BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanawisata Sumber Podang terletak di Dusun Karangnongko, Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Wilayah ini terletak dilereng Gunung Wilis, sekitar 15 km sebelah barat ibukota Kabupaten Kediri, tepatnya di 111 53 10,05728 BT dan 7 49 18,1692 LS di ketinggian 564 m dpl.

Kawasan Wanawisata Sumber Podang memiliki bentang alam yang eksotis dengan sungai yang jernih berhawa sejuk. Sehngga tidak heran jika setiap hari libur banyak yang mengunjungi. Kawasan yang mengandalkan wisata air ini juga memiliki produk unggulan berupa madu alam yang sudah mampu menembus pasar yang cukup luas hingga keluar Kabupaten Kediri.

Kawasan Wanawisata Sumber Podang terletak pada kawasan hutan produksi Perum Perhutani KPH Kediri. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Wanawisata Sumber Podang, tentunya diharapkan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alamnya saja, tetapi juga melestarikannya. Masyarakat sekitar kawasan merupakan pengguna dan penerima manfaat, merupakan subyek penting dalam pengelolaan hutan secara terpadu. Sebab pelaksanaan konservasi dan pelestarian di dalam dan di luar kawasan hutan bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata, namun juga tanggungjawab petani hutan di sekitar kawasan hutan.

Karena salah satu tugas dan bentuk tanggungjawab petani hutan terhadap lingkungan adalah sebagai konservator maka mereka perlu dibekali pemahaman konsep-konsep konservasi vegetatif dan bangunan konservasi tanah air.

Selama ini pembekalan kepada petani hutan di sekitar kawasan dengan metoda penyuluhan dan sosialisasi, namun hasil dari metoda ini masih kurang dari harapan karena tidak didukung pemberian materi praktek lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi maka diperlukan suatu perubahan, dimana arah dari perubahan tersebut yaitu bagi para KTH di sekitar kawasan yang akan menerima bantuan bibit dengan tujuan untuk konservasi vegetatif terlebih dahulu akan dilaksanakan bimbingan teknis wanatani, dimana kepada peserta akan diberikan materi konservasi vegetatif dan bangunan konservasi tanah air (KTA) baik secara teori dan praktik lapangan. Sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan pemahaman tentang konsep-konsep konservasi di sekitar kawasan. Oleh karena itu, penyusunan proyek perubahan ini mengambil judul yaitu : Peningkatan Pemahaman Petani Kehutanan Tentang Konsep Konservasi Vegetatif dan Konservasi Tanah Air Melalui Bimbingan Teknis Wanatani di Kawasan Wanawisata Sumber Podang Kabupaten Kediri.B. Area dan Fokus Proyek Perubahan

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan disebutkan bahwa Pelaksana Pembinaan Kelompok Tani Hutan dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan dan Instansi Pembina Kelompok Tani Hutan yang salah satunya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri yang diantaranya meliputi :

1. Kelola kelembagaan

2. Kelola kawasan

3. Kelola usaha

Pembinaan kelola kelembagaan yang dimaksud adalah :

a) Pembagian tugas, peran, tanggungjawab dan wewenang masing-masing pengurus KTH;

b) Penyusunan AD/ART dan/atau aturan kelompok;

c) Penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekretariat;

d) Penyusunan kelengkapan administrasi kelompok;

e) Pembuatan rencana kegiatan KTH;

f) Peningkatan kapasitas SDM KTH;

g) Peningkatan kepedulian sosial, semamngat kebersamaan; gotong royong; kejujuran; dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok;

h) Pembgian peran, pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok;

i) Penyusunan laporan kemajuan KTH setiap akhir tahun.

Pembinaan kelola kawasan yang dimaksud adalah :

a) Pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dan batas kawasan hutan disekitarnya;

b) Penataan dan pemetaan partisipatif wilayah kelola;

c) Pengenalan terhadap potensi dan daya dukung wilayah kelola;

d) Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan disekitarnya;

e) Aktivitas kelompok dalam melakukan melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai, dan lain-lain);

f) Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi;

g) Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam;

h) Penyebarluasan informasi tentang kelestarian hutan dan lingkungan kepada masyarakat luas;

i) Pencapaian pengelolaan hutan lestari yang antara lain perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari).

