang ke enangan daerah
untuk men angkup ke enangan pemerintah, mulai dari system peren anaan,
pembiayaan maupun pelaksanaan, seiring dengan diberlakukannya otonomi
daerah, maka dikenal istilah disentralisasi 5iskal. isentralisasi 5iskal berarti
pendelegasian ke enangan dan tangung ja ab 5iskal dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. $ndang-$ndang Nomor 44 Tahun 388? tentang
perimbangan &euangan antara pemerintah pusat dan pemerintah aerah
mengisyaratkan bah a dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi 5iskal, pemerintahdaerah diberikan keluasan untuk mengelola
dan meman5aatkan sumber pemrintah daerah yang dimiliki sesuai aspirasi
masarakat daerah. $ntuk melaksanakan dan menyelangarakan otonomi
daerah se ara luas dan nyata, bertangung ja ab diperlukan ke enagan dan
kemapuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang
didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daera. engan demikian, pemerintah daerah harus mampu
mengali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan
5ungsinya se ara e5ekti5 dan e5esien, yakni dalam bidang pemerintahan dan
pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka menyelangarakan rumah
tangga sendiri. Pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. *leh
karna itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber
pemerintahaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi
5iskal.'erdasarkan $ndang-$ndang Nomor 44 Tahun 388? tentang
perimbangan &euangan,antara pemerintah pusat dan pemerintah aerah
penerimaan daerah terdiri dari/
a. Pendapatan #sli daerah @ P# A b. ana Perimbangan
. +ain-lain pendapan daerah yang sah
6
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
7/22
Pendapatan #sli aerah @ P# A merupakan salah satu indikator yang
menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan P#
suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah
tersebut terhadap pemerintah pusat sebaliknya, semakin rendah penerimaan P#
suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah
daerahtersebutterhadap pemerintah pusat. Halnya ini merupakan P# merupakan
sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.
'erdasarkan Perda &ota&ara ang Nomor/4Tahun 3887 pasal < tentang pajak
parkir, menyatakan bah a tari5 pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 38
persen dari pendapatan bruto pengolahan pajak parkir. Meningkatnya tari5 pajak parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang ukup membantu
Pendapatan #sli aerah &ota &ara ang,khususnya dalam sektor pajak daerah.
B. Perumusan Masalah
Menga u kepada hal-hal di atas yang melatarbelakangi penelitian ini,
maka peneliti mengindenti5ikasikan permasalahan yang ada pada peneliti yaitu /
0. Seberapa besar potensi penerimaan pajak parkir yang diperoleh pemda
kara ang di kara ang kotaB3. Seberapa besar pajak parkir yang diterima Pemda aerah kabupaten
&ara ang tiap tahunnyaB4. #pakah ada pengaruh pajak parkir di kota kabupaten kara ang terhadap
pendapatan asli aerah @ P# A kabupaten &ara angB
C. Ruang Lingkup Masalah
0. Pajak retrebusi parkir &ara ang.
7
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
8/22
D. Tujuan dan Man aat Penelitian
0. Tujuan Penelitian
Setiap penelitan mempunyai tujuan dan tujuan penelitian ini disesuaikan
rumusan masalah. Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan
pokok permasalahannya yaitu/
a. $ntuk mengetahui seberapa besar pajak retrebusi parkir &ara ang. b. $ntuk mengetahui seberapa besar pendapatan asli daerah kabupaten kota
kara ang.
. $ntuk mengetahui apakah ada pengaruh anatara pajak retrebusi &ara angterhadap pendapatan asli daerah kota &ara ang.
3. Man5aat Penelitian
Suatu penelitian yang dilakukan tentu saja harus ada man5aatnya, jika
tidak ada mengapa harus ditelitiB yang diharapkan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut/
a. Se ara teoritis menambah a asan bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan
mengaplikasikanya sesuai dengan kondisi yang ada.!. Se ara teoritis menambah a asan pengetahuan peneliti dan untuk
melengkapi salah satu akademik dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang akuntansi perpajakan pada sekolah tinggi (lmu Ekonomi @ST(E
PERT()( 'ES(A. Se ara teoritis sebagai bahan ba aan bagi pihak pihak yang memerlukan,
khususnya sebagai bahan pertimbangan pihak pihak yang menyediakan lahan parkir untuk mengelolah se ara resmi.
E. Kerangka Pikiran
0. Pengertian Pajak
8
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
9/22
Menurut $ndang-undang Nomor 07 tahun 099C tentang ketentuan umum
dan tata ara perpajakan menyatakan bah a pajak adalah kontribusi ajib
kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersi5at memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan se ara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat.
Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang @yang dapat dipaksakanA dengan tidak mendapat
jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Djajadiningrat , pajak sebagai suatu ke ajiban menyerahkan
sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara se ara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan se ara umum.
3. Pengertian Pajak aerah dan Retribusi aerah
- 'ah a Negara &esatuan Republik (ndonesia merupakan Negara hukum
berdasarkan Pan asila dan $ndang-$ndang asar Negara Republik (ndonesia
Tahun 09?
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
10/22
perimbang pusat dan perimbangan aerah, Maka penyelangara pemerintah
daerah dilakukan dengan memberikan ke enangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan ke ajiban menyelengarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelengara pemerintahan NegaraD
- 'ah a pajak daerah dan retribusi daerah mrupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah
daerahD
- 'ah a dalam rangka meningkatkan pelayaan kepada masarakat dan
kemandirian daerah, perlu dilakuakn perluasan objek pajak daerah dan retribusidaerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tari55D
- 'ah a kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masarakat,
dan akuntabilitsa dengan memperhatikan potensi daerahD
- 'ah a $ndang-$ndang Nomor 07 Tahun 099C tentang pajak daerah
dan Retribusi aerah sebagaiman telah diubah dengan $ndang-$ndang Nomor
4? Tahun 3888 tentang perubahan atas $ndang-$ndang Nomor 07 Tahun 099C
tentang pajak aerah dan Retribusi aerah, pelu disesuaikan dengan kebijakan
otonomi daerah
4. Pengertian Pajak Parkir
*bjek pajak parkir sebelumnya termasuk kedalam objek retribusi,
Namun, mengingat pendapatan dari sektor parkir ini ukup besar dan
pengaturanya pendapatan perpakiran selama ini enderung kurang jelas dan tegas
serta sekaligus untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, maka kemudian
perlu ditegaskan bah a masalah perpakiran ini sebaiknya dibuat dalam bentuk
undang-undang Nomor 4? Tahun 3888 tentang perubahan atas $ndang $ndang
10
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
11/22
Nomor 07tahun 099C tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka
penyelengara parkir di luar badan jalan dikenakan pajak.
asar hukum $ndang-$ndang Nomor 07 Tahun 099C tentang pajak
daerah dan Retribusi daerah
$ndang-$ndang Nomor 09 Tahun 099C tentang penagihan pajak dengan
surat paksa@ +embaran Negara Republik (ndonesia Tahun 099C Nomor ?3,
Tambahan +embaran Negara Republik (ndonesia Nomor 4;7; A
$ndang-$ndang Nomor 33 Tahun 0999 tentang pemerintahan aerah,$ndang-$ndang Nomor 3< Tahun 0999 tentang perimbangan &euangan antara
Pemerintah dan aerah.
$ndang-$ndang Nomor 4? Tahun 3888 tentang perubahan atas $ndang-
$ndang Republik (ndonesia Nomor 07 Tahun 099C tentang pajak aerah dan
Retribusi aerah dan $ndang-$ndang Nomor 37 Tahun 3889 tentang Pajak
aerah dan Retribusi aerah.
?. *bjek Pajak Parkir
*bjek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor. &lasi5ikasi tempat parkir di luar badan jalan yang
dikenakan pajak parkir adalah /
• Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalanD baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
• "arasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.• Tempat penitipan kendaraan bermotor.
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
12/22
Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak.
#da beberapa penge ualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di
ba ah ini /
a. Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan tempat parkir oleh '$MN dan '$M tidak dike ualikan
sebagai objek pajak parkir. b. Penyelenggaran tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karya an sendiri.. Penyelenggaran tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, per akilan negara asing
dan per akilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.&etentuan tentang penge ualian pengenaan pajak parkir bagi per akilan
lembaga- lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri
&euangan.d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah,
antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta
tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau alikota.
;. Subjek Pajak dan )ajib Pajak Parkir
Menurut pro5. r #2hari #2i2 Samudra,M.S( subjek pajak parkir yaitu
orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan
yang menjadi ajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang
menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut se ara
otomatis rmelakukan ajib pajakparkir. Sedangkan yang merupakan subjek
pajak parkir yaitu orang yang membayar pajak sementara pengusaha yangmenyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran.
12
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
13/22
"ambar &erangka Pemikiran
". De inisi #perasi$nal
0. asar Pengenaan Tari5 dan Fara Perhitungan Pajak Parkir
a. asar Pengenaan Pajak Parkir
Menurut, $ndang-$ndang Pajak +engkap Tahun 380< pasal ;?ayat 0,3
dan 4 dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, dasar pengenaan pajak
parkir sebagai mana yang dimaksud dengan ayat @0A dapat ditetapkan dengan
peraturan aerah, %umlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga
parkir dan parkir uma- uma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
b. Tari5 Pajak Parkir
Menurut $ndang-$ndang Pajak +engkap Tahun 380< pasal ;
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
14/22
memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk
menetapkan tari5 pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah kabupaten atau kota. engan demikian, setiap daerah kota atau
kabupaten diberi ke enangan untuk menetapkan besarnya tari5 pajak yang
mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari
tiga puluh persen @48GA.
d. Pemungutan dan dasarperhitungan Pajak Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Pajak dipungut berdasarkan
penetapan alikota bupati atau dibayar sendiri oleh ajib pajak. )ajib pajak
memenuhi ke ajiban pajak yang dipungut dengan mengunakan S&P atau
dokumen lain yang dipersamakan. )ajib pajak memenuhi ke ajiban pajak
sendiri dengan mengunakan SPTP ,S&P &', #N> atau S&P &'T.Pajak terutang dipungut di ilaya derah. 'esarnya pokok pajak yang terutang
dihitung dengan ara mengalikan tari5 pajak dengan dasar pengenaan.
Penyelengara parkir ajib memberikan tanda bukti parkir berupa kar is
kepada setiap penguna jasa parkir. Pengadaan tanda bukti parkir disediakan
oleh pemerintah daerah atau oleh penyelangara parkir. Tanda bukti parkir
harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah berupa pororasi. Tanda
bukti parkir>kar is sebagaimana yangdimaksud ayat 0 dibuat4 @tigaA kolom
terdiri atas/0. &olom ( / untuk penguna jasa parkir 3. &olom (( / untuk ajib pajak 4. &olom ((( / untuk perintah daerah
'entuk ukuran, arna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir>kar is
diatur oleh alikota>bupati.
14
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
15/22
Pajak terutang I Tari5 Pajak : asar Pengenaan Pajak I Tari5 Pajak:%umlah
Pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat
parkir.
3. Pengertian dan Sumber Pendapatan #sli aerah
Menurut $ndang-undang Nomor 03 Tahun 3887 tentang penimbangan
keuangan antara pusat dan daerah Pasal 0 ayat 40 bah a pendapatan asli daerah,
selanjutnya disebut P# adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
-dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut $ndang-$ndang
Noomor 03 Tahun 3887.
a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut P# yaitu /
• Hasil pajak daerah, yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan
oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum
publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah
yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak
langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.• Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang telah se ara sah menjadi
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh
jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi
daerah mempunyai si5at-si5at yaitu pelaksanaannya bersi5at ekonomis, ada
imbalan langsung alau harus memenuhi persyaratan-persyaratan 5ormil dan
materiil, tetapi ada alternati5 untuk mau tidak membayar, merupakan
pungutan yang si5atnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi
daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
15
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
16/22
• Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah
dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan
daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah,
baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan moti5 pendirian dan
pengelolaan, maka si5at perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi
yang bersi5at menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan
memperkembangkan perekonomian daerah.• +ain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang
tidak termasuk dalam jenis- jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatandinas-dinas. +ain-lain usaha daerah yang sah mempunyai si5at yang pembuka
bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik
berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang,
melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang
tertentu.• ana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari
penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,
pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan. ana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus.
G. Teknik Pengumpulan Data
0. Metode )a an ara
Metode a an ara adalah metode pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan se ara bebas baik baik terstruktur maupun
tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh in5ormasi se ara luas
mengenai obyak penelitian.
0. okumentasi
16
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
17/22
okumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan
bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-
laporan yang rele=an dengan objek penelitian untuk mendukung data yang
sudah ada. okumentasi dalam penelitian ini berupa data realisasi
penerimaan daerah &ota &ara ang.
%. Teknik Analisis Data
&.#nalisis &uantitati5
#nalis kuantitati5 adalah analis yang mengunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk
perhitung angka-angka dalam rangka menganalisis kuantitati5 ini dapatdilakukan perhitungan manual atau dengan komputer program statistik seperti program SPSS. &arena dengan bantuan perhutungan omputer
program statistik selain epat,juga hasilnya lebih akurat.