Pembinaan kelola usaha yang dimaksud adalah :

a) Pengumpulan modal awal KTH;

b) Penyusunan rencana dan analisis usaha tani bidang kehutanan;

c) Penguatan manajemen usaha tani;

d) Pengembangan diversifikasi usaha produktif kehutanan lainnya;

e) Penguatan dan pengembangan modal kelompok;

f) Penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku uusaha;

g) Pengembangan kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha;

h) Peningkatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber pada instansi teknis, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha;

i) Peningkatan pendapatan kelompok, penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok serta peningkatan kontribusi usaha kelompok.

Dan secara spesifik tugas pembinaan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten adalah berupa fasilitasi :

a) Pemanfaatan jasa lingkungan;

b) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;

c) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

d) Pemetaan, perencanaan dan pengamanan partisipatif;

e) Sertifikasi Penglolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML)

f) Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);

g) Tersedianya benih bersertifikasi dan pembinaan sumber benih;

h) Penguatan pembentukan sentra hasil hutan bukan kayu unggulan;

i) Penguatan kelembagaan melalui pembentukan koperasi KTH.

Tugas-tugas tersebut diatas selama ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan sosialisasi, namun hasilnya dirasa masih belum maksimal terutama dalam proses alih teknologi.

Oleh karena itu area perubahan yang akan kami laksanakan adalah khusus dalam hal proses alih teknologi dengan menerapkan metode Bimbingan Teknis.

Berdasarkan area perubahan, fokus sasaran perubahan yang hendak dicapai pada proyek perubahan ini, adalah :

a. Manajemen perubahan ( mind set & culture set).

Hasil yang akan dicapai pada area ini adalah:

1) Terbangunnya pola pikir yang positif dari KTH tentang manfaat bimbingan teknis;2) Meningkatnya komitmen dan konsistensi KTH untuk melasanakan rehabilitasi hutan dan lahan;

3) Meningkatnya partisipasi aktif KTH dalam pelestarian utan dan konservasi sumber daya alam;

4) Meningkatnya pemahaman KTH tentang konsep konservasi vegetatif dan bangunan konservasi tanah air (KTA).

b. Penataan dan penguatan organisasi.

Hasil yang akan dicapai pada area ini adalah meningkatnya kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri pada umumnya dan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Seksi Bimbingan Teknis Kehutanan pada khususnya dengan melaksanakan tugasnya yang memiliki kewenangan dalam palaksanaan bimbingan teknis kehutanan.

C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

Tujuan dari penyusunan kriteria persyaratan minimal dalam pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional adalah sebagai berikut :A. Jangka pendek 1. Terbetuknya Tim Bimbingan Teknis

2. Tersusunnya pedoman Bimbingan Teknis Wanatani3. Terlaksananya implementasi penerapan pedoman bimtek wanatani

B. Jangka menengah

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Wanatani

2. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan proyek perubahan3. Monitoring dan evaluasi hasil Bimbingan Teknis Wanatani

C. Jangka panjang

Petani kehutanan sekitar kawasan Wanawisata Sumberpodang paham dan mampu melaksanakan praktik kegiatan konservasi vegetatif (dalam hal ini wanatani) dan teknik KTA.Manfaat dari pelaksanaan bimbingan teknis wanatani adalah sebagai berikut :

1. Melalui bimbingan teknis, petani kehutanan sekitar kawasan akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam kegiatan konservasi vegetatif dan konservasi tanah air (KTA);

2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kegiatan wanatani guna mendukung pengembangan kawasan Wanawisata Sumber Podang secara optimal dengan mempertimbangkan konservasi lahan dengan tanpa eksploitasi SDA yang ada.D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Ruang lingkup proyek perubahan merupakan determinasi dan asimilasi dari Tugas dan Fungsi Project Leader sebagai Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kehutanan dengan Area dan Fokus Perubahan. Tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup proyek perubahan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri tanggal 30 Desember 2008, adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan tim pokja kegiatan bimbingan teknis;

2. Penyusunan pedoman bimbingan teknis wanatani;

3. Identifikasi kondisi lapang di sekitar kawasan Sumber Podang;

4. Identifikasi kelompok tani kehutanan sasaran kegiatan;

5. Penyusunan materi bimbingan teknis, baik berupa materi secara teori dan kegiatan praktik lapang mengenai konsep konservasi vegetatif dan KTA;

6. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis wanatani kepada kelompok tani kehutanan di sekitar kawasan Sumber Podang.E. Kriteria Keberhasilan

Parameter keberhasilan proyek perubahan didasarkan pada tujuan dan ruang lingkup perubahan, ditandai dengan : 1. Terbentuknya Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Wanatani;

2. Tersusunnya pedoman Bimbingan Teknis Wanatani;

3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Wanatani di kawasan Wanawisata Sumber Podang;

4. Tersusunnya buku laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis Wanatani;

5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Bimbingan Teknis Wanatani;

Terkait dengan hal tersebut, maka kriteria keberhasilan proyek perubahan yang relevan dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor : 108 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri tersebut adalah :a. Semua program kerja sesuai pentahapan (milestones) selesai dengan baik. Artinya dengan Proyek Perubahan ini, peningkatan pemahaman petani kehutanan tentang konsep konservasi vegetatif dan konservasi tanah air melalui bimbingan teknis wanatani di kawasan wanatani Sumber Podang dapat terlaksana dan selesai dengan baik dan tepat waktu.b. Komunikasi dengan para stakeholder baik, artinya proses komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder tentang pelaksaan proyek perubahan ini, berjalan dengan lancar dan baik.

Secara spesifik kriteria keberhasilan dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

A. Jangka pendek (s/d 2 bulan)

1. Rapat konsultasi dengan Mentor

2. Membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis

3. Rapat koordinasi Tim Pelaksana Bimbingan Teknis dengan stakeholder untuk menyusun pedoman pelaksanaan Bimbingan Teknis Wanatani

4. Rapat koordinasi dengan Nara Sumber

5. Identifikasi kondisi lapang di sekitar kawasan Sumber Podang

6. Identifikasi kelompok tani kehutanan sasaran kegiatan

7. Penyusunan materi bimbingan teknis, baik berupa materi secara teori dan kegiatan praktik lapang mengenai konsep konservasi vegetatif dan KTA

8. Menyiapkan bahan dan perlengkapan Bimbingan Teknis Wanatani

9. Sosialisasi pelaksanaan.

B. Jangka menengah (2 bulan s/d 2 tahun)

1. Pengajuan anggaran dan pendanaan

2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Wanatani

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

C. Jangka panjang (> 2 tahun)

Petani kehutanan sekitar kawasan wanawisata Sumberpodang paham dan mampu melaksanakan praktik kegiatan konservasi vegetatif (dalam hal ini wanatani) dan teknik KTA.

BAB IIDESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. Output Kunci Proyek Perubahan 1. Output Kunci Proyek Perubahan Jangka Pendek (s/d 2 bulan) adalah sebagai berikut :a) Terbentuknya Tim Pelaksana Bimbingan Teknis

b) Hasil survey kondisi lapang di sekitar kawasan Sumber Podang

c) Inventarisasi kelompok tani kehutanan sasaran kegiatan

d) Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Teknis Wanatani

e) Rapat koordinasi dengan Nara Sumber Bimbingan Teknis

f) Tersedianya materi bimbingan teknis, baik berupa materi secara teori dan kegiatan praktik lapang mengenai konsep konservasi vegetatif dan KTA

g) Sosialisasi/pelaksanaan

2. Output Kunci Proyek Perubahan Jangka menengah (2 bln s/d 2 tahun) adalah sebagai berikut :a) Pengajuan anggaran dan pendanaan

b) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Wanatani

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi

3. Jangka panjang

Petani kehutanan sekitar kawasan Wanawisata Sumber Podang paham dan mampu melaksanakan praktik kegiatan konservasi vegetatif (dalam hal ini wanatani) dan teknik KTA.B. Pentahapan Proyek Perubahan (Milestones)Untuk melaksanakan proyek perubahan diperlukan beberapa tahapan, dimana antara tahap dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung. Tahapan yang dimaksud meliputi tahap jangka pendek, tahap angka menengah, dan tahap jangka panjang. Adapun tahap tahap tesebut dijelaskan secara terperinci sebagaimana dalam tabel berikut :Tabel 2.1