0. #nalis Regresia
Tujuan analis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh =ariabel bebas J terhadap terkait 6
irumuskan sebagai berikut /
Y = a + bX
imana nilai a dan b diperoleh dengan rumus /
17
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
18/22
b I
x¿ ∑ ¿
¿ x
2 − ¿n∑ ¿
n∑xy − (∑ x ) (∑ y )¿
a I konstanta
b I koe5isien regresi
a = ∑Y – b - ∑Xn
J I Kariabel independen
3. $ji &olerasi
Tujuan uji kolerasi adalah untuk menguji apakah dua =ariabel yaitu=ariabel bebas dan =ariabel terkait mempunyai hubungan yang kuat atau tidak kuat, apakah hubungan tersebut positi5 atau negati5 dirumuskan sebagai
berikut/
r ' n.()*+ ().(*
n .∑ X 2 − ¿ (∑ X )2 . √√ ¿ n.(*, + -(* ,
• %ika r I 8 maka tidak ada hubungan antara kedua =ariable• %ika r I 0 maka hubungan sangat kuat dan bersi5at tidak searah• %ika r I L 0 maka hubungan sangat kuat dan bersi5at searah
4.Metode koe5isen eterminasi
18
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
19/22
&oe5isien deteminasi dilambangkan dengan r nilai ini menyatakankuadrat dari koe5isien korelasi. &oe5isien ini dapat digunakan untuk
menganalisis apakah =ariable @6A dipengaruhi oleh =ariable @JA koe5isiendeterminasi digunakan untuk melihat pengaruh =ariabel dindependen terhadap=ariabel dependen dengan ara mengalikanya dengan 088G seperti berikut/
& I r : 088G
?. Metode $ji t
Metode ini digunakn untuk mengetahui singni5ikansi =ariabel Jterhadap =ariabel 6, serta meneria atau menolak hipotensis yang telah ajukan.Sehingga dengan metode ini peneliti dapat mengetahui singni5ikasi pengaruh
pajak retribusi parkir terhadap pendapatan asili daerah kota &ara ang, sertamenguji apakah hipotesis yang telah peneliti ajukan akan diterima atauditolak. engan rumus sebagai berikut/
t -hitung ' r. / n 0 1
/& + R,
2. L$kasi dan 3aktu Penelitian
0. Tempat Penelitan.
Penelitian akan dilaksanakan PP &abupaten &ara ang
0. )aktu Penelitian
)aktu penelitian akan dilaksanakan mulai 5ebruari sampai dengan #pril.
4. #ut Line
!PEN"#R$H PEM$N"$T#N P#%#& RETR('$S( P#R&(R ( R#)#N"&*T# TERH# #P PEN #P#T#N #S+( #ER#H '$P#TEN R#)#N"
19
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
20/22
Halaman %udul
+embar Persetujuan+embar Pengesahan
#bstraksi
&ata Pengantar
e5tar (si
Da tar 2si
Da tar Gam!arDa tar Lampiran
BAB 2 Pendahuluan(.0 +atar 'elakang(.3 Perumusan Masalah(.4 Ruang +ingkup Masalah(.? Tujuan dan Man5aat
BAB 22 +andasan Teori
d.0 &epustakand.3 .
@Mengemukakan teori yang rela=an yang dapat digunakan dalam permasalahanA
BAB 222 Metode Penelitian
a. &erangka Pemikiran b. Hipotensis
. #sumsi
20
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
21/22
d. e5inisi *prasionale. Teknik Pengumpulan ata
5. Populasi dan Sempelg. Teknik #nalisa atah. +okasi dan )aktu Penelitian
BAB 25 Pembahasan dan )aktu Penelitian
?.0 "ambaran *byek Penelitiaa
?.3 #nalisa ata
BAB 5 Penutup
-
8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI
22/22
- ndang- ndang lengkap )ajak 1engkap *a2un "#3 )enerbit 'itra Wacana
'edia "#3$
- )rp4$ Dr$ (52ari (5i5 Samudra, '$SI )erpajakn di Indonesia /euangan,)ajak dan
%etribusi Daera2 *a2un !d$#-6et $#$-7akarta8 %aja&ali )ers "#3$
- ndang- ndang omor #: *a2un #99; tentang pajak daera2 dan %etribusi
daera2$
- ndang- ndang omor # *a2un "": tentang )eruba2an kedua atas ndang-
ndang omor *a2un ""< tentang )emerinta2an Daera2 dan ndang- ndang
omor *a2un ""< tentang perimbangan /euangan antara )emerinta2 pust dan
)emerinta Daera2$
22