Peningkatan Pemahaman Petani Kehutanan Tentang Konsep Konservasi Vegetatif dan Konservasi Tanah Air Melalui Bimbingan Teknis Wanatani Di Kawasan Wanawisata Sumber Podang Kabupaten KediriTAHAPAN UTAMAWAKTU

D. Jangka pendek

10. Rapat konsultasi dengan Mentor

11. Membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis

12. Rapat koordinasi Tim Pelaksana Bimbingan Teknis dengan stakeholder untuk menyusun pedoman pelaksanaan Bimbingan Teknis Wanatani

13. Rapat koordinasi dengan Nara Sumber

14. Identifikasi kondisi lapang di sekitar kawasan Sumber Podang

15. Identifikasi kelompok tani kehutanan sasaran kegiatan

16. Penyusunan materi bimbingan teknis, baik berupa materi secara teori dan kegiatan praktik lapang mengenai konsep konservasi vegetatif dan KTA

17. Menyiapkan bahan dan perlengkapan Bimbingan Teknis Wanatani

18. Sosialisasi/pelaksanaan

E. Jangka menengah

1. Pengajuan anggaran dan pendanaan

2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Wanatani

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

F. Jangka panjang

Petani kehutanan sekitar kawasan wanawisata Sumberpodang paham dan mampu melaksanakan praktik kegiatan konservasi vegetatif (dalam hal ini wanatani) dan teknik KTA.Minggu I Mei

Minggu I Mei

Minggu II Mei

Minggu III Mei

Minggu III Mei

Minggu III Mei

Minggu IV Mei

Minggu IV MeiMinggu I Juni

Minggu II s/d IV Juni

Minggu II Agustus

Minggu III Nopember

-

C. Tata Kelola Proyek Perubahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebut juga dengan Azas Umum Penyelenggaraan Negara disebutkan bahwa tata kelola dalam penyelenggaraan negara terdiri dari beberapa azas. Dan tata kelola yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah : azas tertib penyelenggaraan negara dan azas profesionalitas. Untuk itu, proses tata kelola proyek perubahan tersebut dapat dilihat pada struktur berikut ini:

Berikut adalah peran dari masing-masing personal yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan:

1. Mentor : Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri (drh. TUTIK PURWANINGSIH)

a. Memberikan persetujuan dan dukungan proyek perubahan;b. Mendukung mobilisasi sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan proyek perubahan;b. Memberikan bimbingan dan arahan serta membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi.c. Sebagai inspirator.2. Project Leader : Kasi Bimbingan Teknis Kehutanan (WAHYUDI WIDODO, SP)a. Menjamin terlaksananya proyek perubahan sesuai jadual dan arah yang telah disepakati bersama mentor dan coach;b. Membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis;c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder baik yang berasal dari internal maupun eksternal;d. Menyusun pedoman Bimbingan Teknis Wanatani;e. Melaksanakan koordinasi dengan nara sumber bimbingan teknis;f. Menyusun materi bimbingan teknis, baik teori maupun praktek;g. Menyiapkan bahan dan perlengkapan bimbingan teknis;h. Melaksanakan bimbingan teknis wanatani;i. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan proyek perubahan dan melaporkannya kepada Mentor dan Coach;3. Coach : Ir. BAMBANG BASUKI HANUGRAH, MM (Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur)

a. Memberikan informasi dan bimbingan kepada peserta tentang cara menyusun proyek perubahan sampai implementasinya, terutama pada saat peserta telah masuk tahap laboratorium kepemimpinan;b. Memberikan motivasi kepada peserta baik melalui konsultasi secara langsung maupun lewat media. 4. Pendukung Teknis : a) Moh. Danial, SP (Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)b) Ahmad Yani, SP, MMA (Kasi Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Kehutanan)c) Ipung Marliani, SP (Staf Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)5. Pendukung Administrasi : a) Bambang Wahyu EY (Staf Seksi Bimbingan Teknis Kehutanan)b) Hannum Febrianingrum, SHut (Tenaga Kontrak RLPS)D. Stakekholder Proyek Perubahan Pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki kekuatan, posisi penting, dan pengaruh terhadap isu yang berkaitan dengan perubahan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Manajemen Perubahan ada tiga jenis pemangku kepentingan (stakeholder), yakni :

1) Pemangku kepentingan utama : adalah pihak yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan;

2) Pemangku kepentingan pendukung : pihak yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan pemerintah;3) Pemangku kepentingan kunci : pihak yang memiliki kewenangan secara resmi dalam hal pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan kunci yang dimaksud adalah pengambil keputusan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 054 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemangku kepentingan (stakeholder) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni, pemangku kepentingan (stakeholder) internal dan pemangku kepentingan (stakeholder) eksternal.

Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, maka pemangku kepentingan (stakeholder) dari proyek perubahan ini adalah sebagaimana pada tabel berikut:Tabel 3Stakekholder Peningkatan Pemahaman Petani Kehutanan Tentang Konservasi Vegetatif dan Konservasi Tanah Air Melalui Bimbingan Teknis Wanatani di Kawasan Wanawisata Sumber PodangNOSTAKEHOLDERPOSISI (JENIS STAKEHOLDER)PERANAN

1Kepala Bidang RLPS

a. Kunci

b. Internala. Memberikan persetujuan dan dukungan proyek perubahan;b. Mendukung mobilisasi sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan proyek perubahan;d. Memberikan bimbingan dan arahan serta membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi.e. Sebagai inspirator.

2Kasi Bimbingan Teknis Kehutanana. Kunci

b. Internala) Menjamin terlaksananya proyek perubahan sesuai jadual dan arah yang telah disepakati bersama mentor dan coach;b) Membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis;c) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder baik yang berasal dari internal maupun eksternal;d) Menyusun pedoman Bimbingan Teknis Wanatani;e) Melaksanakan koordinasi dengan nara sumber bimbingan teknis;f) Menyusun materi bimbingan teknis, baik teori maupun praktek;g) Menyiapkan bahan dan perlengkapan bimbingan teknis;h) Melaksanakan bimbingan teknis wanatani;i) Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan proyek perubahan

3Pendukung teknis :a. Moh. Danial, SPb. Ahmad Yani, SP, MMAc. Ipung Marliani, SPa. Pendukungb. InternalMendukung pelaksanaan teknis proyek perubahan

4Pendukung administrasi : Bambang Wahyu EY Hannum F, SHuta. Pendukung

b. InternalMendukung administrasi proyek perubahan

5Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediria. Pendukungb. EksternalMendukung pelaksanaan pengembangan wanawisata

6Perum Perhutani KPH

Kediria. Pendukung

b. EksternalMendukung pelaksanaan identifikasi data lapangan

7Camat Semena. Pendukung

b. EksternalMendukung pelaksanaan identifikasi data lapangan

8Kepala Desa Johoa. Pendukung

b. EksternalMendukung pelaksanaan identifikasi data lapangan dan kelompok tani sasaran kegiatan

9Ketua Kelompok Tania. Pendukung

b. EksternalMendukung pelaksanaan identifikasi data lapangan dan anggota kelompok calon peserta bimbingan teknis

10Ketua LMDHa. Pendukungb. EksternalMendukung pelaksanaan identifikasi lapangan

E. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan Faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan antara lain:

1. Dukungan dari Tim Pelaksana, Atasan langsung, Coach dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek perubahan.2. Kerjasama dan dukungan dari para stakeholder (Perum Perhutani, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kediri, Camat Semen, Kepala Desa Joho, Ketua Kelompok Tani dan Ketua LMDH).3. Komitmen seluruh pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri, untuk merencanakan dan pelaksanaan proyek perubahan secara konsisten.4. Adanya Dukungan dari SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemenuhan logistik dan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek perubahan.F. Target Capaian Kinerja Harap sesuaikan dengan contoh dibawah ini : formatnya dirubah

1.1 Target Capaian Proyek PerubahanNOTAHAP UTAMATARGET CAPAIANBOBOT TARGET

JANGKA PENDEK ( 2 bulan)

1Persetujuan atasan terhadap rencana perubahan100%10 %

2Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan100%10 %

3Terlaksananya rapat koordinasi antara Tim dan Stakeholder100%10 %

4Teridentifikasinya permasalahan sebagai input data pembuatan software administrasi surat keluar/masuk berbasis teknologi informasi100%20 %

5Tersedianya software tata kelola administrasi surat keluar/masuk berbasis teknologi informasi100%10 %

6Penerapan software tata kelola administrasi surat keluar/masuk100%30 %

7Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan surat keluar/masuk berbasis teknologi informasi100%10 %

Ada beberapa target yang ingin diraih, dalam melaksanakan proyek perubahan ini. Adapun target tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:1. Target jangka pendek (s/d 2 bulan), yaitu :

a. Terlaksananya koordinasi dengan Mentor;b. Tersusunnya draft Tim Pelaksana Bimbingan Teknis;c. Terlaksananya koordinasi dengan para stakeholder;d. Terindentifikasinya data lapang;e. Teridentifikasinya kelompok tani sasaran kegiatan bimbingan teknis;f. Tersusunnya draft pedoman Bimbingan Teknis;g. Terlaksananya koordinasi dengan nara sumber bimbingan teknis;h. Tersusunnya materi bimbingan teknis, baik teori maupun praktik lapangan;i. Tersedianya bahan dan perlengkapan bimbingan teknis;j. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan bimbingan teknis.2. Target jangka menengah (2 bulan s/d 1 tahun ) , yaitu :a. Pengajuan anggaran PAK pelaksanaan bimbingan teknis;b. Pelaksanaan bimbingan teknis;c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis.3. Target jangka panjang (1 s/d 2 tahun), yaitu :

Petani kehutanan sekitar kawasan wanawisata Sumberpodang paham dan mampu melaksanakan praktik kegiatan konservasi vegetatif (dalam hal ini wanatani) dan teknik KTA.G. Adopsi dan adaptasi Hasil Benchmarking ke Best PracticeBenchmarking ke Best Practices mencari terobosan dan inovasi yang diciptakan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah dimana peserta menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan proyek perubahan. Benchmarking merupakan proses pembelajaran untuk menemukan siasat, strategi dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan memaksimalkan dukungan dalam mewujudkan kinerja terbaiknya. Sejalan dengan hal tersebut, juga untuk menemukan langkah-langkah strategis untuk mencari solusi, kompromi atas resistensi/hambatan stakehorders, sekaligus untuk mendayagunakan setiap dukungan atas langkah inovasi benchmarking ke bestpratices.

Konsep benchmarking ke best practices merupakan proses mengidentifikasi, mengadopsi dan mengadaptasi, pada dasarnya sama dengan konsep kemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, seorang pemimpin hendaknya mampu menerapkan 3 N yang merupakan akronim dari Nitine, Niru dan Nambahi, seorang pemimpin harus mampu Nitine atau mengidentifikasi praktek kebaikan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang lain, setelah mampu niteni kelebihan pihak lain maka seorang pemimpin juga mampu untuk niru mengakui bahwa bahwa masih ada pihak lain yang lebih baik melakukan praktik kepemimpinan dan layak untuk diambil/diadopsi dengan beberapa hal yang perlu untuk di adaptasi dengan nambahi beberapa penyesuaian atas yang hendak ditiru untuk disesuikan dengan kondisi atau kebutuhannya.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokus karena memiliki lasan yang kuat, yaitu memiliki beberapa kemiripan karakter dengan pemerintah kabupaten Trenggalek, disamping memang karea ada prestasi yang patut untuk dipelajari sebagai bekal benchmarking ke best practices.Kegiatan benchmarking dilakukan pada 3 (tiga) lokus dengan pertimbangan bahwa ke tiga lokus terebut merupakan SKPD yang masing-masing memiliki keunggulan dalam pelayanan publik dan ada inovasi-inovasi yang dapat diadopsi untuk diimplementasikan dimasing-masing SKPD peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 39 Kabupaten Kediri Tahun 2015. Ketiga lokus tersebut, yaitu :

1. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Banyuwangi;2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten banyuwangi;3. Kantor Camat banyuwangi;Adapun best Practice yang dapat diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan Rancangan Proyek Perubahan adalah sebagai berikut :1. Dalam pemberian pelayanan dengan memakai sistem jemput bola, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten banyuwangi juga ikut terjun langsung ke lapangan, karena untuk penandatanganan surat perijinan yang diterbitkan harus menggunakan tanda tangan basah dan tidak bisa discanning. Yang dapat diadopsi dan diadaptasi pada rancangan proyek perubahan adalah dalam tata kelola proyek perubahan harus diposisikan setara antara peran yang satu dengan peran yang lainnya untuk memberikan kontribusi yang sama dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.2. Penyelesaian masalah (perijinan, kebersihan lingkungan, administrasi kependudukan) diakui oleh para nasumber tidak bisa dilakukan secara sektoral, namun perlu koordinasi dengan pihak lain sebagai bagian penting dalam menyelesaikan masalah yang ada untuk senantiasa mendapatkan semangat komitmen, kebersamaan, kebaharuan spirit untuk senantiasa bersama-sama menyelesaiakan masalah. Yang dapat diadopsi dan diadaptasi pada rancangan proyek perubahan adalah memberikan pemahaman kepada segenap stakeholder proyek perubahan untuk memiliki komitmen, kebersamaan dan kebaharuan spirit dalam merancang dan mengimplentasikan perubahan sesuai dengan tahapan dan target capaian yang telah disepakati bersama.

3. Benchmarking yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk memberikan semangat komitmen, semangat kebaharuan, semangat kebersamaan, partisipasi masyarakat secara sadar dan mencintai lingkungan untuk ditata lebih rapi dengan melakukan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, dan kompetisi. Adopsi dan adaptasi dari benchmarking atas propyek perubahan adalah perlunya forum-forum pertemuan yang dilakukan secara reguler sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis.4. Masing-masing SKPD yang menjadi lokus benchmarking mempresentasikan tentang pentingnya paritsipasi peran masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelesaian masalah dan kesadaran birokrasi (internal) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, on line system, transparan dan mendatangi masyarakat dengan jemput bola, model pendampingan dan seterusnya. Yang dapat di adopsi dan diadaptasi dalam proyek perubahan adalah dengan melibatkan SKPD sebagai stakeholder internal pada peran penting dalam pengimplentasian proyek perubahan pada bimbingan teknis untuk memberikan pelayanan lebih cepat dan akurat.5. Terobosan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan program LGC, berarti telah menciptakan cara baru yang sebelumnya belum ada sebagai salah satu upaya dalam menciptakan Banyuwangi yang bersih, hijau, dan bebas sampah. Best practices yang bisa diadopsi dan diadaptasi adalah adanya sikap kebijakan terobosan/inovasi berani berbeda dan berani keluar dari zona nyaman dengan cara membuat sistem baru, menggunakan pertimbangan rasionalitas yang bisa diterima secara obyektif dengan dukungan regulasi yang memadai, maka proyek perubahan ini juga dilandasan pada rasionalitas.

6. Terobosan benchmarking ke best pratices adalah melakukan formalisasi komitmen yang berawal dari inisiatif komitmen personal, formalisasi komitmen bersama dalam bentuk keputusan oleh pejabat yang berwenang yang dalam praktek implementasi menjaga komitmen bersama dengan siasat kepiawaian dengan melibatkan peran, memanfaatkan pejabat yang lebih tinggi untuk senantiasa mengadakan pertemuan untuk menjaga semangat dan kebaharuan spirit komitmen bersama. Yang bisa diadopsi dan diadaptasi dalam proyek perubahan ini adalah bagaimana peserta sebagai project leader juga pawai melibatkan peran mentor atau pejabat yang lebih tinggi/berwenang untuk mendorong dan menjaga komitmen bersama dengan melakukan pertemuan dengan stakehoder proyek perubahan untuk mengimplementasikan proyek perubahan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

7. Masing-masing SKPD yang menjadi lokus benchmarking dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang bisa diadopsi dan diadaptasi dalam proyek perubahan di ini adalah bagaimana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri yang dalam hal ini Seksi Bimbingan Teknis bisa menjalankan perannya sebagai pelaksana bimbingan teknisMentor

Kepala Bidang RLPS

drh. TUTIK PURWANINGSIH

Project Leader

Kasi Bimbingan Teknis Kehutanan

WAHYUDI WIDODO, SP

Coach

Ir. H. BAMBANG BASUKI HANUGRAH, MM

Pendukung Administrasi

BAMBANG WAHYU EY

HANNUM F, SHut

Pendukung Teknis

MOH. DANIAL, SP

AHMAD YANI, SP, MMA

IPUNG MARLIANI, SP